Tarif, Npwp Dan Ppkp

Administrasi PerpajakanTarif Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

By. Suryanto,SE,.M.Si. Nenden Kostini, S.E., M.Si. Ratih Purbasari, S.Sos.,M.S.M. Rasmini, SE., M.Si.

Pengertian Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif yang menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya pajak dapat dinyatakan dalam persentase. (Waluyo dan wirawan ilyas)

Jenis-jenis tarif pajakNPWP

Tarif Pajak Tetap yaitu tarif berupa jumlah tertentu yang sifatnya tetap (sama

besarnya) dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pengenaan pajak, objek pajak, maupun subjek pajak/wajib pajak.

Tarif pajak proporsional/sebanding (Persantase Tunggal) yaitu tarif berupa

persentase tetap yang dikenakan terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak

Tarif Pajak Progresif (persentase meningkat) yaitu tarif pajak yang persentasenya

menjadi lebih besar seiring peningkatan jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya.a)

Tarif progresif - proporsional sama besar.

tarif progresif yang besar peningkatan tarifnya

Ada dua Tarif progresif - proporsional , yaitu Tarif progresif - proporsional Absolut


Contoh : Tarif progresif - proporsional AbsolutDPP Rp. 10.000.000 Tarif Pajak s.d Rp. 10.000.000 = 10% Peningkatan Tarif Jumlah Pajak Rp. 1.000.000 (Rp. 10.000.000x10%)

Rp. 20.000.000Rp. 30.000.000 Rp. 40.000.000

s.d Rp. 20.000.000 = 15%s.d Rp. 30.000.000 = 20% s.d Rp. 40.000.000 = 25%

5%5% 5%

Rp. 3.000.000 (Rp. 20.000.000x15%)Rp. 6.000.000 (Rp. 30.000.000x20%) Rp. 10.000.000 (Rp. 40.000.000x25%)

Contoh: Tarif progresif - proporsional BerlapisanDPP Rp. 10.000.000 Rp. 20.000.000 Tarif Pajak s.d Rp. 10.000.000 = 10% Di atas Rp. 10.000.000 s.d Rp. 20.000.000 = 15% Peningkatan Tarif 5% Jumlah Pajak Rp. 1.000.000 (Rp. 10.000.000x10% ) Rp. 2.500.000 (Rp. 10.000.000x10% +Rp. 10.000.000x15% )

Rp. 30.000.000Rp. 40.000.000

Di atas Rp. 20.000.000 s.d Rp. 30.000.000 = 20%Di atas Rp. 30.000.000 s.d Rp. 40.000.000 = 25%

5%5%

Rp. 4.500.000 (Rp. 10.000.000x10% +Rp. 10.000.000x15% + Rp. 10.000.000x20% ) Rp. 7.000.000 (Rp. 10.000.000x10% +Rp. 10.000.000x15% + Rp. 10.000.000x20% + Rp. 10.000.000x25% )


b) Tarif progresif progresif semakin besar. Tarif progresif - progresif Berlapisan

tarif progresif yang besar peningkatan tarifnya

Ada dua Tarif progresif progresif , yaitu Tarif progresif - progresif Absolut dan

Contoh : Tarif progresif - progresif AbsolutDPP Rp. 10.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 40.000.000 Tarif Pajak s.d Rp. 10.000.000 = 10% s.d Rp. 20.000.000 = 15% s.d Rp. 30.000.000 = 25% s.d Rp. 40.000.000 = 40% Peningkatan Tarif 5% 10% 15% Jumlah Pajak Rp. 1.000.000 (Rp. 10.000.000x10%) Rp. 3.000.000 (Rp. 20.000.000x15%) Rp. 7.500.000 (Rp. 30.000.000x25%) Rp. 16.000.000 (Rp. 40.000.000x40%)


Contoh : Tarif progresif - progresif BerlapisanDPP Rp. 10.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 40.000.000 Tarif Pajak s.d Rp. 10.000.000 = 10% Di atas Rp. 10.000.000 s.d Rp. 20.000.000 = 15% Di atas Rp. 20.000.000 s.d Rp. 30.000.000 = 25% Di atas Rp. 30.000.000 s.d Rp. 40.000.000 = 40% Peningkatan Tarif 5% 10% 15% Jumlah Pajak Rp. 1.000.000 (Rp. 10.000.000x10% ) Rp. 2.500.000 (Rp. 10.000.000x10% +Rp. 10.000.000x15% ) Rp. 5.000.000 (Rp. 10.000.000x10% +Rp. 10.000.000x15% + Rp. 10.000.000x25% ) Rp. 9.000.000 (Rp. 10.000.000x10% +Rp. 10.000.000x15% + Rp. 10.000.000x25% + Rp. 10.000.000x40% )

Jenis-jenis tarif pajakc) Tarif progresif degresif semakin kecil. Tarif progresif - degresif Berlapisan Tarif progresif yang besar peningkatan tarifnya Ada dua Tarif progresif degresif , yaitu Tarif progresif - degresif Absolut dan

Contoh : Tarif progresif - degresif AbsolutDPP Tarif Pajak Peningkatan Tarif Jumlah Pajak

Rp. 10.000.000Rp. 20.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 40.000.000

s.d Rp. 10.000.000 = 10%s.d Rp. 20.000.000 = 25% s.d Rp. 30.000.000 = 35% Di atas Rp. 30.000.000 = 40%

15% 10% 5%

Rp. 1.000.000 (Rp. 10.000.000x10%)Rp. 5.000.000 (Rp. 20.000.000x25%) Rp. 10.500.000 (Rp. 30.000.000x35%) Rp. 16.000.000 (Rp. 40.000.000x40%)


Contoh : Tarif progresif - degresif BerlapisanDPP Rp. 10.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 40.000.000 Tarif Pajak s.d Rp. 10.000.000 = 10% Di atas Rp. 10.000.000 s.d Rp. 20.000.000 = 25% Di atas Rp. 20.000.000 s.d Rp. 30.000.000 = 35% Di atas Rp. 30.000.000 = 40% Peningkatan Tarif 15% 10% 5% Jumlah Pajak Rp. 1.000.000 (Rp. 10.000.000x10% ) Rp. 3.500.000 (Rp. 10.000.000x10% +Rp. 10.000.000x25% ) Rp. 7.000.000 (Rp. 10.000.000x10% +Rp. 10.000.000x25% + Rp. 10.000.000x35% ) Rp. 11.000.000 (Rp. 10.000.000x10% +Rp. 10.000.000x25% + Rp. 10.000.000x35% + Rp. 10.000.000x40% )


Tarif

Pajak

Degresif

yaitu

tarif

pajak

yang

persentasenya semakin kecil walaupun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin

besar/meningkat.a) Tarif degresif - proporsional

tarif degresif yang

besar penurunan tarifnya sama besar. Ada dua Tarif degresif - proporsional , yaitu tarif degresif

- proporsional Absolut dan Tarif degresif - proporsionalBerlapisan


Contoh : Tarif degresif - proporsional AbsolutDPP Rp. 10.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 30.000.000 Tarif Pajak s.d Rp. 10.000.000 = 25% s.d Rp. 20.000.000 = 20% s.d Rp. 30.000.000 = 15% Peningkatan Tarif 5% 5% Jumlah Pajak Rp. 2.500.000 (Rp. 10.000.000x25%) Rp. 4.000.000 (Rp. 20.000.000x20%) Rp. 4.500.000 (Rp. 30.000.000x15%)

Rp. 40.000.000

s.d Rp. 40.000.000 = 10%

5%

Rp. 4.000.000 (Rp. 40.000.000x10%)

Contoh: Tarif degresif - proporsional BerlapisanDPP Rp. 10.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 40.000.000 Tarif Pajak s.d Rp. 10.000.000 = 25% Di atas Rp. 10.000.000 s.d Rp. 20.000.000 = 20% Di atas Rp. 20.000.000 s.d Rp. 30.000.000 = 15% Di atas Rp. 30.000.000 = 10% Peningkatan Tarif 5% 5% 5% Jumlah Pajak Rp. 2.500.000 (Rp. 10.000.000x25% ) Rp. 4.500.000 (Rp. 10.000.000x25% +Rp. 10.000.000x20% ) Rp. 6.000.000 (Rp. 10.000.000x25% +Rp. 10.000.000x20% + Rp. 10.000.000x15% ) Rp. 7.000.000 (Rp. 10.000.000x25% +Rp. 10.000.000x20% + Rp. 10.000.000x15% + Rp. 10.000.000x10% )


b) Tarif degresif - progresif

tarif degresif

yang besar penurunan tarifnya semakinbesar.

Ada dua Tarif degresif - progresif , yaitutarif degresif - progresif Absolut dan Tarif

degresif - progresif Berlapisan


Contoh : Tarif degresif - progresif AbsolutDPP Rp. 10.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 30.000.000 Tarif Pajak s.d Rp. 10.000.000 = 40% s.d Rp. 20.000.000 = 35% s.d Rp. 30.000.000 = 25% Peningkatan Tarif 5% 10% Jumlah Pajak Rp. 4.000.000 (Rp. 10.000.000x40%) Rp. 7.000.000 (Rp. 20.000.000x35%) Rp. 7.500.000 (Rp. 30.000.000x25%)

Rp. 40.000.000

s.d Rp. 40.000.000 = 10%

15%

Rp. 4.000.000 (Rp. 40.000.000x10%)

Contoh: Tarif degresif - progresif BerlapisanDPP Rp. 10.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 40.000.000 Tarif Pajak s.d Rp. 10.000.000 = 40% Di atas Rp. 10.000.000 s.d Rp. 20.000.000 = 35% Di atas Rp. 20.000.000 s.d Rp. 30.000.000 = 25% Di atas Rp. 30.000.000 = 10% Peningkatan Tarif 5% 10% 15% Jumlah Pajak Rp. 4.000.000 (Rp. 10.000.000x40% ) Rp. 7.500.000 (Rp. 10.000.000x40% +Rp. 10.000.000x35% ) Rp. 10.000.000 (Rp. 10.000.000x40% +Rp. 10.000.000x35% + Rp. 10.000.000x25% ) Rp. 11.000.000 (Rp. 10.000.000x40% +Rp. 10.000.000x35% + Rp. 10.000.000x25% + Rp. 10.000.000x10% )


b) Tarif degresif - degresif

tarif degresif

yang besar penurunan tarifnya semakinkecil. Ada dua Tarif degresif - degresif , yaitu tarif degresif degresif Absolut dan Tarif

degresif - degresif Berlapisan


Contoh : Tarif degresif - degresif AbsolutDPP Rp. 10.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 30.000.000 Tarif Pajak s.d Rp. 10.000.000 = 40% s.d Rp. 20.000.000 = 25% s.d Rp. 30.000.000 = 15% Peningkatan Tarif 15% 10% Jumlah Pajak Rp. 4.000.000 (Rp. 10.000.000x40%) Rp. 5.000.000 (Rp. 20.000.000x25%) Rp. 4.500.000 (Rp. 30.000.000x15%)

Rp. 40.000.000

diatas Rp. 30.000.000 = 10%

5%

Rp. 4.000.000 (Rp. 40.000.000x10%)

Contoh: Tarif degresif - degresif BerlapisanDPP Rp. 10.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 40.000.000 Tarif Pajak s.d Rp. 10.000.000 = 40% Di atas Rp. 10.000.000 s.d Rp. 20.000.000 = 25% Di atas Rp. 20.000.000 s.d Rp. 30.000.000 = 15% Di atas Rp. 30.000.000 = 10% Peningkatan Tarif 15% 10% 5% Jumlah Pajak Rp. 4.000.000 (Rp. 10.000.000x40% ) Rp. 6.500.000 (Rp. 10.000.000x40% +Rp. 10.000.000x25% ) Rp. 9.000.000 (Rp. 10.000.000x40% +Rp. 10.000.000x25% + Rp. 10.000.000x15% ) Rp. 10.000.000 (Rp. 10.000.000x40% +Rp. 10.000.000x25% + Rp. 10.000.000x15% + Rp. 10.000.000x10% )


Tarif bentham yaitu tarif pajak yang memodifikasi tarif proporsional

dengan memberikan jumlah tertentu sebagai batas tidak kena pajak yangtidak dikenakan pajak.Objek Pajak Rp. 5.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 40.000.000 Batas Tidak Kena Pajak Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 0 Rp. 5.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 35.000.000 DPP Tarif Pajak 10% 10% 10% 10% 10% Jumlah Pajak 0 Rp. 500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 3.500.000

Penerapan Tarif Pajak Di Indonesia1. Pajak Penghasilana)

PPh UU No 17 tahun 2000 Wajib Pajak PribadiNo. 1. 2. 3. 4. 5.

Tarif Progresif berlapisanTarif 5% 10% 15 % 25 % 35 %

Jumlah Penghasilan s.d. Rp. 25.000.000,00 Di atas Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00 Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00 Di atas Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp. 200.000.000,00 Di atas Rp. 200.000.000,00

Penerapan Tarif Pajak Di Indonesia1. Pajak Penghasilana)

PPh UU No 17 tahun 2000 Wajib Pajak BadanNo. 1. 2. 3.

Tarif ProgresifProgresif berlapisanTarif 10 % 15 % 30 %

Jumlah Penghasilan s.d. Rp. 50.000.000,00 Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00 Di atas Rp. 100.000.000,00

Penerapan Tarif Pajak Di Indonesia1. Pajak Penghasilan

b) PPh UU No 36 tahun 2008No. 1. 2. 3. 4.

Wajib Pajak PribadiJumlah Penghasilan s.d. Rp. 50.000.000,00

Tarif Progresif berlapisanTarif 5% 15% 25 % 30 %

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00 Di atas Rp. 500.000.000,00

Penerapan Tarif Pajak Di Indonesia1. Pajak Penghasilan

b) PPh UU No 36 tahun 2008 Wajib Pajak Badan dan BUT (Tunggal)No. 1. 2. Tahun 2009 2010 dst Tarif 28 % 25%

Tarif Proporsional

Penerapan Tarif Pajak Di Indonesia2.

PBB

Tarif Proporsional (0,5 %) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perdesaan dan Perkotaan (0,3%) BPHTB Tarif Proporsional (5 %)

3. 4.

Pajak Pertambahan Nilai / PPN Tarif Proporsional (10%) Dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling rendah = 5 % Dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling tinggi = 15 %

5.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah /PPnBM Proporsional Dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling rendah Dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling tinggi

Tarif= 10 % = 75 %

6.

Bea Materai Tarif Tetap Kuitansi dan tanda terima uang ( Rp.6000) & Cek dan bilyet giro

Kebijakan Tarif Pajak

Kebijakan tarif pajak mempunyai hubungan

erat dengan fungsi pajak dalam masyarakat, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulered (mengatur) Tarif pajak juga dapat digunakan untuk tujuan

politis

Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

PendahuluanSetiap WP yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan NPWP

Bagi penguasah kena pajak yaitu yang penyerahannya (penyerahan BKP/JKP) terutang PPN maka diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan kepadanya diberikan Surat Pengukuhan

PendahuluanSistem perpajakan memberikan kepercayaan kepada WP untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menetapkan dirinya sebagai WP 2. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 3. Menghitung dan memperhitungkan pajaknya 4. Menyetorkan pajak dengan menggunakan SSP 5. Melaporkan pajak dengan mengisi SPT 6. Dan lain sebagainya sesuai peraturan perpajakan

Dasar Hukum

UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yan telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994, UU No. 16 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2007.

Pengertian UmumNPWP

NPWP Adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP.

PPKP Adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah tercatat dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Fungsi NPWP dan PPKPFungsi NPWP: 1. Sarana dalam administrasi perpajakan 2. Identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya 3. Sebagai alat pengawasan dan tata tertib pembayaran pajak 4. Dengan memiliki NPWP dapat memperoleh pelayanan dari instansi lain dan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak/pemerintah Fungsi PPKP: 1. Dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya; 2. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang

Manfaat NPWP dan PPKPNPWP 1. Untuk memperoleh pinjaman modal dari bank 2. Untuk memudahkan berhubungan dengan instansi yang mewajibkan mencatumkan NPWP, seperti Kantor imigrasi, Kantor Bea dan cukai, Kantor KPKN, Kantor PLN, kantor TELKOM, dan sebagainya. PPKP 1. Untuk dapat menjadi rekanan pemerintah dalam mendaftarkan/memperoleh tender proyek pemerintah. 2. Untuk memperoleh pembayaran dari KPKN dan sebagainya.

Pendaftaran NPWP dan PPKPNPWP 1. Semua WP berdasarkan system self assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai WP sekaligus untuk mendapatkan NPWP 2. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. PKP 1. Setiap Pengusaha yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan kepadanya diberikan Pengukuhan PKP 2. Pengusaha Orang Pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha (apabila pada tempat tinggal tersebut ada kegiatan usaha) dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan bagi Pengusaha Badan, kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha

Tempat Pendaftaran NPWP dan PPKP1. Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Kantor

Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP pribadi atau tempat kedudukan WP Badan.2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di

beberapa tempat, juga wajib mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak3. Wajib Pajak yang juga dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan

PPnBM melaporkan usahanya ke kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak4. Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak

berada dalam dua atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Bentuk NPWPNPWP terdiri dari 15 digit (15 Kolom), yaitu:2 (dua ) digit pertama6 (enam) digit berikut 1 (satu) digit berikut 3 (tiga) digit berikut 3 (tiga) digit berikut

Kode WP OP atau WP BadanNomor urut Chek digit Kode KPP WP pusat atau cabang

Penghapusan NPWP dan SPPKPKewajiban berNPWP/SPPKP karena dipenuhinya syarat obyektif dan subyektif, sebaliknya kalau kedua syarat tersebut hilang maka NPWP/SPPKP dapat dihapuskan, yaitu apabila:1.2. 3.

Diajukan permohonan oleh WP atau ahli warisnya bahwa syarat subyektif dan obyektifnya sudah tidak adaBadan usaha dilikuidasi WP BUT menghentikan usahanya di Indonesia

4.

Dianggap perlu oleh Ditjen Pajak

Administrasi Perpajakan

Documents

Tarif, Npwp Dan Ppkp