Slide p5 Pada Rakornas Pemilu 2014

1

MATERI PANGLIMA TNI

PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PEMANTAPAN PELAKSANAAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN

2014JAKARTA, 11 FEBRUARI 2014

2

KESIAPAN TNI DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN KEAMANAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

MARKAS BESARTENTARA NASIONAL INDONESIA

3

PEMILU MERUPAKAN SALAH SATU PILAR DEMOKRASI SBG WAHANA PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT GUNA MENGHASILKAN PEMERINTAHAN YG DEMOKRATIS. HASIL PEMILU PEMERINTAHAN YG MENDAPATKAN LEGITIMASI YG KUAT & AMANAH. DIPERLUKAN UPAYA DARI SELURUH KOMPONEN BANGSA UTK MENJAGA KUALITAS PEMILU.


4

BANTUAN PENGIRIMAN LOGISTIK PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD.

BANTUAN PENGAMANAN BAGI PELAKSANAAN PEMILU DPR, DPD, & DPRD.

NETRALITAS TNI.

KESIAPAN TNI DALAM PEMILU 2014


5

NANGROE ACEH DARUSSALAM ATAU KODAM IM (ANGKUTAN LAUT) SUMATERA ATAU KODAM I/BB (ANGKUTAN LAUT), RIAU (ANGKUTAN UDARA) PALEMBANG ATAU KODAM II/SWJ (ANGKUTAN LAUT), LAMPUNG (ANGKUTAN

DARAT) JAWA BARAT ATAU KODAM III/ SLW (ANGKUTAN DARAT) JAWA TENGAH ATAU KODAM IV/ DIP (ANGKUTAN DARAT) JAWA TIMUR ATAU KODAM V/ BRW (ANGKUTAN DARAT) BALI ATAU KODAM IX/UDY (ANGKUTAN DARAT), NTT DAN NTB (ANGKUTAN

UDARA) KALTIM, KALSEL ATAU KODAM VI/MLW (ANGKUTAN LAUT) KALBAR, KALTENG ATAU KODAM XII/TPR (ANGKUTAN LAUT) KODAM VII/WRB (ANGKUTAN LAUT DAN DARAT) MALUKU, TERNATE ATAU KODAM XVI/PTM (ANGKUTAN LAUT DAN UDARA) PAPUA, PAPUA BARAT ATAU KODAM XVII/CEN (ANGKUTAN LAUT DAN UDARA)

BANTUAN PENGIRIMAN LOGISTIK PEMILU 2014


6

Membuat peta karakteristik daerah & potensi konflik. Maksimalkan sistem informasi intelijen. Langkah2 penanganan agar memanfaatkan forum yg ada di

daerah. Komunikasi & tatap muka dgn tokoh masy, tokoh agama &

tokoh adat. Tingkatkan kemampuan komando satuan lapangan agar

memiliki sense of crisis dan pencegahan dini. Kembangkan motivasi & kreatifitas pelaks tugas TNI & Polri

dlm penanganan & mengantisipasi terjadinya konflik.

BANTUAN PENGAMANAN PEMILU 2014


7

TNI AD KEKUATAN 1 SATUAN SETINGKAT BATALYON (300 PERS) UTK TIAP POLDA TIPE “A”, 2 SATUAN SETINGKAT KOMPI (200 PERS) UTK TIAP POLDA TIPE “B” DAN 1 SATUAN SETINGKAT KOMPI (100 PERS) UTK SETIAP POLRESTABES/POLTABES, 1 SATUAN SETINGKAT PELETON (30 PERS) UNTUK TIAP POLRES/POLRESTA, 3 SATUAN SETINGKAT BATALYON (1000 PERS) DARI KOSTRAD DAN SATGULTOR SEBAGAI CADANGAN PUSAT.

TNI ALKEKUATAN 5 SATUAN SETINGKAT KOMPI (500 PERS) PADA MASING-MASING KOARMADA DAN 5 SATUAN SETINGKAT KOMPI (500 PERS) DARI MARINIR SEBAGAI DAN DENJAKA SEBAGAI CADANGAN PUSAT .

TNI AU KEKUATAN 2 SATUAN SETINGKAT KOMPI (200 PERS) PADA MASING-MASING KOOPSAU DAN 2 SATUAN SETINGKAT KOMPI (200 PERS) DARI PASKHAS DAN DENBRAVO SEBAGAI CADANGAN PUSAT .

KEKUATAN PERSONEL TNI


8

TNI AD 2 CASA & 8 HELIKOPTER YG SEBAGIAN STAND BY DI DAERAH (ACEH, SUMUT/MEDAN, KALBAR, KALTIM, AMBON, KUPANG DAN PAPUA).TNI AL 1 KRI JENIS PKR, 1 KRI JENIS PK, 1 KRI JENIS LPD, 1 KRI JENIS FPB, 1 CASA & 1 HELIKOPTER.TNI AU 8 HERCULES, 3 CN-295 & 3 HELIKOPTER YG SEBAGIAN STAND BY DI DAERAH (PAPUA, PONTINAK & MAKASAR).

