Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Tax - Department

1

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan NPWP Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2

Subjek Pajak

Yang Menjadi Subjek Pajak Orang Pribadi (OP) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Badan, dan Bentuk usaha tetap. Subjek Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak OP Dalam Negeri. Bertempat tinggal di Indonesia. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dalam satu tahun berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek Pajak OP Luar Negeri Tidak bertempat tinggal di Indonesia. Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

3

Subjek Pajak

(.. Sambungan )

Kewajiban Pajak Subjektif OP Dalam Negeri

Dimulai pada saat orang pribadi tsb. lahir, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya.

OP Luar Negeri

Dimulai pada saat Orang Pribadi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Warisan yang belum terbagi

Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

4

Wajib Pajak dan Objek PajakSUBJEK PAJAKmenjadi

WAJIB PAJAK

Memiliki

OBJEK PAJAK

Ber- NPWP

Objek Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia , yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak ybs, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sumber sumber penghasilan Penghasilan dari pekerjaan: gaji, upah, honor, komisi, bonus, gratifikasi, pensiun, pesangon dll Penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas : laba usaha, imbalan jasa dll. Penghasilan dari investasi : bunga, dividen, sewa dll. Penghasilan lain lain : undian, hadiah, tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. Penghasilan yang bukan Objek Pajak : Bantuan/Sumbangan, Hibah, Warisan, Bagian Laba CV, Penggantian atau Santunan Asuransi Kesehatan/ Kecelakaan/ Jiwa/ Dwiguna/ Bea Siswa, penggantian /imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.5

Sanksi Tidak Mempunyai NPWP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Pegenaan Tarif PPh Pasal 21 lebih tinggi 20% dari Tarif Umum. Pengenaan Tarif PPh Pasal 22 (Impor dan Pembelian Barang Mewah tertentu) lebih tinggi 100% dari Tarif Umum. Pengenaan Tarif PPh Pasal 23 (Jasa atau Imbalan) lebih tinggi 100% dari Tarif Umum. Pengenaan Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak dan Keluarga (s/d 31-12-2010). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 35/PJ./2008 tertanggal 9-9-2008 tentang Kewajiban Pemilikan NPWP Dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. Tanpa NPWP tidak dapat membuat Perjanjian Jual Beli PPAT (Akta Notaris) untuk NJOP diatas Rp. 60.000.000 dan PPh diatas Rp. 3.000.000 Pembelian dan Penjualan Tanah/Bangunan harus ada NPWP.

6

Pendaftaran NPWP

Pasal 2 ayat 1 UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang Wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat Kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Jika mendaftarkan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) :

Mengisi Formulir Pendaftaran NPWP. Fotocopy KTP dan KK. Surat Keterangan sebagai Pegawai dari Perusahaan. Menyerahkan fotocopy KTP diri sendiri bagi pegawai pria dan pegawai wanita lajang. Menyerahkan fotocopy KTP suami bagi pegawai wanita kawin dan Fotocopy KK (atas

Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara kolektif melalui Perusahaan

persetujuan suami).

Menyerahkan fotocopy KTP diri sendiri bagi pegawai wanita kawin, jika :Istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri secara terpisah dari suami. Suami tidak bersedia istri mengunakan NPWP nya (punya usaha atau alasan lainnya). Istri membuat Akta Notaris pemisahan harta dan penghasilan akta kawin). 7

Tatacara Perpindahan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Pindah Alamat PER -160/PJ/2007Prosedur yang harus dilakukan apabila Wajib Pajak Orang Pribadi pindah alamat, setelah NPWP diterbitkan

KPP Baru Membuat Surat Pernyataan Pindah Alamat.

Mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak. Melampirkan NPWP Asli.

Melampirkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Asli.Melampirkan Fotocopy KTP baru. Melampirkan surat keterangan pindah alamat dari perusahaan.

8

Wanita Lajang1. 2. Tetap melanjutkan NPWP Lama, atau Gabung ke NPWP Suami :

Menikah

Jika suami telah memiliki NPWP, maka NPWP istri diajukan ke KPP setempat untuk dicabut. Jika suami belum memiliki NPWP, maka suami mendaftarkan ke KPP setempat, setelah NPWP diterbitkan, NPWP istri diproses untuk dicabut. Mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak. Melampirkan Fotocopy NPWP suami. Melampirkan Fotocopy Akte Pernikahan Catatan Sipil.

3.

