1

INTEGRASI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM RTRW PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

MENTERI PEKERJAAN UMUM

RAKORNAS KLHSHOTEL PUTRI DUYUNG, 10 JULI 2012

2

Efisiensi Ekonomis

Keadilan Sosial

DAPAT BERTAHAN

LAYAK HUNI

BERKELANJUTAN

KEADILAN Pelestarian Ekologi

Pemerintahan Perkotaan yang Baik

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik.

3

“to promote sustainable development policies that support inclusive housing and

social services; a safe and healthy living environment for all, particularly children,

youth, women, elderly and disabled; affordable and sustainable transport and

energy; promotion, protection and restoration of safe and green urban spaces;

safe and clean drinking water and sanitation; healthy air quality; generation of

decent jobs; and improved urban planning and slum upgrading…”

THE FUTURE WE WANT..

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4

BERKELANJUTAN

NYAMAN

PRODUKTIF

AMAN Tujuan Penataan Ruang

Tujuan Penataan Ruang sesuai UUPR adalah menciptakan ruang Nusantara yang aman,

nyaman, produktif, dan berkelanjutan

7

Klasifikasi Penataan Ruang

DIKLASIFIKASIKAN BERDASARKAN

SISTEM

FUNGSI UTAMA KAWASAN

WILAYAH ADMINISTRATIF

KEGIATAN KAWASAN

NILAI STRATEGIS KAWASAN

Sistem Wilayah Sistem Internal Perkotaan

Kws. BudidayaKws. Lindung

PR Wil. Nasional

PR Wil. Provinsi

PR Wil. Kab. / Kota

PR Kws. PerdesaanPR Kws. Perkotaan

PR Kws Strategis Nasional

PR Kws Strategis Provinsi

PR Kws Strategis Kab./Kota

Ps. 5 ayat (1)

Ps. 5 ayat (2)

Ps. 5 ayat (3)

Ps. 5 ayat (4)

Ps. 5 ayat (5)BHK-DJPR/Presentasi/DR

8

Muatan RTRW U U N o . 2 6 Ta h u n 2 0 0 7

disusun dengan memperhatikan

perkembangan permasalahan nasional & hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi

upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi

keselarasan aspirasi pembangunan provinsi & pembangunan kabupaten/kota

daya dukung & daya tampung lingkungan hidup RPJPD RTRWP yang berbatasan RTR kawasan strategis provinsi RTRWK

tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi

rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana wilayah provinsi

rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi

penetapan kawasan strategis provinsi arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi

yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan

arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi

jangka waktu

penyusunan RPJPD penyusunan RPJMD pemanfaatan ruang &

pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi

penataan ruang kawasan strategis provinsi

penataan ruang wilayah kabupaten/kota

pedoman untuk

20 tahun

ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun

ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:

perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau

perubahan batas teritorial negara dan/atau provinsi

Peraturan Daerah Provinsi

memuat

ditetapkan dengan

RTRWN pedoman bidang

penataan ruang RPJPD

mengacuPs. 22 ayat (1)

Ps. 22 ayat (2)

Ps. 23 ayat (1)

Ps. 23 ayat (2)Ps. 23 ayat (3)

Ps. 23 ayat (4) Ps. 23 ayat (5)

Ps. 23 ayat (6)

BHK-DJPR/Presentasi/DR

RTRWP

Muatan RTRW Provinsi

RTRW Kab.

disusun dengan memperhatikan

perkembangan permasalahan provinsi & hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten

upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan ekonomi kabupaten;

keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup RPJPD RTRWK yang berbatasan RTR kawasan strategis kabupaten

tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah kabupaten

rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan & sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten

rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten & kawasan budi daya kabupaten

penetapan kawasan strategis kabupaten arahan pemanfaatan ruang wilayah

kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif, serta arahan sanksi.

jan

gka

wak

tu

penyusunan RPJPD penyusunan RPJMD pemanfaatan ruang &

pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor

penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi

penataan ruang kawasan strategis kabupaten

pedoman untuk

20 tahun

ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun

ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:

perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau

perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau kab.

Peraturan Daerah Kabupaten

memuat

Ditetapkan dengan

RTRWN & RTRWP; pedoman & petunjuk

pelaksanaan bidang penataan ruang; dan

RPJPD

men

gacu

Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan & administrasi pertanahan

Ps. 25 ayat (1)

Ps. 25 ayat (2)

Ps. 26 ayat (1)

Ps. 26 ayat (2)

Ps. 26 ayat (3)

Ps. 26 ayat (4)

Ps. 26 ayat (5)

Ps. 26 ayat (6)

Ps. 26 ayat (7)

BHK-DJPR/Presentasi/DR

U U N o . 2 6 Ta h u n 2 0 0 7

Muatan RTRW Kabupaten

9

RTRW Kota

disusun dengan

memperhatikan

• perkembangan permasalahan provinsi & hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota

• upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan ekonomi kota;

• keselarasan aspirasi pembangunan kota• daya dukung & daya tampung lingkungan hidup• RPJPD• RTRWK yang berbatasan• RTR kawasan strategis kota

• tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wil. kota • rencana struktur ruang wil. kota yg meliputi sistem

perkotaan di wilayahnya yg terkait dgn kws. perdesaan & sistem jaringan prasarana wilayah kota

• rencana pola ruang wil. kota yg meliputi kawasan lindung kota & kawasan budi daya kota

• penetapan kawasan strategis kota• arahan pemanfaatan ruang wil. kota yg berisi indikasi

program utama jangka menengah 5 tahunan• ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wil. kota

yg berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif, serta arahan sanksi

• rencana penyediaan & pemanfaatan RTH• rencana penyediaan & pemanfaatan ruang terbuka

nonhijau• rencana penyediaan & pemanfaatan prasarana &

sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, & ruang evakuasi bencana, yg dibutuhkan utk menjalankan fungsi wil. kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah

jang

ka w

aktu

• penyusunan RPJPD• penyusunan RPJMD• pemanfaatan ruang &

pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten

• mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor

• penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi

• penataan ruang kawasan strategis kabupaten

pedoman untuk20 tahun

ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun

ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dlm hal:

perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau

perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau kab.

Peraturan Daerah Kota

memuat

Ditetapkan dengan

• RTRWN & RTRWP;• pedoman & petunjuk

pelaksanaan bidang penataan ruang; dan

• RPJPD

men

gacu

Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan & administrasi pertanahan

Ps.28

BHK-DJPR/Presentasi/DR

U U N o . 2 6 Ta h u n 2 0 0 7Muatan RTRW Kota

10

12

Prosedur Persetu juan Substans i RTRW Prov/Kab/Kota

P r o s e d u r P e r s e t u j u a n S u b s t a n s i RT R W K a b / K o t a

Permen PU No 11 Tahun 2009

S T R U K T U R O R G A N I S A S I K E A N G G O TA A N

1) Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;

2) Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan;

3) Kepala Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

4) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian;

5) Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian;

6) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;

7) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan;

8) Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;9) Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-

pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan;

10)Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri;

11)Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

12)Deputi Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengaturan dan Penataan, Badan Pertanahan Nasional

13)Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet;

14)Deputi Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bidang Pemetaan Dasar, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;

15)Deputi Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

S t r u k t u r T i m P e l a k s a n a B a d a n K o o r d i n a s i P e n a t a a n R u a n g N a s i o n a l

S T R U K T U R T I M P E L A K S A N A

Ke t u aM e n t e r i P e k e r j a a n

U m u m

Wakil Ketua IDeputi Bidang Koordinasi

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian

Wakil Ketua IIDeputi Bidang

Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah,

Bappenas

Wakil Ketua IIIDirektur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri

S e k r e t a r i sDirektur Jenderal Penataan

Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum

Anggota

13

14

S t a n d a r P e l a y a n a n M i n i m u m (1 ) Permen PU Nomor : 14/PRT/M/2010 Tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

JENIS PELAYANAN DASAR

STANDAR PELAYANAN MINIMALBATAS WAKTU PENCAPAIAN

KETERANGANINDIKATOR NILAI

Informasi Penataan Ruang

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

100% 2014 (kabupaten/

kota dankecamatan)

Dinas/SKPD yangmembidangi

PenataanRuang

90 % 2014(kelurahan)

Pelibatan Peran MasyarakatDalam Proses PenyusunanRTR

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.

100% 2014 Dinas/SKPD yangmembidangi

PenataanRuang

15

S t a n d a r P e l a y a n a n M i n i m u m (2 ) Permen PU Nomor : 14/PRT/M/2010 Tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

JENIS PELAYANAN DASAR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BATAS WAKTU PENCAPAIAN

KETERANGAN

INDIKATOR NILAI

Izin Pemanfaatan Ruang

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuaidengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya.

