Transcript
Page 1: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

i

UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK PARKIR DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA MADIUN

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

Haris Bayukarno Putra D 1105519

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA 2010

Page 2: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

ii

Page 3: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

iii

Page 4: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

iv

MOTTO

HIDUP HANYA MENUNDA KEKALAHAN DAN TAHU ADA YANG TETAP TIDAK TERKATAKAN SEBELUM

PADA AKHIRNYA MENYERAH (Chairil Anwar – Seribu Tahun)

Ketika kucari jiwaku, Ia tak tampak Ketika kucari Tuhanku, Dia pun menghindar

Namun ketika aku cari saudaraku, Kutemukan ketiganya (Mahatma Gandhi)

Page 5: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

v

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta yang telah membiayai kuliah dan

memberikan fasilitas dalam study

- Adik-adikku tersayang dan tercinta ( Ayu dan Iqball. Yang

sudah begitu sabar, dan mendoakan.)

- Beloved Dewi untuk pengertian dan semangatnya selama ini

- PUNKS sebagai inspirasi dalam pemikiran positif dan revolusi

dalam hidupku (oioioi…….!!!)

Page 6: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

vi

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat, berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Upaya Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah Melalui Pajak Parkir Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Pada kesempatan ini, dalam suka cita penulis hendak menyampaikan ucapan

trima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkenan

memberikan bimbingan dan bantuan, sehingga pada akhirnya penulisan skripsi ini

dapat terselesaikan. Untuk itu terima kasih banyak saya haturkan kepada:

1. Bapak Drs. Agung Priyono, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah

menyediakan waktu dan kesabarannya untuk membimbing dan memberikan

arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

2. Seluruh Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun atas bantuan dan

keramah-tamahannya.

3. Papi Mami dan adik-adikku (Ayu dan Iqball), My beloved Dewi, dan seluruh

keluarga besar Madiun terima kasih atas support tiada hentinya.Kawan-

kawanku Administrasi Negara Non Reguler 2005-2007, Kost Putra Manut (

All MatraMan People), Kawan-kawan di Madiun dan Manado. Terima kasih

atas waktu dan tenaga kalian yang begitu berharga buatku.

4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah turut

serta memberikan semangat bantuan dan dukungan sehingga dapat

terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Surakarta, Juni 2010

Penulis

Page 7: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

vii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………….. i

HALAMAN PERSETUJUAN …………………………………………………... ii

HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………………... iii

MOTTO ………………………………………………………………………….. iv

HALAMAN PERSEMBAHAN …………………………………………………. v

KATA PENGANTAR …………………………………………………………… vi

DAFTAR ISI …………………………………………………………………….. ix

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………….. xi

DAFTAR BAGAN ………………………………………………………………. xii

ABSTRAK ………………………………………………………………………. xiii

ABSTRACK …………………………………………………………………….. xiv

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………… 1

A. Latar Belakang Masalah …………………………………………. 1

B. Perumusan Masalah………………………………………………. 15

C. Tujuan Penelitian ………………………………………………… 15

D. Manfaat Penelitian ……………………………………………….. 16

E. Kajian Teori ……………………………………………………… 16

F. Kerangka Pemikiran ……………………………………………… 30

G. Metodologi Penelitian ……………………………………………. 32

BAB II DESKRIPSI LOKASI ……………………………………………….. 39

A. Lokasi Penelitian ………………………………………………… 39

B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun …….. 40

C. Kepegawaian …………………………………………………….. 55

D. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomer 9 Tahun 2001 Tentang Pajak

Parkir ……………………………………………………………... 58

Page 8: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

viii

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ……………………………. 62

A. Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Parkir ……………………. 62

B. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun ……………... 80

C. Hambatan-hambatan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Parkir 82

D. Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan Penerimaan Pendapatan

Pajak Parkir ………………………………………………………. 83

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………………... 86

A. KESIMPULAN …………………………………………………. 86

B. SARAN …………………………………………………………… 88

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………. 89

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN

Page 9: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

ix

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Kota Madiun ………………..6

Tabel I.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun ............................9

Tabel I.3 Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Umum Kota Madiun ......10

Tabel I.4 Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Khusus Kota Madiun ….11

Tabel I.5 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2008 ……11

Tabel I.6 Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Kota Madiun .......................12

Tabel I.7 Wajib Pajak Parkir ..........................................................................13

Tabel II.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin………………….....56

Tabel II.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan……………...56

Tabel II.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang Tugas…………………….57

Tabel II.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan…………………………58

Tabel III.1 Jumlah Wajib Pajak Parkir……………………………………….69

Tabel III.2 Wajib Pajak Parkir Kota Madiun………………………………...71

Tabel III.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun………………...81

Tabel III.4 Sasaran Pendapatan Daerah Menurut Sektor dan Jenisnya……82

Page 10: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Skema Kerangka Pemikiran…………………………………...31

Gambar I.2 Model Analisis Data Interaktif………………………………...38

Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

…………………………………………………………………...43

Gambar III.1 Skema Alur Pendaftaran………………………………………66

Gambar III.2 Contoh Blangko DPD…………………………………………..76

Page 11: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xi

ABSTRAK

Haris Bayukarno Putra. D 1105519. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Parkir Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun: Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010. 89 Halaman.

Parkir Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak Parkir yang selanjutnya disingkat Pajak adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan Tempat Parkir. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor dan Garasi kendaraan Bermotor yang memungut bayaran. berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melaui Pajak parkir dan hamabatan-hamabatan yang dihadapi.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan Triangulasi Sumber dan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun yaitu pendataan dan sistem pemungutan. Pendataan dan Pemeungutan yang dilakukan oleh petugas sudah cukup baik. Pendataan merupakan kegiatan rutinitas dalam setiap bulannya. Dasar pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomer 9 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir. Hambatan-hambatan yang memepengaruhi penerimaan Pendapatan adalah wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak dan obyek pajak yang berpindah-pindah.

Page 12: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xii

ABSTRACT

HARIS BAYUKARNO PUTRA. D 1105519. The efforts of Dinas Pendapatan Daerah Madiun in increasing its real income through parking tax: Thesis. Administration Science Departement. Faculty of Social and Political Science. Sebelas Maret University, Surakarta. 2010. 89 Pages.

Tax parking is unmoved circumstance of permanent vehicles. Parking Tax (Tax) is subjected to parking place coordinator. Parking Place is a place in off-street places that are managed by private owners or city government includes entrust vehicles places and vehicles garage. Therefore the writer interested in conducting a research about the efforts of Dinas Pendapatan Daerah Madiun in increasing its real income through parking tax. The aim of this research is to find out the efforts of Dinas Pendapatan Daerah Madiun in increasing its real income through parking tax and also the obstacles of Dinas Pendapatan Daerah Madiun.

This research is a qualitative descriptive research. The data is collected with observation, interview and documentation. Data Validity uses source triangulation, whereas the technique of analyzing data uses interactive analysis technique.

The result shows that the efforts of Dinas Pendapatan Daerah Madiun in increasing its real income through parking tax in data surveying and assessment system are well enough. Data surveying is a routine activity done every month. The assessment system based on Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2001 about Parking Tax. The obstacles are tax obligations pay the tax unpunctually and tax objects are moving out.

.BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Page 13: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xiii

Dalam rangka kelancaran jalannya pelaksanaan pembangunan di daerah,

pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan

pembangunan di daerahnya. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan pemantapan

otonomi di daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dimana

pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan sumber-sumber

keuangan, disamping itu pemerintah daerah diharapkan akan mampu menggali

potensi daerahnya sehingga sumber-sumber penerimaan daerah dapat

ditingkatkan.

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penentu dalam keberhasilan

penyelenggaraan otonomi daerah. Aspek ini menggunakan prinsip Money Follow

Function yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi

pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing

tingkat pemerintahan. Dalam menangani masalah pendanaan daerah, pemerintah

daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam mengelola keuangan

daerah dan daerah juga mempunyai kewajiban menganggung pembiayaan

daerahnya sendiri.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pengumpulan dana pembiayaan

pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali

dan meningkatkan potensi yang ada didalamnya untuk meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang murni

digali sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber pada hasil pajak daerah,

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

Page 14: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xiv

lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan

keleluasaan kepada daerah yang menggali dana untuk pelaksanaan otonomi

daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pemerintah daerah memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk mengurusi urusan

rumah tangga daerahnya termasuk pembangunan perekonomian, sehingga

pemerintah daerah juga harus memiliki dana yang cukup untuk membiayai semua

kegiatan daerahnya. Sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari

pendapatan asli daerah yang didalamnya terdapat komponen antara lain pajak

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain.

Pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia menetapkan dan mengeluarkan

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-

undang tersebut dikeluarkan untuk menggantikan Undang-undang No. 5 Tahun

1974 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang

Pemerintahan Desa dimana Undang-undang tersebut dalam pelaksanaanya dinilai

tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan pemerintahan daerah

saat ini.

Pada Tahun 2004, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 diganti dengan

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pergantian

tersebut dikarenakan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan

Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntunan

penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti (pembukaan Undang-

undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Ketidaksesuaian

Page 15: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xv

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah dikarenakan

pelaksanaan pemerintahan daerah dengan pola sebagaimana dalam Udang-undang

No. 5 Tahun 1974, selain kurang mengakui eksistensi pemerintahan daerah, juga

kurang memberikan kewenangan daerah untuk mengelola rumah tangga

daerahnya sendiri, sehingga segala sesuatunya menjadi tanggung jawab

pemerintah pusat, baik dalam pembuatan keputusan daerah maupun dalam

pengelolaan sumber daya dan sumber dana daerah.

Dalam sistem Pemerintahan Daerah yang lama, pengelolaan bertumpu pada

kebijakan pada pemerintah pusat, sedangkan dalam sistem pemerintahan yang

baru, sebagai mana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004,

kewenangan dalam pengelolaan rumah tangga daerah bertumpu pada kinerja dan

kemampuaan sumber daya daerah yang bersangkutan. Jadi pembangunan daerah

tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi juga menjadi tanggung

jawab pemerintah daerah di dalam mengurusi rumah tangganya sendiri. Dalam

melaksanakan otonomi daerah, kewenangan pusat dilimpakan kepada daerah

sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam mengelola rumah

tangganya sendiri. Dengan keleluasaan yang dimiliki tersebut, menjadikan

tanggung jawab daerah semakin besar.

Dengan tantangan yang semakin besar, pemerintah daerah harus bisa

mengelola daerahnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi, karena

adanya otonomi membuat daerah tersebut menjadi tidak berkembang karena tidak

mampu mengelola suber dana dan sumber dayanya sendiri. Pemberian kewenagan

Page 16: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xvi

pusat kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber daerah, termasuk

didalamnya sumber dananya, tercantum dalam undang-undang No. 32 Tahun

2004 Pasal 157. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana

tercantum dalam pasal tersebut adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah yaitu :

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2. Dana Pembangunan

3. Pinjaman Daerah

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dari sumber pendapatan di atas, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah

satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan

pelaksanaan otonomi, di mana daerah harus membiayai rumah tangganya sendiri,

Pajak Parkir merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu

komponen yang sangat diandalkan guna membiayai pelaksanaan otonomi

tersebut. Hal ini karena setiap daerah memiliki potensi daerah yang bisa

diandalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, walaupun berbeda daerah

satu dengan yang lainnya, dan dengan pengelolaan yang tepat maka akan menjadi

sumber pendapatan daerah yang ideal dan potensial bagi daerah yang

bersangkutan. Kota Madiun sebuah kota sedang yang berada di wilayah Jawa

Page 17: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xvii

Timur bagian barat yang berada dalam wilayah Bakorwil I Provinsi Jawa Timur,

Bakorwil I sendiri meliputi daerah Eks. Karesidenan Madiun, yang meliputi

wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Meski berada di wilayah Jawa

Timur, secara kultural Madiun lebih dekat ke budaya Jawa Tengahan, karena

lebih dekat secara geografis. Madiun merupakan pintu gerbang dan terletak di

persimpangan jalur utama Propinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah serta

dijadikan sebagai pusat pengembangan Jawa Timur Bagian Barat, menjadikan

Kota Madiun sebagai tempat yang strategis untuk mengembangkan bisnis. Kota

Madiun memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagai tempat transit bagi

wisatawan saat berkunjung di Madiun hal ini dikarenakan selain terdapat sarana

belanja yang baik di Kota Madiun terdapat hotel mulai dari kelas melati hingga

hotel berbintang dan ditunjang dengan sarana transportasi yang baik di terminal

bus antar kota dan stasiun kereta api besar Madiun. Melihat potensi diatas maka

tidak mengherankan jika perkembangan perekonomian Kota Madiun dari tahun

ketahun mengalami peningkatan.