Prosedur Pencabutan NPWP

9

Penghasilan Suami-Istri

NPWP Atas Nama Suami UU Pajak Penghasilan menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan kepala keluarga. Jika penghasilan istri berasal dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tsb. tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya maka penghasilan istri merupakan penghasilan yang telah dikenakan Pajak bersifat Final dan tidak perlu digabungkan dengan penghasilan suami sehingga tidak terkena tarif pajak progresif. Jika penghasilan istri berasal dari dua atau lebih pemberi kerja atau mempunyai usaha, maka penghasilan istri harus digabung dengan penghasilan suami, sehingga dapat terkena tarif pajak progresif. Penghasilan Anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah) digabung dengan penghasilan orang tuanya untuk tahun 2009 dan seterusnya (bersifat Final hanya untuk tahun 2008 dan tahun-tahun sebelumnya). NPWP Atas Nama Istri Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Istri mempunyai perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (Akta Kawin) dengan suami. Istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, terpisah dari suami. Jika istri mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja maka pertanggung jawaban perpajakannya sesuai dengan Form 1721 A1 dari perusahaan.10

Penghasilan Suami Istri

(sambungan)

Suami istri Dikenakan Pajak Secara Terpisah Jika istri mempunyai usaha atau bekerja lebih dari satu pemberi kerja maka penghasilan netto suami istri (kecuali telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim), dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan netto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing masing dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan netto mereka.

Penghasilan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah) digabung ke penghasilan orang tuanya berdasarkan keadaan yang sebenarnya (tinggal bersama ayah atau ibu).

Saran Jika Suami dan Istri berstatus Pegawai dan tidak mempunyai usaha atau pekerjaan bebas, disarankan satu NPWP saja a/n suami. Jika suami mempunyai usaha atau pekerjaan bebas dengan NPWPOP dan pembukuan tidak/belum rapi, disarankan istri mempunyai NPWP sendiri. (pilihan)

11

Kewajiban Pegawai (WP orang pribadi yang tidak mempunyai usaha) setelah mendapat NPWPPencatatan Sederhana Pada dasarnya WP Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan(Peraturan Menteri Keuangan No 197/PMK.03/2007 tgl 28-12-2007 tentang Bentuk Dan Tatacara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi).

Pencatatan penghasilan yang bukan Objek Pajak seperti warisan, hibah. Pencatatan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final seperti Bunga Tabungan/ Deposito, Sewa Tanah / bangunan. Pencatatan atas Harta dan Kewajiban. Catatan dan Dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan ditempat tinggal Wajib Pajak selama 10 tahun. Note :

Sebaiknya sertifikat deposito di fotocopy. Jika bisa, minta dibuatkan bukti potong PPh Final atas Bunga Deposito dari Bank. Ada Bank Account Khusus untuk menampung Penghasilan dari Perusahaan yang tidak tercampur dengan transaksi penerimaan pribadi lainnya. Form 1721-A1 Pajak Penghasilan Tahunan dari Perusahaan disimpan selama 10 tahun yang berfungsi sebagai pengganti pembukuan. Kedaluwarsa kewajiban Perpajakan adalah 5 tahun (sejak tahun 2008) dan tahun 2013 untuk tahun pajak 2007 kebawah.

12

Kewajiban Pegawai (WP orang pribadi yang tidak mempunyai usaha) setelah mendapat NPWPsambunganPelaporan Bulanan Tidak ada kewajiban pelaporan bulanan

Jika ada penghasilan dari Persewaan tanah dan/atau bangunan yang belum dipotong PPh Final 10% oleh Penyewa maka wajib dibayar sendiri paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah uang sewa diterima oleh penerima sewa dan lembar ke-3 SSP (Surat Setoran Pajak) dilaporkan paling lambat tgl 20 setelah pembayaran SSP.

Pelaporan Tahunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret tahun berikutnya) ke Kantor Pelayanan Pajak.

Dengan Pemberitahuan ke KPP, wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 bulan (31 Mei tahun berikutnya).

Terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi Rp. 100.000.

13

SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS) Penghasilan hanya dari satu pemberi kerja.

Penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp 48.000.000,-.Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi. Form 1721 A1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir 1770 SS (SPT Tahunan).

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (Formulir 1770 S) Penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.

Penghasilan dari dalam negeri lainnya. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final.

14

SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770) Penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Perhitungan Penghasilan Netto.

Penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final. Penghasilan lainnya.

Penyusunan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Digunakan Formulir 1770 SS atau Formulir 1770 S.

Dasar pelaporannya adalah Formulir 1721 A1 yang diterima dari perusahaan yaitu perhitungan penghasilan dan Pajak Penghasilan selama satu tahun takwim (bagian tahun takwim untuk pegawai baru).

Angka angka pada Formulir 1721 A1 dipindahkan ke formulir 1770 SS atau Formulir 1770 S sehingga tidak ada tambahan setoran akhir (PPh pasal 29) kecuali ada penghasilan dari dalam negeri lainnya seperti dividen, royalty.

15

Pemotongan PPh Oleh Pihak lain dibagi 2 :

Pemotongan PPh tidak final, untuk PPh tidak final di akhir tahun menjadi pengurang/kredit pajak. contoh :pemotongan PPh 21 terhadap gaji karyawan, menjadi kredit untuk penghitungan PPh pribadi di akhir tahun orang

Pemotongan PPh Final, untuk PPh final di akhir tahun tidak menjadi pengurang/kredit pajak. Contoh :PPh atas bunga tabungan, di akhir tahun tidak dapat menjadi kredit PPh Orang Pribadi

16

Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

PTKPKETERANGAN KETENTUAN SEKARANG PERUBAHAN

Wajib Pajak Tambahan WP Kawin Tambahan bila penghasilan Istri digabung Tanggungan (max 3 orang)

Rp. 13.200.000. Rp. 1.200.000. Rp. 13.200.000. Rp. 1.200.000.

Rp. 15.840.000 Rp. 1.320.000. Rp. 15.840.000. Rp. 1.320.000.

PENGHASILAN KENA PAJAKKETENTUAN SEKARANG TARIF PERUBAHAN DENGAN NPWP TANPA NPWP

Sampai dengan Rp. 25.000.000.> Rp. 25.000.000. Rp. 50.000.000. > Rp. 50.000.000. Rp. 100.000.000. > Rp. 100.000.000. Rp. 200.000.000. > Rp. 200.000.000.

5%10% 15% 25% 35%

Sampai Dengan Rp. 50.000.000.> Rp. 50.000.000. Rp. 250.000.000. > Rp. 250.000.000. Rp. 500.000.000. > Rp. 500.000.000

5%15% 25% 30%

6%18% 30% 36%

17

Perhitungan PPh Pasal 21 terhutang, K-3Tarif Lama

(tarif lama & baru)

Tarif Baru Dengan NPWP 5.000.000 108.000 4.892.000 58.704.000 15.840.000 1.320.000 3.960.000 21.120.000

Tarif Baru Tanpa NPWP ( > 20%) 5.000.000 108.000 4.892.000 58.704.000 15.840.000 1.320.000 3.960.000 21.120.000

Gross Salary Biaya Jabatan 5% Max Rp 108.000 Penghasilan Neto Penghasilan Netto disetahunkan PTKP WP Sendiri WP Nikah 3 Anak PKP s/d 25 jt Rp 25 s/d 50 jt s/d Rp 50 Jt 5%

5.000.000 108.000 4.892.000 58.704.000 13.200.000 1.200.000 3.600.000 18.000.000 1.250.000 1.570.400

1.879.200 2.820.400 1.879.200 156.600

2.255.040 2.255.040 187.920 18

PPh Terhutang/bln

235.033

Manfaat Mempunyai NPWP

Telah memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menikmati tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih rendah 20 % dibandingkan dengan yang tidak memiliki NPWP. Menikmati tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 (Imbalan / Jasa) lebih rendah 100% dibandingkan yang tidak memiliki NPWP. Bebas Fiskal Luar Negeri, termasuk istri dan anak anak yang berusia dibawah 21 tahun (s/d 31-12-2010). Dapat melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Pembelian dan Penjualan Tanah dan/atau Bangunan dengan Akta Notaris) yang NJOP-nya diatas Rp. 60.000.000.

19

Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

BANTUAN/SUMBANGAN Bantuan/sumbangan yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. (Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 1 UU PPh)

HIBAH Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. (Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 2 UU PPh)

WARISAN Harta dari Orang Tua atau saudara lainnya. BAGIAN LABA CV Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yag modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi. (Pasal 4 ayat (3) huruf h UUPPh)

20

Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak.. Sambungan

PENGGANTIAN ATAU SANTUNAN Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuran jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. (Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh)

PENGGANTIAN /IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya seperti : penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 79 Tahun 1999, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah dan yang sejenis lainnya.

21