• 1. dadang-solihin.blogspot.com2
  • 2. dadang-solihin.blogspot.com3
  • 3. Materi • • • • • •Siklus Manajemen Pembangunan Fungsi DPRD menurut UU 27/2009 Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja Reformasi Perencanaan: UU 25/2004 tentang SPPN Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunandadang-solihin.blogspot.com4
  • 4. dadang-solihin.blogspot.com5
  • 5. Fungsi DPRD menurut UU 27/2009 1.Legislasi2.Anggaran3.Pengawasanwww.dadang-solihin.blogspot.com6
  • 6. Fungsi Legislasi •Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.•Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.•Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.•Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.www.dadang-solihin.blogspot.com7
  • 7. Fungsi Anggaran ••••Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah. APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”. www.dadang-solihin.blogspot.com8
  • 8. Fungsi Pengawasan •• ••Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat. Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah. www.dadang-solihin.blogspot.com9
  • 9. dadang-solihin.blogspot.com10
  • 10. Indikator Kinerja dan Log-FrameAT INPUTOUTPUTOUTCOMEIMPACTOUTCOMEOUTPUTINPUTABK KPJMdadang-solihin.blogspot.com11
  • 11. Alur Pikir Logic ModelMetode PenyusunanIMPACTSHasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcomeApa yang ingin diubahOUTCOMESManfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari outputApa yang ingin dicapaiOUTPUTSProduk/barang/jasa akhir yang dihasilkanApa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)ACTIVITIESProses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkanApa yang dikerjakanSumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan outputApa yang digunakan dalam bekerjaMetode PelaksanaanINPUTSSumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007dadang-solihin.blogspot.com12
  • 12. Hirarki dari Visi ke Program Visi• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.Misi• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.Tujuan/ Sasaran• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misiStrategi• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.Kebijakan Program• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com13
  • 13. Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program (Mengacu pada Struktur UU 25/2004) VisiX Visi VisiMisiSasaranStrategiKebijakanProgramKINERJA PRIMAMisiSasaranStrategiKebijakanProgramKebingunganXSasaranStrategiKebijakanProgramFrustrasiProgramTidak TerarahProgramTidak EfektifProgramSalah LangkahMisiXStrategiVisiMisiSasaranXVisiMisiSasaranStrategiVisiMisiSasaranStrategiKebijakanKebijakanX Kebijakandadang-solihin.blogspot.comXTidak Efisien 14
  • 14. Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART  SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi  MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com15
  • 15. Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com16
  • 16. dadang-solihin.blogspot.com17
  • 17. Apa itu SPPN SPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.dadang-solihin.blogspot.com18
  • 18. Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.dadang-solihin.blogspot.com19
  • 19. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com20
  • 20. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DokumenDAERAH PenetapanDokumenPenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)UU (Ps. 13 Ayat 1)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)Perda (Ps. 13 Ayat 2)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)dadang-solihin.blogspot.com21
  • 21. Perencanaan yang Ideal •Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.•Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.••Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).•Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com22
  • 22. Fungsi/Manfaat Perencanaan • • • • •Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitasdadang-solihin.blogspot.com23
  • 23. dadang-solihin.blogspot.com24
  • 24. Apa Itu Pembangunan? Pembangunan adalah:  proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik  melalui upaya yang dilakukan secara terencana.Tujuan Pembangunan: 1.Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.2.Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.3.Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.(Kartasasmita, 1997)(Todaro, 2000)dadang-solihin.blogspot.com25
  • 25. How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).dadang-solihin.blogspot.com26
  • 26. Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi ketimpanganSarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas• Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg kondusifPemanfaatan sumber daya secara berkualitas• Menjaga kelestarian SDAKoordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com27
  • 27. PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAHUpaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan DaerahUpaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerahSehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk: Memberikan pelayanan kepada masyarakat, Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Mengelola sumber daya ekonomi daerah.dadang-solihin.blogspot.com28
  • 28. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui: Penguatan Otonomi DaerahPengelolaan SumberdayaGood GovernanceKeseimbangan Peran Tiga Pilar PemerintahanDunia UsahaMasyarakatMenjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsurunsur lain.Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.dadang-solihin.blogspot.com29
  • 29. Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceGovernmentGovernance Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,  Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.dadang-solihin.blogspot.com30
  • 30. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja KontrolKontrolDunia Usaha  SwastaPemerintahMasyarakatNilaiRedistibusiPertumbuhanMelalui Pelayanan PasarApabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. dadang-solihin.blogspot.com31
  • 31. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATECITIZENSExecutive Judiciary Legislature Public service Military Policeorganized into:Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups MediaBUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchangedadang-solihin.blogspot.com32
  • 32. Troikadadang-solihin.blogspot.com33
  • 33. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan MasyarakatMasyarakat, Bangsa, dan NegaraMasyarakat PemerintahGood GovernanceVISIDunia Usahadadang-solihin.blogspot.com34
  • 34. Sinergi Stakeholdersdadang-solihin.blogspot.com35
  • 35. Sinergi Stakeholdersdadang-solihin.blogspot.com36
  • 36. dadang-solihin.blogspot.com37
  • 37. Definisi Monitoring • Monitoring secara umum dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung mencakup aspek-aspek antara lain: – Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (fokus pada input, proses dan output) – Pelaporan tentang kemajuan – Indentifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan.dadang-solihin.blogspot.com38
  • 38. Definisi Evaluasi •Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program.•Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. (OECD, 2010)dadang-solihin.blogspot.com39
  • 39. Jenis Evaluasi menurut waktu pelaksanaan Tahap Perencanaan (ex-ante):  dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan  untuk memilih dan menentukan: 1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan (on-going)  Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai  Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program  Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)  dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir  untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan  untuk menilai: 1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), 2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun 3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. dadang-solihin.blogspot.com40
  • 40. Mengapa Perlu Monev • Review perkembangan/progress • Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi • Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan” • Membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya • Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan masalah • Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi • Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya • Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam • Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan pembangunan yang positif dadang-solihin.blogspot.com41
  • 41. dadang-solihin.blogspot.com42
    Please download to view
  • All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
    ...

    Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

    by dadang-solihin

    on

    Report

    Category:

    Education

    Download: 0

    Comment: 0

    1,053

    views

    Comments

    Description

    Capacity Building DPRD Kota Cirebon di Millenium Kebon Sirih Hotel-Jakarta, 31 Januari 2014
    Download Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

    Transcript

    • 1. dadang-solihin.blogspot.com2
  • 2. dadang-solihin.blogspot.com3
  • 3. Materi • • • • • •Siklus Manajemen Pembangunan Fungsi DPRD menurut UU 27/2009 Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja Reformasi Perencanaan: UU 25/2004 tentang SPPN Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunandadang-solihin.blogspot.com4
  • 4. dadang-solihin.blogspot.com5
  • 5. Fungsi DPRD menurut UU 27/2009 1.Legislasi2.Anggaran3.Pengawasanwww.dadang-solihin.blogspot.com6
  • 6. Fungsi Legislasi •Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.•Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.•Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.•Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.www.dadang-solihin.blogspot.com7
  • 7. Fungsi Anggaran ••••Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah. APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”. www.dadang-solihin.blogspot.com8
  • 8. Fungsi Pengawasan •• ••Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat. Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah. www.dadang-solihin.blogspot.com9
  • 9. dadang-solihin.blogspot.com10
  • 10. Indikator Kinerja dan Log-FrameAT INPUTOUTPUTOUTCOMEIMPACTOUTCOMEOUTPUTINPUTABK KPJMdadang-solihin.blogspot.com11
  • 11. Alur Pikir Logic ModelMetode PenyusunanIMPACTSHasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcomeApa yang ingin diubahOUTCOMESManfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari outputApa yang ingin dicapaiOUTPUTSProduk/barang/jasa akhir yang dihasilkanApa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)ACTIVITIESProses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkanApa yang dikerjakanSumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan outputApa yang digunakan dalam bekerjaMetode PelaksanaanINPUTSSumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007dadang-solihin.blogspot.com12
  • 12. Hirarki dari Visi ke Program Visi• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.Misi• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.Tujuan/ Sasaran• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misiStrategi• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.Kebijakan Program• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com13
  • 13. Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program (Mengacu pada Struktur UU 25/2004) VisiX Visi VisiMisiSasaranStrategiKebijakanProgramKINERJA PRIMAMisiSasaranStrategiKebijakanProgramKebingunganXSasaranStrategiKebijakanProgramFrustrasiProgramTidak TerarahProgramTidak EfektifProgramSalah LangkahMisiXStrategiVisiMisiSasaranXVisiMisiSasaranStrategiVisiMisiSasaranStrategiKebijakanKebijakanX Kebijakandadang-solihin.blogspot.comXTidak Efisien 14
  • 14. Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART  SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi  MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com15
  • 15. Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com16
  • 16. dadang-solihin.blogspot.com17
  • 17. Apa itu SPPN SPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.dadang-solihin.blogspot.com18
  • 18. Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.dadang-solihin.blogspot.com19
  • 19. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com20
  • 20. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DokumenDAERAH PenetapanDokumenPenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)UU (Ps. 13 Ayat 1)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)Perda (Ps. 13 Ayat 2)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)dadang-solihin.blogspot.com21
  • 21. Perencanaan yang Ideal •Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.•Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.••Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).•Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com22
  • 22. Fungsi/Manfaat Perencanaan • • • • •Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitasdadang-solihin.blogspot.com23
  • 23. dadang-solihin.blogspot.com24