Pajak Parkir merupakan salah satu pajak daerah yang berpotensi

mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Madiun. Dengan melihat

perkembangan perekonomian Pajak Parkir sangat berpotensi di Kota Madiun

karena Pajak Parkir merupakan pajak terbaru yang masih belum optimal dikelola

oleh Dipenda Klaten. Pajak Parkir baru disosialisasikan tahun 2001 dengan

diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2001 tentang

Pajak Parkir.

Page 18: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xviii

Dan Pajak Parkir dapat diandalkan sebagai salah satu sumber Pendapatan

Asli Daerah. Pemerintah Kota Madiun sendiri menyadari bahwa potensi

penerimaan pendapatan daerah melalui sektor pajak parkir dapat dikembangkan

lagi. Apalagi setiap tahun semakin berkembangnya pembangunan di Kota Madiun

baik dari sektor perdagangan, pendidikan dan industri, sejalan dengan semboyan

Madiun Kota Gadis sebagai visi Kota Madiun, yaitu tekad Kota Madiun

mewujudkan Kota Madiun sebagai Kota Perdagangan, Pendidikan dan Industri.

khususnya di Jawa Timur bagian barat. Dengan melihat kondisi tersebut dia atas

maka penerimaan penadapatan dari pajak parkir dapat memenuhi target setiap

tahunnya.

Tabel I.1

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir

Kota Madiun Tahun 2004-2008

Tahun

Anggaran

Target

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

2004 37.200.000.00 38.016.100,00 2,19

2005 40.345.000,00 56.254.900,00 39,43

2006 41.545.000,00 48.840.900,00 17,56

2007 54.074.000,00 56.919.900,00 5,26

2008 63.669.000,00 71.714.000,00 12,63

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

. Dengan melihat tabel di atas maka pajak parkir dapat memenuhi target

pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Meskipun demikian Pemerintah

Kota Madiun berupaya untuk meningkatkan sektor pendapatan dari pajak parkir.

Page 19: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xix

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi

Daerah, ada enam jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota:

1. Pajak Hotel dan Restoran

2. Pajak Hiburan

3. Pajak Reklame

4. Pajak Penerangan Jalan Umum

5. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

6. Pajak bahan galian golongan C

Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan penbiayaan daerah

dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali

dan dikelola dari dalam wilayah yang bersangkutan. Mengenai pentingya

Pendapatan Asli Daerah dalam pembiayaan daerah dikemukakan oleh Deddy

Supriyadi B, Ph.D dan Dadang Solihin, MA sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi…”

Berkaitan dengan penggalian dan pemberdayaan sumber-sumber pendapatan

daerah, suatu daerah diharapkan dapat memanfaatkan seoptimal mungkin apa

yang telah menjadi potensi bagi peningkatan pendapatan asli daerahnya, salah

Page 20: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xx

satunya melalui pemungutan pajak daerah. Hal tersebut sesuai dengan Penjelasan

Umum Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yaitu:

“Bahwa penyelenggara fungsi pemerintah daerah akan terlaksana sacara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dimana sumber penerimaan antar lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenagan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.”

Pemerintah Kota Madiun harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri,

termasuk didalamnya menyediakan atau mengusahakan sendiri dananya untuk

pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Madiun berusaha

untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya adalah

dari sektor pajak daerah.

UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,

menyebutkan beberapa jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah Daerah/Kota

yaitu:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

Page 21: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxi

6. Pajak Pengembalian dan Pengelolaan bahan galian Gologan C

7. Pajak Parkir

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada Tahun Anggaran 2008

adalah sebesar Rp.27.014.134.400,86 atau sebesar 117,557% dari anggaran

sebesar Rp.22.980.184.000,00 dapat di lihat dari tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel I.2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2008

No Uraian

Anggaran

Rp

Realisasi

Rp

%

1. Pajak daerah 7.809.346.000,00 8.597.497.646,00 110,09

2. Retribusi Daerah 10.116.102.000,00 11.626.157.682,50 114,93

3. Hasil Pengeleluaran

Kekayaan Daerah Yg

Dipisahkan

1.967.947.000,00 2.145.892.656,78 109,04

4. Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah Yang Sah

3.086.789.000,00 4.644.586.415,58 150,47

Jumlah 22.980.184.000,00 27.014.134.400,86 117,55

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

Salah satu Pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk

dikembangkan adalah retribusi parkir. Retribusi parkir yang dikelola oleh

Pemerintah Kota Madiun terbagi atas:

1. Retribusi parkir umum sesuai dengan Perda No.7 Tahun 2003.

2. Retribusi parkir khusus sesuai dengan Perda No. 16 Tahun 2003.

Page 22: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxii

Retribusi parkir umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa penyediaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sedangkan yang di

maksud Retribusi parkir khusus adalah pungutan daerah atas jasa tempat khusus

parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir

sendiri tidak dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun melainkan

dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

seperti yang tercantum dalam pasal 13 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Madiun, sedangkan Dinas Pendapatan

hanya menerima yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah Kota Madiun. Berikut

adalah rincian realisasi pendapatan retribusi parkir umum sebagai berikut:

Tabel I.3

Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Umum

Kota Madiun Tahun 2006-2008

Tahun Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

2006 384.000.000,00 468.000.000,00 117,30

2007 420.000.000,00 437.006.000,00 101,16

2008 468.000.000,00 470.400.000,00 100,51

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun penerimaan retribusi

parkir selalu memenuhi target yang ditetapkan.

Berikut adalah rincian realisasi pendapatan retribusi parkir umum sebagai

berikut:

Page 23: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxiii

Tabel I.4

Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Khusus

Kota Madiun Tahun 2006-2008

Tahun Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

2006 63.400.000,00 87.528.000,00 103,10

2007 88.600.000,00 114.278.000,00 101,03

2008 138.000.000,00 136.623.500,00 99,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir khusus

dari tahun 2006 sampai dengan 2007 dapat mencapai target yang telah ditetapkan

kecuali, pada Tahun 2008 belum memenuhi target.

Tabel I.5

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2008

No Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1. Pajak Hotel 717.747.000,00 789.888.925,00 110,05

2. Pajak Restoran 780.875.000,00 863.008.669,00 110,52

3. Pajak Hiburan 102.051.000,00 125.870.000,00 123,34

4. Pajak Reklame 702.476.000,00 814.551.105,50 115,95

5. PajakPenerangan Jalan 5.442.528.000,00 5.932.464.546,50 109,00

Page 24: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxiv

6. Pajak Parkir 63.669.000,00 71.714.400,00 112,64

Jumlah 7.809.346.000,00 8.597.497.646,00 110,09

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

Apabila dilihat pada tabel diatas maka pendapatan pada pajak daerah

sebagian besar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari jumlah

pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 64,64% atau sebesar

Rp.5.932.464.546,50 diperoleh dari obyek Pajak Penerangan Jalan yang

merupakan pemberi konstribusi pendapatan pajak daerah terbesar. Hal tersebut

menunjukkan bahwa Pajak Daerah mempunyai potensi yang cukup besar untuk

dikembangkan dan dioptimalkan. Salah satu obyek pajak yang cukup berpotensi

untuk dikembangkan antara lain adalah pajak parkir.

Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah Kota Madiun dapat diketahui

dalam tabel berikut:

Tabel I.6

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir

Kota Madiun Tahun 2004-2008

Tahun

Anggaran

Target

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

2004 37.200.000.00 38.016.100,00 102,10

2005 40.345.000,00 56.254.900,00 104,50

2006 41.545.000,00 48.840.900,00 106,70

2007 54.074.000,00 56.919.900,00 105,40

2008 63.669.000,00 71.714.000,00 109,90

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

Page 25: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxv

Apabila dilihat pada tabel diatas maka pendapatan pada pajak parkir setiap

tahun dapat memenuhi target yang telah ditetapkan Hal tersebut menjadi peluang

tersendiri bagi Pemda Kota Madiun untuk meningkatkan potensi yang ada di

dalam kota seperti pengembangan semboyan Madiun Kota Gadis sebagai visi

Kota Madiun, yaitu tekad Kota Madiun mewujudkan Kota Madiun sebagai Kota

Perdagangan, Pendidikan dan Industri.

Perda No. 9 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir yang dikelola oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kota Madiun adalah penyelengaraan tempat parkir di luar

badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan dengan pokok

usaha maupun yang disediakan berkaitan dengan usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut

bayaran. Jumlah wajib pajak yang terdata oleh Dispenda Kota Madiun sampai

tahun 2009 berjumlah 39 wajib pajak. Berikut adalah daftar wajib pajak parkir di

Kota Madiun:

Tabel I.7

Wajib Pajak Parkir

No Wajib Pajak Alamat 1. Penitipan sepeda/motor Koperasi Karya

Praja Jl. Serayu

2. Penitipan sepeda/motor Kawulo Alit Jl. Bali 3. Penitipan sepeda/motor Simpang Tiga Jl. Yos Sidarso 4. Achmad Doir Jl. Ponorogo 5. Mbak Anik Jl. Dr. Soetomo 6. Royan Jl. Puntuk 7. Ibu Aisyah Jl. Ponorogo 8. Kantor Imigrasi Jl. Soekarno-Hatta

Page 26: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxvi

9. Surani Jl. Kompol Sunaryo 10. RSUD Sogaten Jl. Campursari 11. Timbul Jaya Plasa (Giant) Jl. Pahlawan 12. RSUP Dr. Soedhono Jl. Dr. Soetomo 13. Paviliun Merpati Jl. Bali 14. Sutrisno Jl. Puntuk 15. Suparno Pasar Pon 16. RM. Mbah Jingkrak Jl. Kalimantan 17. RS. Griya Husada Jl. D.I. Pandjaitan 18. Partoto Jl. Dr. Soetomo 19. Imam Sukemi Jl. Panglima Sudirman 20. Chandra Mukito Jl. Panglima Sudirman 21. Puskesmas Oro-oro Ombo Jl. Diponegoro 22. RS. Santa Clara Jl. Bliton 23. Arif Nurohman Jl. Urip Sumoharjo 24. Graha Matahari Jl. Pahlawan 25. PT. Askes Jl. Timor

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, diolah

Dengan melihat tabel di atas tersebut bahwa potensi untuk meningkatkan

penerimaan dari sektor pajak parkir cukup potensial. Langkah ke arah tersebut

dapat dilihat dari semakin berkembangnya pembangunan di Kota Madiun yang

ditandai dengan, diantaranya, banyaknya peritel skala nasional maupun

internasional yang melebarkan sayap bisnisnya ke Kota Madiun baik berwujud

mini maupun supermarket seperti Indomaret, Alfamart, Matahari, Sri Ratu, Giant

bahkan Carefour yang dibangun dibekas terminal lama, Pasar ikan di daerah Joyo,

dan lain-lain yang membuat daerah kota sebelah timur tidak sepi sehingga tidak

terpusat didaerah pusat kota. Dari segi inilah pendapatan pajak parkir dapat

terealisasi disamping dari tempat lain. Taman parkir seharusnya disediakan di

tempat-tempat tujuan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun swasta, dan sedapat

mungkin dihindari di jalan-jalan terusan. Saat ini yang selalu menjadi masalah

Page 27: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxvii

adalah masalah parkir yang ditinjau dari segi pendapatan daerah (income

approach), yaitu tentang tarif dan target. Tujuan pokok perparkiran adalah

meniadakan parkir di tepi atau badan jalan dan menyediakan taman-taman parkir,

seperti Taman Parkir Sumber Umis yang terletak di Jalan Pahlawan yang dikelola

oleh Dispenda. Melihat potensi yang ada di Kota Madiun tersebut, maka

diperlukan adanya upaya-upaya dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota

Madiun agar dapat memaksimalkan potensi pajak parkir sehingga nantinya dapat

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun.

B. Perumusan Masalah

Pokok Permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

Madiun dalam usahanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak

parkir ?

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli

Daerah melalui pajak parkir yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kota Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Operasional.

Dengan mendasarkan pada perumusan masalah yang ada maka tujuan

penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui Upaya Dinas

Page 28: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxviii

Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Madiun dalam usaha meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir.

2. Tujuan Fungsional.

Agar hasil penilitian ini memberikan manfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah

Kota Madiun sebagai acuan untuk melangkah ke depan bagaimana cara

meningkatkan keberhasilan usaha. Dari penelitian ini dapat diketahui hal-hal

apa saja yang harus dibenahi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Kota Madiun.

