of 106 /106
i UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK PARKIR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN SKRIPSI Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh: Haris Bayukarno Putra D 1105519 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak

Embed Size (px)

Text of UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH …/Upaya... · berdasarkan latar belakang tersebut,...

i

UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK PARKIR DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA MADIUN

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

Haris Bayukarno Putra D 1105519

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA 2010

ii

iii

iv

MOTTO

HIDUP HANYA MENUNDA KEKALAHAN DAN TAHU ADA YANG TETAP TIDAK TERKATAKAN SEBELUM

PADA AKHIRNYA MENYERAH (Chairil Anwar Seribu Tahun)

Ketika kucari jiwaku, Ia tak tampak Ketika kucari Tuhanku, Dia pun menghindar

Namun ketika aku cari saudaraku, Kutemukan ketiganya (Mahatma Gandhi)

v

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta yang telah membiayai kuliah dan

memberikan fasilitas dalam study

- Adik-adikku tersayang dan tercinta ( Ayu dan Iqball. Yang

sudah begitu sabar, dan mendoakan.)

- Beloved Dewi untuk pengertian dan semangatnya selama ini

- PUNKS sebagai inspirasi dalam pemikiran positif dan revolusi

dalam hidupku (oioioi.!!!)

vi

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat, berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul Upaya Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah Melalui Pajak Parkir Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Pada kesempatan ini, dalam suka cita penulis hendak menyampaikan ucapan

trima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkenan

memberikan bimbingan dan bantuan, sehingga pada akhirnya penulisan skripsi ini

dapat terselesaikan. Untuk itu terima kasih banyak saya haturkan kepada:

1. Bapak Drs. Agung Priyono, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah

menyediakan waktu dan kesabarannya untuk membimbing dan memberikan

arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

2. Seluruh Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun atas bantuan dan

keramah-tamahannya.

3. Papi Mami dan adik-adikku (Ayu dan Iqball), My beloved Dewi, dan seluruh

keluarga besar Madiun terima kasih atas support tiada hentinya.Kawan-

kawanku Administrasi Negara Non Reguler 2005-2007, Kost Putra Manut (

All MatraMan People), Kawan-kawan di Madiun dan Manado. Terima kasih

atas waktu dan tenaga kalian yang begitu berharga buatku.

4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah turut

serta memberikan semangat bantuan dan dukungan sehingga dapat

terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Surakarta, Juni 2010

Penulis

vii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .. i

HALAMAN PERSETUJUAN ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

MOTTO .. iv

HALAMAN PERSEMBAHAN . v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI .. ix

DAFTAR TABEL .. xi

DAFTAR BAGAN . xii

ABSTRAK . xiii

ABSTRACK .. xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah . 1

B. Perumusan Masalah. 15

C. Tujuan Penelitian 15

D. Manfaat Penelitian .. 16

E. Kajian Teori 16

F. Kerangka Pemikiran 30

G. Metodologi Penelitian . 32

BAB II DESKRIPSI LOKASI .. 39

A. Lokasi Penelitian 39

B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun .. 40

C. Kepegawaian .. 55

D. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomer 9 Tahun 2001 Tentang Pajak

Parkir ... 58

viii

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN . 62

A. Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Parkir . 62

B. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun ... 80

C. Hambatan-hambatan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Parkir 82

D. Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan Penerimaan Pendapatan

Pajak Parkir . 83

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ... 86

A. KESIMPULAN . 86 B. SARAN 88

DAFTAR PUSTAKA . 89

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN

ix

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Kota Madiun ..6

Tabel I.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun ............................9

Tabel I.3 Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Umum Kota Madiun ......10

Tabel I.4 Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Khusus Kota Madiun .11

Tabel I.5 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2008 11

Tabel I.6 Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Kota Madiun .......................12

Tabel I.7 Wajib Pajak Parkir ..........................................................................13

Tabel II.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....56

Tabel II.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan...56

Tabel II.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang Tugas.57

Tabel II.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan58

Tabel III.1 Jumlah Wajib Pajak Parkir.69

Tabel III.2 Wajib Pajak Parkir Kota Madiun...71

Tabel III.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun...81

Tabel III.4 Sasaran Pendapatan Daerah Menurut Sektor dan Jenisnya82

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Skema Kerangka Pemikiran...31

Gambar I.2 Model Analisis Data Interaktif...38

Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

...43

Gambar III.1 Skema Alur Pendaftaran66

Gambar III.2 Contoh Blangko DPD..76

xi

ABSTRAK

Haris Bayukarno Putra. D 1105519. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Parkir Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun: Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010. 89 Halaman.

Parkir Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak Parkir yang selanjutnya disingkat Pajak adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan Tempat Parkir. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor dan Garasi kendaraan Bermotor yang memungut bayaran. berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melaui Pajak parkir dan hamabatan-hamabatan yang dihadapi.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan Triangulasi Sumber dan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun yaitu pendataan dan sistem pemungutan. Pendataan dan Pemeungutan yang dilakukan oleh petugas sudah cukup baik. Pendataan merupakan kegiatan rutinitas dalam setiap bulannya. Dasar pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomer 9 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir. Hambatan-hambatan yang memepengaruhi penerimaan Pendapatan adalah wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak dan obyek pajak yang berpindah-pindah.

xii

ABSTRACT

HARIS BAYUKARNO PUTRA. D 1105519. The efforts of Dinas Pendapatan Daerah Madiun in increasing its real income through parking tax: Thesis. Administration Science Departement. Faculty of Social and Political Science. Sebelas Maret University, Surakarta. 2010. 89 Pages.

Tax parking is unmoved circumstance of permanent vehicles. Parking Tax (Tax) is subjected to parking place coordinator. Parking Place is a place in off-street places that are managed by private owners or city government includes entrust vehicles places and vehicles garage. Therefore the writer interested in conducting a research about the efforts of Dinas Pendapatan Daerah Madiun in increasing its real income through parking tax. The aim of this research is to find out the efforts of Dinas Pendapatan Daerah Madiun in increasing its real income through parking tax and also the obstacles of Dinas Pendapatan Daerah Madiun.

This research is a qualitative descriptive research. The data is collected with observation, interview and documentation. Data Validity uses source triangulation, whereas the technique of analyzing data uses interactive analysis technique.

The result shows that the efforts of Dinas Pendapatan Daerah Madiun in increasing its real income through parking tax in data surveying and assessment system are well enough. Data surveying is a routine activity done every month. The assessment system based on Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2001 about Parking Tax. The obstacles are tax obligations pay the tax unpunctually and tax objects are moving out.

.BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

xiii

Dalam rangka kelancaran jalannya pelaksanaan pembangunan di daerah,

pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan

pembangunan di daerahnya. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan pemantapan

otonomi di daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dimana

pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan sumber-sumber

keuangan, disamping itu pemerintah daerah diharapkan akan mampu menggali

potensi daerahnya sehingga sumber-sumber penerimaan daerah dapat

ditingkatkan.

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penentu dalam keberhasilan

penyelenggaraan otonomi daerah. Aspek ini menggunakan prinsip Money Follow

Function yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi

pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing

tingkat pemerintahan. Dalam menangani masalah pendanaan daerah, pemerintah

daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam mengelola keuangan

daerah dan daerah juga mempunyai kewajiban menganggung pembiayaan

daerahnya sendiri.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pengumpulan dana pembiayaan

pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali

dan meningkatkan potensi yang ada didalamnya untuk meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang murni

digali sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber pada hasil pajak daerah,

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

xiv

lain lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan

keleluasaan kepada daerah yang menggali dana untuk pelaksanaan otonomi

daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pemerintah daerah memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk mengurusi urusan

rumah tangga daerahnya termasuk pembangunan perekonomian, sehingga

pemerintah daerah juga harus memiliki dana yang cukup untuk membiayai semua

kegiatan daerahnya. Sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari

pendapatan asli daerah yang didalamnya terdapat komponen antara lain pajak

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain.

Pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia menetapkan dan mengeluarkan

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-

undang tersebut dikeluarkan untuk menggantikan Undang-undang No. 5 Tahun

1974 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang

Pemerintahan Desa dimana Undang-undang tersebut dalam pelaksanaanya dinilai

tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan pemerintahan daerah

saat ini.

Pada Tahun 2004, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 diganti dengan

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pergantian

tersebut dikarenakan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan

Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntunan

penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti (pembukaan Undang-

undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Ketidaksesuaian

xv

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah dikarenakan

pelaksanaan pemerintahan daerah dengan pola sebagaimana dalam Udang-undang

No. 5 Tahun 1974, selain kurang mengakui eksistensi pemerintahan daerah, juga

kurang memberikan kewenangan daerah untuk mengelola rumah tangga

daerahnya sendiri, sehingga segala sesuatunya menjadi tanggung jawab

pemerintah pusat, baik dalam pembuatan keputusan daerah maupun dalam

pengelolaan sumber daya dan sumber dana daerah.

Dalam sistem Pemerintahan Daerah yang lama, pengelolaan bertumpu pada

kebijakan pada pemerintah pusat, sedangkan dalam sistem pemerintahan yang

baru, sebagai mana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004,

kewenangan dalam pengelolaan rumah tangga daerah bertumpu pada kinerja dan

kemampuaan sumber daya daerah yang bersangkutan. Jadi pembangunan daerah

tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi juga menjadi tanggung

jawab pemerintah daerah di dalam mengurusi rumah tangganya sendiri. Dalam

melaksanakan otonomi daerah, kewenangan pusat dilimpakan kepada daerah

sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam mengelola rumah

tangganya sendiri. Dengan keleluasaan yang dimiliki tersebut, menjadikan

tanggung jawab daerah semakin besar.

Dengan tantangan yang semakin besar, pemerintah daerah harus bisa

mengelola daerahnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi, karena

adanya otonomi membuat daerah tersebut menjadi tidak berkembang karena tidak

mampu mengelola suber dana dan sumber dayanya sendiri. Pemberian kewenagan

xvi

pusat kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber daerah, termasuk

didalamnya sumber dananya, tercantum dalam undang-undang No. 32 Tahun

2004 Pasal 157. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana

tercantum dalam pasal tersebut adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah yaitu :

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2. Dana Pembangunan

3. Pinjaman Daerah

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dari sumber pendapatan di atas, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah

satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan

pelaksanaan otonomi, di mana daerah harus membiayai rumah tangganya sendiri,

Pajak Parkir merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu

komponen yang sangat diandalkan guna membiayai pelaksanaan otonomi

tersebut. Hal ini karena setiap daerah memiliki potensi daerah yang bisa

diandalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, walaupun berbeda daerah

satu dengan yang lainnya, dan dengan pengelolaan yang tepat maka akan menjadi

sumber pendapatan daerah yang ideal dan potensial bagi daerah yang

bersangkutan. Kota Madiun sebuah kota sedang yang berada di wilayah Jawa

xvii

Timur bagian barat yang berada dalam wilayah Bakorwil I Provinsi Jawa Timur,

Bakorwil I sendiri meliputi daerah Eks. Karesidenan Madiun, yang meliputi

wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Meski berada di wilayah Jawa

Timur, secara kultural Madiun lebih dekat ke budaya Jawa Tengahan, karena

lebih dekat secara geografis. Madiun merupakan pintu gerbang dan terletak di

persimpangan jalur utama Propinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah serta

dijadikan sebagai pusat pengembangan Jawa Timur Bagian Barat, menjadikan

Kota Madiun sebagai tempat yang strategis untuk mengembangkan bisnis. Kota

Madiun memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagai tempat transit bagi

wisatawan saat berkunjung di Madiun hal ini dikarenakan selain terdapat sarana

belanja yang baik di Kota Madiun terdapat hotel mulai dari kelas melati hingga

hotel berbintang dan ditunjang dengan sarana transportasi yang baik di terminal

bus antar kota dan stasiun kereta api besar Madiun. Melihat potensi diatas maka

tidak mengherankan jika perkembangan perekonomian Kota Madiun dari tahun

ketahun mengalami peningkatan.

Pajak Parkir merupakan salah satu pajak daerah yang berpotensi

mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Madiun. Dengan melihat

perkembangan perekonomian Pajak Parkir sangat berpotensi di Kota Madiun

karena Pajak Parkir merupakan pajak terbaru yang masih belum optimal dikelola

oleh Dipenda Klaten. Pajak Parkir baru disosialisasikan tahun 2001 dengan

diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2001 tentang

Pajak Parkir.

xviii

Dan Pajak Parkir dapat diandalkan sebagai salah satu sumber Pendapatan

Asli Daerah. Pemerintah Kota Madiun sendiri menyadari bahwa potensi

penerimaan pendapatan daerah melalui sektor pajak parkir dapat dikembangkan

lagi. Apalagi setiap tahun semakin berkembangnya pembangunan di Kota Madiun

baik dari sektor perdagangan, pendidikan dan industri, sejalan dengan semboyan

Madiun Kota Gadis sebagai visi Kota Madiun, yaitu tekad Kota Madiun

mewujudkan Kota Madiun sebagai Kota Perdagangan, Pendidikan dan Industri.

khususnya di Jawa Timur bagian barat. Dengan melihat kondisi tersebut dia atas

maka penerimaan penadapatan dari pajak parkir dapat memenuhi target setiap

tahunnya.

Tabel I.1

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir

Kota Madiun Tahun 2004-2008

Tahun

Anggaran

Target

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

2004 37.200.000.00 38.016.100,00 2,19

2005 40.345.000,00 56.254.900,00 39,43

2006 41.545.000,00 48.840.900,00 17,56

2007 54.074.000,00 56.919.900,00 5,26

2008 63.669.000,00 71.714.000,00 12,63

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

. Dengan melihat tabel di atas maka pajak parkir dapat memenuhi target

pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Meskipun demikian Pemerintah

Kota Madiun berupaya untuk meningkatkan sektor pendapatan dari pajak parkir.

xix

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi

Daerah, ada enam jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota:

1. Pajak Hotel dan Restoran

2. Pajak Hiburan

3. Pajak Reklame

4. Pajak Penerangan Jalan Umum

5. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

6. Pajak bahan galian golongan C

Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan penbiayaan daerah

dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali

dan dikelola dari dalam wilayah yang bersangkutan. Mengenai pentingya

Pendapatan Asli Daerah dalam pembiayaan daerah dikemukakan oleh Deddy

Supriyadi B, Ph.D dan Dadang Solihin, MA sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi

Berkaitan dengan penggalian dan pemberdayaan sumber-sumber pendapatan

daerah, suatu daerah diharapkan dapat memanfaatkan seoptimal mungkin apa

yang telah menjadi potensi bagi peningkatan pendapatan asli daerahnya, salah

xx

satunya melalui pemungutan pajak daerah. Hal tersebut sesuai dengan Penjelasan

Umum Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yaitu:

Bahwa penyelenggara fungsi pemerintah daerah akan terlaksana sacara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dimana sumber penerimaan antar lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenagan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Pemerintah Kota Madiun harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri,

termasuk didalamnya menyediakan atau mengusahakan sendiri dananya untuk

pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Madiun berusaha

untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya adalah

dari sektor pajak daerah.

UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,

menyebutkan beberapa jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah Daerah/Kota

yaitu:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

xxi

6. Pajak Pengembalian dan Pengelolaan bahan galian Gologan C

7. Pajak Parkir

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada Tahun Anggaran 2008

adalah sebesar Rp.27.014.134.400,86 atau sebesar 117,557% dari anggaran

sebesar Rp.22.980.184.000,00 dapat di lihat dari tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel I.2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2008

No Uraian

Anggaran

Rp

Realisasi

Rp

%

1. Pajak daerah 7.809.346.000,00 8.597.497.646,00 110,09

2. Retribusi Daerah 10.116.102.000,00 11.626.157.682,50 114,93

3. Hasil Pengeleluaran Kekayaan Daerah Yg

Dipisahkan

1.967.947.000,00 2.145.892.656,78 109,04

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

3.086.789.000,00 4.644.586.415,58 150,47

Jumlah 22.980.184.000,00 27.014.134.400,86 117,55

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

Salah satu Pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk

dikembangkan adalah retribusi parkir. Retribusi parkir yang dikelola oleh

Pemerintah Kota Madiun terbagi atas:

1. Retribusi parkir umum sesuai dengan Perda No.7 Tahun 2003.

2. Retribusi parkir khusus sesuai dengan Perda No. 16 Tahun 2003.

xxii

Retribusi parkir umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa penyediaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sedangkan yang di

maksud Retribusi parkir khusus adalah pungutan daerah atas jasa tempat khusus

parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir

sendiri tidak dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun melainkan

dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

seperti yang tercantum dalam pasal 13 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Madiun, sedangkan Dinas Pendapatan

hanya menerima yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah Kota Madiun. Berikut

adalah rincian realisasi pendapatan retribusi parkir umum sebagai berikut:

Tabel I.3

Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Umum

Kota Madiun Tahun 2006-2008

Tahun Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

2006 384.000.000,00 468.000.000,00 117,30

2007 420.000.000,00 437.006.000,00 101,16

2008 468.000.000,00 470.400.000,00 100,51

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun penerimaan retribusi

parkir selalu memenuhi target yang ditetapkan.

Berikut adalah rincian realisasi pendapatan retribusi parkir umum sebagai

berikut:

xxiii

Tabel I.4

Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Khusus

Kota Madiun Tahun 2006-2008

Tahun Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

2006 63.400.000,00 87.528.000,00 103,10

2007 88.600.000,00 114.278.000,00 101,03

2008 138.000.000,00 136.623.500,00 99,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir khusus

dari tahun 2006 sampai dengan 2007 dapat mencapai target yang telah ditetapkan

kecuali, pada Tahun 2008 belum memenuhi target.

Tabel I.5

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2008

No Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1. Pajak Hotel 717.747.000,00 789.888.925,00 110,05

2. Pajak Restoran 780.875.000,00 863.008.669,00 110,52

3. Pajak Hiburan 102.051.000,00 125.870.000,00 123,34

4. Pajak Reklame 702.476.000,00 814.551.105,50 115,95

5. PajakPenerangan Jalan 5.442.528.000,00 5.932.464.546,50 109,00

xxiv

6. Pajak Parkir 63.669.000,00 71.714.400,00 112,64

Jumlah 7.809.346.000,00 8.597.497.646,00 110,09

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

Apabila dilihat pada tabel diatas maka pendapatan pada pajak daerah

sebagian besar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari jumlah

pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 64,64% atau sebesar

Rp.5.932.464.546,50 diperoleh dari obyek Pajak Penerangan Jalan yang

merupakan pemberi konstribusi pendapatan pajak daerah terbesar. Hal tersebut

menunjukkan bahwa Pajak Daerah mempunyai potensi yang cukup besar untuk

dikembangkan dan dioptimalkan. Salah satu obyek pajak yang cukup berpotensi

untuk dikembangkan antara lain adalah pajak parkir.

Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah Kota Madiun dapat diketahui

dalam tabel berikut:

Tabel I.6

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir

Kota Madiun Tahun 2004-2008

Tahun

Anggaran

Target

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

2004 37.200.000.00 38.016.100,00 102,10

2005 40.345.000,00 56.254.900,00 104,50

2006 41.545.000,00 48.840.900,00 106,70

2007 54.074.000,00 56.919.900,00 105,40

2008 63.669.000,00 71.714.000,00 109,90

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

xxv

Apabila dilihat pada tabel diatas maka pendapatan pada pajak parkir setiap

tahun dapat memenuhi target yang telah ditetapkan Hal tersebut menjadi peluang

tersendiri bagi Pemda Kota Madiun untuk meningkatkan potensi yang ada di

dalam kota seperti pengembangan semboyan Madiun Kota Gadis sebagai visi

Kota Madiun, yaitu tekad Kota Madiun mewujudkan Kota Madiun sebagai Kota

Perdagangan, Pendidikan dan Industri.

Perda No. 9 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir yang dikelola oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kota Madiun adalah penyelengaraan tempat parkir di luar

badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan dengan pokok

usaha maupun yang disediakan berkaitan dengan usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut

bayaran. Jumlah wajib pajak yang terdata oleh Dispenda Kota Madiun sampai

tahun 2009 berjumlah 39 wajib pajak. Berikut adalah daftar wajib pajak parkir di

Kota Madiun:

Tabel I.7

Wajib Pajak Parkir

No Wajib Pajak Alamat 1. Penitipan sepeda/motor Koperasi Karya

Praja Jl. Serayu

2. Penitipan sepeda/motor Kawulo Alit Jl. Bali 3. Penitipan sepeda/motor Simpang Tiga Jl. Yos Sidarso 4. Achmad Doir Jl. Ponorogo 5. Mbak Anik Jl. Dr. Soetomo 6. Royan Jl. Puntuk 7. Ibu Aisyah Jl. Ponorogo 8. Kantor Imigrasi Jl. Soekarno-Hatta

xxvi

9. Surani Jl. Kompol Sunaryo 10. RSUD Sogaten Jl. Campursari 11. Timbul Jaya Plasa (Giant) Jl. Pahlawan 12. RSUP Dr. Soedhono Jl. Dr. Soetomo 13. Paviliun Merpati Jl. Bali 14. Sutrisno Jl. Puntuk 15. Suparno Pasar Pon 16. RM. Mbah Jingkrak Jl. Kalimantan 17. RS. Griya Husada Jl. D.I. Pandjaitan 18. Partoto Jl. Dr. Soetomo 19. Imam Sukemi Jl. Panglima Sudirman 20. Chandra Mukito Jl. Panglima Sudirman 21. Puskesmas Oro-oro Ombo Jl. Diponegoro 22. RS. Santa Clara Jl. Bliton 23. Arif Nurohman Jl. Urip Sumoharjo 24. Graha Matahari Jl. Pahlawan 25. PT. Askes Jl. Timor

