Makalah keuangan internasional

PENDAHULUAN

Penanaman modal baik penanaman modal asing maupun modal dalam

negeri telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menunjang sukses

dan berlangsungnya pembangunan di Indonesia khususnya dalam mewujudkan

kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup rakyat.

Peranan yang dimainkan oleh penanaman modal dalam meningkatkan

kesejahteraan rakyat banyak, masih akan terus berlangsung di masa-masa

mendatang. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih serius dalam mengatur dan

mengarahkan kegiatan-kegiatan usaha penanaman modal, agar mencapai tujuan

yang diharapkan dan sekaligus juga mencegah akibat negatif yang mungkin timbul.

Perkembangan ekonomi dewasa ini yang sedang menuju kepada bentuk

ekonomi global yang diwarnai dengan tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi

regional, menuntut adanya arah kebijaksanaan ekonomi nasional yang diharapkan

mampu mengantisipasi dan mengatasi tantangan-tantangan serta hambatan yang

timbul bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penanaman modal yang merupakan salah satu instrumen ekonomi bagi

kegiatan pembangunan nasional, akan terus mendorong untuk memacu

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat

dalam kegiatan ekonomi serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.

Upaya untuk menarik penanaman modal pada masa kini kelihatannya tidak

menjadi lebih mudah, sebagai akibat saling keterkaitan dan keterikatan hubungan

antara negara baik regional maupun global.

Dalam upaya menarik modal asing, Indonesia menghadapi persaingan yang

lebih ketat. Hal ini disebabkan semakin banyak negara yang makin membuka diri

terhadap penanaman modal asing, bahkan para pesaing kita tersebut memberikan

fasilitas pajak berupa tax holiday selama jangka waktu tertentu. Hal ini bukan hanya

terjadi di Asia, termasuk ASEAN, tetapi juga dari negara kawasan Eropa Timur dan

negara-negara baru ex- Uni Soviet.

Manajemen Keuangan Pendidikan Page 1

Kemudahan dan iklim penanaman modal yang lebih menarik telah terus

diupayakan untuk dikembangkan antara lain dengan penyediaan sarana dan

prasarana ekonomi yang memadai, peraturan perundang-undangan yang

mendukung dan penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal serta

kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat.

Dalam hubungan antara negara, pengaruh hukum penanaman modal di

Indonesia tampak dari berbagai komitmen Indonesia terhadap negara-negara lain.

Indonesia telah mengikat diri pada perjanjian-perjanjian bilateral mengenai jaminan

penanaman modal (Investment Guarantee Agreement) yang mempunyai implikasi

pula terhadap hukum penanaman modal kita khususnya dalam perlindungan

terhadap modal luar negeri (asing).

Di samping itu, komitmen lain juga telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia

dengan berbagai negara dalam kerangka AFTA dan APEC, yang kesemuanya

berkaitan dengan perdagangan bebas internasional, yang sebagaimana kita ketahui

bahwa perdagangan internasional merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan

dengan investasi internasional (luar negeri). Dengan adanya komitmen-komitmen

tersebut khususnya yang berkaitan dengan perdagangan bebas internasional,

menyebabkan Indonesia harus memperbaharui hukum/undang-undang penanaman

modalnya agar dapat mengakomodasi kesepakatan-kesepakatan yang tercantum

dalam perjanjian-perjanjian internasional tersebut.

Banyak bisnis yang dapat dilakukan baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang, tentu semuanya bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah atau

keuntungan di kemudian hari. Orang membeli sebidang tanah dengan harapan

nantinya harga tanah tersebut menjadi lebih mahal. Orang menyimpan uangnya di

bank dengan harapan mendapatkan bunga dari simpanannya itu. Secara umum,

semua tindakan di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan investasi.

Bagi masyarakat modern, kata investasi tentu tidak asing lagi. Bisa jadi setiap

hari kita mendengar kata itu. Sebab, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin

tidak bersedia membiarkan asetnya menjadi tidak berkembang dan untuk

mengembangkan aset tersebutlah maka diperlukan investasi. Bagi sebagian


masyarakat lainnya, barangkali telah melakukan investasi tetapi tidak menyadari-

nya, seperti para petani dan peternak di pedesaan.

Untuk bisa melakukan suatu investasi harus ada unsur ketersediaan dana

(aset) pada saat sekarang, kemudian komitmen mengikatkan dana tersebut pada

obyek investasi (bisa tunggal atau portofolio) untuk beberapa periode (untuk jangka

panjang lebih dari satu tahun) di masa mendatang. Selanjutnya, setelah periode

yang diinginkan tersebut tercapai (jatuh tempo) barulah investor bisa mendapatkan

kembali asetnya, tentu saja dalam jumlah yang lebih besar, guna mengkompensasi

pengorbanan investor seperti yang diungkapkan Reilly dan Brown. Namun, tidak

ada jaminan pada akhir periode yang ditentukan investor pasti mendapati asetnya

lebih besar dari saat memulai investasi. lni terjadi karena selama periode waktu

menunggu itu terdapat kejadian yang menyimpang dari yang diharapkan. lnilah,

yang disebut risiko. Dengan demikian, selain harus memiliki komitmen mengikatkan

dananya, investor juga harus bersedia menanggung risiko.


PEMBAHASAN

A. INVESTASI

Menurut Sunariyah (2003:4): “Investasi adalah penanaman modal

untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama

dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.”

Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang

bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal

ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula

kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output

yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa.

Menurut Husnan (1996:5) menyatakan bahwa “proyek investasi

merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik

proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa

yang akan datang.” Pada umumnya manfaat ini dalam bentuk nilai uang. Sedang

modal, bisa saja berbentuk bukan uang, misalnya tanah, mesin, bangunan dan

lain-lain.Namun baik sisi pengeluaran investasi ataupun manfaat yang diperoleh,

semua harus dikonversikan dalam nilai uang.

Suatu rencana investasi perlu dianalisis secara seksama. Analisis

rencana investasi pada dasarmya merupakan penelitian tentang dapat tidaknya

suatu proyek (baik besar atau kecil) dapat dilaksanakan dengan berhasil, atau

suatu metode penjajakkan dari suatu gagasan usaha/bisnis tentang

kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha/bisnis tersebut dilaksanakan.

Suatu proyek investasi umumnya memerlukan dana yang besar dan akan

mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu dilakukan

perencanaan investasi yang lebih teliti agar tidak terlanjur menanamkan investasi

pada proyek yang tidak menguntungkan.

Beberapa jenis pengeluaran yang digolongkan sebagai investasi

meliputi sebagai berikut.

Pembelian bermacam-macam barang modal yang meliputi mesin-mesin dan

peralatan produksi untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.


Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor,

bangunan pabrik, dan bangunan lainnya.

Penambahan nilai stok barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang

yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan

pendapatan nasional.

1. FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN INVESTASI

Di dalam melakukan investasi, terdapat faktor-faktor utama yang menentukan

tingkat investasi, yaitu:

a.Tingkat Keuntungan yang Akan Diperoleh

Adanya keuntungan yang diperoleh akan memberikan gambaran kepada

pihak perusahaan mengenai jenis-jenis investasi yang mempunyai prospek

baik untuk dilaksanakan. Juga dapat menentukan besarnya investasi yang

harus dilakukan untuk mewujudkan tambahan barang modal yang

diperlukan. Selain itu, juga dapat menentukan jenis-jenis investasi yang

mampu memberikan keuntungan kepada para pengusaha.

b.Perkiraan Keadaan Perekonomian di Masa Depan

Dalam memperkirakan mengenai keadaan ekonomi di masa depan

perusahaan harus bertanya: Apakah keadaan di masa depan akan

memberikan keuntungan yang besar sesuai dengan kegiatan ekonomi

yang sedang dibuat atau direncanakan? Maka, perkiraan tersebut meliputi

stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi serta pertambahan pendapatan

masyarakat. Apabila keadaan masa depan semakin baik, maka semakin

besar tingkat keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Oleh karena

itu, perusahaan akan lebih terdorong untuk melaksanakan investasi yang

telah atau sedang dirumuskan dan direncanakan.

c.Tingkat Pendapatan Nasional

Tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan

masyarakat, sehingga akan memperbesar permintaan terhadap barang

dan jasa. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan bertambah


tinggi dan hal ini akan mendorong kegiatan investasi yang lebih banyak.

Dalam jangka panjang, apabila pendapatan nasional bertambah tinggi,

maka investasi akan bertambah tinggi pula.

d.Kemajuan dan Perkembangan Teknologi

Faktor yang menentukan besarnya investasi yang akan dilakukan oleh para

pengusaha adalah kegiatan untuk menggunakan penemuan-penemuan

teknologi baru dalam proses produksi. Kegiatan para pengusaha untuk

menggunakan teknologi yang baru dikembangkan dalam kegiatan produksi

atau manajemen dikenal dengan istilah pembaruan atau inovasi. Semakin

banyak perkembangan teknologi yang dibuat, semakin banyak pula

kegiatan pembaruan yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Untuk

melaksanakan pembaruan-pembaruan, para pengusaha harus membeli

barang-barang modal baru dan adakalanya juga harus mendirikan

bangunan-bangunan pabrik industri yang baru. Sehingga dengan semakin

banyak pembaruan yang dilakukan, semakin tinggi tingkat investasi yang

akan tercapai.

e.Suku Bunga

Kegiatan investasi dapat dilaksanakan apabila tingkat pengembalian modal

lebih besar atau sama dengan suku bunga. Sehingga semakin besar dana

yang digunakan untuk kegiatan investasi maka jumlah uang yang disimpan

di bank juga semakin besar.

2. RESIKO INVESTASI

Dalam melakukan investasi, perusahaan akan menghadapi berbagai macam

risiko yang mungkin akan terjadi. Adapun risiko-risiko investasi meliputi:

a. risiko pasar

b. risiko manajemen

c. risiko kemampuan membeli

d. risiko politik

e. risiko tingkat bunga


3. TIPE INSVESTOR MENURUT PROFIL RESIKO

Tipe-tipe investor menurut profil resiko dalam berinvestasi dapat

dideskripsikan berikut :

a. Defensive

Investor dengan tipe defensive, investor ini berusaha untuk mendapatkan

keuntungan dan menghindari resiko sekecil apapun dari investasi yang

dilakukan. Investor tipe ini tidak mempunyai keyakinan yang cukup dalam

hal spekulasi, dan lebih memilih untuk menunggu saat-saat yang tepat

dalam berinvestasi agar investasi yang dilakukan terbebas dari resiko.

b. Conservative

Investor dengan tipe conservative, biasanya berinvestasi untuk

meningkatkan kualitas hidup keluarga dan dengan rentang waktu investasi

yang cukup panjang, misalnya, untuk pendidikan perguruan tinggi anak

atau biaya hidup di hari tua. Investor tipe ini memiliki kecenderungan

menanam investasi dengan keuntungan (yield) yang layak saja dan tidak

memiliki resiko besar, karena filosofi investasi mereka untuk menghindari

resiko. Walaupun investor conservative sering berinvestasi, investor ini

umumnya mengalokasikan sedikit waktu untuk menganalisa dan

mempelajari portofolio investasinya.

c. Balanced

Investor dengan tipe balanced, merupakan tipe investor yang

menginginkan resiko menengah. Investor tipe ini selalu mencari proporsi

yang seimbang antara resiko yang dimungkinkan terjadi dengan

pendapatan yang dapat diraih. Tipikal investor ini bahwa mereka akan

selalu berhati-hati dalam memilih jenis investasi, dan hanya investasi yang

proporsional antara resiko dan penghasilan yang bisa diperoleh yang akan

dipilih.


d. Moderately aggressive

Moderately aggressive, merupakan tipe investor yang tenang atau tidak

ekstrim dalam menghadapi resiko. Investor ini cenderung memikirkan

kemungkinan terjadinya resiko dan kemungkinan bisa mendapatkan

keuntungan. Dalam hal ini, investor dengan tipe moderately aggressive selalu

tenang dalam mengambil keputusan investasi karena keputusan yang

ditetapkan sudah dipikirkan sebelumnya.

e. Aggressive

Investor aggressive, atau biasa disebut 'pemain', adalah kebalikan dari

investor conservative. Mereka sangat teliti dalam menganalisa portofolio yang

dimiliki.Semakin banyak angka-angka dan fakta yang bisa dianalisa adalah

semakin baik. Investor tipe ini umumnya berinvestasi dengan rentang waktu

relatif pendek karena mengharapkan adanya keuntungan yang besar dalam

waktu singkat. Walaupun tidak berharap untuk merugi, namun setiap investor

aggressive menyadari bahwa kerugian adalah bagian dari permainan.

4. JENIS-JENIS INVESTASI

Menurut Senduk (2004:24) bahwa produk-produk investasi yang tersedia di

pasaran antara lain:

a. Tabungan di bank

Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga

tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Produk

tabungan biasanya memperbolehkan kita mengambil uang kapanpun yang kita

inginkan.

b. Deposito di bank

Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. Bedanya, dalam

deposito tidak dapat mengambil uang kapanpun yang diinginkan, kecuali

apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu


(tersedia pilihan antara satu, tiga, enam, dua belas, sampai dua puluh empat

bulan, tetapi ada juga yang harian). Suku bunga deposito biasanya lebih tinggi

daripada suku bunga tabungan. Selama deposito kita belum jatuh tempo, uang

tersebut tidak akan terpengaruh pada naik turunnya suku bunga di bank.

c. Saham

Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Dengan membeli

saham, berarti membeli sebagian perusahaan tersebut. Apabila perusahaan

tersebut mengalami keuntungan, maka pemegang saham biasanya akan

mendapatkan sebagian keuntungan yang disebut deviden. Saham juga bisa

dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi yang selisih

harganya disebut capital gain maupun lebih rendah daripada kita membelinya

yang selisih harganya disebut capital loss. Jadi, keuntungan yang bisa didapat

dari saham ada dua yaitu deviden dan capital gain.

d. Properti

Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah.

Keuntungan yang bisa didapat dari properti ada dua yaitu :

(1) Menyewakan properti tersebut ke pihak lain sehingga mendapatkan uang

sewa.

(2) Menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi.

e. Barang-barang koleksi

Contoh barang-barang koleksi adalah perangko, lukisan, barang antik, dan lain-

lain. Keuntungan yang didapat dari berinvestasi pada barang-barang koleksi

adalah dengan menjual koleksi tersebut kepada pihak lain.

f. Emas

Emas adalah barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah

mata uang asing dari negara-negara G-7 (sebutan bagi tujuh negara yang

memiliki perekonomian yang kuat, yaitu Amerika, Jepang, Jerman, Inggris,

Italia, Kanada, dan Perancis). Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai mata


uang dari negara-negara G-7. Semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing

tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Selain itu harga emas biasanya juga

berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan

semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Seringkali kenaikan harga emas

melampaui kenaikan inflasi itu sendiri.

g. Mata uang asing

Segala macam mata uang asing biasanya dapat dijadikan alat investasi.

Investasi dalam mata uang asing lebih beresiko dibandingkan dengan investasi

dalam saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem

mengambang bebas (free float) yaitu benar-benar tergantung pada permintaan

dan penawaran di pasaran. Di Indonesia mengambang bebas membuat nilai

mata uang rupiah sangat fluktuatif.

h. Obligasi

Obligasi atau sertifikat obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh

pemerintah maupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan

atau membiayai suatu proyek pemerintah. Karena sifatnya yang hampir sama

dengan deposito, maka agar lebih menarik investor suku bunga obligasi

biasanya sedikit lebih tinggi dibanding suku bunga deposito. Selain itu seperti

saham kepemilikan obligasi dapat juga dijual kepada pihak lain baik dengan

harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah daripada ketika membelinya.

Terdapat pengelompokkan jenis-jenis investasi, yaitu:

1. Deposito berjangka

Simpanan dalam mata uang Rupiah, dengan tingkat suku bunga relatif lebih

tinggi dibandingkan jenis simpanan lainnya. Tersedia dalam jangka waktu

1,3, 6, 12, dan 24 bulan.

2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan bagian dari upaya BI untuk

meredam dan menstabilkan likuiditas yang ada di pasar.


3. Saham

Surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberikan

berbagai hak menurut ketentuan anggaran dasar (shares, stock ).

4. Obligasi

Surat utang yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan bersuku bunga

tertentu, yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari

masyarakat, guna pembiayaan perusahaan atau oleh pemerintah untuk

keperluan anggaran belanjanya (debenture bond).

5. Sekuritas pasar uang

Sekuritas pasar uang merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang

diperjualbelikan di pasar uang.

6. Sertifikat hutang obligasi

Merupakan bukti kepemilikan piutang kepada pihak lain. Sertifikat ini dapat

diperjualbelikan pada tingkat diskonto tertentu. Sertifikat hutang obligasi ini

merupakan bentuk investasi jangka panjang.

7. Tanah/bangunan

Investasi ini tergolong investasi dalam bentuk property, investasi ini biasanya

untuk jangka waktu panjang karena mengharapkan adanya kenaikan dari nilai

tanah/bangunan yang telah dibelinya.

8. Reksa dana.

Wadah investasi yang berisi dana dari sejumlah investor dimana uang

didalamnya diinvestasikan ke dalam berbagai produk investasi oleh sebuah

Perusahaan Manajemen Investasi (Mutual Fund).


5. KEUNGGULAN DAN KEKURANGAN SETIAP INVESTASI

a. Produk perbankan

(1) Tabungan

Digunakan untuk menyimpan dana nasabah. Dapat memberikan banyak

kemudahan, antara lain:

• Likuiditas yang tinggi, dapat diambil kapan saja: counter bank dan ATM

• Kemudahan bertransaksi: pengiriman uang, pembayaran (telepon, kartu

kredit, dan lain-lain), penukaran uang, dan lain-lain.

• Dijamin pemerintah, sampai tahun 2006.

Kekurangan:

• Suku bunga yang diberikan sangat rendah, di bawah tingkat inflasi.

• Bunga kena pajak 20% untuk yang di atas Rp 7,5 juta.

(2) Rekening koran (cheque/giro)

Dipergunakan secara luas oleh perusahaan dan perorangan, untuk

melakukan transaksi keuangan.

Kemudahan, antara lain:

• Likuiditas tinggi, dapat diambil kapan saja: counter bank pencairan cek.

• Kemudahan bertransaksi: pembayaran ke pihak lain tanpa menggunakan

uang tunai dan tanpa harus datang ke bank.

• Dijamin oleh pemerintah.

Kekurangan:

• Tidak ada bunga, hanya terdapat jasa giro yang sangat rendah

• Bunga kena pajak 20%.


(3) Deposito berjangka

Dipergunakan untuk menabung/menyimpan uang dalam jangka waktu

tertentu.

Kemudahan, antara lain:

• Suku bunga yang lebih tinggi, sekitar 6%.

• Likuiditas tinggi, dapat diambil kapan saja, meskipun ada jangka waktu

tertentu.

• Dapat dijaminkan: untuk mendapatkan hutang dari bank yang sama.

• Dijamin oleh pemerintah, rate (%) x (# of Days/365) x Nominal x 0.80, 12%

x (31/365) x IDR 1,000,000 x 0.80.

Kekurangan:

• Terkena penalti, bila diambil sebelum jatuh tempo

• Bunga kena pajak 20%, di atas Rp 7,5 juta.

Kesimpulan:

Dikarenakan sifatnya dan bunga yang diberikan dari suatu produk

perbankan berada di bawah rate inflasi, maka produk perbankan tidak

sesuai untuk dipakai sebagai alat investasi.

Kelebihan:

• Akses yang cepat/likuiditas yang tinggi

• Kemudahan bertransaksi

• Jaminan pemerintah

Secara umum, bank idealnya digunakan sebagai tempat melakukan

transaksi. Produk perbankan sangat ideal dipergunakan untuk penempatan

dana darurat (emergency fund).


b. Produk investasi

Reksa Dana/Unit Trust

Keunggulan:

• Diversifikasi

• Pilihan investasi yang beragam

• Transparansi

• Peraturan yang ketat

• Biaya yang rendah (subs, redeem, management fee)

• Keuntungan pajak (untuk di Indonesia saat ini)

• Minimum investasi yang rendah.

B.PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa Pengertian

penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi

penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau

berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk

menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara

langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Pengertian modal

asing dalam Undang-undang ini menurut pasal 2 ialah :

a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan

devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk

pembiayaan perusahaan di Indonesia.

b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang

asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah

Indonesia, selama alat-alat terse-but tidak dibiayai dari kekayaan devisa

Indonesia.


c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini

diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di

Indonesia.

Adapun modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk

valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan

untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik

orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusaha¬an di Indonesia dan

keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di

Indonesia.

1. Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha

Menurut pasal 3 UPMA perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang

dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai

kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut

Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Penanaman modal asing

oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai orang perseorangan, dapat

menimbulkan kesulitan/ketidak tegasan di bidang hukum Internasional.

Dengan kewajiban bentuk badan hukum maka dengan derai-kian akan

mendapat ketegasan mengenai status hukumnya yaitu badan hukum

Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Sebagai badan hukum terdapat

ketegasan tentang modal yg ditanam di Indonesia. Pemerintah menetapkan

daerah berusaha perusahaan-perusa-haan modal asing di Indonesia dengan

memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah,

macam perusahaan. besarnya penanaman modal dan keinginan Ekonomi

Nasional dan Daerah (Pasal 4). Dengan ketentuan ini maka dapat diusahakan

pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

2. Badan Usaha Modal AsingDalam pasal 5 UPMA disebutkan, bahwa :

a) Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi

modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang

harus dipenuhi oleh penanam-an modal asing dalam tiap-tiap usaha

tersebut.


b) Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu

Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah

dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta

teknologi.

Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara

penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan

menguasai hajat hidup rakyat banyak menurut pasal 6 UPMA adalah sebagai

berikut :

a. pelabuhan-pelabuhan

b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum

c. telekomunikasi

d. pelayaran

e. penerbangan

f. air minum

g. kereta api umum

h. pembangkit tenaga atom

i. mass media.

3. TenagaKerjaMenurut pasal 9 UPMA pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya

untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan di mana modalnya ditanam.

Kepada pemilik modal asing diperkenankan sepenuhnya menetapkan direksi

perusahaannya. Kiranya hal demikian itu sudah sewajarnya karena penanaman

modal asing ingin menyerahkan pengurusan modal kepada orang yang

dipercayanya. Dalam hal kerjasama antara modal asing dan modal nasional

direksi ditetap-kan bersama-sama.

Dalam pasal 10 ditegaskan, bahwa perusahaan-perusahaan modal asing

wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warganegara

Indonesia kecuali dalam hal-hal tersebut pada pasal 11. Sedangkan dalam pasal

11 UPMA disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan

mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga

ahli warganegara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan

tenaga kerja warga negara Indonesia.


Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyeleng-garakan

atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam atau di luar

negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan

agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh

tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

4. Pemakaian Tanah

Dalam pasal 14 UPMA disebutkan, bahwa untuk keperluan perusahaan-

perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak

guna usaha, dan hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Ketentuan pasal 14 ini yang memungkinkan diberikannya tanah kepada

perusahaan-perusahaan yang bermodal asing bukan saja dengan hak pakai,

tetapi juga dengan hak guna bangunan dan hak guna usaha, merupakan

penegasan dari apa yang ditentukan di dalam pasal 55 ayat 2 Undang-undang

Pokok Agraria, berhubungan dan pasal 10, 62 dan 64 Ketetapan MPRS No.

XXIII/MPRS/ 1969.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria pasal 35, pasal

29 dan pasal 41, maka hak guna bangunan tersebut dapat diberikan dengan

jangka waktu paling lama 30 tahun, yang meng-ingat keadaan perusahaan dan

bangunannya dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna

usaha dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 25 tahun.

Kepada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan macam tanaman

yang diusahakannya memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak

guna usaha dengan jangka waktu hak guna usaha tersebut dapat diperpanjang

paling lama 25 tahun. Hak pakai diberikan dengan jangka waktu menurut

keperluannya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan bagi hak guna

bangunan dan hak guna usaha tersebut di atas.

5. Jangka Waktu Penanaman Modal Asing, Hak Transfer dan Repatriasi

Pasal 18 UPMA menegaskan, bahwa dalam setiap izin penanaman modal

asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang : tidak melebihi 30 (tigapuluh)

tahun. Selanjutnya (menurut Penjelasan Pasal 18 UPMA) diadakan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut :


a. Perusahaan Modal Asing harus mengadakan pembukaan ter-sendiri dari

modal asingnya;

b. Untuk menetapkan besarnya modal asing maka jumlahnya harus dikurangi

dengan jumlah-jumlah yang dengan jalan repatriasi telah ditransfer;

c. Tiap tahun perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada Pemerintah suatu

ikhtisar dari modal asingnya.

Mengenai hak transfer, dalam pasal 19 UPMA ditetapkan sebagai berikut :

1) Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asing

dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk :

a). Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan

kewajiban-kewajiban pembayaran lain;

b). Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan

di Indonesia;

c). biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut;

d). penyusutan atas aht-alat perlengkapan tetap;

e). kompensasi dalam hal nasionalisasi.

2) Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Modal asing. Dirasakan adil apabila perusahaan-perusahaan yang

menggunakan modal asing tidak diperbolehkan merepatriasi modalnya

mentransfer penyusutan selama perusahaan-perusahaan itu masih

memperoleh kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan

lain. Perlu diterangkan bahwa transfer keuntungan modal asing dapat

dilakukan juga selama perusahaan itu memperoleh kelonggaran-kelonggaran

perpajakan dan pungutan-pungutan lain.

6. Nasionalisasi dan Kompensasi

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak

milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau

tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai atau mengurus perusahaan

yang bersangkutan.kecuali jika dengan Undang-undang dinyatakan kepentingan

Negara menghendaki tindakan demikian (Pasal 21).


Jika diadakan tindakan seperti tersebut pada pasal 21 maka Pemerintah wajib

memberikan kompensasi/gantirugi yang jumlah, macam dan cara

pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas

hukum internasional yang berlaku. Apabila antara kedua belah pihak tidak

terdapat persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran

kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrasi yang putusannya mengikat

kedua belah pihak.

Untuk menjamin ketenangan bekerja modal asing yang ditanam di

Indonesia maka dalam pasal ini ditetapkan bahwa Pemerintah tidak akan

melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing, kecuali jika

kepentingan negara menghendakinya. Tindakan demikian itu hanya dapat

dilakukan dengan Undang-undang serta dengan pemberian kompensasi menurut

prinsip-prinsip Hukum Internasional.

7. Kerjasama Modal Asing dan Modal Nasional

UPMA daJam pasal 23 menegaskan, bahwa daJam bidang-bidang usaha

yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja-sama antara modal asing

dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3 di atas.

Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk

dan cara-cara kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan

memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi

barang-barang dan jasa-jasa.Pengertian modal nasional dalam Undang-undang

ini meliputi modal Pemerintah Pusat dan Daerah, Koperasi dan modal swasta

nasional.

Adapun keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai

hasil kerjasama antara lain modal asing dan modal nasional tersebut pada pasal

23 setelah dikurangi pajak-pajak serta" kewajiban-kewajiban lain yang harus

dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asli dari modal asing

yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam (Pasal

24).Pertanian Oleh Petani Untuk Pertanian.


C. JENIS USAHA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PENANAM MODAL ASING

Adapun jenis usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sebuah

Perusahaan PMA diatur dalam Perpres No. 76 Tahun 2007 dan Perpres No. 77

Tahun 2007 jo. Perpres No.111 Tahun 2007. Adapun klasifikasi daftar bidang

usaha dalam rangka penanaman modal terbagi atas:

a. Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, seperti

Perjudian/Kasino, Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keratin,

prasasti, pertilasan, bangunan kuno, dll), Museum Pemerintah,

Pemukiman/Lingkungan Adat, Monumen, Objek Ziarah, Pemanfaatan Koral

Alam serta bidang-bidang usaha lain sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Perpres No.111 Tahun 2007.

b. Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan (Sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Perpres No.111 Tahun 2007):

1. Dicadangkan untuk UMKMK;

2. Kemitraan;

3. Kepemilikan modal;

4. Lokasi Tertentu;

5. Perizinan khusus;

6. Modal dalam negeri 100%;

7. Kepemilikan modal serta lokasi

8. Perizinan khusus dan kepemilikan modal; dan

9. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus.

D. PROSEDUR PENDIRIAN PERUSAHAAN PEPENANAM MODAL ASING DI INDONESIA

Prosedur pendirian perusahaan PMA dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu:

a. Pendirian perusahaan baru;

b. Penyertaan pada perusahaan dalam negeri yang telah ada.


Adapun bentuk perusahaan PMA ini diwajibkan dalam bentuk Perseroan

Terbatas (Ps.5(2) UUPM). Terhadap perusahaan PMA ini, dapat berbentuk

kantor perwakilan (Representatives Office), Joint Venture ataupun bentuk-bentuk

lainnya.

Adapun skema umum permohonan izin penanaman modal pada tahap

pengajuan di BKPM dapat digambarkan sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Perka BKPM No. 12

Tahun 2009, setiap terjadinya perubahan struktur penanaman modal wajib

melakukan pendaftaran penanaman modal ke BKPM. Dalam Perka BKPM ini,

perubahan-perubahan dapat mencakup:

1. Perubahan Bidang Usaha atau Produksi

2. Perubahan Investasi

3. Perubahan/Penambahan Tenaga Kerja Asing

4. Perubahan Kepemilikan saham Perusahaan PMA atau PMDN atau Non

MA/PMDN

5. Perpanjangan JWPP


http://gofartobing.files.wordpress.com/2010/01/skema-21.jpg

6. Perubahan Status

7. Pembelian Saham Perusahaan PMDN dan Non PMA/PMDN oleh asing atau

sebaliknya

8. Penggabungan

9. Perusahaan/Merger

Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan pada saat mengajukan permohonan

untuk mendirikan PMA di Indonesia adalah:

1. Formulir yang dipersyaratkan dalam rangka penanaman modal sebagaimana

diatur dalam Perka BKPM No. 12 Tahun 2009;

2. Surat dari Instansi Pemerintah Negara yang bersangkutan atau surat yang

dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan Negara yang bersangkutan

dalam hal pemohon adalah pemerintah Negara lain

3. Paspor dalam hal pemohon adalah perseorangan asing

4. Rekomendasi visa untuk bekerja (dalam hal akan dilakukan pemasukan tenaga

kerja asing)

5. KTP dalam hal pemohon adalah warga Negara Indonesia

6. Anggaran dasar dalam hal pemohon adalah badan usaha asing

7. Akta pendirian dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan

HAM dalam hal pemohon adalah Badan Usaha Indonesia

8. Proses dan flow chart uraian kegiatan usaha

9. Surat kuasa (bila ada); dan

10.NPWP

Setelah diperolehnya persetujuan PMA dari BKPM, maka persetujuan

tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada Notaris dalam rangka perubahan

Anggaran Dasar dan pembuatan Akta Jual beli Saham (bila penanaman modal

tersebut dilakukan melalui jual beli saham). Setelah itu, maka proses selanjutnya

adalah permohonan penyampaian persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM

dengan menyertakan semua dokumen pendukung. Setelah mendapatkan


Pengesahan/Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, maka dilanjutkat dengan

permohonan Izin Usaha Tetap melalui BKPM dengan melampirkan semua dokumen

yang diperlukan sebagaimana tergambar dalam skema dibawah ini:


http://gofartobing.files.wordpress.com/2010/01/skema1.jpg

KESIMPULAN

Penanaman modal baik penanaman modal asing maupun modal dalam

negeri telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menunjang sukses

dan berlangsungnya pembangunan di Indonesia khususnya dalam mewujudkan

kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup rakyat.

Dalam upaya menarik modal asing, Indonesia menghadapi persaingan yang

lebih ketat. Hal ini disebabkan semakin banyak negara yang makin membuka diri

terhadap penanaman modal asing, bahkan para pesaing kita tersebut memberikan

fasilitas pajak berupa tax holiday selama jangka waktu tertentu. Hal ini bukan hanya

terjadi di Asia, termasuk ASEAN, tetapi juga dari negara kawasan Eropa Timur dan

negara-negara baru ex- Uni Soviet.

Dalam melakukan investasi, terdapat faktor-faktor utama yang menentukan tingkat

investasi, yaitu:

a. Tingkat Keuntungan yang Akan Diperoleh

b. Perkiraan Keadaan Perekonomian di Masa Depan

c. Tingkat Pendapatan Nasional

d. Kemajuan dan Perkembangan Teknologi

e. Suku Bunga

Dalam melakukan investasi, perusahaan akan menghadapi berbagai macam risiko

yang mungkin akan terjadi. Adapun risiko-risiko investasi meliputi:

a. risiko pasar

b. risiko manajemen

c. risiko kemampuan membeli

d. risiko politik

e. risiko tingkat bunga


Modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing,

tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan

perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang

dipergunakan dalam perusaha¬an di Indonesia dan keuntungan yang boleh

ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

Penanaman modal asing oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai

orang perseorangan, dapat menimbulkan kesulitan/ketidak tegasan di bidang

hukum Internasional. Dengan kewajiban bentuk badan hukum maka dengan derai-

kian akan mendapat ketegasan mengenai status hukumnya yaitu badan hukum

Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Sebagai badan hukum terdapat

ketegasan tentang modal yg ditanam di Indonesia.

Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk

dan cara-cara kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan

memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi

barang-barang dan jasa-jasa.Pengertian modal nasional dalam Undang-undang ini

meliputi modal Pemerintah Pusat dan Daerah, Koperasi dan modal swasta

nasional.


DAFTAR PUSTAKA

1. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

2. Perpres No. 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan

Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

3. Perpres No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman

Modal

4. http://petanitangguh.blogspot.com/2010/06/penanaman-modal-asing.html

5. www.winterthur.co.id/id/winpens3.htm


http://petanitangguh.blogspot.com/2010/06/penanaman-modal-asing.html

Documents

Makalah keuangan internasional