3. Tujuan Individual.

Penelitian ini juga suatu syarat kelulusan yang merupakan salah satu tugas

dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Mengetahui Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Parkir di

Kota Madiun.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Madiun dalam hal peningkatan

pendapatan asli daerah melalui pajak parkir di masa yang akan datang.

Page 29: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxix

3. Dapat menjadi tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin mengetahui,

mempelajari dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

E. Kajian Teori

1. Pengertian Pajak

1.1 Pajak

Pengertian pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada Negara yang

dapat dipaksakan tanpa mendapat balas jasa secara langsung berdasarkan pada

undang-undang yang berlaku.

Definisi pajak menurut Prof. S.I. Djayadiningrat (S. Munawir, 1993: 2)

adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan – peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Definisi pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro (S. Munawir, 1993:

2) adalah:

1. Pajak adalah iuran kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor

partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang – undang (dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen perstatie) yang

langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum.

Page 30: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxx

2. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara

untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk

public saving yang merupakam sumber utama untuk membiayai public

investement. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (S. Munawir,

1993: 2) adalah:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan:

1. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan Undang-undang serta peraturan

pelaksanaannya.

2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat menunjukkan adanya kontra

prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antar

jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra

prestasi dari Negara. Jadi kontra prestasi dari Negara atas pembayaran

pajak tetap ada namun sifatnya umum bukan individu.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila

ada pemasukannya masih terdapat surplus yang digunakan untuk public

investement. Jadi tujuan utama dari pemungutan pajak sebagai sumber

keuangan Negara.

Page 31: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxxi

5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan

yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

( S. Munawir, 1993: 4)

1.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang

Dasar 1945 yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan

Undang-Undang”. Pasal ini secara konstitusional merupakan dasar dari sistem

pemugutan pajak di Indonesia, sehingga pemungutan pajak di Indonesia

mempunyai dasar hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi

Negara maupun warga negaranya.

1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Pemungutan pajak harus adil.

Adil dalam pemungutan pajak berarti bahwa dalam pemungutan pajak

diselenggarakan sedemikian rupa sehingga setiap orang mendapat beban

atau tekanan yang sama.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Page 32: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxxii

Syarat ini disebut syarat yuridis, yaitu bahwa hukum pajak harus dapat

memberikan jaminan atau kepastian hukum baik bagi Negara maupun bagi

negaranya.

3) Pemungutan pajak tidak boleh menggangu kelancaran roda perekonomian.

Pemunguatan pajak harus diupayakan supaya tidak menghambat lancarnya

perekonomian, baik di bidang produksi maupun di bidang perdagangan

serta jangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalang-

halangi usaha rakyatnya dalam menuju kebahagiaan.

4) Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara efisien.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya

pemungutan yang besar dan pemungutan pajak ini hendaknya dapat

mencegah inflasi.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan

warga masyarakat dalam menghitung dan memperhitungkan pajaknya,

maka harus diterapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana dan

mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan

permasalahan pajak yang sulit. Sistem pemungutan pajak yang sederhana

dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran dalam membayar

pajak.

(Mardiasmo, 2002: 2-3).

1.4 Pembagian Jenis pajak

Page 33: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxxiii

Pembagian pajak menurut golongannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu

:

1. Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak-pajak yang

bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak

boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif

pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

2. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang

bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Yang menanggung beban

pajak pajak tidak langsung pada akhirnya adalah pihak ketiga atau

konsumen. Dalam pengertian administratif pajak tidak langsung adalah

pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang

terutangnya pajak. (S. Munawir, 1993: 10)

1.5 Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak

dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh seseorang berada pada pemungut pajak (fiscus). Dalam sistem ini

masyarakat wajib pajak bersifat pasif menunggu ketetapan dari

apaartur pajak atau pemungut pajak.

2. Semi Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak

dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang

Page 34: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxxiv

oleh seseorang berada pada dua pihak yaitu wajib pajak dan pemungut

pajak. Dengan sistem ini pada awal tahun pajak, wajib pajak

menentukan atau menaksir sendiri besarnya pajak yang terutang untuk

tahun berjalan.

3. Full Assesment System yaitu suatu sistem pemugutan pajak dimana

wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

seseorang berada pada orang itu sendiri. Dalam sistem ini wajib pajak

harus aktif menghitung, memeperhitungkan, menyetor dan melaporkan

pajaknya sendiri. Pemungut pajak tidak ikut campur tangan dalam

penentuan besarnya pajak yang terutang (kecuali wajib pajak

melanggar peraturan yang berlaku).

4. With Holding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh seseorang

berada pada pihak ketiga.

(Mardiasmo, 2002: 8-9).

1.6 Fungsi Pajak

Pemerintah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan

sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi

4 (empat), yaitu :

1) Fungsi Budgeter yaitu sebagai alat untuk mengisi kas negara (daerah)

yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan

pembangunan.

Page 35: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxxv

2) Fungsi Regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur

untuk mencapai tujuan, misalnya: pajak minuman keras dimaksudkan agar

rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak

ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi

tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam

negeri.

3) Fungsi Demokrasi Pajak dipungut sebagai wujud bentuk persamaan

partisipasi dalam pembangunan oleh masyarakat.

4) Fungsi Redistribusi Pajak dipungut kepada semua lapisan sebagai wujud

untuk menegakkan keadilan sosial, dengan diwujudkan dalan struktur tarif

progresif.

2. Pengertian Pajak Daerah

2.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan

pembangunan Daerah Pajak Daerah merupakan salah satu andalan Pendapatan

Asli Daerah disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan. Menurut

Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Page 36: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxxvi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.

Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Kriteria Pajak Daerah tidak

jauh berbeda dengan kriteria Pajak Pusat, yang membedakan keduanya adalah

pihak pemungutnya. Menurut Davey (dalam Suandy, 2000) ada 4 (empat)

kriteria dari Pajak Daerah yaitu:

1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan dari

daerah sendiri.

2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat dan

penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

3) Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.

4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah tetapi hasil

pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dari kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pajak Daerah

adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut di wilayah daerah dan ada bagi

hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2.2 Ciri-ciri Pajak Daerah.

Page 37: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxxvii

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pajak Daerah maka perpajakan

daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud

sebagai berikut:

1) Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara

penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.

2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu

besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun

secara tajam.

3) Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan

(benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

2.3 Ketentuan Pungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Pengaturan kewenangan mengenai pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah di Indonesia telah diatur sejak lama, terutama sejak tahun

1997 dengan dikeluarkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah. Namun dalam perkembangannya UU No.18 Tahun

1997 dianggap kurang memberikan peluang kepada Daerah untuk

mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya

memberikan kewenangan kepada daerah, namun harus ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah (PP). Pada waktu UU No. 18 Tahun 1997 berlaku

belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena dianggap

hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, pengaturan agar Peraturan Daerah

(Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat

Page 38: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxxviii

pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi Otonomi Daerah.

Seiring dengan keluarnya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999, maka UU

No.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 Tahun 2000, diharapkan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah yang

penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah.

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah

No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menjelaskan

jenis-jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten atau Kota. Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif

maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dasar pengenaan tarif

Pajak Daerah ada dalam UU No.34/2000 Pasal 3 ayat (1). Berikut jenis Pajak

Daerah beserta tarif maksimal yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah :

1. Jenis Pajak Propinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima

persen);

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air 10% (sepuluh

persen);

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 20% (dua

puluh persen).

Page 39: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xxxix

Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah

Kabupaten atau Kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

diserahkan kepada daerah Kabupaten atau Kota paling sedikit 30% (tiga

puluh persen);

b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan

kepada daerah Kabupaten atau Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh

persen);

c. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

dan Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten atau Kota paling sedikit

70% (tujuh puluh persen).

2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);

b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);

c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);

d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);

e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh

persen);

g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

Page 40: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xl

2.4 Pajak Parkir

Menurut Perda No 9 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir Parkir adalah

keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak

Parkir yang selanjutnya disingkat Pajak adalah Pajak yang dikenakan atas

penyelenggaraan Tempat Parkir. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar

badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai

suatu usaha, termasuk penyediaan Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor dan

Garasi kendaraan Bermotor yang memungut bayaran. Kendaraan adalah suatu

alat yang dapat digerakan di jalan terdiri dari Kendaraan Bermotor maupun

tidak bermotor. Gedung Parkir adalah suatu bangunan yang sebagian atau

seluruhnya digunakan sebagai Tempat Parkir yang dipungut bayaran.

Pelataran Parkir adalah sebidang tanah di luar jalan yang digunakan sebagai

Tempat Parkir yang dipungut bayaran.

Garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk

menyimpan Kendaraan Bermotor yang dipungut bayaran. Tempat Penitipan

Kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang dipakai untuk menyimpan,

menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang kendaraan untuk jangka

waktu tertentu, dan untuk diperjualbelikan yang dipungut bayaran. Kendaraan

Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada

pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan/atau

barang di jalan. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya

Page 41: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xli

diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai

pembayaran kepada penyelenggara Tempat Parkir.

Teknomo, Kardi, dan Kazunori Hokao (1997: 551-570) mengungkapkan

bahwa parkir di tepi jalan dikelola secara langsung oleh Pemerintah Kota,

sedangkan tempat parkir di luar badan jalan dikelola oleh pihak swasta untuk

kepentingan publik. Berikut ini adalah kutipan pernyataannya:

”On-street parking is managed directly by the City government, while off-street parking places are managed by private owners for public use.”

Perbedaan antara Pajak Parkir dengan Retribusi Parkir di tepi jalan

umum yang selanjutnya disebut dengan Retribusi yaitu terletak pada

penggunaan lahan parkirnya. Dalam Retribusi dikenakan terhadap

pembayaran atas penggunaan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum, yang

masih merupakan fasilitas milik pemerintah, yang ditetapkan oleh Walikota

atau Bupati, Pajak Parkir dikenakan terhadap pembayaran atas

penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, yang berarti fasilitas milik

pribadi dan biasanya dikelola oleh pihak swasta.

Bentuk pajak parkir menurut Todd Litman (2009) ada empat, yaitu pajak

per tempat parkir (per-space levies), pajak bebas parkir (free parking levy),

pajak biaya manajemen pengelola (stormwater management fees) dan diskon

bebas pajak mobil (car-free tax discounts). Di bawah ini yang tidak termasuk

obyek Pajak Parkir adalah:

Page 42: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xlii

1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

2) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing,

dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan

Daerah.

Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran atas tempat parkir. Di sini pembayaran merupakan jumlah yang

diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang

dan atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik atau penyelenggara tempat

parkir (di luar badan jalan yang disediakan oleh Orang Pribadi atau Badan).

Secara garis besar, Subyek Pajak adalah pihak-pihak (Orang Pribadi atau

Badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan Obyek Pajak adalah segala

sesuatu yang akan dikenakan pajak, dan Wajib Pajak adalah subyek pajak

yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk

Pemungut atau Pemotong Pajak. Dengan kata lain setiap Wajib Pajak ada.

2.5 Potensi Pajak Parkir

Potensi pajak merupakan suatu potensi yang diukur dengan cara

pengkalian data hasil observasi obyek penelitian dengan tarif Pajak Parkir

sehingga ditemukan estimasi jumlah pajak terutang yang ditanggung oleh

Wajib Pajak tersebut. Dalam hal ini tarip pajak yang ditetapkan sebesar 20%.

Page 43: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xliii

Potensi pajak dapat berubah seiring dengan kemajuan usaha dari wajib pajak

tersebut. Sebagai contoh peningkatan potensi pajak parkir itu dipengaruhi oleh

penambahan lahan parkir.

Menurut artikel yang berjudul Transportation Cost and Benefit Analysis

II – Parking Costs tarif parkir dan bermacam-macam bentuk tempat parkir

tergantung lokasi dan kegunaan (Parking costs and the portion that is external

varies depending on location and use).

F. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan mengenai proses berpikir peneliti

dalam rangka mengadakan penelitian tentang upaya peningkatan Pendapatan Asli

Daerah melalui pajak parkir yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

Madiun. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar I.1

Skema Kerangka Pemikiran

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam

meningkatan penerimaan pajak parkir:

1. Pendataan 2. Sistem Pemungutan

Peningkatan Pajak Daerah

Hambatan peningkatan penerimaan pajak parkir

Page 44: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xliv

Pajak parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang

memberikan kontribusi yang tidak sedikit jumlahnya terhadap suatu daerah.

Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti upaya Dinas Pendapatan Asli Daerah

Kota Madiun dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir. Dalam upaya

meningkatkan penerimaan tersebut terdapat terdapat pendataan dan Sistem

Pemungutan. Selain upaya terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain

wajib pajak tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran dan Obyek pajak

yang berpindah-pindah sehingga hal ini juga akan dikaji oleh penulis. Upaya-

upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dilakukan untuk menambah

peningkatan penerimaan pajak daerah yang tentu saja jga dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif yaitu berusaha untuk mengungkapkan, memaparkan dan

menggambarkan tentang upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

Dalam meningkatakan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir. Data

yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata atau gambar dan bukan dalam

Page 45: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xlv

bentuk angka, sehingga laporan penelitian akan beisi kutipan-kutipan data

untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen

pribadi, catatan dan memo (Moleong, 200: 6).

Dalam penelitian ini, Penulis menekankan pada upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir yang dilakukan Dinas

Pendapatan Daerah Kota Madiun beserta hambatan-hambatan dan upaya

untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

Madiun.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

adapun alasan-alasan pemilihan lokasi iniadalah berdasarkan pertimbangan

sebagai berikut:

a. Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun memungkinkan penulis untuk

memperoleh data yang diperlukan sehingga memudahkan dalam

pelaksanaan penelitian.

b. Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun merupakan instansi yang

berwenang untuk mengelola dan menggali potensi-potensi yang ada di

Kota Madiun dalam hal pajak parkir.

3. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling

yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan informan yang

Page 46: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xlvi

dianggap mengetahui informasi dan memecahkan masalahnya secara

mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap (H.B

Sutopo, 2002: 56).

Peneliti memilih informan yang dianggap tahu dan dipercaya untuk

menjadi sumber data yang mengetahui permasalahan secara mendalam.

Adapun pihak-pihak yang sebagai informan antara lain:

a. Bpk Agus Hariyono ( Kepada Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak

Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil)

b. Suharti ( Kepala Bidang Penetapan dan Pembukuan)

c. Bpk. Basari (Kepala Sub Bagian Umum)

d. Sri Winarti Yuliarti (Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah)

e. Bpk Sumiran (Kepala Seksi Pengaduan dan Keberatan)

f. Masyarakat: Wajib Pajak

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

komunikasi langsung atau tanya jawab antara peneliti dan informan.

Wawancara diawali dengan pertanyaan yang berupa garis besar, kemudian

akan berkembang sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk memperoleh

hasil yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara tidak terstruktur

atau sering disebut sebagai teknik wawancara mendalam, karena peneliti

Page 47: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xlvii

merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian

wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat open ended dan

mengarah pada kedalaman informasi yang diperoleh (HB. Sutopo, 2002:

59). Hal ini dimaksudkan guna menggali subjek yang diteliti tentang

banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian

informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Wawancara mendalam

dapat dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat guna

mendapat data yang rinci, jujur, serta dapat dilakukan secara berulang kali

sesuai dengan keperluan peneliti berkaitan dengan kejelasan masalah yang

sedang diteliti.

Wawancara merupakan data yang diperoleh secara langsung dari

lapangan sebagai hasil dari kegiatan wawancara serta observasi dengan

bagian-bagian dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang

dapat digunakan pada hampir semua fenomena sosial. Observasi

merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting

adalah proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2005: 166).

Page 48: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xlviii

Pada penelitian ini, observasi terhadap benda yaitu tampilan-

tampilan pada layar komputer dalam kaitannya dengan pajak parkir untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Madiun.

c. Telaah dokumen

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari

arsip atau dokumen yang mencakup semua informasi yang berupa tulisan

atau gambar tentang fenomena yang ada di lokasi penelitian. Menurut

Suharsimi Arikunto (2002: 234) yang dimaksud dengan metode

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen,

rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu dokumen yang

berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah Kota Madiun

melalui pajak parkir yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

Madiun baik berupa peraturan perundang-undangan, surat-surat maupun

arsip-arsip.

5. Validitas Data

Data yang berhasil dikumpulkan harus diusahakan kemantapan dan

kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan

menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang

diperolehnya. Cara pengumpulan data dengan beragam tekniknya harus benar-

benar tepat dan sesuai untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi

Page 49: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xlix

penelitian. Ketepatan data tersebut tidak hanya bergantung dari ketepatan

memilih data dan teknik pengumpulannya tetapi juga diperlukan teknik

pengembangan validitas datanya. Dalam penelitian kualitatif terdapat

beberapa cara untuk mengembangkan validitas data penelitian. Menurut H.B.

Sutopo (2002: 78), cara-cara tersebut antara lain berupa trianggulasi dan

review informan. Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah trianggulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2002: 178) menyatakan

bahwa:

“Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.”

Penulis menggunakan trianggulasi data yang berarti peneliti mencoba

membandingkan informasi yang ada. Data dari sumber yang satu dicocokkan

dengan sumber data yang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut harus diuji

validitasnya dengan cara melakukan cross ceck antara pegawai pengelola

pasar dengan pedagangnya. Apabila pedagang menyatakan hal yang sama

maka data tersebut valid.

6. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan kedalam bentuk yang lebih

mudah dibaca dan diinterprestasikan. Model analisa data yang di gunakan

dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (Miles and Huberman

Page 50: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

l

1992 dalam buku Y. Slamet 2006: 140) yang terdiri dari tiga alur kegiatan

yang terjadi secara bersamaan, yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemiihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Teknik ini

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya ditarik dan

diverifikasi (Y. Slamet, 2006: 141).

b. Sajian data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan

kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data,

peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk

mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan

penelitian tersebut. Susunan penyajian data yang baik dan jelas

sistematikanya, akan banyak menolong peneliti.

c. Penarikan simpulan

Setelah tahap pengumpulan data selesai di lakukan, maka tahap

selanjutnya yang di lakukan adalah usaha penarikan kesimpulan

berdasarkan hal yang terdapat dalam reduksi data maupun penyajian data

atau dengan kata lain dimulai dari awal pengumpulan data, dalam hal ini

Page 51: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

li

peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti dan hal-hal yang ditemui.

Kesimpulan terahir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data

berakhir

Dari tiga komponen yang terlibat dalam proses analisa data tersebut

aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data yang

menggunakan siklus.Untuk lebih jelasnya, proses analisa data dengan model

interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar I.2

Model Analisis Data Interaktif

(H. B. Sutopo, 2002: 96)

pengumpulan data

reduksi data

penarikan simpulan/verifikasi

sajian data

Page 52: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lii

BAB II

DESKRIPSI LOKASI

A. LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kota Madiun

a. Keadaan Geografis

Keadaan Geografis Kota Madiun yang merupakan bagian dari

Provinsi Jawa Timur yang terletak pada 111° - 112° Bujur Timur dan 7° -

8° Lintang Selatan. Kota Madiun terletak pada daratan dengan ketinggian

63 hingga meter dari permukaan air laut. Daratan dengan ketinggian 63

meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan

dengan ketinggian 67 meter diatas permukaan air laut terletak di sebelah

selatan. Rentang temperatur udara antara 20°C hingga 35°C.

b. Batas Wilayah

Sebelah utara : Kecamatan Madiun (Kabupaten Madiun)

Sebelah selatan : Kecamatan Geger (Kabupaten Madiun)

Sebelah timur : Kecamatan Wungu (Kabupaten Madiun)

Sebelah barat : Kecamatan Jiwan (Kabupaten Madiun)

Kecamatan Takeran (Kabupaten Magetan)

c. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Page 53: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

liii

Wilayah Kota Madiun seluas 33,23 Km² terbagi menjadi 3

kecamatan yaitu

Kecamatan Mangunharjo 10,04 Km²

Kecamatan Taman 12,46 Km²

Kecamatan Kartoharjo 10,73 Km²

Masing-masing kecamatan tersebut terdiri atas 9 kelurahan

sehingga terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun.

Jumlah penduduk berdasarkan registrasi akhir tahun 2007 jumlah

penduduk Kota Madiun per 31 Desember 2007 adalah 200.188 jiwa terdiri

dari 96.526 jiwa penduduk laki-laki dan 103.662 jiwa penduduk

perempuan. Dengan luas wilayah 33,23 Km² maka kepadatan penduduk

Kota Madiun adalah 6.024 jiwa/km², artinya tiap km² wilayah Kota

Madiun didiami oleh sekitar 6.024 jiwa penduduk.

B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan

kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Kota Madiun, maka kedudukan Dinas Pendapatan Daerah

adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menangani di bidang

pendapatan daerah, seperti terlihat dalam pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan Walikota adalah Walikota

Page 54: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

liv

Madiun, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun, Dinas

Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Madiun, Kepala Dinas, adalah

adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Madiun.

1. Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan

Dipenda Kota Madiun berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah

daerah dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala

dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

Madiun melalui Sekretaris Daerah

b. Tugas pokok

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah nomor 43 Tahun 2008,

yang menjadi tugas Dipenda adalah melaksanakan sebagian urusan rumah

tangga daerah dalam bidang pendapatan dan tugas-tugas lain yang

diberikan Walikota

c. Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun mempunyai fungsi-fungsi

sebagaimana terdapat dalam, Pasal 30 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2008, yaitu:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah ;.

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Pendapatan Daerah ;

Page 55: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lv

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah ;

4) Pembinaan UPTD ;

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan

fungsinya

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang

pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Madiun Struktur organisasi merupakan

hal yang sangat penting bagi setiap instansi/kantor, karena merupakan salah

satu alat untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Struktur

organisasi merupakan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap

hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian/posisi-posisi,

maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan

tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur

organisasi dimaksudkan untuk memberikan kejelasan susunan dan hubungan

yang terjadi antara kelompok-kelompok aktifitas dalam menjalankan kegiatan

sehingga mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tugas.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota

Madiun adalah sebagai berikut :

Page 56: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lvi

Gambar II.1 Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

Kepala

Sekretariat

Sub Bag Keuangan

Sub Bag Perencanaan dan Kepegawaian

Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil

Seksi Pendapatan Asli Daerah

Seksi Pajak Bumi dan Bangunan Dan Bagi Hasil

Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Seksi Pendaftaran

Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bag Umum

Seksi Pengaduan dan Keberatan

Seksi penetapan

Bidang Penetapan dan Pembukuan

Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang

Seksi Pendataan

Kelompok Jabatan Fungsional

Page 57: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lvii

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

3. Uraian tugas jabatan struktural dinas pendapatan daerah

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas pokok, sebagaimana disebutkan dalam

pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2008 tentang rincian tugas

dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas: Memimpin,

mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang

pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Sedangkan fungsinya:

1) Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

2) Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan, koordinator

mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah

lainnya ;

3) Pengelolaan ketatausahaan ;

UPTD

Page 58: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lviii

4) Pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah,

retribusi daerah dan pendapatan lainnya ;

5) Pelaksanaan penetapan dan pembukuan atas peneriamaan pajak

daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya ;

6) Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), pajak bumi

dan bangunan (PBB) dan bagi hasil ;

7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

b. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas pokok, sebagaimana disebutkan dalam

pasal 4 Peraturan Walikota No. 43 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan

fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Sekretariat mempunyai tugas : Melaksanakan kebijakan pelayanan

administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi

pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga

dan administrasi keuangan.

Sedangkan fungsinya :

1). Penyusunan perencanaan program dan evaluasi palaksanaan tugas-

tugas pada Sekretariat ;

2). Pengoordinasian penyusuna programdan penyelenggaraan tugas-tugas

Bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administrative ;

Page 59: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lix

3). Pengelolaan administrasi umumdan rumah tangga ;

4). Pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di

lingkungan Dinas;

5). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun bagian-bagian yang terdapat pada bagian Sekretariat yaitu

a. Sub Bagian Umum

Adapun uraian tugas Sub Bag Umum yaitu :

1) Melakukan penyusunan perencanaan program dan

evaluasipelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum ;

2) Melakukan urusan surat menyurat dan tata kearsipan ;

3) Melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat

dinas;

4) Melakukan urusan keamanan kantor ;

5) Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan,

penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan

barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ;

6) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

Adapun uraian tugas Sub Bag Perencanaan dan Kepegawaian yaitu :

Page 60: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lx

1) Melakukan penyusuna perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan

Kepegawaian ;

2) Mengoordinasikan penyusunan perencanaan program, evaluasi

dan pelaporan di lingkungan Dinas ;

3) Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi

kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan

kepegawaian di lingkungan Dinas ;

4) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Sub Bagian Keuangan

Adapun uraian tugas Sub Bid Keuangan yaitu :

1) Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian keuangan ;

2) Mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk

keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ;

3) Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban

keuangan ;

4) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Pendaftaran Dan Pendataan

tugas : melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan obyek pajak

daerah dan obyek retribusi daerah

Page 61: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxi

Sedangkan fungsinya :

1). Penyuasunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada bidang pendaftaran dan bidang

pendataan.

2). Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah

melalui surat formulir pendaftaran (SPT) ;

3). Pelaksanaan pendataan dan pemeriksaan lokasi atau lapangan obyek

dan subyek wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ;

4). Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah dan wajib retribusi

daerah;

5). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun bagian-bagian yang terdapat pada bagian Bidang Pendaftaran dan

Pendataan yaitu :

a. Seksi Pendaftaran.

Adapun uraian tugas Seksi Pendaftaran yaitu :

1) Melakukan penyusuna perencanaan program dab evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada seksi pendaftaran ;

2) Melaksanakan pendistribusian dan menerima kembali formulir

pendaftaran yang telah diisi wajib pajak daerah dan wajib

retribusi daerah ;

Page 62: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxii

3) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak

daerah dan wajib retribusi daerah yang belum diterima kembali ;

4) Melakukan pencatatan nama dan alamat wajib pajak daerah dan

wajib retribusi daerah ;

5) Menetapkan dan membuat nomor wajib pajak daerah dan

retribusi daerah ;

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pendaftaran dan Pendataan.

b. Seksi Pendataan

Adapun uraian tugas Seksi Pendataan yaitu :

1) Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada seksi pendataan ;

2) Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek

wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ;

3) Melakukan pemeriksaan lapangan atau lokasi obyek dan subyek

wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah serta membuat

laporan atas hasil pemeriksaan lapangan atau lokasi ;

4) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah dan

wajib retribusi daerah ;

Page 63: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxiii

5) Menyimpan arsip surat yang berkaitan dengan pendaftaran dan

pendataan ;

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pendaftaran dan Pendataan.

d. Bidang Penetapan dan Pembukuan.

Tugas : melaksanakan penetapan wajib pajak daerah dan wajib retribusi

daerah serta melaksanak pembukuan dan pelaporan mengenai

realisasi penerimaan daerah, tunggakan pajak daerah serta

pengelolaan benda berharga.

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Penetapan dan

Pembukuan;

2. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah

dan retribusi daerah yang terhutang serta penghitungan angsuran

atas permohonan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;

3. Pelaksanaan pencatatan penetapan dan penyetoran penerimaan

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ;

4. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga ke

dalam kartu persediaan benda berharga.;

Page 64: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxiv

5. Pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah ;

6. Pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan, pengeluaran dan

sisa persediaan benda berharga secara berkala :

7. Pelaksnaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun bagian-bagian yang terdapat pada bagian Bidang Penetapan dan

Pembukuan yaitu :

a. Seksi Penetapan

Adapun uraian tugas Seksi Penetapan yaitu :

1) Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan eavaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penetapan ;

2) Melaksanakan penghitungan pajak daerah dan retribusi daerah ;

3) Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD) ;

4) Menerima dan memproses surat permohonan angsuran ;

5) Menyimpan arsip Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan ;

6) Menyimpan arsip surat yang berkaiatan dengan perjanjian

angsuran ;

Page 65: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxv

7) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang

Penetapan dan Pembukuan.

b. Seksi Pembukan dan Pelaporan.

Adapun uraian tugas Seksi Pembukuan dan Pelaporan yaitu :

1) Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan eavaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;

2) Membukukan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;

3) Membukukan realisasi pembayaran dan besaran tunggakannya ;

4) Membukukan penerimaan dan mendistribusikan benda berharga

;

5) Melaksanakan laporan realisasi penerimaan pajak daerah,

retribusi daerah dan tunggakannya;

6) Melaksanakan laporan penggunaan dan sisa benda berharga ;

7) Melaksanakan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah ;

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Penetapan dan Pembukuan

b. Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil.

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan

dan pengelolaan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, bagi

hasil dan melaksanakan pemungutan dan penagihan pajak

Page 66: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxvi

daerah, retribusi daerah dan pajak bumi dan bangunan serta

keberatan pajak daerah.

Sedangkan fungsinya adalah :

1) Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi

pelaksaan tugas-tugas pada Bidang Pendapatan Asli Daerah,

Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil ;

2) Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, pajak

bumu dan bangunan dan bagi hasil ;

3) Pelaksanaan pemungutan, penagihan pajak dan retribusi daerah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

4) Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding pajak

daerah dan retribusi daerah ;

5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Adapun bagian-bagian yang terdapat pada bagian Bidang Pendapatan

Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil adalah :

a. Seksi Pendapatan Asli Daerah

Adapun uraian tugas Seksi Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pendapatan Asli Daerah ;

2. Menerima dan membukuan Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;

Page 67: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxvii

3. Melaksanakan pungutan dan penyetoran pajak daerah dan

retribusi daerah ke kas daerah melalui bendaharawan

penerimaan ;

4. Membukukan realisasi pemungutandan penyetoran pajak

daerah dan retribusi daerah ;

5. Melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan

penagihan pajak daerah dan retribusi daerah ;

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan

dan Bagi Hasil.

b. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil.

Adapun uraian tugas Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil yaitu :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program kerja

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada seksi Pajak Bumi dan

Bangunan dan Bagi Hasil ;

2. Menerima, meneliti SPPT PBB dari kantor Pelayanan Pajak Pratama

dan mendistribusikan kepada wajib pajak daerah bumi dan bangunan ;

3. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak bumi dan bangunan

pada bank tempat pembayaran yang ditunjuk ;

Page 68: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxviii

4. Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

mengenai tunggakan pajak bumi dan bangunan dan permohonan

keberatan atas SPPT pajak bumu dan bangunan yang diterbitkan ;

5. Melaksanakan pembukuan atas penerimaan pajak bumi dan bangunan;

6. Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan bulanan atas realisasi

penerimaan pajak bumi dan bangunan kepada Walikota ;

7. Melaksanakan koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan ;

8. Membukukan penerimaan dan melaporkan bagi hasil pajak ;

9. Melaksanakn tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil.

c, Seksi Pengaduan dan Keberatan

Adapun uraian tugas Seksi Pengaduan dan Keberatan yaitu :

1. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengaduan dan Keberatan ;

2. Menerima dan memproses pengaduan masyarakat dan memproses

surat permohonan keberatan atas ketetapan pajak daerah dan retribusi

daerah ;

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas : Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Page 69: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxix

Kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

C. Kepegawaian

1. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.

Pegawai merupakan unsur terpenting bagi keberhasilan pelaksanaan

kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun didukung oleh 50 orang

pegawai, seperti yang tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin Tahun 2009

Jenis kelamin Jumlah

Laki-laki 34

Perempuan 16

Jumlah 50

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun)

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa keseluruhan

jumlah pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun 50 orang pegawai,

Page 70: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxx

dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 34 orang dan pegawai perempuan

16 orang.

2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh para pegawai di

Dinas Pendapatan Daerah terbagi dalam jenjang pendidikan seperti dalam

tabel berikut :

Tabel II.2

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tahun 2009

Tingkat Pendidikan Jumlah

S2 2

S1 8

D3 2

D1 1

SLTA 33

SLTP 2

SD 2

Jumlah 50

( Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun)

Page 71: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxi

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat

pendidikan terbanyak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun adalah

pendidikan SLTA dengan jumlah 33 orang pegawai dari total pegawai yang

berjumlah 50 orang pegawai.

3. Jumlah pegawai berdasarkan bidang tugasnya

Tabel II.3

Jumlah pegawai berdasarkan bidang tugas Tahun 2009

No Bidang Tugas Jumlah

1. Kepala Dinas 1

2. Sekretariat 11

3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan 10

4. Bidang Penetapan dan Pembukuan 9

5. Bidang PAD, PBB dan Bagi Hasil 19

Jumlah 50

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun)

Berdasarkan tabel 2.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai

terbanyak yaitu pada Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan

Bangunan dan Bagi Hasil sebanyak 19 orang pegawai.

3. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Page 72: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxii

Berdasarkan golongan yang telah ditempuh para pegawai di Dinas

Pendapatan Daerah Kota Madiun terbagi dalam jenjang golongan seperti

dalam tabel berikut :

Tabel II.4

Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Tahun 2009

N

o

Golongan Jumlah

1

.

IV/a 4

2

.

III/d 5

3

.

III/c 5

4 III/b 3

Page 73: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxiii

.

5

.

III/a 4

6

.

II/d 4

7

.

II/c 6

8

.

II/b 8

9

.

II/a 12

Jumlah 50

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun)

Berdasarkan tabel 2.4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah golongan

pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun terbanyak adalah golongan

II/a dengan jumlah 12 orang pegawai. Sedangkan untuk golongan tertinggi

adalah golongan IV/a sebanyak 4 orang pegawai.

D. Peraturan Daerah No. 9 tahun 2001 Tentang Pajak Parkir

Pokok Pikiran dan Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah

Page 74: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxiv

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memenuhi tujuan dasar

sebagai berikut:

1) Menyederhanakan dan memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem

perpajakan yang berlaku sekarang, antara lain perbaikan jenis dan struktur

pajak daerah, menyederhanakan jenis dan tarif pajak yang potensial dan

efisien dalam pemungutannya.

2) Memberikan landasan dan pedoman yang kuat bagi daerah dalam

melaksanakan pungutan pajak daerah.

3) Menata kembali beberapa jenis pajak serta menggalakkan dan mendukung

kelestarian lingkungan.

4) Memperbaiki sistim administrasi pajak daerah yang sejalan dengan sistim

perpajakan nasional.

5) Meningkatkan penerimaan daerah yang potensial yang mencerminkan

kegiatan ekonomi daerah.

Salah satu tujuan dari perubahan perpajakan daerah adalah

menyederhanakan serta efisiensi dari pemungutan pajak daerah. Bahwa

dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka

Page 75: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxv

kewenangan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab merupakan

keleluasaan daerah termasuk didalamnya menetapkan pajak daerah.

Untuk menyelenggarakan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung

jawab dperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan

sendiri dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rangka penyederhanaan jenis pajak daerah, diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan/penerimaan daerah, sebab dalam peraturan daerah

ini diarahkan pada jenis-jenis pajak yang potensial. Disamping itu dengan

kriteria tertentu, agar memudahkan penerapan prinsip dasar penarikan pajak,

sehingga dapat mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif pajak dengan

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah ini juga

menetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang sudah ditetapkan oleh

provinsi. Sejalan dengan tujuan yang dicapai dan peningkatan Pendapatan

Asli Daerah serta pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

Adapun Ketetapan dan Kriteria Pajak Daerah Kabupaten/ Kota diatur

dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan

atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Kriteria yang dimaksud adalah:

1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.

Page 76: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxvi

2) Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/

Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup

rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah

Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan

kepentingan umum.

4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau

obyek pajak pusat.

5) Potensinya memadai.

6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

8) Menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian hal-hal yang menjadi dasar ketetapan dalam pemungutan

pajak daerah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Parkir

Page 77: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxvii

Pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pajak

parkir memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Madiun

walaupun tidak besar. Berangkat dari hal tersebut maka Dinas Pendapatan

sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan kekayaan daerah

bertanggung jawab dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

tersebut. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari

sektor pajak parkir tersebut dilaksanakan dengan kegiatan yang bersifat

rutinitas. Dengan lebih mengintensifkan kegiatan yang bersifat rutinitas

diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan dan mendorong peningkatan

pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah.. Dalam bab ini akan

dibahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai upaya

peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak parkir hal ini difokuskan pada

yang meliputi pendataan dan sistem pemungutan yang dilakukan oleh Dispenda

serta faktor-faktor penghambat serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan.

Di bawah ini adalah hasil penelitiannya:

1. Pendataan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun melakukan sosialaisasi kepada

wajib pajak. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan hal-hal yang berkaitan

tentang pajak parkir. Walaupun sosialisasi tidak dilakukan secara rutin tetapi

Page 78: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxviii

akan di lakukan jika sewaktu-waktu ada perubahan ketetapan. Tapi bagi wajib

pajak yang baru itu tetap ada sosialisasinya. Seperti pernyataan Bapak Agus

Hariono S.Sos, Msi selaku Kabid. PAD, PBB dab Bagi Hasil berikut ini:

”Bahwa untuk sosialsiasi tentang pajak parkir itu tidak dilakukan secara rutin dan kontinyu akan tetapi akan dilakukan ketika ada wajib pajak yang baru dan jika sewaktu-waktu ada perubahan ketetapan” (Wawancara 3 Desember 2009) Pada saat melakukan sosialisasi Dinas Pendapatan Daerah mengundang

seluruh wajib pajak parkir yang ada di Kota Madiun. untuk memeberikan

penjelasan Perda tentang Pajak Parkir dimana pajak perorangan yang

melakukan usaha penitipan dikenakan pajak parkir. Hal tersebut sesuai dengan

pernyataan Bapak Agus Hariono S.Sos, Msi selaku Kabid. PAD, PBB dab Bagi

Hasil berikut ini:

Sosialissi masalah pajak parkir ini mengundang seluruh para wajib pajak parkir yang ada di Kota Madiun ke kantor Dipenda. Untuk mensosialisasikan Perda tentang pajak parkir, distu pajak perorangan yang melakukan usaha penitipan sepeda/motor dikenakan pajak, yaitu pajak parkir. (wawancara 3 Desember 2009) Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sosiasliasi sangat penting

karena agar supaya wajib pajak khususnya pajak parkir bisa memahami

peraturan yang berlaku.

