KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadirat ALLAH Swt karena atas rahmat dan

NikmatNya Saya dapat menyelesaikan tugas Hukum Keuangan Negara tentang

Maksud, Pengertian Dan Perbedaan Pasal 2 (g) Undang-undang No.17 Tahun 2003,

Pasal 1 (2) Undang-undang No.19 Tahun 2003, Pasal 1 (1) Undang-undang No.40

Tahun 2007. Tugas Hukum Keuangan Negara Ini saya Buat sedemikian rupa

semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta merangsang pikiran dan

analisis pemikiran terhadap keuangan Negara, jenis-jenis penganggaran, bentuk

badan hukum yang mendapat atau menerima bantuan anggaran. Penjabaran lebih

detail selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pemimbing mata kuliah Hukum

Keuangan Negara. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang

berkenaan membantu menyelesaikan tugas ini sehingga dapat selesai dengan baik.

Saya sadar dengan penuh bahwa tugas saya ini sangatlah jauh dari kata

sempurna, maka dari itu saya mengharap bimbingan serta petunjuk dari Bapak

pembimbing mata kuliah Hukum Keuangan Negara agar supaya tugas saya ini dapat

menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, semoga tugas ini dapat bermanfaat.

1

DAFTAR ISI

Sampul……………………………………………………………………

Kata Pengantar…………………………………………………………....

Daftar Isi………………………………………………………………….

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………..

i. Latar Belakang………………………………………………..………..

ii.  Rumusan Masalah……………………………………………..………

iii.  Tujuan…….…………………………………………………………..

BAB II PEMBAHASAN………………………………………………...

A. Sejarah Singkat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan…

B. Pengertian Keuangan Negara……………………………………….

C. Pengertian Pengawasan……………..……………………………….

D. Pengertian Pasal 2 (g) Undang-undang No.17 Tahun 2003…………

E. Pengertian Pasal 1 (2) Undang-undang No.19 Tahun 2003…………

F. Pengertian Pasal 1 (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007…………

BAB III PENUTUP…………………………...…………………………

A. Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………

1

2

3

3

4

4

5

5

7

8

10

10

11

13

13

15

2

BAB I

PENDAHULUAN

i. Latar Belakang

Negara dapat di ibaratkan sebagai suatu keluarga yang mana mempunyai hak

dan kewajiban yang dalam hal ini lebih khusus dapat di nilai berupa uang yang

tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, serta segala sesuatu baik

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara. Sejalan

dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu

diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-

lembaga infra/supranasional yang lebih jelas.

Sehingga keuangan  Negara tersebut yang merupakan seluruh kekayaan

negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk

didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang

timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban

pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Maupun kekayaan

dan atau pendapatan Negara yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan

pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,

yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan

Negara dapat berfungsi sebagai mana mestinya dan juga bermanfaat untuk kesejah

teraan rakyat.

3

ii. Rumusan Masalah

1) Kapan munculnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ?

2) Apa yang dimaksud Keuangan Negara dan Pengawasan keuangan negara ?

3) Sebutkan maksud dari Pasal 2 (g) Undang-undang No.17 Tahun 2003 ?

4) Sebutkan maksud dari Pasal 1 (2) Undang-undang No.19 Tahun 2003 ?

5) Sebutkan maksud dari Pasal 1 (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 ?

6) jelaskan Pendapat anda tentang hubungan ke tiga pasal tersebut ?

iii. Tujuan

Agar kita dapat mengetahui dan mengerti tentang keuangan negara sehingga

kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa sudah berhasilkah good governance

dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara serta suatu

penyelenggaraan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan

aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

4

BAB II

PEMBAHASAN

G. Sejarah Singkat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak

dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak

sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936

secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering

Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari

berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu.

Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia

adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas

mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada

Kementerian Keuangan. Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang

Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas

dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri

Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua

pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di

bawah kekuasaannya.

Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri

Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966

dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada

Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN)

meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula

menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah,

dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70

Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral

dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30

Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah

5

non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden

Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga

pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami

kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek

pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan

bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan

proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada.

BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau

lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan

obyektif. Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali

diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52

disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan

lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif.

Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan

yang mulai digeluti BPKP.

Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak

hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara. Pada masa reformasi ini

BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota

Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP.

MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan

kinerjanya dalam rangka mencapai good governance. Sesuai arahan Presiden RI

tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang

kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi,

dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif

dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju

Pemerintahan yang Baik dan Bersih". Dengan visi ini, BPKP menegaskan akan

6

tugas pokoknya pada pengembangan fungsi preventif. Hasil pengawasan preventif

(pencegahan) dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang

bersifat pre-emptive.

Apabila setelah hasil pengawasan preventif dianalisis terdapat indikasi

perlunya audit yang mendalam, dilakukan pengawasan represif non justisia.

Pengawasan represif non justisia digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem

manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah moral hazard atau potensi

penyimpangan (fraud). Tugas perbantuan kepada penyidik POLRI, Kejaksaan dan

KPK, sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan TPK guna memberikan efek

deterrent represif justisia, sehingga juga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian

keuangan negara untuk dapat mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.

H. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan  negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,

yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian

kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban

pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan

hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam  merumuskan Keuangan Negara

Antara Lain.

a) Dari sisi obyek

Yaitu dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban

negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam

bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta

7

segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b) Dari sisi subyek

yaitu dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas

yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan

negara.

c) Dari sisi proses

Yaitu Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan

dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan

kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.

d) Dari sisi tujuan

Yaitu Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum

yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut

di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

I.Pengertian Pengawasan

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan

dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak

menyimpang dan tujuan serta rencana yang telah digariskan.

Karena pihak yang paling bertanggungjawab atas kesesualan pelaksanaan

kegiatan dengan tujuan dan rencananya ini adalah pihak atasan, maka pengawasan

sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek pemeriksaan yang

dilakukan oleh pihak atasan terhadap bawahannya. Menurut Undang-Undang No.

17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang dimaksud dengan keuangan negara

adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta

segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

8

negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Bila pengertian

pengawasan tersebut diterapkan terhadap pengawasan keuangan Negara.

Jadi dapat dikemukakan bahwa pengawasan keuangan negara adalah segala

tindakan untuk menjamin agar pcngelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan

tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Karena yang menjadi

objek pengawasan keuangan negara adalah anggaran negara, maka pengertian

pengawasan keuangan negara diihat dari segi komponen anggaran negara dapat pula

dinyatakan sebagai berikut: pengawasan keuangan negara adalah segala kegiatan

untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, dan penyaluran

pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah

digariskan di dalam anggaran.

Dengan kata lain tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati

apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang

seharusnva. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau

hambatan, maka diharapkan akan segera dikenali untuk dilakukan koreksi. Melalui

tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan

masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Sedangkan pengawasan atas

keuangan negara secara garis besar dibedakan menjadi 2 macam

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat

pengawasan yang berasal dan lingkungan internal organisasi pemerintah.

Dalam tatanan organisasi pemerintahan Indonesia, pelaksana fungsi ini pada

tingkat pemerintahan daerah adalah Badan Pengawas Daerah (Bawasda).

Sedangkan pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan

yang berasal dan lembaga khusus pengawasan yang dibentuk secara internal

oleh pemerintah atau lembaga eksekutif adalah Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh

suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dan luar lingkungan

organisasi eksekutif. Dengan demikian, dalam pengawasan eksternal ini,

antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak terdapat lagi hubungan

kedinasan. Di Indonesia, fungsi pengawasan eksternal ini, antara lain

9

diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), dan secara langsung oleh masyarakat.

J. Pengertian Pasal 2 (g) Undang-undang No.17 Tahun 2003.

Pasal 2 huruf (g) Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan

Negara menyatakan bahwa yang dimaksut kekayaan negara adalah kekayaan

negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,

surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

Penjelasan Pasal 2 huruf (g) Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang

keuangan Negara ini jelas pengertian bahwa keuangan negara termasuk kekayaan

yang dipisahkan pada perusahaan negara, sehingga kekayaan negara yang

dipisahkan yang dimasukkan sebagai penyertaan modal negara di BUMN adalah

tetap kekayaan Negara. Sudah amatlah jelas apa yang disebut kekayaan Negara

walaupun terpisah tetapkekayaan Negara.

K. Pengertian Pasal 1 (2) Undang-undang No.19 Tahun 2003.

Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero adalah

BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham

yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki

oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan

hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan

Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari

kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan

Pemegang Saham (sebagai pemilik). Begitu juga kekayaan yayasan sebagai Badan

Hukum terpisah dengan kekayaan Pengurus Yayasan dan Anggota Yayasan, serta

Pendiri Yayasan. Selanjutnya kekayaan Koperasi sebagai Badan Hukum terpisah

dari Kekayaan Pengurus dan Anggota Koperasi.

10

Kekayaan negara yang dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan

harta kekayaan Badan Hukum Milik Negara (BUMN) itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan

BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara.

L. Pengertian Pasal 1 (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007.

Perseroan terbatas merupakan  organisasi bisnis yang memiliki badan hukum

resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya

berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada

di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena

dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk

mendirikan PT / persoroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam

jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1

tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang didirikan

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

Undang-undang No. 1 tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.

1. PT Merupakan Badan Hukum.

Dalam hukum Indonesia dikenal bentuk-bentuk usaha yang dinyatakan

sebagai Badan Hukum dan bentuk-bentuk usaha yang Bukan Badan

Hukum. Bentuk usaha yang merupakan Badan Hukum adalah: PT,

Yayasan, PT (Persero), Koperasi. Sedangkan bentuk usaha yang Bukan

Badan Hukum adalah: usaha perseorangan, Firma, Commanditaire

Vennotschap (CV), Persekutuan Perdata (Maatschap).

Perbedaan yang mendasar antara bentuk usaha Badan Hukum dan bentuk

usaha Bukan Badan Hukum adalah, dalam bentuk usaha Badan Hukum

terdapat pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab

secara hukum antara pemilik bentuk usaha Badan Hukum dengan Badan

Hukum tersebut sendiri.Sedangkan dalam bentuk usaha Bukan Badan

11

Hukum secara prinsip tidak ada pemisahan harta kekayaan dan

pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik dan bentuk

usaha itu sendiri.

2. PT Didirikan Berdasarkan Perjanjian.

Perjanjian dibuat oleh paling sedikit 2 pihak. Oleh karena PT harus

didirikan berdasarkan perjanjian maka PT minimal harus didirikan oleh

paling sedikit 2 pihak. Pasal 7 UU No.1/1995 mengatur hal

tersebut:“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta

notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”

3. PT Melakukan Kegiatan Usaha

Sebagai suatu bentuk usaha, fungsi didirikannya suatu PT adalah untuk

melakukan kegiatan usaha. Dalam mendirikan PT harus dibuat Anggaran

Dasar PT yang didalamnya tertulis maksud dan tujuan PT dan kegiatan

usaha yang dilakukan oleh PT.

4. PT Memiliki Modal Dasar yang Seluruhnya Terbagi dalam Saham

Salah satu karakteristik dari PT adalah modal yang terdapat dalam

PT terbagi atas saham. Suatu Pihak yang akan mendirikan PT harus

menyisihkan sebagian kekayaannya menjadi kekayaan/aset dari PT.

Kekayaan yang disisihkan oleh pemilik tersebut menjadi modal dari

PT yang dinyatakan dalam bentuk saham yang dikeluarkan oleh PT

tersebut.

5. PT Harus Memenuhi Persyaratan yang Ditetapkan dalam UU No.

1/1995 serta Peraturan Pelaksananya .

UU No. 1/1995 sampai saat ini adalah dasar hukum yang mengatur

mengenai perseroan terbatas di Indonesia. Namun sehubungan

dengan PT harus diperhatikan pula peraturan pelaksana yang terkait

dengan UU No. 1/1995 antara lain misalnya: Peraturan Pemerintah

No. 5 tahun 1999 tentang “Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang

Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham” yang merupakan

peraturan pelaksana dari Pasal 28 UU No.1/1995

12

BAB IIl

PENUTUP

B. Kesimpulan

Jadi menurut hemat saya kekayaan yang dipisahkan tersebut dalam BUMN

dalam lahirnya adalah berbentuk saham yang dimiliki oleh negara, bukan harta

kekayaan BUMN tersebut. Kerancuan mulai terjadi dalam penjelasan dalam

Undang-undang ini tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang

menyatakan “Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara

adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan diatas.

Apabila membaca Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara ini jelas pengertian

keuangan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara,

sehingga kekayaan negara yang dipisahkan yang dimasukkan sebagai penyertaan

modal negara di BUMN adalah tetap kekayaan negara. Tetapi UU BUMN secara

kontra menentukan hal berbeda menyangkut kekayaan negara yang dipisahkan,

pengertian kekayaan negara tercantum pada Pasal 1 angka (10) UU  No.19/2003

Tentang BUMN yang berbunyi,

“Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan

penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan

terbatas lainnya.”

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi,

“Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal

negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak

lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Bekanja Negara,

tetapi pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip

perusahaan yang sehat.”

Artinya kekayaan negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara yang

bersumber dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal kepada BUMN.

Ditegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu tak lagi dikelola

13

berdasarkan UU APBN melainkan dengan “prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”

sesuai dengan UU PT No.40/2007 dahulu UU No.1/1995, lihat Pasal 11 UU BUMN

No.19/2003 yang berbunyi,

“Terhadap Persero berlaku segala ketentuan  dan prinsip-prinsip yang

berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.”

Artinya segala ketentuan dalam UUPT No.40/2007 berlaku untuk BUMN

tentu kontra dengan Pasal 2 huruf g UU UU No.17/2003 Tentang Keuangan Negara.

Ketidak jelasan ini diperparah dengan fatwa Mahkamah Agung No.

WMKA/Yud/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang mengatakan UU Nomor 12

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara itu tidak lagi mengikat secara hukum dengan

adanya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang merupakan undang-undang

khusus (lex specialis) dan lebih baru dari UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara. Artinya pembinaan dan pengelolan modal BUMN yang berasal dari

kekayaan negara tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada

prinsip-prinsip perusahan yang sehat sesuai UUPT No.40/2007. Masalahnya fatwa

Mahkamah Agung itu hanya sebuah pendapat hukum (legal opinion) MA yang tidak

memiliki kekuatan mengikat secara hukum, keberlakuannya tentunya dapat atau

tidak dapat digunakan oleh Hakim di dalam memberikan pertimbangan putusannya.

14

Dafatar pustaka :

Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara.

Undang-undang No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang PT.

Pendapat dari Praktisi hukum Dan Kenegaraan

Dari berbagai sumber di internet

15