Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK2010

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian

SPT Masa PPN Bagi PKP Yang Menggunakan Pedoman

Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

1. Memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan dalam melaporkan kegiatannya serta mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang

2. Dalam rangka mengakomodasi ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 dan 79/PMK.03/2010

3. Mendorong WP untuk melaporkan SPT dalam bentuk elektronik

Policy Statement

2

Dasar Hukum

3

• Pasal 3 ayat (6) UU No 6 Tahun 1983 stdtd UU No 16 Tahun 2009 (UU KUP)

• UU No 18 Tahun 2000 stdtd UU No 42 Tahun 2009 (UU PPN dan PPnBM)

• PMK 181/PMK.03/2007 stdd 152/PMK.03/2009

• PMK 74/PMK.03/2010

• PMK 79/PMK.03/2010

• Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-45/PJ/2010

PKP Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM

1. PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1(satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1,8 Miliar, sebagaimana diatur dalam PMK 74/PMK.03/2010

2. PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, sebagaimana diatur dalam PMK 79/PMK.03/2010

3. PKP yang melakukan penyerahan emas perhiasan, sebagaimana diatur dalam PMK 79/PMK.03/2010

4

B

A

1107

PER-14/PJ./2010

PERUBAHAN SPT MASA PPN

1111 DM

PER-45/PJ./2010

R DMA DM

1108

PER-29/PJ./2008

5

Perubahan Formulir SPT

Induk

Lampiran A

Lampiran B

1107/1108

1. Ekspor

2. Dalam Negeri

3. Rincian Penyerahan

1. Impor

2. Dalam Negeri

3. Norma4. PM Lainnya (Kompensasi)

5. Uncreditable

1111 DM

Induk

Form A DM

Form R DM

6

SPT MASA PPN – FORMULIR 1111 DM

1111 A DM 1111 A DM

Daftar Faktur Pajak yang diterbitkan dan Nota Retur yang diterima

Daftar Faktur Pajak yang diterbitkan dan Nota Retur yang diterima

Lampiran SPT tidak perlu disampaikan dalam hal tidak ada data yang dilaporkan

Daftar Nota Retur yang diterbitkan

Daftar Nota Retur yang diterbitkan

1111 R DM1111 R DM

INDUK SPT INDUK SPT

SPT dianggap lengkap

7

1. e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh DJP.

2. Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari e-SPT.

3. Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan Compact Disc (CD).

4. Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Dirjen Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik ke DJP.

5. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui laman DJP (www.pajak.go.id) atau ASP.

DEFINISI

8

PENGADAAN SPT MASA PPNFORMULIR KERTAS & APLIKASI e-SPT

9

• Diambil sendiri di KPP/KP2KP∆

• Diperbanyak sendiri oleh PKP∆

• Diunduh di http://www.pajak.go.id

∆

• Disediakan oleh ASP (hanya form kertas)

∆

Panduan Pengisian SPT (Form Kertas)

10

Format dan ukuran Formulir harus sama dengan yang

disediakan oleh DJP

Pencetakan formulir SPT :a. Menggunakan kertas Folio/F4 (min

70 gr)b. Print setting: 8,5 x 13 inci (baca:

readme.pdf)c. Tidak menggunakan printer

dotmatrix

Form dari file PDF dicetak lalu diisi dengan ditulis tangan (huruf

balok) atau diketik.

Pengisian data:a. tidak boleh melebihi baris/kolom dan

ditulis dalam satu barisb.NPWP, Kode FP/Nota Retur harus ditulis

lengkap (Khusus NPWP dapat tidak menggunakan tanda baca).

c. Rupiah dihitung dalam satuan penuh (dibulatkan ke bawah), dan dalam hal

NIHIL ditulis 0 (Nol).

Pengisian SPT tidak harus dimulai dari Lampiran, karena tidak ada nilai pada Lampiran yang akan

dipindah ke Induk.

1. Sebelum disampaikan, SPT wajib ditandatangani, diberi nama jelas,

jabatan & cap perusahaan2. SPT Masa PPN dibuat rangkap dua,

untuk KPP & PKP

Panduan Pengisian SPT (e-SPT)

11

Akan dijelaskan dalam sesi berikutnya

PKP yang:a. menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan

diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan; atau

b. menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan,

KRITERIA

dengan jumlah:

< 25 dokumen dalam 1 Masa

Pajak

dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk formulir kertas maupun data elektronik

> 25 dokumen dalam 1 Masa

Pajak

wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik

12

PKP yang sudah menyampaikan SPT dalam bentuk data elektronik tidak dapat kembali ke bentuk kertas.

PKP yang sudah menyampaikan SPT dalam bentuk data elektronik tidak dapat kembali ke bentuk kertas.