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, diolah

Dengan melihat tabel di atas tersebut bahwa potensi untuk meningkatkan

penerimaan dari sektor pajak parkir cukup potensial. Langkah ke arah tersebut

dapat dilihat dari semakin berkembangnya pembangunan di Kota Madiun yang

ditandai dengan, diantaranya, banyaknya peritel skala nasional maupun

internasional yang melebarkan sayap bisnisnya ke Kota Madiun baik berwujud

mini maupun supermarket seperti Indomaret, Alfamart, Matahari, Sri Ratu, Giant

bahkan Carefour yang dibangun dibekas terminal lama, Pasar ikan di daerah Joyo,

dan lain-lain yang membuat daerah kota sebelah timur tidak sepi sehingga tidak

terpusat didaerah pusat kota. Dari segi inilah pendapatan pajak parkir dapat

terealisasi disamping dari tempat lain. Taman parkir seharusnya disediakan di

tempat-tempat tujuan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun swasta, dan sedapat

mungkin dihindari di jalan-jalan terusan. Saat ini yang selalu menjadi masalah

xxvii

adalah masalah parkir yang ditinjau dari segi pendapatan daerah (income

approach), yaitu tentang tarif dan target. Tujuan pokok perparkiran adalah

meniadakan parkir di tepi atau badan jalan dan menyediakan taman-taman parkir,

seperti Taman Parkir Sumber Umis yang terletak di Jalan Pahlawan yang dikelola

oleh Dispenda. Melihat potensi yang ada di Kota Madiun tersebut, maka

diperlukan adanya upaya-upaya dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota

Madiun agar dapat memaksimalkan potensi pajak parkir sehingga nantinya dapat

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun.

B. Perumusan Masalah

Pokok Permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

Madiun dalam usahanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak

parkir ?

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli

Daerah melalui pajak parkir yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kota Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Operasional.

Dengan mendasarkan pada perumusan masalah yang ada maka tujuan

penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui Upaya Dinas

xxviii

Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Madiun dalam usaha meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir.

2. Tujuan Fungsional.

Agar hasil penilitian ini memberikan manfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah

Kota Madiun sebagai acuan untuk melangkah ke depan bagaimana cara

meningkatkan keberhasilan usaha. Dari penelitian ini dapat diketahui hal-hal

apa saja yang harus dibenahi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Kota Madiun.

3. Tujuan Individual.

Penelitian ini juga suatu syarat kelulusan yang merupakan salah satu tugas

dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Mengetahui Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Parkir di

Kota Madiun.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Madiun dalam hal peningkatan

pendapatan asli daerah melalui pajak parkir di masa yang akan datang.

xxix

3. Dapat menjadi tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin mengetahui,

mempelajari dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

E. Kajian Teori

1. Pengertian Pajak

1.1 Pajak

Pengertian pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada Negara yang

dapat dipaksakan tanpa mendapat balas jasa secara langsung berdasarkan pada

undang-undang yang berlaku.

Definisi pajak menurut Prof. S.I. Djayadiningrat (S. Munawir, 1993: 2)

adalah sebagai berikut:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Definisi pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro (S. Munawir, 1993:

2) adalah:

1. Pajak adalah iuran kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor

partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang undang (dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen perstatie) yang

langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum.

xxx

2. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara

untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk

public saving yang merupakam sumber utama untuk membiayai public

investement. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (S. Munawir,

1993: 2) adalah:

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan:

1. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan Undang-undang serta peraturan

pelaksanaannya.

2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat menunjukkan adanya kontra

prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antar

jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra

prestasi dari Negara. Jadi kontra prestasi dari Negara atas pembayaran

pajak tetap ada namun sifatnya umum bukan individu.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila

ada pemasukannya masih terdapat surplus yang digunakan untuk public

investement. Jadi tujuan utama dari pemungutan pajak sebagai sumber

keuangan Negara.

xxxi

5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan

yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

( S. Munawir, 1993: 4)

1.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang

Dasar 1945 yang berbunyi Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan

Undang-Undang. Pasal ini secara konstitusional merupakan dasar dari sistem

pemugutan pajak di Indonesia, sehingga pemungutan pajak di Indonesia

mempunyai dasar hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi

Negara maupun warga negaranya.

1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Pemungutan pajak harus adil.

Adil dalam pemungutan pajak berarti bahwa dalam pemungutan pajak

diselenggarakan sedemikian rupa sehingga setiap orang mendapat beban

atau tekanan yang sama.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

xxxii

Syarat ini disebut syarat yuridis, yaitu bahwa hukum pajak harus dapat

memberikan jaminan atau kepastian hukum baik bagi Negara maupun bagi

negaranya.

3) Pemungutan pajak tidak boleh menggangu kelancaran roda perekonomian.

Pemunguatan pajak harus diupayakan supaya tidak menghambat lancarnya

perekonomian, baik di bidang produksi maupun di bidang perdagangan

serta jangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalang-

halangi usaha rakyatnya dalam menuju kebahagiaan.

4) Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara efisien.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya

pemungutan yang besar dan pemungutan pajak ini hendaknya dapat

mencegah inflasi.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan

warga masyarakat dalam menghitung dan memperhitungkan pajaknya,

maka harus diterapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana dan

mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan

permasalahan pajak yang sulit. Sistem pemungutan pajak yang sederhana

dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran dalam membayar

pajak.

(Mardiasmo, 2002: 2-3).

1.4 Pembagian Jenis pajak

xxxiii

Pembagian pajak menurut golongannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu

:

1. Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak-pajak yang

bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak

boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif

pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

2. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang

bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Yang menanggung beban

pajak pajak tidak langsung pada akhirnya adalah pihak ketiga atau

konsumen. Dalam pengertian administratif pajak tidak langsung adalah

pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang

terutangnya pajak. (S. Munawir, 1993: 10)

1.5 Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak

dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh seseorang berada pada pemungut pajak (fiscus). Dalam sistem ini

masyarakat wajib pajak bersifat pasif menunggu ketetapan dari

apaartur pajak atau pemungut pajak.

2. Semi Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak

dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang

xxxiv

oleh seseorang berada pada dua pihak yaitu wajib pajak dan pemungut

pajak. Dengan sistem ini pada awal tahun pajak, wajib pajak

menentukan atau menaksir sendiri besarnya pajak yang terutang untuk

tahun berjalan.

3. Full Assesment System yaitu suatu sistem pemugutan pajak dimana

wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

seseorang berada pada orang itu sendiri. Dalam sistem ini wajib pajak

harus aktif menghitung, memeperhitungkan, menyetor dan melaporkan

pajaknya sendiri. Pemungut pajak tidak ikut campur tangan dalam

penentuan besarnya pajak yang terutang (kecuali wajib pajak

melanggar peraturan yang berlaku).

4. With Holding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh seseorang

berada pada pihak ketiga.

(Mardiasmo, 2002: 8-9).

1.6 Fungsi Pajak

Pemerintah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan

sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi

4 (empat), yaitu :

1) Fungsi Budgeter yaitu sebagai alat untuk mengisi kas negara (daerah)

yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan

pembangunan.

xxxv

2) Fungsi Regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur

untuk mencapai tujuan, misalnya: pajak minuman keras dimaksudkan agar

rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak

ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi

tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam

negeri.

3) Fungsi Demokrasi Pajak dipungut sebagai wujud bentuk persamaan

partisipasi dalam pembangunan oleh masyarakat.

4) Fungsi Redistribusi Pajak dipungut kepada semua lapisan sebagai wujud

untuk menegakkan keadilan sosial, dengan diwujudkan dalan struktur tarif

progresif.

2. Pengertian Pajak Daerah

2.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan

pembangunan Daerah Pajak Daerah merupakan salah satu andalan Pendapatan

Asli Daerah disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan. Menurut

Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

xxxvi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.

Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Kriteria Pajak Daerah tidak

jauh berbeda dengan kriteria Pajak Pusat, yang membedakan keduanya adalah

pihak pemungutnya. Menurut Davey (dalam Suandy, 2000) ada 4 (empat)

kriteria dari Pajak Daerah yaitu:

1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan dari

daerah sendiri.

