MAKALAH SEMINAR AKUNTANSIPENGELOLAAN SISTEM E-SPT PPNDisusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Seminar AkuntansiOleh :Andi Suhendri (A1021471RT5125)Cevi Nugraha(A1021471RT5143)Hendi Kurnia Permana(A1021471RT5106)I Made Yana Sunariyana. P(A1021472RT5129)Muhammad Ilham(A1021471RT5108)Rizky Pratama Putra(A1021471RT5127)Windi Dwi Perkasa(A1021471RT5121)

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKPBANDUNG2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Paper ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul Pengelolaan Sistem E-SPT PPN.Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan paper ini.Terima kasih kepada dosen yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam makalah ini penulis mohon maaf. Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih.

Bandung, 21 Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARiDAFTAR ISIiiBAB I PENDAHULUAN1Latar Belakang 1Maksud dan Tujuan Penelitian 2Pembatasan Masalah2Sistematika Penulisan2BAB II PEMBAHASAN3Pengertian e-SPT3Versi e-SPT4Mekanisme PPN Indonesia6Jenis SPT Masa PPN7Yang Wajib Menggunakan e-SPT PPN12Kelebihan e-SPT PPN13Sembilan Langkah Mudah Instalasi e-SPT PPN14Memulai Program e-SPT PPN 111117BAB III KESIMPULAN DAN SARAN18Kesimpulan183.2 Saran18DAFTAR PUSTAKA19

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangSPT merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan. Bagi Anda yang sering berkecimpung di dunia pajak, istilah ini sudah tak asing lagi. Seiring dengan sistem perpajakan kita yang menganut sistem self assesment, di mana Wajib Pajak sendiri yang harus menghitung pajaknya, maka sarana untuk melakukan perhitungan tersebut dinamakan SPT. Ia juga sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan pajak serta pembayaran pajak yang telah dilakukannya.SPT itu bermacam-macam jenisnya sesuai dengan jenis pajak yang dilaporkannya. Untuk melaporkan PPh Tahunan ada yang disebutt SPT Tahunan yang terdiri dari SPT Tahunan PPh Badan (kode formulirnya 1771), SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 dan 1770S), dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721). Selain SPT Tahunan, ada juga yang disebut SPT Masa. SPT ini digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak tiap bulan atau masa. Ada yang disebut SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 25 dan ada juga SPT Masa PPh Pasal 15 serta SPT Masa PPNSebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), WP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang.Selain itu, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak.Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) di mana WP terdaftar. SPT dapat dibedakan menjadi (1) SPT Masa dan (2) SPT Tahunan. Yang dimaksud SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). Ada 9 (sembilan) jenis SPT Masa, meliputi SPT Masa untuk melaporkan pembayaran bulanan: (1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, (2) PPh Pasal 22, (3) PPh Pasal 23, (4) PPh Pasal 25, (5) PPh Pasal 26, (6) PPh Pasal 4 (2), (7) PPh Pasal 15, (8) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan (9) Pemungut PPN.Sedangkan, apa yang dimaksud dengan SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis SPT Tahunan, yaitu (1) SPT Tahunan PPh WP Badan, dan (2) SPT Tahunan WP Orang Pribadi (OP).1.2 Maksud dan Tujuan PenelitianMakalah ini disusun dimaksudkan guna memenuhi sebuah tugas presentasi matakuliah Seminar Akuntansi. Selain itu, makalah ini juga bertujuan memiliki daya inspirasi ilmu pengetahuan bagi para pembaca ataupun penyimak presentasi. Untuk, menambah wawasan mengenai Sistem yang membantu para pembaca dalam melaksanakan tata kerja yang baik dalam praktek bekerja di lapangan kerjanya masing- masing.1.3 Pembatasan MasalahMateri yang dibahas pada karya tulis ini dibatasi pada berbagai hal seperti berikut :Pengertian e-SPTVersi e-SPTMekanisme PPN IndonesiaJenis SPT Masa PPNYang Wajib Menggunakan e-SPT PPNKelebihan e-SPT PPN1. 9 Langkah Mudah Instalasi e-SPT PPN 1.4Sistematika PenulisanDalam penyusunan makalah ini penulis menjabarkan karya tulis ilmiahnya sebagai berikut :Bab 1 Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang penulis dalam menyusun karya ilmiahnya, juga membatasi materi pada pembahasan karya tulisnya. Bab 2 Pembahasan, menjelaskan materi materi yang sudah terkonsep pada Bab 1 secara detail. Bab 3 Penutup, merupakan kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan pada Bab Pembahasan.

BAB IIPEMBAHASAN

2.1 Pengertian e-SPTe-SPT yaitu aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik atau digital.Ya, aplikasi e-SPT merupakan salah satu bentuk inovasi (boleh dibilang revolusi) dari institusi Direktorat Jenderal Pajak. Kenapa dikatakan sebagai inovasi/revolusi? Karena setelah puluhan tahun mengelola penerimaan negara dari sektor pajak dengan pelaporan oleh WP secara manual (menggunakan banyak kertas), kini hal itu tidak ada lagi.Ketentuan mengenai penggunaan aplikasi e-SPT dalam pelaporan pajak dimulai seiring terbentuknya kantor-kantor pajak modern (diantaranya Kantor Wajib Pajak Besar/LTO--Large Tax Officedan Kantor Pelayanan Pajak Madya/MTO--Medium Tax Office). Semua WP yang terdaftar di kantor-kantor pajak tersebut diwajibkan melaporkan semua SPT-nya (SPT Masa & Tahunan) dalam bentuk e-SPT.Untuk WP yang terdaftar di KPP Pratama wajib menggunakan e-SPT (yaitu e-SPT PPN 1111) ketika transaksi/faktur keluaran maupun masukan telah mencapai lebih dari 25 transaksi dalam satu bulan. Bila jumlah itu tercapai maka WP wajib menggunakan aplikasi e-SPT dalam melaporkan SPT PPN.Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut:1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media flashdisk/CD/disket.2) Data perpajakan terorganisir dengan baik3) Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis4) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer5) Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak6) Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.7) Menghindari pemborosan penggunaan kertas8) Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.Saat ini ada tiga jenise-SPT yang diperkenalkanyaitu: Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan. SPT Tahunan Pajak Penghasilan. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

2.2 Versi e-SPT PPNVersi-versi e-SPT PPN adalah sebagai berikut :a. e-SPT PPN 1111 versi v1.0.1.0 Memperbaiki error saat simpan Nota Retur Pajak Masukan Memperbaiki error saat simpan Nota Retur jika dokumen yang diretur pada masa yang berbeda Memperbaiki error validasi batasan tanggal dokumen Pajak Masukan Penambahan fungsi input Faktur Pajak Pengganti dengan DPP NOL Penambahan fitur Ubah Kode Cabang Wajib Pajak Penambahan validasi cek SSP pada SPT KB Perubahan notification-box pada Input Faktur dan Hapus SPT agar lebih informatif.b. e-SPT PPN 1111 versi v1.1.0.0 Print Lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3 Penambahan Menu Cetakan Penambahan fitur pada menu Edit Lawan Transaksi Input / Edit lebih mendetail Penambahan fitur edit Lawan transaksi yg pindah KPP / Cabang Penambahan fitur update Lawan Transaksi saat impor csv faktur Memperbaiki kesalahan tampilan Nama dan Alamat WP pada Print Preview Induk dan Lampiran AB Dukungan format file .txt untuk impor faktur / lawan transaksi Renambahan ROLE untuk tiap tiap user Penambahan menu List User Memperbaiki error saat pembulatan PPN Pajak Masukan yang di split Penambahan validasi disable input SSP pada SPT LB.c. e-SPT PPN 1111 versi v1.2.0.0 Penambahan fungsi paging di daftar faktur Perbaikan error saat input PM dengan nominal DPP/PPN sampai milliar Penambahan log txt saat error impor faktur pajak Perbaikan error saat impor faktur pajak yang nama lawan transaksinya lebih dari 50 karakter Penambahan validasi saat retur PK kepada lawan transaksi tidak ber-NPWP Penyesuai terhadap PER-65/2011 Perbaikan error saat hapus SSP KMS / SSP Gagal Produksi Penambahan fungsi ekspor faktur agar dapat di partisi jadi beberapa file untuk faktur yang jumlahnya banyak Perubahan validasi tanggal dokumen saat input faktur pada lampiran B3 Perbaikan error validasi saat retur (jumlah yang sudah diretur) Perbaikan error "OutOfMemoryException" saat create CSV Penyempurnaan cetakan Induk agar tidak burem.d. e-SPT PPN 1111 versi v1.3.0.0 (versi yg berlaku sekarang)- Perbaikan performance impor csv faktur- Penambahan menu impor csv faktur pengganti.

Terkait terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per Dirjen) nomor 24/PJ/2012 dan penomoran faktur yang terpusat pada Dirjen Pajak, belum ada pemberitahuan resmi apakah ada update atas e-SPT PPN 1111 atau tidak.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.

2.3 Mekanisme PPN Indonesia1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari Harga Jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.2) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran (Out Put Tax) bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).3) Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan (In Put Tax), yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.4) Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau di kompensasi ke masa pajak berikutnya.5) Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan Laporan Perhitungan PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terkait selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

2.4 Jenis SPT Masa PPN Sejak 1 Januari 2011, bentuk dan tata cata penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) mengalami perubahan dimana bentuk formulir SPT Masa PPN yang baru disebut dengan SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPN 1111 DM.SPT Masa PPN 1111 berlaku mulai Masa Pajak Januari 2011, sehingga dengan demikian mulai Masa Pajak Januari 2011 akan dikenal 3 (tiga) jenis SPT Masa PPN yaitu:a. SPT Masa PPN 1111, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal).b. SPT Masa PPN 1111 DM, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan; danc. SPT Masa PPN 1107 PUT, yang digunakan oleh Pemungut PPN

SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan mekanisme normal :SPT Masa PPN 1111 ini terdiri dari dua bentuk yaitu :a. formulir kertas (hard copy); atau b. data elektronik, yang disampaikan dalam media elektronik atau melalui e-filing SPT Masa PPN 1111 baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik dapat digunakan oleh PKP yang :a. melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/BKP Tidak Berwujud; b. menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan; c. melaporkan Pemberitahuan Impor Barang atas impor BKP dan/atau SSP atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean; d. menerima Faktur Pajak yang dapat dikreditkan dan/atau menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan; atau e. menerima Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas dan/atau menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas, dengan jumlah tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik wajib digunakan oleh PKP yang melaporkan/menerima/menerbitkan dokumen no.1 5 dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

SPT Masa PPN 1111 menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan terdiri dari: a. Induk SPT Masa PPN; dan b. Lampiran SPT Masa PPN, baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau data elektronik, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang masing-masing diberi nomor, kode, dan nama formulir.

Nomor, kode dan nama formulir SPT Masa PPN 1111 Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut:NoNomor dan Kode FormulirNama FormulirKeterangan

1.11111(F.1.2.32.04)Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan NilaiInduk SPT Masa PPN 1111

2.1111 AB (D.1.2.32.07)Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan atau Formulir 1111 ABLampiran SPT Masa PPN sebagai Sub Induk SPT Masa PPN (memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan dan penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan)

3.1111 A1 (D.1.2.32.08)Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKPLampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan :- Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)- Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak / Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

4.1111 A2 (D.1.2.32.09)Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur PajakLampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan :- Faktur Pajak , selain FP yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual , yang diterbitkan; dan atau - Nota Retur /Nota Pembatalan yang diterima

NoNomor dan Kode FormulirNama FormulirKeterangan

5.1111 B1 (D.1.2.32.10)Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan atas Import BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP Dari Luar Daerah PabeanLampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan :- Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan atau,- SSP atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud / Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

6.1111 B2( D.1.2.32.11)Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam NegeriLampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan :- Faktur Pajak yang dapat dikreditkan, dan atau- Nota Retur/ Nota Pembatalan atas pengembalian BKP atau pembatalan JKP yang Pajak Masukannnya dapat dikreditkan.

7.1111 B3 (D.1.2.32.12)Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan atau Yang Mendapat FasilitasLampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan :- Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas, dan/atau- Nota Retur/ Nota Pembatalan atas pengembalian BKP atau pembatala n JKP yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas.

SPT Masa PPN 1111 ini wajib digunakan oleh setiap PKP selain PKP yang wajib menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan, untuk pelaporan SPT Masa PPN mulai masa pajak Januari 2011.

SPT Masa PPN 1107 PUT, yang digunakan oleh Pemungut PPN Masa PPN 1107 PUT, baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik dapat digunakan oleh PKP yang :1. Menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan.2. Menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan dengan jumlah tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik wajib digunakan oleh PKP yang menerbitkan /menerima dokumen no.1 dan 2 dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.Apabila PKP tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka dapat dikenai sanksi administrasi menurut UU Pajak . Sanksi administrasi tersebut dapat berupa Sanksi Denda dan Bunga dengan uraian sebagai berikut :1. Sanksi Denda tidak/terlambat menyampaikan SPT Masa PPN yaitu berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap masa pajak. Sanksi ini ditagih dengan STP (Surat Tagihan Pajak) apabila SPT Masa PPN disampaikan oleh PKP melebihi akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.Pengecualian diberikan kepada :a) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.b) Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.c) Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.d) Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.e) Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang beriaku.f) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.g) Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. atau h) Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan(Pasal 7 ayat (2) UU KUP )Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf h adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikanSPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain:a) kerusuhan massal;b) kebakaran; c) ledakan bom atau aksi terorisme;d) perang antarsuku; ataue) kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.(PMK No. 186/PMK.03/2007)2. Sanksi Bunga karena terlambat menyetorkan pembayaran PPN tepat pada waktunya yaitu sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.Adapun tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. (Pasal 8 ayat (2a) UU KUP)3. PKP membetulkan SPT Masa PPN yang menimbulkan Kurang Bayar, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. ( Pasal 9 ayat (2a) UU KUP)4. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan restitusi PPN, dikenai sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan STP. (Pasal 14 ayat (1) huruf g jo. Pasal 14(5) UU KUP )

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2007 Tentang Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang DitentukanKeterlambatan pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan keterlambatan pelaporan SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP khususnya mulai Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).2.5 Yang Wajib Menggunakan e-SPT PPNe- SPT Masa PPN 1111 wajib digunakan oleh PKP yang :1) Melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/BKP Tidak Berwujud.2) Menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan.3) Melaporkan Pemberitahuan Impor Barang atas impor BKP dan/atau SSP atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean.4) Menerima Faktur Pajak yang dapat dikreditkan dan/atau menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan; atau5) Menerima Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas dan/atau menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik, tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy).Contoh:PKP menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan April 2011 dalam bentuk kertas (hard copy) dan melaporkan Faktur Pajak yang diterbitkan dan nota retur yang diterima dalam Formulir 1111 A2 pada setiap masa tidak melebihi 25 dokumen. Pada bulan Juli, PKP menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 yang mengakibatkan dokumen yang dilaporkan dalam Formulir 1111 A2 lebih dari 25 dokumen.Dalam hal demikian, PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2011 dalam bentuk data elektronik. Untuk masa pajak berikutnya yaitu Masa Pajak Juli 2011, PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik.2.6 Kelebihan e-SPT PPNWP dapat lebih mudah untuk menyampaikan SPT karena e-SPT memiliki kelebihan antara lain :a) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.b) Data Perpajakan Terorganisasi dengan baik.c) Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.d) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.e) Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.f) Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.g) Menghindari pemborosan penggunaan kertas.h) Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup

2.7 Sembilan Langkah Mudah Instalasi e - SPT PPN Setelah melakukan langkah-langkah persiapan instalasi e-SPT PPN, kita lanjutkan untuk menginstall aplikasi e-SPT PPN 11111. Buka folder instalasi. Klik file e-SPT PPN 1111 v1.2.exe dan akan tampil windows e-SPT PPN1111 setup seperti ini dan klik Yes.

2. Program akan menginstall software Crystal Reports 10.5 dan Dotnexfx35 dalam bentuk progress bar. 3. Klik button Next, Apabila tampil window Welcome to e-SPT PPN 1111 Setup Wizard 4. Kemudian dilayar muncul License Agreement, Pilih I Agree dan klik Next,

5. Dilayar muncul Select Installation Folder, pilih Folder tempat program akan diinstall dan klik Next 6. Klik Next Dilayar, saat muncul windows Confirm Installation dan akan muncul tampilan progress bar Installing e-SPT PPN 111 7. Apabila telah selesai instalasi dilayar muncul Installation Complete seperti pada gambar dan klik Close untuk mengakhiri instalasi. 8. Dilayar akan muncul icon e-SPT PPN 111 seperti pada gambar 9. Klik icon e-SPT PPN 111 dan tampilannnya akan muncul seperti ini 2.8 Memulai program e-SPT PPN 1111 Setelah Anda selesai menginstall e-SPT PPN 1111 dikomputer Anda, kemudian kita ikuti langkah selanjutnya :1. Buka program e-SPT PPN 111, dengan cara Klik shortcut eSPT yang ada di desktop

2. Isi username "administrator" dan password "123"

3. Apabila komputer anda telah terinstall Office2003 silakan pilih "data.mdb". Tetapi apabila komputer anda telah terinstall Office 2007 silakan pilih "data_2007.accdb 4. Selanjutnya silakan isi profil perusahaan anda. Dan selamat mengisi....

BAB IIIKESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KesimpulanDalam pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (WP) harus melihat segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak oleh Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi dalam bentuk uang.Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sebuah revolusi dalam dunia perpajakan. Yakni dengan menciptakan sebuah aplikasi yang dikenal dengan aplikasi e-SPT. e-SPT yaitu aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik atau digital.Setelah puluhan tahun mengelola penerimaan negara dari sektor pajak dengan pelaporan oleh WP secara manual (menggunakan banyak kertas), kini hal itu tidak ada lagi berkat diberlakukannya aplikasi e-SPT bagi Wajib Pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak.

3.2 SaranApa yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dengan membuat aplikasi e-SPT ini sangat memudahkan berbagai banyak pihak, kami dari penulis hanya ingin menyarankan agar pelatihan / informasi penggunaan e-spt ini lebih digalakkan, maka dengan begitu masyarakat dapat semakin mudah untuk melakukan pelaporan pajak dan juga agar target pajak yang diinginkan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

www.google.comwww.wikipedia.com