penguatan peran dan fungsi dprd dalam upaya perbaikan

PE

NG

UA

TAN

PE

RA

N D

AN

FUN

GS

I DP

RD

D

ALA

M U

PAYA P

ER

BA

IKA

N P

ELAYA

NA

N P

UB

LIKKINERJA-USAIDGedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832Email: [email protected]

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

Seri Pembelajaran dari USAID - KINERJA

PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DPRD

DALAM UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

2014

1www.kinerja.or.idPenguatan Peran dan Fungsi DPRD

dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik

KATA PENGANTAR

Peningkatan pelayanan publik oleh unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan mandat yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dengan dukungan USAID, Program KINERJA telah berupaya memperkenalkan program bantuan teknis Peningkatan pelayanan publik di 20 kabupaten/kota mitra di empat provinsi di Indonesia (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan) yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan publik. Program ini difokuskan pada penguatan pihak penyedia layanan (supply side) dan pihak pengguna layanan (demand side) di sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan perbaikan iklim usaha. Pada tahun ketiga, Program KINERJA menambah 4 kabupaten/kota lagi di Provinsi Papua yang bekerja khusus di sektor kesehatan. Peningkatan pelayanan tersebut dimaksudkan agar unit pelayanan dapat menyelenggarakan kegiatannya untuk pencapaian standar pelayanan publik (SPP), standar pelayanan minimal (SPM), dan standar nasional serta mencapai tujuan-tujuan MDG (Millennium Development Goals).

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD dan Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi juga semestinya setara dalam hal tanggungjawab dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik.

Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah memegang tiga peranan penting yaitu, legislasi, anggaran dan pengawasan, fungsi legislasi, merancang kebijakan-kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik dan standar. Fungsi budgeting, memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan tepat sasaran, efisien jumlah maupun waktunya, fungsi pengawasan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran.

Memahami peranan DPRD yang sangat strategis, menimbulkan harapan yang besar dari masyarakat agar para wakil rakyat yang terpilih untuk periode saat ini (2014 – 2019) dapat menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat, melaksanakan tanggungjawab dan kapasitasnya untuk memastikan bahwa proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik, dimana salah satu indikatornya adalah perbaikan pelayanan publik dasar berbasis standar.

Diharapkan modul ini dapat membantu DPRD, Pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang ingin menerapkan tata kelola yang baik, khususnya dalam meningkatkan kapasitas DPRD dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berstandar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jakarta, Oktober 2014

2 www.kinerja.or.idPenguatan Peran dan Fungsi DPRD dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1DAFTAR ISI 2KISI – KISI MODUL PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

4

MODUL 1 PENDAHULUAN 8• Sesi 1 11

- Orientasi Forum 11- Pengantar 11- Bahan Bacaan 1A : Pembelajaran Orang Dewasa 15- Bahan Bacaan 1B : Pendidikan Partisipatif 17- Bahan Presentasi 19

MODUL 2 PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR 28• Sesi 1 28

- Teori dan Konsep Dasar Pentingnya Standar Pelayanan 28- Standar Pelayanan Minimal (SPM) 31

a. Manajemen Publik Berbasis Kinerja 31b. SPM: Dasar Teori, Pengertian, Manfaat dan Dasar Hukum 33c. Strategi dalam SE Mendagri Tentang Percepatan Realisasi SPM 36d. Kesimpulan 37

• Sesi 3 38Integrasi SPM dalam Perencanaan dan penganggaran 38- Pengantar 38

MODUL 3 PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR

42

• Sesi 1 42Fungsi Legislasi, Budgeting, Controlling DPRD dalam Mendorong PelayananPublik yang Adil dan Berkualitas

42

- Pengantar 42• Sesi 2 58

Peran pengawasan DPRD terhadap setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah berbasis SPM

58

- Pengantar 58



Analisis Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Jayapura

62

- Pengantar 62Bahan Presentasi 68


No Tujuan Instruksional Pokok Bahasan Bahan Belajar Metode Waktu

1 Peserta dapat saling

mengenal satu sama

lain dan memahami

latar belakang,

tujuan dan metode

pembelanjaran.

Modul I. PENDAHULUANSesi 1: Bina perkenalan

Sesi 2: Orientasi forum

- BB1-1A: pembelajaran

orang dewasa

- BB1-1B: pendidikan

partisipatif

- LPF1-1: Orientasi forum

- TOR Pelatihan dan

jadwal kegiatan

- Tata Tertib Pelatihan

1. Presentasi

2. Curah

pendapat

3. Diskusi

kelompok

90 Menit

2 Peserta memahami

teori, dan konsep

dasar Standar

Pelayanan Publik

serta integrasinya

ke dalam sistem

perencanaan dan

penganggaran

daerah.

Modul II. PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR

Sesi 1: Teori dan konsep

dasar

- File Film pelayanan

publik

- BB2-1: Standar

pelayanan minimal

(sebuah pengantar)

- LPF2-1: Standar

Pelayanan Minimal

Pengantar

120 Menit

Sesi 2: Standar layanan

untuk pelayanan publik

dalam berbagai bidang

sektor

- BB 2-2: SPM diberbagai

Bidang dan sektor

- LPF2-2: Standar layanan

dalam berbagai bidang/

sektor

120 Menit

Sesi 3: Integrasi SPM

dalam perencanaan dan

penganggaran daerah

- Foto lapangan kondisi

layanan Pendidikan,

kesehatan Masyarakatdll

- LPF2-3: Integrasi SPM

dalam Perencanaan dan

Penganggaran daerah

- BB 2-3: Integrasi SPM

dalam Perencanaan dan

penganggaran daerah

120 Menit

KISI – KISI MODUL PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK




3 Peserta meningkat

ketrampilannya

dalam menjalankan

fungsi pengawasan

untuk peningkatan

pelayanan publik

berbasis Standar.

Modul III. PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR

Sesi 1 : Fungsi legislasi,

budgeting, controlling

DPRD dalam mendorong

pelayanan publik yang adil

dan berkualitas.

- BB 3-1: Optimalisasi

Fungsi DPRD dalam

rangka peningkatan

kualitas pelayanan publik

di Bidang kesehatan

- LPF 3-1A: Optimalisasi

Fungsi DPRD dalam

rangka peningkatan

kualitas pelayanan publik

di Bidang kesehatan

- LKK 3-1: Data capaian

jenis pelayanan SPM

Kesehatan

- LPF 3-1B : Pentingnya

pelibatan para pihak

dalam pengawasan

pelayanan publik.

120 Menit

Sesi 2 : Peran

pengawasan DPRD

terhadap perencanaan

dan penganggaran

daerah, pengelolaan dan

pelaporan perangkat

daerah berbasis SPM

- LPF 3-2 : Siklus

Perencanaan dan

Penganggaran daerah

berbasis SPM dan titik

kritisnya.

- LKK 3-2 A : Analisis

RPJMD dan RKPD

berbasisi SPM

- LKK 3-2 B : Analisis

Program dan kegiatan

dalam APBD berbasis

SPM

- LKK 3-2 C : Analisis

LKPJ Bupati/Walikota

berbaisis SPM

120 Menit



- BB 3-2 : Analisis

Kebijakan Perencanaan

dan Penganggaran

pencapaian SPM bidang

kesehatan Kabupaten

Jayapura

- Dokumen RPJMD,

RKPD, APBD dan LKPJ

Bupati/Walikota

Sesi 3 : Peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD dalam pengawasan pelayanan publik berbasis standar

- LPF 3-3 : Setwan urat nadi DPRD.

- BB 3-3 A: Sekretariat DPRD sebagai urat nadi demokrasi

- BB 3-3 B: Peran Strategis Sekretariat DPRD dalam mendorong percepatan pencapaian MDGs

120 Menit



11PENDAHULUAN


PENDAHULUAN

Posisi DPRD dalam pemerintahan

daerah memegang tiga peranan penting yaitu, legislasi, anggaran dan

pengawasan.

MODUL 1 PENDAHULUAN

Latar belakang

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, bahwa DPRD dan Kepala Daerah

mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat

kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang setara

tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan

dalam hal otoritas tetapi juga semestinya setara

dalam hal tanggung jawab dan kapasitas

dalam memastikan proses pemerintahan dan

pembangunan berjalan dengan baik.

Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah

memegang tiga peranan penting yaitu, legislasi,

anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah

merancang kebijakan-kebijakan serta regulasi yang

mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik

dan berstandar. Fungsi budgeting, memastikan

bahwa anggaran dialokasikan dengan tepat

sasaran, efisien jumlah maupun waktunya. Fungsi

Pengawasan adalah memonitor dan mengevaluasi

pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan

anggaran.

Namun demikian, selama ini DPRD dalam

menjalankan fungsinya, dirasa belum mampu

memberikan solusi yang efektif untuk menyelesaikan

masalah-masalah mendasar yang dihadapi

masyarakat. Berbagai harapan konstituen

terhadap para wakil rakyat belum dapat terpenuhi,



sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap

lembaga perwakilan semakin menurun (Survey

Pol-Tracking tahun 2013 menunjukkan hanya 12,5

persen responden saja yang puas dengan kinerja

parlemen). Ketidakpuasan tersebut lebih disebabkan

oleh karena DPRD yang belum efektif dalam

bekerja, belum representatif dalam kebijakan dan

kinerja yang belum dapat dikatakan akuntabel.

Memahami peranan DPRD yang sangat strategis,

menimbulkan harapan yang besar dari masyarakat

agar para wakil rakyat yang terpilih untuk periode

saat ini (2014 – 2019) dapat menyuarakan aspirasi

dan harapan masyarakat, melaksanakan tanggung

jawab dan kapasitasnya untuk memastikan bahwa

proses pemerintahan dan pembangunan berjalan

dengan baik, dimana salah satu indikatornya adalah

perbaikan pelayanan publik dasar berbasis standar.

Hal ini sejalan dengan fungsi pemerintah dalam tata

pemerintahan good governance bahwa, pelayanan

yang standar dalam pelayanan publik yang

dilaksanakan oleh pemerintah adalah merupakan

hak rakyat sebagai pembayar pajak dan retribusi

daerah. artinya rakyat berhak menerima pelayanan

dan pemerintah berkewajiban menyediakannya,

oleh karena itu Hubungan antara hak dan

kewajiban tersebut haruslah jelas, transparan dan

terukur.

Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong

penyediaan pelayanan publik yang kualitasnya

jelas, transparan dan terukur (berbasis strandar)

adalah di terbitkannya Peraturan Pemerintah No.

65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan

jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu

pelayanan publik dari Pemerintah Daerah dengan

mutu tertentu, berdasarkan target dan indikator yang

telah ditetapkan. Dengan demikian hak minimal

masyarakat dapat benar-benar terpenuhi, sehingga,

pada akhirnya diharapkan kepercayaan masyarakat

kepada pemerintahnya akan meningkat.

Program Kinerja - USAID mendorongkan gagasan

memperbaiki efektifitas kinerja Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah untuk perbaikan pelayanan publik

khususnya urusan kesehatan dan pendidikan

dasar, agar pelayanannya sesuai strandar dan lebih

berkualitas, melalui lokarya Penguatan Peran dan

Fungsi DPRD dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan

Publik Berbasis Strandar.

Tujuan dan hasil

Secara umum Tujuan pengembangan modul

Penguatan Peran dan Fungsi DPRD dalam Upaya

Pemenuhan Pelayanan Publik Berbasis Strandar

adalah memberikan panduan kepada penyelenggara

dan fasilitator penguatan kepada DPRD dalam

menjalankan fungsinya untuk perbaikan pelayanan

publik berbasis standar.

Sedangkan secara khusus penguatan kapasitas

DPRD dalam menjalankan fungsinya untuk

perbaikan pelayanan publik berbasis standar ini

bertujuan untuk:

1. Memperkenalkan kepada DPRD tentang Konsep

dasar pelayanan publik berbasis strandar,


Standar pelayanan publik dalam berbagai

bidang dan sektor dan integrasinya dalam

perencanaan dan penganggaran daerah

2. Meningkatkan ketrampilan DPRD dalam

menjalankan fungsi pengawasan untuk

peningkatan pelayanan publik berbasis Standar

khususnya urusan kesehatan.