2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat dan

penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

3) Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.

4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah tetapi hasil

pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dari kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pajak Daerah

adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut di wilayah daerah dan ada bagi

hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2.2 Ciri-ciri Pajak Daerah.

xxxvii

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pajak Daerah maka perpajakan

daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud

sebagai berikut:

1) Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara

penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.

2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu

besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun

secara tajam.

3) Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan

(benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

2.3 Ketentuan Pungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Pengaturan kewenangan mengenai pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah di Indonesia telah diatur sejak lama, terutama sejak tahun

1997 dengan dikeluarkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah. Namun dalam perkembangannya UU No.18 Tahun

1997 dianggap kurang memberikan peluang kepada Daerah untuk

mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya

memberikan kewenangan kepada daerah, namun harus ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah (PP). Pada waktu UU No. 18 Tahun 1997 berlaku

belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena dianggap

hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, pengaturan agar Peraturan Daerah

(Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat

xxxviii

pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi Otonomi Daerah.

Seiring dengan keluarnya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999, maka UU

No.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 Tahun 2000, diharapkan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah yang

penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah.

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah

No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menjelaskan

jenis-jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten atau Kota. Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif

maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dasar pengenaan tarif

Pajak Daerah ada dalam UU No.34/2000 Pasal 3 ayat (1). Berikut jenis Pajak

Daerah beserta tarif maksimal yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah :

1. Jenis Pajak Propinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima

persen);

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air 10% (sepuluh

persen);

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 20% (dua

puluh persen).

xxxix

Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah

Kabupaten atau Kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

diserahkan kepada daerah Kabupaten atau Kota paling sedikit 30% (tiga

puluh persen);

b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan

kepada daerah Kabupaten atau Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh

persen);

c. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

dan Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten atau Kota paling sedikit

70% (tujuh puluh persen).

2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);

b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);

c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);

d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);

e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh

persen);

g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

xl

2.4 Pajak Parkir

Menurut Perda No 9 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir Parkir adalah

keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak

Parkir yang selanjutnya disingkat Pajak adalah Pajak yang dikenakan atas

penyelenggaraan Tempat Parkir. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar

badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai

suatu usaha, termasuk penyediaan Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor dan

Garasi kendaraan Bermotor yang memungut bayaran. Kendaraan adalah suatu

alat yang dapat digerakan di jalan terdiri dari Kendaraan Bermotor maupun

tidak bermotor. Gedung Parkir adalah suatu bangunan yang sebagian atau

seluruhnya digunakan sebagai Tempat Parkir yang dipungut bayaran.

Pelataran Parkir adalah sebidang tanah di luar jalan yang digunakan sebagai

Tempat Parkir yang dipungut bayaran.

Garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk

menyimpan Kendaraan Bermotor yang dipungut bayaran. Tempat Penitipan

Kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang dipakai untuk menyimpan,

menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang kendaraan untuk jangka

waktu tertentu, dan untuk diperjualbelikan yang dipungut bayaran. Kendaraan

Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada

pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan/atau

barang di jalan. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya

xli

diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai

pembayaran kepada penyelenggara Tempat Parkir.

Teknomo, Kardi, dan Kazunori Hokao (1997: 551-570) mengungkapkan

bahwa parkir di tepi jalan dikelola secara langsung oleh Pemerintah Kota,

sedangkan tempat parkir di luar badan jalan dikelola oleh pihak swasta untuk

kepentingan publik. Berikut ini adalah kutipan pernyataannya:

On-street parking is managed directly by the City government, while off-street parking places are managed by private owners for public use.

Perbedaan antara Pajak Parkir dengan Retribusi Parkir di tepi jalan

umum yang selanjutnya disebut dengan Retribusi yaitu terletak pada

penggunaan lahan parkirnya. Dalam Retribusi dikenakan terhadap

pembayaran atas penggunaan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum, yang

masih merupakan fasilitas milik pemerintah, yang ditetapkan oleh Walikota

atau Bupati, Pajak Parkir dikenakan terhadap pembayaran atas

penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, yang berarti fasilitas milik

pribadi dan biasanya dikelola oleh pihak swasta.

Bentuk pajak parkir menurut Todd Litman (2009) ada empat, yaitu pajak

per tempat parkir (per-space levies), pajak bebas parkir (free parking levy),

pajak biaya manajemen pengelola (stormwater management fees) dan diskon

bebas pajak mobil (car-free tax discounts). Di bawah ini yang tidak termasuk

obyek Pajak Parkir adalah:

xlii

1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

2) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing,

dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan

Daerah.

Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran atas tempat parkir. Di sini pembayaran merupakan jumlah yang

diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang

dan atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik atau penyelenggara tempat

parkir (di luar badan jalan yang disediakan oleh Orang Pribadi atau Badan).

Secara garis besar, Subyek Pajak adalah pihak-pihak (Orang Pribadi atau

Badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan Obyek Pajak adalah segala

sesuatu yang akan dikenakan pajak, dan Wajib Pajak adalah subyek pajak

yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk

Pemungut atau Pemotong Pajak. Dengan kata lain setiap Wajib Pajak ada.

2.5 Potensi Pajak Parkir

Potensi pajak merupakan suatu potensi yang diukur dengan cara

pengkalian data hasil observasi obyek penelitian dengan tarif Pajak Parkir

sehingga ditemukan estimasi jumlah pajak terutang yang ditanggung oleh

Wajib Pajak tersebut. Dalam hal ini tarip pajak yang ditetapkan sebesar 20%.

xliii

Potensi pajak dapat berubah seiring dengan kemajuan usaha dari wajib pajak

tersebut. Sebagai contoh peningkatan potensi pajak parkir itu dipengaruhi oleh

penambahan lahan parkir.

Menurut artikel yang berjudul Transportation Cost and Benefit Analysis

II Parking Costs tarif parkir dan bermacam-macam bentuk tempat parkir

tergantung lokasi dan kegunaan (Parking costs and the portion that is external

varies depending on location and use).

F. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan mengenai proses berpikir peneliti

dalam rangka mengadakan penelitian tentang upaya peningkatan Pendapatan Asli

Daerah melalui pajak parkir yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

Madiun. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar I.1

Skema Kerangka Pemikiran

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam

meningkatan penerimaan pajak parkir:

1. Pendataan 2. Sistem Pemungutan

Peningkatan Pajak Daerah

Hambatan peningkatan penerimaan pajak parkir

xliv

Pajak parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang

memberikan kontribusi yang tidak sedikit jumlahnya terhadap suatu daerah.

Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti upaya Dinas Pendapatan Asli Daerah

Kota Madiun dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir. Dalam upaya

meningkatkan penerimaan tersebut terdapat terdapat pendataan dan Sistem

Pemungutan. Selain upaya terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain

wajib pajak tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran dan Obyek pajak

yang berpindah-pindah sehingga hal ini juga akan dikaji oleh penulis. Upaya-

upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dilakukan untuk menambah

peningkatan penerimaan pajak daerah yang tentu saja jga dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif yaitu berusaha untuk mengungkapkan, memaparkan dan

menggambarkan tentang upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

Dalam meningkatakan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir. Data

yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata atau gambar dan bukan dalam

xlv

bentuk angka, sehingga laporan penelitian akan beisi kutipan-kutipan data

untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen

pribadi, catatan dan memo (Moleong, 200: 6).

