1

A. PENDAHULUAN

Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia

yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Keterbukaan informasi publik

merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik

terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, serta

segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk

mengembangkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi

merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan sumber daya publik

secara partisipatif dan bertanggung jawab. Upaya pemerintah yang

telah memberikan jaminan hukum bagi keterbukaan informasi

membutuhkan juga prasyarat-prasyarat lain yakni masyarakat itu

sendiri.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari

kata Demokratia yang berarti “kekuasaan rakyat”. Demokratia sendiri

terdiri dari dua kata yakni demos yang mempunyai arti “rakyat”

dan kratos yang mempunyai arti “kekuasaan atau kekuatan”. Unsur

rakyat merupakan unsur utama dalam sistem demokrasi, demikian

juga dalam UU KIP. Hal ini terlihat dalam unsur filosofis dan

sosiologis pembentuk UU KIP yang tertuang dalam konsideran yakni

hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan

keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting

negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (UU KIP) telah mendorong pelaksanaan keterbukaan

2

informasi publik dalam penyelenggaraan negara. Negara harus

transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif

masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan

Badan Publik yang baik. Setiap orang berhak memperoleh informasi

publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.1 Melalui penjelasan

dimaksud maka dapat

disimpulkan bahwa keterbukaan informasi sebagai pilar utama

demokrasi untuk mencegah korupsi sehingga tercipta tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

Hal tersebut dapat secara nyata terlihat dalam beberapa sengketa

informasi yang diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat dimana

keterbukaan informasi publik dapat mencegah dan menghindari

terjadinya korupsi. Contohnya antara lain adalah sengketa Dana Bos

di beberapa sekolah Jakarta (ICW dengan 5 SMA di Jakarta), rekening

gendut (ICW dengan Polri), dan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit

Investigasi (Pattiro dengan BPK). Cita-cita tersebut dapat

dilaksanakan dengan pengawalan oleh Komisi Informasi sebagai

lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan

peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar

layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi

Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.2

Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi

Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi

kabupaten/kota3. Pada tahun 2017 Komisi Informasi yang telah

terbentuk sejumlah 30 Komisi Informasi Provinsi, 4 Komisi Informasi

1 Pasal 4 ayat (1) UU KIP. 2 Pasal 23 UU KIP. 3 Pasal 24 ayat (1) UU KIP.

3

Kabupaten dan 1 Komisi Informasi Kota. Keberadaan Komisi

Informasi Provinsi yang sudah bertambah jumlahnya diharapkan

dapat bekerja optimal mengingat fungsi, tugas, wewenang, dan

tanggung jawab yang dapat memberikan kontribusi atau dampak bagi

Indonesia.

Keberadaan Komisi Informasi sebagai lembaga negara di Indonesia

yang mengawal keterbukaan informasi publik juga diharapkan

memberikan stimulan pembangunan yang berdemokrasi dengan

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan

bebas korupsi. Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-8

Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2017 diharapkan ada

persamaan pandangan dan hubungan yang sinergis antara Komisi

Informasi Pusat dengan Komisi Informasi

Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam mengimplementasikan UU KIP,

Renstra, dan program-program kerjanya dengan perspektif jauh ke

depan, untuk kepentingan lembaga maupun bangsa, negara, dan

rakyat Indonesia, serta peradaban manusia.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud 1. Memperkuat koordinasi secara nasional untuk menjalankan

fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi yang sinergis;

2. Membahas regulasi terkait keterbukaan informasi publik; dan

3. Merumuskan masalah-masalah dan solusi-solusi strategis yang

harus diambil oleh Komisi Informasi Pusat dan Daerah, baik dari

sisi internal maupun eksternal kelembagaan.

4

Tujuan 1. Melakukan koordinasi secara nasional untuk peningkatan kinerja

Komisi Informasi;

2. Finalisasi hasil rumusan Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi se-

Indonesia tahun 2017;

3. Pengesahan hasil finalisasi Rapat Koordinasi Nasional Komisi

Informasi se-Indonesia tahun 2017;

4. Menghasilkan rekomendasi strategis dan solutif baik untuk

kepentingan internal Komisi Informasi maupun kepentingan

bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, serta peradaban manusia.