3. Meningkatkan peran Sekretariat DPRD dalam

mendukung kinerja DPRD dalam pengawasan

pelayanan publik berbasis standar

Hasil yang diharapkan dari kegiatan penguatan

kapasitas DPRD ini antara lain,

1. Peserta memahami teori, dan konsep

dasar Pelayanan berbasis standar serta

integrasinya ke dalam sistem perencanaan dan

penganggaran daerah

2. Peserta meningkat ketrampilannya dalam

menjalankan fungsi pengawasan untuk

peningkatan pelayanan publik berbasis Standar

3. Pelayanan publik khususnya urusan kesehatan

memenuhi standar pelayanan minimal yang

telah ditetapkan.

Sasaran kegiatan penguatan kapasitas DPRD

Yang menjadi kelompok sasaran dari lokakarya ini.

1. Pimpinan dan anggota DPRD yang terkait

dengan urusan pendidikan dan kesehatan.

2. Perwakilan Skretariat dan staf DPRD yang

terkait dengan tugas pengangaran.

Komponen

Modul ini disusun berdasarkan beberapa komponen

sebagai berikur:

1. PEMBUKAAN DAN ORIENTASI FORUM, yang

berisi tentang panduan proses fasilitasi sesi

a) Pembukaan, b) Perkenalan dan c) orientasi

kegiatan.

2. PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR,

yang berisi panduan proses pembelajaran

tentang a) Teori dan konsep dasar tentang

pelayanan publik, b) Standar layanan untuk

pelayanan publik dalam bidang Pendidikan

dan Kesehatan, dan c) Integrasi SPM dalam

perencanaan dan penganggaran daerah.

3. PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

BERBASIS STANDAR, yang berisi panduan

proses pembelajaran tentang a) Fungsi

legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD

dalam mendorong pelayanan publik yang adil

dan berkualitas, b) Peran pengawasan DPRD

terhadap perencanaan dan penganggaran

daerah, pengelolaan dan pelaporan perangkat

daerah berbasis SPM, dan c) Peran Sekretariat

DPRD dalam mendukung kinerja DPRD dalam

pengawasan pelayanan publik berbasis standar.



Orientasi Forum

Pengantar

Sebelum berproses lebih lanjut dalam lokakarya,

orientasi forum adalah merupakan tahap awal

yang sangat penting, menurut konsep pendidikan

partisipatif, lokakarya adalah sebagai ruang untuk

belajar bersama antara Peserta, Fasilitator, Nara

Sumber, dan juga Panitia pelaksana. Dengan

orientasi forum yang cukup akan membantu setiap

peserta dalam mengenali tujuan lokakarya, materi

yang akan pelajari dan orang-orang yang terlibat

didalamnya, dengan demikian dapat mendorong

peserta pada pemahaman alur proses pembelajaran

dan upaya-upaya untuk menciptakan suasana

proses yang bebas, saling memahami dan membuat

setiap orang didalamnya merasa nyaman.

Orientasi lokakarya pada sesi awal ini selain untuk

saling mengenal baik sesama peserta dengan

fasilitator maupun panitia pelaksana juga untuk

memberikan pengertian dan arahan kepada

peserta bahwa Lokakarya yang diselenggarakan

ini menggunakan metode atau pendekatan

Pendidikan Partisipatif (Pendidikan Orang Dewasa),

dengan orintasi forum pihak yang terlibat dalam

forum ini juga dapat mengetahui gambaran umum

tentang pelaksanaan lokakarya, latar belakang

tujuan, capaian materi, metode dan aturan selama

lokakarya berlangsung.

Setelah saling mengenal, mengetahui metodologi

dan gambaran umum lokakarya diharapkan orientasi

hati dan pikiran peserta dalam mengikuti lokakarya

ini menjadi sama dan fokus, dengan demikian

komunikasi akan mudah dan lancar serta suasana

pembelajaran akan kondusif dan menyenangkan.

TUJUAN

Secara umum dalam sesi ini bertujuan agar semua

pihak yang terlibat dalam forum ini dapat saling

mengenal satu sama lain, memahami latar belakang,

tujuan dan metode pembelanjaran sehingga tercipta

suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan.

Setelah sesi ini selesai, secara khusus peserta

diharapkan mampu:

• Mengenali para peserta, fasilitator, panitia dan

para pihak yang terlibat dalam lokakarya

• Memperjelas harapan dan tujuan umum peserta

terhadap lokakarya

• Membantu peserta untuk memahami proses dan

metode lokakarya selama berlangsung dengan

model Pendidikan Orang Dewasa (POD).

• Memahami latar belakang, tujuan dan hasil yang

diharapkan dari pelaksanaan lokakarya

• Peserta menyepakati kontrak belajar bersama

menyangkut materi dan alokasi waktu tata

tertib dan dan hal-hal lain yang menunjang

produktifitas lokalatih.


POKOK BAHASAN

• Pengenalan diri peserta, fasilitator dan panitia

• Harapan peserta lokakarya dan kesepakatan

pembelajaran.

• Proses dan metode lokakarya

• Tahapan dan pendekatan pendidikan bagi orang

dewasa

• Latar belakang, tujuan dan hasil yang

diharapkan dari lokakarya

• Kontrak belajar bersama menyangkut materi

dan alokasi waktu tata tertib dan dan hal-hal lain

yang menunjang produktifitas lokalatih.

METODE

- Presentasi

- Brainstorming/ sumbang saran

- Pertanyaan fokus

- Diskusi terfokus

BAHAN DAN PERALATAN

Bahan yang diperlukan untuk sesi ini:

- BB 1-1 A: pembelajaran orang dewasa

- BB 1-1 B : pendidikan partisipatif

- LPF 1-1: Orientasi forum

- TOR Lokakarya dan jadwal kegiatan

- Tata Tertib Lokakarya

Alat yang digunakan untuk memperlancar sesi ini:

- Kertas dan Spidol berwarna

- LCD proyektor

- Metaplan

- Whiteboard

WAKTU

90 Menit

PROSES FASILITASI

Pengenalan diri peserta, fasilitator dan panitia (30 menit)

1. Ucapkan selamat datang pada para peserta

lokakarya. Berilah prakata singkat bahwa

suasana yang diidealkan selama lokakarya

ini adalah informal dan santai. Maka dari itu

mintalah mereka bersikap senyaman mungkin

dan bersikap aktif.

2. Jelaskan tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari

sesi perkenalan ini.

3. Fasilitator memperkenalkan diri dengan

menyebutkan namanya, asal organisasi, dan

peran dalam lokakarya

4. Minta para peserta untuk menyediakan selembar

kertas dan menuliskan identitas (nama, alamat,

jabatan dan cita-cita, hal-hal yang disukai atau

tidak disukai).



5. Peserta diminta untuk bertukar kertas identitas

yang sudah diisi tersebut dengan peserta

disebelahnya

6. Secara bergiliran masing – masing peserta

diminta untuk membacakan kertas identitas

tersebut, bagi peserta yang diperkenalkan

diminta untuk berdiri.

7. Fasilitator menutup acara perkenalan dan

dilanjutkan dengan materi harapan peserta

Lokakarya dan kesepakan pembelajaran

Harapan peserta lokakarya dan kesepakatan pembelajaran (15 Menit)

1. Fasilitator meminta peserta memikirkan harapan

mereka terhadap lokakarya ini kemudian

menuliskannya kedalam kertas metaplan

dengan huruf besar.

2. Jika perlu berikan contoh cara menuliskannya

dalam kertas metaplan dan batasi 3 harapan

untuk setiap peserta.

3. Kumpulkan setiap kertas metaplan baca yang

keras dan tempel di dinding ruang lokakarya

(Kertas plan).

4. Fasilitator memandu diskusi peserta untuk

mengelompokkan harapan-harapan peserta

yang telah ditempel, berdasarkan kategori:

Proses, Metode, Materi dan waktu lokakarya.

5. Tayangkan jadwal dan materi lokakarya dan

bandingkan dengan harapan peserta terhadap

lokakarya, jika ada perbedaan baik waktu,

materi maupun lainnya diskusikan dengan

peserta untuk di persamakan, Selanjutnya

untuk disepakati menjadi bahan kontrak belanjar

kita pada sesi berikutnya.

Proses dan metode lokakarya dan Tahapan dan pendekatan pendidikan bagi orang dewasa (15 menit)

1. Fasilitator menayangkan LPF 1 Daur Pendidikan

bagi Orang Dewasa dan prinsip-prinsipnya yang

akan dipakai sebagai pendekatan metodologi

dalam lokakarya ini

2. Mintalah kepada peserta untuk menanggapinya

dengan mengajak peserta melakukan sumbang

saran (brainstorming) tentang proses dan

metode lokakarya yang kita pergunakan sesuai

dengan materi yang akan disampaikan, arahkan

peserta untuk memberi tambahan, tanggapan

dan pertanyaan.

3. Berikan ilustrasi verbal maupun gambar yang

memudahkan peserta membedakan pendekatan

belajar gaya sekolah dan pendekatan POD.

Latar belakang, tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan lokakarya (15 menit)

- Sampaikan poin-poin penting latar belakang,

tujuan dan hasil yang diharapkan dari

lokakarya Peningkatan Kapasitas DPRD dalam

Mendorong Pelayanan Publik Berbasis Standar

Pelayanan (sesuai TOR yang dikirim kepada

peserta) dalam bentuk slide Power point di LCD

proyektor

Kontrak belajar bersama menyangkut materi dan alokasi waktu tata tertib dan dan hal-hal lain yang menunjang produktifitas lokalatih (15 menit).

MODUL I . PENDAHULUAN


1. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk

membuka/melihat TOR kegiatan dan Rencana

Jadwal tentative panitia untuk disepakati

bersama tentang Waktu belajar, Materi, dll.

2. Fasilitator mengajak peserta untuk membuat

Tata tertib dan sanksi lokakarya agar proses

lokakarya nyaman untuk semua orang.

3. Tanyakan kepada peserta apa yang boleh dan

tidak boleh dilakukan dalam lokakarya ini, catat

semua usulan peserta dan sepakati menjadi tata

tertib lokakarya dan sangsinya.

4. Fasilitator menutup sesi ini dengan menekankan

pentingnya mentaati apa yang sudah disepakati

bersama, dengan demikian diharapkan semua

yang terlibat dalam lokakarya merasa nyaman.



Pembelajaran orang dewasa mempunyai

pendekatan, ruang lingkup, tujuan, dan strategi

yang berbeda dengan pembelajaran untuk anak-

anak. Pembelajaran orang dewasa dititikberatkan

pada belajar secara berkelanjutan sepanjang

hayat untuk mempelajari keterampilan yang dapat

digunakan untuk mengarahkan diri sendiri. Namun

demikian, sama halnya dengan anak-anak, di

dalam menjalankan proses pembelajarannya, orang

dewasa menyukai belajar dalam kondisi bebas,

belajar melalui interaksi dengan sesama, tidak

menyenangi hafalan, lebih mengutamakan hal-hal

praktis dan pemecahan masalah.

Pengalaman dan bukan wadah kosong

Pembelajaran bukanlah suatu proses dimana sang

ahli menuangkan pengetahuannya ke dalam kepala

‘kosong’ para peserta pelatihan. Oleh sebab itu

fasilitator perlu mengetahui pengalaman peserta

sebelum pelatihan. Pengalaman menghasilkan peta

kognitif, suatu alat yang membantu kita menyerap

informasi baru, yaitu hal-hal yang didengar dan

dilihat selama pelatihan. Oleh karena pengalaman

yang dialami berbeda-beda, maka setiap orang

memiliki peta yang berbeda pula. Oleh sebab itu di

dalam pelatihan sebaiknya:

• Peserta diperlakukan sebagai individu-individu

yang berbeda satu sama lainnya,

• Peserta banyak diberi pertanyaan dan tugas-

tugas individu,

• Peserta diberi latihan individual karena semua

orang akan mampu belajar kalau menggunakan

caranya sendiri,

• Memberdayakan peserta sebagai sumberdaya

pelatihan,

• Memberi kesempatan kepada peserta untuk

mengkaitkan informasi/pengalaman yang baru

diterima dengan pengalaman sebelumnya.

Pembelajaran dewasa bukanlah suatu proses

dimana sang ahli menuangkan pengetahuannya

ke dalam kepala ‘kosong’ para peserta pelatihan.