Adapun kegiatan rutinitas sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) tersebut, dilakukan melalui kegiatan pendataan obyek pajak yang

baru. Hal senada juga di kemukakan oleh Bapak Sumiran selaku (Kasi

Page 79: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxix

Pengaduan dan Keberatan) yang membawahi langsung tentang pajak parkir

sebagai berikut:

“ apabila ada obyek pajak parkir yang baru petugas melakukan survey, lalu mendata obyek tersebut, maka dispenda menerjunkan petugas untuk melakukan pendataan.” (Wawancara 3 Desember 2009) Secara umum, pendataan merupakan salah satu upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih khusus melalui pajak parkir yang

dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang sudah ada guna mendapatkan

hasil yang lebih baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini

sesuai dengan pernyataan Bapak Sumiran selaku staf dispenda sebagai berikut:

“selagi ada obyek pajak yang baru maka akan dilakukan survey dan pendataan dengan menerjunkan petugas” (Wawancara 3 Desember 2009)

Ibu Suharti (Kabid Penetapan dan Pembukuan) saat diwawancara

mengenai pendataan terhadap obyek pajak khususnya pajak parkir yang baru

menegaskan

“ dengan menerjunkan petugas untuk melakukan survey kelapangan setiap sebulan sekali”(wawancara 3 Desember 2009) Dalam setiap melakukan pendataan petugas akan mendatangi apabila

ditemukannya wajib pajak parkir yang baru dan memberikan penjelasan

mengenai ketentuan sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sumiran selaku (Kasi Pengaduan dan

Keberatan) sebagai berikut:

Page 80: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxx

“ Pada saat petugas survey melakukan pendataan kepada wajib pajak khususnya pajak parkir yang baru maka petugas merundingkan atau menjelaskan tatacara aturan sebagai wajib pajak parkir dengan pengelola penitipan”(wawancara 3 Desember 2009)

Lebih lanjut beliau menambahkan

“Membicarakan tentang masalah pemungutan, mengisi blanko atau formulir pendaftaran wajib pajak parkir keberihan dan juga jangan sampai terlambat dalam melakukan pembayaran” (wawancara 3 Desember 2009)

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Condro Lukito selaku pengelola

penitipan sepeda dan motor di Jalan Puntuk sebagai berikut :

“ petugas menyampaikan beberapa hal pada saat melakukan pendataan yaitu tentang besarnya kesepakatan pungutan antara dinas dan pemilik dengan mengisi formulir pendaftarn wajib pajak” (wawancara 3 Desember 2009 Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Anik yang beralamatkan di Jl.

Dr. Sutomo, berikut adalah kutipan wawancaranya

“ saat petugas datang melakukan pendataan hal yang disampaikan adalah usaha penitipan harus ada ijin dengan dinas dan membicarakan masalah besarnya pungutan dan mengisi Formulir pendaftaran wajib pajak ” (wawancara 3 Desember 2009) Dari pernyataan-pernyataan yang ada di atas secara umum, terbukti bahwa

Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun melakukan upaya pendataan apabila

ada obyek pajak khususnya pajak parkir yang baru tiap bulannya. Dengan

demikian pada upaya pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kota Madiun sudah dilakasanakan secara maksimal. Di bawah ini adalah

gambar alur pendaftaran jika diketemukannya obyek pajak yang baru.

Page 81: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxxi

Gambar. III.1

\

Pendataan merupakan salah satu upaya peningkatan PAD yang dilakukan

dengan mengoptimalkan potensi yang sudah ada guna mendapatkan hasil yang

lebih baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena pendataan

adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui

pajak parkir.Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Suharti (Kabid Penetapan dan

Pembukuan) sebagai berikut:

“Untuk usaha pendataan yaitu dengan lebih mengoptimalkan dan menggali potensi yang sudah ada, sehingga tidak mencari potensi yang baru lagi.”(wawancara 3 Desember 2009) Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Agus Hariono S.Sos, Msi selaku

Kabid. PAD, PBB dab Bagi Hasil berikut ini:

“Usaha pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun ini lebih pada usaha pengoptimalisasian potensi-potensi yang sudah ada.” (wawancara 3 Desember 2009) Perda No. 9 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir yang dikelola oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kota Madiun adalah penyelengaraan tempat parkir diluar

badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan dengan pokok

usaha maupun yang disediakan berkaitan dengan usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut

bayaran. Dengan seiringnya perkembangan kota madiun sekarang ini sangat

Dipenda Pendataan Obyek pajak baru Pendaftaran

Page 82: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxxii

berpengaruh pada penerimaan pendapatan melalui pajak parkir ini, hal ini di

sebabkan dengan semakin bertambahnya jumlah wajib pajak parkir yang terdata

oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun..jumlah tersebut sangat mungkin

bertambah seiring dengan perkembangan perekonomian khusunya di bidang

perdagangan dan letak geografis Kota Madiun yang sangat mendukung

tumbuhnya perekononian Kota Madiun itu sendiri. Berikut adalah pernyataan

dari Bapak Agus Hariono S.Sos, Msi selaku Kabid. PAD, PBB dab Bagi Hasil

berikut ini:

“ terus terang saja letak geografis Kota Madiun untuk penerimaan pajak parkir sangat berpengaruh sekali karena Kota Madiun itukan diapit dari beberapa kota yang mana Ngawi, Magetan dan juga Ponorogo itu kalau berbelanja dan berobat kebanyakan itu juga di Madiun” (wawancara 3 Desember 2009) Dari pernyataan diatas jelas terlihat sekali bahwa peluang untuk

meningkatkan pendapatan dari sektor pajak parkir dapat memenuhi target.

Dengan sendirinya Dispenda tidak tinggal diam dan menjemput bola dalam

memanfaatkan peluang tersebut Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Agus

Hariono S.Sos, Msi selaku Kabid PAD, PBB dan Bagi hasil berikut ini :

“ dispenda sebagai lembaga yang melakukan pemungutan pajak daerah, itu tidak tinggal diam juga harus menjemput bola, bagaimana dengan adanya peluang-peluang ini dengan sendirinya Dispenda memberi kemudahan-kemudahan bagi wajib pajak parkir itu sendiri ” (wawancara 3 Desember 2009)

Page 83: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxxiii

Jumlah wajib pajak yang terdata oleh Dispenda Kota Madiun sampai

tahun 2009 berjumlah 39 wajib pajak khususnya pajak parkir hal ini sesuai

dengan pernyataan Bapak Sumiran Bapak Sumiran selaku (Kasi Pengaduan dan

Keberatan) berikut ini:

“ jumlah wajib pajak yang terdaftar pada Dinas sampai tahun 2009 berjumlah 39 wajib pajak ”(wawancara 3 Desember 2009)

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Agus Hariono S.Sos, Msi selaku

Kabid PAD, PBB dan Bagi hasil berikut ini :

“ sampai tahun 2009 ini jumlah wajib pajak yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah kota Madiun berjumlah 39 wajib pajak parkir, yang terdiri dari instansi dan penitipan umum atau yang dikelola oleh perorangan” (wawancara 3 Desember 2009)

Berikut adalah tabel jumlah wajib pajak dengan realisasi pendapatan pajak

parkir di Kota Madiun tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.

Tabel III.1

Jumlah Wajib Pajak Parkir Tahun 2006 - 2009

No Tahun Wajib pajak parkir Realisasi 1. 2006 29 Rp. 48.840.900,00 2. 2007 38 Rp. 56.919.900,00 3. 2008 39 Rp. 71.714.000,00 4. 2009 - November 39 Fp. 78.696.000,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, diolah

Page 84: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxxiv

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2006 sampai bulan

November 2009 jumlah wajib pajak parkir mengalami kenaikan terutama pada

tahun 2006 dengan jumlah 29 wajib pajak parkir dan tahun 2007 dengan jumlah

38 wajib pajak parkir. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan usaha

penitipan sepeda/motor sangat baik apalagi dengan perkembangan

perekonomian di Kota Madiun yang sangat bagus dalam bidang perdagangan

dan jasa. Seperti pernyataan Bapak Agus Hariono S.Sos, Msi selaku Kabid

PAD, PBB dan Bagi hasil berikut ini :

“ jumlah itu mungkin bisa bertambah lagi seiring dengan perkembangan Kota Madiun nantinya” (wawancara 3 Desember 2009) Dari pernyataan-pernyataan yang ada diatas bahwa jumlah wajib pajak

parkir yang ada di Kota Madiun dan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan

Daerah sampai tahun 2009 adalah 39 wajib pajak parkir, dan jumlah tersebut

akan bertambah seiring dengan perkembangan Kota Madiun nantinya. Langkah

ke arah tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya pembangunan di

Kota Madiun yang ditandai dengan diantaranya, banyaknya peritel skala

nasional maupun internasional yang melebarkan sayap bisnisnya ke Kota

Madiun baik berwujud mini maupun supermarket seperti Matahari, Sri Ratu,

Giant, Carefour yang dibangun dibekas terminal lama, Pasar ikan di daerah

Joyo, disamping itu juga Ring Road Trade Center dan Taman Rekreasi yang

masih dalam proses pembangunan. Kota Madiun memiliki sarana dan prasarana

yang memadai sebagai tempat transit bagi wisatawan saat berkunjung di

Page 85: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxxv

Madiun hal ini dikarenakan selain terdapat sarana belanja yang baik di Kota

Madiun terdapat hotel mulai dari kelas melati hingga hotel berbintang dan

ditunjang dengan sarana transportasi yang baik di terminal bus antar kota dan

stasiun kereta api besar Madiun. Dengan melihat dari pembangunan sentra

bisnis tersebut maka pendapatan pajak daerah dari pajak parkir dapat

bertambah. letak geografis yang strategis menjadikan Kota Madiun sebagai

tempat yang strategis untuk mengembangkan bisnis. Melihat potensi diatas

maka tidak mengherankan jika perkembangan perekonomian Kota Madiun dari

tahun ketahun mengalami peningkatan. Dan salah satunya Pajak Parkir dapat

diandalkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kota

Madiun sendiri menyadari bahwa potensi penerimaan pendapatan daerah

melalui sektor pajak parkir dapat dikembangkan lagi. Berikut adalah daftar

wajib pajak parkir di Kota Madiun sampai dengan tahun 2009.