KEKUATAN ALUTSISTA TNI


9

SURAT PANGLIMA TNI NO. R/31-03/05/29/SRU TGL. 15/01/2014 TTG KEBUTUHAN ANGGARAN PAM PEMILU DIAJUKAN SEBESAR RP. 357.941.316.000,-,

KEBUTUHAN ANGGARAN PAM PEMILU 2014


10

PEMILU LEGISLATIF, PEMILIHAN PRESIDEN & WALPRES TAHUN 2014.

DUK KEKUATAN 35.670 PERSONEL.

LAMA KEGIATAN UTK PEMILU LEGISLATIF (95 HARI), PILPRES/WAPRES (TAHAP I - 65 HARI) PILPRES/WAPRES (TAHAP II - 45 HARI).

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN


11

PENGGUNAAN KEKUATAN TNI TERSEBUT BERSIFAT PENEBALAN KEKUATAN POLRI.

MELAKSANAKAN TUGAS TNI TIDAK DIBERIKAN SEKTOR.

PELAKSANAAN KEGIATAN TNI TIDAK TERLIBAT SECARA LANGSUNG.

PEDOMAN KERJA SAMA ANTARA POLRI - TNI DLM PENGGUNAAN KEKUATAN PAM PEMILU


12

INSTRUKSI PANGLIMA NO. INS/1/VIII/2008 TGL. 28-08-2008 TTG PEDOMAN NETRALITAS TNI DALAM PEMILU DAN PILKADA.

SURAT TELEGRAM PANGLIMA TNI NO. STR/546/2006 TGL 22-08-2006 TTG KEHARUSAN PENSIUN BAGI ANGGOTA TNI YG MENCALONKAN DIRI DLM PILKADA.

PERINTAH HARIAN PANGLIMA TNI TGL 9-01-2008, PD BUTIR KEDELAPAN DITEGASKAN BAHWA TNI ADALAH ALAT PERTAHANAN NEGARA, MILIK SEGENAP BANGSA INDONESIA, UTK ITU TNI TIDAK BERPOLITIK PRAKTIS, HARUS NETRAL & ADIL THDP SEMUA KOMPONEN BANGSA.

KOMITMEN TNI PADA PEMILU 2014

13

Pam penyelenggaraan Pemilu & Pilkada sesuai dgn tugas & fungsi bantuan TNI kepada Polri.

Netral dgn tdk memihak maupun memberikan dukungan kpd salah satu kontestan.

Satuan/perorangan/fasilitas TNI tdk dilibatkan pd rangkaian kegiatan pemilu & pilkada.

Prajurit TNI tdk menggunakan hak pilih.

IMPLEMENTASI NETRALITAS TNI


14

Tidak menjadi anggota KPU Pusat, Provinsi & Kabupaten/Kota.

Tidak diperkenankan campur tangan dlm menentukan & menetapkan peserta pemilu.

Tidak diperkenankan memobilisasi semua organisasi sosial, keagamaan & ekonomi.

Tidak diperkenankan menjadi anggota Panwas Pemilu Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota & Kecamatan.

Tidak diperkenankan menjadi anggota PPK, PPS & KPPS.

Tidak diperkenankan menjadi Panitia Pendaftaran Pemilih.

Tidak diperkenankan campur tangan dlm menentukan & menetapkan Peserta Pemilu Perorangan (DPD).

Tidak diperkenankan menjadi peserta & juru kampanye.

Tidak diperkenankan menjadi tim sukses kandidat.

PEDOMANI PRAJURIT TNI UNTUK MEWUJUDKAN NETRALITAS

15

SELURUH KOMPONEN BANGSA & SELURUH RAKYAT INDONESIA UTK BERKOMITMEN BERSAMA & BERSATU-PADU SERTA BAHU-MEMBAHU DLM MENYUKSESKAN PEMILU 2014.

MENGHINDARI PERMASALAHAN YG SAMA SEPERTI PD PEMILU SEBELUMNYA, KHUSUSNYA TERKAIT PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU .

PESTA DEMOKRASI DI INDONESIA SBG CONTOH DUNIA INTERNASIONAL BAHWA INDONESIA DPT MENJALANKAN PEMILU ATAU PESTA DEMOKRASI YG BERJALAN DGN TERTIB, AMAN & LANCAR.

HARAPAN DEMI SUKSESNYA PELAKSANAAN PEMILU 2014


16


Documents

Slide p5 Pada Rakornas Pemilu 2014