Oleh sebab itu fasilitator perlu melakukan analisis

pengalaman peserta sebelum pelatihan, misalnya

melalui perkenalan dan curah pendapat. Dengan

demikian pelatihan dikelola menggunakan metode

partisipatoris.

Beberapa prinsip pembelajaran yang penting

diperhatikan/diterapkan dalam pelatihan adalah

sebagai berikut:

PEMBELAJARAN ORANG DEWASA

BAHAN BACAAN 1A



• Berbagi dan menganalisis pengalaman melalui

dialog sesama peserta,

• Keterlibatan yang aktif dalam memilih topik

pelatihan, pemrograman dan evaluasi hasil

pelatihan; dengan cara ini mereka akan

menganggap isi pelatihan ini sebagai milik

mereka,

• Menemukan penyebab-penyebab permasalahan

serta menemukan sendiri pemecahannya,

• Berbuat dan melakukan eksperimen dalam

menemukan jawaban,

• Relevansi materi yang dilatihkan,

• Penekanan pada nilai-nilai yang praktis yang

dapat diaplikasi,

• Reflektif.

Orang dewasa sulit melupakan sesuatu yang pernah dipelajari

Biasanya pelatihan dianggap mempelajari

pengetahuan dan ketrampilan baru yang bisa

dimasukkan pada salah satu tempat di ‘peta

kognitif’. Tujuan ini dapat berhasil jika apa yang

dilatihkan merupakan hal baru atau yang dibutuhkan

oleh orang dewasa.

Selama kehidupan, orang dewasa sudah

mengembangkan perilaku dan pola berfikir yang

relatif kaku yang sudah menjadi kebiasaannya, dan

mereka tidak ingin melepaskannya. Oleh sebab

itu orang dewasa ragu menerima sesuatu yang

dirasakan tidak dikenal. Sebagai contoh: kalau

diperkenalkan suatu pendekatan pembelajaran baru

yang melibatkan perubahan praktik mengajar, salah

satu alasan penolakan terhadap perubahan tersebut

adalah pola-pola perilaku/kebiasan yang sudah

ada. Sebagai contoh lain: mereka tidak mungkin

membicarakan manfaat suatu konsep penilaian baru

kalau mereka tidak percaya pada kebenaran dan

manfaat konsep penilaian tersebut. Pelatih perlu

memastikan bahwa ada sistem yang mendukung

tujuan pelatihan setelah peserta kembali ke

tempat kerja.



Pendidikan partisipatif mensyaratkan adanya

proses learner centered (peserta didik sebagai

pusat). Siapapun yang terlibat proses pembelajaran

dipandang sebagai orang yang memiliki kemampuan

aktif untuk merencanakan arah, memiliki bahan dan

materi yang dianggap bermanfaat, memikirkan cara

terbaik untuk belajar, menganalisis dan menyimpulkan

serta mampu mengambil manfaat pendidikan. Dalam

metode ini fungsi guru hanyalah sebagai fasilitator.

Dengan proses demikian, beberapa karakteristik

pendidikan partisipatif antara lain:

Belajar Dari Pengalaman

Yang dipelajari bukan “ajaran” (teori, pendapat,

kesimpulan, dll) dari seseorang, tetapi keadaan

nyata masyarakat atau pengakuan seseorang

yang terlibat dalam keadaan nyata tersebut. Hal ini

mengakibatkan tidak ada otoritas seseorang yang

lebih tinggi dari yang lain.

Tidak Menggurui

Dalam metode ini tidak ada guru dan tidak ada

murid yang digurui. Semua yang terlibat dalam

proses pendidikan ini adalah guru sekaligus murid

pada suatu yang bersamaan.

Dialogis

Karena tidak ada guru ataupun murid, maka proses

yang berlangsung tidak merupakan proses belajar

mengajar yang bersifat satu arah, tetapi proses

komunikasi dalam bentuk kegiatan interaktif (diskusi

kelompok, bermain peran dsb) dan media (alat

peraga, audio visual dsb) yang lebih memungkinkan

terjadinya dialog kritis antara semua orang yang

terlibat dalam proses pelatihan tersebut.

Pedoman proses belajar dalam pendidikan

partisipatif adalah daur belajar dari pengalaman

yang distrukturkan (structural experiences learning

cyrcle), seperti yang tergambar di bawah ini.

Pendidikan Partisipatif terwujud bila terdapat

keterlibatan individu secara sadar kedalam proses

interaksi sosial kependidikan. Dengan pengertian itu,

peserta didik bisa berpartisipasi bila dia menemukan

dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui

berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam

hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan

tanggung jawab bersama.

PENDIDIKAN PARTISIPATIF

BAHAN BACAAN 1B



Melakukan/Mengalami

Mengungkapkan

Mengolah/MenganalisaMenyimpulkan

Menerapkan

Berdasar pada pemahaman itu, agar mampu

berpartisipasi seseorang perlu berproses, dan

proses itu ada dalam dirinya dan dengan orang lain.

Kemampuan seseorang jelas berbeda, sehingga

kemampuan partisipasi seseorang jelas juga akan

berbeda, dalam jumlah dan mutunya. Dengan upaya

yang sungguh-sungguh dan terencana, partisipasi

seseorang maupun partisipasi kelompok akan bisa

ditingkatkan. Implikasi dari pengertian itu, setiap

individu dalam kelompok adalah pelaku pendidikan,

yang berhak menetapkan segala sesuatu berdasar

pada tata nilai, tradisi, kemampuan, tujuan dan

bagaimana cara mencapai tujuan pendidikan.



Penguatan Peran dan Fungsi DPRD dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan

Publik Berbasis Strandar

LOKAKARYA

Tujuan Lokakarya

Memperkenalkan • Konsep dasar pelayanan publik berbasis strandar.• Standar pelayanan publik dalam berbagai bidang dan sektor. • Integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Meningkatkan

• Ketrampilan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk peningkatan pelayanan publik berbasis Standar.

• Peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD dalam pengawasan pelayanan publik berbasis standar.

BAHAN PRESENTASI



Perkenalan

Hasil Lokakarya

• Nama, • Alamat,• Jabatan dan cita-cita, • Hal-hal yang disukai dan yang tidak disukai

• Peserta memahami teori, dan konsep dasar Pelayanan berbasis standar serta integrasinya ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

• Peserta meningkat ketrampilannya dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk peningkatan pelayanan publik berbasis Standar.



1. .........................................................................2. .........................................................................3. .........................................................................

Harapan Peserta pelatihan dan kesepakatan pembelajaran

Materi Pelatihan 1

Pelayanan Publik berbasis Standar• Sesi 1: Teori dan konsep dasar.• Sesi 2: Standar layanan untuk pelayanan publik

dalam berbagai bidang sektor.• Sesi 3: Integrasi SPM dalam perencanaan dan

penganggaran daerah.



Materi Pelatihan 2Peran dan Fungsi DPRD Dalam peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Standar

• Sesi 1: Fungsi legislasi, budgeting, controlling DPRD dalam mendorong pelayanan publik yang adil dan berkualitas.

• Sesi 2: Peran pengawasan DPRD terhadap perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan dan pelaporan perangkat daerah berbasis SPM.

• Sesi 3: Peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD dalam pengawasan pelayanan publik berbasis standar.

Pembukaandanperkenalan

Orientasi danPre Test

Materi :Pelayanan PublikBerbasis Standar

Penutup

Rencana TindakLanjut danPost test

Materi: Teknik dan

strategi advokasi

Materi : Peran dan fungsi DPRD dalampeningkatan pelayanan publik

berbasis Standar



Prinsip Belajar Orang Dewasa

Daur Belajar Orang DewasaMelakukan/Mengalami

Mengungkapkan

Mengolah/MenganalisaMenyimpulkan

Menerapkan

• BELAJAR DARI PENGALAMAN. • PARTISIPATIF. Keterlibatan peserta menjadi kunci

keberhasilan• SPONTANITAS. Proses belajar apa adanya, jujur

dan tidak dibuat-buat.• PERSAMAAN. Semua peserta adalah sama,

semua merupakan sumber belajar yang sederajat dan setara.



Agenda dan Waktu Kegiatan

1. .........................................................................2. .........................................................................3. .........................................................................

Norma – Norma yang disepakati dalam Lokakarya

Sesi Materi WaktuHari PertamaPembukaan dan Orientasi forum

Pembukaan, Perkenalan dan orientasi forum

08.00 – 09.45

Istirahat 09.45 – 10.00PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SANDAR

Teori dan konsep dasar 10.00 – 12.00Istirahat 12.00 – 13.00Standar layanan untuk pelayanan publik dalam berbagai bidang sektor

13.00 – 15.00

Istirahat 15.00 – 15.15Integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah

15.15 – 17.15



PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR

• Sesi 1 : Fungsi legislasi, budgeting, controlling DPRD dalam mendorong pelayanan publik yang adil dan berkualitas pengawasannya terhadap pelayanan publik.

• Sesi 2 : Peran pengawasan DPRD terhadap perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan dan pelaporan perangkat daerah berbasis SPM.

• Sesi 3 : Identifikasi potensi dukungan DPRD dalam menjalankan peran pengawasan pelayanan publik berbsis SPM.

Agenda dan waktu kegiatan . . . . lanjutanSesi Materi Waktu

Hari keduaPeran dan fungsi DPRD dalam peningkatan pelayanan publik berbasis standar

Fungsi legislasi, budgeting, controlling DPRD dalam mendorong pelayanan publik yang adil dan berkualitas.

08.00 – 10.00

Istirahat 10.00 – 1015Peran pengawasan DPRD terhadap peren canaan dan penganggaran daerah, pengelolaan dan pelaporan perangkat daerah berbasis SPM.

10.15 – 12.15

Istirahat 12.15 – 13.15Peran Sekretariat DPRD dalam mendu kung kinerja DPRD dalam pengawasan pelayanan publik berbasis standar

13.15 – 15.15

Rencana Tindak Lanjut 15.15 – 16.30Penutupan 16.30 – 17.00



Te r i m a K a s i h



22Teori dan Konsep Dasar Pentingnya Standar Pelayanan


Pelayanan Publik Berbasis Standar

........SPM hadir di tengah-

tengah regulasi pemerintahan daerah di

Indonesia untuk mencapai penilaian kinerja dan manajemen berbasis

tujuan.

Sesi 1

Teori dan Konsep Dasar Pentingnya Standar Pelayanan

Pengantar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) menurut

Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 adalah

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar

yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga secara minimal.

Berdasarkan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal

14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan dan

dilaksanakan pada Urusan Wajib Daerah terutama

yang berhubungan dengan pelayanan dasar, baik di

Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

SPM hadir di tengah-tengah regulasi pemerintahan

daerah di Indonesia untuk mencapai penilaian

kinerja dan manajemen berbasis tujuan. agar

masyarakat mendapatkan manfaatnya yang

berupa tersedianya pelayanan minimal yang

MODUL 2



menjadi hak masyarakat. Dengan demikian hak

minimal masyarakat bisa benar-benar dilayani oleh

pemerintah daerah berdasarkan target dan indikator

yang telah ditetapkan.

Bagi pemerintah daerah, keberadaan SPM bisa

digunakan sebagai landasan untuk menentukan

pagu anggaran yang diperlukan untuk memberikan

pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Selain

itu juga untuk menentukan perimbangan

keuangan yang merata dan transparan serta

untuk memberikan ketentuan sistem manajemen

penganggaran yang berbasiskan pada kinerja

pemerintah daerah.

Penguasaan materi yang mendalam tentang

konsep dasar SPM meliputi Teori, Dasar hukum,

Prinsip-prinsip dasar, manfaat, Ruang Lingkup

dan mekanisme penerapan Standar Pelayanan

Minimal dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah akan membantu DPRD dalam membangun

basis argumentasi untuk advokasi meningkatkan

pelayanan publik berbasis standar.

TUJUAN


pihak yang terlibat dalam forum ini dapat memahami

teori dan konsep dasar pentingnya Standar

Pelayanan Minimal (SPM). Setelah sesi ini selesai,

secara khusus peserta diharapkan mampu:

• Memahami Teori, Dasar hukum, Prinsip-prinsip

dasar, manfaat, Ruang Lingkup dan mekanisme

penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

POKOK BAHASAN

Mengacu pada tujuan pembelajaran di atas,

maka dalam topik ini akan membahas pokok

bahasan tentang Teori, Dasar hukum Prinsip-

prinsip, Manfaat, Ruang Lingkup dan mekanisme

penerapan Standar Pelayanan Minimal, dalam


METODE

- Pemutaran film animasi pendek.

- Presentasi


- Pertanyaan fokus

- Diskusi terfokus

BAHAN DAN PERALATAN


- File Film pelayanan publik

- BB 2-1: Standar pelayanan minimal (sebuah

pengantar)

- LPF 2-1: Standar Pelayanan Minimal

Pengantar

MODUL II . PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR



- LCD proyektor


- Metaplan

- Whiteboard

WAKTU

60 Menit

PROSES FASILITASI

• Ucapkan salam kepada para peserta pelatihan.

Jelaskan pokok bahasan, tujuan dan hasil yang

ingin dicapai dari sesi ini. Usahakan suasana

pembukaan lebih santai. Harapannya peserta

akan lebih nyaman dengan forum dan tetap

merasa membutuhkan.

• Pemutaran film animasi pendek tentang pelayanan publik (durasi 5 menit)

Setelah selesai pemutaran film animasi tentang

pelayanan publik, buka sesi tanggapan peserta

pelatihan dengan pertanyaan kunci bagaimana

kondisi pelayanan publik dasar di daerah anda?

Misalnya Pelayanan administrasi kependudukan,

pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan.

Catat semua tanggapan peserta dan mulailah

dengan presentasi tentang Strandar pelayanan

Minimal (SPM).

• Presentasikan LPF 2-1 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) pengantar, yang berisi

tentang Teori, Dasar hukum, Prinsip-prinsip

dasar, manfaat, Ruang Lingkup dan mekanisme

penerapan Standar Pelayanan Minimal , dalam

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

• Buka sesi tanya jawab untuk klarifikasi maupun

tanggapan dari peserta.

• Catat poin-poin penting dari proses diskusi kelas

dan buatlah kesimpulan berdasarkan panduan

output dan hasil yang diharapkan dari sesi ini

dan bahan bacaan yang tersedia.

• Sampaikan kesimpulan kepada peserta

pelatihan dan Tutup sesi ini dengan membuat

penegasan tentang pentingnya Standar

Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan dalam

penyelenggaraan pemerintahan di daerah.



STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) Sebuah Pengantar

A. Manajemen Publik Berbasis Kinerja

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah melahirlah local government

(pemerintah daerah) diberi kewenangan untuk

lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan

pembangunan baik pembangunan nasional,

pembangunan daerah maupun pembangunan

antar daerah. Dalam rangka Otonomi Daerah,

undang-undang tersebut memberikan konsekuansi

penerapan konsep Good Governance dan Sound

Governance yang harus dipegang oleh pemerintah

daerah.

Merujuk pada UU 32/2004, Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

Pemerintah Daerah diharuskan untuk melaksanakan

evaluasi dari pelaksanaan rencana pembangunan

daerah. Rencana pembangunan daerah tersebut

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD). Berdasarkan PP

tersebut, evaluasi dilakukan melalui indikator

kerja. Pelaksanaan PP tersebut lebih lanjut diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

mengharuskan pemerintah daerah melakukan

kegiatan yang dilakukan peningkatan pelayanan

publik sesuai dengan standar pelayanan sebagai

tolok ukur yang dipergunakan dalam pedoman

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian

kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,

terjangkau, dan terukur.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Program

Pembangunan yang Berkeadilan untuk lebih

memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang

berkeadilan, dan untuk berkesinambungan serta

penajaman prioritas pembangunan nasional.

Merujuk pada Inpres tersebut dilakukan rapat

koordinasi dan sosialisasi rencana aksi daerah

oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan

dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan

Pelaksanaan Evaluasi Prioritas Pembangunan Jawa

Timur (UKG-P3D) serta Percepatan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal. Merujuk pada hal

tersebut, dalam rangka sinergi pemerintah pusat

dan daerah, adanya pemantauan program oleh

pemerintah daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan

tersebut pemerintah daerah diharuskan untuk



memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas adalah

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban

dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/

badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada

pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk

meminta pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas

harus dimiliki oleh seluruh organisasi pemerintah

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban

dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi

kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah

sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan

sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi

(checks and balances system).

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin

bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan

secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak

yang terkena dampak penerapan kebijakan.

akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari

institusi pemerintahan maupun para aparat yang

bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan

maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai

yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan

tugas yang jelas dan efisien dari para aparat

birokrasi. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu

ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat

kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan

ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang

dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan

dengan pelayanan tersebut.

Prinsip akuntabilitas mengharuskan lembaga-

lembaga dan aparaturnya harus dapat

mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Demikian juga dengan program

dan layanan yang menjadi tugas dan fungsi dari

lembaga-lembaga serta aparatur tersebut. Melalui

penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan

keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan

dikritisi. Pelaksanaan prinsip akuntabilias dapat

menjadi sebuah alat pengendali sekaligus bahan

evaluasi.

Manajemen berbasis kinerja adalah sebuah proses

dan siklus perencanaan, pengukuran, penilaian dan

evaluasi kinerja pegawai yang berkesinambungan

untuk mewujudkan tujuan organisasi serta

mengoptimalkan potensi diri aparat. Manajemen

berbasis kinerja merupakan manajemen yang

mengandalkan pengendalian organisasi pada

pengukuran (angka) kinerja. Setiap unit, fungsi,

bahkan individu dalam organisasi diberikan target-

target kinerja terukur sebagai pedoman kemana

organisasi itu harus diarahkan. Tentu saja ukuran-

ukuran atau target-target kinerja itu harus ditata

sedemikian rupa dalam suatu sistematika atau

metode tertentu sesuai dengan proses, masalah,

dan tujuan organisasi itu, sehingga ketika target unit/

individu/fungsi tercapai, maka tercapailah tujuan

organisasi. Manajemen berbasis kinerja terbukti

mampu meningkatkan mutu, produktivitas, efisiensi

dan efektivitas pelayanan publik mereka secara nyata.

Manajemen ini memungkinkan inovasi aparaturnya

berkembang dan terbukti dapat mengubah perilaku

organisasi pemerintah secara cepat.



Penilaian Kinerja merupakan mekanisme

pengukuran kinerja yang dirancang untuk

mengukur tingkat tujuan yang telah dicapai,

kepuasan komunitas atau pemangku kepentingan

(stakeholder), kinerja pelayanan, perbandingan

antar instansi, dan penentuan insentif dan evaluasi

organisasi secara keseluruhan. Penilaian kinerja

adalah proses untuk mengukur prestasi kerja

berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan,

dengan cara membandingkan sasaran (hasil

kerjanya) dengan persyaratan deskripsi pekerjaan

yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan

selama periode tertentu. Penilaian merupakan suatu

prestasi yang dicapai dalam melaksanakan tugas

atau pekerjaannya, sesuai dengan standar kriteria

yang ditetapkan. Penetapan sasaran yang jelas

dan terukur, pengukuran kinerja, dan skema insentif

merupakan elemen penting manajemen kinerja yang

diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah

daerah untuk berkinerja lebih baik (Verbeeten, 2008;

Heinrich, 2002; Kloot, 1999). Dengan penilaian

kinerja maka dapat dilakukan evaluasi kinerja untuk

meningkatkan prestasi kerja.

B. SPM: Dasar Teori, Pengertian, Manfaat dan Dasar Hukum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan alat

yang paling mungkin digunakan untuk mengukur

kinerja terkait dengan pelayanan dasar minimal

yang harus disediakan pemerintah daerah kepada

masyarakat dalam menjalankan urusan wajib. Dalam

melaksanakan pencapaian SPM ini pemerintah

daerah seharusnya menentukan jenis pelayanan

dasar yang menjadi urusan wajibnya, menentukan

indikator dan nilai capaian, batas waktu pencapaian,

dan pengorganisasian terhadap penyelenggaraan

pelayanan dasar dimaksud. Selain itu juga harus

menentukan capaian prestasi SPM secara kuantitatif

dan kualitatif yang bisa menggambarkan besaran

sasaran yang hendak dipenuhi, berupa input,

process, output, outcome, dan benefit serta impact

dari pelayanan.

Pada sisi teoritik, ditetapkanya SPM tidak

terlepas dari konsep dasar manajemen publik dan

perencanaan stratejik. Manajemen publik selain

mencakup administrasi, juga melibatkan organisasi

untuk mencapai tujuan dengan efisiensi maksimum,

serta tanggung jawab terhadap hasil (output) dan

dampak (outcome). Oleh karenanya perumusan

dan pelaskanaan program pemerintah daerah harus

berfokus pada proses, prosedur dan ketepatan.

Pemerintah daerah harus fokus pada mencapai

hasil dan bertanggung jawab untuk melakukannya.

Sabatier dan Mazmanian dalam Parsons (2006:475),

menawarkan pedoman untuk pemerintah agar dapat

memahami bagaimana mencapai tujuan kebijakan

dirumuskan sedangkan untuk siklus kebijakan yang

berbasis pada kinerja dan outcome William Dunn

memberi tekanan pada penilaian dampak yang

secara teoritik menjadi dasar bagi ditetapkannya

SPM di Indonesia, sebagimana tertuang dalam

ilustrasi sebagai berikut:



Gambar Siklus Perencanaan Manajemen Dalam Mencapai Tujuan KebijakanSumber : Dunn (1999:21)

Banyak model implementasi lain memberikan

semacam saran dan pendekatan “how-to” yang

biasa ditemukan dalam buku-buku manajemen

dan kebijakan publik. Pendekatan manajerial

untuk implementasi telah menjadi suatu paradigma

operasional dominan dalam kebijakan publik. Hal ini

dinyatakan sebagai pendekatan manajerial sebagai

penciptaan sistem yang mengatur diri sendiri (self-

regulating governance). (Parsons, 2006:475). Ada

dua teknik yang dipakai untuk meningkatkan aspek

manusia dalam implementasi kebijakan yakni:

(1) penilaian kinerja, adalah metode untuk menilai

individu dari segi kinerjanya dengan berdasar pada

tujuan organisasi dan konteks perkembangan

individu tersebut; (2) Manajemen berdasarkan

tujuan, adalah teknik dimana tujuan disepakati oleh

pihak manajer dan pihak yang dimanajeri sehingga

tercapai tujuan yang jelas dan didefinisikan dengan

baik. Tujuan manajemen berdasarkan tujuan ini

adalah memfasilitasi tujuan individu dengan tujuan

organisasi (Drucker dalam Parsons, 2006, h.1964).

SPM hadir di tengah-tengah regulasi pemerintahan

daerah di Indonesia untuk mencapai penilaian

kinerja dan manajemen berbasis tujuan. Adapun

manfaat adanya SPM bagi masyarakat adalah

tersedianya pelayanan minimal yang menjadi

hak masyarakat. Dengan demikian hak minimal

masyarakat bisa benar-benar dilayani oleh

pemerintah daerah berdasarkan target dan



indikator yang telah ditetapkan. Bagi pemerintah

daerah, keberadaan SPM bisa digunakan sebagai

landasan untuk menentukan pagu anggaran yang

diperlukan untuk memberikan pelayanan dasar yang

harus dipenuhi. Selain itu juga untuk menentukan

perimbangan keuangan yang merata dan transparan

serta untuk memberikan ketentuan sistem

manajemen penganggaran yang berbasiskan pada

kinerja pemerintah daerah.

Keberadaan SPM merupakan ketentuan terkait

dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang

menjadi urusan wajib daerah yang berhak diperoleh

setiap warga secara minimal. Hal ini berdasarkan

amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti


Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang, SPM diterapkan dan dilaksanakan pada

Urusan Wajib Daerah terutama yang berhubungan

dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun

Kabupaten/Kota.

