NPWP NPWP Seorang karyawan yang penghasilan Seorang karyawan yang penghasilan

setahunnya melebihi Penghasilan Tidak setahunnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus mempunyai NPWP Kena Pajak (PTKP) harus mempunyai NPWP (Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No-161/PJ./2001 tanggal 21 Pebruari 2001)No-161/PJ./2001 tanggal 21 Pebruari 2001)

Karyawati menikah yang tidak mempunyai Karyawati menikah yang tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta dengan suami perjanjian pemisahan harta dengan suami TIDAK perlu punya NPWP. TIDAK perlu punya NPWP.

Karyawati belum menikah harus punya Karyawati belum menikah harus punya NPWP.NPWP.

UU PPh pasal 2, ayat UU PPh pasal 2, ayat 33

Subyek pajak dalam negeri

Menjadi Wajib Pajak (WP) apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP.

WP yang memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP wajib mendaftarkan diri dan memiliki NPWP.

PPh pasal 4, ayat 1PPh pasal 4, ayat 1Objek Pajak :

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yg diterima/dipenuhi WP baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yg dpt dipakai utk konsumsi / menambah kekayaan WP ybs dengan nama dan dlm bentuk apapun, termasuk :

Penggantian/ imbalan berkenaan dgn pekerjaan / jasa yang diterima/diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

PPh pasal 4, ayat 3PPh pasal 4, ayat 3

Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak :

a.Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yg diterima/diperoleh dlm bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak / pemerintah.

b.Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

• Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahunan

• Wajib menyediakan daftar harta & hutang

• Mempersiapkan diri atas suatu Pemeriksaan Pajak atas Rekening Koran, Slip Gaji, Perhitungan Pajak dari Perusahaan, dsb.

• Pemenuhan Kewajiban kepemilikan NPWP Perorangan sepenuhnya merupakan Tanggung Jawab Karyawan masing-masing.

Kewajiban memiliki NPWP

RUU KUP Pasal 2, ayat 4a

Pemberian NPWP & Pengukuhan PKP secara jabatan

Usulan Penambahan :

Kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dimulai sejak WP memenuhi persyaratan subjektif & objektif ( berlaku surut ).

Penetapan NPWP secara jabatanPenetapan NPWP secara jabatan

KPP mengirimSrt ke OP

KPP menerbitkanNPWP utk OP tsb

NPWP bisa diki-rim/tdk ke WP

Berlaku Surut sejak WP memenuhi

syarat subj / objk

KPP akan kenakan sanksi ke WP

Lapor SPT(1770 S)Tahunan – WP OP

Inventarisasi Harta/ KewajibanLamp1721 A1 dr PK

OP merespon/Tidak Srt dr KPP

Proses Pendaf NPWP & Lapor Proses Pendaf NPWP & Lapor SPTSPT

PermohonanNPWP ke KPP

OP penghasilan> PTKP

Mengisi form Pendaf/Perubahan data WP

Lampiran :KTP/KK/Srt Ket

Kerja

MemperolehNPWP dr KPP

Melaporkan NPWP ke Perush

Lapor SPT(1770 S)Tahunan – WP OP

Inventarisasi Harta/ KewajibanLamp.1721 A1drPK

RUU KUP Pasal 3Penyampaian SPT Tahunan

Ketentuan sekarang

3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Mengajukan permohonan

secara tertulis

Paling lama 6 (enam)

bulan

Perpanjangan

Batas Akhir

WP OP : 2 bulan

Menyampaikan surat

pemberitahuan perpanjangan SPT

SPT PPh OP :

Akhir bulan ke 3

Usulan Perubahan

RUU KUP pasal 7, ayat 1

SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN MENYAMPAIKAN SPT

YANG BERLAKU USULAN

SEKARANG PERUBAHAN

SPT MASA psl 21 Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-

SPT THNAN PPh OP Rp. 100.000,- Rp. 1.000.000,-

RUU KUP Pasal 39, ayat 1(a) :

Setiap orang yang dengan sengaja :Setiap orang yang dengan sengaja : Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau

tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dg pidana kerugian pada pendapatan negara dipidana dg pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayar dan paling terutang yg tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.kurang dibayar.

TARIF PAJAK :

KARYAWAN (Dibedakan antara yang mempunyai NPWP dan yang tidak punya NPWP) .

RUU PPh pasal 17, ayat 1

PERUBAHAN TARIF PPh OPPERUBAHAN TARIF PPh OP( PPh pasal 17 ayat 1 )( PPh pasal 17 ayat 1 )

LAPISAN PENGHASILANLAPISAN PENGHASILAN

KENA PAJAK KENA PAJAK SEKARANGSEKARANG

TDK BEDATDK BEDA

( % )( % )

USULANUSULAN

NPWPNPWP

( % )( % )

USULANUSULAN

NON NPWP NON NPWP ( % ) ( % )

s/d Rp 25.000.000,-s/d Rp 25.000.000,- 55 55 66

> Rp 25 jt s/d Rp 50 jt> Rp 25 jt s/d Rp 50 jt 1010 55 66

> Rp 50 jt s/d Rp 100 jt> Rp 50 jt s/d Rp 100 jt 1515 1515 1818

> Rp 100 jt s/d Rp 200 jt> Rp 100 jt s/d Rp 200 jt 2525 2525 3030

> Rp 200 jt> Rp 200 jt 3535 3535 4242

Tarif dan lapisan dikurangi, tarif tertinggi dalam jangka waktu 5 tahun Tarif dan lapisan dikurangi, tarif tertinggi dalam jangka waktu 5 tahun diturunkan menjadi 30% (NPWP) & 36% (NON NPWP)diturunkan menjadi 30% (NPWP) & 36% (NON NPWP)

PERATURAN MEN KEUPERATURAN MEN KEUNO : 564 / KMK.03 / 2004 Tgl.29/11/04NO : 564 / KMK.03 / 2004 Tgl.29/11/04

KETERANGANKETERANGAN TAHUN 2004TAHUN 2004

( Rp )( Rp )TAHUN 2005TAHUN 2005

( Rp )( Rp )

WP Orang PribadiWP Orang Pribadi 2.880.000,-2.880.000,- 12.000.000,-12.000.000,-

Untuk WP KawinUntuk WP Kawin 1.440.000,-1.440.000,- 1.200.000,-1.200.000,-

Untuk Istri yg penghasilannya Untuk Istri yg penghasilannya digabungdigabung

2.880.000,-2.880.000,- 12.000.000,-12.000.000,-

Untuk tanggunganUntuk tanggungan 1.440.000,-1.440.000,- 1.200.000,-1.200.000,-

Maksimum tanggunganMaksimum tanggungan K/3K/3 K/3K/3

Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.atau awal bagian tahun pajak.

KETERANGANKETERANGAN TAHUN 2005TAHUN 2005

( Rp )( Rp )TAHUN 2006TAHUN 2006

( Rp )( Rp )

WP Orang PribadiWP Orang Pribadi 12.000.000,-12.000.000,- 13.200.000,-13.200.000,-

Untuk WP KawinUntuk WP Kawin 1.200.000,-1.200.000,- 1.200.000,-1.200.000,-

Untuk Istri yg penghasilannya Untuk Istri yg penghasilannya digabungdigabung

12.000.000,-12.000.000,- 12.000.000,-12.000.000,-

Untuk tanggunganUntuk tanggungan 1.200.000,-1.200.000,- 1.200.000,-1.200.000,-

Maksimum tanggunganMaksimum tanggungan K/3K/3 K/3K/3

Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.atau awal bagian tahun pajak.

PERATURAN MEN KEUPERATURAN MEN KEUNOMOR 137/PMK.03/2005. Tgl 30/12/05NOMOR 137/PMK.03/2005. Tgl 30/12/05

PER DIRJEN NO:16/PJ/2007 Tgl 25/01/2007PER DIRJEN NO:16/PJ/2007 Tgl 25/01/2007 Daftar nominatif Pengurus, Komisaris, Daftar nominatif Pengurus, Komisaris,

Pemegang Saham/pemilik dan pegawai Pemegang Saham/pemilik dan pegawai yang memiliki penghasilan diatas PTKP yang memiliki penghasilan diatas PTKP tetapi belum ber-NPWP (kelompok I).tetapi belum ber-NPWP (kelompok I).

Daftar nominatif Pengurus, Komisaris, Daftar nominatif Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/pemilik dan pegawai Pemegang Saham/pemilik dan pegawai yang memiliki penghasilan diatas PTKP dan yang memiliki penghasilan diatas PTKP dan telah ber-NPWP (kelompok II).telah ber-NPWP (kelompok II).

Daftar nominatif pegawai yang memiliki Daftar nominatif pegawai yang memiliki penghasilan dibawah PTKP (kelompok III)penghasilan dibawah PTKP (kelompok III)

Hal-hal yg berkaitan dgn Hal-hal yg berkaitan dgn NPWP :NPWP :

1. OP yg memiliki penghasilan diatas PTKP

2.a. Mendaftarkan diri ke KPP tempat kita ber domisili dgn mengisi formulir permohonan pendaftaran & perubahan data wajib pajak & melampirkan KTP, Surat Keterangan Kerja, KK (bila perlu)

b. Ditetapkan secara jabatan oleh KPP

3. Melaporkan ke perusahaan pemberi kerja

4. Wajib mengisi SPT Tahunan PPh WP OP (Form 1770 S)

Hal-hal yg berkaitan dgn NPWP Hal-hal yg berkaitan dgn NPWP ::

5. Yang perlu di perhatikan berkaitan dgn SPT bagi WP OP :

a. Mengisi SPT Thn an PPh WPOP (Form 1770 S).

b. Inventarisasi harta kekayaan pribadi secara jujur.

c. Bila WPOP menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja maka WPOP tidak perlu membuat SPT masa (bulanan) psl 21.

Rencana Sigma menyikapi pelaksanaan Rencana Sigma menyikapi pelaksanaan ketentuan ini:ketentuan ini:

1. Menghimbau kepada semua karyawan untuk memiliki NPWP, untuk menjamin Take Home Pay tetap jumlahnya walau tarif pajak baru sudah di jalankan.

2. Mulai tahun 2007 perhitungan gaji

karyawan Gross

3. Koordinasi pembuatan NPWP dapat dilakukan melalui HRD