Tabel III.2

Wajib Pajak Parkir Kota Madiun 2008

No Wajib Pajak Alamat 1. Penitipan sepeda Koperasi Karya Praja / SriAmin Jl. Serayu 2. Penitipan sepeda Kawulo Alit Jl. Lodayan 3. Penitipan sepeda Simpang Tiga / B. Samidjah Jl. Yos Sidarso 4. Penitipan sepeda Achmad Doif Jl. Ponorogo 5. Penitipan sepeda Mbak Anik Jl. Dr. Soetomo 6. Penitipan sepeda Royan Jl. Puntuk 7. Penitipan sepeda Ibu Aisyah Jl. Ponorogo

Page 86: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxxvi

8. Penitipan sepeda Kantor Imigrasi / Sunardi. P Jl. Soekarno-Hatta 9. Penitipan sepeda Surani S.H Jl. Kompol Sunaryo

10. Penitipan sepeda RSUD Sogaten Jl. Campursari 11. Penitipan sepeda Timbul Jaya Plasa (Giant) Jl. Pahlawan 12. Penitipan sepeda RSUP Dr. Soedhono Jl. Dr. Soetomo 13. Penitipan sepeda Paviliun Merpati Jl. Bali 14. Penitipan sepeda Sutrisno Jl. Puntuk 15. Penitipan sepeda Suparno Pasar Pon 16. Penitipan sepeda RM. Mbah Jingkrak Jl. Kalimantan 17. Penitipan sepeda RS. Griya Husada Jl. D.I. Pandjaitan 18. Penitipan sepeda Partoto Jl. Dr. Soetomo 19. Penitipan sepeda Imam Sukemi Jl. PB. Sudirman 20. Penitipan sepeda Chandra Lukito Jl. PB. Sudirman 21. Penitipan sepeda Puskesmas Oro-oro Ombo Jl. Diponegoro 22. Penitipan sepeda RS. Santa Clara Jl. Bliton 23. Penitipan sepeda Avif Nurohman Jl. Urip Sumoharjo 24. Penitipan sepeda Graha Matahari Jl. Pahlawan 25. Penitipan sepeda PT. Askes Jl. Timor 26. Penitipan sepeda Perumka Usman Nurdin Perumka 27. Penitipan sepeda Kantor Pos / Teguh Budi Hardjo Jl. Pahlawan 28. Penitipan sepeda Koperasi Harapan Jl. Basuki Rachmad 29. Penitipan sepeda B. Suyanto Jl. M. Sungkono 30. Penitipan sepeda Endra Purnomo Jl. Puntuk 31. Penitipan sepeda P. Kirwan Jl. KOM. Sunaryo 32. Penitipan sepeda P. Sugeng S Jl. KOM. Sunaryo 33. Penitipan sepeda Daman Pasar Pon 34. Penitipan sepeda Imam Sukadi Pasar Pon 35. Penitipan sepeda President Plaza Aloon-aloon Timur 36. Penitipan sepeda Samsat 1052 Jl. Panjaitan 37. Penitipan sepeda Puskesmas Mangunharjo Jl. Gajahmada 38. Penitipan sepeda Puskesmas Demangan Jl. Soekarno-Hatta 39. Penitipan sepeda Puskesmas Banjarejo Jl. Bayangkara 1

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, diolah

Dari tabel diatas juga dapat disimpulkan bahwa ada wajib yang ada di Kota

Madiun adalah bukan saja tempat penitipan milik perorangan, badan usaha tetapi

juga ada instansi yang ada di Kota Madiun.

B. Sistem Pemungutan

Page 87: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxxvii

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah di Indonesia telah diatur sejak lama, terutama sejak tahun 1997 dengan

dikeluarkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Namun dalam perkembangannya UU No.18 Tahun 1997 dianggap

kurang memberikan peluang kepada Daerah untuk mengadakan pungutan baru.

Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada

daerah, namun harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pada waktu

UU No. 18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang mengusulkan

pungutan baru karena dianggap hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, pengaturan

agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus

mendapat pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi Otonomi

Daerah. Seiring dengan keluarnya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999, maka

UU No.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 Tahun 2000, diharapkan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah yang

penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah.

Dalam UU No.34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah

No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menjelaskan jenis -

jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau

Kota. Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak ditetapkan dengan

Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah

ditentukan dalam UU tersebut. Dasar pengenaan tarif Pajak Daerah ada dalam UU

Page 88: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxxviii

No.34/2000 Pasal 3 ayat (1). Berikut jenis Pajak Daerah beserta tarif maksimal

yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota:

Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen) dari pendapatan rata-rata hotel

tarif pajak x dasar pengenaan pajak

Dasar Pengenaan : Jumlah pembayaran yang dilakukan konsumen kepada

Hotel (Omzet)

b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen) dari pendapatan rata-rata restoran

tarif pajak x dasar pengenaan pajak

Dasar Pengenaan : Jumlah pembayaran yang dilakukan konsumen kepada

Restoran (Omzet)

c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen) dari pendapatan

penyelenggaraan hiburan, tarif pajak x dasar pengenaan pajak

Dasar pengenaan : jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar

untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame yang

dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan nilai

strategis lokasi.

e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual tenaga Listrik

(NJTL) . tarif pajak x dasar pengenaan pajak

Dasar Pengenaan : Nilai Jual tenaga Listrik (NJTL)

Page 89: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

lxxxix

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);

Cara perhitungan : Tarif pajak x Dasar Pengenaan

Tarif Pajak : 20 %

Dasar pengenaan : Nilai Jual hasil pengambilan bahan galian golongan C

Nilai Jual : Volume x Harga Standar

g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen) dari pendapatan rata-rata.

tarif pajak x dasar pengenaan pajak

dasar pengenaan pajak : pendapatan rata – rata

Dasar hukum pemungutan pajak parkir yaitu Peraturan Daerah Kota Madiun

No, 9 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir. Seperti yang tertuang didalam Peraturan

Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir Pemungutan adalah

suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak,

penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan panagihan pajak kepada

Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Wilayah pemungutannya yaitu

wilayah Kota Madiun. Hal ini sesuai dengan Bapak Agus Hariono S.Sos, Msi

selaku Kabid. PAD, PBB dab Bagi Hasil berikut ini:

“dasar hukum pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak parkir adalah Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir.” (wawancara 3 Desember 2009)

Page 90: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xc

Besarnya pungutan pajak yang dikenakan yaitu 20% ( Duapuluh persen)

dari pendapatan rata-rata sperbulannyaSistem pemungutan yang dilakukan oleh

Dinas Pendapatan Daerah sendiri yaitu dengan menggunakan Surat

Pemebritahuan Pajak Daerah (SPTPD), adalah surat yang oleh wajib pajak

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan untuk membayar pajak

khusunya pajak parkir. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang

oleh waib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau setoran pajak

terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembataran lain yang ditunjuk oleh

Walikota. Blanko DPD yaitu sebagai alat bukti pemungutan pajak daerah.

Seperti pernyataaan Bapak Agus Hariono S.Sos, Msi selaku Kabid. PAD, PBB

dab Bagi Hasil berikut ini:

“Kita menggunakan blangko DPD sebagai alat bukti pembayaran atau setoran dan setiap bulannya petugas keliling untuk menagih kepada wajib pajak”( wawancara 3 Desember 2009)

Di bawah ini adalah contoh blangko DPD sebagai tanda bukti pembayaran

pajak daerah yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun,

Gambar 3.2

Blanko DPD

Page 91: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xci

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 9 Tahun 2001 Tentang

Pajak Parkir besarnya tarip Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Hal

ini berlaku bagi semua wajib pajak parkir di Kota Madiun. Seperti pernyataan

yang disampaikan oleh Bapak Agus Hariono S.Sos, Msi selaku Kabid. PAD, PBB

dan Bagi Hasil berikut ini:

“Besarnya tarip yang di pungut oleh Dinas yaitu sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan.”

Tetapi besarnya pemungutan tarif pajak parkir bisa kurang dari kesepakatan

pada saat pendataan tetapi masih dikenakan tarif 20% (duapuluh persen) hal ini

Page 92: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xcii

dikarenakan dengan melihat kondisi penghasilan atau pendapatan wajib pajak

parkir di Kota Madiun. Sesuai dengan pernyataan Bapak Agus Hariono S.Sos,

Msi selaku Kabid. PAD, PBB dan Bagi Hasil berikut ini:

“ kalau pajak parkir itu diterapkan sesuai dengan Perda yang ada, itu pengusaha penitipan sepeda sangat berat sekali, ya memang dari pihak Dinas Pendapatan Daerah selaku pemungut pajak parkir itu terlebih dahulu mendata, pajak parkir si A itu omsetnya 1 (satu) hari sekian kali 30 (tiga puluh) hari sekian kali 20% (dua puluh persen), ketemu sekian, itu yang di setorkan kepada pemerintah daerah” (wawancara 3 Desember 2009)

Dengan memperhatikan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa

pemungutan pajak parkir selain dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai

dengan Perda No. 9 Tahun 2001 tentang pajak parkir tetapi juga dengan melihat

kondisi pendapatan dari wajib pajak itu sendiri atau dengan pertimbangan-

pertimbangan dari Dinas Pendapatan Daerah pada saat menentukan besarnya tarip

pemungutan. Hal ini sesusai dengan pernyataan Bapak Sumiran selaku (Kasi

Pengaduan dan Keberatan) berikut ini:

“ akan ada upaya pertimbangan dari Dinas sendiri, yaitu kesepakatan antara Dinas Pendapatan Daerah dengan wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku(wawancara 3 Desember 2009)

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Agus Hariono S.Sos, Msi selaku

Kabid. PAD, PBB dab Bagi Hasil berikut ini:

“ pada dasarnya juga ada upaya pertimbangan dari pihak Dinas, Bagaimana Dinas itu bisa memenuhi target pajak parkir, disisi lain pengusaha itu bisa eksis dan tidak

Page 93: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xciii

dirugikan oleh Pemda, memang seharusnya dari wajib pajak itu kenanya 20% (duapuluh persen) akan tetapi bagaimana wajib pajak itu tidak keberatan dan nantinya pihak Dinas akan memberikan pertimbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada wajib pajak tersebut” (wawancara 3 Desember 2009)

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa memungut 20% (duapuluh

persen) kepada wajib pajak sesuai Peraturan Daerah pihak Dinas Pendapatan

Daerah memberikan toleransi atau perimbangan kepada wajib pajak dengan

melihat kondisi perekononian atau pendapatan yang diperoleh. Hal ini sesuai

dengan pernyataan Bapak Sumiran selaku (Kasi Pengaduan dan Keberatan):

“ kalau ada yang keberatan karena omsetnya menurun kita terima dan kurangi taripnya sesuai dengan keputusan kepala Dinas” (wawancara 3 Desember 2009)

Sistem pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

Madiun yaitu dengan sisten jemput bola yaitu dengan cara mendatangi wajib

pajak tersebut, seperti yang dikatakan oleh Bapak Sumiran selaku (Kasi

Pengaduan dan Keberatan):

“Setiap tanggal 15 tiap bulannya petugas akan berkeliling mendatangi wajib pajak untuk membayar iuran pajak parkir” (wawancara 3 Desember 2009)

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Agus Hariono S.Sos, Msi selaku

Kabid. PAD, PBB dan Bagi Hasil berikut ini:

“setiap tanggal 15 tiap bulannya petugas melakukan pemungutan iuran pajak parkir dengan mendatangi para wajib pajak parkir yang tersebar di wilayah kota Madiun” (wawancara 3 Desember 2009)

Page 94: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xciv

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pertengahan bulan

petugas dari Dinas Pendapatan Daerah melakukan pemungutan dengan cara

mendatangi para wajib pajak khusunya pajak parkir yang ada di Kota Madiun.

Pernyataan tersebut di tambahkan oleh Ibu Anik yang beralamatkan di Jl.

Dr. Sutomo sebagai berikut:

“ petugas itu datang setiap pertengahan tanggal, sekitar tanggal 15 petugas datang untuk memungut iuran pajak parkir” (wawancara 3 Desember 2009)

Dan Bapak Daya Permana berlokasi di Jl. PB. Sudirman menambahkan

sebagai berikut:

“ Petugas pemungut biasanya datang setiap pertengahan bulan, ya sekitar tanggal 15 tiap bulannya” (wawancara 3 Desember 2009)

Selain ada yang menunggu petugas yang datang ada juga wajib pajak yang

datang sendiri ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah untuk membayar iuran pajak

parkir, seperti yang dilakukan oleh tempat penitipan Graha Matahari dan juga

Pasaraya Sri Ratu, hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sumiran selaku

(Kasi Pengaduan dan Keberatan):

“ oh ada mas, seperti dari pihak Graha Matahari dan Pasaraya Sri Ratu yang datang sendiri ke dispenda untuk membayar iuran pajak parkir,” (wawancara 3 Desember 2009)

Ibu Suharti (Kabid Penetapan dan Pembukuan) menambahkan:

“Ada mas yaitu dari Graha Matahari dan Sri Ratu itu mereka datang sendiri pada saat sebelum jatuh tempo dengan datang ke Kantor” (wawancara 3 Desember 2009)

Page 95: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xcv

Dari pernyataan-pernyataan yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa

masih kurangnya kesadaran dari masyarakat wajib pajak parkir untuk membayar

kewaijbannya sebagai wajib pajak khususnya pajak parkir dengan datang ke

kantor Dinas Pendapatan daerah Kota Madiun tanpa menunggu petugas dari dinas

yang datang.

C. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun

Dalam rangka menunjang keberhasilan pengumpulan dana pembiayaan

pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali

dan meningkatkan potensi yang ada didalamnya untuk meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang murni

digali sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber pada hasil pajak daerah,

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan

keleluasaan kepada daerah yang menggali dana untuk pelaksanaan otonomi

daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah Kota

Madiun pada tahun anggaran 2006 sampai 2008 selalu melampaui target

Peningkatan PAD tersebut dapat kita lihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel III.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Kota Madiun Tahun 2006-2008

Page 96: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xcvi

No Tahun Realisasi

1 2006 Rp. 19.362.751.778,53 2 2007 Rp. 22.355.711.194,75 3 2008 Rp. 27.014.134.400,86

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pendapatan

asli daerah Kota Madiun mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa

peningkatan PAD mengalami keberhasilan, dimana setiap tahunnya realisasi PAD

tersebut melampaui target yang telah direncanakan sebelumnya. Jika dilihat dari

prosentasenya pun, maka capaian PAD tersebut juga menunjukkan adanya

kecenderungan angka melebihi 100%.

