Click to add title

Pokok-pokok Perubahan Buku Petunjuk Formulir 1111 (Induk)HalExistingPerubahanKetKompensasi Semua PKP Semua PKP kecuali PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) UU PPN atau Pasal 9 ayat (4c) UU PPN, yang mengajukan restitusi Pasal 9 ayat (4) dan (4a) UU PPNKompensasi karena pembetulanSemua PKP Semua PKP kecuali :PKP Pasal 9 ayat (4b) UU PPN;PKP Pasal 9 ayat (4c) UU PPN; PKP Pasal 9 ayat (4a) UU PPN yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN masa akhir tahun, yang mengajukan restitusi Pasal 9 ayat (4) dan (4a) UU PPNPasal 9Ayat (4), apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Ayat (4a), Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku 8989Pokok-pokok Perubahan Buku Petunjuk Formulir 1111 (Induk)HalExistingPerubahanKetRestitusi tiap masa pajakSemua PKPPKP Pasal 9 ayat (4b) UU PPN;PKP Pasal 9 ayat (4c) UU PPN; PKP Pasal 9 ayat (4a) UU PPN pada SPT Masa PPN masa akhir tahun.Pasal 9 ayat (4b) atau (4c) UU PPNRestitusi akhir tahunSemua PKP Semua PKP kecuali PKP Pasal 9 ayat (4b)atau ayat (4c) dapat tiap Masa PajakPasal 9 ayat (4a) UU PPNPasal 9 ayat (4b)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atauPengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) 9090Pokok-pokok Perubahan Buku Petunjuk Formulir 1111 (Induk)HalExistingPerubahanKetRestitusi prosedur biasa (pemeriksaan)PKP 17C UU KUPPKP 17C UU KUPPKP 17D UU KUPPasal 17C dan Pasal 17 D UU KUPRestitusi pengembalian pendahuluanPKP 17C UU KUPPKP 17C UU KUPPKP 17D UU KUPPKP Pasal 9 ayat (4c) UU PPNPasal 17C,Pasal 17 D UU KUP dan Pasal 9 ayat (4c) UU PPNPasal 9 ayat (4c)Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya9191Meningkatkan pengawasan dan monitoring kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN

7.Sinkronisasi dengan ketentuan dalam Perdirjen Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan dan Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan FAKTUR PAJAKLatar Belakang (2)44Dasar Hukum5Pasal 3 ayat (6) UU No 6 Tahun 1983 stdtd UU No 16 Tahun 2009 (UU KUP)UU No 18 Tahun 2000 stdtd UU No 42 Tahun 2009 (UU PPN dan PPnBM)PMK 181/PMK.03/2007 stdd 152/PMK.03/2009

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 Tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/20105Fungsi SPT Masa PPN6Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:pengkreditan PM terhadap PK; danpembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.6SPT7Mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; danjelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

7A1A2A3B3B4B2B11195KEP-12/PJ./1995BA1107PER-146/PJ./2006 stdtd PER-14/PJ./2010PERUBAHAN SPT MASA PPN81111PER-44/PJ/2010Stdd PER-11/PJ/2013ABA1A2B3B1B21108PER-29/PJ./2008 stdd PER-15/PJ/20108Perubahan Formulir SPTInduk1107/1108Lampiran A1. Ekspor2. Dalam Negeri3. Rincian PenyerahanLampiran B1. Impor2. Dalam Negeri3. Norma4. PM Lainnya (Kompensasi)5. Uncreditable1111Induk1111 DMIndukForm A1Form B1Form B3Form ABForm A2Form A DMForm B2Form R DM99SPT MASA PPN FORMULIR 1111Lampiran1111 AB Pajak Keluaran dan PPn BMLampiran SPT tidak perlu disampaikan dalam hal tidak ada data yang dilaporkanPajak Masukan dan PPn BM1111 A1 1111 B3 1111 A2 1111 B21111 B1 INDUK SPT SPT dianggap lengkap1010e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh DJP.Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari e-SPT.Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan Compact Disc (CD).Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Dirjen Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik ke DJP.e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui laman DJP (www.pajak.go.id) atau ASP.DEFINISI1111PENGADAAN SPT MASA PPNFORMULIR KERTAS & APLIKASI e-SPT 1212Panduan Pengisian SPT (Form Kertas)1313Panduan Pengisian SPT (e-SPT)1414KRITERIA PER-11/PJ/2013PENGECUALIAN dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas maupun data elektronikPKP ORANG PRIBADI wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik15SETIAP PKP Melaporkan tidak lebih dari 25 dokumen (FP/dokumen yang dipersamakan dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan pada setiap lampiran SPT dalam 1 (satu) masa pajak; dan

Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa dalam 1 (satu) masa pajak kurang dari Rp 400 juta

15Bentuk SPTSecara manual(Media Elektronik)DisampaikanSecara elektronik (e-Filing)Sistem online yang realtime melalui website DJPPerusahaan ASP KPP/KP2KPPos/ekspedisi/kurirDisampaikan secara manual16

CDData elektronik(e-SPT)Formulir kertas (hard copy)16SPT Lengkap yang disampaikan secara langsung atau melalui Pos/ekspedisi/kurir diberikan tanda terima SPT (BPS) oleh KPP/KP2KP setelah dilakukan proses penelitian.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan Lampiran SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam hal SPT Tidak Lengkap DitolakSPT Masa PPN (bentuk kertas)17Tata Cara Penerimaan SPT

17SPT Masa PPN (Media Elektronik)SPT Lengkap yang disampaikan secara langsung atau melalui Pos/ekspedisi/kurir diberikan tanda terima SPT (BPS) oleh KPP setelah dilakukan proses loading dan dilakukan penelitian serta pengujian data di TPT.Pengujian data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pengisian data elektronik Induk SPT dan Lampiran SPT.Dalam hal SPT Tidak Lengkap Ditolak18Tata Cara Penerimaan SPT

18SPT Masa PPN (e-filing)SPT Lengkap yang disampaikan secara elektronik (e-filing) melalui ASP kepada DJP diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.Bukti Penerimaan Elektronik berisi informasi yang meliputi Nama, NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk.19Tata Cara Penerimaan SPT19SPT Dianggap Tidak Disampaikan20SPT dianggap tidak disampaikanSPT tidak lengkap SANKSIPKP (Badan & OP) yang wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 berbentuk data elektronik dlm media elektonik e-SPT atau e-Filing, namun menyampaikan SPT dlm bentuk hard copySPT tidak ditandatanganiPKP menyampaikan SPT berbentuk data elektronik dengan media elektronik, namun tidak menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan DJP serta tidak menyampaikan induk SPT Masa PPN 1111 dlm bentuk hard copy

20Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN diatur dengan Perdirjen tersendiri.21Tata Cara Penerimaan SPT21PENGGUNAAN FORMULIR SPT MASA PPN PEMBETULAN 2222POKOK PERUBAHAN SPT MASA PPN 11112323POKOK PERUBAHAN 2424POKOK PERUBAHAN 2525POKOK PERUBAHAN 2626POKOK PERUBAHAN2727GAMBARAN FORMULIR SPT MASA PPN 11112828Formulir 1111 A1Berisi daftar ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP.

Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.

292930

Diisi dengan keterangan BKP, BKP TB, atau JKP.

A1Jumlah ini dipindah ke Formulir AB

30Formulir 1111 A2Berisi daftar Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak. Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan penyerahan dalam negeri yang menggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP serta Nota Retur pengembalian BKP atau Nota Pembatalan JKP yang diterima oleh PKP.Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN. 313132

Dalam hal penyerahan kpd turis asing (Pasal 16E UU PPN), diisi dengan nomor paspor.Dalam hal FP tanpa identitas pembeli, diisi dengan angka 0 sebanyak 15 digit.A2Untuk Nota Retur, diisi dengan kode Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikanJumlah ini dipindah ke Formulir AB

32Formulir 1111 B1Berisi daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean. Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.

333334

Dalam hal impor, kolom ini diisi dengan tanggal SSP atas pembayaran PPN impor

B1Jumlah ini dipindah ke Formulir AB

34Formulir 1111 B2Berisi daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dan/atau JKP Dalam Negeri. Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterima oleh PKP serta Nota Retur pengembalian BKP atau Nota Pembatalan JKP yang diterbitkan oleh PKP.Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.353536

B2Jumlah ini dipindah ke Formulir AB

36Formulir 1111 B3Berisi daftar Pajak Masukan atas perolehan dalam negeri, impor, dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar daerah pabean, yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan Nota Retur pengembalian BKP atau Nota Pembatalan JKP yang diterbitkan oleh PKP, yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas.Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.373738

Dalam hal impor, kolom ini diisi dengan tanggal SSP atas pembayaran PPN impor. Apabila tidak ada SSP, diisi dengan tanggal PIB

B3Jumlah ini dipindah ke Formulir AB

38Formulir 1111 ABBerisi rekapitulasi penyerahan dan perolehan yang merupakan pindahan dari formulir 1111 A1 sampai dengan formulir 1111 B3 yang telah diisi sebelumnya, serta penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Bagi PKP pedagang eceran, Formulir ini juga berisi nilai total DPP, PPN, dan PPnBM dari seluruh Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.393940

Diisi dengan Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjualAB4041

Diisi dengan hasil penghitungan kembali PM sesuai PMK 78/PMK.03/2010AB41Induk SPT Masa PPN (Formulir 1111)Berisi jumlah penyerahan barang dan jasa dan penghitungan PPN dan PPnBM Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Formulir ini juga berisi jumlah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dan pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP Gagal Berproduksi.Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara manual, Formulir ini harus diisi dan disampaikan dalam bentuk formulir kertas.Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara elektronik (e-filing), Formulir ini tidak perlu disampaikan dalam bentuk formulir kertas.Dalam hal SPT dilaporkan NIHIL karena PKP tidak melakukan kegiatan penyerahan dan perolehan, Formulir ini tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (Nol). 4242

Untuk SPT yg disampaikan dalam bentuk formulir kertas, kolom ini diisi oleh petugas di KPP/KP2KP, jumlah lembar SPT (Induk + Lampiran)Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh PKP.Dalam hal PKP tidak menggunakan pembukuan, maka diisi dengan tahun kalender (01 s.d 12)Diisi dengan kode KLU sesuai dengan kegiatan usaha sebenarnya (dapat berbeda dengan KLU saat pendaftaran)43Induk4344

IndukPKP yang tidak memenuhi Pasal 9 (4b) UU PPN hanya dapat mengajukan restitusi pada akhir tahun buku17C KUP WP Patuh17D KUP PKP dg jumlah penyerahan max Rp 400jt & LB max Rp 28jt9 (4c) PPN PKP Berisiko Rendah4445

IndukUntuk melaporkan pembayaran kembali PM oleh PKP Gagal BerproduksiDalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran, maka kolom ini tidak perlu diisi dan Lampiran yang bersangkutan tidak perlu dilampirkan45CONTOH SPT MASA PPN PEMBETULAN4646SPT Masa PPN KB dibetulkan menjadi KB lebih kecil.Semula SPT Masa PPN Januari 2011 KB Rp1.100.000,00.April 2011, dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Januari 2011 menjadi KB Rp1.000.000,00. Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:

Atas kelebihan PPN pada butir II.F sebesar Rp100.000,00 dapat:dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Februari 2011;dikompensasikan ke Masa Pajak dilakukannya pembetulan SPT yaitu Masa Pajak April 2011; atau dimintakan kembali Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang PPN.Penghitungan PPN kurang atau (lebih) bayarPPN (Rupiah)Butir II.D - PPN KB (LB)Rp.1.000.000Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang dibetulkanRp.1.100.000(-)Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulanRp.(100.000)4747SPT Masa PPN KB dibetulkan menjadi LB.Semula SPT Masa PPN Januari 2011 KB Rp1.000.000,00.April 2011, dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Januari 2011 menjadi LB Rp500.000,00. Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:

Atas kelebihan PPN pada butir II.F sebesar Rp1.500.000,00 dapat:dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Februari 2011;dikompensasikan ke Masa Pajak dilakukannya pembetulan SPT yaitu Masa Pajak April 2011; atau dimintakan kembali Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang PPN.Penghitungan PPN kurang atau (lebih) bayarPPN (Rupiah)Butir II.D - PPN KB (LB)Rp.(500.000)Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang dibetulkanRp.1.000.000(-)Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulanRp.(1.500.000)4848SPT Masa PPN LB dibetulkan menjadi LB lebih kecil (1)Semula SPT Masa PPN Januari 2011 LB Rp200.000,00.SPT Masa PPN Februari 2011 LB Rp300.000,00 dan telah dikompensasikan ke Maret 2011SPT Masa PPN Maret 2011 LB Rp250.000,00 dan telah dikompensasikan ke April 2011SPT Masa PPN April 2011 KB Rp100.000,00SPT Masa PPN Mei 2011 KB Rp225.000,00Juni 2011, dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Januari 2011 menjadi LB Rp150.000,00. Untuk kasus ini, PKP punya 2 pilihan, yaitu:Menyetor PPN pada butir II.F sebesar Rp50.000,00; atauMengkompensasi PPN pada butir II.D sebesar Rp150.000,00 ke Masa PajakFebruari 2011.

Pilihan pertama49Next49SPT Masa PPN LB dibetulkan menjadi LB lebih kecil (2)1) Pilihan pertama:Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:

PKP cukup membetulkan SPT Januari 2011 dan menyetor PPN pada butir II F sebesar Rp50.000,00PKP dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan perundangan perpajakan

Penghitungan PPN kurang atau (lebih) bayarPPN (Rupiah)Butir II.D - PPN KB (LB)Rp.(150.000)Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang dibetulkanRp.(200.000)(-)Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulanRp.50.00050Pilihan keduaNext50SPT Masa PPN LB dibetulkan menjadi LB lebih kecil (3)2) Pilihan kedua:Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:

PKP membetulkan SPT Januari 2011 dan mengkompensasi PPN pada butir II.D sebesar Rp150.000,00 ke Februari 2011Butir II.E dan II.F pada SPT Masa PPN Pembetulan tidak diisi.Membetulkan SPT Februari, Maret, dan April 2011

Penghitungan PPN kurang atau (lebih) bayarPPN (Rupiah)Butir II.D - PPN KB (LB)Rp.(150.000)Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang dibetulkanRp.(-)Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulanRp.5151SPT Masa PPN LB dibetulkan menjadi Nihil.Semula SPT Masa PPN Januari 2011 LB Rp1.000.000,00.1 April 2011, dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Januari 2011 menjadi Nihil.

Dalam hal SPT Masa PPN Februari 2011 sudah dilaporkan:Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah :

PKP harus menyetor PPN sebesar Rp1.000.000,00 dan dikenai sanksi

Dalam hal SPT Masa PPN Februari 2011 belum/ terlambat dilaporkan:Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah :

Butir II.E tidak perlu diisi (diisi dengan angka 0), karena tidak ada LB pada Masa Januari yang dikompensasikan ke Februari.Penghitungan PPN kurang atau (lebih) bayarPPN (Rupiah)Butir II.D - PPN KB (LB)Rp.0Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang dibetulkanRp.0(-)Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulanRp.0Penghitungan PPN kurang atau (lebih) bayarPPN (Rupiah)Butir II.D - PPN KB (LB)Rp.0Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang dibetulkanRp.(1.000.000)(-)Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulanRp.1.000.0005252SPT Masa PPN LB dibetulkan menjadi KB.Semula SPT Masa PPN Januari 2011 LB Rp1.000.000,00.1 April 2011, dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Januari 2011 menjadi KB Rp250.000,00.

Dalam hal SPT Masa PPN Februari 2011 sudah dilaporkan:Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah :

PKP harus menyetor PPN sebesar Rp1.250.000,00 dan dikenai sanksi

Dalam hal SPT Masa PPN Februari 2011 belum/ terlambat dilaporkan:Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah :

Butir II.E tidak perlu diisi (diisi dengan angka 0), karena tidak ada LB pada Masa Januari yang dikompensasikan ke Februari.PKP harus menyetor PPN sebesar Rp250.000,00 dan dikenai sanksi

Penghitungan PPN kurang atau (lebih) bayarPPN (Rupiah)Butir II.D - PPN KB (LB)Rp.250.000Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang dibetulkanRp.0(-)Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulanRp.250.000Penghitungan PPN kurang atau (lebih) bayarPPN (Rupiah)Butir II.D - PPN KB (LB)Rp.250.000Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang dibetulkanRp.(1.000.000)(-)Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulanRp.1.250.0005353SPT Masa PPN Nihil dibetulkan menjadi KB.Semula SPT Masa PPN Januari 2011 Nihil.April 2011, dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Januari 2011 menjadi KB Rp750.000,00. Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:

PKP harus menyetor PPN pada butir II.F sebesar Rp750.000,00PKP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Penghitungan PPN kurang atau (lebih) bayarPPN (Rupiah)Butir II.D - PPN KB (LB)Rp.750.000Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang dibetulkanRp.0(-)Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulanRp.750.0005454SPT Masa PPN LB dikompensasi dibetulkan menjadi LB direstitusi.Semula SPT Masa PPN Januari 2011 LB Rp5.000.000,00 (PK: Rp3.000.000,00 dan PM: Rp8.000.000,00). LB tersebut dikompensasikan ke Februari 2011.SPT Masa PPN Februari 2011 LB Rp3.000.000,00 (PK: Rp6.000.000,00 dan PM: Rp9.000.000,00). PM tersebut sudah termasuk kompensasi dari Masa Januari Rp 5.000.000,00.Maret 2011, dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN Januari 2011, LB yang sudah dikompensasi diminta untuk direstitusi. Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 dan Februari adalah sebagai berikut:

PKP harus menyetor PPN pada butir II.F sebesar Rp5.000.000,00PKP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.SPT Masa PPNPenghitungan PPN kurang atau (lebih) bayarPPN (Rupiah)Pembetulan Masa JanuariButir II.A PKRp.3.000.000Butir II.C - PMRp.8.000.000Butir II.D - PPN KB (LB)Rp.(5.000.000)Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang dibetulkanRp.(5.000.000)(-)Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulanRp.0Pembetulan Masa FebruariButir II.A PKRp.6.000.000Butir II.C - PMRp.4.000.000Butir II.D - PPN KB (LB)Rp.2.000.000Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang dibetulkanRp.(3.000.000)(-)Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulanRp.5.000.0005555Pembetulan SPT Masa PPN jika PKP tersebut wajib PPnBM, maka pada prinsipnya sama dengan contoh soal penghitungan PPN.

PKP yang mengekspor BKP Mewah dapat meminta kembali PPnBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP Mewah tersebut.

Retur penjualan mengurangi jumlah PPnBM yang telah dipungut oleh PKP Penjual Wajib PPnBM.

Dalam hal PKP yang menghasilkan BKP Mewah, mengalami lebih bayar PPnBM karena adanya retur penjualan BKP Mewah atau pembetulan yang diakibatkan oleh kesalahan penerapan tarif atau kesalahan hitung, maka PPnBM yang lebih dibayar tersebut dilaporkan pada Masa Pajak berikutnya pada Formulir 1111 butir V.B PPnBM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama.PPn BM5656- END OF SLIDES -5757CONTOH SOAL58Identitas PKPPT. SONY SEJAHTERA adalah perusahaan yang didirikan pada Tanggal 1 Maret 2005 dengan NPWP 01.333.444.5.091.000. dan sejak tanggal 01 Januari 2005 Dikukuhkan sebagai PKP. Saat ini PT. SONY SEJAHTERA bergerak dibidang Industri dan perdagangan dengan Nomor KLU 60052. Produk yang dihasilkan oleh PT. SONY SEJAHTERA adalah Televisi dengan merk SS. Semua bagian (spare part) Televisi dibuat oleh unit-unit usaha PT. SONY SEJAHTERA, sedangkan bahan bakunya diperoleh dari diimpor atau pembelian dalam negeri.PT. SONY SEJAHTERA mempunyai tempat kedudukan di Jl.Malambong No. 15 Bandung dengan Nomor telepon (022) 99885600.Dari catatan yang dimiliki oleh PT. SONY SEJAHTERA selama bulan JANUARI 2011 diketahui hal-hal sebagai berikut:5959TglKeterangan7 Jan 2011Dieskpor Televisi 21 inch kepada Samyong ltd Singapura tanpa memakai L/C dengan Nilai Ekspor sebesar Rp. 2 Milyar. PEB telah diberikan persetujuan oleh DJBC pada tanggal 12 Januari 2011 (PEB-0000023).10 Jan 2011

Melakukan ekspor jasa maklon berupa pengiriman Televisi ukuran 54 pesanan dari Jaehun ltd Korea. Fee atas jasa maklon yang diterima adalah sebesar Rp50.000.000 dan televisi yang dikirim bernilai Rp500.000.000 dengan tanggal PEB yang telah diberikan persetujuan pada tanggal 10 Januari 2011. Pemberitahuan ekspor jasa dibuat pada tanggal 10 Januari 2011 (EJKP 00001).11 Jan 2011Diserahkan 10 unit Televisi ukuran 29 dengan harga jual Rp. 30 juta kepada Kementerian Kehutanan di Jakarta untuk memantau kebakaran hutan. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 11 Januari 2011 (020.000-11.00000001).12 Jan 2011

Diterima pembayaran penuh dari PT. ANGKASA RAYA atas penyerahan Televisi 21 inch dengan harga jual sebesar Rp. 50 juta. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 12 Januari 2011 (010.000-11.00000002). 13 Jan 2011

Pegawai yang menjaga Outlet Pabrik melaporkan bahwa pada hari ini telah dijual Televisi 14 inch dengan nilai jual sebesar Rp. 1 juta kepada konsumen yang tidak diketahui identitasnya. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 13 Januari 2011 tanpa mencantumkan identitas pembeli (010.000-11.00000003).Daftar Penyerahan (1)6060TglKeterangan15 Jan 2011

Diserahkan spare part Televisi kepada PT. MEKAR SARI yang berada di kawasan berikat. Atas penyerahan tersebut PPN yang terutang sebesar Rp. 40 juta tidak dipungut. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 15 Januari 2011 (070.000-11.00000004).18 Jan 2011

Diserahkan Televisi kepada Kedutaan Besar China sebesar Rp 50 juta. Atas penyerahan tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 18 Januari 2011 (080.000-11.00000005).21 Jan 2011Dijual mesin pabrik dengan harga jual Rp 120 juta kepada PT Recycle Mart. Faktur Pajak dibuat tanggal 21 Januari 2011 (090.000-11.00000006).23 Jan 2011

Dalam rangka peresmian perusahaannya, PT. SONY SEJAHTERA telah mengadakan undian dengan hadiah berupa Televisi 21 inch dari jenis yang paling baru dengan harga pokok penjualan sebesar Rp. 1.500.000. Atas penyerahan televisi kepada pelanggan yang beruntung tersebut PT. SONY SEJAHTERA Menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 23 Januari 2011 (040.000-11.00000007).25 Jan 2011Diterima Nota Retur (NR-05/1/2011) dari PT. ANGKASA RAYA atas Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000002 sebesar Rp 20 juta, karena Televisi yang diserahkan rusak.Daftar Penyerahan (2)6161TglKeterangan8 Januari 2011Hari ini telah dibuat PIB Nomor PIB-0000052 dan telah dibayar PPN terutang pada tanggal 8 Januari 2011 sebesar Rp 45 juta melalui bank Permata atas impor bahan baku untuk pembuatan Televisi dari Soni Corp Jepang. 9 Januari 2011Membayar jasa konsultan dari Daisho Corp Jepang yang melakukan kegiatan konsultasi teknik di pabrik dengan nilai penggantian sebesar Rp500.000.000. SSP atas pemanfaatan telah dibuat (NTPN: 0101020203030404) untuk penyetoran PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean pada tanggal 9 Januari 2011.17 Januari 2011Dibayar tagihan telepon kantor sebesar Rp. 5.500.000 (termasuk PPN) kepada PT. Telkom. Atas transaksi tersebut PT. SONY SEJAHTERA menerima bukti pembayaran berupa kuitansi.19 Januari 2011Dikeluarkan dari pelabuhan tanjung priok mesin pembuat spare part Televisi yang diimpor dari Kawaii ltd Jepang dengan nilai impor sebesar Rp. 550 juta, dengan PIB nomor PIB-0000064 tanggal 19 Januari 2011. Atas Impor tersebut PT. SONY SEJAHTERA mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Daftar Perolehan (1)6262TglKeterangan20 Januari 2011Diterima Faktur Pajak tertanggal 16 Januari 2011 (010.000-11.00000020) atas perolehan komponen elektronik untuk pembuatan televisi yang dibeli dari PT. KOMPAK dengan harga jual sebesar Rp. 50 Juta. 21 Januari 2011Membayar Rp. 5.500.000,- (termasuk PPN) kepada Bengkel ARITONANG atas service mobil box yang digunakan untuk mengirim spare part yang dijual. PPN terutang sebesar Rp500.000 dengan Faktur Pajak nomor 010.000-11.00000028.23 Januari 2011Menerbitkan Nota Retur Nomor R 01/2/04 tanggal 23 Januari 2011 dengan nilai DPP sebesar Rp 20 juta untuk Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000034 kepada PT ABADI.31 Januari 2011Melakukan pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri pabrik untuk perluasan produksi dengan biaya selama bulan Januari 2011 sebesar Rp 1 Miliar.Data Tambahan:1. Dalam SPT Masa PPN Desember 2010 terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp1.500.000,- yang diminta dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.2. PKP telah ditetapkan sebagai PKP berisiko rendahDaftar Perolehan (2)6363Pengisian SPT6465Samyong ltd SingapuraPEB-000002312-01-20112.000.000.000BKP7 Jan 2011Dieskpor Televisi 21 inch kepada Samyong ltd Singapura tanpa memakai L/C dengan Nilai Ekspor sebesar Rp. 2 Milyar. PEB telah diberikan persetujuan oleh DJBC pada tanggal 12 Januari 2011 (PEB-0000023).6566Samyong ltd SingapuraPEB-000002307-01-20112.000.000.000BKP10 Jan 2011Melakukan ekspor jasa maklon berupa pengiriman Televisi 54 pesanan dari Jaehun ltd Korea. Fee atas jasa maklon yang diterima adalah sebesar Rp50.000.000 dan televisi yang dikirim bernilai Rp500.000.000 dengan tanggal PEB yang telah diberikan persetujuan pada tanggal 10 Januari 2011. Pemberitahuan ekspor jasa dibuat pada tanggal 10 Januari 2011 (EJKP 00001).Jaehun ltd KoreaEJKP 0000110-01-201150.000.000JKP2.050.000.0006667Kemenhut Jkt020.000-11.0000000111-01-201130.000.00011 Jan 2011Diserahkan 10 unit Televisi ukuran 29 dengan harga jual Rp. 30 juta kepada Kementerian Kehutanan di Jakarta untuk memantau kebakaran hutan. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 11 Januari 2011 (020.000-11.00000001).xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx3.000.0006768Kemenhut Jkt020.000-11.0000000111-01-201130.000.00012 Jan 2011Diterima pembayaran penuh dari PT. ANGKASA RAYA atas penyerahan Televisi 21 inch dengan harga jual sebesar Rp. 50 juta. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 12 Januari 2011 (010.000-11.00000002). xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx3.000.000PT Angkasa Raya010.000-11.0000000212-01-201150.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx5.000.0006869Kemenhut Jkt020.000-11.0000000111-01-201130.000.00013 Jan 2011Pegawai yang menjaga Outlet Pabrik melaporkan bahwa pada hari ini telah dijual Televisi 14 inch dengan nilai jual sebesar Rp. 1 juta kepada konsumen yang tidak diketahui identitasnya. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 13 Januari 2011 tanpa mencantumkan identitas pembeli (010.000-11.00000003).xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx3.000.000PT Angkasa Raya010.000-11.0000000212-01-201150.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx5.000.000010.000-11.0000000313-01-20111.000.000000000000000000100.0006970Kemenhut Jkt020.000-11.0000000111-01-201130.000.00015 Jan 2011Diserahkan spare part Televisi kepada PT. MEKAR SARI yang berada di kawasan berikat. Atas penyerahan tersebut PPN yang terutang sebesar Rp. 40 juta tidak dipungut. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 15 Januari 2011 (070.000-11.00000004).xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx3.000.000PT Angkasa Raya010.000-11.0000000212-01-201150.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx5.000.000010.000-11.0000000313-01-20111.000.000000000000000000100.000PT Mekar Sari070.000-11.0000000415-01-2011400.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx40.000.0007071Kemenhut Jkt020.000-11.0000000111-01-201130.000.00018 Jan 2011Diserahkan Televisi kepada Kedutaan Besar China sebesar Rp 50 juta. Atas penyerahan tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Faktur Pajak dibuat pada tanggal 18 Januari 2011 (080.000-11.00000005).xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx3.000.000PT Angkasa Raya010.000-11.0000000212-01-201150.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx5.000.000010.000-11.0000000313-01-20111.000.000000000000000000100.000PT Mekar Sari070.000-11.0000000415-01-2011400.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx40.000.000Kedubes China080.000-11.0000000518-01-201150.000.0000000000000000005.000.0007172Kemenhut Jkt020.000-11.0000000111-01-201130.000.00021 Jan 2011Dijual mesin pabrik dengan harga jual Rp 120 juta kepada PT Recycle Mart. Faktur Pajak dibuat tanggal 21 Januari 2011 (090.000-11.00000006).xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx3.000.000PT Angkasa Raya010.000-11.0000000212-01-201150.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx5.000.000010.000-11.0000000313-01-20111.000.000000000000000000100.000PT Mekar Sari070.000-11.0000000415-01-2011400.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx40.000.000Kedubes China080.000-11.0000000518-01-201150.000.0000000000000000005.000.000PT Recycle Mart090.000-11.0000000621-01-2011120.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx12.000.0007273Kemenhut Jkt020.000-11.0000000111-01-201130.000.00023 Jan 2011Dalam rangka peresmian perusahaannya, PT. SONY SEJAHTERA telah mengadakan undian dengan hadiah berupa Televisi 21 inch dari jenis yang paling baru dengan harga pokok penjualan sebesar Rp. 1.500.000. Atas penyerahan televisi kepada pelanggan yang beruntung tersebut PT. SONY SEJAHTERA Menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 23 Januari 2011 (040.000-11.00000007).xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx3.000.000PT Angkasa Raya010.000-11.0000000212-01-201150.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx5.000.000010.000-11.0000000313-01-20111.000.000000000000000000100.000PT Mekar Sari070.000-11.0000000415-01-2011400.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx40.000.000Kedubes China080.000-11.0000000518-01-201150.000.0000000000000000005.000.000PT Recycle Mart090.000-11.0000000621-01-2011120.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx12.000.000040.000-11.0000000723-01-20111.500.000000000000000000150.0007374Kemenhut Jkt020.000-11.0000000111-01-201130.000.00025 Jan 2011Diterima Nota Retur (NR-05/1/2011) dari PT. ANGKASA RAYA atas Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000002 sebesar Rp 20 juta, karena Televisi yang diserahkan rusak.xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx3.000.000PT Angkasa Raya010.000-11.0000000212-01-201150.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx5.000.000010.000-11.0000000313-01-20111.000.000000000000000000100.000PT Mekar Sari070.000-11.0000000415-01-2011400.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx40.000.000Kedubes China080.000-11.0000000518-01-201150.000.0000000000000000005.000.000PT Recycle Mart090.000-11.0000000621-01-2011120.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx12.000.000040.000-11.0000000723-01-20111.500.000000000000000000150.000PT Angkasa RayaNR-05/1/201125-01-2011(20.000.000)xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx(2.000.000)010.000-11.00000002632.500.00063.250.0007475Soni Corp JepangPIB-000005208-01-2011450.000.0008 Jan 2011Hari ini telah dibuat PIB Nomor PIB-0000052 dan telah dibayar PPN terutang pada tanggal 8 Januari 2011 sebesar Rp 45 juta melalui bank Permata atas impor bahan baku untuk pembuatan Televisi dari Soni Corp Jepang.45.000.000BKP7576Soni Corp JepangPIB-000005208-01-2011450.000.0009 Jan 2011Membayar jasa konsultan dari Daisho Corp Jepang yang melakukan kegiatan konsultasi teknik di pabrik dengan nilai penggantian sebesar Rp500.000.000. SSP atas pemanfaatan telah dibuat (NTPN: 0101020203030404) untuk penyetoran PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean pada tanggal 9 Januari 2011.45.000.000Daisho Corp Jepang010102020303040409-01-2011500.000.00050.000.000JKPBKP950.000.00095.000.0007677PT Telkomxxxxx17-01-20115.000.00017 Jan 2011Dibayar tagihan telepon kantor sebesar Rp. 5.500.000 (termasuk PPN) kepada PT. Telkom. Atas transaksi tersebut PT. SONY SEJAHTERA menerima bukti pembayaran berupa kuitansi.xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx500.0007778PT Telkomxxxxx17-01-20115.000.00020 Jan 2011Diterima Faktur Pajak tertanggal 16 Januari 2011 (010.000-11.00000020) atas perolehan komponen elektronik untuk pembuatan televisi yang dibeli dari PT. KOMPAK dengan harga jual sebesar Rp. 50 Juta. xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx500.000PT Kompak010.000-11.0000002016-01-201150.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx5.000.0007879PT Telkomxxxxx17-01-20115.000.00021 Jan 2011Membayar Rp. 5.500.000,- (termasuk PPN) kepada Bengkel ARITONANG atas service mobil box yang digunakan untuk mengirim spare part yang dijual. PPN terutang sebesar Rp500.000 dengan Faktur Pajak nomor 010.000-11.00000028.xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx500.000PT Kompak010.000-11.0000002016-01-201150.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx5.000.000Aritonang010.000-11.0000002821-01-20115.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx500.0007980PT Telkomxxxxx17-01-20115.000.00023 Jan 2011Menerbitkan Nota Retur Nomor R 01/2/04 tanggal 23 Januari 2011 dengan nilai DPP sebesar Rp 20 juta untuk Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000034 kepada PT ABADI.xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx500.000PT Kompak010.000-11.0000002016-01-201150.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx5.000.000Aritonang010.000-11.0000002821-01-20115.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx500.000PT AbadiR 01/2/0423-01-2011(20.000.000)xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx(2.000.000)010.000-11.0000003440.000.0004.000.00080Kawaii ltd JepangPIB-000006419-01-2011550.000.00000000000000000055.000.00019 Jan 2011Dikeluarkan dari pelabuhan tanjung priok mesin pembuat spare part Televisi yang diimpor dari Kawaii ltd Jepang dengan nilai impor sebesar Rp. 550 juta, dengan PIB nomor PIB-0000064 tanggal 19 Januari 2011. Atas Impor tersebut PT. SONY SEJAHTERA mendapat fasilitas PPN dibebaskan. 550.000.00055.000.00081

B32.050.000.000632.500.00063.250.000

152.500.00030.000.000400.000.00050.000.000950.000.00040.000.000550.000.000A195.000.0004.000.00055.000.00015.250.0003.000.00040.000.0005.000.000

A2154.000.0001.540.000.00099.000.000

B2

B1822.050.000.000632.500.00063.250.000152.500.00030.000.000400.000.00050.000.000950.000.00040.000.000550.000.00095.000.0004.000.00055.000.00015.250.0003.000.00040.000.0005.000.0001.540.000.000154.000.000Dalam SPT Masa PPN Desember 2010 terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp1.500.000,- yang diminta dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.1.500.00099.000.0001.500.000100.500.0008384

AB2.050.000.000152.500.00030.000.000400.000.00050.000.00015.250.0003.000.00040.000.0005.000.0002.682.500.00063.250.00002.682.500.00015.250.0000100.500.000(85.250.000)852.500.000.000152.500.00030.000.000400.000.00050.000.00015.250.0003.000.00040.000.0005.000.0002.682.500.00063.250.00002.682.500.00015.250.0000100.500.000(85.250.000)XXXX8531 Januari 2011Melakukan pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri pabrik untuk perluasan produksi dengan biaya selama bulan Januari 2011 sebesar Rp 1 Miliar400.000.00040.000.00031 01 2011xxxxxxxxxxxxxxxx400.000.00040.000.00031 01 2011xxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXX12SSPCPBandung 28 02 2011XSSDinda AmeliaDirektur Keuangan

TERIMA KASIH88