Dalam penelitian ini, Penulis menekankan pada upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir yang dilakukan Dinas

Pendapatan Daerah Kota Madiun beserta hambatan-hambatan dan upaya

untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

Madiun.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

adapun alasan-alasan pemilihan lokasi iniadalah berdasarkan pertimbangan

sebagai berikut:

a. Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun memungkinkan penulis untuk

memperoleh data yang diperlukan sehingga memudahkan dalam

pelaksanaan penelitian.

b. Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun merupakan instansi yang

berwenang untuk mengelola dan menggali potensi-potensi yang ada di

Kota Madiun dalam hal pajak parkir.

3. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling

yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan informan yang

xlvi

dianggap mengetahui informasi dan memecahkan masalahnya secara

mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap (H.B

Sutopo, 2002: 56).

Peneliti memilih informan yang dianggap tahu dan dipercaya untuk

menjadi sumber data yang mengetahui permasalahan secara mendalam.

Adapun pihak-pihak yang sebagai informan antara lain:

a. Bpk Agus Hariyono ( Kepada Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak

Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil)

b. Suharti ( Kepala Bidang Penetapan dan Pembukuan)

c. Bpk. Basari (Kepala Sub Bagian Umum)

d. Sri Winarti Yuliarti (Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah)

e. Bpk Sumiran (Kepala Seksi Pengaduan dan Keberatan)

f. Masyarakat: Wajib Pajak

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

komunikasi langsung atau tanya jawab antara peneliti dan informan.

Wawancara diawali dengan pertanyaan yang berupa garis besar, kemudian

akan berkembang sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk memperoleh

hasil yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara tidak terstruktur

atau sering disebut sebagai teknik wawancara mendalam, karena peneliti

xlvii

merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian

wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat open ended dan

mengarah pada kedalaman informasi yang diperoleh (HB. Sutopo, 2002:

59). Hal ini dimaksudkan guna menggali subjek yang diteliti tentang

banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian

informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Wawancara mendalam

dapat dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat guna

mendapat data yang rinci, jujur, serta dapat dilakukan secara berulang kali

sesuai dengan keperluan peneliti berkaitan dengan kejelasan masalah yang

sedang diteliti.

Wawancara merupakan data yang diperoleh secara langsung dari

lapangan sebagai hasil dari kegiatan wawancara serta observasi dengan

bagian-bagian dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang

dapat digunakan pada hampir semua fenomena sosial. Observasi

merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting

adalah proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2005: 166).

xlviii

Pada penelitian ini, observasi terhadap benda yaitu tampilan-

tampilan pada layar komputer dalam kaitannya dengan pajak parkir untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Madiun.

c. Telaah dokumen

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari

arsip atau dokumen yang mencakup semua informasi yang berupa tulisan

atau gambar tentang fenomena yang ada di lokasi penelitian. Menurut

Suharsimi Arikunto (2002: 234) yang dimaksud dengan metode

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen,

rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu dokumen yang

berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah Kota Madiun

melalui pajak parkir yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

Madiun baik berupa peraturan perundang-undangan, surat-surat maupun

arsip-arsip.

5. Validitas Data

Data yang berhasil dikumpulkan harus diusahakan kemantapan dan

kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan

menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang

diperolehnya. Cara pengumpulan data dengan beragam tekniknya harus benar-

benar tepat dan sesuai untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi

xlix

penelitian. Ketepatan data tersebut tidak hanya bergantung dari ketepatan

memilih data dan teknik pengumpulannya tetapi juga diperlukan teknik

pengembangan validitas datanya. Dalam penelitian kualitatif terdapat

beberapa cara untuk mengembangkan validitas data penelitian. Menurut H.B.

Sutopo (2002: 78), cara-cara tersebut antara lain berupa trianggulasi dan

review informan. Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah trianggulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2002: 178) menyatakan

bahwa:

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Penulis menggunakan trianggulasi data yang berarti peneliti mencoba

membandingkan informasi yang ada. Data dari sumber yang satu dicocokkan

dengan sumber data yang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut harus diuji

validitasnya dengan cara melakukan cross ceck antara pegawai pengelola

pasar dengan pedagangnya. Apabila pedagang menyatakan hal yang sama

maka data tersebut valid.

6. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan kedalam bentuk yang lebih

mudah dibaca dan diinterprestasikan. Model analisa data yang di gunakan

dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (Miles and Huberman

l

1992 dalam buku Y. Slamet 2006: 140) yang terdiri dari tiga alur kegiatan

yang terjadi secara bersamaan, yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemiihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Teknik ini

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya ditarik dan

diverifikasi (Y. Slamet, 2006: 141).

b. Sajian data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan

kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data,

peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk

mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan

penelitian tersebut. Susunan penyajian data yang baik dan jelas

sistematikanya, akan banyak menolong peneliti.

c. Penarikan simpulan

Setelah tahap pengumpulan data selesai di lakukan, maka tahap

selanjutnya yang di lakukan adalah usaha penarikan kesimpulan

berdasarkan hal yang terdapat dalam reduksi data maupun penyajian data

atau dengan kata lain dimulai dari awal pengumpulan data, dalam hal ini

li

peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti dan hal-hal yang ditemui.

Kesimpulan terahir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data

berakhir

Dari tiga komponen yang terlibat dalam proses analisa data tersebut

aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data yang

menggunakan siklus.Untuk lebih jelasnya, proses analisa data dengan model

interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar I.2

Model Analisis Data Interaktif

(H. B. Sutopo, 2002: 96)

pengumpulan data

reduksi data

penarikan simpulan/verifikasi

sajian data

lii

BAB II

DESKRIPSI LOKASI

A. LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kota Madiun

a. Keadaan Geografis

Keadaan Geografis Kota Madiun yang merupakan bagian dari

Provinsi Jawa Timur yang terletak pada 111 - 112 Bujur Timur dan 7 -

8 Lintang Selatan. Kota Madiun terletak pada daratan dengan ketinggian

63 hingga meter dari permukaan air laut. Daratan dengan ketinggian 63

meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan

dengan ketinggian 67 meter diatas permukaan air laut terletak di sebelah

selatan. Rentang temperatur udara antara 20C hingga 35C.

b. Batas Wilayah

Sebelah utara : Kecamatan Madiun (Kabupaten Madiun)

Sebelah selatan : Kecamatan Geger (Kabupaten Madiun)

Sebelah timur : Kecamatan Wungu (Kabupaten Madiun)

Sebelah barat : Kecamatan Jiwan (Kabupaten Madiun)

Kecamatan Takeran (Kabupaten Magetan)

c. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

liii

Wilayah Kota Madiun seluas 33,23 Km terbagi menjadi 3

kecamatan yaitu

Kecamatan Mangunharjo 10,04 Km

Kecamatan Taman 12,46 Km

Kecamatan Kartoharjo 10,73 Km

Masing-masing kecamatan tersebut terdiri atas 9 kelurahan

sehingga terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun.

Jumlah penduduk berdasarkan registrasi akhir tahun 2007 jumlah

penduduk Kota Madiun per 31 Desember 2007 adalah 200.188 jiwa terdiri

dari 96.526 jiwa penduduk laki-laki dan 103.662 jiwa penduduk

perempuan. Dengan luas wilayah 33,23 Km maka kepadatan penduduk

Kota Madiun adalah 6.024 jiwa/km, artinya tiap km wilayah Kota

Madiun didiami oleh sekitar 6.024 jiwa penduduk.