Adapun peraturan-peraturan lain terkait dengan

pelaksanaan SPM adalah sebagai berikut:

1. UU NO. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan

3. PP No. 65 tahun 2005 Tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan SPM

4. PP No 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah

5. PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi


6. Surat Edaran Mendagri Nomor 100/1023/SJ

tertanggal 26 Maret 2012, Perihal Percepatan

Penerapan SPM

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, maka

pemerintah daerah seyogyanya memiliki strategi-

strategi yang paling rasional untuk melakukan

pengukuran. Berikut adalah beberapa strategi yang

bisa diterapkan oleh pemerintah daerah:

• Menjadikan SPM yang telah ditetapkan

sebagai acuan dalam dokumen perencanaan

dan penganggaran di daerah, dengan tujuan

menjamin optimalisasi penerapan dan

pencapaian indikator SPM dimaksud.

• Menyusun rencana pencapaian SPM yang

memuat target tahunan pencapaian SPM

dengan mengacu pada batas waktu pencapaian

SPM sesuai dengan Peraturan Menteri/Kepala

Lembaga Non Kementerian dimaksud.

• Rencana pencapaian SPM tersebut, perlu

disinkronkan dan diintregrasikan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD.

• Target tahunan pencapaian SPM dituangkan

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran

(KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah.



C. Strategi dalam SE Mendagri tentang percepatan realisasi SPM

Sementara dalam SE Mendagri 100/1023/SJ

diatur tentang keharusan bagi gubernur dan

bupati/walikota untuk melaporkan perkembangan

pencapaian SPM kepada pemerintah pusat

melalui menteri dalam negeri. Perkembangan

yang dilaporkan adalah pelaksanaan penerapan

dan pencapaian SPM pada tahapan sosialisasi,

perhitungan pembiayaan, dan penerapan SPM

dalam perencanaan dan anggaran daerah, serta

kinerja pencapaian dari masing-masing bidang SPM.

Dalam laporan tersebut juga perlu mencantumkan

tentang kendala dan permasalahan serta tindak

lanjut yang diperlukan dalam penerapan SPM di

daerah.

Laporan dilakukan sebanyak dua kali dalam satu

tahun, yang terdiri dari laporan semester I dan

semester II. Laporan semester I merupakan hasil

monitoring dan evaluasi, yang disampaikan paling

lambat pada bulan Juni. Isinya adalah memuat

tentang kondisi aktual perkembangan penerapan

SPM terutama dalam hal pelaksanaan sosialisasi,

perhitungan anggaran, dan penerapan SPM dalam

perencanaan dan anggaran daerah (sinergisitas

penerapan SPM dalam dokumen Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen

Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta upaya dan

langkah-langkah dukungan yang telah dilakukan

oleh daerah. Sementara laporan Tahunan (semester

II) disampaikan paling lambat akhir Desember,

yang menyampaikan laporan tahunan kinerja

penerapan dan pencapaian SPM. Laporan dimaksud

merupakan bahan penyusunan LPPD bagi daerah

dan dalam rangka penyusunan kebijakan nasional

lebih lanjut oleh pemerintah.

Dalam rangka percepatan penerapan dan

pencapaian SPM ini, gubernur dan bupati/walikota

diharapkan melakukan langkah-langkah sebagai

berikut:

- Melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran

DPRD dan SKPD, serta pemangku kepentingan

terkait

- Membentuk Tim Percepatan Penerapan dan

Pencapaian SPM di daerah. Keanggotaan tim

ini terdiri dari unsur-unsur sekretariat daerah,

SKPD bidang perencanaan, SKPD bidang

keuangan dan SKPD yang terkait dengan

bidang yang diatur SPM-nya

- Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan

seluruh SKPD yang bidang urusannya terkait

dengan SPM, dengan melakukan upaya-upaya:

• Mendalami jenis layanan, indikator, target

dan batas waktu pencapaian yang telah

ditetapkan secara nasional;

• Menyiapkan database profil layanan dasar

berdasarkan jenis pelayanan dan indikator

yang telah ditetapkan

• Menyusun kebutuhan pembiayaan

berdasarkan target yang telah ditetapkan

secara nasional; dan

• Menyusun target pencapaian SPM dan

sekaligus merumuskan program dan

kegiatan dalam rangka pencapaiannya

sesuai dengan kondisi kemampuan

keuangan daerah.



- Sedangkan tahapan-tahapan yang perlu

dilakukan oleh daerah adalah sebagai berikut:

• Menyesuaikan dan mensinergikan program

kegiatan SKPD ke dalam langkah-langkah

kegiatan pencapaian indikator dan target

SPM;

• Melakukan proyeksi kemampuan

pembiayaan program kegiatan yang akan

dialokasikan untuk mendukung pencapaian

indikator dan target SPM; dan

• Merumuskan kesenjangan kemampuan

keuangan daerah dalam pencapaian

indikator dan target SPM dibanding

dengan target nasional sesuai batas waktu

perencanaan yang telah ditetapkan.

Agar rencana yang telah disusun oleh tim ini bisa

dipakai sebagai acuan bagi seluruh SKPD dan

dalam rangka pengendalian internal daerah, maka

hasil perhitungan dan perumusan target pencapaian

SPM yang telah disesuaikan dengan kemampuan

daerah dan batas waktu pencapaian secara nasional

ini perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya hasil perhitungan tersebut digunakan

sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan

anggaran di daerah.

D. Kesimpulan

Dari uraian yang telah kami paparkan di atas, ada

beberapa hal yang bisa disimpulkan dalam tulisan

ini. Pertama, SPM merupakan standar minimum

pelayanan publik yang harus disediakan oleh

pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan

adanya SPM maka akan terjamin kualitas minimum

dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati

oleh masyarakat. Kedua, SPM sangat mendesak

untuk disusun, khususnya bagi kabupaten/kota

yang memang secara langsung merupakan

penyedia pelayanan publik. Ketiga, posisi Legislatif

dalam pelaksanaan SPM adalah sebagai lembaga

pengawas dan monitoring atas capaian kinerja

berdasarkan pada SPM yang telah dibuat oleh

Pemerintah Daerah. Sebagai perwakilan dari

masyarakat, DPRD berhak untuk mengevaluasi,

memonitoring dan memberikan masukan dan

arahan guna tercapainya target yang telah

ditetapkan dalam SPM.

Fadillah Putra, MPAff.



Sesi 2

Integrasi SPM dalam Perencanaan dan penganggaran

Pengantar

Keberadaan SPM dalam perencanaan dan

penganggaran amatlah strategis. Karena dengan

adanya Strandart pelayanan minimal utamanya

pada urusan wajib akan sangat membantu para

perencana pembangunan daerah dalam menetukan

indikator kinerja dan target capaiannya dalam kurun

waktu tertentu.

Dalam sitem perencanaan daerah, SPM berfungsi

sebagai input dalam menyusunnya dan Acuan

penyusunan perencanaan program tahun

berikutnya, SPM juga digunakan untuk mengukur

target tahunan pemerintah daerah. Sementara

Keberadaan SPM dalam Penganggaran adalah

untuk menyusun target KUA, target penyerapan

SPM, dan penyusunan anggaran dan kegiatan yang

berhubungan dengan capaian SPM.

Dari empat belas bidang urusan yang telah diatur

SPM-nya, Urusan Kesehatan merupakan salah satu

dari tiga urusan yang ditentukan cukup mendetail,

sehingga memerlukan perhatian yang lebih dari

pemerintah daerah, terkait dengan ketersediaan

sumberdaya pendukung maupun anggarannya.

Disamping itu juga oleh karena Urusan kesehatan,

merupakan salah satu komponen penyusun utama

dari indeks pembangunan manusia, sehingga

pencapaiannya akan berpengaruh cukup signifikan

terhadap peningkatan kualitas pembangunan di

daerah.

Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana

integrasi SPM kedalam perencanaan dan

penganggaran daerah sangat penting bagi DPRD

agar kapasitas fungsi anggaran DPRD meningkat

untuk mendorong Pelayanan Publik berbasis

Standar Pelayanan Minimal.

TUJUAN



pentingnya integrasi SPM dalam Perencanaan dan

Penganggaran Daerah.


diharapkan mampu:

• Memahami siklus perencanaan dan

penganggaran daerah

• Memahami integrasi SPM dalam sistem

perencanaan dan penganggaran daerah



POKOK BAHASAN

Mengacu pada tujuan pembelajaran diatas, maka

dalam topik ini akan membahas pokok bahasan

tentang:

• Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah

• Integrasi SPM dalam perencanaan dan

penganggaran daerah

METODE

- Presentasi


- Pertanyaan fokus

- Diskusi terfokus

BAHAN DAN PERALATAN


- Foto lapangan kondisi layanan Pendidikan,

kesehatan Masyarakat

- LPF 2-3 : Integrasi SPM dalam Perencanaan

dan Penganggaran daerah

- BB 2-3: Integrasi SPM dalam Perencanaan dan

penganggaran daerah


- LCD proyektor


- Metaplan

- Whiteboard

WAKTU

120 Menit

PROSES FASILITASI

1. Ucapkan salam kepada para peserta lokakarya.

Jelaskan pokok bahasan, tujuan dan hasil yang

ingin dicapai dari sesi ini.Usahakan suasana

pembukaan lebih santai. Harapannya peserta

akan lebih nyaman dengan forum dan tetap

merasa membutuhkan.

2. Presentaskan LPF 2-3 tentang Integrasi SPM

dalam Perencanaan dan penganggaran daerah

3. Berilah penjelasan seperlunya pada setiap Slide

4. Buka sesi tanya jawab untuk klarifikasi maupun

tanggapan dari peserta.

5. Catat poin-poin penting dari proses diskusi kelas

dan buatlah kesimpulan berdasarkan panduan

output dan hasil yang diharapkan dari sesi ini

dan bahan bacaan yang tersedia.

6. Sampaikan kesimpulan kepada peserta

lokakarya dan Tutup sesi ini dengan membuat

penegasan tentang pentingnya Integrasi SPM

dalam Perencanaan dan penganggaran daerah.



Peran dan Fungsi DPRD dalam Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Standar

33


Peran dan Fungsi DPRD dalam Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Standar

..... DPRD dan Kepala Daerah mempunyai

kedudukan yang setara dan bersifat

kemitraan......

Sesi 1

Fungsi Legislasi, Budgeting, Controlling DPRD dalam Mendorong Pelayanan Publik yang Adil dan Berkualitas

Pengantar


Pemerintahan Daerah mengatur bahwa DPRD dan

Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara

dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja

yang setara antara Eksekutif dan Legislatif tersebut

tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam

hal otoritas tetapi juga semestinya setara dalam hal

tanggung jawab dan kapasitas dalam memastikan

proses pemerintahan dan pembangunan berjalan

dengan baik. Untuk itu, DPRD memegang tiga

peranan penting yaitu, fungsi budgeting, memastikan

bahwa anggaran dialokasikan dengan tepat baik

dalam hal sasaran, jumlah maupun waktunya, fungsi

monitoring dan evaluasi mengawasi penggunaan

anggaran serta fungsi legislasi, merancang

kebijakan-kebijakan serta regulasi yang mendukung

terciptanya pelayanan publik yang baik, terjangkau

dan bermutu.

DPRD sebagai representasi kehendak umum

masyarakat dengan 3 fungsi yang melekat

kepadanya tersebut, tentu perannya sangat strategis

MODUL 3



di dalam mendorong meningkatnya mutu pelayanan

publik. Namun demikian, sampai dengan tahun ke

14 diberlakukannya otonomi daerah, peran DPRD

dirasa belum maksimal memberikan solusi yang

efektif untuk peningkatan mutu pelayanan publik

utamanya pelayanan bidang kesehatan. Hal ini

disebabkan oleh berbagai masalah dan kendala

baik internal (kapasitas individu dan kelembagaan)

maupun external (regulasi dan jaringan).

Untuk itu, melalui proses fasilitasi pada Sesi ini,

peserta akan mendapatkan serangkaian pokok

bahasan yang berkenaan langsung dengan

Optimalisasi Fungsi DPRD dalam mendorong

peningkatan Mutu pelayanan publik bidang

kesehatan. Diharapkan di akhir sesi ini, terjadi

peningkatan kapasitas anggota DPRD terutama

pada aspek kesadaran atas tanggungjawab mereka

untuk menjalankan ke tiga fungsi kedewanan

tersebut dengan sungguh-sungguh. Sehingga

hasil-hasil pembangunan daerah utamanya Bidang

kesehatan dimana DPRD bekerja dapat dirasakan

manfaatnya oleh publik.

