Click here to load reader

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN · PDF filePengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain ... alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi ... Pendapatan Asli

  • View
    239

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN · PDF filePengaruh Pendapatan Asli...

  • Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain PendapatanDaerah Yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

    55

    PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DANLAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP KINERJA

    KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH(Studi pada Pemerintah Daerah Cirebon Tahun Anggaran 2008-2012)

    Diah IndrianiUniversitas Telkom

    [email protected]

    Usman SastradiprajaUniversitas Jenderal Achmad Yani Cimahi

    [email protected]

    AbstractThis research examines the effects of Local Revenue, Intergovernmental

    Transfer and Other Income Regional Legal on Financial Performance of Cirebon LocalGovernment for year 2008 to 2012. Financial Performance is measured by using theRatio of Independence, Effectiveness, Efficiency and Growth. The method of dataanalysis are multiple linear regression analysis, the F- test for simultaneous testing andthe t- test for partial testing.

    Based on the analysis, it can be concluded that simultaneous Local Revenue,Intergovernmental Transfer and Other Income Regional Legal have significant effect onthe Financial Performance of Cirebon Local Government for Independence Ratio, whilethe partial results that the Local Revenue has significant positive effect on the FinancialPerformance of Cirebon Local Government for Independence Ratio, IntergovernmentalTransfer significant negative effect on the Financial Performance of Cirebon LocalGovernment for Independence Ratio, and Other Income Regional Legal no significanteffect on Financial Performance of Cirebon Local Government for all ratio.Keywords: Local Revenue, Intergovernmental Transfer, Other Income Regional

    Legal, Financial Performance of Local Government.

    AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah,

    Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap KinerjaKeuangan Pemerintah Daerah Cirebon pada tahun 2008-2012. Kinerja Keuangan diukurdengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan RasioPertumbuhan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linearberganda, uji F untuk pengujian secara simultan, dan uji t untuk pengujian secaraparsial.

    Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruhPendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yangSah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial Pendapatan AsliDaerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kinerja Keuangan untuk RasioKemandirian, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan secara negatif terhadapKinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah tidakberpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan untuk semua rasio.

  • Portofolio Volume 11 No. 1, Mei 2014 : 55 - 76

    56

    Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain PendapatanDaerah yang Sah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

    I. PENDAHULUANKota dan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang telah

    menerapkan otonomi daerah dengan landasan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semuaurusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemberian otonomi kepada daerahdiarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melaluipeningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

    Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah, menegaskan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi, sebagai implikasinyaperan pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya sebagaipertanggungjawabannya dalam mengelola pemerintahannya sendiri, terutama dalambidang keuangan. Untuk itu, diperlukan pengukuran mengenai kinerja keuangan untukmelihat bagaimana pencapaian dari suatu hasil kerja yang dilakukan oleh pemerintahdaerah.

    Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah yang diperoleh dari DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon dan Dinas PendapatanKabupaten Cirebon bahwa di tahun 2011 jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah KotaCirebon hanya mencapai Rp 120.130.531.059 dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp137.147.929.763, kemudian jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah KabupatenCirebon hanya mencapai Rp 189.609.065.744 dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp204.777.770.274. Tidak tercapainya target dari yang seharusnya pada realisasipendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten Cirebon menandakan bahwa pemerintahdaerah kurang mampu menggali potensi sumber daya lokal yang berada di wilayahnyasecara optimal.

    Dalam artikel Pikiran Rakyat yang dimuat tanggal 31 Desember2011(www.pikiran-rakyat.com), APBD Kota Cirebon 2012 mengalami defisit Rp16,7miliar. Defisit tersebut terjadi karena tidak seimbangnya antara pendapatan daerah yangsebesar Rp 787,4 miliar dengan belanja daerah sebesar Rp 804,2 miliar. Dalam artikelKompas Nasional yang dimuat tanggal 2 Februari 2010 (www.nasional.kompas.com),APBD Kabupaten Cirebon tahun 2010 dari Rp1,27 triliun pendapatan KabupatenCirebon, pengeluarannya mencapai Rp 1,35 triliun, defisit hampir Rp 80 miliar.Peristiwa tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah kurang mampu mengelolasumber pendapatan daerahnya secara optimal sehingga pengeluarannya lebih besar daripendapatannya.

    Untuk dapat mewujudkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah diharapkanlebih mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal untuk memenuhi kebutuhanpembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan AsliDaerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yangdimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pengembangan danpembangunan suatu daerah.

    Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan juga merupakansalah satu sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk

  • Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain PendapatanDaerah Yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

    57

    mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain PAD danDana Perimbangan, juga terdapat satu komponen yang dapat menjadi sumberpendapatan suatu daerah, yaitu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakanpendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerahyang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruhPendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yangSah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk itu peneliti berkeinginanuntuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DanaPerimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Kinerja KeuanganPemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Cirebon tahun anggaran 2008-2012).Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Pendapatan AsliDaerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TerhadapKinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon Tahun 2008-2012 secara simultan danparsial. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PendapatanAsli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadapKinerja Keuangan Pemerintah baik secara parsial maupun simultan di PemerintahDaerah Cirebon Tahun 2008-2012.

    II. KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESISa. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain

    Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan PemerintahDaerah

    Pendapatan Daerah merupakan titik tumpu pembangunan suatu daerah.Pendapatan Daerah digunakan untuk membiayai semua bentuk pengeluaran danpembiayaan untuk tercapainya suatu tujuan yaitu memberikan pelayanan kepada publik.Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yangSah merupakan sumber penerimaan daerah. Semakin tinggi jumlah pendapatan daerahakan mendorong kinerja keuangan menjadi lebih baik. Penelitian Julitawati (2012)menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruhterhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Aceh.

    b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan PemerintahDaerah

    Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber daripungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlakudapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupunswasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah tersebut . Oleh sebab itu daerahdapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi danpenerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang.

    Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Julitawati (2012) peningkatanPendapatan Asli Daerah akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah.Hal ini dapat terjadi karena pemerintah daerah tersebut menekankan hasil atasPendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber yang dikelola daerah dalam bentukpenerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalamundang-undang. Penelitian yang dilakukan oleh Florida (2006) menunjukkan bahwa

  • Portofolio Volume 11 No. 1, Mei 2014 : 55 - 76

    58

    terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap kinerja keuanganpemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara.

    c. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan PemerintahDaerah

    Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Danaalokasi Umum (DAU) dan Dana