  • 24. Apa Itu Pembangunan? Pembangunan adalah:  proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik  melalui upaya yang dilakukan secara terencana.Tujuan Pembangunan: 1.Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.2.Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.3.Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.(Kartasasmita, 1997)(Todaro, 2000)dadang-solihin.blogspot.com25
  • 25. How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).dadang-solihin.blogspot.com26
  • 26. Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi ketimpanganSarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas• Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg kondusifPemanfaatan sumber daya secara berkualitas• Menjaga kelestarian SDAKoordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com27
  • 27. PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAHUpaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan DaerahUpaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerahSehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk: Memberikan pelayanan kepada masyarakat, Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Mengelola sumber daya ekonomi daerah.dadang-solihin.blogspot.com28
  • 28. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui: Penguatan Otonomi DaerahPengelolaan SumberdayaGood GovernanceKeseimbangan Peran Tiga Pilar PemerintahanDunia UsahaMasyarakatMenjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsurunsur lain.Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.dadang-solihin.blogspot.com29
  • 29. Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceGovernmentGovernance Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,  Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.dadang-solihin.blogspot.com30
  • 30. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja KontrolKontrolDunia Usaha  SwastaPemerintahMasyarakatNilaiRedistibusiPertumbuhanMelalui Pelayanan PasarApabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. dadang-solihin.blogspot.com31
  • 31. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATECITIZENSExecutive Judiciary Legislature Public service Military Policeorganized into:Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups MediaBUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchangedadang-solihin.blogspot.com32
  • 32. Troikadadang-solihin.blogspot.com33
  • 33. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan MasyarakatMasyarakat, Bangsa, dan NegaraMasyarakat PemerintahGood GovernanceVISIDunia Usahadadang-solihin.blogspot.com34
  • 34. Sinergi Stakeholdersdadang-solihin.blogspot.com35
  • 35. Sinergi Stakeholdersdadang-solihin.blogspot.com36
  • 36. dadang-solihin.blogspot.com37
  • 37. Definisi Monitoring • Monitoring secara umum dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung mencakup aspek-aspek antara lain: – Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (fokus pada input, proses dan output) – Pelaporan tentang kemajuan – Indentifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan.dadang-solihin.blogspot.com38
  • 38. Definisi Evaluasi •Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program.•Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. (OECD, 2010)dadang-solihin.blogspot.com39
  • 39. Jenis Evaluasi menurut waktu pelaksanaan Tahap Perencanaan (ex-ante):  dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan  untuk memilih dan menentukan: 1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan (on-going)  Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai  Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program  Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)  dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir  untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan  untuk menilai: 1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), 2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun 3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. dadang-solihin.blogspot.com40
  • 40. Mengapa Perlu Monev • Review perkembangan/progress • Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi • Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan” • Membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya • Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan masalah • Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi • Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya • Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam • Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan pembangunan yang positif dadang-solihin.blogspot.com41
  • 41. dadang-solihin.blogspot.com42
  • Fly UP