Hal ini sesuai juga pernyataan Bapak Agus Hariono S.Sos, Msi selaku

Kabid. PAD, PBB dab Bagi Hasil berikut ini:

“Untuk capaian realisasi PAD Kota Madiun secara nominal dan prosentasenya terus meningkat, hal ini terjadi karena semua sektor pendapatan asli daerah meningkat.” (Wawancara 3 Desember 2009)

Hal ini membuktikan bahwa penggalian potensi sebagai sumber penerimaan

daerah yang ada di Kota Madiun tersebut cukup memberikan kontribusi nyata

bagi penerimaan PAD Kota Madiun itu sendiri dari tahun ke tahunnya.

Berikut adalah tabel sasaran pendapatan daerah menurut sektor dan jenisnya

Tabel III.4

Sasaran Pendapatan Daerah Menurut Sektor dan Jenisnya Tahun 2008

Page 97: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xcvii

Uraian Wajib pajak Satuan

Pajak Hotel 77

30 47

Hotel/Losmen Rumah kost

Pajak restoran 615 4 129 482

Rumah makan di hotel RM/Warung/depot Benda berharga

Pajak hiburan 34 2 4 8 5 3 7 5

Film Diskotik Bilyard Permainan ketangkasa Kolam renang Kolam pancing Video kaset, LD, CD dan VCD, Fitness

Pajak reklame 1,288 376 902 5 5

Rek.perusaan/Bilboard Reklame papan took Suara Berjalan

Pajak parkir 39 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

D. Hambatan-hambatan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Parkir

1. Wajib Pajak tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran

Selama ini dalam melakukan pemabayaran setoran kepada dinas masih

ada wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, hal

ini disebabkan oleh faktor penitipan yang sepi, hal ini sangat berpengaruh

dalam penerimaan pendapatan dan akhirnya pada saat petugas datang belum

siap melakukan pembayaran atau setoran. Seperti yang dikemukan oleh

Page 98: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xcviii

Bapak Agus Hariono S.Sos, Msi selaku Kabid. PAD, PBB dan Bagi Hasil

berikut ini:

“ hambatannya yaitu seperti telat membayar kewajiban membayar pajak, kadang-kandang kita mendatangi 2 sampai 3 kali dalam pemungutan” (wawancara 3 Desember 2009)

2. Obyek pajak yang berpindah-pindah

Permasalahan dari obyek pajak yang pindah adalah membuat petugas

kesulitan dalam melakukan pendataan ulang atau pada saat pemungutan. Hal

ini terjadi karena faktor pendapatan yang dirasa kurang memenuhi target.

Seperti pernyataan Bapak Sumiran selaku (Kasi Pengaduan dan

Keberatan) berikut ini:

“ adanya obyek pajak yang pindah itu membuat petugas pada saat melakukan pendataan merasa kesulitan karena harus mencari, begitu juga pada saat pemungutan” (wawancara 3 Desember 2009)

E. Upaya-Upaya dalam Mengatasi Hambatan Penerimaan Pendapatan Pajak

Parkir.

1. Melakukan pembicaraan dengan wajib pajak

mengajak dan membicarakan antara pihak Dinas dan wajib pajak apakah

ada permasalahan dalam melakukan pembayaran atau setoran tidak tepat

waktu dan Dinas memberikan toleransi kepada wajib pajak sampai 3 (tiga)

kali. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sumiran selaku (Kasi Pengaduan

dan Keberatan) berikut ini:

Page 99: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

xcix

“ pihak dinas selalu melakukan pembicaraan kepada wajib pajak yang mengalami masalah dalam tidak tepatnya membayar setoran., kita dekati permasalahannya apa, apakah sepi dan itu ada toleransi dari Dinas 2 -3 kali” (wawancara 3 Desember 2009)

2. Melakukan survey atau pendataan ulang secara rutin

Untuk mengatasi wajib pajak yang pindah pihak dinas dengan rutin

melakukan pendataan dan mendatangi bila ada wajib pajak yang baru atau

pindah karena setiap bulan petugas melakukan survey atau pendataan ulang

terhadap wajib pajak. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut sesuai dengan

pernyataan Bapak Agus Hariono S.Sos, Msi selaku Kabid. PAD, PBB dan

Bagi Hasil berikut ini:

“Untuk mengatasi hambatan yang ada, pihak kami memiliki alternatif penyelesaian. Meskipun masih belum terlaksana dengan baik, akan tetapi kami berusaha seoptimal mungkin. Upaya-upaya tersebut antara lain meningkatkan kinerja petugas pemungutan pajak, meningkatkan sarana dan prasarana kepada petugas pemungut dan melakukan diklat “ (Wawancara 3 Desember 2009)

2. Kerjasama dengan instansi lain

Selama ini Dispenda sebagai instansi pemungut pajak daerah

melakukan kerja sama dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Kota

Madiun salah satunya yaitu melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Madiun sebagai instansi penegak Perda. Bentuk

koordinasi bisa melalui rapat-rapat dan surat-surat. Seperti yang

Page 100: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

c

dikemukanan oleh Bapak Agus Hariono S.Sos, Msi selaku Kabid. PAD,

PBB dan Bagi Hasil berikut ini:

’’ Dispenda bekerja sama dengan Satpol PP. Satpol PP sebagai salah satu instansi di pemerintah daerah sebagai penegak perda, itu harus melakukan koordinasi, baik melaui surat-surat maupun rapat-rapat. “ (Wawancara 3 Desember 2009)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengelolaan pajak parkir di Kota Madiun selama empat tahun anggaran

yang saya teliti, yaitu tahun anggaran 2006-2009, secara umum telah berhasil

dengan baik. Dalam arti realisasi pajak parkir selalu melampaui target dan pajak

parkir memberikan kontribusi yang cukup bagi pendapatan asli daerah.

Kenyataan inilah yang membuat penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan

pajak parkir di Kota Madiun berhasil dengan baik, meskipun ada hambatan-

hambatan yang harus dihadapi, di mana upaya-upaya yang dilaksanakan dalam

mencapai keberhasilan penerimaan pajak daerah melalui pajak parkir adalah

dengan.

1. Pendataan

Page 101: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

ci

Pendataan adalah salah satu upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

dalam meningkatkan penerimaan dari pajak parkir dan dilaksanakan secara rutin

setiap bulannya. dengan data valid dan up to date, hal lain yang dilakukan

adalah evaluasi triwulan sebagai dasar analisis pelaksanaan pajak selama

periode tertentu.

Setiap diketemukannya obyek pajak yang baru maka petugas mendata dan

membicarakan besarnya pungutan yang nantinya di pungut oleh petugas dari

Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

kepakatan antara dinas dan wajib pajak. Pendataan yang dilakukan selama ini

oleh Dinas Pendapatan Daerah sudah cukup baik.

2. Sistem Pemungutan

Dasar hukum pemungutan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kota Madiun adalah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomer 9 Tahun 2001

Tentang Pajak Parkir, dan pajak yang dipungut adalah yang berada di wilayah

Kota Madiun. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan parkir dan

penitipan kendaraan yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak. Besarnya tarip

pajak sesuai Perda No 9 Tentang Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 %

(duapuluh persen) dari penerimaan pendapatan sebulan. Dengan melihat rata-

rata pendapatan yang diperoleh wajib pajak maka pajak yang dipungut harus

20% dari income parkir yang masuk. Petugas melakukan pemungutan secara

rutin yaitu sekitar pertengahan tanggal pada setiap bulannya, sistem pemungatan

Page 102: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

cii

ini sudah berjalan dengan cukup baik dengan menerjunkan petugas tiap

pertengahan tanggal yaitu sekitar tanggal 15 tiap bulannya,

Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Madiun

dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun antara lain :

1. Wajib pajak tidak tepat waktu dalam membayar pajak

2. Obyek pajak yang berpindah-pindah

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

dalam mengatasi hambatan antara lain :

1. Petugas melakukan pendekatan dengan wajib pajak untuk mencari

solusi.

2. Melakukan survey atau pendataan ulang secara rutin dan menjalin

kerjasama dengan instansi lain seperti Satpol PP yang selama ini sudah

terjalin.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun menunjukkan adanya

peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2006 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp

19.362.751.778,53 dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan hingga

mencapai Rp 27.014.134.400,86. Hal ini berarti bahwa peningkatan Pendapatan

Asli Daerah Kota Madiun mengalami keberhasilan.

Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan

kontribusi cukup walaupun paling sedikit bagi penerimaan daerah di Kota

Madiun. Pada tahun 2008 realisasi pajak parkir sebesar Rp 71.714.000,00

Page 103: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

ciii

dengan prosentase kontribusi 13,10%. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa

dengan adanya realisasi yang telah dicapai, maka dapat diketahui peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun dari tahun ke tahun berikutnya.

B. Saran

Agar pemungutan Pajak Parkir dapat dipraktekkan sesuai dengan harapan

kita semua sehingga terciptanya keadilan serta tujuan bersama yaitu

pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, penulis menyampaikan

saran sebagai berikut:

1. Penyederhanaan dalam pengurusan Surat-surat

Selama ini pendaftaran pendataan dalam mengurus adminstrasi atau

surat-surat kepada pengusaha parkir dalam hal buka usaha yang dilakukan

oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun sudah cukup baik, akan tetapi

akan lebih baiknya di tingkatkan lagi, karena dengan pelayanan yang baik

maka wajib pajak akan merasa nyaman, karena pada dasarnya pelayanan

adalah kunci dari sebuah keberhasilan.

2. Memberikan reward atau penghagaan kepada Wajib Pajak

Pemberian reward atau penghargaan kepada wajib pajak ini di

maksudkan agar wajib pajak tidak telat dalam membayar pajak, reward ini

berupa barang atau piagam pengharagaan yang diberikan Pemerintah Kota

Madiun kepada wajib pajak parkir yang tepat waktu tidak terlambat

membayar pajak. Pemberian reward ini dilakukan pada setiap bulannya oleh

Dinas Pendapatan Daerah kepada wajib pajak.

Page 104: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

civ

3. Bagi Wajib Pajak Parkir

Bagi Wajib Pajak Parkir hendaknya terbuka dalam melaporkan

pendapatan per bulan agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak

terutangnya, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip

keadilan.

DAFTAR PUSTAKA H. B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Dasar Teori dan Terapannya

dalam Penenlitian. Surakarta: UNS Press

Lexy J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitaif. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya Offset

Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi

Offset

Suandy, Erly, 2000, Hukum Pajak. Salemba Empat, Jakarta

Sugiono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta

Sondang P Siagian 2002, Manajemen Strategik , Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Sunindhita, SH.1996. Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bhineka

cipta

.Tim Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Y. Slamet 2006, Metode Penelitian Sosial ,Surakarta : Sebelas Maret

University Press.S

Teknomo, Kardi, and Kazunori Hokao, Parking Behavior in central Business

District- a Study Of Surabaya, Indonesia, EASTS Journal. Volume 2.

No. 2, pp. 551-570

Page 105: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

cv

http://www.kr.co.id/ 2009.

MasalahParkir Dapat diaksesdi http://www.kr.co.id/07/06/2009/pengertian-pajakparkir/. Tanggal02September 2009. Jam 22.12

http://www.statistik.madiunkota.go.id/index.php .2009.

Kota Madiun Dalam Angka

http://www.statistik.madiunkota.go.id/index.php ./28/05/2009/. Tanggal 02

september 2009. jam 22.12

http://www.radarmadiun.co.id/main.php?act=detail&catid=27&id=5466. 2009.

Carefour Datang, Optimistis Ekonomi Tumbuh. Dapat diakses di

http://www.radarmadiun.co.id/main.php?act=detail&catid=27&id=5466

Tanggal 02 september 2009. jam 22.12

http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=showpage&rkat=11 2009. Tarif

Parkir Tak Sesuai Perda. Dapat diakses di

http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=showpage&rkat=11

28/05/2009/madiun. Tanggal 02 september 2009. jam 22.12

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomer. 9 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomer. 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah.

Page 106: UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

cvi

Meuthia Fatchanie. 2007. Skripsi. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hasil

Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Sleman. Yogyakarta. Fakultas

Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.


Recommended