B. PENERIMA MANFAAT

Dengan diadakannya Rakornas ke-8 Komisi Informasi se-Indonesia

ini, maka akan diperoleh manfaat internal bagi Komisi Informasi

Pusat yakni perkuatan koordinasi untuk peningkatan kinerja Komisi

Informasi dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai

dengan amanah UU KIP. Penerima manfaat lainnya adalah untuk

eksternal lembaga Komisi Informasi, yaitu dengan terciptanya good

governance di semua Badan Publik yang bebas korupsi, terciptanya

masyarakat informasi dengan kesadaran akan hak konstitusional

warga negara akan komunikasi dan informasi, serta terciptanya

suasana dengan nilai-nilai demokratis antara negara dan rakyat.

C. OUTPUT Output kegiatan ini berupa kegiatan Rapat Koordinasi Nasional yang

dihadiri oleh Komisi Informasi se-Indonesia, baik komisioner dan

personel sekretariat, yang diharapkan akan menghasilkan:

5

1. Solusi strategis atas permasalahan dan program yang ada di

pemerintahan Indonesia; dan

2. Pembagian peran dan tugas kepada Komisi Informasi atas

permasalahan dan kepentingan yang ada baik internal maupun

eksternal.

D. OUTCOME

Melalui output di atas diharapkan Rakornas ke-8 Komisi Informasi se-

Indonesia tahun 2017 memiliki kontribusi dan dampak bagi bangsa

Indonesia dalam mengawal jaminan akses masyarakat terhadap

informasi publik untuk mewujudkan asas-asas demokrasi dan tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang bebas korupsi,

serta upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan.

E. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pada:

Waktu : 15 – 18 November 2017

Tempat : Swiss-bel Hotel Makassar, Sulawesi Selatan.

Susunan Acara : Terlampir

Peserta : +/- 273 peserta, yang terdiri atas:

1. 7 orang Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017;

2. 7 orang Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021;

3. 210 orang perwakilan dari 30 Komisi Informasi Provinsi masing-

masing 6 orang;

4. 24 orang perwakilan dari 4 Komisi Informasi Kabupaten masing-

masing 6 orang;

5. 6 orang perwakilan dari 1 Komisi Informasi Kota;

6. 9 orang Tenaga dan Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat;

7. 26 Sekretariat Komisi Informasi Pusat;

6

8. 4 orang Pemantau dari Provinsi Maluku Utara, Papua Barat,

Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara;

9. 5 orang tamu undangan dari Komisi Informasi Nepal

10. 10 orang Koalisi Masyarakat Sipil.

F. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Tabel: Rencana Jadwal Pelaksanaan Waktu Pencapaian Keluaran

No. NAMA KEGIATAN Bulan

November

1 Rapat Koordinasi Nasional Komisi

Informasi se-Indonesia dengan Lokasi di

Makassar

G. BIAYA YANG DIPERLUKAN Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dibebankan kepada

Anggaran Komisi Informasi Pusat.

H. DISKUSI PUBLIK Pada hari pertama penyelenggaraan Rakornas ke-8 ini juga

dilaksanakan Diskusi Publik dengan topik dan narasumber sebagai

berikut:

1. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI

Tema: Urgensi Amandemen UU KIP

2. Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

Tema: Sinergi Komisi Informasi dan Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan

Praktik Korupsi.

7

3. Prof. Dr. Dwi Aries Tina Pulubuhu, Rektor Universitas

Hasanuddin

Tema: Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia:

Perspektif Sosiologis.

4. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika RI

Tema: Implementasi Satu Data dengan Sistem Pemerintahan

Berbasis TIK.

5. Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri RI

Tema: Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

PPID.

8

KOMISI INFORMASI PUSAT

Jadwal Kegiatan Diskusi Terbatas “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung

Sekretariat Komisi Informasi”

Rabu, 15 November 2017

WAKTU KEGIATAN PIC KET 13.00 – 15.00 Registrasi Peserta dan Makan Siang Panitia Lokal

15.00 – 15.30

Pembukaan Diskusi Terbatas

Panitia Lokal

1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan RI Indonesia

Raya

2. Pembacaan Doa

3. Laporan Panitia Sekretaris KI

Provinsi Sulawesi Selatan

4. Sambutan dan Pembukaan Acara oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Ketua KI Provinsi

Sulawesi Selatan

Coffee Break Tema Diskusi Terbatas: “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Sekretariat Komisi

Informasi”

15.30 – 17.30

Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Moderator: Komisioner KI

Provinsi Sulawesi Selatan

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

17.30 – 18.30 Penutupan Diskusi Terbatas dan Persiapan Makan Malam bersama Gubernur Sulawesi Selatan Panitia Lokal

19.00 – selesai

Jamuan Makan Malam bersama Gubernur Sulawesi Selatan Panitia Lokal Dresscode: Batik

9

Jadwal Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional ke-8 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2017

Kamis, 16 November 2017

WAKTU KEGIATAN PIC KET 09.00 – 11.00 Registrasi Peserta dan Check in Panitia

11.00 – 12.00

Pembukaan

Panitia Dresscode:

Pria: Batik

Lengan Panjang

Wanita: Menyesuaikan

1. Tarian Selamat Datang “Tarian 4 Etnis Sulawesi Selatan”

2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan RI Indonesia Raya

3. Menyanyikan Mars Komisi Informasi 4. Pembacaan Doa 5. Laporan Panitia Sekretaris KI Pusat 6. Sambutan Komisi Informasi Pusat Ketua KI Pusat 7. Sambutan Selamat Datang Gubernur Sulawesi

Selatan Syahrul Yasin

Limpo 8. Pembukaan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla 9. Pidato Kunjungan Kerja oleh Komisi Informasi

Nepal KI Nepal

10. Foto Bersama Panitia 12.00 – 13.30 ISHOMA Panitia

13.30 – 15.30

DISKUSI PUBLIK I

Moderator: Komisioner KIP

>> Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR (Tema: Urgensi Amandemen UU KIP) >> Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Tema: Sinergi Komisi Informasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Praktik Korupsi) >> Prof. Dr. Dwi Aries Tina Pulubuhu, Rektor Universitas Hasanuddin (Tema: Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia: Perspektif Sosiologis)

Coffee Break

15.30 – 17.30

DISKUSI PUBLIK II

Moderator: Komisioner KIP

>> Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika RI

(Tema: Implementasi Satu Data dengan Sistem Pemerintahan Berbasis TIK)

>> Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri RI (Tema: Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPID)

17.30 – 19.30 ISHOMA Panitia

10

19.30 – 21.00

Pleno I: Pemaparan Hasil Rakernis ke-7 Komisi Informasi se-Indonesia dan Perumusan Rapat Bidang Rakornas ke-8 Komisi Informasi se-Indonesia

Komisioner KIP

21.00 – selesai Istirahat Panitia

Jumat, 17 November 2017

WAKTU KEGIATAN PIC KET 07.00 – 09.00 Sarapan Panitia

09.00 – 11.00 Rapat Bidang Koordinator dan Peserta

Coffee Break 11.00 – 14.30 ISHOMA Panitia 14.30 – 18.00 Lanjutan Rapat Bidang

18.00 – 19.00 Persiapan Jamuan Makan Malam bersama Walikota Makassar

Panitia

Coffee Break 19.00 – selesai Jamuan Makan Malam bersama Walikota Makassar Panitia

Sabtu, 18 November 2017

WAKTU KEGIATAN PIC KET 07.00 – 08.00 Sarapan Panitia

08.00 – 10.00 Rapat Pleno: Perumusan hasil Rakornas ke-8 Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2017

Komisioner KIP

10.00 – 10.30 Konferensi Pers II Panitia Coffee Break

10.30 – 11.00 Penutupan dan Check Out Panitia

11