CD

Bentuk SPT

Data elektronik(e-SPT)

Secara manual(Media Elektronik)

Disampaikan

Secara elektronik (e-Filing)

KPP/KP2KPPos/ekspedisi/kurir

Sistem online yang realtime melalui

website DJPPerusahaan ASP

Disampaikan secara manual

13

Formulir kertas (hard copy)

SPT Lengkap yang disampaikan secara langsung atau melalui Pos/ekspedisi/kurir diberikan tanda terima SPT (BPS) oleh KPP/KP2KP setelah dilakukan proses penelitian.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan Lampiran SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal SPT Tidak Lengkap Ditolak

SPT Masa PPN (bentuk kertas)

14

Tata Cara Penerimaan SPT

SPT Masa PPN (Media Elektronik)

SPT Lengkap yang disampaikan secara langsung atau melalui Pos/ekspedisi/kurir diberikan tanda terima SPT (BPS) oleh KPP setelah dilakukan proses loading dan dilakukan penelitian serta pengujian data di TPT.

Pengujian data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pengisian data elektronik Induk SPT dan Lampiran SPT.

Dalam hal SPT Tidak Lengkap Ditolak

15


SPT Masa PPN (e-filing)

SPT Lengkap yang disampaikan secara elektronik (e-filing) melalui ASP kepada DJP diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

Bukti Penerimaan Elektronik berisi informasi yang meliputi Nama, NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk.

16


SPT Dianggap Tidak Disampaikan

17

SPT dianggap

tidak disampaikan

SPT tidak lengkap

SANKSI

SPT disampaikan dalam bentuk formulir kertas,

sedangkan sebelumnya PKP telah menyampaikan SPT

dalam bentuk data elektronik

SPT tidak ditandatangani

SPT disampaikan tidak dalam bentuk data

elektronik, sedangkan PKP melaporkan >25 dokumen

dalam Formulir A DM atau R DM

Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN diatur dengan Perdirjen tersendiri.

18


PENGGUNAAN FORMULIR SPT MASA PPN PEMBETULAN

19

Pembetulan sebelum Masa Pajak Januari 2011:

• Menggunakan formulir lama sesuai SPT yang dibetulkan• Sesuai ketentuan

Pembetulan mulai Masa Pajak Januari 2011:

• Data elektronik Induk + semua Lampiran SPT 1111 DM• Form kertas induk + Lampiran SPT 1111 DM yang

dibetulkan

POKOK PERUBAHAN SPT MASA PPN 1111 DM

20

POKOK PERUBAHAN

21

1107

Kolom pengembalian pendahuluan hanya tertulis untuk WP Patuh (Pasal 17C

KUP)

Pengembalian pendahuluan:Wajib melampirkan Surat

Pernyataan memenuhi Pasal 17 D UU KUP.

1111

Kolom pengembalian pendahuluan untuk WP

Patuh (Pasal 17C KUP) dan PKP Pasal 17D KUP

Pengembalian pendahuluan:Dapat melampirkan SK WP

Patuh atau Surat Pernyataan memenuhi Pasal 17 D UU

KUP.

POKOK PERUBAHAN

22

1107

Nomor FP yang diretur

tidak diisi

Faktur Pajak Khusus atas penyerahan kpd turis asing dilaporkan dalam kolom FP

sederhana dan harus dilampirkan rinciannya

1111

Nomor FP yang diretur diisi di kolom terakhir

Faktur Pajak Khusus atas penyerahan kpd

turis asing dirinci dalam Formulir 1111 A DM dan

tidak perlu dibuat rincian

GAMBARAN FORMULIR SPT MASA PPN 1111 DM

23

Induk SPT Masa PPN

1. Formulir 1111 DM berisi:

a. jumlah penyerahan barang dan jasa;

b.penghitungan PPN dan PPnBM Kurang atau (Lebih) Bayar;

c. jumlah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri.

2. Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara manual dalam bentuk media elektronik, Formulir 1111 DM harus diisi dan disampaikan dalam bentuk formulir kertas.

3. Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara elektronik (e-filing), Formulir 1111 DM tidak perlu disampaikan dalam bentuk formulir kertas.

4. Dalam hal SPT dilaporkan NIHIL karena PKP tidak melakukan kegiatan penyerahan dan perolehan, Formulir 1111 DM tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (Nol).

24

Bagian IdentitasUntuk SPT yg disampaikan

dalam bentuk formulir kertas, kolom ini diisi oleh

petugas di KPP/KP2KP, jumlah lembar SPT (Induk

+ Lampiran)

Diisi apabila PKP menggunakan deemed PM berdasarkan PMK No 74/PMK.03/2010

Diisi apabila PKP menggunakan deemed PM berdasarkan PMK No 79/PMK.03/2010

Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh PKP.