B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan

kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Kota Madiun, maka kedudukan Dinas Pendapatan Daerah

adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menangani di bidang

pendapatan daerah, seperti terlihat dalam pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan Walikota adalah Walikota

liv

Madiun, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun, Dinas

Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Madiun, Kepala Dinas, adalah

adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Madiun.

1. Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan

Dipenda Kota Madiun berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah

daerah dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala

dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

Madiun melalui Sekretaris Daerah

b. Tugas pokok

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah nomor 43 Tahun 2008,

yang menjadi tugas Dipenda adalah melaksanakan sebagian urusan rumah

tangga daerah dalam bidang pendapatan dan tugas-tugas lain yang

diberikan Walikota

c. Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun mempunyai fungsi-fungsi

sebagaimana terdapat dalam, Pasal 30 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2008, yaitu:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah ;.

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Pendapatan Daerah ;

lv

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah ;

4) Pembinaan UPTD ;

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan

fungsinya

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang

pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Madiun Struktur organisasi merupakan

hal yang sangat penting bagi setiap instansi/kantor, karena merupakan salah

satu alat untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Struktur

organisasi merupakan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap

hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian/posisi-posisi,

maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan

tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur

organisasi dimaksudkan untuk memberikan kejelasan susunan dan hubungan

yang terjadi antara kelompok-kelompok aktifitas dalam menjalankan kegiatan

sehingga mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tugas.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota

Madiun adalah sebagai berikut :

lvi

Gambar II.1 Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

Kepala

Sekretariat

Sub Bag Keuangan

Sub Bag Perencanaan dan Kepegawaian

Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil

Seksi Pendapatan Asli Daerah

Seksi Pajak Bumi dan Bangunan Dan Bagi Hasil

Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Seksi Pendaftaran

Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bag Umum

Seksi Pengaduan dan Keberatan

Seksi penetapan

Bidang Penetapan dan Pembukuan

Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang

Seksi Pendataan

Kelompok Jabatan Fungsional

lvii

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

3. Uraian tugas jabatan struktural dinas pendapatan daerah

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas pokok, sebagaimana disebutkan dalam

pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2008 tentang rincian tugas

dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun

Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas: Memimpin,

mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang

pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Sedangkan fungsinya:

1) Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

2) Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan, koordinator

mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah

lainnya ;

3) Pengelolaan ketatausahaan ;

UPTD

lviii

4) Pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah,

retribusi daerah dan pendapatan lainnya ;

5) Pelaksanaan penetapan dan pembukuan atas peneriamaan pajak

daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya ;

6) Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), pajak bumi

dan bangunan (PBB) dan bagi hasil ;

7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

b. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas pokok, sebagaimana disebutkan dalam

pasal 4 Peraturan Walikota No. 43 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan

fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Sekretariat mempunyai tugas : Melaksanakan kebijakan pelayanan

administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi

pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga

dan administrasi keuangan.

Sedangkan fungsinya :

1). Penyusunan perencanaan program dan evaluasi palaksanaan tugas-

tugas pada Sekretariat ;

2). Pengoordinasian penyusuna programdan penyelenggaraan tugas-tugas

Bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administrative ;

lix

3). Pengelolaan administrasi umumdan rumah tangga ;

4). Pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di

lingkungan Dinas;

5). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun bagian-bagian yang terdapat pada bagian Sekretariat yaitu

a. Sub Bagian Umum

Adapun uraian tugas Sub Bag Umum yaitu :

1) Melakukan penyusunan perencanaan program dan

evaluasipelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum ;

2) Melakukan urusan surat menyurat dan tata kearsipan ;

3) Melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat

dinas;

4) Melakukan urusan keamanan kantor ;

5) Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan,

penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan

barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ;

6) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

Adapun uraian tugas Sub Bag Perencanaan dan Kepegawaian yaitu :

lx

1) Melakukan penyusuna perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan

Kepegawaian ;

2) Mengoordinasikan penyusunan perencanaan program, evaluasi

dan pelaporan di lingkungan Dinas ;

3) Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi

kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan

kepegawaian di lingkungan Dinas ;

4) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Sub Bagian Keuangan

Adapun uraian tugas Sub Bid Keuangan yaitu :

1) Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian keuangan ;

2) Mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk

keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ;

3) Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban

keuangan ;

4) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Pendaftaran Dan Pendataan

tugas : melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan obyek pajak

daerah dan obyek retribusi daerah

lxi

Sedangkan fungsinya :

1). Penyuasunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada bidang pendaftaran dan bidang

pendataan.

2). Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah

melalui surat formulir pendaftaran (SPT) ;

3). Pelaksanaan pendataan dan pemeriksaan lokasi atau lapangan obyek

dan subyek wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ;

4). Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah dan wajib retribusi

daerah;

5). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun bagian-bagian yang terdapat pada bagian Bidang Pendaftaran dan

Pendataan yaitu :

a. Seksi Pendaftaran.

Adapun uraian tugas Seksi Pendaftaran yaitu :

1) Melakukan penyusuna perencanaan program dab evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada seksi pendaftaran ;

2) Melaksanakan pendistribusian dan menerima kembali formulir

pendaftaran yang telah diisi wajib pajak daerah dan wajib

retribusi daerah ;

lxii

3) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak

daerah dan wajib retribusi daerah yang belum diterima kembali ;

4) Melakukan pencatatan nama dan alamat wajib pajak daerah dan

wajib retribusi daerah ;

5) Menetapkan dan membuat nomor wajib pajak daerah dan

retribusi daerah ;

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pendaftaran dan Pendataan.

b. Seksi Pendataan

Adapun uraian tugas Seksi Pendataan yaitu :

1) Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada seksi pendataan ;

2) Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek

wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ;

3) Melakukan pemeriksaan lapangan atau lokasi obyek dan subyek

wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah serta membuat

laporan atas hasil pemeriksaan lapangan atau lokasi ;

4) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah dan

wajib retribusi daerah ;

lxiii

5) Menyimpan arsip surat yang berkaitan dengan pendaftaran dan

pendataan ;

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pendaftaran dan Pendataan.

d. Bidang Penetapan dan Pembukuan.

Tugas : melaksanakan penetapan wajib pajak daerah dan wajib retribusi

daerah serta melaksanak pembukuan dan pelaporan mengenai

realisasi penerimaan daerah, tunggakan pajak daerah serta

pengelolaan benda berharga.

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Penetapan dan

Pembukuan;

2. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah

dan retribusi daerah yang terhutang serta penghitungan angsuran

atas permohonan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;

3. Pelaksanaan pencatatan penetapan dan penyetoran penerimaan

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ;

4. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga ke

dalam kartu persediaan benda berharga.;

lxiv

5. Pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah ;

6. Pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan, pengeluaran dan

sisa persediaan benda berharga secara berkala :

7. Pelaksnaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun bagian-bagian yang terdapat pada bagian Bidang Penetapan dan

Pembukuan yaitu :

a. Seksi Penetapan

Adapun uraian tugas Seksi Penetapan yaitu :

1) Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan eavaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penetapan ;

2) Melaksanakan penghitungan pajak daerah dan retribusi daerah ;

3) Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD) ;

4) Menerima dan memproses surat permohonan angsuran ;

5) Menyimpan arsip Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan ;

6) Menyimpan arsip surat yang berkaiatan dengan perjanjian

angsuran ;

lxv

7) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang

Penetapan dan Pembukuan.

b. Seksi Pembukan dan Pelaporan.