TUJUAN



bagaimana cara yang efektif optimalisasi fungsi-

fungsi DPRD dalam mendorong peningkatan mutu

pelayanan publik.


diharapkan mampu:

• Memahami fungsi anggaran dalam kaitannya

untuk mendorong kualitas layanan publik Bidang

kesehatan

• Memahami fungsi legislasi untuk memastikan

implementasi pelayanan publik kesehatan

berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,

termasuk adanya jaminan bagi warga untuk

pelayanan kesehatan dasar dari Negara melalui

pemerintah

• Memahami fungsi pengawasan dalam rangka

memastikan implementasi pelayanan public

kesehatan on the track.

• Memahami data pencapaian SPM Bidang

Kesehatan dan menjadikannya sebagai bahan

pembahasan pengalokasian anggaran kegiatan

untuk percepatan pencapaian SPM.

• Membangun koalisi dengan para pihak-pihak

terkait seperti perguruan tinggi, OMS dan media

dalam rangka efektivitas pengawasan pelayanan

publik

POKOK BAHASAN


dalam ubli ini akan membahas pokok bahasan

tentang

• Pengantar Fungsi DPRD terkait dengan

anggaran, legislasi dan pengawasan dalam

rangka peningkatan kualitas layanan public di

Bidang kesehatan

• Data pencapaian SPM bidang kesehatan

sebagai informasi penting dalam pembahasan

anggaran.

• Membangun koalisi dengan para pihak

MODUL III . PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR


METODE

- Presentasi

- Brainstorming / sumbang saran

- Pertanyaan ubli

- Diskusi terfokus

BAHAN DAN PERALATAN


- BB 3-1: Optimalisasi Fungsi DPRD dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di

Bidang kesehatan

- LPF 3-1A : Optimalisasi Fungsi DPRD dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di

Bidang kesehatan

- LKK 3-1: Data capaian jenis pelayanan SPM

Kesehatan

- LPF 3-1B : Pentingnya pelibatan para pihak

dalam pengawasan pelayanan publik.


- LCD proyektor


- Metaplan

- Whiteboard

WAKTU

120 Menit

PROSES FASILITASI

Sub Pokok bahasan 1

Optimalisasi Fungsi DPRD dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Bidang kesehatan, alokasi waktu 30 menit.

1. Ucapkan salam pembuka kepada para peserta

lokakarya. Jelaskan pokok bahasan, tujuan dan

hasil yang ingin dicapai dari sesi ini.

2. Sampaikan materi dengan topik bahasan

Optimalisasi Fungsi DPRD dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik pada

Bidang kesehatan dengan metode presentasi

(LPF 3-1A).

3. Berilah penjelasan seperlunya setiap Slide.

4. Setelah selesai presentasi beri kesempatan

kepada peserta untuk tanya jawab dan sharing

pengalaman terhadap praktik-praktik baik dalam

optimalisasi pelaksanaan 3 fungsi DPRD yang

selama ini sudah dilakukan, seperti misalnya

ketika DPRD melaksanakan:

• Fungsi Anggaran

a) Apakah DPRD sudah dapat memastikan

bahwa dokumen kebijakan anggaran



seperti RPJMD, Rentsra SKPD, RKPD

dan Renja SKPD serta KUA-PPAS

sudah mengakomodasi SPM sebagai

prioritas.

b) Apakah DPRD sudah dapat memastikan

bahwa struktur dan alokasi belanja

kegiatan/program SKPD sehat,

memastikan tidak ada alokasi anggaran

yang berpotensi untuk Boros/tidak

efisien/bocor atau untuk pemenuhan

fasilitas aparatur yang melampaui batas

kewajaran, sehingga mempengaruhi

supporting program pencapaian SPM.

c) Apakah DPRD sudah dapat memastikan

ketersediaan dan kecukupan alokasi

anggaran yang maksimal untuk program

yang mendukung pencapaian SPM dan

MDGs.

d) Dalam membahas rancangan APBD

yang diajukan eksekutif DPRD dapat

memastikan bahwa APBD berpihak

kepada program untuk pemenuhan SPM

Kesehatan, jika belum DPRD dapat

melakukan realokasi anggaran program/

kegiatan yang tidak efektif dan tidak

efisien ke program dan kegiatan yang

manfaatnya untuk pemenuhan SPM

kesehatan.

• Fungsi Legislasi

Bagaimana DPRD memastikan adanya

regulasi yang menjamin warga berhak

mendapatkan pelayanan publik di Bidang

kesehatan secara optimal. Selain itu juga

memastikan aturan yang ada selama ini

tidak merugikan masyarakat.

• Fungsi Pengawasan

Bagaimana DPRD mampu melakukan

Budget Tracking (penelusuran anggaran).

Tracking anggaran untuk memastikan

apakah anggaran digunakan secara

efisien, efektif, transparan dan akuntabel

dan apakah output, outcome dan dampak

anggaran mengena pada kelompok sasaran

(masyarakat penerima manfaat). Termasuk

juga melakukan pengawasan pelaksanaan

kebijakan daerah apakah sesuai dengan

rencananya.

5. Catat dalam kertas plano poin-poin penting

dari diskusi kelas seluruh sharing pengalaman

peserta, jika sudah banyak contoh /praktik-

praktik yang baik optimalisasi fungsi DPRD

selama ini ajukan pertanyaan bagaimana cara

mempertahankan prakti-praktik baik tersebut?,

namun jika belum banyak contoh baik

optimalisasi fungsi DPRD ajak peserta lokakarya

untuk mendiskusikan bagaimana cara yang

yang efektif untuk meningkatkan/optimalisasi

fungsi kedewanan utamanya untuk peningkatan

mutu pelayanan kesehatan sesuai SPM nya.

6. Tutup sesi ini dengan membacakan kembali

poin-poin kesimpulan dari sesi ini dan ajak

peserta untuk persiapan sesi berikutnya.



Sub Pokok Bahasan 2

Data capaian SPM bidang kesehatan dalam pembahasan APBD.

Alokasi waktu 60 menit.

1. Ingatkan kepada peserta lokakarya bahwa sesi

ini merupakan lanjutan dari sesi Optimalisasi

Fungsi DPRD dalam rangka peningkatan

kualitas pelayanan publik, namun lebih teknis

yaitu pentingnya DPRD mengetahui sejauhmana

data capaian SPM pada Bidang kesehatan

di Kabupaten/kotanya sampai dengan tahun

terakhir. data tersebut sangat penting karena

merupakan informasi dasar untuk pembahasan

program/kegiatan SKPD Bidang kesehatantahun

berjalan dan yang akan datang.

2. tayangkan jenis pelayanan kesehatan dan

target capaiannya yang tertuang dalam perbup

(Kabupaten/Kota yang sudah ada perbup

tentang SPM kesehatan) atau Permenkes 741

tahun 2008 (bagi Kabupaten/kota yang belum

ada perbupnya) yang harus dipenuhi oleh daerah.

3. Bagi peserta menjadi 4 kelompok, kelompok

satu bertugas mengidentifikasi capaian

sampai dengan tahun terakhir SPM jenis pelayanan kesehatan dasar, kelompok

dua bertugas mengidentifikasi capaian jenis pelayanan kesehatan rujukan, kelompok

tiga bertugas mengidentifikasi capaian jenis

pelayanan Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB

dan kelompok empat bertugas mengidentifikasi

capaian jenis pelayanan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Bagikan LKK 3-1 (Lembar kerja kelompok) Data

capaian jenis pelayanan SPM Kesehatan.

5. Berilah penjelasan singkat cara mengisi setiap

kolom matrik, alokasi waktu diskusi, dan

presentasi setiap kelompok.

6. Intrusikan kepada masing-masing kelompok

untuk mengisi data target setiap item jenis

pelayanan (sumber data perbub SPM atau

Permenkes SPM kesehatan), kemudian juga

capaian setiap jenis pelayanan sampai dengan

tahun terakhir (sumber data LKPJ Bupati/

Walikota tahun terakhir bab-1 dan bab -4 atau

RKPD tahun terakhir).

7. setelah isian selesai, ajukan beberapa

pertanyaan kunci untuk disiskusikan dalam

setiap kelompok:

• Apakah setiap target jenis pelayanan

bidang kesehatan sampai tahun terakhir

sudah tercapai atau kah masih ada yang

belum? Identifikasi jenis pelayanan yang

sudah tercapai, melampaui dan yang belum

tercapai?

• Jika ada jenis pelayanan yang belum

mencapai target, Mengapa belum tercapai?

Apakah dalam dokumen LKPJ ada

penjelasannya?

• Dari setiap jenis pelayanan kesehatan yang

belum memenuhi target? Bagaimana cara

yang efektif untuk memenuhi target kinerja

untuk tahun yang akan datang

• Tulis hasil diskusi kelompok dalam kertas

plano untuk dipresentasikan.

8. Setelah semua kelompok menyelesaikan

tugasnya, secara bergiliran mintalah setiap

juru bicara kelompok mempresentasikan hasil

kerjanya.



9. Setiap satu presentasi selesai, doronglah

peserta untuk memberi tambahan, tanggapan

dan pertanyaan. Berilah waktu secukupnya

kepada mereka.

10. Simpulkan sesi ini dengan menggaris bawahi

hal-hal yang penting hasil diskusi kelompok

dan tanggapan peserta. Dan Pastikan hal-hal

penting benar-benar diperhatikan peserta.

(Note: Bila dipandang waktu dan terutama kondisi

peserta tidak memungkinkan adanya diskusi

kelompok, Fasilitator bisa menggunakan metode

metaplan untuk mengisi matrik data capaian SPM

bidang kesehatan).

Sub Pokok Bahasan 3

Membangun koalisi dengan para pihak.

Alokasi waktu 30 menit

Sesi ini masih merupakan lanjutan dari sesi

terdahulu penekanan pada subpokok bahasan

Pentingnya pelibatan para pihak dalam pengawasan

pelayanan publik, para pihak yang cukup efektif

untuk diajak bersama-sama adalah Pers/media dan

NGO.

1. Sub pokok bahasan ini lebih baik jika dimulai

dengan Brainstorming / sumbang saran,

Fasilitator pengundang peserta berbagi

pengalaman pentingnya berkoalisasi para

pihak dalam rangka memperkuat pengawasan

pelayanan publik.

2. Pertanyaan awal sebagai pembuka diskusi

dapat di kemukakan misalnya Siapa (pers/

media Apa dan NGO mana) yang cukup efektif

dilibatkan?, Bagaimana pengalaman para

peserta lokakarya dalam mengajak para pihak

untuk terlibat?. dsb

3. Catat semua pendapat peserta pada kertas

plano yang sudah tersedia.

4. Tayangkan bahan Presentasi (LPF 3-1B)

‘’Pentingnya pelibatan para pihak dalam

pengawasan pelayanan publik’’


kepada peserta untuk tanya jawab catat semua

poin penting pada sesi ini.

6. Tutup sesi ini dengan kesimpulan (benang

merah) dari poin-poin penting dari 3 sub pokok

bahasan diatas yaitu optimalisasi fungsi DPRD,

data capaian SPM kesehatan dan pelibatan

para pihak dalam peningkatan pelayanan publik

berbasis SPM.



Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Rangka

Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Bidang

Kesehatan


MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya pasal 343

ditegaskan bahwa anggota DPRD Kabupaten/

Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan

pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan

sebagai wujud representasi rakyat di Kabupaten/Kota.

Fungsi legislasi DPRD diwujudkan dalam bentuk

pengesahan sebuah peraturan daerah baik yang

diusulkan oleh eksekutif maupun hasil inisiatif

DPRD sendiri. DPRD memiliki kewenangan untuk

memastikan hal-hal yang diatur dalam dalam perda

tersebut melindungi masyarakat. Bukan sebaliknya

justru merugikan atau membebani masyarakat.

Dalam konteks ini, sebagai representasi rakyat yang

diwakilinya, anggota DPRD adalah pembuat nilai,

norma, hukum yang merepresentasikan kebutuhan

rakyat dan perda inisiatif adalah salah satu bentuk

memastikan pelayanan dasar pada rakyat dilaksanakan.

DPRD bisa memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan pelayanan dasar rakyat, seperti

pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi

ukuran capaian pembangunan daerah dan nasional.

Capaian ukuran pembangunan suatu negara diukur

dari tujuan-tujuan yang tertuang dalam Tujuan

Pembangunan Milenium/Millennium Development

Goals (MDGs) dan diukur secara rinci dalam

Standar Pelayanan Minimal (SPM), di mana sangat

erat kaitan dengan pelayanan dasar kepada rakyat.

Dalam proses perumusan perda, DPRD bisa

memberikan perhatian pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat termiskin

dengan menggali masalah di kantong-kantong

kemiskinan baik di desa maupun di kota, tinggal

dengan masyarakat miskin dan mendengarkan

‘Suara orang miskin’. Dalam kunjungan lapangan

yang dilakukan, menjadikan persoalan mereka

diakomodir ke dalam pasal-pasal di perda.

Fungsi anggaran (budgeting) merupakan fungsi

DPRD untuk memberikan persetujuan ataupun

penolakan atas rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diusulkan oleh

pemerintah daerah (eksekutif). Fungsi ini amat

penting mengingat seluruh aktivitas pemerintah

daerah dituangkan dalam dokumen RAPBD.

RAPBD yang telah disahkan DPRD menjadi

APBD ini akan menjadi dokumen otoritatif yang

memberikan kewenangan pada Pemerintah

daerah untuk mengambil tindakan (eksekusi)

dalam rangka pelaksanaan APBD. Dalam konteks

inilah maka Perda APBD berfungsi sebagai

“otorisasi parlementer”. Melalui perda APBD

tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan

melakukan pemungutan penerimaan daerah dan

membuat pengeluaran dalam plafon anggaran yang

telah ditetapkan.

Dalam konteks penganggaran untuk pelayanan

publik, fungsi ini diwujudkan melalui pembahasan

dan penetapan APBD oleh Badan Anggaran DPRD

maupun komisi-komisi terkait.

Pembahasan APBD seharusnya DPRD memiliki

data permasalahan dan capaian SPM sektoral pada



tahun sebelumnya. Ukuran-ukuran capaian ini akan

memudahkan DPRD untuk memberikan penekanan

pembahasan dengan eksekutif atas permasalahan/

kendala dalam pencapaian SPM. Kendala-

kendala inilah yang kemudian dirumuskan dalam

penganggaran untuk tahun berikutnya.

Berikut contoh simulasi penyediaan budget yang

memadai untuk mengintervensi satu persoalan

dalam masyarakat;

TAHUN APBD AKI AKB2012 300.000 9 ORANG 4 ORANG2013 500.000 4 ORANG 1 ORANG

DPRD wajib melakukan intervensi untuk melakukan

alokasi anggaran yang tepat guna memprioritaskan

pada program dan kegiatan yang terkait dengan

pencapaian SPM tersebut. Dalam hal target capaian

SPM sudah tercapai maka anggaran difokuskan

untuk mempertahankan ataupun bila dianggap

memungkinkan perlu ditingkatkan menjadi lebih

baik lagi.

Fungsi pengawasan DPRD merupakan fungsi DPRD

untuk memastikan bahwa peraturan perundangan

yan berlaku di daerah tersebut telah berjalan

secara optimal sesuai tujuannya. Termasuk dalam

pengawasan atas pelaksanaan APBD, DPRD

berperan penting untuk memastikan bahwa hasil

kegiatan yang telah dianggarkan dilaksanakan

sesuai target kinerja kegiatan.

Dalam konteks pengawasan atas pelaksanaan

SPM, DPRD perlu memastikan bahwa SPM yang

ditargetkan dalam APBD tahun berjalan tercapai.

Pengawasan DPRD dapat dilakukan secara

preventif maupun represif. Pengawasan preventif

dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan

suatu kegiatan terhadap sebuah lembaga

layanan publik.

Pengawasan ini misalnya pada saat proses

pembahasan sebuah peraturan daerah yang

menyangkut layanan publik, saat pembahasan

RAPBD terhadap kegiatan yang terkait layanan

publik. Pengawasan preventif oleh DPRD ini

bertujuan untuk:

• Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang

menyimpang dari dasar yang telah ditentukan;

• Memberi pedoman bagi terselenggaranya

pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif;

• Menentukan sasaran dan tujuan yang akan

dicapai; dan

• Menentukan kewenangan dan tanggungjawab

sebagai instansi sehubungan dengan tugas

yang harus dilaksanakan

Pengawasan represif dilakukan pada proses-

proses aktivitas sebuah lembaga layanan publik,

yakni ketika sebuah kebijakan pelayanan publik

diimplementasikan, dengan membandingkan antara

kondisi yang telah terjadi dengan yang seharusnya

terjadi (kriteria).

Secara teknis pengawasan pelayanan publik bidang

kesehatan, lebih banyak dilakukan oleh Komisi

DPRD yang menjadi leading sektor kesehatan.

Komisi yang membidangi kesehatan ini dapat

melakukan fungsi pengawasannya melalui rapat

kerja per-triwulan untuk mengevaluasi capaian SPM

yang diimplementasikan oleh SKPD kesehatan.



LKK 6 : Jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan

PERMENKES NO. 741/MENKES/PER/VII/2008

No a. Pelayanan Kesehatan Dasar :Target RPJMD

Tahun . . .

Target RKPD

Tahun . . .

Capaian Tahun

Terakhir

1 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 % pada Tahun 2015;

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada Tahun 2015;

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada Tahun 2015;

4 Cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015;

5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% pada Tahun 2010;

6 Cakupan kunjungan bayi 90%, pada Tahun 2010;

7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% pada Tahun 2010;

8 Cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun 2010;

9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 % pada Tahun 2010;

10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada Tahun 2010;

11 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 % pada Tahun 2010;

12 Cakupan peserta KB aktif 70% pada Tahun 2010;

13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada Tahun 2010;

14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015.



b. Pelayanan Kesehatan Rujukan- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015;- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di

Kabupaten/Kota 100 % pada Tahun 2015.

c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100%

pada Tahun 2015.

d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada Tahun 2015.



BAHAN PRESENTASI













Sesi 2

Peran pengawasan DPRD terhadap setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah berbasis SPM

Pengantar

Perencanaan dan penganggaran daerah dapat

diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak sama

namun tidak terpisahkan, artinya proses dan

kualitas perencanaan pembangunan daerah dan

alokasi serta tahapan penganggaran merupakan

satu kesatuan yang harus tepat dan sinergis, artinya

apa yang direncanakan dapat dilaksanakan dan

yang dilaksanakan memang sudah direncanakan.

Agar produk perencanaan dan penganggaran

daerah tersebut lebih berkualitas dan terukur maka

dalam penyusunannya banyak hal yang harus di

pertimbangkan. Pertama berdasarkan regulasi yang

mengaturnya kedua, sinkron dengan kebijakan

pemerintah pusat, ketiga sesuai dengan visi dan

misi kepala daerah, keempat mengakomodir

kepentingan masyarakat melalui forum Musrenbang.

Dalam rangka ikut menjadi bagian untuk mengawasi

dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah,

DPRD seharusnya intensif melakukan monitoring,

pengawasan terhadap Pemerintah Daerah

khususnya dalam perumusan dan pelaksanaan

dokumen perencanaan ( RPJPD, RPJMD dan

RKPD) dan dokumen penganggaran ( KUA PPAS

dan APBD) agar kinerja pemerintah daerah

setiap tahunnya terukur dengan indikator (inputs-

process-outputs-outcomes-impacts-benefit) yang

sudah disepakati, dengan demikian keberhasilan

Pemerintah daerah dapat diukur tidak sekedar

"sukses menghabiskan anggaran" (inputs

justification). Namun lebih pada capaian optimal

yang terukur sesuai dengan tujuan yang ingin

dicapai dari perencanaan awal.

Materi pada sesi ini, akan membekali peserta

ketrampilan untuk menjalankan fungsi pengawasan

DPRD terhadap seluruh tahapan perencanaan

dan penganggaran daerah mulai dari mengenali

indikator keberhasilan, bagaimana melakukan

pengawasan ketika Perencanaan disusun, proses

penetapan di DPRD kemudian pelaksanaan

terhadap APBD dan pertanggungjawabannya,

dengan indikator basis Standart Pelayanan Minimal.

TUJUAN

Secara umum dalam sesi ini bertujuan agar

semua pihak yang terlibat dalam forum ini dapat

melakukan simulasi Peran Pengawasan DPRD

terhadap Perencanaan dan Penganggaran Daerah,

Pengelolaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

Berbasis SPM


diharapkan mampu:



1. Memahami siklus perencanaan dan

penganggaran Daerah berbasis SPM

2. Mampu melakukan simulasi untuk memastikan

perencanaan daerah berbasis SPM

3. Mampu melakukan simulasi untuk memastikan

program dan kegiatan dalam KUA PPAS dan

APBD berbasis SPM

4. Mampu melakukan simulasi untuk Evaluasi

Laporan Pertanggungjawaban Bupati/Walokota

yang berbasis SPM

POKOK BAHASAN


dalam topik ini akan membahas pokok bahasan

tentang:

• Review siklus perencanaan dan penganggaran

daerah berbasis SPM dan titik kritisnya

• Teknis analisis RPJMD dan RKPD Berbasis

SPM

• Teknis Analisis Program dan kegiatan dalam

KUA PPAS dan APBD yang berbasis SPM

• Teknik analisis LKPJ Bupati/Walokota yang

berbasis SPM

METODE

- Presentasi

- Diskusi kelompok


- Pertanyaan ubli

BAHAN DAN PERALATAN


- LPF 3-2 : Siklus Perencanaan dan

Penganggaran daerah berbasis SPM dan titik

kritisnya.

- LKK 3-2 A : Analisis RPJMD dan RKPD

berbasisi SPM

- LKK 3-2 B : Analisis Program dan kegiatan

dalam APBD berbasis SPM

- LKK 3-2 C : Analisis LKPJ Bupati/Walikota

berbaisis SPM

- BB 3-2 : Analisis Kebijakan Perencanaan dan

Penganggaran pencapaian SPM bidang

kesehatan Kabupaten Jayapura

- Dokumen RPJMD, RKPD, APBD dan LKPJ

Bupati/Walikota


- LCD proyektor


- Metaplan

- Whiteboard

WAKTU

120 Menit



PROSES FASILITASI

Pembukaan

1. Ucapkan salam pembuka kepada para peserta

pelatihan. Jelaskan pokok bahasan, tujuan dan

hasil yang ingin dicapai dari sesi ini.

2. Sampaikan kepada peserta bahwa materi

pada sesi ini merupakan pendalaman dari

materi terdahulu oleh karena itu peserta akan

lebih banyak diskusi kelompok untuk simulasi

pengawasan terhadap perencanaan dan

penganggaran berbasis SPM dengan metode

teknik analisis dokumen perencanaan dan

penganggaran.

Sub Pokok bahasan 1

Siklus Perencanaan dan Penganggaran daerah berbasis SPM (15 menit)

1. Sebelum peserta dibagi kelompok untuk simulasi

teknik pengawasan terhadap perencanaan

dan penganggaran berbasis SPM, sebagai

pembuka dan pengantar diskusi Sampaikan dulu

materi sub topik bahasan Siklus Perencanaan

dan Penganggaran daerah dengan metode

presentasi (sesuai bahan dalam LPF 3-2 ).

2. Berilah penjelasan seperlunya setiap Slide.


kepada peserta untuk klarifikasi dan tanggapan

atas materi yang sudah ditayangkan.

Sub Pokok bahasan 2, 3 dan 4

Teknis analisis RPJMD, RKPD, KUA PPAS dan APBD serta LKPJ Bupati/walikota Berbasis SPM (60 menit).

Diskusi kelompok 1. Sampaikan kepada peserta bahwa materi

berikut ini akan diawali dengan diskusi kelompok

dan presentasi hasil diskusi kelompok.

2. Bagi peserta menjadi 3 kelompok dengan tugas

sbb:

• kelompok pertama melakukan analisis

terhadap RPJMD dan RKPD.

• kelompok ke dua melakukan analisis

terhadap KUA PPAS dan APBD.

• kelompok ke tiga melakukan analisis

terhadap LKPJ Bupati/Walikota

3. Bagikan kepada kelompok pertama dokumen

RPJMD dan RKPD daerah yang akan dianalisis

serta Lembar Kerja Kelompok 3-2 A (LKK 3-2

A), kepada kelompok kedua dokumen KUA

PPAS dan APBD daerah yang akan dianalisis

serta Lembar Kerja Kelompok 3-2 B (LKK 3-2

B), kepada kelompok ketiga dokumen LKPJ

daerah yang akan dianalisis serta Lembar Kerja

Kelompok 3-2 C (LKK 3-2 C).

Catatan: Tahun Dokumen RPJMD periode

5 tahun terbaru, sedangkan tahun dokumen

RKPD, KUA PPAS, APBD dan LKPJ harus

sama, misalnya jika APBD yang dianalisis tahun

2013 maka RKPD KUA PPAS dan LKPJ juga

tahun 2013).



4. Bagikan kertas plano dan spidol besar

secukupnya kepada semua kelompok.

5. Intruksikan kepada semua kelompok bahwa:

Tugas masing masing kelompok adalah

mendiskusikan bersama kelompoknya LKK yang

sudah dibagikan.

6. Berikan waktu untuk diskusi kelompok selama

30 menit. Kemudian tuangkan hasil diskusi

kelompok ke dalam kertas plano.

Diskusi Kelas a) Setiap kelompok diminta untuk

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.

b) Berikan kesempatan kepada kelompok lain

untuk klarifikasi jika ada hal-hal yang kurang

jelas.

c) Arahkan diskusi kelas untuk mempertajam

analisis hasil diskusi kelompok.

d) Catat semua poin-poin penting hasil diskusi

kelas.

Penutup

• Simpulkan pokok bahasan ini dengan mengacu

pada poin-poin penting hasil diskusi kelas.



A. Pengantar

Pembangunan kesehatan yang telah dilakukan

selama ini di Kabupaten Jayapura telah

menunjukkan perubahan peningkatan baik dari

segi akses pelayanan kesehatan maupun dari

segi kualitas pelayanan. Namun demikian, upaya

yang dilakukan secara keseluruhan belum dapat

mencapai status derajat kesehatan masyarakat

di wilayah Kabupaten Jayapura sesuai standar

nasional. Kondisi ini didasarkan pada beberapa data

berikut11:

- Angka umur harapan hidup baru mencapai

67,32 tahun, angka kematian bayi 7.6/1000 KLH

dan angka kematian ibu berkisar 1,3/1000 KLH

(130/100.000 KLH).

- Angka kesakitan malaria pada tahun 2012

mengalami kenaikan kasus bila dibandingkan

dengan tahun 2011 yaitu dari 19.550 kasus

(18,37%) menjadi 23.195 kasus (20,93%) tahun

2012 dan menempati posisi kedua setelah

Penyakit SPBA dengan jumlah 41.541 kasus

(37,49%) serta diikuti kasus-kasus lain seperti;

penyakit pada sistim otot dan jaringan pengikat

11.309 kasus (10,21%), penyakit kulit 10.029

1 ProfilkesehatanKabupatenJayapuratahun2012

kasus (9,05 %), Gastritis 5,143 kasus (5,0%),

Diare dengan jumlah 4.974 kasus (4,49%),

Kecelakaan 3.187 kasus (2,88%), Hipertensi

1.504 kasus (1.36%), Konyutivitis jumlah 1.056

kasus (0,95%), dan Scabies dengan Jumlah

1.038 kasus (0.94%).

- Disisi lain pembangunan dan peningkatan

sarana dan prasarana kesehatan tetap terus

dilakukan guna meningkatkan akses pelayanan.

Dari 19 Distrik semua sudah tersedia sarana

Puskesmas, 6 diantaranya adalah puskesmas

dengan fasilitas perawatan, 52 Puskesmas

Pembantu (Pustu), 14 Polindes (Pondok bersalin

desa) 17 unit puskesmas keliling (pusling) roda

4, 3 unit pusling air serta disetiap puskesmas di

sediakan juga pusling roda 2.

Kondisi derajat kesehatan tersebut di atas dapat

diperbandingkan dengan SPM urusan kesehatan

dan merupakan dasar kebijakan perencanaan dan

penganggaran daerah. Oleh karena kesehatan

adalah urusan wajib pemerintah daerah, maka

perencanaan bidang kesehatan perlu diarahkan

dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan

Minimal (SPM) di bidang kesehatan. Wujud

dalam perencanaan tersebut dapat dituangkan

Analisis Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Pencapaian SPM

Bidang Kesehatan Kabupaten JayapuraOleh: KOPEL Indonesia



dalam program priorotas bidang kesehatan yang

terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Urusan kesehatan adalah urusan wajib pemerintah

daerah yang didesentralisasikan. Oleh karena

kesehatan adalah urusan wajib pemerintah

daerah, maka perencanaan bidang kesehatan

perlu diarahkan dalam rangka pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang

kesehatan. Wujud dalam perencanaan tersebut

dapat dituangkan dalam program priorotas bidang

kesehatan yang terintegrasi ke dalam dokumen

perencanaan daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

kesehatan telah dituangkan dalam Peraturan

Menteri Kesehatan No.741 tahun 2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 3Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) NILAI BATAS WAKTUCAPAIAN

Pelayanan DasarCakupan kunjungan Ibu hamil 95% 2015Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80% 2015Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90% 2015

Cakupan pelayanan nifas 90% 2015Cakupan kunjungan bayi 80% 2010Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 90% 2010Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% 2010Cakupan pelayanan anak balita 90% 2010Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

100% 2010

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% 2010Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% 2010Cakupan peserta KB aktif 70% 2010Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% 2010Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 2015

Kesehatan RujukanCakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% 2015Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana 100% 2015Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB 100% 2015Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif

80% 2015



Untuk kelompok 1Pertanyaan Kunci untuk Analisis RPMD dan RKPD berbasis SPM

Pertanyaan pembantu untuk analisis RPJMD

1. Buka Dokumen RPJMD.

2. Dokumen yang di analisis RPJMD daerah mana dan periode tahun berapa?

3. Buka dokumen RPJMD dan lihat bab IV tentang analisis isu-isu strategis, pada sub bab identifikasi

masalah pembangunan dan penentuan isu-isu strategis daerah khususnya aspek kesehatan apakah

sudah memuat indikator jenis pelayanan dan targetnya sesuai SPM kesehatan?, jika ada berikan beberapa

contoh rumusannya.

4. Pada bab V RPJMD identifikasi, Apa Visi dan Misi daerah tersebut? Adakah salah satu misi yang berkaitan

dengan isu strategis urusan kesehatan ? jika ada bagaimana rumusannya?

5. Identifikasi bab VI RPJMD tentang Strategi dan Arah kebijakan, apakah pencapaian SPM khususnya

urusan kesehatan menjadi salah satu strategi dan arah kebijakan pembangunan? Jika iya bagaimana

rumusannya?

6. Identifikasi bab VII tentang kebijakan umum dan program pembangunan, program urusan kesehatan apa

saja yang sudah direncanakan untuk pencapaian target SPM kesehatan?

7. Ambil kesimpulan logis (benang merah) dari bab IV s/d bab VII apakah SPM urusan kesehatan

merupakan strategi logis untuk menjawab berbagai masalah dan tantangan pembangunan kesehatan

masyarakat kedepan? Atau ?

8. Identifikasi bab IX tentang Penetapan indikator kinerja (Tapkin) apakah penetapan indikator kinerja

outcome sasaran dari tujuan telah memuat seluruh jenis pelayanan kesehatan sesuai SPM bidang

kesehatan? Jika iya apakah target kinerja akhir RPJMD susuai/dibawah/diatas target kinerja dalam SPM

permenkes nomor 741 tahun 2008?.

9. Ambil kesimpulan umum apakah RPJMD khususnya urusan kesehatan perencanaannya sudah berbasis

SPM?

Pertanyaan pembantu untuk analisis RKPD

1. Buka dokumen RKPD.

2. RKPD tahun berapa? Dari periode RPJMD RKPD yang dianalisis tahun ke berapa?

3. Identifikasi bab II RKPD tentang evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu, apakah ada laporan evaluasi

Lembar Kerja Kelompok (LKK) 8 A



capaian kinerja kesehatan untuk jenis pelayanan sesuai SPM ? jika ada bagaimana capaian kinerjanya

mencapai target atau tidak? Jenis pelayanan apa saja yang memenuhi, tidak memenuhi atau yang

melampaui target?.

4. Identifikasi bab IV tentang Prioritas dan sasaran Pembangunan daerah, apakah indikator sasaran program

sesuai jenis pelayanan SPM kesehatan masuk dalam tabel Prioritas pembangunan daerah tahun RKPD?

Apakah tabel tersebut konsisten dengan bab IX RPJMD indikator sasaran kesehatan?.

5. Berapa alokasi anggaran indikatif program untuk pencapaian indikator kinerja SPM kesehatan?.

6. Ambil kesimpulan umum apakah RPJMD dan RKPD khususnya urusan kesehatan perencanaannya sudah

konsisten? Dan kesimpulan lainnya yang dianggap penting.



Lembar Kerja Kelompok LKK (8 B)

Untuk kelompok 2Pertanyaan Kunci untuk Analisis KUA PPAS dan APBD berbasis SPM

Pertanyaan pembantu untuk analisis KUA PPAS :

1. Buka Dokumen KUA dan PPAS.

2. Identifikasi bab III dokumen KUA tentang Asumsi dasar penyusunan APBD pada sub bab lain-lain asumsi

apakah ketercapaian SPM pada pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) menjadi perhatian utama?

3. identifikasi bab IV dokumen KUA pada sub bab kebijakan belanja daerah apakah ada kebijakan jenis

belanja daerah yang di khususkan untuk pencapaian SPM kesehatan? Jika ada jenis belanja apa?

4. Identifikasi bab IV dokumen PPAS pada tabel Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan

Kegiatan,

• Berapa alokasi dinas kesehatan dan RSUD? Berapa alokasi untuk belanja tidak langsung dan belanja;

langsung?

• Pada urusan kesehatan apakah memuat program dan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM

kesehatan dengan indikator kinerja sesuai yang tercantum dalam RKPD? Jika ada berapa alokasi

anggaran masing-masing program/kegiatan tersebut? Dibanding tahun lalu alokasi naik atau turun?

5. Ambil kesimpulan dari temuan hasil analisis tersebut.

Pertanyaan pembantu untuk analisis APBD :

1. Buka dokumen APBD urusan/organisasi kesehatan (Dinas kesehatan dan RSUD)

2. Berapa alokasi belanja Dinas kesehatan dan RSUD baik total belanja, belanja tidak langsung maupun

belanja langsung? Apakah alokasinya berubah dibanding alokasi dalam PPAS? Jika ada perubahan

dimana perubahannya?

3. Apakah program/kegiatan urusan kesehatan yang sudah diidentifikasi mendorong upaya pencapaian SPM

kesehatan sesuai KUA PPAS juga ada dalam dokumen APBD? Jika ada Berapa alokasinya? Bandingkan

dengan PPAS apakah ada perubahan alokasi belanjanya?




Lembar Kerja Kelompok LKK (8 C)

Untuk kelompok 3Pertanyaan Kunci untuk Analisis LKPJ Bupati/Walikota berbasis SPM

1. Buka Dokumen LKPJ Bupati/Walikota.

2. Identifikasi bab 1 dokumen LKPJ bagian laporan perkembangan demografi, apakah terdapat laporan

capaian SPM kesehatan tahun yang dipertanggungjawabkan? Jenis pelayanan apa saja yang sudah

tercapai, melampaui dan yang belum tercapai?

3. Identifikasi bab IV dokumen LKPJ sub bab laporan pertanggungjawaban urusan kesehatan, apakah

terdapat laporan capaian SPM kesehatan tahun yang dipertanggungjawabkan? Jenis pelayanan apa saja

yang sudah tercapai, melampaui dan yang belum tercapai?.

4. Untuk jenis pelayanan yang belum tercapai apakah ada pertanggungjawabannya ? mengapa belum

tercapai? Apa sebabnya apa hambatannya?

5. Selanjutnya identifikasi juga rumusan masalah dan solusi, apakah ada rumusan masalah dan solusi atas

pencapaian SPM kesehatan?




BAHAN PRESENTASI









USAID-KINERJAGedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832Email: [email protected]

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

Documents

penguatan peran dan fungsi dprd dalam upaya perbaikan