Dalam hal PKP tidak menggunakan pembukuan,

maka diisi dengan tahun kalender (01 s.d 12)

25

Bagian Isi (Butir I)Diisi dengan jumlah seluruh penyerahan barang (berwujud maupun tidak berwujud), yang meliputi: a. ekspor;b.penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, dipungut oleh Pemungut PPN,

tidak dipungut, dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN; dan c. penyerahan yang tidak terutang PPN, dikurangi dengan retur barang yang diterima.

Diisi dengan jumlah seluruh penyerahan jasa, yang meliputi: a. ekspor;b.penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, dipungut oleh Pemungut PPN,

tidak dipungut, dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN; dan c. penyerahan yang tidak terutang PPN, dikurangi dengan pembatalan jasa.

26

Bagian Isi (Butir II)Diisi dengan:a. 70%, bagi PKP yang menggunakan deemed PM berdasarkan

Peredaran Usahab. 80%, bagi PKP pedagang emas perhiasan yang

menggunakan deemed PM c. 90%, bagi PKP pedagang mobil bekas yang menggunakan

deemed PM

Diisi dengan 60%, bagi PKP yang menggunakan deemed PM berdasarkan Peredaran Usaha

27

Bagian Isi (Butir II – KB (LB))Permohonan restitusi hanya dapat diajukan di akhir tahun buku, karena pada prinsipnya PKP yang menggunakan deemed PM akan selalu mengalami Kurang Bayar.Oleh karena itu, PKP yang secara mekanisme PPN mengalami Lebih Bayar (Pasal 9 ayat (4b)) sebaiknya tidak menggunakan deemed PM.

Seperti keterangan di atas, PKP berisiko rendah juga sebaiknya tidak menggunakan deemed PM.

28

Bagian Isi (Butir III)Diisi dengan jumlah DPP atas kegiatan membangun sendiri yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan dalam Masa Pajak yang bersangkutan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah

Diisi dengan jumlah PPN terutang yang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak

PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri harus dilunasi pada tanggal 15 bulan berikutnya

29

Bagian Isi (Butir IV)

Dalam hal terjadi lebih bayar PPnBM, maka permohonan restitusi dibuat dengan surat tersendiri.

30

Bagian Isi (Butir V)

Dalam hal tidak ada data yang perlu dilaporkan dalam Lampiran 1111 A DM atau R DM, maka kolom ini tidak perlu diisi dan Lampiran yang bersangkutan tidak perlu dilampirkan

Contoh:a. SK penetapan sebagai WP Patuh dalam hal

PKP yang memenuhi Pasal 17C UU KUP mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;

b.Surat keterangan/pernyataan yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pajak berdasarkan Pasal 17D UU KUP dalam hal PKP yang memenuhi Pasal 17D UU KUP mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

31

Bagian Pernyataan

Dalam hal PKP adalah orang pribadi yang kegiatan usahanya tidak memiliki struktur organisasi, diisi dengan “Pemilik”.

SPT wajib ditandatangani. Dalam hal tidak ditandatangani, SPT dianggap tidak disampaikan

32

Formulir 1111 A DM

1. Formulir 1111 A DM berisi daftar:a. Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan

Faktur Pajak dan/atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang diterbitkan oleh PKP;

b. Nota Retur pengembalian BKP/Nota Pembatalan JKP, yang diterima oleh PKP.

2. Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy), dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.

33

Dalam hal Faktur Pajak yang diterbitkan tidak mencantumkan identitas nama pembeli, maka kolom ini tidak diisi

1. Dalam hal Faktur Pajak tidak mencantumkan NPWP pembeli, maka kolom ini diisi dengan angka 000000000000000 (angka nol sebanyak lima belas digit).

2. Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP kepada turis asing (dalam skema restitusi berdasarkan Pasal 16E UU PPN), kolom ini diisi dengan nomor paspor turis asing yang bersangkutan.

Dalam hal Nota Retur/Nota Pembatalan, nilai DPP, PPN, dan PPnBM ditulis dalam tanda kurung ( ) sebagai pengurang

Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :1. yang diganti, dalam hal terdapat Faktur

Pajak Pengganti; atau 2. atas BKP yang dikembalikan atau JKP

yang dibatalkan, dalam hal terdapat Nota Retur/Nota Pembatalan

34

Formulir 1111 R DM

1. Formulir 1111 R DM berisi daftar Nota Retur pengembalian BKP dan/atau Nota Pembatalan JKP yang diterbitkan oleh PKP.

2. Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy), dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.

35

Nilai DPP, PPN, dan PPnBM ditulis dalam tanda kurung ( ) sebagai pengurang

Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan atau JKP yang dibatalkan, dalam hal terdapat Nota Retur/Nota Pembatalan

36

CONTOH SOAL

Tgl Transaksi No Dokumen Jml DPP (ribuan)

PPN (ribuan)

Transaksi Penjualan

5 Feb

Peny. Mobil bekas kpd Tn. Ito Bahagia

010.000.-11.00000008

1 unit 60.000 6.000

12 Feb

Peny. Mobil bekas kpd PT Taksi Makmur

010.000.-11.00000009

3 unit 210.000 21.000

23 Feb

Peny. Mobil bekas kpd Tn. Arista Jaya

010.000.-11.00000010

2 unit 180.000 18.000

26 Feb

Menerima Nota Retur dari PT Taksi Makmur

RET-0012 (70.000) (7.000)

Total 380.000 38.000

Transaksi Pembelian

1 Feb

Membayar sewa toko 10.000 1.000

7 Feb

Beli perlengkapan kantor dari PT Cakra Raya

15.000 1.500

25 Feb

Menerbitkan Nota Retur kepada PT Cakra Raya

NR-00005 (5.000) (500)

Transaksi Lainnya

Feb Mendirikan bangunan toko dengan luas 450 m2 dan mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000.000 selama bulan Februari 2011

Nama Perusahaan: PT Amin SejahteraKegiatan Usaha: Penjualan mobil bekas secara eceran

Dilaporkan di Form R DM

Dilaporkan di Form A DM

Dilaporkan di Form Induk

Tidak perlu dilaporkan dalam SPT

Contoh 1

38

Diisi Total Penjualan dikurangi dengan Nota Retur: (60.000 +210.000+180.000-70.000)

Diisi dengan persentase deemed PM bagi PKP pedagang mobil bekas sesuai PMK 79/PMK.03/2010

Nilai PPN Kurang Bayar yang wajib disetor oleh PKP

Pengisian dalam Formulir Induk

39

Diisi dengan jumlah DPP yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Februari 2011, yaitu: 40% x 50.000.000 = 20.000.000

PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri harus dilunasi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya


40

Pengisian dalam Formulir A DM & R DM

41

1. Pada bulan Juni 2011 diketahui adanya kesalahan dalam pengisian SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011, yaitu bahwa harga jual sebenarnya atas penyerahan mobil bekas oleh PT Amin Sejahtera kepada Tuan Ito Bahagia adalah sebesar Rp46.000.000,00.

2. Atas kejadian tersebut, PT Amin Sejahtera melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011.

Lanjutan dari Contoh 1

42

43


Diisi Total Penjualan dikurangi dengan Nota Retur: (46.000 +210.000+180.000-70.000)

Nilai Lebih Bayar dikompensasikan ke SPT Juni 2011 (Masa Pajak dilakukannya pembetulan)

44

Kolom DPP dan kolom PPN diisi dengan nilai yang benar

Dalam hal SPT Masa PPN disampaikan dalam bentuk formulir kertas, Formulir 1111 R DM tidak perlu dilampirkan karena tidak mengalami perubahan


Tgl Transaksi No Dokumen Jml DPP (ribuan)

PPN (ribuan)

Transaksi Penjualan

4 Feb

Penjualan barang kpd Tn. Rademan

010.000.-11.00000017

1 unit 5.000 500

10Feb

Penjualan barang kpd PT Maju

010.000.-11.00000018

1 unit 20.000 2.000

16 Feb

Mengangkut barang PT Damai Sejahtera

010.000.-11.00000019

5.000 500

22 Feb

Meny. Jasa perdagangan kpd PT Uni Persada

010.000.-11.00000020

10.000 1.000

28 Feb

Menerima Nota Retur dari PT Maju

RET-0015 (5.000) (500)

Total 35.000 3.500

Transaksi Pembelian

2 Feb

Membayar sewa toko kpd PT Bahagia

1 th 20.000 2.000

6 Feb

Beli peralatan gudang dari PT Surya Bina

010.000.-11.00000049

8.000 800

24 Feb

Menerbitkan Nota Retur kepada PT Surya Bina

NR-00011 (2.000) (200)

Nama Perusahaan: PT Toryung AbadiKegiatan Usaha: Perdagangan

Dilaporkan di Form R DM

Dilaporkan di Form A DM

Tidak perlu dilaporkan dalam SPT

Contoh 2

45


Diisi dengan persentase deemed PM bagi PKP dg omzet tertentu sesuai PMK 74/PMK.03/2010

Diisi Total penyerahan barang dikurangi dengan Nota Retur: (20.000 +5.000-5.000)

Diisi Total penyerahan jasa dikurangi dengan Nota Pembatalan: (5.000+10.000)

Nilai PPN Kurang Bayar yang wajib disetor oleh PKP

46

47


- END OF SLIDES -

TERIMA KASIH

SEKIAN

48

Documents

Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi