1

HUBUNGAN KEUANGAN NEGARA PUSAT

DENGAN

KEUANGAN NEGARA DAERAH

Oleh :

KELOMPOK 2

Vokasi / Administrasi Perpajakan 2011

Dosen Bpk. Dean Yuliandra Affandi M.Sc.

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan

rahmat serta karunia-Nya kepada kelompok 2 sehingga kami berhasil menyelesaikan

Makalah ini yang berjudul “HUBUNGAN KEUANGAN NEGARA PUSAT DENGAN

KEUANGAN NEGARA DAERAH”.

Dalam penulisan makalah ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak

terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan

kepada kami. Kami menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu,

kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

yang berkompeten. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan

Yang Maha Esa senantiasa melancarkan segala usaha kita.

Depok, 15 Mei 2012

Kelompok 2

3

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL………………………………………………………………. 1

KATA PENGANTAR……………………………………………………………... 2

DAFTAR ISI……………………………………………………………………….. 3

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………. . 4

BAB II PEMBAHASAN……………………………………………………............ 6

BAB III SIMPULAN................................................................................................. 14

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................. 15

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK 2 .................................................................... 16

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, keuangan negara adalah

suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur

pembiayaan negara, baik dalam regional pusat maupun daerah. Kebutuhan hakiki bangsa

Indonesia akan ketenteraman, keadilan serta kesejahteraan yang dihadirkan oleh sistem

aturan yang memenuhi ketiga syarat keberadaan keuangan negara tersebut menjadi sangat

mendesak pada saat ini.

Dengan motivasi itulah kelompok 2 berusaha menghadirkan perspektif keuangan

negara antara wilayah pusat dan daerah yang dituangkan dalam makalah ini.

1.2 Rumusan Masalah

a. Apa definisi Keuangan Negara Pusat dan Daerah?

b. Apa saja sumber – sumber Keuangan Negara Pusat dan Daerah?

c. Apa tujuan Keuangan Negara Pusat dan Daerah?

d. Bagaimana contoh kasus yang melanda Keuangan Negara Pusat dan Daerah?

1.3 Tujuan

a. Untuk mengetahui definisi Keuangan Negara Pusat dan Daerah.

b. Untuk mengetahui sumber – sumber Keuangan Negara Pusat dan Daerah.

c. Untuk mengetahui tujuan Keuangan Negara Pusat dan Daerah?

d. Untuk mengetahui contoh kasus yang melanda Keuangan Negara Pusat dan

Daerah.

1.4 Metode Penulisan

a. Studi Pustaka

Penulis menelaah sumber – sumber lain yang berkaitan dengan penelitian dari

buku – buku, artikel, atau internet.

5

1.5 Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian, diperlukan sumber data. Oleh

karena itu, penulis menentukan sumber data dari artikel di internet dan buku

literatur.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika makalah ini adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan.

Bagian Pendahuluan ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

Tujuan, Metode Penulisan, Sumber Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Pembahasan meliputi pengolahan data dan analisis data

Bab III Simpulan

Bab IV Penutup

6

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Keuangan Negara Regional Pusat dan Daerah

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk

apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian

kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

(a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga

Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang

menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga

berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

“Kekayaan negara yang dipisahkan” dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan

Badan Hukum Milik Negara (BUMN) itu.

Keuangan negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara yang menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

negara.

Keuangan Negara, seperti yang telah dijelaskan bahwa menyatakan keuangan suatu

negara. Pemerintahan sendiri terbagi atas dua regional, yaitu regional pusat dan daerah.

Keuangan Negara Pusat berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah

Pusat. Sedangkan Keuangan Negara Daerah berarti semua hak dan kewajiban negara yang

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

Pemerintah Daerah.

7

2.2 Sumber – Sumber Pendapatan Pusat dan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-

sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah

terdiri dari ;

a. Hasil pajak daerah, Pajak daerah memiliki pengeritan sebagai iuran wajib yang

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan

pembangunan daerah.

b. Hasil retribusi daerah, Retribusi daerah memiliki pengertian sebagai pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/ atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang

dipisahkan,

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU Nomor

34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1997 dan ditinjaklanjuti peraturan pelaksanaanya, yaitu PP Nomor 65 Tahun 2001 Tentang

pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah.

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang

dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. Sedangkan

lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa

giro.

2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Besarnya jumlah dana perimbangan ini ditetapkan setiap

tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan ini terdiri dari ;

a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Ha katas

Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam,

b. Dana Alokasi Umum (DAU),

8

c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagian daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (revenue sharing) merupakan

upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan vertical (vertical imbalance) antara

pusat dan daerah yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak (sumber daya alam). Pola

bagi hasil ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (by

origin).

Bagi hasil pajak meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan. Bagi hasil sumber daya alam terdiri dari sector kehutanan,

pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU ini ditetapkan

sepenuhnya oleh daerah. DAU diberikan dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan

horizontal dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah.

Dengan adanya DAU ini akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh

sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi

tanggung jawabnya.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan

kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Pengalokasian DAK

ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

3. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari

pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani

kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah dilakukan untuk membiayai

kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan

(pengeluaran modal).

4. Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana darurat merupakan

dana bantuan yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak kepada daerah tertentu.

Keperluan mendesak adalah keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat

ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBN, yaitu bencana alam dan/ atau

peristiwa lain yang dinyatakan Pemerintah Pusat sebagai bencana nasional. Prosedur dan

tata cara penyaluran dana darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

9

2.3 Hubungan Keuangan Negara Pusat dan Daerah

Keuangan Negara antara regional pusat dan daerah pastilah memiliki hubungan.

Dewasa ini, bentuk hubungan tersebut tercermin pada tindakan desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan pinjaman daerah.

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara,

khususnya dalam rangka pelayanan publik yang lebih baik serta menciptakan proses

pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan

pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintah secara vertikal yang artinya dari atas

ke bawah untuk melkukan pembelanjaan, pemungutan pajak, pembentukan dewan rakyat,

pemilihan kepala daerah oleh DPRD, dan adanya bantuan transfer dari Pemerintah Pusat.

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah propinsi. Tujuan diadakannya

dekonsentrasi ini karena adanya kegiatan – kegiatan yang menjadi wewenang Pemerintah

Pusat yang harus dilakukan di daerah. Istilah lain dari dekonsentrasi adalah pemusatan

pemerintah wilayah pusat di wilayah daerah. Pemerintah Daerah ditugasi oleh Pemerintah

Pusat untuk memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian sengketa antar daerah dalam suatu

wilayah kerja, menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum, membina

penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintah Daerah, dan sebagainya. Walaupun

faktanya hubungan dekonsentrai ini belum sepenuhnya terlaksana. Untuk tugas

pembantuan relatif mirip dengan dekonsentrasi, bedanya berdasar sifat yaitu tugas

pembantuan lebih condong ke penugasan bukan pelimpahan wewenang.

Pinjaman daerah bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah berhubungan dengan

penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menghasilkan, daerah dapat melakukan

pinjaman baik dari dalam negeri (Pemerintah Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari

luar negeri dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

Perkembangan ekonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan

adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini ditandai

setidaknya dengan perubahan peraturan perudang-undangan yang mendasari eksistensi

hubungan keuangan pusat dan daerah.

Hal yang sangat mendasar adalah diubahnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi Undang-

Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah. Berbagai peraturan pelaksanaan terbaru dari UU tersebut juga

10

kemudian dikeluarkan, yaitu PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan lain-lain. Perimbangan

keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem pembagian

keuangan yang adil, proposional, demoratis, transparan, dan efisien dalam rangka

pendanaan penyelenggaraan desentralilasi. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,

dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah bagian

pengaturan yang tidak dipisahkan dari sistem keuangan Negara dan dimaksudkan untuk

mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintah yang diserahkan, dilimpahkan,

dan ditugasbantukan kepada daerah.

Pemberian sumber keuangan Negara kepada pemerintah daerah dilakukan dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah

kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas, kondisi, perekonomian

nasional, dan keseimbangn fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah. Perimbangan

keuangan dilaksanakan sejalan dengan bembagian kewenangan antara pemerintah dan

pemerintah daerah. Dengan demikian, pengaturan perimbangan keuangan tidak hanya

mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga mengatur aspek pengelolaan dan

pertanggungjawabannya.

Hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan

dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 4 UU No.33 tahun2004, penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka

pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN.

11

2. 4 Tujuan Keuangan Negara Pusat dan Daerah

1. Akuntabilitas (Accountability)

Pemda harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang

yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain, adalah

Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan

lainnya (LSM);

2. Memenuhi kewajiban Keuangan

Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua

ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;

3. Kejujuran

Urusan keuangan harus diserahkanpada pegawai professional dan jujur, sehingga

mengurangi kesempatan untuk berbuat curang.

4. Hasil guna (effectiveness) dan gaya guna (efficiency) kegiatan daerah.

Tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa memungkinkan setiap

program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya

serendah-rendahnya dengan hasil yang maksimal.

5. Pengendalian

Manajer Keuangan Daerah, DPRD dan aparat fungsional pemeriksaan harus

melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai. Harus selalu memantau

melalui akses informasi

12

2.5 Contoh Kasus Keuangan Negara Pusat Serta Daerah

Akhir-akhir ini kita mendengar bahwak pemerintah menyatakan bahwa warung tegal

atau warteg akan dikenakan pajak hal ini banyak menuai kontra dari masyarakat secara

umumnya, karena hal ini tidak sesuai dengan apa fasilitas yang diberikan warteg terhadap

pelanggan.

DPRD DKI Jakarta menyetujui, agar Warung Tegal atau warteg dikenakan pajak.

Pemberlakuan pajak restoran dan rumah makan terhadap warteg dikarenakan jenis usaha

ini sudah masuk dalam prasyarat objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang No.28

tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Usulan warteg kena pajak ini, akan diatur dalam peraturan daerah (Perda) yang saat

ini sudah masuk di Badan Legislatif Daerah (Balegda) DKI Jakarta dan sedang menunggu

penomoran atas Perda tersebut. Sama seperti restoran dan rumah makan lainnya, setiap

struk pembelian bakal dikenakan pajak sebesar 10 persen. Objek pajak yang masuk dalam

wajib pajak adalah usaha penyedia makanan dan minuman yang memiliki penghasilan Rp

60 juta pertahun.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan wacana pemberlakuan pajak bagi

Warung Tegal (Warteg) diperbincangkan bukanlah jenis pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat. Pajak Warteg tersebut nantinya merupakan jenis pajak daerah (bagian

dari pajak restoran) yang dikelola Pemerintah Daerah.

Berdasarkan keterangan Ditjen Pajak tentang pengertian jenis-jenis pajak, Pajak Pusat

didefinisikan sebagai jenis pajak yang dikelola Ditjen Pajak Kementerian Keuangan

(Kemenkeu) yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai. Seluruh

penerimaan jenis pajak pusat masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN).

Sedangkan pajak daerah adalah jenis pajak yang dikelola pemerintah daerah, di

antaranya Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Penerangan. Adapun

13

keseluruhan penerimaan jenis pajak daerah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

Jadi, dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa, pajak yang akan dikenakan umtuk warter

ini belum jelas apakah termasuk pajak pusat atau daerah karena belum memiliki dasar

hukum yang jelas.

14

BAB III

SIMPULAN

3.1 Simpulan

Hubungan antara Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak

dapat dipisahkan. Keduanya memiliki fungsi yang sebagian besar bersimbiosis

mutualisme artinya saling menguntungkan antar pihak.

Diperlukan suatu pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan,

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah.

Sumber pendapatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah pun didapat akibat

kerjasama dari keduabelah pihak. Tujuannya pun untuk membangun kesejahteraan

masyarakat. Walaupun faktanya banyak program – program baik program Pemerintah

Pusat maupun Daerah yang tidak terlaksana akibat masalah keuangan.

15

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

http://pekikdaerah.wordpress.com/2010/08/22/fungsi-manajemen-keuangan-daerah/

http://pomphy.blogspot.com/2008/11/format-hubungan-keuangan-pusat-daerah.html

PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA.pdf

www.rakyatmerdekaonline.com

www.google.com

16

Anggota Kelompok 2 :

1. Kevin Yoga Permana 1106102586

2. Sigit Prasetyo 1106102661

3. Fadhil Ikhwan 1106102693

4. Muthia Evaliana 1106102775

5. Ranti 1106102642