Efektifitas Peran Badan Legislasi dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD

www.dadang-solihin.blogspot.com 2

3dadang-solihin.blogspot.com

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :

http://dadang-solihin.blogspot.com

Materi• Penajaman Visi-Misi: Perumusan

Positioning Differentiation Brand (PDB)

• Alat Kelengkapan DPRD• Badan Legislasi Daerah• Badan Kehormatan• Tupoksi DPRD• Mengukur Kinerja DPRD• Tujuan dan Permasalahan

Pembangunan Daerah• Perencanaan Pembangunan Daerah

4www.dadang-solihin.blogspot.com

dadang-solihin.blogspot.com 5

Positioning Differentiation Brand (PDB)


POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND

PDB Triangle: Provinsi Gorontalo


Provinsi Jagung

POSITIONING

Agro Bisnis Jagung

DIFFERENTIATION

Visi Provinsi Gorontalo

BRAND

Brand Integrity


PDB Triangle: Kabupaten Lamongan


Kabupaten dengan pemerintahan

entrepreneurship

POSITIONING

Pelajaran Bahasa Mandarin di Sekolah

dan Pesantren

DIFFERENTIATION

Visi Kabupaten Lamongan

BRAND

Brand Integrity


PDB Triangle: Kota Sawahlunto


Kota Pariwisata Budaya

Pertambangan

POSITIONING

Lokasi Historis Kuno, DaerahPertambangan

Batu Bara, Lahan Alami

DIFFERENTIATION

Visi Kota Sawahlunto

BRAND

Brand Integrity



Alat Kelengkapan DPRD PP16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib DPRD

1. Pimpinan;2. Badan Musyawarah;3. Komisi;4. Badan Legislasi Daerah;5. Badan Anggaran;6. Badan Kehormatan; dan7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat

paripurna.

Pasal 36 PP16/2010


Badan Legislasi Daerah1. Balegda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap,

dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 2. Susunan dan keanggotaan Balegda dibentuk pada permulaan masa

keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. 3. Jumlah anggota Balegda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut

perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. 4. Jumlah anggota Balegda setara dengan jumlah anggota satu komisi

di DPRD yang bersangkutan. 5. Anggota Balegda diusulkan masing-masing fraksi. 6. Pimpinan Balegda terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil

ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Balegda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.


1/2

Badan Legislasi Daerah7. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Balegda

dan bukan sebagai anggota. 8. Masa jabatan pimpinan Balegda paling lama 2½ (dua setengah)

tahun. 9. Keanggotaan Balegda dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

Pasal 50 sd 52 PP16/2010


2/2

Badan Legislasi Daerah1. Balegda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk

dalam rapat paripurna DPRD. 2. Susunan dan keanggotaan Balegda dibentuk pada permulaan masa

keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. 3. Jumlah anggota Balegda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut

perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. 4. Jumlah anggota Balegda setara dengan jumlah anggota satu komisi di

DPRD yang bersangkutan. 5. Anggota Balegda diusulkan masing-masing fraksi. 6. Pimpinan Balegda terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua

yang dipilih dari dan oleh anggota Balegda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

7. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Balegda dan bukan sebagai anggota.

8. Masa jabatan pimpinan Balegda paling lama 2½ (dua setengah) tahun. 9. Keanggotaan Balegda dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

Pasal 50 sd 52 PP16/2010www.dadang-solihin.blogspot.com 17

Tugas Badan Legislasi Daerah1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar

urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

2. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;

3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;


1/2

Tugas Badan Legislasi Daerah5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah

yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;

6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

7. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah; dan

8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 53 PP16/2010www.dadang-solihin.blogspot.com 19

2/2

Badan Kehormatan1. Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat

kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.2. Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan

DPRD.3. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD

dengan ketentuan:a. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai

dengan 34 orang berjumlah tiga orang, dan b. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 35 – 50 orang

berjumlah lima orang;


1/3

Badan Kehormatan4. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas satu orang ketua dan satu

orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

5. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

6. Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing masing fraksi berhak mengusulkan satu orang calon anggota Badan Kehormatan.

7. Dalam hal di DPRD hanya terdapat dua fraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan dua orang calon anggota Badan Kehormatan.


2/3

Badan Kehormatan8. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua

setengah) tahun.9. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota

Badan Kehormatan yang digantikan.10. Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional

dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 56 PP16/2010


3/3

Tugas Badan Kehormatan1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap

moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;

3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;

4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD.

5. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 57 PP16/2010


Kewenangan Badan Kehormatan1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran

kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

2. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 58 PP16/2010



Wadah Perwakilan RakyatPemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat

DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat

Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat

LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu

Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional

Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?

Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?

Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?

Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?


Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

PemdaKebijakan dan

Program Pembangunan

DPRDProduk-produk Fungsi DPRD

ParpolProgram partai

dan janji kampanye

LSMKebijakan dan

program khusus LSM

OrmasAgenda lobi dan tekanan politik

Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan

PemdaKDH, Sekda,

SKPD

DPRDPimpinan,

Komisi, Fraksi, Kaukus

ParpolPimpinan Partai, Biro-biro dalam

Partai

LSMBerbagai bentuk dan jenis LSM

OrmasBerbagai bentuk dan jenis Ormas

Lembaga Intermediary

GenderLaki

Perempuan

EkonomiKaya

Miskin

DomisiliTetap

Tidak Tetap

KeamananMapan

Rentan

OrganisasiKelompok

Individual

Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya

LingkunganLingkungan yang sehat dan lestari

Arena PembangunanSosial

Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga

EkonomiPertumbuhan dan

pemerataan

KelembagaanPembuatan

keputusan partisipatif

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)



Legislasi

Anggaran

Pengawasan

Fungsi DPRD menurut UU 27/2009

Fungsi DPRD menurut UU 27/2009

1.

2.

3.

Fungsi Legislasi• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan

Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.

• Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah. • Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus

menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. • Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.


Fungsi Anggaran• Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak

dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.

• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah.

• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.

• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”.


Fungsi Pengawasan• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.

• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.

• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.


Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)

• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.

• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.

• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen.

• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim.


Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)

• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.

• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.

• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya.

• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


Tantangan bagi DPRD yang Efektif

• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia.

• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.


1/2

Tantangan bagi DPRD yang Efektif

• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.

• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.

• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.

• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya.


2/2

Mengapa Hal Ini Terjadi?• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi

lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.

• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.

• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali.

• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.


Kemauan untuk Mereformasi• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin

sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari.

• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.

• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi.



Agenda Politik Nyata

Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas

pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi

birokrasi.


Argumentasi Politik MendasarArgumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyata dari

warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.

Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.


Positif dan KonstruktifPemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut

untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.


Membangun Sistem Umpan BalikMembangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai

politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya.

Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.


Siklus Representasi Wakil Rakyat

Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.

Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.

Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.


Siklus Representasi Wakil Rakyat

Sumber: NDI, LGSP

Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat

Hubungan dengan Pemilih

Hubungan dengan media dan kelompok

kepentingan

Sumber daya (anggaran, staf, riset

dan informasi)

R A K Y A T

PEMILU

DPRD

MEMBUAT KEPUTUSAN

POLITIK

Peningkatan Kesejahteraan Individu

dan Masyarakat

Fungsi Legislasi

Fungsi Anggaran

Fungsi Pengawasan

Representasi Rakyat (keterwakilan)


Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.

DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.


1/2

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

Secara substansial perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek

Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya

Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.


2/2


Apa Itu Pembangunan?

48

Pembangunan adalah: proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih baik

melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels

of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000

www.dadang-solihin.blogspot.com

How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah

50

Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

Sarana dan Prasarana yang memadai dan

berkualitas

Pemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

Dunia usaha yg kondusif

Peningkatan kapasitasSDM

• Mengurangi ketimpangan

• Memberdayakan masyarakat

• Mengentaskan kemiskinan.

• Menambah lapangan kerja.

• Menjaga kelestarian SDA


51

PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas

Pemerintahan Daerah

PEMBANGUNAN DI DAERAH

Memberikan pelayanan kepada masyarakat,

Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.


52

PEMBANGUNAN DAERAH

Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

kondusif bagi unsur-unsur lain.

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

pendapatan.

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan

politik.

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Dilaksanakan Melalui:


Pergeseran Paradigma: From Government to Governance

Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi

negara untuk mengatur hal-hal publik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.


Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.

Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat

NilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Pasar

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja


Model Governance

GOVERNANCE

Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

PerusahaanLokal

PemerintahLokal

LSM Lokal

PerusahaanNasional

Ormas/LSMNasional

Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Supranasional

TingkatNasional

Tingkat Subnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders

ExecutiveJudiciary

LegislaturePublic service

MilitaryPolice

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizations

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Media

Small / medium / large enterprisesMultinational Corporations

Financial institutions Stock exchange

BUSINESS

STATE CITIZENS


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

VISI

Masyarakat, Bangsa, dan

Negara

Pemerintah

Masyarakat

Dunia UsahaGood Governance


Sinergitas Stakeholders


Sinergitas Stakeholders



62

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)NASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)


SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi

MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)

ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)

RELEVANT (information needs of the people who will use the data)

TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)


Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART

Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdaya• Penetapan standar dan

pengawasan kualitas



Education

Efektifitas Peran Badan Legislasi dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD