14
Teori-Teori Dasar dalam Antropologi Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM Matakuliah ANTROPOLOGI, Perkuliahan ke-7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

teori teori dasar dalam antropologi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: teori teori dasar dalam antropologi

Teori-Teori

Dasar dalam

Antropologi

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Matakuliah

ANTROPOLOGI,

Perkuliahan ke-7

Fakultas

Hukum

Universitas

Sriwijaya

Page 2: teori teori dasar dalam antropologi

Teori Evolusi Evolusi Unilinier :

Kebudayaan terbentuk dan berubah melalui tangga evolusi, dari yang terendah Barbarian, ke Savage, ke Civilization

Evolusi Multilinier

Kebudayaan terbentuk dan berubah melalui cara yang berbeda sesuai dg adaptasi masing2, sehingga tidak ada tangga evolusi yang tunggal.

Evolusi Sirkuler

Kebudayaan tidak hanya terbentuk dan berubah dari simple ke complex, tapi juga bisa musnah, sehingga kebudayaan melalui suatu siklus.

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Page 3: teori teori dasar dalam antropologi

Evolusi Unilinier

sederhana

transisi

kompleks

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Page 4: teori teori dasar dalam antropologi

Evolusi Multilinier (contoh)

Hierogliph

Aksara

LatinInternational

Alphabet

Sangsekerta

India’s

Thai’s

Hijaiyah Arab’s

Angka

ArabInternational

Numberic

Romawi

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Page 5: teori teori dasar dalam antropologi

Evolusi Sirkuler

sedehana

transisi

kompleks

krisis

musnah

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Page 6: teori teori dasar dalam antropologi

Teori Difusi Diaspora

Budaya bisa menyebar (berdifusi) dari satu masyarakat ke masyarakat lain.

Absorbsi/Adaptasi

Suatu budaya terbentuk melalui pengaruh kebudayaan lain dengan cara menyerap (mengabsorbsi) karakter budaya lain.

Globalisasi

Interaksi antar kelompok masyarakat d dunia, membuat budaya yg satu mempengaruhi budaya yg lain, demikian juga sebaliknya (timbal-balik). Maka tercipta warga dunia dengan karakter budaya yang makin mengglobal.

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Page 7: teori teori dasar dalam antropologi

Difusi Diaspora (contoh)

English

British English

American English

Singlish

Indian English

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Page 8: teori teori dasar dalam antropologi

Difusi Absorbsi (contoh)

Bahasa Indonesia

Melayu

China

Arab

Lain-lain

Bahasa-bahasa dari

Eropa

Sangsekerta

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Page 9: teori teori dasar dalam antropologi

Difusi Globalisasi (contoh)

Proses Produk

Kodifikasi Ratifikasi

Hukum adat

Hukum positif

Budaya Hukum

Hukum Nasional

Unsur

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Page 10: teori teori dasar dalam antropologi

Teori Struktur (Strukturalisme)

Kebudayaan merupakan suatu struktur sosial yg

sangat luas, karena masyarakat terbentuk dari

suatu struktur: baik struktur berupa organisasi

sosial yg konkret, maupun struktur berupa nilai &

norma sosial yg abstrak.

Dalam ilmu hukum, teori ini dapat digunakan

untuk mengkaji struktur pemerintahan,

hubungan antara lembaga negara, termasuk

juga untuk mengkaji kewenangan-

kewenangan.

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Page 11: teori teori dasar dalam antropologi

Teori Fungsi (Fungsionalisme) Setiap unsur kebudayaan (ilmu

pengetahuan, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, organisasi sosial, kesenian, teknologi, dan bahasa) tercipta karena ada fungsi tertentu.

Namun demikan, setiap unsur memiliki fungsi yg berbeda jika berada pada masyarakat yg berbeda.

Dalam ilmu hukum, teori ini dapat dipergunakan dalam mengkaji penerapan hukum pada masyarakat, dll.

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Page 12: teori teori dasar dalam antropologi

Teori Hermeneutika

Teori ini lebih dikenal sebagai teori tafsir atau

teori interpretasi.

Metode yang digunakan adalah menafsirkan

suatu objek (baik berupa simbol, teks, perilaku,

maupun fenomena) untuk mengungkap

makna di balik objek tersebut.

Dalam ilmu hukum, teori ini banyak digunakan

untuk mengkaji teks suatu peraturan

perundang-undangan.

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Page 13: teori teori dasar dalam antropologi

Teori Kritis dan Marxisme Dalam teori Kritis, hukum bukanlah sesuatu yg sakral sehingga harus

dihadapi dengan kritis. Hukum tidak mungkin netral, karena hukum dibentuk dalam melalui tarik-menarik berbagai kepentingan. Dalam perkembangannya, hukum dituntut untuk terus progresif dalam merespon masyarakat yg dinamis. Dengan demikian, suatu produk hukum harus terus dievaluasi apakah masih tepat pada masyarakat tsb, karena situasi ketika suatu produk hukum dirumuskan bisa jadi sangat berbeda dengan situasi masyarakat ketika produk tersebut diterapkan. Teori ini diinisasi oleh aliran Critical Legal Studies. Intinya, hukum sesungguhnya melayani manusia, bukan sebaliknya.

Dalam teori Marxisme, hukum sesungguhnya adalah produk politik, yang mana politik adalah hubungan kekuasaan di antara para elit (borjuasi). Oleh karena hukum dirumuskan oleh elit penguasa, maka produk hukum akan berorientasi menguntungkan sekelompok elit itu saja namun merugikan masyarakat awam yang tidak turut berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Teori ini diinisiasi oleh ajaran Marxisme dan dikembangkan oleh ajaran dari Frankfurt School. Singkatnya, hukum adalah alat kekuasaan yg berfungsi melanggengkan kekuasaan para penguasa untuk berkuasa.

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Page 14: teori teori dasar dalam antropologi

Teori Posmodernisme Dalam suatu masyarakat di manapun, pasti terdapat hal-hal

yg di luar kelaziman, namun belum tentu hal-hal tersebut bertentangan dengan norma-norma sosial yg berlaku. Begitu pula dalam hal penerapan hukum, akan didapati hal-hal yg belum tentu sejalan dengan tertib sosial namun hal tersebut bukanlah sesuatu yg bertentangan hukum.

Teori posmodernisme menyoroti hal-hal yg berada di luar struktur kenormalan. Maka pendekatan teori posmodernisme dapat digunakan dalam mengkaji fenomena hukum yg berada di luar struktur hukum itu sendiri.

Sebagai contoh yang gamblang adalah masyarakat virtual yg terhubung melalui teknologi informasi, misalnya masyarakat yg ‘berada’ dalam jejaring sosial media. Tertib sodial dalam masyarakat ‘netizen’ relatif berbeda dengan tertib sosial dalam masyarakat ‘citizen’.

Pendekatan posmodernisme dalam ilmu hukum masih jarang mendapat perhatian, baik oleh akademisi maupun praktisi hukum.

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM