B. Sosialisasi SPT Masa PPN 1111 Apotik

  • Published on
    30-Nov-2015

  • View
    108

  • Download
    12

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>SPT Masa PPN 1111*Pasal 3 ayat (6) UU No 6 Tahun 1983 stdtd UU No 16 Tahun 2009 (UU KUP)UU No 18 Tahun 2000 stdtd UU No 42 Tahun 2009 (UU PPN dan PPnBM)PMK 181/PMK.03/2007 stdd 152/PMK.03/2009Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2010disampaikan oleh:A.P.PriyonoTegal, 06 Februari 2011</p></li><li><p>*MASA PENGREDITAN PAJAK MASUKANDLM HAL FP DITERIMA STL LEWAT BLN KETIGA TSB., PENGREDITAN DI- LAKUKAN DGN CARA PEMBETULANSPT MASA PPN YANG BERSANGKUTAN(PENJELASAN PS. 9 AY. (9) UU PPN 1984) PRINSIP (Ps. 9 ay. 2 UU PPN 1984)PENGREDITAN DLM MASA PAJAK YANG SAMAPENGECUALIAN(Ps.9 ay.9 UU PPN 1984)PENGREDITAN PM DLM MASA TDK SAMA PALING LAMBAT TIGA BULAN SETELAH AKHIR MASA PAJAK YBS.SYARAT :1. BELUM DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA 2. BELUM DIPERIKSA, KECUALI PEROLEHAN- NYA SDH DICATAT DLM PEMBUKUAN PKP Sejak1-1-01SYARAT :1. BELUM DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA 2. BELUM DIPERIKSA, ( Ps. 9 ay. (8) huruf i dan ay. 9 )</p></li><li><p>*KRITERIA PM DPT DIKREDITKANPAJAK MASUKANDAPAT DIKREDITKANSYARAT FORMAL(Ps. 13 ay. 5 UU PPN 1984)DALAM FAKTUR PAJAKSTANDAR YG TDK CACAT(Ps. 9 ay. 8 UU PPN 1984)SYARAT MATERIIL(Ps. 9 ay. 9 UU PPN 1984)UNTUK PEROLEHAN BKP DAN/JKP YG BERHUB. LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA MELAKU-KAN PENYER. KENA PAJAK(Ps. 9 ay. 5 &amp; ay. 8 huruf b UU PPN 1984)BELUM DIBEBANKANSEBAGAI BIAYA(Ps. 9 ay. 9 UU PPN 1984)KEGI-ATANUSAHAMANA-JEMENDISTRI-BUSIPEMA-SARANPRO-DUKSIMenggunakancap tanda tanganAda coretanyg tdk diper-bolehkanNama PKP/NPWPNomor seri salahTdk mencoret yg seharusnya dicoretDibuat &gt; 3 bl sejak batas wkt pemb. FP FP Standar cacatTdk/terlambat lapor Penggunaan Kode &amp;Nomor Seri.Tdk/terlambat lapor Nama &amp;contoh tanda tangan pejabatyg ditunjuk </p></li><li><p>*PM TDK DPT DIKREDITKANPAJAK MASUKANTIDAK DAPAT DIKREDITKAN(Ps. 9 ayat (8) &amp; Ps 16B ayat (3) UU PPN 1984)a. Utk perolehan BKP/JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKPb. Tdk berhub. langsung dg kegiatan ush melakukan penyer. kena pjk.c. Utk perolehan dan pemeliharaan kbm berupa sedan, jip, station wagon, van, dan kombi, kecuali sbg barang dag. atau disewakan d. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar/ di dalam Daerah Pabean, sebelum dikukuhkan sebagai PKP e. Utk perolehan BKP/JKP yang bukti pungutannya berupa FP Sederhana g. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar/di dlm dae- rah pabean yg FP-nya tdk memenuhi ketentuan Ps. 13 ayat (6). h. Untuk perolehan BKP/JKP, yg PM-nya ditagih menggunakan skp i. Untuk perolehan BKP/JKP, yang PM-nya tidak dilaporkan, dite- mukakan dalam pemeriksaan Ps. 16B ay (3) : Utk perolehan BKP/JKP, yg berhub. langsung dg. kegiatan penyer. BKP/JKP yg dibebaskan dari pengenaan PPNf. Untuk perolehan BKP/JKP yg FP-nya tdk memenuhi ketent. Ps. 13 ayat (5)/(9)/ tidak mencantumkan nama, alamat, NPWP j. Untuk perolehan BKPselain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi </p></li><li><p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang PajakPasal 9 ayat (6) UU PPN:</p><p>Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p><p>Pokok Perbedaan dengan KMK 575/KMK.04/2000KMK 575Dikenal istilah barang modal.Masa manfaat bangunan adalah 10 tahun.Masa manfaat selain bangunan adalah 5 tahun.PMK 78Istilah barang modal diganti dengan BKP dan JKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun.Masa manfaat tanah dan bangunan adalah 10 tahun.Masa manfaat selain tanah dan bangunan adalah 4 tahun.</p></li><li><p>Pokok Perbedaan dengan KMK 575/KMK.04/2000KMK 575PM atas perolehan BKP/JKP dikreditkan semua.PM yang telah dikreditkan diperhitungkan kembali setiap tahun (sesuai masa manfaat) dengan menggunakan pedoman penghitungan PM yang tidak dapat dikreditkan. hasil penghitungan kembali mengurangi PM pada masa dilakukannya penghitungan kembali. PMK 78PM atas perolehan BKP/JKP dikreditkan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.PM yang telah dikreditkan diperhitungkan kembali setiap tahun (sesuai masa manfaat) dengan menggunakan pedoman penghitungan PM yang dapat dikreditkan. hasil penghitungan kembali dapat menambah atau mengurangi PM pada masa dilakukannya penghitungan kembali.</p></li><li><p>3. Muatan Pasal</p><p>Dalam PMK ini, diatur definisi penyerahan yang terutang pajak dan tidak terutang pajak sesuai penjelasan Pasal 9 (5) UU PPN, sbb :Penyerahan yang Terutang Pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU PPN, tidak termasuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B UU PPN.Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A UU PPN dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B UU PPN.</p></li><li><p>3. Muatan Pasal</p><p>Pengkreditan PM pada saat Perolehan BKP/JKPPKP yang melakukan kegiatan usaha yang penyerahannya terutang pajak &amp; tidak terutang pajak, sedangkan PM untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah PM yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu:</p><p>P = PM x Z</p><p>dengan ketentuan:P jumlah PM yang dapat dikreditkan;PM jumlah PM atas perolehan BKP dan/atau JKP;Z persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.</p></li><li><p>3. Muatan Pasal</p><p>Penghitungan Kembali PM yang Dapat DikreditkanDilakukan setiap tahun (sesuai masa manfaat), diperhitungkan dengan PM yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak paling lama pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku, dg rumus:</p><p>P = (PM/T) x Z, u/ BKP &amp; JKP yang masa manfaatnya &gt; 1 tahun.</p><p>P = PM x Z, u/ BKP &amp; JKP yang masa manfaatnya &lt; 1 tahun.</p><p>dengan ketentuan:Padalah jumlah PM yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku;PMadalah jumlah PM atas perolehan BKP dan/atau JKP.Tadalah masa manfaat BKP dan/atau JKP yang ditentukan sebagai berikut:-untuk BKP berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun;-untuk BKP, selain tanah dan bangunan, dan JKP adalah 4 (empat) tahun;Z' adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku;</p></li><li><p>Contoh Penghitungan PKP merupakan Instalasi Farmasi yang menjual obat untuk rawan jalan dan rawat inap.</p><p>APRIL 2011April 2011, PKP membeli peralatan dengan harga Rp200 juta (PPN Rp20 juta). Masa manfaat peralatan sebenarnya 5 tahun, tetapi untuk tujuan penghitungan PM berdasarkan PMK ini ditetapkan 4 tahun.Diperkirakan persentase rata-rata jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan adalah 70%. PM yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN Masa April 2011: Rp20 juta x 70% = Rp14 juta</p><p>Cont.</p></li><li><p>Contoh Penghitungan (Tahun ke-I)MARET 2012Total peredaran usaha tahun 2011 : Rp100 miliar, terdiri dari obat rawat inap: Rp40 miliar dan obat rawat jalan : Rp60 miliar.</p><p>Penghitungan kembali PM yang dapat dikreditkan atas perolehan peralatan selama tahun buku 2011 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2012 adalah:Rp60 miliar x Rp20 juta = Rp3 jutaRp100 miliar 4</p><p>PM atas perolehan peralatan yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat peralatan tersebut adalah (Rp14 juta / 4) = Rp 3,5 jutaJadi PM yang harus diperhitungkan kembali (mengurangi PM untuk Masa Pajak Maret 2012) adalah sebesar Rp3,5 juta Rp3 juta = Rp500 ribuPenghitungan kembali Pajak Masukan seperti perhitungan di atas dilakukan setiap tahun sampai dengan masa manfaat peralatan berakhir.Cont.</p></li><li><p>Contoh Penghitungan (Tahun ke-II)MARET 2013Total peredaran usaha tahun 2012 : Rp100 miliar, terdiri dari obat rawat inap : Rp10 miliar dan obat rawat jalan : Rp90 miliar.</p><p>Penghitungan kembali PM yang dapat dikreditkan atas perolehan peralatan selama tahun buku 2012 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2013 adalah:Rp90 miliar x Rp20 juta = Rp4,5 jutaRp100 miliar 4</p><p>PM atas perolehan peralatan yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat peralatan tersebut adalah (Rp14 juta / 4) = Rp 3,5 juta</p><p>Jadi PM yang harus diperhitungkan kembali (menambah PM untuk Masa Pajak Maret 2013) adalah sebesar Rp4,5 juta Rp3,5 juta = Rp1 juta Cont.</p></li><li><p>MARET 2014Total peredaran usaha tahun 2013 : Rp100 miliar, terdiri dari obat rawat inap : Rp30 miliar dan obat rawat jalan : Rp70 miliar.</p><p>Penghitungan kembali PM yang dapat dikreditkan atas perolehan peralatan selama tahun buku 2013 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2014 adalah:Rp70 miliar x Rp20 juta = Rp3,5 jutaRp100 miliar 4</p><p>PM atas perolehan peralatan yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat peralatan tersebut adalah (Rp14 juta / 4) = Rp 3,5 juta</p><p>Jadi PM yang harus diperhitungkan kembali adalah:Rp3,5 juta Rp3,5 juta = Rp 0Contoh Penghitungan (Tahun ke-III)Cont.</p></li><li><p>Contoh Penghitungan (Tahun ke-IV)MARET 2015Total peredaran usaha tahun 2014 : Rp100 miliar, terdiri dari obat rawat inap : Rp50 miliar dan obat rawat jalan : Rp50 miliar.</p><p>Penghitungan kembali PM yang dapat dikreditkan atas perolehan peralatan selama tahun buku 2014 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2015 adalah:Rp50 miliar x Rp20 juta = Rp2,5 jutaRp100 miliar 4</p><p>PM atas perolehan peralatan yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat peralatan tersebut adalah (Rp14 juta / 4) = Rp 3,5 jutaJadi PM yang harus diperhitungkan kembali (mengurangi PM untuk Masa Pajak Maret 2015) adalah sebesar Rp3,5 juta Rp2,5 juta = Rp 1 juta Penghitungan PM sebagaimana perhitungan di atas tidak perlu lagi dilakukan pada tahun 2016.</p></li><li><p>PERUBAHAN SPT MASA PPN*</p></li><li><p>Perubahan Formulir SPT*</p></li><li><p>SPT MASA PPN FORMULIR 1111Lampiran1111 AB Pajak Keluaran dan PPn BMLampiran SPT tidak perlu disampaikan dalam hal tidak ada data yang dilaporkanPajak Masukan dan PPn BMINDUK SPT SPT dianggap lengkap*</p></li><li><p>Panduan Pengisian SPT (Form Kertas)*</p></li><li><p>PKP yang:melaporkan PEB, Pemberitahuan Ekspor JKP//BKP TB;menerbitkan FP selain yang digunggung, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan;melaporkan PIB dan/atau SSP atas Pemanfaatan BKP TB/JKP dari LDP;menerima FP yang dapat dikreditkan dan/atau menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan; ataumenerima FP yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas dan/atau menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP yang PMnya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas,KRITERIAdengan jumlah:&lt; 25 dokumen dalam 1 Masa Pajak dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas maupun data elektronik&gt; 25 dokumen dalam 1 Masa Pajak wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik*</p></li><li><p>Bentuk SPTSecara manual(Media Elektronik)DisampaikanSecara elektronik (e-Filing)Sistem online yang realtime melalui website DJPPerusahaan ASP KPP/KP2KPPos/ekspedisi/kurirDisampaikan secara manual*</p></li><li><p>SPT Dianggap Tidak Disampaikan*</p></li><li><p>PENGGUNAAN FORMULIR SPT MASA PPN PEMBETULAN *</p></li><li><p>POKOK PERUBAHAN *</p></li><li><p>POKOK PERUBAHAN *</p></li><li><p>POKOK PERUBAHAN *</p></li><li><p>POKOK PERUBAHAN*</p></li><li><p>Identitas PKPYayasan Seger Waras adalah perusahaan farmasi (apotik) besar dan eceran serta klinik yang didirikan pada Tanggal 1 Maret 2005 dengan NPWP 01.333.444.5.501.000. dan sejak tanggal 01 Januari 2005 Dikukuhkan sebagai PKP. KLU 52312. Yayasan Seger Waras selain menjual obat-obatan dan peralatan medis juga memiliki usaha jasa di bidang kesehatan umum, gigi, dan spesialis.Dari catatan yang dimiliki oleh Yayasan Seger Waras selama bulan JANUARI 2011 diketahui hal-hal sebagai berikut:*</p></li><li><p>Daftar Penyerahan*</p><p>TglKeterangan2 Jan 2011Diserahkan obat kepada RSUD Kota Brebes sebesar Rp 110.000.000,00 termasuk PPN dan tagihan diajukan pada tanggal 10 Januari 2011 dan baru dilunasi pada tanggal 2 Februari 2011 (020.000-11.00000001).12 Jan 2011Diserahkan obat kepada Tn. Gayus melalui apotik sebesar Rp 150.000,00 (SW-0000001/01/2011)13 Jan 2011Menyerahkan jasa tindakan medis khitanan kepada Keluarga Tarsono sebesar Rp 1.500.000,0015 Jan 2011Diserahkan barang dagangan berupa alkes kepada Apotik Sumber Waras sebesar Rp 30.000.000,00 baru dilunasi pada tanggal 10 Februari 2011 (010.000-11.00000002).20 Jan 2011Menjual peralatan medis yang merupakan aktiva apotik sebesar Rp 10.000.000,00 dengan laba sebesar Rp 4.000.000,00 kepada Apotik Sueger Temen dan dibayar tunai (090.000-11.00000003)24 Jan 2011Melakukan konsinyasi obat medis kepada Apotik Cespleng sebesar Rp12.000.000,00 (010.000-11.00000004).25 Jan 2011Diterima Nota Retur (NR-05/1/2011) dari Apotik Larasati atas Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000500 sebesar Rp 2 juta, karena terdapat kesalahan pengiriman obat.30 Jan 2011Diterima uang muka atas pesanan barang dagangan alkes kepada Apotik ABC (tidak ber-NPWP) sebesar Rp1.000.000,00 dari total harga jual sebesar Rp 10.000.000,00 yang baru diserahkan pada tanggal 15 Februari 2011(010.000-11.00000005).</p></li><li><p>Daftar Perolehan*</p><p>TglKeterangan17 Jan 2011Dibayar tagihan telepon kantor untuk kepentingan apotik sebesar Rp550.000 (termasuk PPN) kepada PT. Telkom. Atas transaksi tersebut menerima bukti pembayaran berupa kuitansi.20 Jan 2011Diterima Faktur Pajak tertanggal 16 Nopember 2010 (010.000-10.00000020) atas pembelian obat dan alkes dari PT Farmasi dengan harga beli sebesar Rp. 40.000.000,00 21 Jan 2011Membayar Rp. 1.650.000,- (termasuk PPN) kepada Bengkel ARITONANG atas service motor yang digunakan untuk mengirim obat dan alkes yang dijual. PPN terutang sebesar Rp150.000 dengan Faktur Pajak nomor 010.000-11.00000028.22 Jan 2011Membeli peralatan medis untuk keperluan penyerahan jasa medis sebesar Rp5.500.000,00 (termasuk PPN) dari CV Sekar dengan Faktur Pajak Nomor 010.000-11.0000001223 Jan 2011Menerbitkan Nota Retur Nomor R 01/2/11 tanggal 23 Januari 2011 dengan nilai DPP sebesar Rp 2.000.000,00 untuk Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000034 kepada PT ABADI.31 Jan 2011Melakukan pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun untuk ruko dengan biaya selama bulan Januari 2011 sebesar Rp 50.000.000,00.</p><p>Data Tambahan:1. Dalam SPT Masa PPN Desember 2010 terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp1.000.000,- yang diminta dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.</p></li><li><p>*</p></li><li><p>*RSUD Brebes020.000-11.0000000102-01-2011100.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx10.000.000Sumber Waras010.000-11.0000000215-01-201130.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx3.000.000090.000-11.0000000320-01-201110.000.0001.000.000Cespleng010.000-11.0000000424-01-201112.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx1.200.000010.000-11.0000000530-01-20111.500.000000000000000000150.000LarasatiNR-05/1/201125-01-2011(2.000.000)xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx(2.00....</p></li></ul>