100% 2014(kabupaten/

kota)

Dinas yangmembidangi

Perizinan

Pelayanan PengaduanPelanggaran Tata Ruang

Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

100% 2014(kabupaten/

kota, dankecamatan)

Dinas/SKPD yangmembidangi

PenataanRuang

Penyediaan Ruang TerbukaHijau (RTH) Publik

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasanperkotaan.

25% 2014 Dinas/SKPD yangmembidangi

PenataanRuang

Konsep Perwujudan Kota Hijau

Konsep pembangunan Kota Hijau merupakan konsep pembangunan peerkotaan yang berkelanjutan yang mengedepankan aspek ekologis, penggunaan energi terbarukan, serta teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi, yang didukung oleh 8 atribut Kota Hijau. 16

17

PULAU/KEPULAUAN

TE(gha/orang)

BK(gha/orang)

ED(gha/orang) Kategori

Sumatera 1.56 1.96 0.40 Surplus Jawa 1.01 0.20 -0.81 DefisitBali 1.76 0.24 -1.52 Defisit

Kalimantan 1.26 4.05 2.79 SurplusSulawesi 1.46 1.63 0.17 Surplus

Nusa Tenggara 0.45 0.47 0.02 Surplus Maluku 1.20 1.25 0.05 SurplusPapua 0.79 7.43 6.64 Surplus

Indonesia 1,07 1,12 0,05 Surplus

A.5.5 ANALISIS TELAPAK EKOLOGIS DI INDONESIA

Telapak Ekologis merupakan gambaran penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan setiap orang selama 1 tahun. Dinyatakan dalam satuan Global Hektar (gha) / Orang. Untuk kondisi Indonesia saat ini rata-rata setiap orang mengkonsumsi 1,07 gha/orang, sedangkan daya dukung rata-rata sebesar 1,12 gha/orang. Di Pulau Jawa dan Bali Telapak Ekologis ini sudah melampaui daya dukung yang ada.

18

Gedung baru Kementerian PU adalah salah satu contoh bangunan hijau yang diperkirakan dapat menghemat penggunaan energi hingga 44%, penghematan konsumsi air antara 61-83%, serta dapat menyerap karbon sebanyak 1880 ton setiap tahunnya dari pepohonan yang ditanam di sekitarnya.

Bangunan ini telah memperoleh sertifikasi greenship tingkat platinum dari Green Building Certification Institute

(5/5)

19

• Persiapan penyusunan RTR

• Pengumpulan data

• Pengolahan dan analisis data

• Perumusan konsepsi RTR

• Penyusunanrancanganperaturan perUUanttg RTR

• Pra-pelingkupan

• Pelingkupan

• Analisis dampak dan mitigasi

• Perumusan alternatif

• Perumusan rekomendasi

Prosedur Penyusunan RTRW Tahapan KLHS

Integrasi KLHS dalam Penyusunan RTR

Pra-pelingkupan

Penyusu

na

n R

TR

Pengumpulan data dan informasi

Pela

ksa

naa

n K

LHS (

ex-

ante

)

Melakukan analisis :

Pra-pelingkupan dan Pelingkupan

Pela

ksa

naa

n K

LHS (

ex-

post

)

Perumusan Konsep RTR

Pelingkupan

Penyusunana materi teknis

Penyusunan Ranperda/ Rperpres

Mitigasi dan Rekomendasi

Mitigasi dan Rekomendasi

Dokumentasi KLHS

Dokumentasi KLHS

Penyelenggaraan KLHS dalam Penyusunan RTR

20

Melakukan analisis

Lingkungan (KLHS)

1. Melakukan analisis base line (ingkungan)

2. Merumuskan isu strategis lingkungan hidup

3. Melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait

Penyusu

na

n R

TR

Pengumpulan data dan informasi (primer dan sekunder)

Melakukan base line data bersamaan dengan survey lapangan Pe

laksa

naa

n K

LHS

Melakukan analisis :- Fisik- Sosial- Ekonomi, dll

Penyelenggaraan KLHS dalam Penyusunan RTR (ex-ante)

21

22

Status Penyelesaian RTRW (status 10 Juli 2012)

NO STATUS PERDA RTRW

PROVINSI KABUPATEN KOTA

1 PROSES REVISI 0 20 6

2 REKOMENDASI GUB 0 0 2

3 PEMB BKPRN 0 9 5

4 PERSUB 20 245 41

5 PERDA 13 124 39

TOTAL 33 398 93

23

TERIMA KASIH