Adapun uraian tugas Seksi Pembukuan dan Pelaporan yaitu :

1) Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan eavaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;

2) Membukukan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;

3) Membukukan realisasi pembayaran dan besaran tunggakannya ;

4) Membukukan penerimaan dan mendistribusikan benda berharga

;

5) Melaksanakan laporan realisasi penerimaan pajak daerah,

retribusi daerah dan tunggakannya;

6) Melaksanakan laporan penggunaan dan sisa benda berharga ;

7) Melaksanakan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah ;

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Penetapan dan Pembukuan

b. Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil.

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan

dan pengelolaan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, bagi

hasil dan melaksanakan pemungutan dan penagihan pajak

lxvi

daerah, retribusi daerah dan pajak bumi dan bangunan serta

keberatan pajak daerah.

Sedangkan fungsinya adalah :

1) Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi

pelaksaan tugas-tugas pada Bidang Pendapatan Asli Daerah,

Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil ;

2) Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, pajak

bumu dan bangunan dan bagi hasil ;

3) Pelaksanaan pemungutan, penagihan pajak dan retribusi daerah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

4) Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding pajak

daerah dan retribusi daerah ;

5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Adapun bagian-bagian yang terdapat pada bagian Bidang Pendapatan

Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil adalah :

a. Seksi Pendapatan Asli Daerah

Adapun uraian tugas Seksi Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pendapatan Asli Daerah ;

2. Menerima dan membukuan Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;

lxvii

3. Melaksanakan pungutan dan penyetoran pajak daerah dan

retribusi daerah ke kas daerah melalui bendaharawan

penerimaan ;

4. Membukukan realisasi pemungutandan penyetoran pajak

daerah dan retribusi daerah ;

5. Melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan

penagihan pajak daerah dan retribusi daerah ;

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan

dan Bagi Hasil.

b. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil.

Adapun uraian tugas Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil yaitu :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program kerja

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada seksi Pajak Bumi dan

Bangunan dan Bagi Hasil ;

2. Menerima, meneliti SPPT PBB dari kantor Pelayanan Pajak Pratama

dan mendistribusikan kepada wajib pajak daerah bumi dan bangunan ;

3. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak bumi dan bangunan

pada bank tempat pembayaran yang ditunjuk ;

lxviii

4. Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

mengenai tunggakan pajak bumi dan bangunan dan permohonan

keberatan atas SPPT pajak bumu dan bangunan yang diterbitkan ;

5. Melaksanakan pembukuan atas penerimaan pajak bumi dan bangunan;

6. Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan bulanan atas realisasi

penerimaan pajak bumi dan bangunan kepada Walikota ;

7. Melaksanakan koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan ;

8. Membukukan penerimaan dan melaporkan bagi hasil pajak ;

9. Melaksanakn tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil.

c, Seksi Pengaduan dan Keberatan

Adapun uraian tugas Seksi Pengaduan dan Keberatan yaitu :

1. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengaduan dan Keberatan ;

2. Menerima dan memproses pengaduan masyarakat dan memproses

surat permohonan keberatan atas ketetapan pajak daerah dan retribusi

daerah ;

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas : Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

lxix

Kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

C. Kepegawaian

1. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.

Pegawai merupakan unsur terpenting bagi keberhasilan pelaksanaan

kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun didukung oleh 50 orang

pegawai, seperti yang tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin Tahun 2009

Jenis kelamin Jumlah

Laki-laki 34

Perempuan 16

Jumlah 50

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun)

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa keseluruhan

jumlah pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun 50 orang pegawai,

lxx

dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 34 orang dan pegawai perempuan

16 orang.

2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh para pegawai di

Dinas Pendapatan Daerah terbagi dalam jenjang pendidikan seperti dalam

tabel berikut :

Tabel II.2

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tahun 2009

Tingkat Pendidikan Jumlah

S2 2

S1 8

D3 2

D1 1

SLTA 33

SLTP 2

SD 2

Jumlah 50

( Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun)

lxxi

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat

pendidikan terbanyak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun adalah

pendidikan SLTA dengan jumlah 33 orang pegawai dari total pegawai yang

berjumlah 50 orang pegawai.

3. Jumlah pegawai berdasarkan bidang tugasnya

Tabel II.3

Jumlah pegawai berdasarkan bidang tugas Tahun 2009

No Bidang Tugas Jumlah

1. Kepala Dinas 1

2. Sekretariat 11

3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan 10

4. Bidang Penetapan dan Pembukuan 9

5. Bidang PAD, PBB dan Bagi Hasil 19

Jumlah 50

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun)

Berdasarkan tabel 2.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai

terbanyak yaitu pada Bidang Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan

Bangunan dan Bagi Hasil sebanyak 19 orang pegawai.

3. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

lxxii

Berdasarkan golongan yang telah ditempuh para pegawai di Dinas

Pendapatan Daerah Kota Madiun terbagi dalam jenjang golongan seperti

dalam tabel berikut :

Tabel II.4

Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Tahun 2009

N

o

Golongan Jumlah

1

.

IV/a 4

2

.

III/d 5

3

.

III/c 5

4 III/b 3

lxxiii

.

5

.

III/a 4

6

.

II/d 4

7

.

II/c 6

8

.

II/b 8

9

.

II/a 12

Jumlah 50

(Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun)

Berdasarkan tabel 2.4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah golongan

pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun terbanyak adalah golongan

II/a dengan jumlah 12 orang pegawai. Sedangkan untuk golongan tertinggi

adalah golongan IV/a sebanyak 4 orang pegawai.

D. Peraturan Daerah No. 9 tahun 2001 Tentang Pajak Parkir

Pokok Pikiran dan Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah

lxxiv

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memenuhi tujuan dasar

sebagai berikut:

1) Menyederhanakan dan memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem

perpajakan yang berlaku sekarang, antara lain perbaikan jenis dan struktur

pajak daerah, menyederhanakan jenis dan tarif pajak yang potensial dan

efisien dalam pemungutannya.

2) Memberikan landasan dan pedoman yang kuat bagi daerah dalam

melaksanakan pungutan pajak daerah.

3) Menata kembali beberapa jenis pajak serta menggalakkan dan mendukung

kelestarian lingkungan.

4) Memperbaiki sistim administrasi pajak daerah yang sejalan dengan sistim

perpajakan nasional.

5) Meningkatkan penerimaan daerah yang potensial yang mencerminkan

kegiatan ekonomi daerah.

Salah satu tujuan dari perubahan perpajakan daerah adalah

menyederhanakan serta efisiensi dari pemungutan pajak daerah. Bahwa

dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka

lxxv

kewenangan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab merupakan

keleluasaan daerah termasuk didalamnya menetapkan pajak daerah.

Untuk menyelenggarakan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung

jawab dperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan

sendiri dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rangka penyederhanaan jenis pajak daerah, diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan/penerimaan daerah, sebab dalam peraturan daerah

ini diarahkan pada jenis-jenis pajak yang potensial. Disamping itu dengan

kriteria tertentu, agar memudahkan penerapan prinsip dasar penarikan pajak,

sehingga dapat mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif pajak dengan

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah ini juga

menetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang sudah ditetapkan oleh

provinsi. Sejalan dengan tujuan yang dicapai dan peningkatan Pendapatan

Asli Daerah serta pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

Adapun Ketetapan dan Kriteria Pajak Daerah Kabupaten/ Kota diatur

dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan

atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Kriteria yang dimaksud adalah:

1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.

lxxvi

2) Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/

Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup

rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah

Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan

kepentingan umum.

4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau

obyek pajak pusat.

5) Potensinya memadai.

6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

8) Menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian hal-hal yang menjadi dasar ketetapan dalam pemungutan

pajak daerah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Parkir

lxxvii

Pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pajak

parkir memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Madiun

walaupun tidak besar. Berangkat dari hal terseb