Upload
mahasiswi
View
101
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Teori-Teori
Dasar dalam
Antropologi
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
Matakuliah
ANTROPOLOGI,
Perkuliahan ke-7
Fakultas
Hukum
Universitas
Sriwijaya
Teori Evolusi Evolusi Unilinier :
Kebudayaan terbentuk dan berubah melalui tangga evolusi, dari yang terendah Barbarian, ke Savage, ke Civilization
Evolusi Multilinier
Kebudayaan terbentuk dan berubah melalui cara yang berbeda sesuai dg adaptasi masing2, sehingga tidak ada tangga evolusi yang tunggal.
Evolusi Sirkuler
Kebudayaan tidak hanya terbentuk dan berubah dari simple ke complex, tapi juga bisa musnah, sehingga kebudayaan melalui suatu siklus.
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
Evolusi Unilinier
sederhana
transisi
kompleks
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
Evolusi Multilinier (contoh)
Hierogliph
Aksara
LatinInternational
Alphabet
Sangsekerta
India’s
Thai’s
Hijaiyah Arab’s
Angka
ArabInternational
Numberic
Romawi
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
Evolusi Sirkuler
sedehana
transisi
kompleks
krisis
musnah
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
Teori Difusi Diaspora
Budaya bisa menyebar (berdifusi) dari satu masyarakat ke masyarakat lain.
Absorbsi/Adaptasi
Suatu budaya terbentuk melalui pengaruh kebudayaan lain dengan cara menyerap (mengabsorbsi) karakter budaya lain.
Globalisasi
Interaksi antar kelompok masyarakat d dunia, membuat budaya yg satu mempengaruhi budaya yg lain, demikian juga sebaliknya (timbal-balik). Maka tercipta warga dunia dengan karakter budaya yang makin mengglobal.
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
Difusi Diaspora (contoh)
English
British English
American English
Singlish
Indian English
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
Difusi Absorbsi (contoh)
Bahasa Indonesia
Melayu
China
Arab
Lain-lain
Bahasa-bahasa dari
Eropa
Sangsekerta
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
Difusi Globalisasi (contoh)
Proses Produk
Kodifikasi Ratifikasi
Hukum adat
Hukum positif
Budaya Hukum
Hukum Nasional
Unsur
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
Teori Struktur (Strukturalisme)
Kebudayaan merupakan suatu struktur sosial yg
sangat luas, karena masyarakat terbentuk dari
suatu struktur: baik struktur berupa organisasi
sosial yg konkret, maupun struktur berupa nilai &
norma sosial yg abstrak.
Dalam ilmu hukum, teori ini dapat digunakan
untuk mengkaji struktur pemerintahan,
hubungan antara lembaga negara, termasuk
juga untuk mengkaji kewenangan-
kewenangan.
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
Teori Fungsi (Fungsionalisme) Setiap unsur kebudayaan (ilmu
pengetahuan, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, organisasi sosial, kesenian, teknologi, dan bahasa) tercipta karena ada fungsi tertentu.
Namun demikan, setiap unsur memiliki fungsi yg berbeda jika berada pada masyarakat yg berbeda.
Dalam ilmu hukum, teori ini dapat dipergunakan dalam mengkaji penerapan hukum pada masyarakat, dll.
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
Teori Hermeneutika
Teori ini lebih dikenal sebagai teori tafsir atau
teori interpretasi.
Metode yang digunakan adalah menafsirkan
suatu objek (baik berupa simbol, teks, perilaku,
maupun fenomena) untuk mengungkap
makna di balik objek tersebut.
Dalam ilmu hukum, teori ini banyak digunakan
untuk mengkaji teks suatu peraturan
perundang-undangan.
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
Teori Kritis dan Marxisme Dalam teori Kritis, hukum bukanlah sesuatu yg sakral sehingga harus
dihadapi dengan kritis. Hukum tidak mungkin netral, karena hukum dibentuk dalam melalui tarik-menarik berbagai kepentingan. Dalam perkembangannya, hukum dituntut untuk terus progresif dalam merespon masyarakat yg dinamis. Dengan demikian, suatu produk hukum harus terus dievaluasi apakah masih tepat pada masyarakat tsb, karena situasi ketika suatu produk hukum dirumuskan bisa jadi sangat berbeda dengan situasi masyarakat ketika produk tersebut diterapkan. Teori ini diinisasi oleh aliran Critical Legal Studies. Intinya, hukum sesungguhnya melayani manusia, bukan sebaliknya.
Dalam teori Marxisme, hukum sesungguhnya adalah produk politik, yang mana politik adalah hubungan kekuasaan di antara para elit (borjuasi). Oleh karena hukum dirumuskan oleh elit penguasa, maka produk hukum akan berorientasi menguntungkan sekelompok elit itu saja namun merugikan masyarakat awam yang tidak turut berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Teori ini diinisiasi oleh ajaran Marxisme dan dikembangkan oleh ajaran dari Frankfurt School. Singkatnya, hukum adalah alat kekuasaan yg berfungsi melanggengkan kekuasaan para penguasa untuk berkuasa.
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
Teori Posmodernisme Dalam suatu masyarakat di manapun, pasti terdapat hal-hal
yg di luar kelaziman, namun belum tentu hal-hal tersebut bertentangan dengan norma-norma sosial yg berlaku. Begitu pula dalam hal penerapan hukum, akan didapati hal-hal yg belum tentu sejalan dengan tertib sosial namun hal tersebut bukanlah sesuatu yg bertentangan hukum.
Teori posmodernisme menyoroti hal-hal yg berada di luar struktur kenormalan. Maka pendekatan teori posmodernisme dapat digunakan dalam mengkaji fenomena hukum yg berada di luar struktur hukum itu sendiri.
Sebagai contoh yang gamblang adalah masyarakat virtual yg terhubung melalui teknologi informasi, misalnya masyarakat yg ‘berada’ dalam jejaring sosial media. Tertib sodial dalam masyarakat ‘netizen’ relatif berbeda dengan tertib sosial dalam masyarakat ‘citizen’.
Pendekatan posmodernisme dalam ilmu hukum masih jarang mendapat perhatian, baik oleh akademisi maupun praktisi hukum.
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM