“STATUS ANAK DI LUAR NIKAH” (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor

408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)”.

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 ( S.1 )

Dalam Ilmu Syari‟ah

Oleh:

ALFIAN QODRI AZIZI NIM : 0 6 2 1 1 1 0 01

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2011

ii

Drs. H. Eman. Sulaeman, M.H.

Tugurejo A. 3 Rt. 02./Rw. 01

Tugu Semarang

Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H.

JL. Merdeka Utara 1/B.9

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Alfian Qodri Azizi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari‟ah

IAIN Walisongo

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini

kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Alfian Qodri Azizi

NIM : 062111001

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : “STATUS ANAK DI LUAR NIKAH” (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan

Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn

Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)”.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera

dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Semarang, 20 Juli 2011

Pembimbing I

Drs. H. Eman. Sulaeman, M.H.

NIP. 196 50605 199203 1 001

Pembimbing II

Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H.

NIP. 196 70320 199303 2 001

iii

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI’AH

PENGESAHAN

Nama : Alfian Qodri Azizi

NIM : 062111001

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : “STATUS ANAK DI LUAR NIKAH” (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama

Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang

Pengesahan Anak Di Luar Nikah)”.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari‟ah Institut Agama

Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat

cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

23 DESEMBER 2011

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1)

dalam Ilmu Syari‟ah tahun akademik 2010/2011.

Ketua Sidang Sekretaris Sidang

Dr. H. Imam Yahya, M. Ag. Nur Hidayati Setyani, S. H, M. H

NIP. 19700410 199503 1 001 NIP. 196 70320 199303 2 001

Penguji I Penguji II

Prof. Dr. H Ahmad Rofiq, M.A. Drs. Sahidin, M. Si.

NIP.19590714 198603 1 004 NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. H. Eman. Sulaeman, M.H. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H.

NIP. 196 50605 199203 1 001 NIP. 196 70320 199303 2 001

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

iv

MOTTO

Artinya: “Allah Akan Meninggikan Orang-Orang Yang Beriman Di Antaramu

Dan Orang-Orang Yang Diberi Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajat.

Dan Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan”.

v

PERSEMBAHAN

Alhamdu Lillahi Rabbil „Alamiin , berkat do‟a dan segenap asa nan suci

teruntuk mereka yang arif, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai

ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

Orang tuaku, ayahanda tercinta Drs. H Ali Mas‟ad. yang selalu menjadi

inspirasi kebijaksanaan dalam tutur dan laku penulis. Ibunda tercinta Hj. Sri

Hastuti, S. Pd. yang tak pernah lelah memberikan motivasi wejangan, doa,

cinta, kasih sayang laksana surya dan bak lautan kesabaran yang tak pernah

kering dalam mendidik serta senantiasa mengharapkan kesuksesan untuk

putra-putrinya. Ta‟dzimku teruntukmu ayah dan bunda. Wahai Tuhanku,

kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku

waktu kecil.

Adik-adikku tersayang, Ulfi Azizah dan Ulfiana Qodri‟ah, yang selalu

mengingatkan ku akan tanggung jawab dan arti sebuah cita-cita yang luhur.

Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan yang telah mendidik dengan tulus

ikhlas, mengajari ku untuk tekun belajar dan memberikan do‟a mengiring

setiap jejak langkah ku dalam mencari kelezatan ilmu yang penuh barokah.

Semua sahabat-sahabat ku yang berjihad dengan kearifan ilmu-Nya dan telah

andil dalam mengarahkan penulis ketika penyusunan skripsi ini.

Thank’s to all yang telah menjadi sandaran dan penyejuk hatiku terima kasih

atas segala dukungan, pengertian, dan motivasinya selama ini. Semoga Allah

SWT selalu menyertai kalian semua.

vi

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,

penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak

berisi materi yang pernah ditulis oleh orang

lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini

tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain

kecuali informasi yang terdapat dalam

referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juli 2011

Deklarator

Alfian Qodri Azizi

0 6 2 1 1 1 0 0 1

vii

ABSTRAK

KHI menjelaskan bahwa anak dari hasil hubungan luar nikah hanya

memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Kondisi yang demikian itu,

kontradiktif dengan UU perlindungan anak No 23 tahun 2002 yang mengatur hak-

hak anak atas kesejahteraan oleh kedua orang tuanya bukan ibunya saja. Terjadi

bias gender pada Konsep hukum Islam (Fiqh), anak luar nikah (zina) menjadi

tanggung jawab ibunya dengan hanya bernasab pada ibunya saja, sehingga secara

yuridis gugur kewajiban ayahnya untuk memberikan nafkah, warisan dan menjadi

wali anak tersebut. Dalam praktek beracara, penulis menjumpai adanya perkara

pengakuan anak register Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn di Pengadilan Agama

Sleman yang mampu menjawab persoalan mengenai perlindungan anak di luar

nikah, dengan tetap menjaga amanat UU No 23 tahun 2002. Pada perkara tersebut,

seorang laki-laki ingin mengakui anaknya yang lahir akibat hubungan seksual

pranikah sehingga memperoleh hubungan nasab (keperdataan) dengan dirinya.

Berdasarkan pemaparan di atas, pokok masalah yang diangkat dalam

skripsi ini adalah Bagaimanakah Putusan Pengakuan Anak Nomor 408/Pdt.G/

2006/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman?. Bagaimanakah Analisis Menurut

Hukum Islam Mengenai Perkara Permohonan Pengakuan Anak Nomor

408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman?

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan sebuah

penelitian, sedangkan metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan library

research. Data primer yang digunakan adalah dokumen-dokumen register dan

berkas perkara Pengadilan Agama (PA) Sleman (yakni putusan Putusan

Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/Pa.Smn Tentang Perkara

Pengakuan Anak Tahun 2006.), sedangkan data sekunder adalah semua bahan

informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Data-data yang

terkumpul disusun dan disistematisir dan selanjutnya dianalisis dengan

pendekatan ushul fiqih dan metode deskriptif analisis.

Setelah pembahasan dilakukan, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa

putusan terebut semata-mata bertujuan untuk memberikan perlindungan secara

aktif-ofensif terhadap jiwa anak (hifzh an-Nafs) yang lahir di luar nikah.

Meskipun sang anak tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, namun majelis

hakim mewajibkan ayahnya secara hukum untuk memberikan nafkah sampai anak

tersebut dewasa. Dengan tujuan ke-maslahat-an anak, agar memperoleh kasih

sayang, perawatan dan pendidikan dari ayah dan ibunya secara utuh kepada anak

tersebut. Majelis hakim menetapkan keputusan tersebut berlandaskan

kaidah:“Hukum itu mengikuti ke-maslahat-an yang ada” ( الحكم يتبع المصلحة

kemudian dimanifestasikan dari konsep maslahah mursalah kepada (الراجحة

perlindungan anak luar nikah, sehingga mencerminkan hukum Islam yang mampu

untuk menjawab permasalahan ummat sesuai dengan tuntutan zaman (sahih li

kulli zaman wa makan).

viii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT. Yang senantiasa menerima taubat hamba-

hamba-Nya yang ingin kebijakan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup di dunia

dan akhirat. Sesungguhnya tiada kasih yang melebihi kasih Allah. Tiada perhatian

yang mengungguli perhatian Allah. Adalah hamba yang bodoh bila tak tahu

berterima kasih atas segala kemurahan dan karunia-Nya. Sholawat dan salam

semoga tetap tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan

para sahabatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan.

Tak terlepas dari segala keterbatasan penulis, dengan niat dan tekad yang bulat

akan kerja keras yang tidak akan pernah putus untuk menjinakkan waktu. Selaras

dengan semangat optimisme bahwa “sesungguhnya Allah akan memberikan

kelapangan dari setiap kesulitan” merupakan bekal ampuh untuk menghadapi

ribuan rintangan yang selalu menghadang, Suatu kebanggaan tersendiri bagi

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas pamungkas setelah di

godok dalam kawah candra dimuka Institusi IAIN Walisongo.

Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan

terwujud dengan baik manakala tidak ada dukungan moril yang telah penulis

terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati penulis

menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

ix

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag Selaku Rektor IAIN Walisongo, Drs. H.

Machasin, M.Si selaku PR II, Prof. Dr. H. Erfan Soebahar, M.Ag selaku PR

III.

2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari‟ah IAIN

Walisongo Semarang. Bapak Abdul Ghofur M.Ag selaku PD I, Bapak

Saifullah M.Ag selaku PD II, Bapak Arif Budiman M.Ag selaku PD III.

3. Bapak Drs. H. Eman. Sulaeman, M.H.selaku pembimbing I, serta Ibu Nur

Hidayati Setyani, S.H, M.H. Selaku pembimbing II, yang telah bersedia

membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan

dan motivasinya, serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Dari revisi-

revisinya, penulis juga bisa mengerti banyak hal tentang bagaimana menulis

dengan baik dan juga mengetahui tentang dunia hukum, baik hukum positif

maupun hukum Islam serta bahasan-bahasan lainnya. sekali lagi saya ucapkan

terima kasih banyak jasa Bapak dan Ibu pembimbing sulit untuk penulis

lupakan.

4. Ibu Anthin Lathifah M.Ag selaku Kepala Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan

Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-

Syakhsiyah, selamat atas terpilihnya ibu “mengepalai” AS dan semoga bisa

mengemban amanah dengan baik. Semoga Jurusan AS semakin lebih maju

dan lebih baik tentunya.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang terima kasih

yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat

menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.

x

6. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan IAIN Walisongo dan Perpustakaan

Fakultas Syariah, terimakasih banyak atas pinjaman bukunya Pak.

7. Seluruh Keluarga Besar PMII Rayon Syari‟ah dari LMB, Senior, kader-kader

wabil khusus demisioner pengurus PMII Rayon Syari‟ah periode 2008-2009.

Taufiq, Nikmah, Ubed, Ani “Komting”, Hima, Ani “Bendum”, Uswatun,

Tamam, Yayan , Abdullah Sambengudin, Zama‟, Hambali, Elly, ahnafVia dll

you’re the best my friends. Dan terimakasih juga untuk Adik-adikku pengurus

Rayon Syariah 2009, 2010, 2011 dan seterusnya “Revolusi Never Ending”

8. Demisioner Pengurus PMII Komisariat Walisongo 2009. Sahabat Naryoko,

Rofiq, Arifin, Supri “Nggacuk”, Pidul, Uplik, Intan, Inta‟dll. Tetap semangat

sahabat “Tangan Terkepal Dan Maju Ke Muka”.

9. Rian, Nufus, Sofil, Ambon, Mei risti, Tony lurah PKM dll. Selaku pengurus

SEMA Fakultas Syari‟ah yang selalu setia berjuang bersama pada masa

Bhakti 2009-2010

10. Pengurus DEMA 2010, si Zaki Jeknong, Trio Batang: Arifuddin, Tabi‟in,

Coco, Arifin, Nisa‟, dll. Pengurs SMI 2010 Rofiq dkk. “Maju Terus Pantang

Mundur”.

11. Senior-senior PMII, Mas Ricard, Mas Saifuddin, Mas Gupong, Mbak Evi,

Mbak Ovi, Mas Iman, Mbak Viroh, Mas Qosim (Al-Khos), Mas Koyin, Mas

Yoni, Tomy, Jigug, Rif‟an, Rifa‟i, Hamdani, Ro‟uf, Faizin, Sodiq, Novi,

Agus, Ikha‟ dll. Terima kasih telah memberikan penulis arti tentang

kehidupan kampus.

xi

12. Teman-teman satu angkatan 2006 Jurusan AS A, Khairul Anam, Suyanto,

Mughni, Misbahul Huda, Galih Gendut, Tamam, Syaifuddin Blenko, Khanif

dan Isnan. Women‟s AS A 06„: Ani, Nailul, Irma, Leni, Inayah, Nikmah

kalian semua tidak akan terlupakan, Jadi kangen kumpul-kumpul bareng lagi.

13. “Bolo-Bolo” KOS KORUT 122, Husein, Aqil, Juki, David, Arif Jundan,

Shirot, Inul, Heri Lukman kekocakan dan kepeko‟an kalian tidak pernah aku

lupakan.

14. Thanks to: semua Santri-Santri dan Ustadz Ponpes Roudhotul Tholibin

Bendan Kudus khususnya kepada abah kyai H. Minan Zuhri Alm, Temen-

Temen Alumni MAN 2 kudus angkatan 2003, Rencang-Rencang KMPP,

konco-konco sinau Ahnaf, Ridho, Arif, Anam , adib dll. Maz Tedy, Maz Iman

Fadhillah, Kakek Ibnu Tolkhah, seluruh litbang dan segenap pengurus

Wadyabala Justisia ”Melintas Batas Melanggar Etika”.

15. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu

yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi

amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis

sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan

skripsi ini

Semarang, 25 Juli 2011

Penulis,

Alfian Qodri Azizi

0 6 2 1 1 1 0 0 1

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... iii

HALAMAN MOTTO ................................................................................ iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................ v

HALAMAN DEKLARASI ....................................................................... vi

HALAMAN ABSTRAK ........................................................................... vii

KATA PENGANTAR ............................................................................... xi

DAFTAR ISI ............................................................................................. Xie

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 9

C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 9

D. Telaah Pustaka ......................................................................... 9

E. Metode Penelitian ..................................................................... 12

F. Sistematika Penulisan ............................................................... 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN DI LUAR NIKAH

A. 1. Pengertian Anak..................................................................... 18

2. Definisi Anak Sah ............................................................... 21

3. Status atau Kedudukan Anak Sah ........................................ 30

B. 1. Definisi Anak Luar Nikah...................................................... 33

2. Kriteria Anak Luar Nikah ................................................... 39

3. Kedudukan Anak Luar Nikah.............................................. 41

C. 1. Pengertian Pengakuan Anak ................................................ 42

2. Objek Permasalahan Pengakuan Anak Dalam Islam............ 47

3. Sistem Pengakuan Anak......................................................... 52

xiii

4. Implikasi Pengakuan Anak..................................................... 58

D. Pengesahan Anak Luar Nikah...................................................... 59

BAB III PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR:

408/Pdt.G/2006/PA. Smn

A. Sejarah Pengadilan Agama Sleman .......................................... 64

B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Sleman .................... 75

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman ................................. 80

D. Deskripsi Putusan Perkara Nomor: 408/Pdt.G/2006/Pa.Smn

Tentang Permohonan Pengakuan Anak ..................................... 83

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

SLEMAN NOMOR 408/PDT.G/ 2006/PA.SMN TENTANG

PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH

A. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengesahan Anak Di

Luar Nikah Dalam Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn di Pengadilan

Agama Sleman.............................................................................. 92

B. Analisis Istinbat Hukum Hakim Mengenai Pengesahan Anak Di

Luar Nikah Dalam Putusan Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn di

Pengadilan Agama Sleman......................................................... 110

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan .............................................................................. 133

B. Saran-Saran .............................................................................. 134

C. Penutup .................................................................................... 136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan media untuk mencapai tujuan Syari‟at Islam

yang salah satunya adalah bentuk aktif-ofensif perlindungan keturunan (hifzh

an-nasl), demi melestarikan keturunan dan menghindari kesyubhatan

(tercemar) dalam penentuan nasab. Oleh karena itu, penyaluran nafsu biologis

manusia harus dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari perangkap

perbuatan mesum atau zina di luar pagar pernikahan.1

Bahkan Rasulullah Saw. mendorong untuk menikah bagi kaum muda

yang tak mampu mengendalikan dorongan biologisnya, dengan sabdanya :

Artinya : “Dari Yahya bin Yahya at-Tamimi dan abu Bakar bin abi Syaibah

dan Muhammad bin al-„Ala‟i al-Mahdaniy semunya dari abi

Muawiyyah (sedangkan lafaznya dari yahya). Telah mengabarkan

1 Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama

Universal,Yogyakart; LKiS, 2004, hlm. 86 2 Imam Muslim, Shahih Muslim, Beirut: Daar Ihya‟ at-Turats al-„Arabi, t.th, hlm. 1018.

1

2

kepada kita abu Muawiyyah dari A‟masy dai Ibrahim dari „al-

Qomah berkata: kemarin saya dengan „Abdillah di kota Mina

maka Utsman menemuinya kemudian bersamanya mengabarkan

maka berkata Utsman kepada „Abdillah: wahai bapaknya

Abdurrahman, adakah kita telah menikahkan kamu dengan Jariyah

Syabbah semoga dia mengingatkan kamu kepada sebagian perkara

yang telah berlalu dari zaman mu. Maka Abdullah berkata:

Apabila kamu telah berbicara seperti itu telah berbicara kepada

kita Rasulullah Saw: Wahai pemuda, barang siapa di antara

kalian sudah mampu untuk menikah, nikahlah, karena nikah itu

dapat mengendalikan mata (yang jalang) dan memelihara

kesucian kehormatan (dari berzina), dan barang siapa yang

belum siap, hendaknya ia berpuasa, karena puasa bisa menjadi

obat (dari dorongan nafsu)” (H.R. Bukhari Muslim).3( HR.

Muslim)

Status anak dalam hukum keluarga dapat dikategorisasikan menjadi

dua macam yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. Pertama, Definisi

mengenai anak sah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 pada Pasal 42 yang

berbunyi: “ Anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai

akibat perkawinan yang sah”.4 Sedangkan perkawinan yang diakui di

Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya, dan di catat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku Pasal 2 UU No.1 tahun 1974.5

Dalam pandangan fikih anak yang dianggap sah, jika terjadi dalam

perkawinan antara suami dan istri yang sah dan kelahiran anak tersebut sesuai

dengan batas minimal kehamilan. Jumhur ulama‟ menetapkan batas minimal

kehamilan adalah selama 6 bulan. Dasarnya adalah firman Allah surah al-

Ahqaf ayat 15

3 Baca lebih lanjut: Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara

Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta; kencana, 2009, hlm 42-44 4 Tim Penyusun: Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000 hlm. 125 5 Ibid, hlm 117

3

Artinya: mengandung dan menyapih itu selama tiga puluh bulan.6

Selanjutnya di dalam surah Luqman ayat 14 Allah SWT. Berfirman:

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia terhadap dua orang ibu

bapaknya; ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan

bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukur

kepada-Ku lah kembalimu. 7

Pada surah al-Ahqaf tersebut menjelaskan secara kumulatif, jumlah

mengandung dan menyapih yaitu 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan dalam

surat Luqman menerangkan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24

bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24

bulan sama dengan 6 bulan.8 Apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri

secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, suami dapat

mengingkari kesahan anak itu apabila:

a. Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan

b. Istri melahirkan anak setelah batas waktu maksimal masa kehamilan dari

masa perceraian.9

6 Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa‟ud, Al-Qur‟an dan

Terjemahnya, Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da‟wah Dan Irsyad Kerajaan Saudi

Arabia. hal. 824 7 Ibid, hlm. 654 8 Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta; Rajawali Pers, 1998,

hlm. 224 9 Faturrahman Djamil, Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika

Hukum Islam Kontemporer, Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd), Jakarta; firdaus,

1999 hlm.109

4

Menurut hukum perdata seorang anak sah (wetig kind) ialah anak yang

dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, sehubungan

dengan itu, Undang-undang telah menetapkan bahwa tenggang waktu

kandungan seseorang paling lama adalah 300 hari dan paling pendek adalah

180 hari. Maka anak yang dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah hari

perkawinan, suami berhak menyangkal sahnya anak itu. Kecuali, jika ia sudah

mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan

atau jika suami hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran

itu turut ditandatanganinya. Dalam hal tersebut sang suami dianggap telah

menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri.10

Begitu

juga jika seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya

dihapuskan, maka anak itu merupakan anak yang tidak sah.

Kedua, Anak hasil hubungan di luar nikah dalam pandangan Islam

disebut dengan istilah anak zina (walad al-zina),11

anak tabi‟y atau anak li‟an

dan dianggap sebagai anak yang tidak sah.12

Sedangkan dalam KUH perdata

(Burgelijk Wetboek) anak tersebut dinamakan “naturlijk kind” anak itu dapat

diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya.

Anak dari hasil hubungan luar nikah tersebut menjadi problematika

hukum tersendiri atas kedudukannya dalam hal keperdataannya. Menurut

10 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet ke 31, Jakarta: Inter Massa, 2003 hlm 49 11 Secara etimologis zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar

pernikahan. Dalam bahasa Inggris kata zina disebut sebagai fornication yang artinya persetubuhan

di antara orang dewasa yang belum kawin dan adultery yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah

terikat dengan perkawinan dengan suami/istri lain. Baca lebih lanjut: Fadhel llahi, Zina, (terj),

Qisthi Press, Jakarta; 2004, hal.7, Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi,

Cet. Ke-2, Erlangga; Jakarta 1976, hal 49-51 12 Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar

Nikah, Jakarta: 2004, hal. 49

5

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber rujukan hukum umat Islam di

Indonesia sekaligus referensi keputusan hukum di lembaga Pengadilan Agama

menjelaskan: 13

Pada pasal 100 KHI berbunyi: ”Anak yang lahir di luar

hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan

keluarga ibunya”.14

Maka, anak tersebut hanya ditetapkan sebagai anak dari

seorang ibu. Secara tersurat di jelaskan pula pada Pasal 43 ayat (2) UU No.1

Tahun 1974 yang berbunyi: “Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ”.15

Di sinilah letak permasalahannya, di mana anak zina tidak memiliki

hubungan nasab dengan ayah kandungnya maka akan gugur dengan sendirinya

segala kewajiban sang ayah yang merupakan hak dari sang anak. Oleh karena

itu tanggung jawab atas keperluan anak, baik materiil maupun spiritual adalah

ibunya dan keluarga ibunya saja, demikian pula halnya dengan hak waris

mewarisi, 16

sang anak juga akan kehilangan haknya untuk mendapatkan wali

nasab pada saat pernikahan. Hal demikian dikarenakan dalam pandangan

Islam anak di luar pernikahan atau anak zina dianggap sebagai anak yang

tidak sah.

Jika diamati kondisi yang demikian itu akan sangat kontra produktif

dengan UU perlindungan anak No 23 tahun 2002. sebagaimana tercantum di

bawah ini:

13 Amiur Nuruddin , Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi

Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI, Kencaran, Jakarta;

2006, hal. 29 14

Tim Penyusun: Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997. hlm. 48 15 Tim Penyusun : Bahan Penyuluhan Hukum, Op.Cit, hlm. 125 16 Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Op.Cit , hal. 50

6

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir,

dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam

bimbingan orang tua.”

Pasal 7

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan

diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Pasal 9

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai

dengan minat dan bakatnya”

Oleh karena itu sudah semestinya anak selaku tunas bangsa mendapat

perlindungan secara hukum baik dari orang tua, keluarga, masyarakat dan

Negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur hak-hak

anak atas kesejahteraan, yakni sebagai berikut:

a. “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan

“(pasal 1 angka 32 PP No. 2 Tahun 1988)

b. “Hak atas pemeliharaan dan perlindungan” (Pasal 2 ayat 3 Undang-

undang No. 4 Tahun 1979)

c. “Hak mendapatkan pertolongan pertama” (Pasal 3 Undang-undang No. 4

Tahun 1979)17

d. “Hak memperoleh asuhan” (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun

1979)

Hal tersebut menimbulkan paradoks antara UU perlindungan anak No

23 tahun 2002 dengan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di satu sisi adanya perlindungan terhadap hak-hak anak, namun di sisi lain

justru anak kehilangan haknya karena perbedaan status yang dianggap anak

tidak sah disebabkan karena hubungan luar nikah ia menjadi kehilangan

hubungan nasab (perdata) dengan sang ayah kandungnya.

Akan tetapi ada salah satu alternatif solusi untuk mendapatkan

hubungan nasab antara anak di luar pernikahan dengan ayah kandungnya,

17 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2003 hal 80

7

yaitu dengan cara pengakuan anak. UU perdata mengatur adanya pengakuan

anak pada pasal 280 K.U.H. Perdata, pengakuan itu cukup dilakukan dengan

pernyataan sepihak dari laki-laki yang mengakui. Sebagaimana yang

ditetapkan dalam Pasal 281 K.U.H. Perdata, tidak ada syarat lain untuk

menyepakati pengakuan anak itu dari siapa pun, bahkan jika ibu dari anak

masih hidup ia harus menyetujuinya, “menyetujui” dalam arti “tidak

keberatan”.Jadi, pengakuan tidak didasarkan atas suatu perjanjian.18

KHI sendiri tidak mengatur secara tegas adanya pengakuan anak. Di

dalam KHI hanya mengatur tentang asal usul anak, yang berbunyi:

Pasal 103

(1) “Asal usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta

kelahiran atau alat bukti lainnya.”

(2) “Bila akta kelahiran tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat

mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah

mengadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti

yang sah.”

(3) “Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut maka instansi

pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan

Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang

bersangkutan.

Akan tetapi dalam praktek beracara, penulis menjumpai adanya

perkara pengakuan anak di Pengadilan Agama Sleman. yang mampu

menjawab persoalan mengenai perlindungan anak di luar nikah, dengan tetap

menjaga amanat UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal

tersebut terjadi karena sang suami ingin mengakui anaknya yang lahir atas

hubungan seksual pranikah bersama istrinya sebelum ia menikah secara sah.

Menurut perspektif fikih dan KHI anak tersebut tidak di nasabkan kepada

18 J Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, PT citra

Aditya Bakti, Bandung; 2005 hal. 113-114

8

ayahnya. Begitu juga dalam akta kelahiran anak tersebut berstatus anak ibu.

Setelah pernikahan yang sah, sang ayah mengajukan permohonan pengakuan

anak di Pengadilan Agama Sleman tercatat dalam register Nomor 408/Pdt.G/

2006/PA.Smn, kemudian majelis hakim memutuskan bahwa anak tersebut

diakui sebagai anak dari pemohon secara syah, akan tetapi tidak memiliki

hubungan nasab (keperdataan) dengan pemohon karena lahir di luar

pernikahan yang sah.

Namun, hakim mewajibkan pemohon selaku ayah biologisnya agar

tetap memberikan nafkah dan perawatan sampai anak tersebut telah dewasa.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan tanggung jawab kepada pemohon

yang terikat secara yuridis oleh keputusan hakim tersebut. Putusan tersebut

menunjukkan adanya disparitas antara hukum fikih dan KHI yang menyatakan

anak di luar nikah adalah anak tidak sah, anak hanya di nasabkan kepada

ibunya secara hukum anak luar nikah itu hanya menjadi tanggung jawab sang

ibu saja. Hal itu berarti ada hal yang bertolak belakang antara substansi KHI

dan UUP No 1 Tahun 1974 dengan realitasnya penerapannya. .

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis bertujuan untuk

mengkaji putusan di Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/

2006/PA.Smn Tentang Perkara Pengakuan Anak Tahun 2006 tersebut,

kemudian penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul: “STATUS

ANAK DI LUAR NIKAH” (Studi Analisis Putusan Terhadap

Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang

Pengesahan Anak Di Luar Nika )”.

9

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari pembahasan judul tersebut, maka dapat ditarik pokok

permasalahan yang akan menjadi fokus utama, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengesahan Anak

Di Luar Nikah Dalam Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn di Pengadilan

Agama Sleman?

2. Bagaimanakah Istinbat Hukum Hakim Mengenai Pengesahan Anak Di

Luar Nikah Dalam Putusan Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn di

Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan utama dalam pembahasan judul Skripsi ini, dapat dirumuskan

sebagai berikut di bawah ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengesahan

Anak Di Luar Nikah Dalam Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn di

Pengadilan Agama Sleman

2. Untuk Istinbat Hukum Hakim Mengenai Pengesahan Anak Di Luar

Nikah Dalam Putusan Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn di Pengadilan

Agama Sleman

D. Telaah Pustaka

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan

penilitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang

bersifat “trial and error”. Dengan mengambil langkah ini pada dasarnya

bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian, dengan harapan

10

apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka

peneliti lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.19

Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk membantu pemilihan

prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan

permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu,

menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah.20

Sumber telaah

pustaka ini bisa berupa tulisan-tulisan ilmiah lainnya, antara lain:

Skripsi karya Hamidah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Gugatan Suami Dalam Mengingkari Keabsahan Anak Yang

dilahirkan Istrinya Menurut Undang-Undang Hukum Perdata”. Dalam skripsi

ini penulis menyoroti, apabila seorang anak lahir dalam usia kurang dari enam

bulan, maka seorang suami berhak untuk mengingkari kelahiran anak tersebut.

Dalam KUH Perdata seorang suami yang mengingkari keabsahan anak harus

mengajukan tuntutan di muka pengadilan dengan disertai dengan bukti-bukti,

kemudian menetapkan tentang sah tidaknya seorang anak adalah hakim,

sedangkan dalam tinjauan hukum Islam penyelesaian seperti itu, sama halnya

dengan penyelesaian perkara penuduhan zina, dengan menggunakan sumpah

li`an sebagai penyelesaian persengketaan perkara tersebut. Sehingga dalam

hukum Islam menetapkan bahwa lahirnya seorang anak akibat dari perbuatan

19 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Cet. Ke-6, 2003, h. 112. 20 Achmad Arif Budiman, Metodologi Penelitian Ahwal al-Syakhsiyah dalam “Pelatihan

Penelitian Hukum Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo Sleman di Bandungan”, pada tanggal 10 Juli

2009

11

zina baik dilakukan oleh orang yang pernah menikah maupun belum itu tetap

dinamakan zina dan kedudukan anak tersebut adalah tidak sah.21

Skripsi karya Sri Rahayu dengan judul “Studi Analisis Tentang

Pendapat Asy Syafi‟i Mengenai Status Anak Hasil Wath‟i Subhat”. Dalam

skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Malik dan As-Syafi‟i yang

menyebutkan bahwa jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang

belum pernah dikumpuli atau sudah pernah dikumpuli, waktunya adalah

kurang dari enam bulan kemudian wanita itu melahirkan anak setelah enam

bulan dari akad perkawinannya, bukan dari masa kumpulnya, maka anak yang

lahir itu tidak dapat dipertalikan nasab kepada laki-laki yang menyebabkan

mengandung. Perhitungan enam bulan itu dimulai dari waktu berkumpul dan

bukan dari akad nikah.22

Skripsi yang ditulis oleh Inayah Yuniastani yang berjudul “Hasil Tes

DNA (Deoxyrbonucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Alternatif Dalam Jarimah

Zina”. Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam tentang

penggunaan tes DNA sebagai alat bukti khususnya dalam Jarimah perzinaan,

yang tidak terlepas dari Maqasid Asyyari‟ah melalui formulasi pembuktian

dari alat bukti Qarinah. Otentisitas tes DNA sebagai alat bukti tidak diragukan

lagi karena DNA diambil langsung dari yang terkait tanpa bisa di rekayasa

hasilnya. Namun kedudukannya dalam hal penetapan hukum pada Jarimah

zina yaitu hanya sebagai alat bukti sekunder. Walau demikian tes DNA mutlak

21

http:// 192.168.0.251/ go.php? =jptiain-gdl-sl-2004-khamidah3397 &q= tinjauan islam

terhadap gugata suami, diakses tanggal 6 Februari 2011. Pukul: 20.03 Wib 22http://192.168.0.251/go.php?=jtptiain-gdl-sl-2004-srirahayu2 14&q=sri rahayu, Diakses

tanggal. 6 Februari 2011. Pukul: 20.00 Wib

12

dilaksanakan ketika alat bukti primer memiliki banyak kelemahan sehingga

validitasnya diragukan.23

Dari deskripsi di atas nampak bahwa masalah yang akan penulis bahas

mengenai “STATUS ANAK DI LUAR NIKAH” (Studi Analisis

Putusan Terhadap Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/

2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nika )”, berbeda dengan

peneliti sebelumnya. Pada penulisan skripsi ini akan lebih menekankan apa

saja yang menjadi dasar alasan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman

dalam memutus perkara pengakuan anak di luar nikah, juga akibat hukum

yang terjadi bagi kedudukan anak luar nikah tersebut.

E. Metode Penulisan Skripsi

Pembahasan “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Permohonan

Pengakuan Anak Di Pengadilan Agama Sleman” merupakan penelitian

dokumen yang sifatnya deskriptif–analisis, dalam arti data yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan disertai analisa-analisa

semaksimal mungkin kemampuan peneliti, sehingga diharapkan benar-benar

valid. Adapun langkah kerja yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumen

(Library research), berupa studi dokumen Putusan Pengadilan Agama

Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/Pa.Smn Tentang Perkara Pengakuan

23 http://192.168.0.251/go.php?=jtptiain-gdl-sl-2006-inayahyuni 825&q = hasil tes DNA

sebagai alat bukti, Diakses tanggal. 6 Februari 2011. Pukul: 20.02 Wib

13

Anak Tahun 2006 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan

kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi

atau menjelaskan makna di balik realita.24

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data

sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data atau informasi yang

digunakan untuk mengetahui berbagai ketentuan yang berkaitan

dengan Pengakuan Anak dalam penelitian ini adalah dokumen-

dokumen register dan berkas perkara Pengadilan Agama (PA) Sleman

(yakni putusan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/

2006/Pa.Smn Tentang Perkara Pengakuan Anak Tahun 2006.), dan

hasil wawancara langsung dari majelis hakim yang bersangkutan.

Adapun hasil wawancara sebagaimana terlampir.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Namun, data-data

ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.25

Adapun sumber data

sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah lain adalah UU.RI. No. 1

tahun 1974 tentang Perkawinan, PP. No. 9 tahun 1975 tentang

24

Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2001, hal. 124 25 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT citra Aditya Bakti, cet.ke-4, 2008,

hal 225

14

pelaksanaan UU.RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi

Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU perlindungan anak No 23

tahun 2002 dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang terkait

masalah ini. Ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah dan

segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang

otentik yang bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan

mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkip, berkas, majalah,

surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi

ini.26

atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan

dokumen di sini adalah data atau dokumen dari Pengadilan Agama

Sleman yang berupa dokumen register dan berkas perkara nomor

Nomor 408/Pdt.G/ 2006/Pa.Smn Tentang Perkara Pengakuan Anak

Tahun 2006 Putusan Pengadilan Agama Sleman

b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab yang berlangsung

secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

26 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka

Cipta, 1993, hlm. 206.

15

keterangan.27

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sleman dalam

memutus perkara pengakuan anak yang berkaitan dengan penelitian

ini. Dalam hal ini yang menjadi interviewed adalah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Sleman yang menangani perkara tersebut, Hakim

Pengadilan Agama Sleman, Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan

Petugas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Sleman

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah

melakukan analisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan

deskriptif-analitis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot

objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi.28

Dengan

menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa putusan

pengakuan anak di Pengadilan Agama Sleman tahun 2006 dengan nomor

perkara 408/Pdt.G/ 2006/Pa.Smn. Di samping menggunakan deskriptif

analitis, penulis juga menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu

penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek

yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan

pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka

27

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta; PT. Bumi Aksara

cet.ke-8, 2007, hal. 83 28 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (U.I.

Press), 1986, hal. 250

16

penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat

sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi :

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi,

telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan

skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK DI

LUAR NIKAH

Dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang Status Anak sah,

Anak Luar Nikah, Pengakuan Anak di Luar Nikah dan pengesahan

anak yang menguraikan tentang pengertian Anak, definisi anak

sah, status atau kedudukan anak sah, definisi anak luar nikah,

kriteria anak luar nikah, kedudukan anak luar nikah, pengertian

pengakuan anak, objek permasalahan anak dalam Islam, implikasi

pengakuan anak

BAB III PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN NO.

408/Pdt.G/2006/PA.Smn TENTANG PERMOHONAN

PENGAKUAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Dalam bab ini meliputi profil Pengadilan Agama Sleman, yang

menguraikan tentang sejarah Pengadilan Agama Sleman, struktur

organisasi Pengadilan Agama Sleman, serta tugas dan wewenang

Pengadilan Agama Sleman. Juga memuat deskripsi putusan

17

Pengadilan Agama Sleman tentang pengakuan anak, serta

pertimbangan hukum hakim tentang pengakuan anak di Pengadilan

Agama Sleman.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

SLEMAN NOMOR 408/PDT.G/ 2006/PA.SMN TENTANG

PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH

Bab ini merupakan pemaparan dari Analisis Pertimbangan Hukum

Dalam Putusan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Dalam Nomor

408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman dan

Istinbat Hukum Hakim Mengenai Pengesahan Anak Di Luar Nikah

Dalam Putusan Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn di Pengadilan

Agama Sleman

BAB V PENUTUP

Penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH

A. Pengertian Umum Tentang Anak Sah

1. Pengertian Anak

Anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang

masih kecil.1 Sifat kecil kalau dihubungkan dengan perwalian, hak milik dan

larangan bertindak sendiri, terbagi menjadi dua tingkatan yaitu:

a. Kecil dan belum mumayyiz . Dalam hal ini, anak sama sekali tidak

memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Segala perkataan dan

perbuatannya tidak bisa dijadikan pegangan. jika anak tersebut membeli

atau memberikan sesuatu kepada orang lain, perbuatannya tidak sah secara

hukum. Oleh karena itu, segalanya berada di bawah tanggung jawab wali

anak itu.

b. Kecil dan sudah mumayyiz . Dalam hal ini, anak memiliki kemampuan

untuk bertindak meskipun kemampuannya terbatas dan perkataannya

sudah dapat dijadikan pegangan. Apabila ia membeli atau menjual sesuatu

kepada orang lain tindakannya sudah dianggap sah.2

Anak dapat dikategorikan mumayyiz , biasanya telah mencapai usia 7

(tujuh) tahun dan anak tersebut telah mengerti akad transaksi secara

1 Abdul Aziz Dahlan, et al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven,

1997,hlm.112 2 Zakariya Ahmad Al-Barry, Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadidjah Nasution, Hukum

Anak-anak dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, hlm.113

18

19

keseluruhan. Ia memahami maksud dari perkataan yang diucapkannya, bahwa

membeli itu menerima barang sedang menjual itu memberikan barang. Anak

itu juga mengerti tentang untung dan rugi.

Jikalau usianya masih kurang dari tujuh tahun, maka anak itu

hukumnya belum mumayyiz , walaupun ia mengerti tentang istilah-istilah

menjual dan membeli. Sebaliknya, terkadang anak sudah berusia lebih tujuh

tahun akan tetapi masih belum mengerti tentang jual-beli dan sebagainya,

maka belum dapat dikategorikan mumayyiz .3

Hukum kecil terhadap seorang anak tetap berlaku sampai anak itu

dewasa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat

6 yakni:

Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka

cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat

bahwa mereka sudah cerdas sudah pandai memelihara harta,

maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-

hartanya” ( Q.S. an-Nisa: 6)4

Dalam ayat di atas, yang dimaksud dengan “cukup umur” adalah

seseorang yang telah dipandang dewasa secara fisik dan mampu untuk

menikah atau menghasilkan keturunan. Bagi laki-laki telah berumur 12 tahun,

3 Ibid, hlm.114 4 Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa’ud, Al-Qur’an dan

Terjemahnya, Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah Dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia.

hlm.115

20

sudah mimpi basah atau terlihat munculnya tanda-tanda lelaki dewasa pada

pria seperti kumis dsb. Begitu juga bagi seorang wanita telah berumur 9

tahun, telah haid, dan nampak perubahan bentuk tubuh sebagai tanda-tanda

wanita dewasa.

Ayat tersebut juga menerangkan ketika seorang anak yatim benar-

benar telah dewasa, maka bagai wali atau orang yang di beri tanggung jawab

untuk merawat harta-harta anak yatim, hendaknya memberikan harta tersebut

kepada anak yatim itu sebagai haknya.5

Jika di cermati, terdapat pluralitas terhadap kategori anak pada

peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal itu disebabkan beberapa

undang-undang mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.

Berikut uraian tentang kriteria anak dalam perundang-undangan: 6

a. Undang-undang pengadilan anak (undang-undang No. 3 tahun 1997) pasal

1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal

yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan

belum pernah menikah.

b. Pasal 1 (1) undang-undang pokok perburuhan (undang-undang No.12

tahun 1948) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan

berumur 14 tahun ke bawah.7

5Zakariya Ahmad Al-Barry, op. cit, hlm.114 6 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2003 hlm.2 7 Lies Sugondo, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Nasional Yang Berperspektif

HAM, dalam jurnal mimbar hukum, X, edisi 03 Maret, 2007, hlm. 48

21

c. Pasal 45 K.U.H.P mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila

berumur 16 tahun.

d. Pasal 330 K.U.H. Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah

mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu

telah kawin.8

e. pasal 7 (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)

mengatakan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai

usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.

Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada

Pengadilan Negeri.9

f. Pasal 1 UU Perlindungan Anak (UU No.23 Tahun 2002) menyebutkan

anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.

2. Definisi Anak Sah

Definisi anak sah dalam hukum Islam yaitu anak-anak yang lahir dari

perkawinan yang sah, yang nanti anak tersebut menyandang nama ayahnya.10

Atau dapat dikatakan bahwa anak sah adalah anak yang mempunyai hubungan

8 Muhammadiyah Amin, Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Sebuah Analisis Perbandingan

Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI), , dalam jurnal mimbar hukum, X, edisi 42 Mei-Juni,

1999, hlm.20 9 M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap),

Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 46. 10 Abdur Rahman I. Doi, Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 1996, hlm.342

22

kebapakan dengan seorang lelaki yang berstatus sebagai suami dari wanita

yang melahirkannya (ibunya).11

Menurut Imam asy-Syafi’i barang siapa yang kawin dengan seorang

wanita, lalu wanita itu melahirkan anak, maka anak tersebut bertemu

nasabnya dengannya, dan tidak terhapus nasab (keturunannya) itu kecuali

dengan li’an. Hal ini berarti, anak sah menurut Imam asy-Syafi’i adalah anak

yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, kecuali apabila suami

melakukan pengingkaran terhadap anak, melalui lembaga li’an.12

Dalam pandangan hukum Islam tentang keabsahan anak, pada

umumnya bertumpu pada sahnya anak itu untuk bapaknya, sebab bagi ibunya,

maka wanita yang melahirkannya adalah otomatis sah sebagai ibunya dan

tidak akan ada perbuatan hukum apapun untuk meniadakan hubungan hukum

antara seorang wanita dengan anak yang dilahirkannya. 13

Hal tersebut berarti sahnya seorang anak di dalam hukum Islam

adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan kebapakan (nasab) dengan

seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak

ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan melalui

akad perkawinan yang sah.

11 Ichtijanto, Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam, Mimbar Hukum, No

46 Th,XI, Jakarta: Al-hikmah & Ditbinbapera Islam, 2000, hlm.12 12 Imam Abu Ishaq, Kunci Fiqih Syafi’i, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992, hlm. 259 13 Ibid., hlm.11

23

Pengertian nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan

darah melalui akad perkawinan yang sah.14

Dalam kamus istilah fiqh, nasab

adalah keturunan, ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta

warisan karena pertalian darah atau keturunan, yaitu anak (laki-

laki/perempuan), ayah, ibu, kakek, nenek, cucu (laki-laki/perempuan), saudara

(laki-laki/perempuan) dan lain sebagainya.15

Dalam kamus istilah agama kata

nasab dalam Al-Qur’an yang berarti keturunan dan hubungan kekeluargaan.16

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia

jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah

Tuhanmu Maha Kuasa”.(QS. Al Furqan: 54)17

Dari pengertian tersebut, untuk dapat menghubungkan nasab seorang

anak kepada ayahnya, dibutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi di

antaranya:

a. Adanya akad perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak

mulai mengandung.

Perkawinan yang sah maksudnya perkawinan yang sudah resmi

antara seorang pria dan seorang wanita. Atau dapat dikatakan perkawinan

14 Memed Humaedillah, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, cet. I, Gema

Insani Pers, Jakarta, 2002, hlm.44 15 M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi’adalah A.M, Kamus Istilah Fiqh, cet. I, Pustaka

Firdaus, Jakarta, 1994, hlm.243 16 M. Shodiq, Kamus Istilah Agama, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991, hlm.242 17 Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa’ud, Al-Qur’an dan

Terjemahnya, loc.cit hlm.567

24

yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Maka apabila seorang istri

hamil, bayi yang dalam kandungan itu apabila lahir keturunannya

dihubungkan kepada orang tuanya.18

Tetapi perkawinan baru dapat

dijadikan dasar untuk menetapkan keturunan anak yang sah apabila telah

memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1) Dalam hukum Islam terdapat ketentuan batasan kelahirannya yaitu

batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya yaitu minimal

6 (enam) bulan. Hal ini berdasarkan bunyi dalam Al-Qur’an surat Al-

Ahqaaf ayat 15:

Artinya: kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik

kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya

dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai

menyapihnya adalah 30 bulan. 19

Dan dalam surat Luqman ayat 14:

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)

kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah

18 Satria Effendi M. Zein, Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum

Keluarga Islam, dalam jurnal mimbar hukum, X, edisi 42 Mei-Juni, 1999, hlm.10 19 Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa’ud, Al-Qur’an dan

Terjemahnya, op.cit, hlm. 824

25

kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya

kepada-Kulah kembalimu20

Dari surat al-Ahqaaf ayat 15 tersebut menjelaskan tentang

masa kehamilan dan masa menyusui digabungkan menjadi 30 (tiga

puluh) bulan. Tidak di rinci dalam ayat ini berapa bulan masa hamil

dan berapa bulan masa menyusui.21

Dan dalam Surat Luqman ayat 14

menjelaskan masa menyusui selama dua tahun dan (24 bulan) ayat ini

sebagai penjelasan dari masa menyusui yang telah di sebut secara

global dalam surat Al- Ahqaaf ayat 15. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa 30 bulan setelah dikurangi 24 bulan masa menyusui, sisanya

tinggal 6 bulan sebagai masa minimal kehamilan.22

Dalam Mazhab Fiqh baik mazhab Sunni maupun Syi’ah

sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan.

Sedangkan dalam hal perhitungan antara jarak kelahiran dengan masa

kehamilan terdapat perbedaan. Menurut kalangan mazhab Hanafiyah

di hitung dari waktu akad nikah yang sah, sedangkan menurut

mayoritas ulama’ dihitung dari masa adanya kemungkinan mereka

bersanggama.23

20 Ibid hlm.654 21 Ahmad Ali MD, Syari’ah Dan Problematika Seksualitas, dalam jurnal mimbar hukum, edisi

66 Mei-Desember, 2008, hlm.163 22 Abdur Rahman, Perkawinan Dalam Syari’at Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, hlm.

54. 23 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Jakarta: PT lentera Basritama, 2000,

hlm.385

26

Maka berdasarkan pendapat di atas, anak yang dilahirkan pada

waktu kurang dari enam bulan baik setelah akad nikah atau kurang

dari enam bulan semenjak waktunya kemungkinan sanggama, adalah

tidak dapat dinisbatkan kepada laki-laki atau suami dari wanita yang

melahirkannya. Dan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak yang

tidak sah karena hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya

saja. Tetapi apabila anak lahir sekurang-kurangnya enam bulan dari

pernikahan yang sah dari kedua orang tuanya, maka anak tersebut

adalah anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang

tuanya.24

2) Suami telah mencapai usia baligh atau sekurang-kurangnya mendekati

usia baligh. Karena apabila suami belum mencapai usia baligh,

kemudian istrinya hamil, maka hamilnya istri dari suaminya itu

merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Begitu pula sebaliknya

apabila suami telah mencapai usia baligh, dan istrinya hamil, maka

hamilnya istri dari suaminya itu merupakan suatu hal yang wajar.25

3) Suami tidak menyangkal sahnya anak yang dikandung atau dilahirkan

oleh istrinya. Sebaliknya apabila suami mengingkari sahnya anak yang

dikandung atau dilahirkan oleh istrinya, maka harus diadakan li’an.

24 Mengenai Batas maksimal kehamilan Imam Abu Hanifah berpendapat selama dua tahun,

sedangkan Imam asy-Syafi’i berpendapat maksimal kehamilan selama empat tahun. Baca lanjut: Hajar.

M, Legitimasi Ahli Waris Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Fiqh, dalam jurnal mimbar hukum,

IX, edisi 40 November-Desember, 1998, hlm.40 25 Zakaria Ahmad Al-Barry, loc. cit, hlm.10

27

Jika seorang suami ragu tentang batas minimal yang tidak terpenuhi

dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui

atau suami menuduh istrinya berzina dan menuduh anak yang di

kandung istrinya bukan benih darinya, maka ada alasan bagi suami

untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara

li’an.26

b. Pengakuan seorang suami terhadap seorang anak.

Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan

“Istilhaq” atau ”ikrar” yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara

sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah atau

anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya.27

c. Bukti yang sah menurut Islam

Keturunan dapat juga ditetapkan berdasarkan adanya bukti yang

sah menurut agama Islam, yaitu saksi-saksi yang terdiri dari dua orang

laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.28

Misalnya

kalau ada seorang laki-laki mengemukakan pengakuan bahwa A adalah

anaknya, tetapi A sendiri membantah pengakuan itu, maka bapak yang

mengakui boleh menguatkan pengakuannya dengan mengemukakan bukti

yang sah berupa saksi yang lengkap yaitu dua orang laki-laki atau satu

26 Abdul Manan, Masalah Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam dan Hubungannya Dengan

Kewenangan Peradilan Agama, dalam jurnal Mimbar Hukum, 59, XIV, 2003, hlm .110 27 Fathurrahman Djamil, pengakuan dan pengesahan anak dalam perspektif hukum Islam,

dalam jurnal Suara Uldilag, edisi 03 Maret, 2007, hlm.86 28 Zakaria Ahmad al-Barry, Op.cit., hlm.34

28

orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Kemudian hakim akan

menerima pengakuan itu dan menetapkan sahnya hubungan nasab dan

dinilai sebagai keturunan yang resmi yang telah dikuatkan dengan alasan-

alasan yang sah.29

Sebagai konsekuensi hukum Islam dari seorang anak yang

mempunyai nasab dengan seorang bapak yang secara otomatis berarti

mempunyai nasab dari ibunya maka anak tersebut adalah anak sah

sehingga memiliki hak terhadap kedua orang tuanya yaitu hak radla’ah

(susuan), hak hadlanah (pengasuhan), hak perwalian, hak waris, dan hak

nafkah.30

Sedangkan KHI sendiri menerangkan tentang anak sah pada Pasal

99 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

b. Anak dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan

dilahirkan oleh istri tersebut.31

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 42 juga menerangkan:

“Anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat

perkawinan yang sah”.

Apabila memperhatikan pengertian anak sah di atas baik pada KHI

maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 42, di dalamnya

29 Abdul Aziz Dahlan, Op.cit, hlm.113 30 Satria Effendi M. Zein, Loc.cit, hlm.14-18 baca juga: deasy caroline moch. Dja’is, pelaksanaan

eksekusi nafkah anak di Pengadilan Agama, dalam jurnal mimbar hukum, X, edisi 42 Mei-Juni, 1999,

hlm. 39 31 Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Pembinaan Kelembagaan Agama

Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: 2000, hlm.185

29

memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang

sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari

batas waktu minimal usia kandungan yaitu kurang dari enam bulan seperti

yang telah dijelaskan di muka tanpa memperhatikan apakah sebelum

perkawinan istri tersebut telah hamil terlebih dahulu. Dan ini membawa

implikasi bahwa anak yang hakikatnya adalah anak zina, secara formal

dianggap anak sah.32

Definisi anak sah di dalam K.U.H. Perdata tercantum pada Pasal

250 bahwa:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang

perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.”33

Untuk menentukan keabsahan seorang anak, ditentukan minimal

180 hari setelah pernikahan orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam

K.U.H. Perdata Pasal 251:

“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 dalam

pernikahan suami-istri, dapat diingkari oleh suami. Namun, pengingkaran

ini tak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1e.Jika seorang suami sebelum pernikahan telah mengetahui akan

mengandungnya istri

2e. Jika telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun

telah ditandatanganinya atau memuat pernyataan darinya bahwa ia

tak dapat menandatanganinya

3e. Jika anak tak hidup tatkala dilahirkan.34

32 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm.

226 33 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jakarta: PT.

Pranadnya Paramita, 2004, hlm.62 34 Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Burgerlijk Wetboek), Serang: Darul Ulum Press, 1933, hlm.91

30

Pasal 255: “Anak yang dilahirkan 300 setelah pernikahan di bubarkan

adalah tidak sah”.

Sehingga, anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah atau

dilahirkan sebelum 180 hari dari pernikahan orang tuanya, atau lewat 300

hari perceraian pernikahan orang tuanya, di kategorikan sebagai anak

tidak sah atau anak luar nikah (naturlijke kinderen)

3. Status atau Kedudukan Anak Sah

Istilah status itu hampir sama dengan istilah kedudukan secara literal,

kata status berarti kedudukan, term status tersebut berkaitan dengan hukum. 35

sedangkan dalam bahasa Indonesia kata status berarti “keadaan, tingkatan,

organisasi, badan negara, dsb”.36

Adapun kedudukan adalah “keadaan di

bawah mana seorang itu hidup menunjukkan kepada suatu hubungan

kekeluargaan tertentu”.37

Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah

mempunyai hak dalam kedudukannya sebagai anak sah untuk memakai nama

ayah di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.38

Oleh karena Islam menasabkan anak yang sah kepada kedua orang tuanya,

maka kedua orang tuanya tersebut berkewajiban untuk menjaga, merawat,

memberikan nafkah, mendidik, memberi perlindungan dan membesarkannya.

35 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, cet. Ke 20, Jakara:

Gramedia, 1992, hlm.554 36 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinanaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar

Bahasa Indonesia , cet. Ke-2 Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.214. 37 H.F.A Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata,Jakarta: Rajawali, 1984 hlm 60 38 Abdul Manan, loc.cit, hlm.110

31

Dalam pandangan Al-Qur’an ada tiga kedudukan anak sah:

a. Anak sebagai anugerah yang berarti anak sesungguhnya pemberian gratis

dari Allah SWT yang cenderung menunjukkan aksentuasi makna positif

(baik), yakni anak-anak (keturunan) yang memperoleh hidayah Allah yang

dapat menjadi penyejuk hati orang tuannya. Sebagaimana firman Allah

pada surat Al-An’am ayat 84.39

Artinya: Dan kami Telah menganugerahkan Ishak dan Yaqub kepadanya.

kepada keduanya masing-masing Telah kami beri petunjuk; dan

kepada Nuh sebelum itu (juga) Telah kami beri petunjuk, dan

kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud,

Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami

memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.40

b. Anak sebagai amanah: yang berarti anak merupakan suatu yang

dipercayakan kepada orang tua, agar mereka menjaga dan merawatnya.

Berkaitan dengan amanah ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal

ayat 27

39 Saifullah, problematika anak dan solusinya pendekatan sadduzzara’I, dalam jurnal mimbar

hukum, X, edisi 42 Mei-Juni, 1999, hlm 47 40 Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa’ud, Al-Qur’an dan

Terjemahnya, loc.cit. hlm.200

32

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu,

sedang kamu Mengetahui.41

c. Anak sebagai sebagai ujian kepada orang sejauh mana mereka mampu

mengemban amanah Allah tersebut. Beberapa orang tua di antaranya

menjadi sengsara dan malu akibat ulah dan perilaku anak-anaknya. Itulah

mengapa Allah mengingatkan kita bahwa anak juga bisa menjadi fitnah

dalam kehidupan ini.42

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-

Taghabun ayat 14-15

Artinya Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya diantara Istri-istrimu

dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, Maka

berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu

memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka)

Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah

cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.43

41 Ibid. hlm.264. 42 H.S.A al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amani,

1989, hlm. 112. 43 Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa’ud, Al-Qur’an dan

Terjemahnya, op. cit. hlm, hlm.942

33

B. Pengertian Umum Tentang Anak Luar Nikah

1. Definisi Anak Luar Nikah

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan

mu’amalat atau hubungan antar manusia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan oleh syara’. Islam menghendaki

terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat,

tetangga. Dilarang terjadi perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap

anak harus dikenal siapa bapak dan ibunya.44

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak”

dan “frase luar nikah”. Anak sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Di samping itu, anak juga

mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. 45

selain itu,

terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang

berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk

menjadi dewasa.46

Dalam kaitan ini Al-Qur’an terdapat bermacam-macam kata yang

mengandung arti anak, meskipun demikian di dalam pemakaian terdapat

perbedaan, artinya kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya berarti sama,

misalnya kata walad, hafadah, dzurriyah, ibn, dan bint. kata walad untuk

44 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, cet. I, 1990

, hlm.137. 45 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1988,

hlm.30-31 46 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, Cet-3, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.256

34

menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata walid berarti

ayah kandung, demikian pula kata walidah berarti ibu kandung. Ini berbeda

dengan kata ibn, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan.47

Jadi

Ibn bisa berarti anak kandung ataupun anak angkat. Demikian pula kata ab

(ayah), bisa berati ayah kandung atau ayah angkat. Kata bint berarti merujuk

pada pengertian anak perempuan, jamaknya banat. Al-Qur’an juga

menggunakan kata dzurriyah untuk menyebut anak cucu atau anak keturunan,

dan menggunakan kata hafadah dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu,

baik cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain.48

Adapun nikah atau pernikahan adalah ikan lahir batin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang

Maha Esa. 49

Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.50

Menurut Dr.Wiryono (2002: 40) dalam bukunya “Hakikat Dalam

Hukum Islam”mengatakan bahwa ada kemungkinan seorang anak hanya

mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Status anak yang lahir di luar

47 Abdul Mustaqim, Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur’an, Musawa

Jurnal Studi Gender dan Islam, vol 4:2 (juli 2006) hlm 148 48 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid XV,

Jakarta: Lentera Hati, 2004, hlm.614 49 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, Cet I, Yogyakarta: Academia

bekerjasama dengan Tazzafa, 1996, hlm.16, Baca juga UU No 1 Tahun 1974 pasal 1 50 Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

35

perkawinan itu menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah yang tidak

mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang

menurunkannya. Namun tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya;

yaitu wanita yang melahirkannya itu.51

Atau dalam Islam biasa mengenalnya

anak luar nikah dengan istilah anak zina (walad al-zina), atau anak zadah.

Secara definisi fuqha’ merumuskan zina sebagai berikut:

Artinya: Zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan istrinya,

bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan. 52

Zina juga bisa diartikan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan

perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tidak memandang apakah salah satu dari

kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau

belum pernah menikah sama sekali. 53

Fatchur Rahman (1999 : 124) mendefinisikan anak hasil luar nikah

adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah menurut

syari’ah.54

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ahmad Rofiq (1993: 57)

51 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Hukum Keluarga, Jakarta: Sinar Grafika, 2002 tt,

hlm.40 52 Faturrahman Djamil, Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika

Hukum Islam Kontemporer, Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd), Jakarta; firdaus, 1999

hlm 124 53 A.Rahman I. Doi, loc.cit, hlm.35 54 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, cet. Ke-10, Bandung: PT. Al-Ma’arif , 1981, hlm.221

36

bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut

ketentuan agama.55

Di dalam Islam terdapat peraturan yang termasuk dalam kategori anak

yang tidak sah antara lain:

a. Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang

dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan

seorang laki-laki secara sah.

b. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi

terjadinya kehamilan itu di luar perkawinannya, yaitu:

1) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam)

bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum

perkawinan.

2) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan

hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.56

Berdasarkan uraian di atas, maka anak akan berkedudukan sebagai

anak sah, apabila ia dilahirkan oleh seorang ibu yang sejak permulaan

kehamilan itu sudah terjalin suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak

yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak

sah. Oleh karena, itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak

55 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawawaris , cet-ke 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993,

hlm.127 56 Zakariya Ahmad Al-Barry, loc. cit., hlm.14 – 15.

37

sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa

mengandung. Kapan dan di mana anak itu dilahirkan.57

Apabila dalam pernikahan seorang suami menduga adanya

hubungan perzinaan istrinya dengan orang lain, untuk memecahkan

problema ini dalam ilmu fiqh dikenal dengan nama li’an. Maka barang

siapa yakin atau menuduh bahwa istrinya telah membasahi ranjangnya

dengan orang lain, kemudian sang istri itu melahirkan anak padahal tidak

ada bukti yang tegas, maka seorang suami boleh mengajukan ke

pengadilan kemudian mengadakan mula’anah (sumpah dengan melaknat)

antara kedua belah pihak. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an:58

Artinya: “Para suami yang menuduh suaminya padahal mereka tidak

mempunyai saksi melainkan dirinya sendiri, maka kesaksian

tiap orang dari mereka adalah empat kali kesaksian dengan

57 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat “Seri Buku Daras”, Jakarta: Prenada Media,

2003, hlm. 67.

58 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet I, Jakarta: Bulan

Bintang, 1974, hlm. 84.

38

nama Allah bahwa ia termasuk orang-orang yang benar.

Sedangkan yang kelimanya ialah bahwa laknat Allah akan

menimpa kepadanya jika ia termasuk orang-orang yang

berdusta dan dihilangkan dari perempuan itu siksa (dera)

lantaran ia bersaksi empat kali kesaksian dengan nama Allah

bahwa dia (laki-laki) itu termasuk orang-orang yang berdusta.

Sedang yang kelimanya bahwa murka Allah akan menimpa

kepadanya (perempuan) jika dia (laki-laki) itu termasuk orang

yang benar. ( Q.S. an-Nur: 6-9).59

Setelah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan, maka

pengadilan memberikan keputusan terhadap keduanya. Dan pengadilan

memberikan penetapan kedudukan terhadap anak. Apakah dia

berkedudukan sebagai anak sah atau tidak sah. Apabila gugatan itu

diterima berarti anaknya mempunyai kedudukan sebagai anak tidak sah

dan apabila gugatan itu tidak diterima (ditolak) maka anak tersebut

berkedudukan sebagai anak sah.60

Berbeda dengan hukum Islam, di dalam BW istilah anak luar nikah

cenderung lebih sempit jika dibandingkan dengan istilah yang sama dalam

hukum Islam. Hal tersebut terjadi karena anak luar nikah menurut BW hanya

terbatas hubungan seksual di luar nikah bagi mereka yang telah menikah saja.

Sesuai dengan Dalam pasal 272 K.U.H. Perdata dijelaskan bahwa, setiap anak

yang dilahirkan di luar nikah (antara gadis dan jejaka), dapat diakui sekaligus

dapat disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau dalam

59 Yusuf Qardawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Bina Ilmu, 1400 H/ 1980 M, hlm.305 60 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari’ah Komponen MKDK, Bandung:

Pustaka Setia, 1999, hlm. 99.

39

sumbang (anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan wanita

yang dilarang kawin antara keduanya).61

Apabila diperhatikan secara seksama pasal tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa, hubungan seks di luar nikah yang dilakukan anak yang

lahir sebagai akibat hubungan mereka bisa diakui atau disahkan sebagai anak

yang sah. Sedangkan anak hasil zina tidak dapat diakui atau disahkan sebagai

anak yang sah. Hal ini berarti bahwa, zina menurut K.U.H. Perdata adalah

hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang sudah

bersuami atau beristri.

Konsekuensi yuridis dari pengertian zina, ditinjau dari segi hukum

pidana adalah, bahwa yang dapat dihukumi hanyalah hubungan seks yang

dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri dan mereka yang

melakukan hubungan seks dari kalangan gadis dan jejaka tidak dikenai

hukuman pidana.62

2. Kriteria Anak Luar Nikah

Kriteria sebagaimana terdapat dalam Kamus Ilmiah Populer yang

berarti: prasyarat, ukuran, standar. 63

menurut Soni Dewi J. Budianto (2000:

99-100) menerangkan kriteria anak luar nikah adalah sebagai berikut:

61 R. Subekti dan R. Tjitro sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 28, Jakarta:

PTpradnya Paramita, 1996 hlm.68 62 Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer 1,

Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm.121-122 63 Achmad Maulana, Kamus Ilmiah Popular, cet. Ke-II, Yogyakarta, Absolut 2004, hlm.251

40

a. Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh salah satu orang

atau kedua ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terikat

dalam ikatan pernikahan pernikahan lain.

b. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam masa iddah setelah

perceraiannya, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan

suaminya.

c. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam proses perceraian (masih

dalam ikatan pernikahan), sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang

bukan suaminya.

d. Anak yang lahir dari seorang ibu yang ditinggal suaminya lebih dari 300

hari dan tidak diketahui sang suami sebagai anaknya.

e. Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akibat ketentuan agama tidak

dapat nikah.

f. Anak yang dilahirkan dari orang tuanya akibat hukum negara tidak dapat

melangsungkan pernikahan.

g. Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya sebagai anak

temuan.64

h. Anak yang dibenihkan dan di ahirkan di luar perkawinan yang sah yang

dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah65

64 Soni Dewi J. Budianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin, Jurnal Magister

Hukum ,Vol 2 No 2 Juni 2000, Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UII, hlm.99-100 65 Abdul Wahid, Kedudukan Anak di Luar Nikah, Mimbar Ulama, Tahun III Mei 1978,

Jakarta: Cemara Ladah, 1978. hlm.22

41

3. Kedudukan Anak Luar Nikah

Hukum Islam menetapkan bahwa hubungan seks di luar nikah baik

yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun belum

pernah menikah, tetap dinamakan zina. Anak yang dilahirkan akibat hubungan

perzinaan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang

melahirkannya. 66

Hal serupa juga ditegaskan pada pasal 100 buku I Hukum Perkawinan

KHI bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai

hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. 67

Dikarenakan anak di

luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai

berikut:

a. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya.

secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada

anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini

berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan

secara hukum.

b. Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari

pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan

saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu.

66 Soedharyo Soimin, loc. Cit, hlm. .40 67 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia, Surabaya: Arkola, tt, hlm. 179.

42

c. Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan

adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan

oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim.68

Kedudukan anak luar kawin dalam hukum perdata lebih inferior (lebih

jelek/rendah) dibanding dengan anak sah. Semisal, anak sah pada asasnya

berada di bawah kekuasaan orang tua (pasal 299 K.U.H. Perdata), sedangkan

anak luar kawin berada di bawah perwalian (pasal 306 K.U.H. Perdata). Hak

bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar daripada anak luar

kawin (pasal 863 K.U.H. Perdata.)

C. Pengakuan Anak Luar Nikah

1. Pengertian Pengakuan Anak

Pengakuan anak dalam literatur fikih dikenal dengan istilah “istilhaq”

( ) atau iqraru bin nasab ( ), yang berarti pengakuan

seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai

hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar

nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. 69

68 Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar

Nikah, Jakarta, 2004, hlm.53 69 Ibid, hlm.68

43

Jika ditinjau menurut hukum perdata yang tercantum dalam Burgerlijk

Wetboek (BW), kita akan melihat adanya tiga macam status hukum dari pada

anak di luar perkawinan:

a. Anak wajar/anak alami (naturlijke kinderen) adalah anak hasil hubungan

laki-laki dan perempuan di luar perkawinan dan keduanya tidak terikat

dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan keduanya tidak dilarang

nikah.

b. Anak sumbang (bloedschenning/incest) adalah anak hasil hubungan laki-

laki dan perempuan di luar nikah yang keduanya tidak dalam ikatan

pernikahan dengan orang lain, tetapi keduanya dilarang nikah contohnya

antara saudara sekandung

c. Anak Zina (overspel) adalah anak hasil hubungan laki-laki dan perempuan

yang salah satu atau keduanya sedang dalam ikatan pernikahan dengan

orang lain. 70

Anak wajar yang lahir di luar perkawinan atau “Naturlijke kinderen”

ia dapat diakui oleh ayah ibunya. Menurut sistem yang dianut oleh BW,

dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi suatu

hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya. Barulah dengan

pengakuan (Erkenning), lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-

akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang

70 R. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1983.

hlm.72

44

mengakuinya. sebagaimana tersebut dalam Pasal 280 K.U.H. Perdata Jika

tidak ada pengakuan dari ibu yang melahirkannya atau bapak yang

menghamili ibunya, maka anak wajar tersebut tidak memiliki keperdataan

dengan ibu dan bapak biologisnya.71

Tetapi suatu hubungan keperdataan antara anak dengan keluarga si

ayah atau si ibu yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan itu hanya bisa

diletakkan dengan pengesahan anak (Wettiging), yang merupakan suatu

langkah yang lebih lanjut lagi dari pada pengakuan. Untuk pengesahan ini,

diperlukan kedua orang tua yang mengakui anaknya, kawin secara sah.

Pengakuan yang dilakukan di hari pernikahan juga membawa pengesahan

anak.

Jikalau kedua orang tua yang telah kawin belum melakukan

pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum nikah. Pengesahan itu dapat

dilakukan dengan surat-surat pengesahan (brieven van wettiging) oleh kepala

negara. Dalam hal ini presiden harus meminta pertimbangan Mahkamah

Agung. 72

Perlu diterangkan bahwa K.U.H. Perdata tidak membolehkan

pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina (overspel)

dan anak sumbang (bloedschenning/incest) yang dilahirkan dari hubungan

71 Taufiq, Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis Dan Hukum Perdata

Islam, Jurnal Mimbar Hukum, Nomor 15 tahun V, Dirbinbaperais Dep. Agama, Jakarta, 2006 hlm.17 72 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1995, cet. XVII, hlm.50

45

antara dua orang yang dilarang kawin satu sama lain.73

Hal tersebut

didasarkan pada pasal 283 K.U.H. Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sekalian anak yang dibenihkan dalam zina ataupun dalam sumbang, sekali-

kali tidak boleh diakui, kecuali terhadap anak yang lahir ini apa yang

ditentukan dalam pasal 273”.

Dan pasal 272 K.U.H. Perdata yang berbunyi:

Kecuali anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap

anak yang diperbuahkan di luar pernikahan, dengan kemudian nikahnya ayah

dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang itu sebelum menikah

telah mengakuinya menurut ketentuan- ketentuan undang-undang atau

apabila pengakuan dilakukan dalam akta pernikahan sendiri”.

Terhadap anak sumbang terdapat pengecualian, sebagaimana diatur

dalam pasal 273 jo 283, bahwa anak tersebut dapat diakui dan disahkan

melalui izin khusus. Pasal 273 K.U.H. Perdata berbunyi:

“Anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu, antara siapa tanpa dispensasi dari

presiden tidak boleh diadakan pernikahan, tidak dapat disahkan, melainkan

dengan cara mengakui dalam akta pernikahan”

Karena anak zina dan anak sumbang ini tidak dapat diakui dan

disahkan, maka anak ini tidak berhak mendapatkan bagian warisan dari laki-

laki atau perempuan yang menyebabkan kelahirannya. Anak zina dan anak

sumbang hanya mungkin untuk mendapatkan bagian nafkah hidup seperlunya

dari orang tua yang menyebabkan kelahirannya.74

73 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan

Undang-Undang perkawinan, Jakarta: Prenata Media, Cet ke-1, 2006, hlm. 89. 74 Muhammad Fauzil Adhim, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.

hlm, 200.

46

Namun kesempatan memperoleh nafkah hidup bagi anak zina dan

anak sumbang ini menjadi semakin kecil. Hal ini disebabkan adanya larangan

bagi anak zina dan anak sumbang untuk menyelidiki siapakah ayah atau

ibunya dari anak tersebut. Sebagaimana pasal 289 K.U.H. Perdata

menerangkan bahwa:

“Tiada seorang anak pun diperbolehkan menyelidiki siapakah ayah atau

ibunya dalam hal-hal bilamana pasal 283 pengakuan terhadapnya tidak

diperbolehkan”75

Kendati hampir sama dengan status kekeluargaan anak di luar nikah

dengan anak sah menurut K.U.H. Perdata, perbedaannya adalah jika anak luar

kawin tersebut tidak ada hubungan dengan ayahnya sebelum diakui.

Sebaliknya, anak sah mempunyai hubungan perdata di samping dengan

ibunya dan keluarga ibunya, juga hubungan dengan bapaknya dan keluarga

bapaknya.76

Pengakuan anak di luar kawin sebagaimana yang diatur dalam BW

yang sering disebut dengan anak wajar (naturlijke kinderen) yang dalam

perkembangan selanjutnya pengertian anak wajar dipakai untuk dua

pengertian yaitu dalam arti luas mencakup semua anak luar kawin yang

75 R. Subekti dan R. Tjitro sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, loc. cit, hlm.153

76 Sa’id Thalib Al-hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka

Amani, 1989, hlm.69.

47

disahkan, dalam arti sempit hanya mencakup anak yang lahir akibat overspel

dan incest. 77

Ada perbedaan yang prinsip tentang motivasi pengakuan anak menurut

hukum perdata barat dengan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam.

Dalam hukum perdata barat pengakuan anak dapat dilakukan oleh seseorang

merupakan kebutuhan hukum bagi pasangan yang hidup bersama tanpa nikah.

Sedangkan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam adalah:

a. Demi kemaslahatan anak yang diakui

b. Rasa tanggung jawab sosial atau taklif ijtima’i

c. Menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang

tuanya.

d. Antisipasi terhadap datangnya madharat yang lebih besar di masa yang

akan datang apabila anak tersebut tidak diakuinya.78

2. Objek Permasalahan Pengakuan Anak Dalam Islam

Adapun yang menjadi objek permasalahan pengakuan anak atau

istilhaq antara lain adalah:

a. Anak luar nikah yakni anak yang lahir di luar perkawinan yang sah

menurut syari’at Islam. Menurut Abdul Manan yang termasuk anak di luar

nikah adalah anak zina, mula’anah (anak li’an) dan anak subhat.79

77 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986,

hlm. 85. 78 Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, loc.cit, hlm.69

48

Untuk anak li’an dan anak syubhat, ulama’ sepakat dapat menjadi

anak sah melalui pengakuan (istilhaq atau al-Iqrar bin nasab). Hanya saja

mengenai anak zina para ulama berselisih pendapat ada yang

memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Ibnu Taimiyah,

termasuk ulama’ fiqih yang memperbolehkan anak zina untuk diakui.80

Melihat yang banyak terdapat di masyarakat adalah anak zina

dibandingkan anak li’an dan anak syubhat maka hal ini perlu menjadi

perhatian. Kalau mendasarkan pada asas hukum “la taziru waziratun

wizra ukhra” yaitu seseorang tidaklah

menanggung kejahatan atau kebaikan orang lain dan ( )

asas tidak boleh merugikan dan tidak boleh dirugikan serta bahwa setiap

anak yang lahir itu dalam keadaan suci.

Maka logis kalau anak zina itu dapat dijadikan objek istilhaq

artinya anak zina tidak layak menanggung akibat hukum perbuatan ibu

dan atau ayah biologisnya.81

79 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, cet-I, Jakarta: Kencana

Preneda Media Grp, 2006, hlm 82-84 80 Abdul Aziz Dahlan, loc. cit, hlm.113 81 A. Mukhsin Asyrof, Mengupas Permasalahan Istilhaq dan Hukum Islam, dalam Jurnal

Mimbar Hukum, edisi 66 Desember, 2008, hlm.141

49

b. Anak temuan yang tidak diketahui nasabnya.

Anak temuan dalam istilah fikih dikenal dengan nama (al- laqith)

yang berarti anak kecil yang belum baligh yang ditemukan di jalan atau

sesat dijalan serta tidak diketahui nasabnya. 82

Menurut Sayyid Sabiq yang lebih berhak memelihara anak temuan

itu adalah orang yang menemukannya dan jika anak tersebut mati

meninggalkan harta warisan maka harta warisannya itu menjadi milik

baitul mal/negara. Begitu pula jika anak laqith itu terbunuh maka diyatnya

menjadi milik baitul mal juga. Kemudian selanjuutnya, jika ada orang,

baik laki-laki maupun perempuan, yang mengakui anak temuan itu adalah

anaknya, maka dinasabkanlah (ulhiqa) anak itu kepada orang yang

menemukannya, sepanjang pengakuan itu adalah pengakuan yang wajar.

Hal ini adalah untuk kemaslahatan anak tersebut, dengan

pengakuan itu, maka ditetapkanlah hubungan nasab itu kepada orang yang

mengakuinya. Begitu juga hak-hak kewarisannya. 83

Jika pengakuan terhadap anak laqith tersebut diajukan oleh lebih

dari satu orang maka hubungan nasab diberikan kepada pihak yang dapat

menguatkan gugatan dengan alat bukti. Jika masing-masing pihak tidak

dapat mengajukan alat bukti sama sekali, maka putusan dapat dijatuhkan

82 Sayyid Sabiq, Fiqhu As Sunnah, Alih Bahasa Moh. Tholib, jilid III, Jakarta: PT. Pena

Pundi Aksara, 200, hlm.227. 83 Sayid Sabiq, ibid, hlm.228

50

berdasarkan keterangan seorang Qa-fah, yakni orang yang tahu

menentukan nasab berdasarkan kemiripan jasmani.84

Dilihat dari proses peradilan (qadha-iy), dari penjelasan Sayyid

Sabiq di atas, maka jika seseorang mengakui anak temuan itu adalah anak

kandungnya maka tidak perlu pembuktian. Yang perlu diperiksa adalah

apakah pengakuan itu wajar atau tidak, misalnya: apakah orang yang

mengakui itu gila atau tidak, atau secara selisih umur antara yang

mengakui dengan anak yang diakui memungkinkan anak itu memang

benar anaknya.85

Untuk zaman sekarang, di mana tidak ada lagi orang yang

mengetahui hubungan nasab antara dua orang berdasarkan ciri-ciri

jasmaniahnya, maka barang buktinya berdasarkan hasil pemeriksaan

golongan darah atau hasil pemeriksaan DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)

dapat digunakan.

Menurut fukaha’ pengakuan itu ada dua bentuk :

a. Pengakuan Secara langsung oleh diri sendiri yakni nasab anak

ditetapkan karena ayahnya sendiri yang mengakui anaknya. Secara

langsung sang ayah mengatakan bahwa “ini anak saya”

b. Pengakuan anak secara tidak langsung adalah nasab anak ditetapkan

karena pengakuan orang lain lebih dahulu. Ayahnya tidak mengakui

84 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,

Jakarta: raja grafindo persada, 2010 hlm. 169 85Ibid, hlm.228

51

setelah anaknya itu lahir, seperti dalam bentuk pengakuan yang

pertama. Dalam bentuk yang kedua ini hubungan anak dan ayah ini

terjadi setelah lebih dahulu diakui oleh orang lain. Misalnya, seorang

laki-laki mengakui bahwa yang lahir adalah cucunya. Maka, anak

tersebut tidak sah sebagai cucunya sebelum ditetapkan bahwa ayah

anak tersebut benar-benar anaknya (anak dari laki-laki yang mengakui

anak tersebut sebagai cucunya) dan ayah tersebut mengakui pula

bahwa cucu yang diakui seseorang tersebut adalah anaknya.86

Fukaha’ juga menetapkan adanya syarat-syarat dalam pengakuan

anak antara lain sebagai berikut:87

a. Anak yang diakui itu tidak diketahui keturunannya, sehingga dengan

demikian ada kemungkinan penetapan bahwa ia adalah anak dari

bapak yang mengakui itu. Sebaliknya jika anak yang diakui itu telah

diketahui keturunannya maka, pengakuan bapak tadi tidak diterima.

b. Ditinjau dari segi umur, anak yang diakui itu pantas sebagai anak dari

bapak yang mengakui dengan demikian pengakuannya dapat diterima

karena tidak bertentangan dengan kenyataan. Sebaliknya jika tinjauan

dari segi umur tidak memungkinkan misalnya, anak yang diakui lebih

tua atau sebaya dengan yang mengakuinya, maka pengakuan dari

86 Husnaini A, Anak Istilhaq Kaitannya Dengan Kaitannya Dengan Kewenangan PA Tentang

Pengangkatan Anak, dalam jurnal Suara Uldilag, XI, edisi 03 September, 2007, hlm. 43 87 Abdul Aziz Dahlan. Op.cit, hlm.113

52

bapak tersebut tidak dapat diterima, karena tidak masuk akal bahwa

dia adalah anaknya.88

c. Bapak yang mengakui anak tersebut tidak mengatakan bahwa anak itu

terjadi hubungan zina.

d. Anak yang diakui itu membenarkan tidak membantah pengakuan laki-

laki yang mengakui itu. Hal ini perlu diperhatikan kalau anak itu sudah

pantas untuk membenarkan atau sudah mumayyiz . Karena, pengakuan

seseorang tentang anak itu harus diterima oleh anak itu sendiri kalau ia

sudah mengerti dan sanggup menyatakan persetujuan terhadap

pengakuan itu yang dianggap sudah benar. Kalau sang anak belum

mumayyiz atau belum mengerti, maka hubungan nasab ditetapkan

cukup dengan pengakuan bapaknya saja.89

3. Sistem Pengakuan Anak

Pengakuan anak menurut K.U.H. Perdata terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Pengakuan Secara Sukarela

Pengakuan secara sukarela ini dilakukan oleh seorang ayah atau

ibu biologis anak yang lahir di luar nikah tanpa adanya paksaan dari siapa

88 Hasanuddin AF, Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam, dalam

jurnal Suara Uldilag, edisi 03 Maret, 2007, hlm 32 89 ibid, hlm.113

53

pun atau bukan karena adanya putusan dari pengadilan untuk mengakui

anak yang lahir di luar nikah.90

Pengakuan anak di luar nikah dapat dianggap sah apabila

dilakukan secara autentik dan tegas, tidak boleh disimpulkan. Akta

autentik terhadap pengakuan anak dituangkan dalam akta notaris, akta

kelahiran atau akta yang di buat oleh Pejabat Catatan Sipil dan akta

pernikahan sendiri, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 281 K.U.H.

Perdata:

”Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian

itu telah dilakukan di dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu

perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap akta otentik.”91

Kita melihat di sini ada beberapa cara untuk mengakui anak luar

kawin secara sukarela, yaitu:

1) Akta Luar Nikah

Akta ini dikeluarkan karena anak yang sebelum lahir kedua

orang tuanya melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum

negara. Namun tidak berarti keduanya orang tuanya tidak

melangsungkan pernikahan, hanya saja pernikahan dilakukan secara

hukum adat yang berlaku padanya.

Apabila anak yang lahir itu adalah anak luar nikah secara

hukum maka ayahnya terputus ikatan keluarganya secara perdata

90 J Satrio, loc.cit, hlm.113 91 Ibid, hlm.116

54

terhadap anak yang dilahirkannya. Tersebut. Jadi hanya terikat pada

ibunya saja. Akta kelahiran anak tersebut dapat di terbitkan oleh

catatan sipil, dalam akta dimaksud tidak dicantumkan nama ayahnya,

yang dicantumkan hanyalah nama ibunya dan nama anak yang

didaftarkan pencatatannya. 92

2) Akta Perkawinan

Hal itu berarti, bahwa laki-laki dan perempuan yang semula

mengadakan hubungan di luar nikah dan kemudian menghasilkan

anak luar kawin, kemudian memutuskan untuk saling menikahi secara

sah sekaligus mengakui anak luar nikahnya di hadapan romo (pendeta

agama yang menikahkan).93

Jadi, yang diakui diatur di sini adalah

pengakuan anak luar kawin yang sudah dilahirkan dan pada waktu

melaporkan kelahiran, belum diberikan pengakuan oleh ayahnya.

Selanjutnya maka dalam akta pernikahan diberi catatan bahwa telah

lahir anak di luar nikah dan disebutkan pula nama, tempat, dan tanggal

lahir si anak tersebut .94

92 Sulaiman, Akta Luar Nikah, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak, Majalah

Mimbar Hukum, Nomor 15 tahun V, Dirbinbaperais Dep. Agama, Jakarta, 2006, hlm.20 93 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan

ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 212 94 J Satrio, Op.cit, hlm.118

55

3) Akta Otentik

Adapun akta otentik yang dimaksudkan di sini adalah akta

notaris. Pengakuan dalam akta otentik perlu ditindak lanjuti dengan

melaporkannya kepada Kantor Catatan Sipil di mana kelahiran anak

tersebut telah didaftarkan dan minta agar pengakuan itu dicatat dalam

minit akta kelahiran yang bersangkutan.95

Sehubungan dengan itu,

Pasal 37a P.J.N menetapkan bahwa:

“Notaris wajib melaporkan tiap-tiap anak luar kawin yang dilakukan

di hadapannya kepada balai harta peninggalan, dalam wilayah mana

ia bertempat berkedudukan, dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam

dan sekaligus memberitahukan apakah ayah atau ibu yang

mengakuinya sudah dewasa atau belum, dan apakah pengakuan yang

dilakukan oleh ayahnya terjadi sebelum atau sesudah ia meninggal ”

Contoh akta pengakuan sebagai berikut:

Pada hari ini,............................................................................................

Menghadap kepada saya,.........................S.H.,Notaris di........................

Dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang saya, Notaris, kenal dan nama-

namanya akan disebutkan pada akhir akta ini:

1) Tuan

A......................................................................................................

95 Akta minit adalah akta asli yang ada di dalam bundel-bundel kntor catatan sipil, yang

ditandatangani oleh yang melaporkan, para saksi dan pejabat Kantor Catatan Sipil

56

2) Nona

B.......................................................................................................

Para penghadap saya, Notaris, kenal .....................................................

Penghadap Tuan A dengan ini menyatakan mengakui anak luar

kawinnya yang sesuai dengan laporan yang telah disampaikan pada

tanggal.................Kepada Kantor Catatan Sipil di ....................,

dilahirkan oleh penghadap Nyonya B dalam laporan mana telah

diberikan nama kecil X sebagai anaknya.................... penghadap

Nyonya B menyatakan telah menyetujui pengakuan tersebut di atas

oleh Tuan A ............................................................................................

Demikian akta ini ............................dibuat dan......................................

b. Pengakuan Karena Terpaksa

Terhadap prinsip, bahwa pengakuan tidak bisa dipaksakan

pembuat Undang-undang telah memberikan pengecualian melalui pasal

287 ayat 2 K.U.H. Perdata di sebutkan:

“Sementara itu, apabila terjadi salah satu dari kejahatan tersebut dalam

pasal 288, Pasal 294 atau pasal 322 kitab undang-undang hukum pidana

dan saat berlangsungnya kejahatan itu bersesuaian dengan saat

kehamilan perempuan terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka atas

tuntutan mereka yang berkepentingan, bolehlah si tersalah dinyatakan

sebagai bapak si anak”

57

Untuk berlakunya pasal 287 ayat 2, harus di penuhi beberapa

syarat antara lain, yang pertama adalah adanya kejahatan yang di

rumuskan dalam pasal-pasal tertentu, yang disebutkan di sana. Kalau kita

telusuri pasal-pasal yang disebutkan ketentuan-ketentuan tersebut, terletak

pada buku II Bab XIV K.U.H.P, mengatur terhadap kejahatan kesusilaan,

khususnya yang berhubungan dengan pemerkosaan, hubungan badan, dan

percabulan antara mereka yang bukan suami istri.96

Selanjutnya, perbuatan itu harus menimbulkan kehamilan dan

kejahatan itu haruslah bertepatan dengan saat kehamilan dari perempuan,

dan terhadap siapa kejahatan itu dilakukan. Keputusan hakim berdasarkan

keyakinan dari pembuktian yang diajukan oleh penggugat bahwa logis

laki-laki yang diduga adalah laki-laki yang melakukan perbuatan

kejahatan itu.

Pasal tersebut juga mengisyaratkan adanya tuntutan yang diajukan

kepada pengadilan oleh yang berkepentingan. Karena di sini digunakan

istilah yang longgar, yaitu”yang berkepentingan”, maka selain daripada

anak yang bersangkutan itu sendiri juga bisa ibu si anak.

Karena namanya keputusan pengadilan, tentunya di sini tidak

ditanya apakah penggugat mau atau tidak mengakui anak tersebut. Maka,

dalam peristiwa seperti itu ada pengakuan yang dipaksakan.

96 Ibid, hlm.154-156

58

4. Implikasi Pengakuan Anak

Akibat dari pengakuan anak luar kawin adalah:

a. Lahirnya hubungan hukum dengan yang mengakuinya

b. Adanya akibat hukum yang sangat terbatas dengan keluarga pihak yang

mengakuinya.

Adanya hubungan hukum antara anak yang bersangkutan dengan ayah

dan ibu yang mengakuinya, membawa akibat lebih lanjut seperti:

a. Keharusan minta izin kawin kepada orang tua yang mengakui selama

mereka belum dewasa (pasal 39 dan 47 K.U.H. Perdata)

b. Ada kewajiban alimentasi dari anak terhadap orang tua yang mengakuinya

(Pasal 328 K.U.H. Perdata)

c. Adanya hubungan perwalian dengan ayah atau ibu yang mengakuinya,

yang terjadi demi hukum (Pasal 909 K.U.H. Perdata)

d. Adanya hak mewarisi dari ayah dan ibu yang mengakui, atas harta warisan

dari anak yang diakui olehnya (Pasal 870 K.U.H. Perdata). Dalam pasal

ini hubungan hukum anak luar nikah sangat terbatas sekali, hanya kepada

orang yang mengakui saja. Dengan kata lain jika saudara dari ayah yang

mengakui mereka meninggal maka anak luar nikah tidak dapat mewarisi

harta dari saudara ayah yang mengakui anak luar kawin tersebut begitu

pun sebaliknya.

59

D. Pengesahan Anak Luar Nikah

Pengesahan anak terjadi setelah adanya Akta pengesahan yang

dikeluarkan setelah anak luar nikah disahkan sebagai anak suami istri

bersangkutan oleh Pengadilan negeri dan Kantor Catatan Sipil mencatatkan serta

menerbitkan aktanya.

Akta pengesahan anak dapat di lakukan dengan cara:

1. Pernikahan Orang Tuanya.

Menurut pasal 272 K.U.H. Perdata pengesahan karena pernikahan

orang tua yaitu: bilamana seorang anak dibenihkan di luar pernikahan,

menjadi anak sah apabila sebelum pernikahan orang tuanya telah mengakui

anak luar nikah itu sebagai anaknya. Pengakuan itu dapat dilakukan sebelum

pernikahan atau sekaligus dalam akta pernikahannya.97

Biasanya dengan dilangsungkan pernikahan orang tuanya, diterbitkan

akta pengakuan anak. Bentuk akta pengesahan anak, sebenarnya bukan

merupakan suatu akta dalam bentuk tersendiri. Pada awalnya, berbentuk akta

kelahiran seperti pada umumnya, dengan adanya pengesahan anak kemudian

dicantumkan data pengesahan anak, yang dikenal dengan istilah “catatan

pinggir”.

97 Elise T. Sulistini dan Rudi T Erwin, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara

Perdata, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm.108. Dalam peristiwa tersbut diatas sekalipun tindakan

“ayah” anak luar kawin adalah “mengakuinya”tetapi tindakan hukum itu diberikan arti sebagai

“pengesahan anak luar kawin”. Baca lebih lanjut J Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak

Dalam Undang-Undang, PT citra Aditya Bakti, Bandung; 2005, hlm.176

60

Dinamai catatan pinggir karena catatan tentang perubahan status anak

tersebut dicatat pada bagian pinggir akta semula. Catatan pinggir pada suatu

akta catatan sipil pada dasarnya berisi perubahan atas data dan informasi atas

akta semula. 98

catatan pinggir dapat di terapkan pada semua jenis dan macam

akta catatan sipil, dan dengan adanya catatan pinggir pada suatu akta, berarti

data dan informasi tidak berarti lagi, sedangkan data yang dipergunakan

selanjutnya adalah yang tercantum dalam catatan pinggir.

Penerbitan akta bercatatan pinggir, biasanya dilakukan berhubungan

dengan adanya peristiwa baru yang oleh UU dinyatakan mempunyai kekuatan

hukum baru. Misalnya, terjadi karena adanya keputusan pengadilan negeri

karena ganti nama, perubahan atau pembetulan tanggal dan bulan serta tahun

kelahiran, juga karena perubahan kewarganegaraan karena mengikuti suami

ataupun karena pengakuan dan pengesahan anak.

2. Surat Pengesahan

Pengesahan anak luar nikah menggunakan surat pengesahan dapat

dilakukan dalam dua hal yaitu:

a. Apabila orang tua lalai mengakui anak-anaknya sebelum atau pada saat

melangsungkan pernikahan (pasal 274 K.U.H. Perdata)

b. Apabila pernikahan kedua orang tuanya terhalang oleh sebab tertentu,

seperti apabila salah satu dari orang tua itu sudah meninggal, sehingga

98 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di

Indonesia, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 43

61

pernikahan yang akan dilakukan tidak bisa dilaksanakan (pasal 275

K.U.H. Perdata sub 1e).99

Jika pengesahan itu dilakukan dengan surat pengesahan, maka akan

memperoleh akibat hukum yang lebih terbatas antara lain:

a. Pengesahan itu baru mulai berlaku pada saat surat pengesahan itu

diberikan

b. Pengesahan itu dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak

sah yang sudah ada sebelum pengesahan itu dilakukan.

c. Pengesahan itu tidak berlaku dalam hak pewarisan terhadap keluarga

sedarah lainnya (bloedver wanten) kecuali kalau mereka telah

menyetujui pemberian surat pengesahan tersebut.100

Pengakuan anak luar nikah bisa dilakukan, bila anak luar nikah yang

dimaksud adalah akibat hubungan perempuan dan laki-laki yang statusnya

adalah:

a. Kedua pihak masih lajang dan tidak dalam ikatan pernikahan yang sah.

b. Akibat adanya pemerkosaan

c. Kedua belah pihak sudah melakukan pernikahan, tapi lalai mengakui anak

luar nikahnya. Kelalaian tersebut dapat diperbaiki dengan surat

99 Elise T. Sulistini, Op.cit, hlm.107-108 100 Abdul Wahid, Op.cit. hlm.33

62

pengesahan Presiden, yang mana akan diberikan setelah didengarnya

nasihat Mahkamah Agung (K.U.H. Perdata Pasal 274)

Pengakuan anak luar nikah tidak boleh dilaksanakan jika:

a. Dilakukan oleh laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun (Pasal 282

K.U.H. Perdata), Khusus bagi perempuan yang belum mencapai usia 19

tahun diperbolehkan mengakui anak di luar nikahnya.

b. Dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf (Pasal 282 K.U.H.

Perdata). Jika terjadi penipuan atau pemalsuan oleh seorang ayah yang

mengakui anak sebenarnya bukan anaknya diancam pidana penjara

maksimal 3 tahun (Pasal 278 KUH Pidana)

c. Ibu dari anak tersebut tidak menyetujui.

d. Terhadap anak yang dilahirkan akibat hubungan antara pihak yang masih

terikat pernikahan (zina) maupun anak sumbang kecuali ada dispensasi

dari presiden.

BAB III

PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

NOMOR 408/Pdt.G/2006/PA. Smn

A. Profil Pengadilan Agama Sleman

1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama dirintis sejak Sultan Agung.1 Dengan nama

Peradilan Serambi diketuai oleh seorang Penghulu dibantu oleh 4 orang

Hakim dari Alim Ulama yang disebut Pathok Nagari yang diangkat dengan

surat kekancingan dalem, mereka bermukim di empat Masjid Pathok Nagari

yang berlokasi di arah empat penjuru Kraton Yogyakarta.2

Pada masa itu, untuk mengambil keputusan para hakim sumber

hukumnya merujuk pada Al-Qur’an dan Hadis juga kitab-kitab Muharror,

Mahali, Tuhfah, Fatkhul Mu’in dan Fatkhul Wahab, yaitu kitab fiqih yang

disebut kitab kuning. Lembaga Peradilan Serambi menangani masalah-

masalah kehidupan masyarakat yang menyangkut Syari’at Islam seperti

Perkawinan, wasiat, Waris, Hibah dan sebagainya3

1 Kata sultan berasal dari bahasa Arab yang berarti raja/penguasa di Yogyakarta dengan

tambahan gelar Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo Kholifatullah. 2 Disebut Pengadilan Serambi karena pelaksanaan siding biasanya mengambil tempat di

tempat di serambi masjid. Pengadilan ini telah ada di tengah-tengah masyarakat di Indonesia

bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini 3 Diambil dari website PA Sleman http://pa-slemankab.go.id/. Pada hari Jum’at, tanggal 6

Juli 2011, Pukul: 15.00 Wib

64

65

Kedatangan kaum penjajah Belanda di Indonesia menyebabkan

jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah

Belanda datang dengan sistem peradilannya sendiri yang dibarengi dengan

politik amputasi secara berangsur-angsur mengurang kewenangan Peradilan

Agama.

Di antara pakar hukum kebangsaan Belanda adalah Cristian Van Den

Berg (1845-1927), ia menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah

hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi’i. Dialah yang

memperkenalkan teori Receptio in Complexu. Teori ini mengajarkan bahwa

hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang,4 sehingga hukum Islam

telah diterima (diresepsi) secara menyeluruh dan sebagai satu kesatuan oleh

umat Islam Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, pendapat yang kuat di kalangan pakar

hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum

Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan pun

diberlakukan peraturan-peraturan yang di ambil dari syari’at Islam untuk

orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum

pemerintah Hindia-Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda

bernama Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) yang memperkenalkan Het

Indische Adatrecht (hukum adat Indonesia) dan Cristian Snouck Huogronje

4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 14

66

(1857-1936) yang memperkenalkan teori Receptie yang mengajarkan bahwa

hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-

masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresapi oleh hukum adat.5

Jadi hukum adat lah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Dalam teori

ini hukum Islam akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan

pemeluknya, apabila hukum Islam tersebut telah diresapi oleh hukum adat.6

Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah

Belanda mengeluarkan penetapan yang dimuat dalam Staatblad nomor 152

tahun 1882 tentang Pembentukan Pengadilan yang dinamakan Priesterraad

atau Majelis Pendeta.7 Dengan adanya ketetapan tersebut terdapat perubahan

yang cukup penting, diantaranya adalah bahwa pengadilan itu menetapkan

perkara-perkara yang dipandang masuk dalam kekuasaannya yang umumnya

meliputi pernikahan, kewarisan, hibah, wakaf, shodaqoh, dan baitul mal yang

semuanya erat dengan hukum Islam.8

Sejak dihapusnya Pengadilan Raja, maka secara Yuridis Formal

Pengadilan Surambi tidak berfungsi lagi dan melebur ke dalam Pengadilan

Agama.

5 Ghofur, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No 3 Tahun 2006 (Sejarah,

Kedudukan dan Kewenangan), Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm 8 6 Ibid, hal. 18 7 Dinamakan Pengadilan Pendeta karena disebabkan penghulu dan bawahannya

berkedudukan sebagai pendeta 8 Jaih Mibarok, Peradilan Agama di Indonesia, Bandung: Pustaka Bumi Quraisy, 2004, hal.

10

67

Sejak zaman Hindia Belanda, pelayanan hukum di bidang Agama

tentang masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyokarto

(Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu

Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan semacam ini terus berlangsung

hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961.9

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia semakin

lama semakin maju taraf kehidupan dan pendidikannya, yang hal ini semakin

terasa pula peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk

pelayanan hukum Agama, khususnya hukum keluarga yang mengatur tentang

masalah perkawinan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum Agama yang

mengatur masalah perkawinan ini, maka pemerintah berdasarkan Keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli

1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan

Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta:10

1. Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.

2. Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.

3. Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.

4. Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman

9 Tim Penyusun dari Departemen Agama RI, Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 29 10 Ibid, hlm. 30

68

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dasar

pembentukan Pengadilan Agama Kelas I B Sleman berdasarkan Keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli

1961. Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yurisdiksi

Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

hal ini termasuk juga Pengadilan Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan

Tinggi Agama Sleman.11

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

1992 tanggal 31 Agustus 1992 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka

yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sleman ke

yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan baru pada tanggal 30

Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diresmikan

pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 12

Dalam tahap perkembangan Pengadilan Agama Sleman tentunya tidak

lepas juga dengan pembahasan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia

secara umum. Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan wewenangnya pada

11 Ahmad Sukardja, Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia, Jakarta:

Kapuslitbang, 2001, hlm. 51 12 Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 30

69

waktu perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sleman rata-rata 25

perkara setiap bulan. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut

meningkat menjadi rata-rata 60 perkara setiap bulan atau lebih 700 perkara

setiap tahun.13

.

Perkara cerai gugat adalah merupakan perkara yang mendominasi,

atau dengan kata lain 75 persen perkara yang masuk ke Pengadilan Agama

Sleman adalah perkara cerai gugat dan selebihnya baru disusul oleh perkara

cerai talak, ijin poligami, wali adhol, penyelesaian harta bersama dan lain-

lain.

Pada awalnya penanganan perkara di Kepaniteraan ataupun

penanganan administrasi di Kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman masih

menggunakan sistem manual, namun sejak Desember 2005 penanganan

perkara ataupun administrasi sudah menggunakan sistem komputerisasi, yakni

misalnya untuk sistem di Kepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA

(untuk menyelesaikan perkara dari Meja I sampai terbitnya putusan atau akta

cerai), LIPA (untuk laporan perkara), KIPA (untuk kasir), dan untuk

administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (yang berisi data

seluruh pegawai) dan lain sebagainya.

13 Ibid, hlm. 30

70

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan

di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan diantaranya bahwa

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif,

dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan.

susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur

dalam undang-undang tersendiri.14

Dengan ketentuan-ketentuan di atas memberikan landasan yang kokoh

bagi kemandirian Peradilan Agama di Indonesia dan memberikan status yang

sama dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia. Eksistensi Peradilan

Agama semakin terlihat dengan keluarnya Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Undang-

Undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal

2 ayat (1) Undang-Undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran

Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan

Peradilan Agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi

14 Wahyu Widiana, Akses dan Equitas Pengadilan Agama Kaitannya Dengan Peningkatan

Pelayanan Bagi Pencari Keadilan, dalam jurnal mimbar hukum, edisi 66 Desember, 2008, hlm.153

71

diantaranya struktur organisasi, hukum acara dari Peradilan Agama. Dan

mengenai pelaksanaan Peradilan Agama secara organisatoris, administratif,

dan finansial ada di bawah Departemen Agama.15

Selanjutnya dengan adanya amandemen UUD 1945 yang keempat,

sedikit banyak telah memberikan perubahan bagi Peradilan yang ada di

Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada Peradilan Agama.

Perubahan-perubahan itu diantaranya adalah dalam Pasal 24 UUD

1945, inti dari Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman

menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan

yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah

membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman, sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pada tanggal 15 Januari

15 Soesilo, et. al., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit: Rhedbook Publisher, Cet.

ke-I, 2008, h. 369.

72

2004 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman.16

Sesuai dengan bunyi Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, dapat kita simpulkan bahwa

penyelenggara kekuasaan kehakiman saat ini tidak hanya dipegang oleh

Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di bawahnya, namun juga

dipegang oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, bahkan menurut Pasal 24B UUD

1945 guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta

perilaku maka dibentuklah sebuah lembaga yang independen yakni Komisi

Yudisial.17

Berkaitan dengan adanya ketentuan dari Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan organisasi, administrasi,

dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 Undang-

Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004), maka sejak 30 Juni 2004 lalu,

Peradilan Agama resmi berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama yang semula di bawah

Departemen Agama (Depag)-pun berubah menjadi Ditjen Badan Peradilan

Agama (Badilag) di bawah Mahkamah Agung. Perubahan itu berdasarkan

16 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, Cet. 5, 2008, hlm 5 17 Abdul Gani Abdullah, Paradigma Indonesia Baru Perspektif Pembangunan Hukum Islam,

dalam jurnal mimbar hukum, X, edisi 42 Mei-Juni, 1999, hlm 57

73

Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,

Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata

Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.18

Sesuai Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun

2005, Badilag bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata

laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama.

Untuk urusan teknis yudisial Peradilan Agama, Mahkamah Agung

memiliki institusi bernama Urusan Lingkungan Perdata Agama (Uldilag).

Sejak 1946, Uldilag di bawah Mahkamah Agung, dimana sebelumnya berada

dalam naungan Departemen Kehakiman.19

Struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama yang semula diatur

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, maka

secara otomatis dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2006 struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama

sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

18 Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada

Peradilan Agama, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm 5 19 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm.

123

74

3 Tahun 2006 tersebut, selain itu dengan keluarnya Undang-Undang Peradilan

Agama yang baru juga memberikan tantangan bagi Peradilan Agama, dimana

kewenangan Peradilan Agama selain seperti apa yang telah ada dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 saat ini bertambah

dalam hal ekonomi syari’ah. 20

Hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, hukum acara Peradilan

Agama diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sekarang telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006).

Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama

tersebut, berarti juga membawa perubahan dan perkembangan bagi

Pengadilan Agama Sleman, karena Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian

dari Peradilan Agama di Indonesia.

Gedung Pengadilan Agama Sleman terletak di Jalan Candi Gebang

Nomor 1, Kota Sleman Telephone 0274 868201 kode pos 55511, gedung

dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m2 dengan hak pakai dan

luas bangunan 72 m2 melalui anggaran DIP Pemda Sleman. Kemudian pada

tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi/perluasan 296 m2 berdasarkan APBN

1978 dengan biaya sebesar Rp.6.694.000,- dilaksanakan oleh CV. Budi Utama

20 Tim Penyusun, Bahan Sosialisasi Tentang Eksistensi Dan Kompetensi Peradilan Agama,

Dilaksanakan Oleh Pengadilan Agama Wonosobo Pada Tanggal 28 Juli 2007, hlm. 83

75

sehingga luas tanah seluruhnya 800 m2 dan luas bangunan seluruhnya 368

m2.

Pada tahun 2006 dengan menggunakan anggaran DIPA Mahkamah

Agung, Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru yang terletak di

Jalan Parasyamya, Beran, Tridadi, Sleman. Berdiri di atas tanah seluas 2537

m2 dengan hak pakai dari Pemda Sleman, luas bangunan 830 m2 yang terdiri

dari tiga laintai. Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman tersebut

diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. DR.

Bagir Manan,S.H., Mcl) pada tanggal 14 Agustus 2007.21

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Sleman

a. Tugas Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan

kehakiman, mempunyai tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Wewenang

Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan

dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan bagi mereka yang

beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun

1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah

21 Dokumen Pengadilan Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

76

perkawinan, kewarisan, dan perwakafan menjadi tugas dan wewenang

Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa

yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan

hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain, Pengadilan

Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum

Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam

Indonesia.22

b. Wewenang Pengadilan Agama Sleman

1) Kekuasaan Absolut (Absolut Competentie)

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang

berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan

pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis

pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.23

Maksudnya di sini bahwa kewenangan absolut itu merupakan

kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga peradilan

dalam memeriksa perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa

oleh lembaga peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang

sama, seperti misalnya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan

Tinggi Agama maupun dalam lembaga peradilan yang lain, misalnya

22 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta : Pustaka

Pelajar, 2004, hal. 1-2 23 Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003,

hal.27

77

antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Militer atau dengan

Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hukum acara Peradilan Agama berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yakni:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infaq, shdaqah, dan ekonomi syari’ah”24

,

Berikut tabel perkara-perkara yang masuk di Pengadilan

Agama Sleman pada tahun 2006:25

NO JENIS PERKARA JUMLAH

1 Ijin Poligami 14

2 Cerai Talak 276

3 Cerai Gugat 499

4 Harta Bersama 1

5 Perwalian 1

6 Isbath Nikah 4

7 Izin Nikah -

8 Dispensasi Nikah 3

9 Wali Adhol 13

10 Kewarisan 6

11 Pengakuan Anak 1

24 Tim Penyusun, Bahan Sosialisasi Tentang Eksistensi Dan Kompetensi Peradilan Agama,

Dilaksanakan Oleh Pengadilan Agama Wonosobo Pada Tanggal 28 Juli 2007, hlm. 83 25 Dokumen Pengadilan Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

78

12 Perubahan Ikrar Wakaf dan Nadzir 1

13 Pengesahan Anak Angkat 1

14 Pembatalan Pernikahan 4

15 Penolakan Pernikahan Oleh PPN -

16 Kelalaian Kewajiban Suami/Istri -

17 Nafkah Anak Oleh Ibu -

18 Hak-hak Bekas Istri -

19 Pencabutan Kekuasaan Orang Tua -

20 Pencabutan Kekuasaan Wali -

21 Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali -

22 Ganti Rugi Terhadap Wali -

23 Asal-Usul Anak -

24 Penolakan Nikah Campur -

25 Kewarisan -

26 Hibah -

27 Shadaqah -

28 Wasiat -

JUMLAH 824

2) Kekuasaan Relatif (Relatif Competentie)

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis

dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan

yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.26

Lebih ringkasnya di sini

kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan dalam menangani

26 Riduan Syahrani, HukumAcara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta:Pustaka

Kartini, 1988 hlm. 77

79

perkara-perkara bukan dilihat dari jenis perkaranya tetapi dari wilayah

kekuasaan masing-masing lembaga peradilan tersebut.

Kekuasaan relatif Pengadilan Agama Sleman adalah meliputi

wilayah :

a) Kecamatan Sleman

b) Kecamatan Mlati

c) Kecamatan Tempel

d) Kecamatan Ngaglik

e) Kecamatan Godean

f) Kecamatan Turi

g) Kecamatan Depok

h) Kecamatan Seyegan

i) Kecamatan Ngemplak

j) Kecamatan Pakem

k) Kecamatan Gamping

l) Kecamatan Minggir

m) Kecamatan Moyudan

n) Kecamatan Kalasan

o) Kecamatan Berbah

p) Kecamatan Prambanan

q) Kecamatan Cangkringan27

27 Diambil dari website PA Sleman http://pa-slemankab.go.id/. Pada hari Jum’at, tanggal 6

Juli 2011, Pukul: 15.00 Wib

80

3. Visi Pengadilan Agama Sleman

a. Terwujudnya Pelayanan Hukum Yang Baik Dan Bersih Untuk Mencapai

b. Perlindungan Hukum Masyarakat Yang Adil Dan Bermartabat.

4. Misi Pengadilan Agama Sleman

1. Mewujudkan Pelayanan Hukum Yang Baik Dan Bersih.

2. Mewujudkan Penanganan Perkara Yang Baik, Sederhana, dan Biaya Ringan.

3. Menciptakan Penyelenggaraan Persidangan Yang Tertib, Cermat, dan

Bermartabat.

4. Menciptakan Putusan Yang Baik Dan Bertanggung jawab Untuk Mewujudkan

Rasa Keadilan dalam Masyarakat.

5. Meningkatkan Aparatur Peradilan Yang Profesional, Bersih dan Bermoral. 28

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman

Adapun struktur organisasi sebagaimana terlampir.

28 Ibid, 26 April 2011

81

B. Deskripsi Putusan Perkara Nomor: 408/Pdt.G/2006/Pa.Smn Tentang

Permohonan Pengakuan Anak

Mengenai isi dari putusan dalam perkara pengakuan anak dengan Nomor:

408/Pdt.G/2006/Pa.Smn di Pengadilan Agama Sleman berisi beberapa hal di

bawah ini:

1. Identitas Para Pihak

a) Denny Agustiansyah bin H. Ibramsyah, HS, SH berumur 21 tahun

pekerjaan sebagai mahasiswa, beragama Islam, dan bertempat tinggal di

jalan Wirajaya RT.01 RW.29. No. 308, Kelurahan Condongcatur,

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut

PEMOHON,

b) Ika Oktavianie Zair Binti Ahmad Zair, umur 22 tahun, agama Islam,

pekerjaan Mahasiswi, dan bertempat tinggal di Jalan Wirajaya RT.01

RW.29 No. 308, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten

Sleman, selanjutnya disebut TERMOHON 29

2. Duduk Perkara

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal

11 Juli 2006 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman

tanggal 11 Juli 2006 Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn, dengan tambahan dan

29 Diambil dari putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Dokumen Pengadilan

Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

82

perubahan olehnya sendiri di muka persidangan yang disimpulkan sebagai

berikut:

Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada

tanggal 20 Agustus 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok,

Kabupaten Sleman dengan Nomor Kutipan Akta Nikah; 530/42/VIII/2005.

Sebelum tanggal pernikahan tersebut Termohon telah dikaruniai

seorang anak laki-laki yang bernama Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah,

lahir 13 November 2004, bertempat tinggal di Jln. Nuri Blok T No.1 BTN,

RT.17, Desa Belimbing, Kecamatan Bontang Barat.

Pemohon mengakui bahwa anak yang bernama Ramdhani Deka

Azlatan Novtiansyah, lahir 13 November 2004 adalah benar-benar anak dari

hubungan suami istri Pemohon dan Termohon, dan Pemohon mengakui

bahwa anak tersebut anak kandung dari hubungan Pemohon dan Termohon.

Pemohon dan Termohon menikah setelah anak yang bernama

Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah, umur sekitar 9-10 bulan.

Pemohon mengajukan pengakuan anak yang bernama Ramdhani

Deka Azlatan Novtiansyah, lahir 13 November 2004 terhadap Termohon guna

pembuatan Akta Kelahiran tersebut dengan identitas sebagai anak Pemohon

dan Termohon, bukan hanya bernasab pada Termohon saja (Ibunya).

Anak yang bernama Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah, lahir 13

November 2004 tersebut tidak pernah diakui oleh orang lain (pihak ke tiga).

83

Anak tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Termohon di Bontang Barat,

Kalimantan Timur.30

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai

berikut.

PRIMAIR::

1) Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon.

2) Menetapkan anak yang bernama Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah,

lahir 13 November 2004 adalah anak syah dari Pemohon dan Termohon.

3) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon datang

in person dan Termohon in person. Setelah Majelis Hakim berusaha

mendamaikan kedua belah pihak yang beperkara akan tetapi tidak berhasil,

30 Diambil dari putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Dokumen Pengadilan

Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

84

maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon.31

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut

Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disimpulkan sebagai

berikut:

Bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon dalam surat

permohonannya adalah benar semua kalau Pemohon hendak mengakui

terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan

bukti-bukti saksi sebagai berikut:

a) Alat Bukti Tertulis

1) Photocophy Kartu Tanda Penduduk Pemohon bermeterai cukup,

dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya.

2) Photocophy Kartu Tanda Penduduk Termohon bermeterai cukup,

dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya.

3) Photocophy keterangan lahir dari rumah sakit bersalin bermeterai

cukup, dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya.

4) Photocophy kutipan akta nikah Pemohon bermeterai cukup, dilegalisir

Panitera dan telah sesuai dengan aslinya.

31 Diambil dari putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Dokumen Pengadilan

Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

85

b) Alat Bukti Saksi

1) Donny bin H. IBRAMSYAH, HS, SH., yang memberikan keterangan

di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

saksi sebagai adik kandung dari Pemohon. Saksi hadir pada saat akad

nikahnya bahwa sebelum Termohon dan Pemohon menikah telah

punya anak RAMDHANI DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH (laki-

laki), mereka berpacaran sejak SMA. Pemohon mau mengakui anak

tersebut dan Termohon tidak keberatan serta tidak ada pihak lain yang

keberatan. Sewaktu saksi ditanya ayah Pemohon apakah benar mereka

sudah mempunyai anak? Saksi menjawab benar, lalu mereka

dinikahkan. 32

2) SUAMRTI bin KARTOIJAN yang memberikan keterangan di bawah

sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

saksi sebagai Bu Lik dari Termohon. Mereka telah melangsungkan

pernikahan bulan Agustus, sekarang mereka telah dikaruniai dua orang

anak. Anak yang pertama bernama RAMDHANI DEKA AZLATAN

NOVTIANSYAH (laki-laki), lahir sebelum nikah yang sekarang

diasuh oleh ibu Termohon karena saat itu Termohon belum siap

32 Diambil dari putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Dokumen Pengadilan

Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

86

mengasuhnya. Pemohon mau mengakui anak tersebut dan Termohon

maupun semua keluarga tidak keberatan.

3. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua

belah pihak agar tidak usah Pemohon mengakui anak tersebut akan tetapi

Pemohon tetap mau mengakui anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon yang telah menjadi tetap

karena telah diakui oleh Termohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi dan

alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 atau setidak-tidaknya telah disangkal

tanpa alasan yang cukup adalah

a. Tempat tinggal Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat

permohonannya.

b. Bahwa antara Pemohon degan Termohon telah terjadi perkawinan yang

sah tanggal 20 Agustus tahun 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Depok, Kabupaten Sleman.

c. Bahwa dari perkawinan tersebut telah di karuniai anak sebanyak satu

orang

d. Bahwa Termohon sebelum nikah sudah punya anak bernama

RAMDHANI DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan majelis hakim pokok

permohonan Pemohon ialah mohon anak Termohon bernama RAMDHANI

87

DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH dapat diakui juga sebagai anak

Pemohon dengan alasan:

Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon menikah telah

berhubungan kelamin dan telah lahir anak tersebut sebelum Pemohon dengan

Termohon menikah, alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama harus

dibuktikan hal-hal yang menjadi hal pokoknya yaitu:

a. Apakah benar Pemohon dengan Termohon mengadakan hubungan

kelamin sebelum nikah dan lahir anak tersebut.

b. Apakah Termohon tidak keberatan terhadap pengakuan Pemohon tersebut.

c. Bahwa ada pihak lain yang keberatan33

Menimbang, bahwa atas permohonan pengakuan anak tersebut

Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

Benar antara Pemohon dengan Termohon berhubungan kelamin

sebelum nikah dan telah lahir anak tersebut di luar nikah dan Termohon tidak

keberatan kalau Pemohon mengakui anak tersebut menjadi anaknya dan

semua keluarga setuju serta tidak ada orang lain yang keberatan.

33 Diambil dari putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Dokumen Pengadilan

Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

88

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil

permohonannya telah mendatangkan alat bukti berupa alat tertulis dan saksi-

saksi:

Donny bin H. IBRAMSYAH, HS, SH. dan SUAMRTI bin

KARTOIJAN keduanya menerangkan Pemohon dengan Termohon sebelum

nikah telah berhubungan kelamin dan telah lahir anak bernama RAMDHANI

DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH yang lahir sebelum mereka nikah kini

Pemohon mau mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan Termohon

maupun keluarganya tidak keberatan atas pengakuan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan pengakuan

Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan kesaksian tersebut

yang secara materiil bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa

pemohon dengan Termohon sebelum menikah telah berhubungan kelamin dan

telah punya anak dan Termohon maupun semua keluarga tidak keberatan

kalau Pemohon mengakui anak yang bernama RAMDHANI DEKA

AZLATAN NOVTIANSYAH, sebagai anaknya

Menimbang, bahwa pengakuan anak dalam Kompilasi Hukum Islam

tidak dengan tegas diatur, namun tersebut dalam Pasal 53 wanita hamil di luar

89

nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Pasal tersebut

adalah sebenarnya bersandar pada Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 3. 34

Falsafah hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an Surat An-

Nur ayat 3 dan dijadikan landasan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut

adalah dalam rangka perlindungan dan ke-maslahat-an anak yang telah

terjadi proses pembuahannya di luar nikah.35

Hal tersebut muncullah kaidah

hukum:

Artinya: “Hukum itu mengikuti ke-maslahat-an yang ada”.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti telah memenuhi pasal 3

undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 49

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang amandemen Undang-undang

nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Permohonan Pemohon dapat

dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan, pengakuan Pemohon

terhadap anak bernama RAMDHANI DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH

adalah diakui sebagai anak syah dari pemohon dan termohon berdasarkan

pengakuan pemohon.

34 Diambil dari putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Dokumen Pengadilan

Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011 35 Wawancara dengan: Ibu Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agaman Sleman),

Hari Kamis, 5 Juli 2011, Pukul: 10.00 Wib, Di Lantai II Gedung PA Sleman

90

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

4. Amar Putusan

a. Mengabulkan permohonan Pemohon

b. Menetapkan anak yang bernama RAMDHANI DEKA AZLATAN

NOVTIANSYAH lahir 13 November 2004 adalah diakui sebagai anak

syah dari Pemohon dan Termohon berdasarkan pengakuan Pemohon.

c. Membebankan kepada Pemohon untuk membebankan biaya perkara

sebesar Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian keputusan tersebut di atas dijatuhkan berdasarkan

permusyawarahan Majelis pada 27 Juli 2006 M pada sidang terbuka dan

dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, bertepatan dengan tanggal 02

Rajab 1427 H. Oleh Drs. MASLIHAN SAIFURROZI, S.H., M.H sebagai

hakim Ketua. SRI MURTINAH, S.H., dan Drs. LANTJARTO masing-

masing sebagai hakim anggota dibantu oleh SUHARTO, S.H sebagai

panitera pengganti.36

36 Diambil dari putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Dokumen Pengadilan

Agama Sleman , didapatkan pada riset tanggal 26 April 2011

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN

NOMOR 408/PDT.G/ 2006/PA.SMN

TENTANG PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH

Terkait masalah keberadaan anak luar nikah yang telah di bahas pada Bab III

mengenai kasus perkara No.408/Pdt.G/2006/PA.Smn tentang pengakuan ayah

biologis terhadap anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, dalam perkara tersebut

pemohon yang bernama Denny Agustiansyah bin H. Ibramsyah, HS, SH mengajukan

permohonan pengakuan anak yang bernama Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah

yang lahir pada tanggal 13 november 2004 terhadap termohon yang bernama Ika

Octavianie Zair bin Achmad Zair guna pembuatan akta kelahiran anak tersebut

dengan identitas sebagai pemohon dan termohon bukan hanya bernasab pada

termohon saja.

Majelis hakim memutus perkara tersebut berdasarkan pertimbangan hukum

bahwa pengakuan anak dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dengan tegas diatur,

namun tersebut dalam Pasal 53 wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan

pria yang menghamilinya. Pasal tersebut adalah sebenarnya bersandar pada Al-

Qur‟an Surat An-Nur ayat 3.

Falsafah hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur‟an Surat An-Nur ayat 3

dan dijadikan landasan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah dalam

rangka perlindungan dan ke-maslahat-an anak yang telah terjadi proses

91

92

pembuahannya di luar nikah.1 Hal tersebut muncullah kaidah hukum: الحكم يتبع

.”Artinya: “Hukum itu mengikuti ke-maslahat-an yang ada المصلحة الراجحة

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti telah memenuhi pasal 3 undang-

undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 49 Undang-undang

nomor 3 tahun 2006 tentang amandemen Undang-undang nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama

Oleh karena itu permohonan pemohon yang bernama Denny Agustiansyah bin

H. Ibramsyah, HS, SH terhadap anak bernama Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah

adalah diakui sebagai anak syah dari pemohon dan termohon berdasarkan pengakuan

termohon.

A. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengesahan Anak Di Luar

Nikah Dalam Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman

Dalam pertimbangan hukum perkara No.408/Pdt.G/2006/PA.Smn

menyatakan Pasal 53 KHI wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan

pria yang menghamilinya. Pasal tersebut bersandar pada Al-Qur‟an Surat an-Nur

ayat 3 yang berbunyi:

1 Wawancara dengan: Ibu Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agaman Sleman),

Hari Kamis, 5 Juli 2011, Pukul: 10.00 Wib, Di Lantai II Gedung PA Sleman

93

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang

berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang

mukmin” (Q.S an-Nur Ayat 3) 2

Ibnu A‟syur berpendapat bahwa ayat ini mendahulukan penyebutan lelaki

pezina atas perempuan pezina, karena ayat ini adalah penjelasan menyangkut

asbabun nuzul-nya yaitu mengenai kasus Murtsid Ibn Abu Murtsid yang sering

kali menyelundupkan tawanan tawanan muslim di Mekkah menuju Madinah.

Sebelum sahabat nabi ini memeluk Islam, ia mempunyai teman yang bernama

A‟naq yang mengajak tidurnya bersama, tetapi ia menolak sambil menyatakan

Bahwa Islam mengharamkan perzinaan. Sang wanita itu marah dan membongkar

rahasia tugas Murtsid sehingga ia dikejar dengan delapan orang kaum musyrikin.

Tetapi akhirnya ia berhasil menghindar bahkan mengantar seorang lagi tawanan

ke Madinah, ia kemudian meminta izin kepada Rasul SAW. Untuk mengawini

bekas teman kencannya itu, Rasul tidak memberi jawaban sampai turunnya ayat

ini, lalu beliau melarang Murtsid mengawininya3

Riwayat lain lagi menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan

sahabat nabi ingin menikahi seorang tuna susila yang bernama Ummu Mahzul

dan sekelompok kaum muslimin yang di beri gelar ahl ash-Shuffah, mereka ingin

kawin tetapi tidak memiliki kemampuan sehingga mereka bermaksud mengawini

2 Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa‟ud, Al-Qur‟an dan

Terjemahnya, Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da‟wah Dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia.

hlm 543 3 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur‟an, Jilid VII,

Jakarta: Lentera Hati, 2004 hlm 8

94

wanita-wanita tuna susila Madinah, sekaligus memperoleh kebutuhan pokok

mereka.

Ulama‟ bermazhab Hambali dan Zahiri menetapkan bahwa perkawinan

dengan pelaku zina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sah sebelum

adanya pengakuan taubat. Beberapa Ulama‟ memahami ayat di atas dalam arti

galibnya, seorang yang cenderung dan senang berzina enggan menikahi orang

yang taat beragama. Demikian juga wanita pezina tidak diminati oleh laki-laki

yang taat beragama. Hal itu tentu saja karena masing-masing ingin mencari

pasangan yang sejalan dengan sifat-sifat mereka masing-masing, sedangkan

perzinaan dengan kesalehan adalah dua hal yang bertolak belakang

Firman Allah pada surat tersebut mengenai ( )

wahurrima dzalika „ala‟ al-mu‟minin yang memiliki arti: “Dan yang demikian

itu diharamkan atas orang-orang mukmin” diperselisihkan juga oleh kalangan

para Ulama‟. Ada yang berpendapat bahwa asbab nuzul-nya ayat ini khusus bagi

kasus Murtsid dan A‟naq yang merupakan seorang pezina juga termasuk wanita

kafir, sehingga ayat tersebut tidak berlaku bagi pezina muslimah. Ada juga yang

mengartikan bahwa kata itu pada penutup pada ayat ini menunjukkan pada

perzinaan bukan perkawinan sehingga ayat ini berarti “perzinaan diharamkan atas

orang-orang mukmin”4

4 Ibid, hlm 9

95

Ada lagi yang memahami kata “diharamkan” bukan dalam pengertian

hukum, tetapi dalam pengertian keabsahan yakni “terlarang” dan dengan

demikian, ayat ini bagaikan berkata itu tidak wajar dan tidak baik

Salah satu implikasi dari ayat ini adalah perkawinan yang didahului oleh

kehamilan. Banyak Ulama‟ yang menilainya sah, sahabat nabi Ibn Abbas

berpendapat bahwa hubungan kedua jenis kelamin yang tidak didahului oleh

pernikahan yang sah, lalu dilaksanakan sesudahnya pernikahan yang sah

menjadikan hubungan tersebut awalnya haram dan akhirnya halal. Atau dengan

kata lain perkawinan seorang yang telah berzina dengan seorang wanita dan

kemudian menikahinya dengan sah adalah seperti keadaan seseorang yang

mencuri buah dari kebun seseorang kemudian membeli dengan sah kebun tersebut

dengan seluruh buahnya. Apa yang dicurinya (sebelum pembelian itu adalah

haram, sedang yang dibelinya setelah itu adalah halal).5

Dalam hal boleh atau tidaknya menikahi wanita hamil, terjadi disparitas

pendapat dikalangan fukaha, di antaranya sebagai berikut:

1. Ulama‟ Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil

bila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya.

5 Ibid, hlm 9 6 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa‟adillatuhu, Damaskus: Dar el-Fikr, Cet. II,

Jilid IX. hlm 6648

96

Alasannya adalah wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam

golongan wanita-wanita yang haram dinikahi7. Akan tetapi, bila yang

menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya, terjadi perbedaan pendapat di

kalangan ulama‟ ini.

a. Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa hukum akad menikahi

wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya adalah sah

hanya saja wanita tersebut tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan

kandungannya

7 Lihat Q.S an-Nisa‟ 22,23,24 artinya:” Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat

keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh”.

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-

saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari

saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan

sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang

telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan),

Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang

telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang

kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan

bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk

berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada

mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu

terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 8 Wahbah al-Zuhaili, Op. Cit, 6649

97

Alasan sahnya seperti yang telah dikemukakan di atas, namun

mengapa tidak boleh disetubuhi?, hal ini berdasarkan hadits Nabi S.A.W.

Artinya: “Dari Rufai' bin stabit al anshari, berkata: telah berdiri di

hadapan kita seorang khatib, berkata: adapaun saya tidak

berkata kecuali apa yang telah saya dengar dari Rasulullah

Saw, beliau berkata: di hari hunian, beliau berkata: Tidak halal

bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir

menyiramkan airnya pada tanaman orang lain”. (HR Abu

Dawud)

b. Abu Yusuf dan Zafar berpendapat, hukumnya tidak sah menikahi wanita

hamil akibat zina dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya.

Karena, kehamilan itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan, maka

terlarang pula akad menikahi wanita hamil tersebut. Sebagaimana

hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil bukan karena zina, tidak sah

pula menikahi wanita hamil akibat zina.

9 Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyt‟ats bin Ishak, Sunan Abi Dawud, Semarang: CV asy-

Syifa‟ Juz II. hlm 113-114 10 Wahbah al-Zuhaili, Op. Cit 6649

98

2. Ulama‟ Syafi‟iyah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat

zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun yang

bukan menghamilinya.11

Alasannya, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan

wanita yang haram dinikahi. Mereka juga berpendapat, karena akad nikah

yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang di nikahi tersebut halal (boleh)

untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.

Kemudian dalam persoalan adakah „iddah bagi wanita hamil karena

zina Imam Hanafi, as-Syafi‟i, dan mayoritas Ulama‟ mazhab Imamiyah

mengatkan: “ Wanita yang berzina tidak wajib ber-„iddah, sebab sperma laki-

laki yang menzinainya, tidak perlu dihormati”. Dengan demikian seorang

laki-laki boleh melakukan akad dengan wanita yang pernah melakukan zina.13

3. Ulama‟ Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar

suka sama suka maupun karena di perkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra‟.

Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra‟-nya tiga kali haid, sedangkan

bagi amat (bukan wanita merdeka) istibra‟-nya cukup satu kali haid. Tapi,

11 Memed Humaedillah, OP. Cit. hlm. 36 12 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqhu „alal Mazahibul „Arba‟ah (Mesir: al-Maktabah at-

Tijariyah al-Kubra) juz IV. hlm 523 13 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Ja‟far, Hanafi, Maliki, Syafi‟i,

Hambali), Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 474

99

bila ia hamil baik merdeka atau amat istibra‟-nya sampai melahirkan

kandungannya.

Dengan demikian, Ulama‟ Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya

tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu

laki-laki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang menghamilinya.

Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil (belum istibra‟),

akad nikah itu fasid dan wajib di fasakh

Pedapat Ulama‟ malikiyah ini di dasarkan pada hadits Nabi SAW.

Artinya: “Dari Rufai' bin stabit al-Anshari, berkata: telah berdiri di hadapan

kita seorang khatib, berkata: adapaun saya tidak berkata kecuali

apa yang telah saya dengar dari Rasulullah Saw, beliau berkata: di

hari hunian, beliau berkata: “Tidak halal bagi seorang yang

14Wahbah al-Zuhaili, Op. Cit, hlm. 7213 15 Ibid, hlm. 6650 16 Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyt‟ats bin Ishak, Op.Cit. hlm 113-114

100

beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada

tanaman orang lain”. (HR Abu Dawud)

4. Ulama‟ Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita

hamil karena zina, baik laki-laki yang bukan menzinainya maupun laki-laki

yang menzinainya (karena dia tahu pasti bahwa wanita itu telah berbuat zina

dengan dirinya), kecuali wanita tersebut telah memenuhi dua syarat sebagai

berikut:

Pertama, telah habis masa „iddah-nya. Jika ia hamil maka „iddah-nya

sampai ia telah melahirkan kandungannya. Bila akad nikah tersebut

dilangsungkan dalam keadaan hamil maka tidak sah akad nikah tersebut.

Adapun dasar yang digunakan Ulama‟ Hanabilah adalah hadits nabi

yang berbunyi:

Artinya: “Dari abi Sa‟id r.a bahwa Nabi saw. Bersabda tentang tawanan

wanita Authos. Tidak bercampur dengan wanita yang hamil hingga

17 Wahbah al-Zuhaili, Op. Cit, hlm. 6650 18 Abu Dawud Sualiaman bin al-Asy‟ats bin Ishak, Op. Cit. Hlm. 248

101

ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya

sekali”(H.R. Abu Dawud)

Syarat yang kedua, adalah pelaku zina telah bertobat dari perbuatan

zinanya

Di dalam KHI menerangkan hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat

zina bila yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Bila yang

menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah

karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu.

Secara lengkap isi pasal 53 KHI adalah sebagai berikut:

(1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang

menghamilinya

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat di

langsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahian anaknya

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak di

perlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sebagaimana yang tertuang pada pasal 53 ayat 1, KHI membatasi

pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi

peluang dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Karena itu, kawin

darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang

laki-laki, yang dilakukan hanya untuk menutupi malu (karena sudah terlanjur

hamil), baik istilahnya kawin “tembelan”, “pattongkogsi sirig”, atau orang sunda

menyebutkan kawin, “nutupan kawirang”, oleh KHI di hukumi tidak sah20

19 Wahbah al-Zuhaili, Op. Cit, hlm. 6650 20 Syarifuddin Amir, Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer

Di Indonesia, Jakarta: Ciputat Pers, Cet.1, 2002. hlm 199

102

Oleh karena adanya akad nikah wanita hamil maka akan timbul pula status

hukum terhadap anak yang dihamilkan sebelum akad. Para Ulama‟ mazhab fiqh

sependapat dalam hal perkawinan yang sah, bila seorang melahirkan anak, anak

itu bisa dihubungkan nasabnya kepada suaminya.

إ

Akan tetapi dalam hal menghubungkan nasab anak kepada ayahnya,

terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, di antaranya: anak tersebut

dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan sejak terjadinya akad nikah

(menurut ulama‟ Hanafiyah) atau enam bulan sejak terjadinya persetubuhan

suami istri (menurut mayoritas Ulama‟ mazhab).21

Bila anak lahir kurang dari

enam bulan dari waktu akad atau dari persetubuhan suami istri anak tersebut

tidak bisa di hubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannya itu,

karena hal ini bisa menjadi petunjuk bahwa kehamilan telah terjadi sebelum

terjadinya perkawinan. Kecuali, jika suami mengakui bahwa anak yang dilahirkan

itu hasil persetubuhan setelah berlangsungnya akad nikah. Apabila suami

mengakui persetubuhan dilakukan sebelum akad nikah maka tidak bisa

dinisbatkan nasabnya kepada suaminya.

21 Memed Humaedillah, OP. Cit. hlm. 45

103

إ

Dalam hal memperbolehkan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki

yang menghamilinya sebagaimana yang tercantum pada pasal 53 KHI tersebut di

atas, penulis melakukan otokritik terhadap pasal tersebut, penulis cenderung tidak

sependapat dengan sahnya akad nikah wanita hamil. Jika diamati, wanita yang

melangsungkan pernikahan pada saat hamil, dapat diasumsikan ia telah

melakukan perbuatan zina sebelum akad nikah.22

Padahal perbuatan zina sangat dikecam oleh Allah SWT bahkan kita

dilarang jangan sekalipun mendekati perbuatan zina. sebagaimana firman Allah

dalam Al-Qur‟an surat Al-Isra‟ ayat 32 yang berbunyi:

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.23

Oleh karena itu, untuk mencegah perbuatan amoral tersebut

diberlakukannya hukuman hadd bagi pelaku zina, yakni: pelaku zina ghairu

muhson (laki-laki dan perempuan yang berzina tidak dalam ikatan pernikahan

yang sah oleh siapa pun) diganjar dengan hukuman hadd yaitu dera 100 kali dan

diasingkan (dipenjarakan) selama satu tahun, sedangkan bagi pelaku zina muhson

22 Ibid, hlm. 45 23 Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa‟ud, Al-Qur‟an dan

Terjemahnya, Op.Cit, hlm 429

104

(laki-laki dan perempuan yang berzina telah memiliki hubungan pernikahan

secara sah dengan orang lain) hukuman hadd-nya adalah di rajam sampai mati.24

Seperti halnya firman Allah dalam Al-Qur‟an surat an-Nur ayat 2 yakni:

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-

tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama

Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-

orang yang beriman.25

عليه

Artinya: “ Dari „Ubadah bin Shomit berkata: Rasulullah SAW bersabda:

ambillah dariku dan terimalah ketentuanku, sesungguhnya kini Allah

telah menetapkan keputusan bagi mereka (para pezina): bagi pezina

yang belum menikah hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan

(dipenjarakan) satu tahun. Sedang bagi pezina yang telah menikah,

dicambuk 100 kali dan dirajam sampai mati. (HR. Muslim)

Kemudian apabila dikaitkan antara pasal 53 KHI tentang

diperbolehkannya melangsungkan akad nikah wanita hamil dengan Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 pasal 42 yang berbunyi “Anak yang sah adalah Anak

24 A.Rahman I. Doi, Hudud dan Kewarisan (Syariah Ii), alih bahasa Zainuddin dan Rusydi

Sulaiman, cet. Ke 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 41 25 Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Op.Cit, hlm 543 26 Imam Muslim, Shahih Muslim, Beirut: Daar Ihya‟ at-Turats al-„Arabi, t.th, hlm. 1316.

105

yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Apabila wanita yang

melangsungkan akad nikah ketika hamil kemudian melahirkan anak setelah

adanya akad nikah yang dilangsungkan secara sah, anak tersebut dapat

dinasabkan kepada suami dari wanita tersebut, memang dalam pasal 53 KHI yang

boleh menikahi wanita hamil haruslah laki-laki yang menghamilinya, agar laki-

laki tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Kendatipun demikian

anak tersebut notebenenya adalah anak dari hasil hubungan di luar pernikahan

yang sah atau hasil dari perbuatan zina.27

Hal ini sangat kontradiktif dengan hadits

nabi yang melarang penasaban anak zina kepada ayah biologisnya.

Artinya: “Dari Aisyah dia berkata: bertikai Sa‟ad bin abi Waqas dan Abdullah

bin Za‟mah terkait dengan budak Sa‟ad berkata: “ini, wahai Rasulullah

anak saudara saya, Utbah bin Abi Waqas, telah berjanji kepada saya

27 Imam asy-Syafi‟i berpendapat anak perempuan hasil zina boleh dinikahi ayahnya, karena

Allah menjadikan pernikahan sebagai nikmat. Sedangkan zina sebagai bencana. Menurut asy-Syafi‟i

anak hasil perbuatan zina tidak layak dianggap sebagai keturunan (nasab) karena itu hubungan dengan

ayahnya adalah hubungan orang lain.

Imam abu Hanifah berpendapat haram laki-laki menikahi perempuan buah perzinaannya,

karena benihnya itu berasal dari dirinya Berdasarkan Q.s an-Nisa‟ayat 23. laki-laki dilarang menikahi

anak perempuannya. Dalam ayat itu anak disebut sebagai “bint” yang artinya anak perempuan secara

umum baik anak sah ataupun anak zina. baca: Assyaukanie Luthfie, politik, HAM dan isu-isu teknologi

dan fikih kontemporer, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, hlm. 99 28 Imam Muslim, op.cit, hlm. 1080

106

bahwa dia adalah anak saya, lihatlah kemiripannya”. dan Abdullah bin

Zama‟ berkata: “ini saudara saya, wahai Rasulullah, dia telah

dilahirkan di atas kasur bapak saya dari ibunya”. Maka Rasul

melihatnya dari kemiripannya. Kemudian dengan jelas kemiripannya

dengan Utbah, dan Rasulullah berkata: ”dia milikmu wahai Abdu, anak

itu dari hasil diatas kasur (pernikahan) dan bagi yang berzina baginya

adalah batu”.

Oleh karena itu, penulis dapat berpendapat bahwa persoalan penasaban

anak kepada ayahnya memiliki fungsi penting, baik pada dimensi kehidupan

sosial (profan) dan dari segi ubudiyyah kepada Allah SWT. Pada dimensi sosial

(profan) persoalan nasab anak berfungsi untuk mengetahui secara pasti, siapakah

ayah dari anak yang telah dilahirkan seorang wanita, karenanya akan timbul hak-

hak anak yang menjadi kewajiban si ayah akibat penasaban tersebut. Hak anak itu

antara lain adalah mendapatkan nafkah, memperoleh hak perwalian, dan

memperoleh hak sebagai ahli waris dari ayah kandungnya. Hak-hak perlindungan

anak sebagaimana tadi, secara filosofis merupakan salah satu dari tujuan

ditegakkannya syari‟at Islam (maqasid al-syari‟ah) termasuk dalam kategori

Hifzh an-Nasl.29

Di sisi lain, adanya pelarangan penasaban anak akibat perbuatan zina

kepada ayahnya adalah untuk mencegah maraknya perbuatan zina, sekaligus

memberikan sanksi moral terhadap pelakunya. Jika sanksi moral ini diterapkan

eksesnya juga berdampak psikis kepada anak, keluarga dan juga masyarakat

29 Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Terj. Yudian W.

Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, hal. 225

107

sekitar untuk tidak melakukan perbuatan zina karena akan merusak dan

menghilangkan penisbatan anak kepada ayah biologisnya yang melakukan zina.

Menerapkan sanksi moral (pelarangan nasab anak zina kepada ayah

biologisnya) tersebut juga mengandung dimensi ubudiyyah, karena adanya niat

untuk menata kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai agama termasuk dalam

manifestasi penundukkan diri sebagai hamba yang taat terhadap perintah dan

menjauhi segala larangan Allah SWT.30

Nah oleh sebab itu, meskipun nash Al-qur‟an pada surat an-Nisa ayat 22,

23 dan 24 tidak ada pelarangan terhadap nikah hamil. Akan tetapi, penulis menilai

diperbolehkannya pernikahan wanita hamil justru mereduksi nilai-nilai moralitas

dalam hal pelarangan zina. Juga secara normatif , bertentangan dengan hadits nabi

yang melarang penasaban anak dari perbuatan zina, apabila berkiblat pada

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang membuka peluang anak hasil

hubungan pernikahan dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya jika lahir dalam

ikatan pernikahan yang sah.

Bahayanya, akibat diperbolehkannya melakukan akad nikah hamil, maind

stream yang terbangun pada publik adalah hamil akibat perbuatan zina yang

merupakan aib seseorang, dapat ditutupi dengan cara cepat-cepat melakukan

pernikahan, walaupun wanita itu sebenarnya telah berbadan dua. Kemudian

30 Satria Effendi M. Zein, Artikel: Makna, Urgensi Dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif

Hukum Keluarga Islam, Jurnal Mimbar Hukum, Nomor 42 tahun X, DITBINBAPERA Islam Dep.

Agama, Jakarta, 1999 hlm. 8

108

nantinya, anak dalam kandungannya ketika lahir, dapat di nasabkan kepada suami

wanita tersebut karena lahir dalam pernikahan yang sah.

Sebagai problem solving permasalahan sah tidaknya akad nikah wanita

hamil, Penulis lebih sependapat dengan Ulama‟ Malikiyah dan Hanabillah yang

berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina,

meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan

yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil

(belum istibra‟), akad nikah itu fasid dan wajib di fasakh, wanita hamil tersebut

boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya jika wanita tersebut telah

memenuhi dua syarat yaitu: Pertama, wanita hamil tersebut telah melahirkan

kandungannya. Kedua, laki-laki dan perempuan pelaku zina telah bertobat dari

perbuatan zinanya.

Untuk itu kedua pendapat Ulama‟ mazhab tersebut perlu di formulasikan

dalam hukum positif, sehingga hukum yang mencakup nilai-nilai ideational (yaitu

kebenaran absolut sebagaimana yang diwahyukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa)

dapat digunakan sebagai instrumen untuk menata kehidupan sosial masyarakat

(social engineering). Yang dimaksud dalam hal ini adalah larangan pernikahan

wanita hamil merupakan upaya hukum yang bersifat preventif menolak ke-

madharat-an daripada mendahulukan ke-maslahat-an

31 Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath

Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 4, hlm 137

109

dan juga mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi

Lebih jelasnya, sisi madharat yang harus dicegah atau kepentingan publik

yang harus didahulukan adalah terjadinya tren pernikahan hamil pada masyarakat,

akibat asumsi publik bahwa aib wanita yang hamil di luar pernikahan akibat zina

dapat ditutupi dengan melangsungkan pernikahan dan anak tersebut tetap bisa

mendapatkan nasab kepada suaminya, sebagai bukti formilnya dalam akta

kelahiran anak dapat tercantumkan nama ayahnya. Dari sisi ke-maslahahan-nya

atau kepentingan pribadinya yang dikesampingkan adalah mengurangi beban

psikologis ibu yang harus menanggung malu dan merawat anak tersebut

sendirian.

Menurut penulis sisi ke-maslahahan bagi sang ibu bisa tercapai dengan

cara menikahkan dengan pasangan zinanya, asalkan dengan syarat keduanya

telah bertaubat dan menunggu sampai bayi itu lahir. Karena dari sudut dalil aqli

menikahkan pria atau wanita dengan pasangan zinanya akan membawa manfaat

yang lebih besar dibanding dengan tidak menikahkan mereka. Manfaat tersebut di

antaranya adalah:

1. Dapat memperkecil mereka melakukan perbuatan zina dengan orang yang

sama atau dengan orang yang lain lagi.

32 Asjmuni Rahman, Qai‟dah-Qaidah (Qawai‟dul Fiqhiyah), Cet.1, Jakarta: Bulan Bintang,

1976, hlm. 30

110

2. Mendidik rasa tanggung jawab kepada mereka atas perbuatan zinanya karena

itu mereka diikat dengan pernikahan

3. Di antara mereka pelaku perbuatan zina tersebut karena atas dasar suka sama

suka sudah terjalin rasa saling menyukai. Jika mereka tidak dinikahkan

terbuka kesempatan besar bagi mereka berdua untuk mengulangi perbuatan

zina yang telah mereka lakukan.

4. Jika mereka tidak dinikahkan berarti memberi peluang bagi mereka untuk

lebih luas gentayangan mencari mangsa, dijadikan pasangan zina mereka yang

baru. 33

B. Analisis Istinbat Hukum Hakim Mengenai Pengesahan Anak Di Luar Nikah

Dalam Putusan Nomor 408/Pdt.G/ 2006/Pa.Smn Di Pegadilan Agama Sleman

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No.408/Pdt.G/

2006/ PA.Smn menyebutkan bahwa pengakuan anak dalam Kompilasi Hukum

Islam tidak dengan tegas diatur. Kendatipun demikian hakim tidak boleh menolak

untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan bahwa tidak

ada atau tidak jelas hukum yang mengaturnya.34

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 07

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tercantum pada Pasal 56 ayat (1) yang

berbunyi: ”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu

33 Muhammad Abduh Malik, Menikahkan Pelaku Zina, dalam Jurnal Mimbar Hukum,

Nomor 54 tahun XII, DITBINBAPERA Islam Dep. Agama, Jakarta, 2001 hlm. 95 34 Wawancara dengan Drs. H. Wahdi Afani, M.S.I (Hakim Pengadilan Agama Sleman), Di

lantai II Kantor PA Sleman, Pada Hari Senin, Tanggal 26 april 2011, Pukul: 10.00 Wib.

111

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,

melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”35

Jika merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia No 03 Tahun 2006

tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 07 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, Pada pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 yang menyatakan

bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shdaqah,

dan ekonomi syari‟ah”36

, Perkara pengakuan anak di luar nikah termasuk dalam

kategori pernikahan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama

Selain itu, ketika tidak ada peraturan yang tegas mengatur suatu perkara

justru di situlah hakim memililiki independensi dalam menggali dan menetapkan

hukum, 37

sebagaimana yang tercantum pada pasal 27 ayat 1 Undang-undang No

14 Tahun 1970 dinyatakan bahwa: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan

diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang

hidup di masyarakat”.38

Adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim tidak hanya

terbatas pada mengadili berdasarkan hukum-hukum yang ada, akan tetapi juga

35 Tim Penyusun Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama

Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: 2000, hlm 85 36 Tim Penyusun, Bahan Sosialisasi Tentang Eksistensi Dan Kompetensi Peradilan Agama,

Dilaksanakan Oleh Pengadilan Agama Wonosobo Pada Tanggal 28 Juli 2007, hlm. 83 37 Wawancara dengan Drs. H. Wahdi Afani, M.S.I (Hakim Pengadilan Agama Sleman), Di

lantai II Kantor PA Sleman, Pada Hari Senin, Tanggal 26 april 2011, Pukul: 10.00 Wib. 38http://118.96.243.50/arsip/uploads/arsip/6UUNo14Thn1970KETENTUAN-KETENTUAN

POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.pdf

112

mencari dan menemukan hukum untuk kemudian dituangkan di dalam keputusan

sesuai dengan nilai-nilai hukum yang terdapat pada masyarakat.39

Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam rangka perlindungan dan

ke-maslahat-an anak di luar nikah tersebut sehingga muncullah kaidah hukum:

Yang berarti “Hukum itu mengikuti ke-maslahat-an yang ada”, di bawah ini

penulis uraikan tentang konsep maslahah dari berbagai lini. Secara etimologi,

mashlahah mempunyai makna yang identik dengan manfaat, keuntungan,

kenikmatan, kegembiraan, atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu.40

Adapun mashlahah dalam istilah ahli ushul ialah:

Artinya: “Memberikan hukum syara‟ kepada suatu kasus yang tidak terdapat di

dalam nashdan ijma‟ atas dasar memelihara ke-maslahat-an yang

terlepas yaitu ke-maslahat-an yang tidak ditegaskan oleh syara‟ dan

tidak pula ditolak ”41

Pada tataran terminologi syari‟at, Ulama‟ ushul fiqh berbeda pendapat

mengenai batasan dan definisi mashlahah. Tetapi pada dataran substansi mereka

telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa mashlahah merupakan suatu kondisi

39 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,

hlm 114 40 Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama

Universal,Yogyakart; LKiS, 2004, hlm. 76 41 H. A Djazuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2000, hlm 171

113

dari upaya untuk mendatangkan suatu yang berdampak positif (manfaat) serta

menghindarkan diri dai suatu yang berdampak negatif (madharat)

Oleh karena itu, disyari‟atkannya ajaran Islam tidak lain hanyalah untuk

memelihara ke-maslahat-an di dunia dan akhirat42

. Sehingga, tidak bisa

dipungkiri ke-maslahat-an terus menerus akan muncul, berevolusi sesuai dengan

terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan

lingkungan. 43

Bukti adanya ke-maslahat-an dalam syari‟at Islam dapat diterima

berdasarkan penelitian empiris (istiqra‟) terhadap nash-nashAl-Qur‟an maupun

hadits. Sebagai contoh adanya konsep ke-maslahat-an pada nashAl-Qur‟an

termaktub dalam Al-Qur‟an surat Al-Anbiya: 107, Allah S.W.T berfirman:

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat

bagi semesta alam” (Qs. Al-Anbiya: 107)44

Dan firman Allah SWT:

42 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, Jilid II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. ke-V,

2009, h. 220. 43 Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Kitab Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Toha Putra, 1994, hlm

116 44 Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Op.Cit, hlm 508

114

Artinya: “Hai manusia sesungguhnya telah datang ke padamu pelajaran dari

tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam

dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (Qs.

Yunus: 57)45

Pada konteks ke-maslahat-an duniawi yang dihubungkan dengan nash-

nash syara‟, para fuqaha‟ terbagi dalam ketiga golongan, yaitu: Golongan

pertama, berpegang teguh pada ketentuan nash golongan ini memahami nash

hanya dari segi lahiriyahnya semata (tekstual) dan tidak berani memperkirakan

adanyan maslahah di balik suatu nash. Mereka yang dikenal dengan julukan

Zhahiriyyah ini tidak mau menerima dalil qiyas. Karena, itu mereka menyatakan

dengan tegas bahwa tidak ada maslahah kecuali yang dengan tegas di sebut oleh

nash, dan tidak perlu mencari-cari suatu ke-maslahat-an di luar nash. 46

Golongan kedua, mencari ke-maslahat-an dari nash yang diketahui

tujuannya dari „illlat-nya. Karena, mereka meng-qiyas-kan setiap kasus yang jelas

mengandung maslahah, dengan kasus lain yang terdapat ketentuan nash-nya

dalam maslahah tersebut. Meskipun demikian, mereka tidak sekali-kali

mengklaim sesuatu kecuali apabila di dukung adanya bukti dalil khas. Sehingga

tidak terjadi campur aduk antara sesuatu yang dianggap maslahah karena

dorongan hawa nafsu, dengan maslahah yang hakiki (yang sebenarnya). Dengan

demikian tidak ada maslahah yang dipandang mu‟tabarah (dapat di terima)

kecuali apabila dikuatkan oleh nash khas. Dan pada umumnya, yang dijadikan

45 Al-Qur‟an dan Terjemahnya, ibid , hlm 315 46 H. A Djazuli dan Nurol Aen, Op. cit, hlm 174

115

ukuran untuk menyatakan suatu maslahah, ialah „illat qiyas. Imam as-syafi‟I dan

al-Ghozaliy termasuk dalam kelompok ini47

Golongan ketiga, setiap maslahah harus di tetapkan oleh syari‟at Islam,

baik ke-maslahat-an itu diketahui secara ekplisit maupun implisit, yang sesuai

dengan kerangka ke-maslahat-an yang di tetapkan oleh syari‟at Islam, yaitu

dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal,

dan harta benda. Dalam hal ini, tidak harus di dukung oleh sumber dalil yang

khusus sehingga bisa disebut qiyas, tapi sebagai dalil yang berdiri sendiri yang

dinamakan maslahah mursalah atau istislah. Yang termasuk kelompok ini adalah

Ibnu Qayyim murid dari Ibnu Taymiyyah.48

Meskipun pada faktanya tidak terlepas dari pro-kontra terhadap

kehujjahan konsep maslahah sebagai salah satu metode istinbath hukum Islam.

Perbedaan persepsi tentang maslahah tersebut itu sebenarnya bermula dari

perbedaan intelektualitas antar individu sehingga tidak di temukan hakikat

maslahah yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau terpengaruh

keadaan yang bersifat temporal, atau di ambil berdasarkan pandangan yang

bersifat lokalistik atau personal.

Sebagai contoh dalam kasus haram-halanya mengambil “bunga”

(tambahan atas pinjaman). Sebagian menganggap adanya maslahah mengambil

bunga, dengan anggapan bahwa bunga tidak termasuk ke dalam pengertian umum

47 Ibid, hlm 174 48 Muhammad Abu Zahrah, Op. Cit, ,hlm. 426

116

tentang riba yang diharamkan berdasarkan nash Al-Qur‟an49

. Contoh lain, adanya

stigma negatif ditetapkannya saksi hukuman jilid (dera) bagi pelaku zina laki-laki

dan perempuan dengan asumsi tidak ada ke-maslahat-an sama sekali pada

hukuman jilid. Ada lagi yang menganggap bahwa ke-maslahat-an dalam

meminum arak (khamr) itu melebihi ke-madharat-annya.

Oleh karena itu, dalam rangka menghindari pandangan-pandangan

pemikiran keagamaan yang sempit terhadap ajaran agama terpengaruh oleh

kenyataan relatif dan sekaligus juga menghindari penerapan konsep mashlahah

akibat diperbudak nafsu duniawi.50

al-Ghazali (W. 505 H) memberi barometer

(mi‟yar) terhadap manfaat maupun madharat yang harus dipertimbangkan, yakni

keduanya harus dikembalikan pada kehendak atau tujuan syari‟at (al-maqashid

al-syariah), pada intinya terangkum dalam al-mabadi‟ al-khamsah yaitu

perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap keselamatan jiwa,

perlindungan terhadap keselamatan akal, perlindungan terhadap keselamatan

keluarga dan keturunan, perlindungan terhadap keselamatan harta benda. Kelima

jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat

manusia dapat hidup aman dan sejahtera.51

Maslahah mursalah atau istislah memiliki karakteristik yang bersesuaian

dengan tujuan-tujuan syari‟at Islam, dan tidak di topang dengan sumber dalil yang

49 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma‟sum, et. al, Jakarta: PT. Pustaka

Firdaus, Cet. ke-II, 1994, h hlm. 424 50 Ibid, hlm 424 51 Abu Yasid, Op. Cit, hlm. 76

117

khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahah tersebut, jika

maslahah di dukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk ke dalam

qiyas dalam arti umum. Dan jika terdapat ashl khas (sumber dalil yang khusus)

yang bersifat membatalkan, maka maslahah tersebut menjadi batal mengambil

maslahah dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan

syar‟i.52

Imam Malik yang menggunakan dalil maslahah mursalah mencetuskan

tiga syarat untuk menerapkan dalil ini, yaitu:

1. Adanya persesuaian antar maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil

yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari‟at (al-maqashid al--syari‟ah).

Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahah tidak boleh menegaskan

sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil qath‟iy. Akan tetapi

harus sesuai dengan maslahah-maslahah yang memang ingin diwujudkan

oleh syar‟I. misalnya maslahah itu tidak asing meskipun tidak diperkuat

dengan adanya dalil khas.53

2. Maslahah itu harus masuk akal (rationable) mempunyai sifat-sifat yang

sesuai dengan pemikiran yang rasional, artinya ke-maslahat-an itu

berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan

bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat.54

3. Penggunanan dalil maslahah itu adalah dalam rangka menghilangkan

kesulitan (raf‟u haraj lazim). Dalam pengertian, seandainya maslahah yang

52 Ibid, hlm 427 53 Ibid, hlm 427 54 H. A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan

Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 29

118

dapat diterima akal itu tidak di ambil niscaya manusia akan mengalami

kesulitan.55

Allah berfirman:

Artinya: “Dan Dia Tidak Sekali-Kali Menjadikan Untuk Kamu Dalam Agama

Sesuatu Kesempitan” (Qs. Al-hajj: 78)

Syarat-syarat di atas dapat mencegah penggunaan sumber dalil maslahah

mursalah tercabut dari akarnya (menyimpang dari essensinya) serta mencegah

dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang di pengaruhi

dengan hawa nafsu dan syahwat.

Konsep mashlahah dalam syari‟at Islam dapat dikategorikan menurut

sudut pandang yang berbeda-beda

1. Ditilik dari segi penilaian syar‟i (pembuat syari‟at) terhadap eksistensi

mashlahah, dapat dibagi menjadi tiga bagian:

a. Mashlahah yang diakui keberadaanya oleh syara‟ (al-Mashlahah al-

Mu‟tabarah) seperti mashlahah yang terkandung dalam pensyariatan

hukum qishash bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan

jiwa manusia. Adanya hadd bagi pelaku pencurian baik laki-laki maupun

perempuan sebagai pemeliharaan harta benda. Sebagian Ulama‟ juga

memasukkan produk hukum yang dihasilkan melalui metode qiyas

(analogi) ke dalam jenis mashlahah ini. Seperti terjadinya pengharaman

segala bentuk minuman yang memabukkan dengan jalan di-qiyas-kan

55 H. A Djazuli dan Nurol Aen, Op. cit, hlm 172

119

pada minuman arak (khamr) yang telah di-nash-kan keharamanya oleh Al-

Qur‟an. Maka, muatan mashlahah dalam pengharaman segala bentuk

minuman memabukkan dapat diketahui eksistensinya oleh syara‟ karena

adanya kadar mashlahah yang sama dengan pelarangan jenis minuman

khamr. 56

b. Mashlahah yang keberadaannya tidak diakui syara‟ (mashlahah al

mulghah) jenis mashlahah ini biasanya beradapan secara kontradiktif

dengan bunyi nash baik berupa Al-Qur‟an maupun hadits. Seperti

maslahah bagi seorang peminum khamr yang merasa ringan dari

kesusahan dunia, maslahah bagi seorang pengecut ketika absen dari

medan perang, maslahah bagi pemakan riba dengan bertambahnya harta,

maslahah berupa kesembuhan dengan bunuh diri bagi pasien yang sakit

kronis dan sebagainya berupa maslahah individu yang ditolak oleh syara‟,

para ulama sepakat tidak sah menjadikan maslahah ini sebagai landasan

dalam menetapkan hukum.57

c. Mashlahah yang didiamkan syara‟ (al-Mashlahah al-Mursalah), dalam

wujud tidak adanya pengakuan maupun pembatalan secara eksplisit dari

wahyu seperti pengumpulan dan pembukuan Al-Qur‟an menjadi satu

mushhaf; seperti pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana sebagai wujud

56 Moch. Tolchah Mansoer dan Noer Iskandar al-Barsany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam,

Bandung: Risalah, cet. 1, hlm. 125 57 Baca lebih lanjut Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai

Agama Universal,Yogyakart; LKiS, 2004, hlm. 89-90

120

pengejawantahan dari ketentuan hukuman pidana dalam Islam, pengadaan

mata uang berikut sistem sirkulasinya dalam sebuah mekanisme pasar.

Contoh-contoh tersebut tidak ditemukan dalam nash ajaran agama secara

tersurat, namun diakui keberadaannya oleh syara‟ karena memiliki

implikasi cukup jelas untuk mengakomodir ke-mashlahat-an umat. 58

2. Dari segi real power atau tingkat kekuatan yang dimilikinya, bentuk

mashlahah terbagi menjadi tiga macam:

a. al-Mashlahah adh-Dharuriyyah, yaitu mashlahah yang bila diabaikan dan

di vakumkan akan berakibat fatal bagi kehidupan umat manusia, baik di

dunia maupun di akhirat. al-Mashlahah adh-Dharuriyyah ini terbagi

menjadi lima prinsip yaitu:

1) Perlindungan agama (hifzh ad-din)

Perlindungan terhadap agama dalam Islam bisa dalam bentuk

aktif-ofensif (ijabi), tetapi bisa pula dalam bentuk pasif-defensif

(salbi). Perlindungan secara pasif-defensif diwujudkan dalam bentuk

penegakan sendi-sendi agama secara maksimal, seperti menyangkut

prinsip-prinsip keimanan kepada Allah dan hari akhir serta

penghambaan secara total kepada sang pencipta melalui amalan ritual,

semisal shalat, puasa, membayar zakat, dan haji. Sedangkan

perlindungan agama dalam bentuk aktif-ofensif dapat dilihat,

58 ibid , hlm. 90-91

121

misalnya; dalam anjuran jihad membela agama pembasmian aliran-

aliran sesat, pelarangan perbuatan maksiat dan penerapan hukuman

bagi pelanggar ketentuan agama; seperti hukuman zina, hukuman

minum-minuman keras dan hukuman mencuri. Oleh karena itu,

perlindungan agama ini sebenarnya meng-cover pula jenis-jenis

perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar agama yang lain. 59

2) Perlindungan jiwa (hifzh an-nafs),

Bentuk aktif-ofensif perlindungan jiwa ini berupa

pendayagunaan sarana alam yang memang sengaja di proyeksikan

untuk kepentingan umat manusia sebagai khalifah Allah untuk

mengelolanya. Dari sarana alam ini manusia dapat mengupayakan

infra struktur hidup berupa pangan, papan, dan sandang guna

melindungi hidupnya secara lebih detil, bentuk perlindungan ini dapat

dilihat dalam sistem pertanggung jawaban (masu‟liyyah) dalam Islam

seperti seorang bapak, misalnya melindungi dan membesarkan anak-

anaknya, sebagaimana seorang suami mempunyai tanggung jawab

memberikan nafkah kepada istrinya demi kelangsungan hidup rumah

tangga.60

Di sisi lain, perlindungan jiwa dalam bentuk pasif-defensif

dalam Islam dapat dilihat pada pelarangan menumpahkan darah

59 Abu Yasid op.cit , hlm 92 60 Ibid, hlm 92

122

sesamanya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu di mana

kepentingan (mashlahah) umum dalam keadaan terancam. Dalam

kondisi terdesak seperti ini, syari‟at membolehkan terjadinya

pertumpahan darah demi menghalau merajalelanya fitnah. Allah

S.W.T. berfirman:

Artinya: “Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan”

Oleh karena tersebarnya fitnah itu dahsyat ketimbang

pembunuhan maka demi menghalau fitnah, boleh menggunakan cara

yang mempunyai risiko setingkat di bawahnya, yaitu pertumpahan

darah lebih taktis lagi, bentuk perlindungan jiwa secara pasif-defensif

dapat dilihat, misalnya, pada pensyariatan qishash, diyat, serta

sejumlah bentuk hukuman pidana lain yang sengaja diproyeksikan

oleh syari‟at untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah.

123

3) Perlindungan akal (hifzh al-aql)

Dalam anatomi manusia, akal merupakan komponen pembeda

manusia dari jenis-jenis lainnya, seperti hewan atau binatang. Sebagai

anugerah paling mulia, akal dalam Islam diposisikan dalam martabat

yang sangat mulia dan strategis. Demi mengoptimalkan fungsi akal

dan nalar manusia, Islam secara aktif-ofensif menggalakkan upaya-

upaya pencerdasan kemampuan akal, misalnya, melalui penggalian

ilmu untuk menemukan sebuah hakikat. Aktivitas penggalian ilmu

bagi akal tak ubahnya seperti mengasah sebuah pisau agar lebih

mampu menjalankan tugas secara baik dan sempurna. Sebaliknya,

secara pasif-defensif, Islam mengutuk segala sesuatu yang bisa

mengakibatkan tersumbatnya fungsi akal, seperti morfin, narkotik,

serta jenis-jenis minuman keras lainnya yang memabukkan dan

mengganggu produktifitas kerja karena tidak berfungsinya akal secara

baik dan optimal. 61

4) Perlindungan keturunan (hifzh an-Nasl)

Bentuk aktif-ofensif perlindungan keturunan dalam Islam bisa

dilihat, misalnya, dalam pensyraiatan nikah. Tujuan asasi anjuran

nikah tidak lain adalah demi melestarikan keturunan dan menghindari

ketercemaran berupa kesyubhatan dan penentuan nasab tentu saja,

61 Ibid, hlm 93

124

tujuan nikah bukan hanya untuk melestarikan keturunan, meskipun hal

itu mungkin hal yang paling pokok. Namun, menurut al-Ghazali

pernikahan juga memiliki tujuan-tujuan lain yang bersifat semi

komplementer yaitu:

a) Penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap

perbuatan mesum di luar pagar pernikahan.

b) Menciptakan suasana cinta kasih dan kelapangan hidup dalam

wujud keluarga sakinah, keluarga yang bahagia dan sejahtera

c) Pernikahan yang dilakukan diupayakan dapat membangkitkan

suasana baru yang tidak monolog dan monoton demi termotivasi

daya kreativitas kerja

d) Terciptanya sebuah interaksi sosial suami-istri dalam rangka

melatih saling memenuhi hak dan kewajiban serta mengantarkan

mereka menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

5) Pelindungan harta benda (hifzh al-Mal)

Tidak dapat disangkal bahwa kebutuhan manusia akan harta

benda merupakan keniscayaan demi melangsungkan hidupnya di

dunia sebagai bekal kehidupan akhirat. Dalam Qs. al-Kahfi (18): 46

dinyatakan: “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.

Sebagai perhiasan hidup, harta benda sebenarnya ibarat pisau bermata

dua: ia bisa berdimensi positif bila penggunaannya sesuai prinsip-

125

prinsip keadilan, namun ia juga bisa berdimensi negatif bisa di-

tasharruf-kan secara dzalim dan sewenang-wenang.

Dalam upayanya menghadirkan harta benda yang bisa

berdimensi positif, Islam mengajarkan etika bertransaksi dalam

praktek bermua‟mallah demi memperoleh keuntungan, sekaligus

mengutuk pendayagunaan harta benda secara dzalim dan sepihak,

seperti penimbunan harta benda yang dapat menghambat sistem

sirkulasi secara sehat;62

bermuamallah dengan riba yang dapat

menindas salah satu pihak;63

permainan judi yang mengandung

spekulasi tinggi;64

serta praktek monopoli yang mengarah pada

kesenjangan antara si kaya (the have) dan si miskin (the have not)

b. Al-Mashlahah al-Hajiyah. Yakni mashlahah yang dibutuhkan umat

manusia untuk menciptakan kelapangan dan menghilangkan kesempitan

hidup. Bentuk mashlahah ini bila diabaikan maka akan berujung pada

kesukaran (masyaqqah) walau tidak sampai pada batas kerusakan

(Mafsadah). Sebagai contoh adalah shalat qashar bagi orang yang sedang

62 Lihat Qs at-taubah (9) 34-35.” Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

menafkahkannya dijalan allah maka beritahukan lah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih. Pada dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam lalu

dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka (lalau dikatakan kepada mereka ) inilah harta

benda kalian yang kalian simpan untuk diri sendiri maka rasakanlah sekarang (akibat dari ) apa yang

kalian lakukan itu. 63 Lihat Qs al-baqarah (2) 278: “ dan tinggalkanlah oleh mu apa yang tersisa dari riba jika

kalian orang-orang yang beriman.“ 64 Lihat Qs al-Maidah (5):91:” sesunguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan

permusuhan dan kebencian di antara kalian di dalam (meminum) arak dan (bermain) judi dan ia

hendak menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sembahyang maka tidakkah kalian berhenati

(dari perbuatan itu). “

126

dalam perjalanan, tidak berpuasa bagi orang yang sedang sakit atau dalam

perjalanan, dan contoh-contoh keringanan agama (rukhshoh) yang lain.65

c. Al-Mashlahah at-Tahisniyyah. yakni mashlahah yang dibutuhkan umat

manusia sebagai pelengkap agar dapat memberi kemudahan dalam

melaksanakan aktivitas sehari-hari baik untuk beribadah kepada Allah

SWT maupun untuk melakukan hubungan muamallah. Contohnya adalah;

kebutuhan sarana transportasi laiknya mobil dan motor, sarana

komunikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing

seperti telephon, televisi, internet. Juga kebutuhan pelengkap lainnya

semisal kartu kredit, kartu ATM dan sebagainya.

3. Ditilik dari sudut ketercakupannya, mashlahah terbagi menjadi tiga bagian:

a. Mashlahah umum (public interest) berupa kepentingan umat manusia

secara keseluruhan yang mesti ditegakkan bersama. Seperti memelihara

benteng-benteng akidah, memelihara keutuhan Al-Qur‟an sebagai sumber

ajaran suci, dan pemeliharaan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat

suci. Termasuk juga dalam bingkai mashlahah jenis ini adalah berbagai

transaksi yang mesti dilakukan oleh lembaga Negara demi kepentingan

umum, baik dalam level domestik, hubungan bilateral, maupun

multilateral antara Negara;

65 Abu Yasid, Op.Cit, hlm. 96

127

b. Mashlahah yang berkaitan dengan mayoritas umat manusia (majority

interest) contoh dari mashlahah jenis ini adalah keharusan mengganti rugi

bagi tenaga kerja yang berbuat kesalahan atau pelanggaran, dalam sebuah

perusahaan, karena memperhatikan mashlahah para pemilik saham beserta

elemen organik perusahaan lainnya secara keseluruhan;

c. Mashlahah yang berhubungan dengan perorangan dan hanya terjadi pada

peristiwa maupun keadaan tertentu (privat interest), seperti mashlahah

yang terkandung dalam upaya men-fasakh (pembatalan dalam bentuk

perceraian) perkawinan istri yang ditinggal pergi lama oleh sang suami

serta tidak diketahui kabar beritanya. 66

4. Dilihat dari segi kelenturannya menghadapi perubahan zaman dan lingkungan

sosial, mashlahah terbagi menjadi dua macam:

a. Mashlahah yang berwatak konstan, tidak dapat berubah hanya karena

perubahan zaman dan lingkungan sosial. Seperti mashlahah yang

terkandung dalam pengharaman berbuat dzalim, pembunuhan, pencurian,

dan zina;

b. Mashlahah yang beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan

sosial seperti mashlahah yang terdapat dalam hukum-hukum kebiasaan.

Menutup kepala bagi laki-laki atau makan di jalan umum, misalnya

dianggap sebagai aib atau (tidak mur‟ah) oleh sebagian komunitas

66 Ibid , hlm. 97-98

128

masyarakat di suatu tempat atau Negara tapi di tempat dan Negara lain,

hal itu bisa jadi dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak merusak

harga diri seseorang. Bahkan tidak jarang jenis pakaian yang oleh bangsa

tertentu di nilai mempunyai kadar seni cukup tinggi, namun dianggap

biasa atau bahkan bernilai rendah oleh bangsa lain. Begitu juga tradisi

pernikahan, disuatu masyarakat tertentu mungkin penyerahan mas kawin

(mahar) di lakukan seketika saat dilangsungkannya akad nikah, sementara

dalam masyarakat yang lain tidak demikian. 67

Kembali menyoal Perkara No.408/Pdt.G/2006/PA.Smn hakim

menetapkan bahwa anak pemohon yang telah diakui tidak bisa mendapat

hubungan nasab (hubungan keperdataan), karena anak pemohon telah lahir di luar

hubungan pernikahan yang sah, hal tersebut sesuai dengan Pasal 100 buku I

Hukum Perkawinan KHI menyatakan bahwa: “Anak yang lahir di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga

ibunya”.68

Begitu juga di dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal

43 disebutkan:

(1). “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

(2). “Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur

dalam Peraturan Pemerintah”.

67 Abu Yasid, op.cit, hlm. 98-99 68 Tim Penyusun Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama

Islam, Op.Cit hlm.48

129

Menurut penulis keputusan majelis hakim pada perkara

No.408/Pdt.G/2006/PA.Smn semestinya tidak menasabkan (tidak memiliki

hubungan keperdataan) anak pemohon dengan pemohon sudah sesuai dengan

regulasi yang berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan teori-teori maslahah mursalah sebagaimana

telah dipaparkan di atas, konsep ke-maslahat-an yang terdapat dalam Putusan

hakim terhadap perkara pengakuan anak luar nikah dapat digolongkan sebagai

berikut:

1. Mashlahah yang keberadaannya tidak diakui syara‟ (mashlahah al mulghah)

jenis mashlahah ini biasanya beradapan secara kontradiktif dengan bunyi

nash baik berupa Al-Qur‟an maupun hadits penasaban anak zina kepada ayah

biologisnya kontraproduktif dengan nash ( ),

dalam hadits tersebut menerangkan secara eksplisit pelarangan bagi

penasaban anak zina kepada ayah biologisnya

2. Di lihat dari segi real powernya, termasuk dalam kategori al-Mashlahah adh-

Dharuriyyah, karena putusan terebut semata-mata bertujuan untuk

memberikan perlindungan secara aktif-ofensif terhadap jiwa anak (hifzh an-

nafs) yang lahir di luar nikah. 69

Dengan alasan, jika kasih sayang, perawatan

dan pendidikan dari ayah dan ibunya tidak dapat dirasakan secara utuh oleh

anak tersebut akan menghambat atau bahkan bisa merusak perkembangan

69 Ibid, Wawancara dengan: Ibu Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H

130

mental dan fisiknya, hal tersebut sangat disayangkan, karena secara alamiah

(proses regenerasi) anak merupakan Asset bagi agama dan Negara yang

nantinya akan menjadi “khalifah fil ardh.

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur‟an surat at-Tahriim ayat 6

sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.70

Ayat tersebut isinya memerintahkan bagi para suami untuk melindungi

diri dan keluarganya dari api neraka. Jika dikaitkan dengan konteks perkara

pengakuan anak luar nikah pada pembahasan bab IV ini, anak luar nikah

(anak zina) juga harus mendapat perlindungan dari ayah biologisnya karena

ayat tersebut menyebut keluarga secara umum. Anak zina termasuk darah

daging dari ayah biologisnya, oleh karena itu anak zina juga tetap harus

mendapat perlindungan dan perawatan dari ayahnya.

Kemudian jika dianalogikan dengan Pasal 41 Undang-undang

Perkawinan yang menerangkan bahwa meskipun telah terjadi perceraian baik

ibu dan bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya

70 Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa‟ud, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,

loc.cit, hlm 951

131

semata-mata untuk kepentingan anak. Dapat ditarik hipotesa bahwa anak

akibat hubungan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang telah

lahir, tetap akan menjadi anak keduanya dalam kondisi apapun, meski ada

atau tidaknya pernikahan. Sehingga dalam masyarakat dikenal istilah bekas

istri atau suami akan tetapi tidak ada istilah bekas anak. Oleh karenanya,

kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang

setara untuk menjaga, merawat, memberi nafkah dan membesarkan anak

sampai ia telah dewasa.

3. Dari sudut ketercakupannya, putusan tersebut termasuk dalam kategori

mashlahah yang berhubungan dengan perorangan dan hanya terjadi pada

peristiwa maupun keadaan tertentu (privat interest).

4. Dari segi kelenturannya, putusan tersebut termasuk mashlahah yang

beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan sosial. Karena dalam

perkara ini belum ada peraturan yang mengatur secara tegas sebelumnya,

sehingga dalam prosesnya hakim melakukan penggalian hukum berdasarkan

kaidah fiqh (“Hukum itu mengikuti ke-maslahat-

an yang ada”).71

Menurut penulis, kewajiban bagi pemohon untuk tetap memberikan

nafkah, merawat, membesarkan dengan rasa kasih sayang kepada anak

71 Wawancara dengan: Ibu Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agaman Sleman),

Hari Kamis, 5 Juli 2011, Pukul: 10.00 Wib, Di Lantai II Gedung PA Sleman

132

pemohon yang notebenenya luar nikah (anak zina) juga selaras dengan apa

yang telah diamanatkan oleh UU No 23 tahun 2002 sebagai regulasi yang

mengatur Perlindungan anak, yang di dalamnya tertulis:

(Pasal 6)

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan

orang tua.”

Pasal 7

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh

oleh orang tuanya sendiri.”

Pasal 9

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat

dan bakatnya”

Dari semua uraian pada bab IV ini, benang merah yang dapat ditarik

adalah putusan hakim pada Perkara No.408/Pdt.G/2006/PA.Smn tentang

pengakuan anak merupakan produk hukum untuk memberikan perlindungan

terhadap anak di luar nikah (anak zina) dengan cara mengimplementasikan

konsep maslahah mursalah, berdasarkan pemahaman yang proporsional akan

nilai-nilai multidimensional ajaran agama Islam terkait dengan persoalan-

persoalan yang terjadi pada masyarakat sekarang ini. Sebab pada umumnya,

teks ajaran agama yang berdimensi sosio-kultural hanya memberikan aturan

pokok secara garis besar sehingga untuk mengimplementasikannya diperlukan

upaya kreatif dari para juris Islam sehingga di situlah akan terpantul nilai-

nilai eternal ajaran agama yang sesuai dengan tuntutan zaman (sahih likulli

zaman wa makan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan

anak bernama Ramdhani Deka Azlatan Novtiansyah lahir pada tanggal 13

November 2004 adalah diakui sebagai anak syah dari Pemohon yang

bernama Denny Agustiansyah bin H. Ibramsyah, HS, SH dan Termohon

yang bernama Ika Octavianie Zair bin Achmad Zair berdasarkan

pengakuan Pemohon, dengan pertimbangan Falsafah hukum Islam yang

terkandung dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 3 dan dijadikan landasan

pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah dalam rangka

perlindungan dan ke-maslahat-an anak yang telah terjadi proses

pembuahannya di luar nikah. Hal tersebut muncullah kaidah hukum:

Artinya: “Hukum itu mengikuti ke-maslahat-an yang ada”.

2. Bahwa Menurut Hukum Islam anak hasil hubungan di luar nikah tidak

mendapatkan hubungan nasab (keperdataan) dengan ayah biologisnya

sesuai dengan hadits Nabi ( ) yang artinya anak

133

134

itu dari hasil diatas kasur (pernikahan) dan bagi yang berzina baginya

adalah batu. Dari sudut pandang hukum Islam, penggalian hukum untuk

mencari suatu ke-maslahat-an berdasarkan Maqashid al-Syari’ah dapat

dilakukan dengan metode ushul fiqh yakni mashlahah mursalah. Pada

perkara perkara No.408/Pdt.G/2006/PA.Smn tentang pengakuan anak di

lihat dari segi real powernya, termasuk dalam kategori al-Mashlahah

adh-Dharuriyyah, karena putusan terebut semata-mata bertujuan untuk

memberikan perlindungan secara aktif-ofensif terhadap jiwa anak (hifzh

an-nafs) yang lahir di luar nikah.

B. Saran-Saran

Setelah penulis membahas tentang putusan perkara

No.408/Pdt.G/2006/PA.Smn tentang pengakuan ayah biologis terhadap anak yang

lahir di luar pernikahan yang sah, maka perkenankanlah penulis untuk

memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya perubahan atas Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang kategori anak sah,

karena kedua peraturan tersebut membuka peluang penasaban anak zina

akibat hubungan di luar pernikahan terhadap ayah biologisnya jika lahir dalam

pernikahan yang sah. Semestinya dalam KHI dan UUP No 1 Tahun 1974

mengatur secara tegas bahwa anak sah adalah anak yang lahir akibat

hubungan pernikahan yang sah dengan batas minimal kehamilan 180 hari.

135

2. Dalam hal pernikahan wanita hamil, pendapat ulama’ Malikiyah dan

Hanabilah perlu diformulasikan kedalam hukum positif yang berisi wanita

hamil dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Wanita hamil tersebut boleh

melangsungkan akad nikah asalkan: dengan laki-laki yang menghamilinya,

baik laki-laki maupun perempuan tersebut telah bertaubat dari perbuatan

zinanya dan wanita tersebut telah melahirkan kandungannya, hal ini bertujuan

untuk mencegah kerusakan nasab (hifzh an-nasl)

3. Bagi majelis hakim dalam memutus perkara yang tidak diatur dengan tegas

peraturannya dalam perundang-undangan hendaknya menggali sumber-

sumber hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai ke-maslahat-an dan

menolak ke-madharat-an secara umum. Sekaligus sebagai upaya untuk

menerapkan hukum Islam yang mencakup nilai-nilai ideational (yaitu

kebenaran absolut sebagaimana yang diwahyukan oleh Tuhan Yang Maha

Kuasa) sebagai instrumen untuk menata kehidupan sosial masyarakat (social

engineering), sesuai dengan sosiso-kultur yang berkembang

4. Kesimpulan di atas janganlah di jadikan pedoman final, tetapi dijadikan

sebagai landasan awal untuk proses pengkajian lebih lanjut, sehingga

pencarian dan pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran Islam perlu

dilakukan secara terus menerus agar lebih dinamis.

136

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kehadirat Allah SWT,

serta shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi

Besar Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan

kemampuan yang penulis miliki. Maka dari saran dan kritik yang konstruktif

dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan teriring doa penulis berharap semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada

umumnya, Amin Ya Robbal `Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

A, Husnaini, Anak Istilhaq Kaitannya Dengan Kaitannya Dengan Kewenangan PA Tentang

Pengangkatan Anak, dalam jurnal Suara Uldilag, XI, edisi 03 September, 2007

A.Rahman I. Doi, Hudud dan Kewarisan (Syariah Ii), alih bahasa Zainuddin dan Rusydi

Sulaiman, cet. Ke 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Abdul Gani Abdullah, Paradigma Indonesia Baru Perspektif Pembangunan Hukum Islam, dalam

jurnal mimbar hukum, X, edisi 42 Mei-Juni, 1999, hlm 57

Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqhu „alal Mazahibul „Arba‟ah (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-

Kubra) juz IV. hlm 523

Abidin, Slamet, Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari‟ah Komponen MKDK, Bandung:

Pustaka Setia, 1999.

Abu Ishaq, Imam, Kunci Fiqih Syafi‟i, Semarang: CV. Asy Syifa‟, 1992,

Abu Zahrah, Muhammad Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma‟sum, et. al, Jakarta: PT. Pustaka

Firdaus, Cet. ke-II, 1994

Adhim, Muhammad Fauzil, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006

AF, Hasanuddin, Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam, dalam

jurnal Suara Uldilag, edisi 03 Maret, 2007

Al-Ghazali, Abu Hamid, Ihya‟ Ulum Ad-Din, (Beirut: Darul Al-Ma‟rifah, tt), Juz II

-------------, Abu Hamid , syifa‟al-alil, (Beirut: Darul Al-Ma‟rifah, tt).

Al-Barry, Zakariya Ahmad Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadidjah Nasution, Hukum Anak-

anak dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1997

Al-Hamdani, H.S.A, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amani, 1989

Al-hamdani, Sa‟id Thalib, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amani,

1989

Ali MD, Ahmad, Syari‟ah Dan Problematika Seksualitas, dalam jurnal mimbar hukum, edisi 66

Mei-Desember, 2008

Al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa‟adillatuhu, Damaskus: Dar el-Fikr, Cet. II, Jilid

IX

Amin, Muhammadiyah, Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Sebuah Analisis Perbandingan

Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI), , dalam jurnal mimbar hukum, X, edisi

42 Mei-Juni, 1999

Arikunto, Suharsimi, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta,

1993

Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

2004

Assyaukanie Luthfie, politik, HAM dan isu-isu teknologi dan fikih kontemporer, Bandung:

Pustaka Hidayah, 1998

Asy-Syatibi, Abu Ishaq , Al Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari‟ah, Damaskus: Dar el-Fikr Juz II

Asyrof, A. Mukhsin, Mengupas Permasalahan Istilhaq dan Hukum Islam, dalam Jurnal Mimbar

Hukum, edisi 66 Desember, 2008

Budianto, Soni Dewi J, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin, Jurnal Magister

Hukum ,Vol 2 No 2 Juni 2000, Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UII,

Budiman, Achmad Arif, Metodologi Penelitian Ahwal al-Syakhsiyah dalam “Pelatihan

Penelitian Hukum Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo Sleman di Bandungan”, pada

tanggal 10 Juli 2009

Budiman, Burhan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Dahlan, Abdul Aziz, et al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven,

1997

Daly, Peunoh, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan ahlus-

Sunnah dan Negara-Negara Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Djamil, Fathurrahman, pengakuan dan pengesahan anak dalam perspektif hukum Islam, dalam

jurnal Suara Uldilag, edisi 03 Maret, 2007

-----------, Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam

Kontemporer, Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd), Jakarta; firdaus, 1999

Djazuli, H. A dan Aen, Nurol, Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2000

-----------, Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-

Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Echols, John M, dan Shadily, Hasan, Kamus Inggris Indonesia, cet. Ke 20, Jakara: Gramedia,

1992

Elise, Sulistini dan Erwin, Rudi T, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata,

Jakarta: Bina Aksara, 1987

Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqih Munakahat “Seri Buku Daras”, Jakarta: Prenada Media, 2003

Ghofur, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No 3 Tahun 2006 (Sejarah,

Kedudukan dan Kewenangan), Yogyakarta: UII Press, 2007

Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, cet. I, 1990

Humaedillah, Memed, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, cet. I, Gema

Insani Pers, Jakarta, 2002

I. Doi, Abdur Rahman, Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 1996

Ichtijanto, Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam, Mimbar Hukum, No 46

Th,XI, Jakarta: Al-hikmah & Ditbinbapera Islam, 2000

Jaih Mibarok, Peradilan Agama di Indonesia, Bandung: Pustaka Bumi Quraisy, 2004

Kamil, Ahmad dan Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia,

Jakarta: raja grafindo persada, 2010

Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa‟ud, Al-Qur‟an dan

Terjemahnya, Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da‟wah Dan Irsyad Kerajaan

Saudi Arabia

Khoiruddin, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, Cet I, Yogyakarta: Academia bekerjasama

dengan Tazzafa, 1996

llahi, Fadhel Zina, (terj), Qisthi Press, Jakarta; 2004, hal.7, Oemar Seno Adji, Hukum (Acara)

Pidana Dalam Prospeksi, Cet. Ke-2, Erlangga; Jakarta 1976, hal 49-51

M, Hajar, Legitimasi Ahli Waris Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Fiqh, dalam jurnal

mimbar hukum, IX, edisi 40 November-Desember, 1998

M, Victor, Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di

Indonesia, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 43

Manan, Abdul Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, cet-I, Jakarta: Kencana

Preneda Media Grp, 2006

-----------, Abdul, Masalah Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam dan Hubungannya Dengan

Kewenangan Peradilan Agama, dalam jurnal Mimbar Hukum, 59, XIV, 2003

-----------, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, Cet. 5, 2008

Mansoer, Moch. Tolchah dan Mansoer Noer Iskandar, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Bandung:

Risalah, cet. 1

Mas'ud, Muhammad Khalid, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Terj. Yudian W.

Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995

Maulana, Achmad, Kamus Ilmiah Popular, cet. Ke-II, Yogyakarta, Absolut 2004

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988

Moeliono, Anton M, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Muchtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet I, Jakarta: Bulan Bintang,

1974

Mughniyah, Muhammad Jawad Fiqh Lima Mazhab, Jakarta: PT lentera Basritama, 2000

Muhammad Abduh Malik, Menikahkan Pelaku Zina, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Nomor 54

tahun XII, DITBINBAPERA Islam Dep. Agama, Jakarta, 2001

Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah, Syafi‟ adalah A.M, Kamus Istilah Fiqh, cet. I, Pustaka

Firdaus, Jakarta, 1994

Muslim, Imam, Shahih Muslim, Beirut: Daar Ihya‟ at-Turats al-„Arabi

Mustaqim, Abdul, Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur‟an, Musawa Jurnal

Studi Gender dan Islam, vol 4:2 juli 2006

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta; PT. Bumi Aksara cet.ke-8,

2007

Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis

Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI, Kencaran,

Jakarta; 2006

Prinst, Darwan, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2003

Prodjodikoro, R. Wiryono, Hukum Warisan Di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1983

Qardawi, Yusuf Halal dan Haram Dalam Islam, Bina Ilmu, 1400 H/ 1980 M

Quraish Shihab, M, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur‟an, Jilid XV,

Jakarta: Lentera Hati, 2004

Rahman, Abdur, Perkawinan Dalam Syari‟at Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992

Rahman, Asjmuni, Qai‟dah-Qaidah (Qawai‟dul Fiqhiyah), Cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Rahman, Fatchur, Ilmu Waris, cet. Ke-10, Bandung: PT. Al-Ma‟arif , 1981

Rasyid Chatib dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan

Agama, Yogyakarta: UII Press, 2009

Rofiq, Ahmad Fiqh Mawawaris , cet-ke 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993

-----------, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Rosyid, Roihan A, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Sabiq, Sayyid, Fiqhu As Sunnah, Alih Bahasa Moh. Tholib, jilid III, Jakarta: PT. Pena Pundi

Aksara, 200

Saifullah, problematika anak dan solusinya pendekatan sadduzzara‟I, dalam jurnal mimbar

hukum, X, edisi 42 Mei-Juni, 1999

Satrio, J, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, PT citra Aditya

Bakti, Bandung; 2005

Shodiq, M, Kamus Istilah Agama, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 199

Soekanto, Soejono Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (U.II. Press),

1986, hal. 250

Soekanto, Soerjono Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Soemanto, Wasty Psikologi Pendidikan, Cet-3, Jakarta: Rineka Cipta

Soesilo, et. al., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit: Rhedbook Publisher, Cet. ke-I,

2008

Soimin, Soedharyo, Hukum Orang dan Hukum Keluarga, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Subekti dan Tjitrosudibio, R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jakarta: PT. Pranadnya

Paramita, 2004

-----------, Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet ke 31, Jakarta: Inter Massa, 2003

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, cet.ke-4, 2008

Sugondo, Lies, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Nasional Yang Berperspektif

HAM, dalam jurnal mimbar hukum, X, edisi 03 Maret, 2007

Sukardja, Ahmad, Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia, Jakarta:

Kapuslitbang, 2001

Sulaiman Abu Dawud bin al-Asyt‟ats bin Ishak, Sunan Abi Dawud, Semarang: CV asy-Syifa‟

Juz II

Sulaiman, Akta Luar Nikah, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak, Majalah Mimbar

Hukum, Nomor 15 tahun V, Dirbinbaperais Dep. Agama, Jakarta, 2006

Syahrani, Riduan, HukumAcara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta:Pustaka

Kartini, 1988

Syalabi, Mushtafa, Ta‟lil al-Haka, (Beirut: dara n-Nandhal al-Arabiyah, tt).

Syarifuddin Amir, Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di

Indonesia, Jakarta: Ciputat Pers, Cet.1, 2002.

-----------, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan, Jakarta; kencana, 2009

-----------, Ushul Fiqih, Jilid II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. ke-V, 2009

T. Yanggo, Chuzaimah, Hafiz Anshary AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer 1, Jakarta:

Pustaka Firdaus

Taufiq, Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis Dan Hukum Perdata Islam,

Jurnal Mimbar Hukum, Nomor 15 tahun V, Dirbinbaperais Dep. Agama, Jakarta, 2006

Tihami, M. Ahmad dan Sahrani, Sohari, Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap),

Jakarta: Rajawali Press, 2009

Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah,

Jakarta: 2004

Tim Penyusun dari Departemen Agama RI, Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta,

Departemen Agama RI, Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinanaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia , cet. Ke-2 Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Tim Penyusun Bahan Sosialisasi Tentang Eksistensi Dan Kompetensi Peradilan Agama,

Dilaksanakan Oleh Pengadilan Agama Wonosobo Pada Tanggal 28 Juli 2007

Tim Penyusun : Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000

-----------, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Surabaya: Arkola

Usman, Muchlis Kaidah-Kaidah Ushuliah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath

Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 4

Usman, Suparman Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Burgerlijk Wetboek), Serang: Darul Ulum Press, 1933

Vollmar, H.F.A, Pengantar Studi Hukum Perdata,Jakarta: Rajawali, 1984

Wahid, Abdul, Kedudukan Anak di Luar Nikah, Mimbar Ulama, Tahun III Mei 1978, Jakarta:

Cemara Ladah, 1978

Widiana, Wahyu, Akses dan Equitas Pengadilan Agama Kaitannya Dengan Peningkatan

Pelayanan Bagi Pencari Keadilan, dalam jurnal mimbar hukum, edisi 66 Desember,

2008

Yasid, Abu Islam, Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama

Universal,Yogyakart; LKiS, 2004

Yunus, Mahmud Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986

Zein, Satria Effendi M, Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum

Keluarga Islam, dalam jurnal mimbar hukum, X, edisi 42 Mei-Juni, 1999

Zuhri, Moh. dan Qarib, Ahmad, Kitab Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Toha Putra, 1994

http:// 192.168.0.251/ go.php? =jptiain-gdl-sl-2004-khamidah3397 &q= tinjauan islam terhadap

gugata suami, diakses tanggal 6 Februari 2011. Pukul: 20.03 Wib

http://192.168.0.251/go.php?=jtptiain-gdl-sl-2004-srirahayu2 14&q=sri rahayu, Diakses tanggal.

6 Februari 2011. Pukul: 20.00 Wib

http://192.168.0.251/go.php?=jtptiain-gdl-sl-2006-inayahyuni 825&q = hasil tes DNA sebagai

alat bukti, Diakses tanggal. 6 Februari 2011. Pukul: 20.02 Wib

http://118.96.243.50/arsip/uploads/arsip/6UUNo14Thn1970KETENTUAN-KETENTUAN

POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.pdf