Makalah Manajemen Keuangan

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN

Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua

badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana

kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan

tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak

berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan

usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi,

dan kegiatan distribusi barang dan jasa.1

Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya

terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset nonfinansial

atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan

menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga

menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis tabungan,

proteksi, asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer

dana.

Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di

bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya, artinya kegiatan

yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah

kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau bahkan kedua-

duanya yakni menghimpun dan menyalurkan dana.

Dari berbagai pendapat di atas dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap

perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha

lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan berbagai skema atau melakukan

kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga

keuangan diperuntukkan investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi

barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada maka dalam operasionalnya

1 Frianto Pandia, dkk. Lembaga Keuangan ( Jakarta : Rineka Cipta, 2005 ) hal. 12

1

lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan

syariah.

B. BENTUK-BENTUK LEMBAGA KEUANGAN

1. Lembaga Keuangan Bank

Dalam pembicaraan kita sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang

kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga

dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang

membutuhkannya, dan juga sebagai tempat tukar menukar uang, memindahkan uang atau

memerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti listrik, telepon, air, pajak,

uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang

perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak.

Dari pengertian diatas dapat kita jelaskan lagi secara lebih luas bahwa bank adalah

perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan

dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah

keuangan.

Disamping itu perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-

jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan penghimpunan dan menyalurkan

dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kreditmaupun tidak

langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:

jasa pemindahan uang (Transfer)

jasa penagihan (inkaso)

jasa kliring (Clearing)

jasa penjualan mata uang asing (Valas)

jasa safe Deposit Box

Travellers Cheque

Bank Card

Bank draft

2

Letter of Credit (L/C)

Bank Garansi dan Refrensi Bank

Serta jasa bank lainnya.

Maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan dilihat dari kemampuan bank dari segi

pemodalan, manajemen, serta fasilitas yang dimilikinya.

Menurut undang-undang pokok perbankan No.7 Tahun 1992. Dan ditegaskan lagi

dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank digolongkan memjadi duanjenis yaitu :

Bank Umum dan BPR.

A. Bank Umum ( commercial Bank )

Bank yang menerima simpanan dalam bentuk Giro dan Deposito dan dalam usahanya

yang utamanya memberikan kredit jangka pendek. Bank umum jga dapat melaksanakan tugas

dari pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian.

Kegiatan bank-bank umum tidak dapat dipisahkan dari bidang keuangan karenanya, bank

merupakan tempat untuk melayani segala macam kebutuhan keuangan bagi para nasabahnya

dengan kegiatan utamanya yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat ( funding )

2. Menyalurkan dana ke masyarakat ( lending )

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya ( services )

Berikut yang termasuk dalam kategori Bank Umum ialah : BNI 1946, BRI, Bank Mandiri,

BCA, BII dan Citibank.

B. Bank Pengkreditan Rakyat ( BPR )

Bank Pengkredita Rakyat ini bank yang hanya menghimpun dana dan menyalurkan

dana atau memberikan kredit dan tidak diperbolehkan melakukan seperti : menerima

simpanan berupa Giro, ikut dalam lali lintas pembayaran, melakukan kegiatan penyertaan

modal dan usaha perasuransian. Berikut kegiatan umum Bank Pengkreditan Rakyat :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, deposito

berjangka atau bentuk lainnya

2. Memberikan pelayanan kredit

3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai

dalam peraturan pemerintah

3

4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito

berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain

Bank Pekreditan Rakyat (BPR) yang merupakan bagian dari sistem Perbankan juga

harus sehat supaya bisa berkontribusi maksimal dalam menggerakan perekonomian secara

keseluruhan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana suatu kesehatan bank di

ukur. Kesehatan suatu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diukur dari lima faktor yaitu Capital,

Asset, Management, Earning dan Liquidity yang sering di singkat menjadi CAMEL.

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

1. PASAR MODAL

a. Pengertian

Pasar modal (capital modal) adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang

dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya

lebih dari satu tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian

fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian

bursa efek (stock exchange) adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan

penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian efek adalah setiap surat berharga (sekuritas) yang diterbitkan oleh perusahaan,

misalnya: surat pengakuan utang, surat berharga komersial (commercial paper), saham,

obligasi, tanda bukti utang, bukti right (right issue), dan waran (warrant).2

Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret

atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka

panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah

perusahaan asuranssi, dana pensiun, bank-bank tabungan sedangkan yang termasuk peminat

adalah pengusaha, pemerintah dan masyarakat umum.

Pasar modal berbeda dengan pasar uang (money market). Pasar uang berkaitan dengan

instrument keuangan jangka pendek (jatuh tempo kurang dari satu tahun) dan merupakan

pasar yang abstrak. Instrument pasar uang biasanya terdiri dari berbagai jenis surat berharga

2 ? Frianto Pandia, dkk. Lembaga Keuangan ( Jakarta : Rineka Cipta, 2005 ) hal. 194

jangka pendek seperti sertifikat deposito, commercial papper, Sertifikat Bank Indonesia

(SBI), dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).

b. Sejarah Pasar Modal

Dalam sejarah Pasar Modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai

pada abad ke-19. Menurut buku Effectengids yang dikeluarkan oleh Verreninging voor den

Effectenhandel pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pada tanggal

Desember 1912, Amserdamse Effectenbeurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di

tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay,

Hongkong, dan Tokyo. Aktivitas yang sekarang diidentikkan sebagai aktivitas pasar midal

sudah sejak tahun 1912 di Jakarta. Aktivitas ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang

Belanda di Batavia yang dikenal sebagai Jakarta saat ini. Sekitar awal abad ke-19 pemerintah

kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai

salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para

penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya

sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah maka

pemerintahan kolonial waktu itu mendirikan pasar midal. Setelah mengadakan persiapan

akhirnya berdiri secara resmi pasar midal di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta) pada

tanggal 14 Desember 1912 dan bernama Verreninging voor den Effectenhandel (bursa

efek) dan langsung memulai perdagangan. Efek yang dperdagangkan pada saat itu adalah

saham dan obligasi perusahaan milik perusahaan Belanda serta obligasi pemerintah Hindia

Belada. Bursa Batabia dihentikan pada perang dunia yang pertama dan dibuka kembali pada

tahun 1925 dan menambah jangkauan aktivitasnya dengan membuka bursa paralel di

Surabaya dan Semarang. Aktivitas ini terhenti pada perang dunia kedua.3

Setahun setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya pada tahun

1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa ini menandai mulai

aktifnya kembali Pasar Modal Indonesia. Didahului dengan diterbitkannya Undang-undang

Darurat No. 13 tanggal 1 September 1951, yang kelak ditetapkan senagai Undang-undang No.

15 tahun 1952, setelah terhenti 12 tahun. Adapun penyelenggarannya diserahkan kepada

Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) yang terdiri dari 3 bangk negara dan

beberapa makelar efek lainnya dengan Bank Indonesia sebagai penasihat. Aktivitas ini


semakin meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan pinjaman obligasi berturut-

turut pada tahun 1954, 1955, dan 1956. Para pembeli obligasi banyak warga negara Belanda,

baik perorangan maupun badan hukum. Semua anggota diperbolehkan melakukan transaksi

abitrase dengan luar negeri terutama dengan Amsterdam.

Menjelang akhir era 50-an, terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di bursa.

Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah RI terhadap Belanda

sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga

begara Belanda meninggalkan Indonesia. Perkembangan tersebyut makin parah sejalan

dengan memburuknya hubungan Republik Indonesia denan Belanda mengenai sengketa Irian

Jaya dan memuncaknya aksi pengambil-alihan semua perusahaan Belanda di Indonesia,

sesuai dengan Undang-undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958. Kemudian disusul dengan

instruksi dari Badan Nasonialisasi Perusahaan Belanda (BANAS) pada tahun 1960, yaitu

larangan Bursa Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua efek dari perusahaan Belanda

yangberoperasi di Indonesia, termasuk semua efek yang bernominasi mata uang Belanda,

makin memperparah perdagangan efek di Indonesia.

Pada tahun 1977, bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana

Pasar Modal (Bapepam), institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Unuk merangsang

perusahan melakukan emisi, pemerintah memberikan keringanan atas pajak persetoan sebesar

10%-20% selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan go public. Selain itu, untuk

investor WNI yang membeli saham melalui pasar midal tidak dikenakan pajar pendapatan

atas capital gain, pajak atas bunga, dividen, royalti, dan pajak kekayaan atas nilai

saham/bukti penyertaan modal.

Pada tahun 1988, pemerintah melakuka deregulasi di sektor keuangan dan perbankan

termasuk pasar midal. Deregulasi yang memengaruhi perkembangan pasar midal antara lain

Pakto 27 tahun 1988 dan Pakses 20 tahun 1988. Sebelum itu telah dikeluarkan Paker 24

Desember 1987 yang berkaitan dengan usaha pengembangan pasar modal meliputi pokok-

pokok:

a. Kemudahan syarat go public antar lain laba tidak harus mencapai 10%.

b. Diperkenalkan Bursa Paralel.

c. Penghapusan pungutan seperti fee pendaftaran dan pencatatan di bursa yang sebelumya

dipungut oleh Bapepam.

6

d. Investor asing boleh membeli saham di perusahaan yang go public.

e. Saham boleeh dierbitkan atas unjuk.

f. Batas fluktuasi harga saham di bursa efek sebesar 4% dari kurs sebelum ditiadakan.

g. Proses emisi sudah diselesaikan Bapepem dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak

dilengkapinya persyaratan.

Pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham dswastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta.

Swastanisasi bursa saham menjadi PT BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepam

menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

c. Manfaat Pasar Modal

1. Bagi Emiten

Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar

2. dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai

3. tidak ada convenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan

dana/perusahaan

4. solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan

5. ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil

2. Bagi investor

Sementara, bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. nilai investasi perkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin

pada meningkatnya harga saham yang mencapai kapital gain

2. memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga yang

mengambang bagi pemenang obligasi

3. dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko

7

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Emiten&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Instrumen&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Dividen

http://id.wikipedia.org/wiki/Gain

http://id.wikipedia.org/wiki/Kapital

http://id.wikipedia.org/wiki/Investor

http://id.wikipedia.org/wiki/Investor

http://id.wikipedia.org/wiki/Solvabilitas

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenant&action=edit&redlink=1

d. Produk-Produk Di Pasar Modal

1. Reksa Dana

Reksa dana (mutual fund) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya

menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai

modal berinvestasi. Melalui dana reksa ini nasihat investasi yang baik “jangan menaruh

semua telur dalam satu keranjang” bisa dilaksanakan. Pada prinsipnya investasi pada reksa

dana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sejumlah alat investasi yang

diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

Adapun sasaran reksa dana diantaranya adalah pendapatan, pertumbuhan, dan

keseimbangan. Keputusan untuk memilih saham yang memberikan dividen/bunga ada

ditangan manajer investasi. Manajer investasi mempunyai hak untuk mendistribusikan atau

tidak dividen/bunga yang diperolehnya kepada pemodal. Jika prospektusnya menerangkan

bahwa dividen/bunga akan didistribusikan maka dalam waktu tertentu pemodal akan

mendapatkan dividen/bunga.

Capital gain akan diberikan oleh reksa dana yang memiliki sasaran pertumbuhan.

Pendapatan ini berasal dari kenaikan harga saham atau diskon obligasi yang menjadi

portofolio reksa dana. Manajer investasi harus berhasil membeli saham pada saat harga

rendah dan menjualnya pada saat harga tinggi. Selanjutnya manajer investasi akan

mendistribusikan pada pemodal. Meski demikian, pendapatan dari capital gain tergantung

kebijakan manajer investasi. Bila manajer investasi dalam prospektusnya menerangkan akan

mendistribusikan capital gain, maka dalam waktu tertentu pemegang reksa dana akan

mendapatkan distribusi capital gain. Ada juga reksa dana yang tidak mendistribusikan capital

gain ini, tapi menambahkannya pada nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih adalah

perbandingan antara total nilai investasi yang dilakukan manajer investasi dengan total

volume reksa dana yang diterbitkan.

Kemungkinan untuk mendapatkan kenaikan aktiva bersih ini sangat tergantung pada

jenis reksa dana yang dibeli. Reksa dana terbuka akan dibeli kembali dengan harga nilai

8

aktiva bersih baru. Reksa dana tertutup tidak akan dibeli kembali oleh penerbitnya. Setelah

terjadi transaksi di pasar perdana, selanjutnya reksa dana akan diperjualbelikan di pasar

sekunder. Harga yang terbentuk merupakan pertemuan dari permintaan dan penawaran.

Harga inilah yang merupakan nilai aktiva bersih yang baru.

2. Saham

Secara sederhana saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan

kertas tersebut. Membeli saham tidak ubahnya dengan menabung. Imbalan yang akan

diperoleh dengan kepemilikan sahma adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang

tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasa sangat

besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Bila perusahaan

penerbit mampu menghasilkan laba yang besar maka ada kemungkinan para pemegang

sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar pula. Karena laba yang besar tersebut

menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada pemegang saham sebagi dividen.

Capital gain akan diperoleh bila ada kelebihan harga jual diatas harga beli. Ada

kaidah-kaidah yang harus dijalankan untuk mendapat capital gain. Salah satunya adalah

membeli saat harga turun dan menjual saat harga naik.

Saham memberikan kemungkinan penghasilan yang tidak terhingga. Sejalan dengan

itu, risiko yang ditanggung pemilik saham juga relatif paling tinggi. Investasi memiliki risiko

yang paling tinggi karena pemodal memiliki hak klaim yang terakhir, bila perusahaan

penerbit saham bangkrut. Secara normal, artinya diluar kebangkrutan, risiko potensial yang

akan dihadapi pemodal hanya dua, yaitu tidak menerima pembayaran dividen dan menderita

capital loss.

3. Saham Preferen

Saham preferen adalah gabungan (hybrid) antara obligasi dan saham biasa. Artinya

disamping memiliki karakteristik seperti obligasi juga memiliki karakteristik saham biasa.

Karakteristik obligasi misalnya saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga

obligasi. Biasanya saham preferen memberikan pilihan tertentu atas hak pembagian dividen.

9

Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap

setiap tahun, ada pula yang menghendaki didahulukan dalam pembagian dividen, dan lain

sebagainya.

Pilihan untuk berinvestasi pada saham preferen didorong oleh keistimewaan alat

investasi ini, yaitu memberikan penghasilan yang lebih pasti. Bahkan ada kemungkinan

keuntungan tersebut lebih besar dari suku bunga deposito apabila perusahaan penerbit mampu

menghasilkan laba yang besar, dan pemegang saham preferen memiliki keistimewaan

mendapatkan dividen yang dapat disesuaikan dengan suku bunga.

4. Obligasi

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi

pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan

bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan

obligasi. Pada dasarnya memiliki obligasi sama persis dengan memiliki deposito berjangka.

Hanya saja obligasi dapat diperdagangkan. Obligasi memberikan penghasilan yang tetap,

yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah

ditetapkan. Obligasi juga memberikan kemungkinan untuk mendapatkan capital gain, yaitu

selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Kesulitan untuk menentukan

penghasilan obligasi disebabkan oleh sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga.

Padahal harga obligasi sangat tergantung dari perkembangan suku bunga. Bila suku bunga

bank menunjukkan kecenderungan meningkat, pemegang obligasi akan menderita kerugian.

Disamping menghadapi risiko perkembangan suku bunga yang sulit dipantau,

pemegang obligasi juga menghadapi risiko kapabilitas (capability risk), yaitu pelunasan

sebelum jatuh tempo. Sebelum obligasi ditawarkan di pasar, terlebih dahulu dibuat peringkat

(rating) oleh badan yang berwenang. Rating tersebut disebut sebagai credit rating yang

merupakan skala risiko dari semua obligasi yang diperdagangkan. Skala ini menunjukkan

seberapa aman suatu obligasi bagi pemodal. Keamanan ini ditunjukkan dengan kemampuan

untuk membayar bunga dan melunasi pokok pinjaman.

Salah satu varian produk obligasi adalah obligasi konversi. Obligasi konversi, sekilas

tidak ada bedanya dengan obligasi biasa, misalnya memberikan kupon yang tetap, memiliki

jatuh tempo dan memiliki nilai nominal atau nilai pari (par value). Hanya saja obligasi

konversi memiliki keunikan yaitu dapat ditukar dengan saham biasa. Pada obligasi konversi

10

selalu tercantum persyaratan untuk melakukan konversi. Misalnya setiap obligasi konversi

bisa dikonversi menjadi 3 saham biasa setelah 1 Januari 2005 dengan harga konversi yang

telah ditetapkan sebelumnya.

Sama dengan alat investasi yang lain, obligasi konversi tidak ubahnya dengan

menabung. Bedanya, surat tanda menabung tidak dapat diperjualbelikan; sebaliknya obligasi

konversi dapat diperjualbelikan. Pilihan terhadap alat investasi ini karena mampunya

memberikan penghasilan optimal sebab obligasi konversi bisa digunakan sebagai obligasi

atau saham. Bila suku bunga yang ditawarkan obligasi konversi lebih tinggi dari suku bunga

bank atau perusahaan tidak membagikan dividen yang besar, maka pemegang obligasi

konversi tidak perlu mengonversikan obligasi konversinya. Bila diperkirakan emiten berhasil

mendapatkan laba yang tinggi sehingga mampu membagi dividen yang lebih besar daripada

bunga obligasi konversi, pemegang obligasi konversi lebih baik mengonversi obligasinya

menjadi saham guna mendapatkan dividen.

Imbalan yang dapat diperoleh pemegang obligasi konversi dapat terdiri bunga (bila

mempertahankan sebagai obligasi), dividen (bila melakukan konversi), capital gain (bila

berhasil menjual obligasinya dengan harga lebih tinggi dari harga perolehannya, atau

mendapat diskon saat membeli. Capital gain juga bisa didapat jika pemegang obligasi

konversi melakukan konversi, kemudian berhasil menjual saham tersebut diatas harga

perolehannya).

Risiko yang dihadapi pemegang obligasi konversi adalah kesalahan didalam

mengambil keputusan konversi, antara lain:

Seandainya pada saat yang ditentukan pemodal menggunakan haknya menukar

obligasi konversi menjadi saham, dan ternyata kondisi menunjukkan suku bunga bank

cenderung naik.

Bila emiten tidak berhasil meraih keuntungan, sehingga tidak membagikan dividen.

Dengan demikian pemodal menghadapi risiko tidak mendapatkan kesempatan untuk

memperoleh suku bunga. Seandainya ia tidak menggunakan haknya, maka ia akan

memperoleh kesempatan itu.

5. Waran

11

Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah

ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya

obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh

pemegang waran. Namun setelah obligasi atau saham yang disertai waran memasuki pasar

baik obligasi, saham maupun waran dapat diperdagangkan secara terpisah.

Memiliki waran tidak ubahnya menabung. Hanya saja, waran dapat diperjualbelikna.

Selain itu waran dapat ditukar dengan saham. Pilihan terhadap alat investasi ini karena

kemampuannya memberikan penghasilan ganda, terutama waran yang menyertai obligasi.

Karena disamping akan mendapatkan bunga obligasi kelak setelah waran dikonversi menjadi

saham akan mendapatkan dividan dan capital gain.

Pendapatan bunga diperoleh pemodal yang membeli waran yang menyertai obligasi.

Dengan membeli obligasi otomatis pemodal akan mendapatkan bunga. Bahwa obligasi ini

disertai waran yang yang bisa dikonversi menjadi saham di waktu-waktu mendatang, itu tidak

mempengaruhi hak pemodal atas bunga obligasi. Suku bunga obligasi yang disertai waran

biasanya lebih rendah dari suku bunga bank.

Kalau pemodal ingin mendapatkan dividen, terlebih dahulu ia menggunakan waran

untuk membeli saham. Untuk mendapatkan dividen, ia harus bersedia menahan saham dalam

waktu yang relatif lama. Capital gain bisa didapat bila pemegang obligasi yang disertai waran

menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga ketika memperolehnya. Capital gain

juga bisa didapat jika pemegang obligasi yang disertai waran mendapatkan diskon pada saa

melakukan pembelian. Pada saat jatuh tempo ia akan mendapatkan pelunasan sebesar harga

pari. Capital gain juga bisa didapat bila setelah melakukan konversi saham biasa, pemodal

bisa menjual sahamnya diatas harga perolehan.

6. Right Issue

Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan

emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Ini berbeda

dengan saham bonus atau dividen saham, yang otomatis diterima oleh pemegang saham.

Right issue dapat diperdagangkan. Pilihan terhadap alat investasi ini karena kemampuannya

memberikan penghasilan yang sama dengan membeli saham, tetapi dengan modal yang lebih

rendah. Biasanya harga saham hasil right issue lebih murah dari saham lama. Karena

membeli right issue berarti membeli hak untuk membeli saham, maka kalau pemodal

12

menggunakan haknya otomatis pemodal telah melakukan pembelian saham. Dengan

demikian maka imbalan yang akan didapat oleh pembeli right issue adalah sama dengan

membeli saham, yaitu dividen dan capital gain.

2. PEGADAIAN

a. Pengertian

Pegadaian adalah bentuk lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha gadai

yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana

dalam waktu segera. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan

barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang

yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan

lembaga gadai.4

Sedangkan pengertian Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah

nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ artinya

menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil

sebagai tebusan.

b. Asal Mula Pegadaian

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda (VOC) dimana

pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan

jaminan gadai. Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah eropa lainnya seperti

Inggris, Perancis dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian

dibawa masuk ke Hindia Belanda.


Di zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas

Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian

berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp. 1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11

Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 tahun 1969 PN Pegadaian berubah

menjadi Perusahaan Jawatan (perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Perjan pegadaian berubah menjadi Perusahaan

Umum (Perum) Pegadaian. Sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas

hokum gadai hanyalah Perum Pegadaian.

c. Tugas, Tujuan dan Fungsi Pegadaian

Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintahan yang berhak memberikan

pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hokum gadai yang bertujuan agar masyarakat

tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan

dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga pegadaian tersebut mempunyai

tugas, tujuan, serta fungsi-fungsi pokok sebagai berikut.

a. Tugas Pokok

Yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hokum gadai dan usaha-usaha lain yang

berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.

b. Tujuan pokok

Sifat usaha dan pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum

sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolah. Oleh karena itu, pegadaian

pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut:

1) Turut melaksanakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional

pada umumnya melalui penyaluran uang pinaman atas dasar hokum gadai.

2) Mencegah praktek pagadaian gelap da pinjaman tidak wajar.

c. Fungsi Pokok

Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut:

1) Mengelolah penyaluran uang pinjaman atas dasar hokum gadai dengan cara mudah,

cepat, aman, da hemat.

2) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi

pegadaian maupun masyarakat.

3) Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

4) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaia.

14

5) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

d. Produk dan Jasa Pegadaian

Sebagai lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk, maka dalam

menjalankan usahanya pegadaian memiliki beberapa produk dan jasa yang dapat

dimanfaatkan masyarakat.

Dalam perkembangan dunia pegadaian dewasa ini, bentuk perolehan pendapatan

pegadaian dapat berupa transaksi yang berasal dari biaya administrasi, jasa titipan, jasa

taksiran, galeri 24, dan lain-lain. Sebagaimana berikut:

a. Pemberian pinjaman atas hukum gadai

Merupakan kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman tunai dengan jaminan benda

bergerak.

Contoh : menggadaikan emas / perhiasan.

b. Penaksiran nilai barang

Bagi masyarakat yang akan mengetahui harga atau nilai harta benda miliknya dapat

menggunakan jasa penaksiran barang ini dengan biaya yang relatif ringan.

c. Penitipan barang

jika akan berpergian cukup lama ,masyarakat biasa memakai jasa ini untuk menjamin

keamanan harta simpanannya.

d. Jasa lainnya

Pegadaian dapat memberikan produk dan jasa lain, seperti kredit kepada pegawai dengan

penghasilan tetap.

3. SEWA GUNA USAHA (LEASING)

a. Pengertian

Menurut keputusan bersama Menteri Keuangan, Meneteri Perindustrian dan Menteri

Perdagangan Nomor Kep. 122/MK/TV/74, Nomor 32/M/SK/2174, Nomor 30/Kpb/1/74

Tanggal 7 januari 1974, Leasing adalah setiap kegiatan pembiyaan perusahaan dalam

bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk

15

jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala disertai dengan hak pilih

bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau

memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati.5

Menurut Keputusan Menteri keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21

November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing), leasing adalah kegiatan

pembiyaan barang modal baik secara leasing dengan hak opsi (finance lease) maupun leasing

tanpa hak opsi atau sewa guna usaha (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama

jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang dimaksud finance lease

adalah kegiatan leasing dimana lessee pada akhir kontrak mempunyai opsi untuk membeli

objek leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sedangkan yang dimaksud dengan

operating lease adalah kegiatan leasing dimana lessee pada akhir kontrak tidak memiliki hak

opsi untuk membeli objek leasing.

CIRI KEGIATAN SEWA GUNA USAHA :

1. Perjanjian antara Lessor dengan Lessee

2. Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan

barang kepada pihak lessee

3. Lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang (asset)

4. Lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang

ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis

barang tersebut

b. Perkembangan Leasing Di Indonesia

Leasing di Indonesia mulai muncul pertama kali pada tahun 1974. Pada awal

kemunculan leasing ini tidak menunjukkan suatu perkembangan yang berarti. Hingga tahun

1980 jumlah perusahaan leasing yang ada hanya sebanyak 5 buah. Setelah itu di tahun 1981

meningkat menjadi 8 buah perusahaan. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada akhir

tahun 1984 dengan jumlah perusahaan sebanyak 48 buah. Hal yang sangat menggembirakan

adalah peningkatan ini juga dibarengi dengan peningkatan besarnya kontrak leasing yaitu

sebesar Rp 436, 10 Milyar.


c. Ketentuan Modal Leasing

Ketentuan minimum modal disetor untuk pendirian suatu perusahaan pembiyaan

yang melakukan kegiatan usaha leasing yang diatur dalam Pakdes 20 Tahun 1988 dengan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988,

dimana jumlah modal disetor atau simpanan wajib dan pokok ditetapkan sebagi berikut:

1. Perusahaan swasta nasional sebesar Rp 3 miliar

2. Perusahaan patungan Indonesia-asing sebesar Rp 10 miliar

3. Koperasi sebesar Rp 3 miliar

d. Mekanisme Leasing

Dalam transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, antara

lain:

1. Lessor

Yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiyaan kepada pihak lesse

dalam bentuk barang modal. Dalam finance lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan

kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan

mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan untuk

mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenaan

dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut.

2. Lesse

Yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiyaan dalam bentuk barang modal dari

lessor. Dalam finance lease, lesse bertujuan untuk mendapatkan pembiyaan berupa barang

atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Sedangkan dalam

operating lease, lesse bertujuan dapat memenuhi peralatannya disamping tenaga operator dan

perawatan alat tersebut tanpa resiko bagi lesse terhadap kerusakan

3. Pemasok

17

Yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual

kepada lesse dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam finance lease, pemasok

langsung menyerahkan barang kepada lesse tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang

memberikan pembiyaan. Sedangkan dalam operating lease, pemasok menjual barangnya

langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

secara tunai maupun secara berkala.

4. Bank atau Kreditor

Dalam suatu perjanjian kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara

langsung dalam kontrak tersebut tetapi bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana

kepada lessor. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan pemasok menerima kredit dari

bank.

4. PERUSAHAAN ASURANSI

a. Pengertian

Didalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa,

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penangung

mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu Premi, untuk

memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan

keuntungan yang diharapakan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak

tertentu.”6

Menurut Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia,

asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang

dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin

akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

D.S. Hansell dalam bukunya Elements of Insurance menayatakan bahwa asuransi

selalu berkaitan dengan resiko (Insurance is to do with risk).

Menurut Robert I. Mehr dan Emerson Cammack, dalam bukunya Principles of

Insurance menyatakan bahwa suatu pengalihan resiko (transfer of risk) disebut asuransi.

b. Tujuan Asuransi


Menurut Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S. H., asuransi itu mempunyai

tujuan, pertama-tama ialah: mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa

yang tidak diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil resiko untuk mengganti

kerugian. Pikiran yang terselip dalam hal ini ialah, bahwa lebih ringan dan mudah apabila

yang menanggung resiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang daripada satu

orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harat

bendanya itu jika ia akan mengalihkan resiko itu kepada suatu perusahaan, dimana dia sendiri

saja tidak berani menanggungnya.

Sebaliknya seperti yang dikemukakan oleh Mr. Dr. A. F. A. Volman bahwa orang-

orang lain yang menerima resiko itu, yang disebut penanggung bukanlah semata-mata

melakukan itu demi prikemanusiaan saja dan bukanlah pula bahwa dengan tindakan itu

kepentingan-kepentingan mereka jadi korban untuk membayar sejumlah uang yang besar

mengganti kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa itu.

c. Jenis-jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini jika dilihat dari berbagai

segi adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi fungsinya

a. Asuransi kerugian (non life insurance)

Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam UUD Nomor 2 Tahun 1992

tentang usaha asuransi menjelaskan pada asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan

jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab

hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian

dapat dibagi sebagai berikut:

Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup risiko kebakaran seperti kebakaran,

petir, ledakan dan kejatuhan pesawat.

Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan (marine insurance) penanggung

atau perusahan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat

terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran.

Asuransi aneka yaitu jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam

asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Seperti asuransi kendaraan bermotor,

19

asuransi kecelakaan diri, pencurian uang dalam pengangkutan dan penyimpanan,

kecurangan dan sebagainya.7

b. Asuransi jiwa (life insurance)

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam

penaggulangan risiko yang dikaitkan dngan jiwa atau meninggalnya seorang yang

dipertanggungkan. Seperti kematian, mengalami cacat, pemutusan hubungan kerja, dan

pengannguran.

Jenis-jenis asuransi jiwa meliputi asuransi berjangka (Term insurance), asuransi

tabungan (Endoument insurance), asuransi seumur hidup (Whole life insurance), Anuity

contrak insurance(anuitas).

c. Reasuransi (reinsurance)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang

terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.

Fungsi reasuransi adalah:

Meningkatkan kapasitas akseptasi

Alat penyebaran risiko

Meningkatkan stabilitas usaha

Meningkatkan kepercayaan

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik

asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi.

a. Asuransi milik pemerintah

Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100 persen oleh

pemerintah Indonesia.

b. Asuransi milik swasta nasional

Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa

yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam rapat umum

pemegang saham (RUPS).

c. Asuransi milik perusahaan asing

7 Totok Budisantoso dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2, Salemba empat, Jakarta, 2006, Hlm. 18420

Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang

dari negara lain dan jelas kepemilikannyapun dimiliki oleh 100 persen oleh pihak asing.

d. Asuransi milik campuran

Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan

pihak asing.

5. Anjak Piutang (Factoring)

a. Pengertian

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, Perusahaan

anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk

pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu

perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 8

Menurut Perpes No. 9 tahun 2009, Anjak Piutang adalah lembaga pembiayaan yang

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dalam jangka pendek suatu

perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Jadi, Anjak Piutang adalah pengalihan serta pengurusan piutang kepada perusahaan

anjak piutang sehingga penjual tidak perlu menagih langsung piutang kepada pembeli.

Dengan demikian, kas yang diterima penjual dapat digunakan untuk membiayai modal kerja

demi kesinambungan usaha walaupun penjual harus membayar biaya tertentu.

b. Sejarah

Kegiatan anjak piutang mulai dikenal ketika perusahaan-perusahaan manufaktur di

Inggris berusaha menjual produknya di Amerika. Amerika pada waktu itu, sekitar tahun

1880-an, merupakan benua baru yang banyak didatangi oleh orang-orang dari Eropa terutama

dari Inggris. Kedatangan bangsa Eropa di Amerika mau tidak mau membawa konsekuensi

bahwa mereka harus melakukan kegiatan produksi dan konsumsi di daerah barunya, namun

pada awalnya mereka tidak banyak bisa melakukan kegiatan produksi karena terbatasnya

sumber daya manusia, peralatan, dan kapal. Keadaan ini memaksa mereka untuk

mendatangkan sebagian besar kebutuhan mereka dari daerah asal, yaitu Inggris. Ketika

perusahaan-perusahaan di Inggris akan memasarkan atau menjual produknya ke orang-orang

di Amerika, timbul masalah karena ternyata mereka tidak saling mengenal. Risiko tidak


terbayarnya penjualan secara kredit semakin besar bukan hanya karena mereka tidak saling

mengenal tetapi juga karena jarak yang sangat jauh. Kondisi ini mendorong perusahaan-

perusahaan di Inggris untuk menemukan suatu solusi mengenai sistem penjualan yang sesuai.

Perusahaan-perusahaan tertentu mulai tertarik untuk menjembatani atau sebagai perantara

antara pihak penjual di Inggris dengan pihak pembeli di Amerika. Perusahaan-perusahaan ini

selanjutnya dikenal sebagai factor atau agen. Jasa yang ditawarkan oleh factor pada waktu itu

masih berkisar terutama pada pengurusan dan penagihan piutang saja.9

Usaha factor ini menjadi semakin berkembang ketika perusahaan-perusahaan tekstil

Inggris memerlukan jasa penilaian kelayakan atas kredit dagang kepada pembeli di Amerika.

Mengingat factor ini dianggap sebagai perusahaan yang cukup berpengalaman dalam hal

penyelesaian tagihan atau piutang, maka perusahaan tekstil di Inggris cenderung

menggunakan jasa mereka untuk melakukan investigasi kredit kepada pembeli di Amerika.

Tugas factor dalam hal ini adalah menentukan kelayakan suatu pembeli untuk memperoleh

fasilitas pembelian dengan cara kredit (credit worthiness) dan juga menentukan tingkat atau

kemungkinan terbayarnya suatu piutang dari penjualan tekstil secara kredit. Lama-kelamaan,

factor tidak hanya memberikan jasa investigasi kredit saja tetapi sekaligus membeli faktur-

faktur penjualan tekstil dari perusahaan tekstil. Factor kemudian menguangkan atau menagih

faktur tersebut pada pembeli saat jatuh tempo. Dalam perkembangannya, kegiatan pemberian

jasa anjak piutang ini tidak hanya diberikan oleh suatu perusahaan sebagai salah satu dari

kegiataan usahanya, tetapi juga oleh suatu perusahaan yang secara khusus bergerak dalam

bidang anjak piutang. Usaha berkembang mulai dari Amerika Utara, kemudian berkembang

di bagian Amerika yang lain, lalu berkembang di Eropa, dan akhirnya ke seluruh dunia.

Bidang usaha yang dilayani jasa anjak piutang berkembang dari semula tekstil ke bidang-

bidang usaha yang lain termasuk jasa.

Kegiatan anjak piutang di Indonesia mulai berkembang baik sejak adanya keputusan

Presiden No. 61 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.13/1988 tanggal 20

Desember 1988. Peraturan ini terutama diterapkan untuk memberikan alternatif pembiayaan

usaha dari berbagai macam jenis lembaga keuangan, terutama perusahaan anjak piutang.

Pembiayaan usaha diberikan keleluasaan untuk memberikan alternatif pembiayaan usaha dari

berbagai macam jenis lembaga keuangan., termasuk peusahaan anjak piutang. Pembiayaan

usaha diberikan keleluasaan untuk mengembangkan usaha dengan modal yang hanya tidak

bersumber dari lembaga perbankan saja. Jasa anjak piutang dapat diberikan oleh suatu


lembaga keuangan sebagai salah satu kegiatan usahanya, dapat diberikan oleh suatu bank, dan

dapat diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang secara khusus memberikan jasa anjak

piutang.

c. Permodalan Anjak Piutang

Sesuai dengan PMK No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2009 tentang

pembiayaan, jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib dalam rangka

pendirian perusahaan pembiayaan adalah :

a. Perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp100

milyar.

b. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp50 milyar.

c. Pelaku Anjak Piutang

Dalam kegiatan anjak piutang terdapat tiga pelaku utama yang terlibat yaitu :

d. Perusahaan anjak piutang (factor) adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak

piutang.

e. Klien (supplier) adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang.

f. Nasabah (customer) atau disebut debitor adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi

dengan klien.

6. Modal Ventura

a. Pengertian

Modal ventura adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa

penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (investee

company) untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk

penyerahan modal secara tunai yang ditukan dengan sejumlah saham pada perusahaan

pasangan usaha.10


Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi

namunmemberikan imbal hasil yang tinggi pula. Kapitalis ventura atau dalam bahasaasing

disebut venture capitalist (VC), adalah seorang investor yang berinvestasipada perusahaan

modal ventura. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang

tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi

sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna

memperoleh modal pinjaman dari perbankan.

Investasimodal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial

danteknikal. Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investoryang

mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yangmelakukan

pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasitersebut.

b. Sejarah Modal Ventura

Walaupun penyertaan modal sudah dikenal serta dilakukan oleh investor sejak zaman

dahulu, Georges Doriot dikenal sebagai penemu dari industri modal ventura. Pada tahun

1946, Doriot mendirikan American Research and Development Corporation (AR&D), dimana

investasinya pada perusahaan Digital Equipment Corporation adalah merupakan sukses

terbesar. Pada Tahun 1968 sewaktu Digital Equipment melakukan penawaran sahamnya

kepada publik, dan ini memberikan imbal hasil investasi (return on investment-ROI) sebesar

101% kepada AR&D.

Investasi ARD's yang senilai $70.000 USD pada Digital Equipment Corporation pada

tahun 1957 tersebut telah bertumbuh nilainya menjadi $355 juta USD.

Biasanya juga dianggap bahwa modal ventura yang pertama kali adalah investasi yang

dilakukan pada tahun 1959 oleh Venrock Associates pada perusahaan Fairchild

Semiconductor,

Awal mula tumbuhnya industri modal ventura ini adalah denganj diterbitkannya

Undang-undang investasi usaha kecil (Small Business Investment Act) di Amerika pada

tahun 1958 dimana secara resmi diperbolehkannya Kantor Pendaftaran Usaha Kecil (Small

Business Administration (SBA)) untuk mendaftarkan perusahaan modal kecil untuk

membantu pembiayaan dan permodalan dari usaha wiraswasta di Amerika. Setelah ini banyak

muncul usaha modal ventura di seluruh dunia termasuk salah satunya di Indonesia.

24

Perusahaan modal ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana

Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang

sahamnya dimilki oleh Departemen Keuangan (82,2%) dan Bank Indonesia (17,8%).

Gema nama Bahana memang sempat menggetarkan "dunia keuangan" nusantara.

Ketika pada tahun 1973 salah satu anak usahanya, PT Bahana Artha Ventura (BAV), agresif

melebarkan usaha ke seluruh provinsi, membentuk Perusahaan Modal Ventura Daerah

(PMVD). Sasarannya, usaha kecil menengah (UKM) untuk dibiayai.

c. Sumber Pendanaan Modal Ventura

Sumber dana modal ventura dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain sebagai berikut:

1. Investor Perseorangan

Umumnya, investor perseorangan lebih menyukai dan cenderung melakukan investasi pada

usaha yang telah berjalan lancar dan bersifat jangka pendek. Investor individu yang memiliki

kesabaran dan kesiapan untuk menerima dan menanggung risiko tinggi dalam suatu usaha

dianggap sebagai seorang venture capitalist murni karena dalam usaha modal ventura sulit

diharapkan akan memberi hasil yang besar atas investasi yang ditanam dalam kurun waktu

satu atau dua tahun.

2. Investor Institusi

Biasanya perusahaan-perusahaan besar, terutama di negara-negara industri, memiliki suatu

divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal ventura. Tugas divisi khusus ini adalah

menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide, terutama dalam bidang teknologi, yang dapat

dikembangkan menjadi suatu produk teknologi baru yang dapat dipasarkan. Keikutsertaan

investor institusi ini merupakan alternatif sumber dana modal ventura.

3. Perusahaan Asruransi dan Dana Pensiun.

Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar.

Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal ventura didukung oleh sumber

dananya yang berjangka panjang.

4. Perbankan

Sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan bisnis

modal ventura. Namun, perlu dipertimbangkan mengenai dana bank yang bersifat jangka

pendek, sementara modal ventura bersifat jangka panjang. Dana-dana yang berasal dari bank

25

sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan pola bagi hasil yang

berjangka waktu pendek.

5. Lembaga Keuangan Internasional

Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal ventura, terutama yang

berkaitan dengan upaya untuk membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Kelebihan

sumber dana ini, di samping berbiaya murah, juga biasanya memiliki jangka waktu panjang

dengan masa tenggang waktu.

7. KARTU PLASTIK (KARTU KREDIT)

a. Pengertian

Kartu kredit adalah kartu plastik kecil yang diterbitkan kepada pengguna sebagai

sistem pembayaran. Hal ini memungkinkan pemegangnya untuk membeli barang dan jasa

berdasarkan janji pemegang untuk membayar barang-barang dan jasa tersebut. Sebuah

rekening revolving dan memberikan fasilitas kredit bagi konsumen (atau pengguna) dari yang

pengguna dapat meminjam uang untuk pembayaran kepada pedagang atau sebagai uang muka

kepada penggunaan.11

Sebuah kartu kredit berbeda dari kartu charge: muatan kartu memerlukan

keseimbangan yang harus dibayar penuh setiap bulan. Sebaliknya, kartu kredit

memungkinkan konsumen keseimbangan terus utang, dikenakan tingkat bunga yang

dikenakan. Kebanyakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank atau serikat kredit, dan

bentuk dan ukuran yang ditetapkan oleh standar ISO / IEC 7810 sebagai ID-1. Ini

didefinisikan sebagai 85,60 × 53,98 mm (3,370 × 2,125 dalam) (33 / 8 × 21 / 8 in) dalam

ukuran.

b. Sejarah Kartu Kredit

Setelah Perang Dunia II, perdagangan antar pulau berkembang sangat pesat, terutama

di negara-negra Eropa dan Amerika. Sejalan dengan perkembangan perdagangan, dunia

perbankan juga mengalami perkembangan karena bank merupakan sarana yang utama dalam

menyediakan fasilitas modal.


Untuk dapat memperlancar arus perdagangan tersebut, maka dipergunakan pula

bentuk lain selain uang tunai sebagai alat pembayaran yaitu cek, karena di rasa lebih aman

dan praktis.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan penggunaan cek sebagai alat pembayaran,

timbul pula bermacam-macam manipulasi cek termasuk banyaknya cek kosong. Karena

kekhawatiran di kalangan pedagang-pedagang di Amerika Serikat dan Eropa serta adanya

keengganan untuk mempergunakan uang tunai dan cek, maka muncul gagasan dari kalangan

pengusaha bank untuk menciptakan suatu alat pembayaran yang dirasa lebih praktis yaitu

kartu kredit.

Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit mulai dikenal pada awal tahun 1920-

an di Amerika Serikat dimana pada saat itu kartu kredit hanya dapat dipergunakan untuk

berbelanja di toko yang menerbitkan kartu kredit tersebut.Penerbitan kartu semacam ini tidak

lepas dari adanya persaingan dagang antara pengusaha. Para pengusaha tersebut berusaha

menarik minat pelanggannya dengan menerbitkan kartu yang memberikan kartu yang

menerbitkan fasilitas-fasilitas tertentu bagi pemegangnya. Fasilitas tersebut berupa

kemudahan-kemudahan dalam berbelanja misalnya pembayaran yang dapat dilakukan

kemudian atas barang yang telah dibeli.

Semakin lama kartu langganan tersebut semakin diminati. Sejak itu, kartu plastik ini

pun mulai digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Pada tahun 1924,

Konsep penggunaan kartu dalam transaksi perbankan telah mulai diperkenalkan. Beberapa

tahun kemudian metode pemakaian kartu ini diikuti oleh 100 buah bank di seluruh dunia. Di

antaranya ;

Tahun 1946, Penerbitan kartu plastik ini sebagai kartu kredit pertama kali dilakukan oleh

Flatbush National Bank Of Brooklyn di New York (Amerika Serikat)

Tahun 1950, Dinners Club dan American Express menjadi kartu yang menggunakan

plastik pertama.

Tahun 1958, American Express menawarkan kartu untuk pasar travel dan entertainment.

Tahun 1966, Bank of Amerika menawarkan lisensi Kartu Amerika Bank ke bank - bank

lain untuk membuat kartu pembayaran.

27

Tahun 1969, ATM (Automatic Teller Machine) pertama muncul di Inggris.

Tahun 1970, Ide pembuatan kartu kredit diterima secara luas.

Tahun 1977, Bank Americard memberi lisensi kartu kredit yang dipusatkan bersama

secara resmi dibawah nama Visa.

Tahun 1995, Lebih dari 90 persen transaksi perbankan di Amerika dilakukan secara

elektronik.

Kartu kredit yang pertama kali muncul di Indonesia adalah kartu kredit yang

diterbitkan oleh American Exprees dan Dinner Club. Sedangkan bank nasional pertama yang

menerbitkan kartu kredit adalah Bank BCA, namun kartu ini hanya dapat digunakan oleh

nasabah BCA saja (bersifat internal). Bank Nasional yang pertama kali menerbitkan kartu

kredit bekerja sama dengan Internasional adalah Bank Duta.

c. Manfaat Kartu Kredit

Kartu kredit khususnya akan sangat bermanfaat pada saat-saat darurat ketika kita tidak

memiliki uang tunai. Misalnya, saat harus membayar rumah sakit. Kartu kredit memberi

tenggang sampai satu bulan untuk pelunasannya. Sehingga bila kita tidak memiliki dana

tunai, kita masih dapat membayar biaya rumah sakit dan tagihan kartu kredit dibayar setelah

mendapat gaji atau bila terpaksa kita dapat mencicilnya selama beberapa waktu.

Pada saat Anda harus bertransaksi online, salah satu pembayaran yang paling populer

adalah dengan menggunakan kartu kredit. Manfaat lain adalah ketika Anda harus pergi ke

suatu tempat yang tidak bijaksana untuk membawa uang tunai.

Anda juga dapat memanfaatkan promosi dari kartu kredit untuk mendapatkan diskon

saat makan di restoran tertentu atau saat berbelanja di tempat tertentu. Bila yang dibeli

memang hal yang penting dan diperlukan tentu Anda akan mendapatkan keuntungan dari

diskon yang diperoleh. Tetapi hal ini perlu dicermati dengan baik. Bila tidak, akan membuat

kita menjadi boros dengan membeli barang-barang yang tidak perlu atau bersantap di restoran

karena tertarik dengan diskon yang diberikan.[4]

d. Bahaya Kartu Kredit

28

Karena kemudahannya dan tidak perlu mengeluarkan uang saat membeli sesuatu,

seringkali kita terlalu asyik berbelanja tanpa memperhitungkan berapa total uang yang sudah

dikeluarkan. Selain itu, karena tidak menggunakan uang tunai, membuat total belanjaan tidak

terasa besar dibandingkan berbelanja dengan uang tunai. Kita seolah-olah masih memiliki

banyak uang karena uang tunai tidak terpakai.

Namun, apabila Anda tidak membayar secara penuh total tagihan maka bahaya siap

menanti Anda. Anda memang dapat membayar jumlah minimum saja yang biasanya sebesar

10% dari total tagihan. Tetapi, kekurangannya akan dihitung sebagai hutang yang harus

dibayar beserta bunganya yang sangat besar. Akibatnya, total yang harus dibayarkan akan

sangat besar dan akan terus berbunga sehingga jumlah yang harus dibayar akan semakin

membengkak.

Bila Anda belum melunasi selama beberapa waktu, bank akan mendatangkan debt

collector yang dengan kasar akan memaksa Anda untuk membayar tunggakan tersebut.

Banyak para pengguna kartu kredit akhirnya harus menjual hartanya untuk melunasi hutang

yang membengkak akibat bunga kartu kredit. Pelu diketahui, bahwa suku bunga kartu kredit

paling besar dibandingkan jenis kredit lainnya.

Kartu kredit juga seringkali digunakan dalam penipuan. Seseorang atau lembaga tertentu

mungkin menipu Anda dengan berbagai cara untuk mendapatkan nomor kartu kredit Anda.

Selanjutnya, mereka akan melakukan pembelian atau pengambilan uang dengan nomor kartu

kredit Anda yang akan dibebankan kepada Anda sebagai pemilik kartu kredit.

C. PERANAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN DAN

FUNGSINYA

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan

Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik

sektor usaha lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana

bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dan dari unit

ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.

Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari empat aspek yaitu :

29

Fungsi lembaga keuangan dari sisi jasa-jasa penyedia finansial. Jasa-jasa finansial yang

disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah . Di

antara fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa finansial antara lain:

1. Fungsi Tabungan

Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan instrumen untuk

tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar

(konsumsi). Di samping itu, bagi masyarakat penabung yang masih memiliki idle money

(uang yang tidak digunakan) dapat mengalirkan dananya melalui pasar keuangan yang

kemudian digunakan untuk investasi sehingga barang-barang dan jasa-jasa dapat diproduksi.

2. Fungsi Penyimpanan Kekayaan

Instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal

menyediakan suatu cara untuk menyimpan kekayaan yaitu dengan cara menahan nilai aset

yang dimiliki di samping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu. Saham, obligasi dan

instrumen keuangan lain yang diperjualbelikan di pasar modal di pasar uang dan pasar modal

menjanjikan suatu pendapatan dengan resiko tertentu.

3. Fungsi Transmutasi Kekayaaan

Dimana lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji memberikan

imbalan kepada pemilik dana. Bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah pembiyaan/

kredit yang diberikan kepada unit defisit dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan

kebutuhan dan kesepakatan. Lembaga keuangan dalam membiayai aset tersebut daperoleh

dengan menerima simpanan dari para penabung (surplus unit) yang jangka waktunya diatur

kebutuhan penabung. Lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan kewajiban

menjadi aset dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai dengan keinginan penabung. Proses

pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan menjadi aset disebut transmutasi kekayaan.

Dalam sistem syariah proses transmutasi kekayaan tersebut haruslah didasari oleh

akad/kontrak yang jelas, transparan dan sah secara syariah.

4. Fungsi Likuiditas

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat

dibutuhkan. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah

dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan. Obligasi atau saham dan instrumen keuangan

lainnya menjanjikan keuntungan dengan resiko yang relatif kecil. Pasar uang dan pasar modal

menyediakan suatu cara untuk mengkonversi instrumen-instrumen tersebut menjadi uang

30

tunai. Lembaga keuangan depositori menyediakan berbagai alternatif instrumen simpanan

yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.

5. Fungsi pembiyaan atau kredit

Di samping untuk menyediakan likuiditas dan mempermudah arus tabungan menjadi

investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, pasar keuangan menyediakan pembiayaan atau

kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi ekonomi. Konsumen

membutuhkan pembiayaan atau kredit untuk membeli barang-barang misalnya rumah, mobil,

dan sebagainya. Sedangkan pengusaha menggunakan fasilitas pembiayaan atau kredit untuk

membeli barang untuk tujuan produksi, membangun gedung, membeli mesin, membayar gaji

atau deviden kepada pemegang saham, dan sebagainya.

6. Fungsi Pembayaran

Sistem keuangan menyediakan mekanisme atas transaksi barang dan jasa-jasa.

Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain cek, giro, bilyet, kartu kredit, termasuk

mekanisme kliring dalam perbankan. Dengan mekanisme pembayaran dan produk seperti itu

tidak hanya kenyamanan yang diciptakan tetapi juga perputaran dana.

7. Fungsi Diversivikasi Resiko

Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa,

kesehatan dan resiko pendapatan dan kerugian. Hal tersebut dapat dilakukan pada industri

asuransi.

8. Fungsi Manajemen Portofolio

Yakni sebagai penyedia jasa keuangan yang dapa memberikan kenyamanan, proteksi

terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transakasi yang rendah, dan pajak

pendapatan.

9. Fungsi Kebijakan

Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah

untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan memengaruhi inflasi melalui

kebijakan moneter.

31

BAB III

KESIMPULAN

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan asset dalam bentuk dana

dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan

ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar prosentase tertentu dari

besarnya dana yang disalurkan. Sekalipun perbankan kovensional telah menjadi bagian utama

dalam menjalankan roda ekonomi namun masih banyak kalangan ulama menyatakan bahwa

bunga yang diperoleh dari aktivitas perbankan tidak sesuai dengan ajaran islam. Sejalan

dengan itu terakhir muncul lembaga keuangan dalam konsep ekonomi islam yang dikenal

dengan perbankan syari’ah, namun faktanya pemakai jasanya perbankan syari’ah juga banyak

dari kalangan non-islam. Lembaga keuangan merupakan bagian utama dari sistem keuangan

dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Lembaga

keuangan utama adalah Bank. Dengan bantuan lembaga keuangan para pelaku usaha dapat

melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar yang tidak mungkin dilakukan secara

tunai.

Lembaga Keuangan terbagi 2 :

1. Lembaga Keuangan Bank

a. Bank Umum

b. BPR

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

a. Pasar Modal

b. Pegadaian

c. Asuransi

d. Kartu Kredit

e. Leasing

f. Modal Ventura

g. Anjak Piutang

32

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan

Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik

sektor usaha lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana

bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dan dari unit

ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.

Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari empat aspek yaitu :

1. Fungsi lembaga keuangan dari sisi jasa-jasa penyedia finansial

2. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem

perbankan

3. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangn dari sistem moneter

4. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari kedudukan lembaga keuangan dari sistem finansial.

33

DAFTAR PUSTAKA

Totok Budisantoso dkk. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2. Jakarta. Salemba

Empat

Dahlan, S. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Ketiga. Jakarta : Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia

Irmayanto, Juli dkk. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta : Universitas Trisakti

Pandia, Frianto dkk. 2005. Lembaga Keuangan. Jakarta : Rineka Cipta

34

Documents

Makalah Manajemen Keuangan