Upload
dadang-solihin
View
1.991
Download
17
Embed Size (px)
Citation preview
dadang-solihin.blogspot.com 2
3dadang-solihin.blogspot.com
Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :
http://dadang-solihin.blogspot.com
Materi
• Mengukur Kinerja DPRD• Reformasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Daerah
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation Brand (PDB)
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
4dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 5
Agenda Politik Nyata
Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi
birokrasi.
6www.dadang-solihin.blogspot.com
Argumentasi Politik MendasarArgumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.
7www.dadang-solihin.blogspot.com
Positif dan KonstruktifPemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.
8www.dadang-solihin.blogspot.com
Membangun Sistem Umpan BalikMembangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya.
Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.
9www.dadang-solihin.blogspot.com
Siklus Representasi Wakil Rakyat
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
10www.dadang-solihin.blogspot.com
Siklus Representasi Wakil Rakyat
Sumber: NDI, LGSP
Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat
Hubungan dengan Pemilih
Hubungan dengan media dan kelompok
kepentingan
Sumber daya (anggaran, staf, riset
dan informasi)
R A K Y A T
PEMILU
DPRD
MEMBUAT KEPUTUSAN
POLITIK
Peningkatan Kesejahteraan Individu
dan Masyarakat
Fungsi Legislasi
Fungsi Anggaran
Fungsi Pengawasan
Representasi Rakyat (keterwakilan)
11www.dadang-solihin.blogspot.com
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.
12www.dadang-solihin.blogspot.com
1/2
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Secara substansial perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
13www.dadang-solihin.blogspot.com
2/2
dadang-solihin.blogspot.com 14
NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)
UU (Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)
Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)
Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)
Status Hukum Dokumen Perencanaan
15dadang-solihin.blogspot.com
Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
16dadang-solihin.blogspot.com
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 17
Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART
Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
18dadang-solihin.blogspot.com
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
19dadang-solihin.blogspot.com
Perencanaan yang Ideal
Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
20dadang-solihin.blogspot.com
Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN
Visi: Melaksanakan program kerja
Presiden/KDH terpilih
Misi: Penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan
pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi,
kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D
Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbang-kan kemampuan keuangan negara
21dadang-solihin.blogspot.com
1/2
Reformasi Sistem Penganggaran
dadang-solihin.blogspot.com 22
Penganggaran Berbasis:1. Pengeluaran Rutin2. Pengeluaran
Pembangunan
Paradigma Lama
Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis
Kinerja2. Kerangka Penganggaran
Jangka Menengah3. Anggaran Terpadu
Paradigma Baru
2/2
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
dadang-solihin.blogspot.com 23
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerjadalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).
Landasan Konseptual
1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).
Tujuan
Landasan Konseptual
Syarat Penerapan PBK• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
sasaran program (outcome);• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.
Indikator Kinerja
Standar Biaya
Evaluasi Kinerja
• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk.
• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya;
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.
24dadang-solihin.blogspot.com
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
dadang-solihin.blogspot.com 25
Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning)
3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)Landasan
Konseptual1. Penerapan sistem rolling budget2. Mempunyai baseline (angka dasar)3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar4. Penetapan Parameter5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
Tujuan
Landasan Konseptual
(R)APBN Prakiraan Maju
Implikasi anggaran
KPJM
Prakiraan Maju
Kebijakan ditetapkan sbg baseline
2012 2013 20142011
APBN2011
T0
RAPBN2012
T+1
Prakiraan Maju2013
T+2
Prakiraan Maju2014
T+3
REALISASI2011
T-1
APBN2012
T0
RAPBN2013
T+1
Prakiraan Maju2014
T+2
Prakiraan Maju2015
T+3
TA 2011 danKPJM 2012 - 2014
TA 2012 dan KPJM 2013 - 2015
Rolling Budget
26
KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja
dadang-solihin.blogspot.com
Prakiraan Maju
Kegiatan On-going
Kegiatan Ad-hoc
Multi-years
Project
Target Tahunan
yg berbeda
Angka Prakiraan Maju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
• alokasi anggaran pada tahun berjalan • disesuaikan dengan tingkat inflasi
yang digunakan dalam APBN
Angka Prakiraan Maju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung
berdasarkan formula/ model yang telah ditetapkan sesuai
dengan karakteristik masing-masing
kegiatan
27
Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM
Catatan : Hasil penghitungan prakiraan maju akan menjadi baseline pada tahun ybs.
dadang-solihin.blogspot.com
Penganggaran Secara Terpadu• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.
28dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 29
Positioning Differentiation Brand (PDB)
dadang-solihin.blogspot.com 30
POSITIONING DIFFERENTIATION
BRAND
PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 31
Provinsi Jagung
POSITIONING
Agro Bisnis Jagung
DIFFERENTIATION
Visi Provinsi Gorontalo
BRAND
Brand Integrity
32dadang-solihin.blogspot.com
PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
dadang-solihin.blogspot.com 33
Kabupaten dengan pemerintahan
entrepreneurship
POSITIONING
Pelajaran Bahasa Mandarin di Sekolah
dan Pesantren
DIFFERENTIATION
Visi Kabupaten Lamongan
BRAND
Brand Integrity
34dadang-solihin.blogspot.com
PDB Triangle: Kota Sawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 35
Kota Pariwisata Budaya
Pertambangan
POSITIONING
Lokasi Historis Kuno, DaerahPertambangan
Batu Bara, Lahan Alami
DIFFERENTIATION
Visi Kota Sawahlunto
BRAND
Brand Integrity
36dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 37
Apa Itu Pembangunan?
dadang-solihin.blogspot.com 38
Pembangunan adalah: proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih baik
melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 39
Tantangan dalam Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 40
Koordinasi yang semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan Prasarana yang memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg kondusif
Peningkatan kapasitasSDM
• Mengurangi ketimpangan
• Memberdayakan masyarakat
• Mengentaskan kemiskinan.
• Menambah lapangan kerja.
• Menjaga kelestarian SDA
dadang-solihin.blogspot.com 41
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
Mengelola sumber daya ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 42
PEMBANGUNAN DAERAH
Penguatan Otonomi Daerah
Pengelolaan Sumberdaya Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-unsur lain.
Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan
politik.
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Dilaksanakan Melalui:
Pergeseran Paradigma: From Government to Governance
Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal publik,
Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
43dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.
Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat
NilaiPertumbuhan
RedistibusiMelalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja
44dadang-solihin.blogspot.com
Model Governance
GOVERNANCE
Perusahaantransnasional
OrganisasiAntar Pemerintah
LSMInternasional
PerusahaanLokal
PemerintahLokal
LSM Lokal
PerusahaanNasional
Ormas/LSMNasional
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Supranasional
TingkatNasional
Tingkat Subnasional
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
45dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
ExecutiveJudiciary
LegislaturePublic service
MilitaryPolice
organized into:Community-based organizations Non-governmental organizations
Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups
Media
Small / medium / large enterprisesMultinational Corporations
Financial institutions Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
46dadang-solihin.blogspot.com
Troika
47dadang-solihin.blogspot.com
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat, Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance
48dadang-solihin.blogspot.com
Sinergitas Stakeholders
49dadang-solihin.blogspot.com
Sinergitas Stakeholders
50dadang-solihin.blogspot.com
51dadang-solihin.blogspot.com