KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

NPWP, PKP, PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

MODUL 1 KUP

2

3?Pengertian Pajak di IndonesiaRef: UU No 6/1983 stdd UU No 16/20094Unsur Dari Pajak

MasyarakatNegarakontribusi1. Kontribusi wajib masyarakat kepada negara

2. harus berdasarkan Undang-Undang3. Membayar pajak tidak berarti langsung mendapat manfaatSaya dapat apa ya, dari Negara ??

4. Pajak digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan Bangsa dan Negara

55Rumah Yatim Piatu

Sumbangan(Sukarela)

Rumah Ibadah

Sekolah66

Apa yang saya peroleh dari Pemerintah/Negara sbg ganti (kontraprestasi) atas pajak-pajak yang telah saya bayar kpd Pemerintah/Negara?

UANG PAJAK DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PENGELUARAN PUBLIK,SEHUBUNGAN DENGAN TUGASNEGARA UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN

Sejak Bayi Kita telah menikmati Pajak..!Biaya Rumah Sakit menjadi tidakterlampau mahalBiaya Kesehatan Pun menjadi tidak mahal karena disubsidi PemerintahSejak Sekolah dasar kita telah menerima subsidi sehingga biaya sekolah dapat terjangkau sampai ke Perguruan TinggiFasilitas & Infrasruktur umum dibangun untuk kenyamanan kita seperti: jalan, jembatan, kebersihan, taman, pasar, dsb juga dibiayai oleh Pemerintah Keamanan dan ketertiban dapat terjaga sehingga kita merasa aman selama berpergianTransportasi umum disediakan untuk memudahkan kita dalam mencapai tujuan (sekolah, tempat kerja)Hal ini pun disubsidi oleh pemerintah

77Fungsi PajakBudgetairRegulerendEkonomi, Sos-Pol tujuan tertentuTerkait APBN-> belanja88Pajak PusatDepartemen KeuanganDirektorat Jenderal Pajak21Pajak DaerahDinas pendapatan Daerah (Dispenda)Direktorat Jenderal Bea & CukaiSiapa yang Memungut Pajak ?99KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTORAT JENDERALDIREKTORAT JENDERALDIREKTORAT JENDERAL1010PERPAJAKAN DI INDONESIAReformasi Perpajakan 1983Official Assessment SystemMenghitung Pajak Sendiri (MPS)Menghitung Pajak Orang (MPO)UU No. 8 Tahun 1967 PP No.11 Tahun 1967Self Assessment System11SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIASelf Assessment SystemOfficial Assessment System-19831983-Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak.

Wajib pajak bersifat pasif.

Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak.Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak sendiri.

Wajib pajak aktif.

Pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi.Sistem Pemungutan PajakWithholding systemkewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak12DASAR HUKUM DAN PERUBAHANNYAKETENTUAN UMUM DANTATA CARA PERPAJAKANUU Nomor 8 Tahun 1983UU Nomor 16 Tahun 2009UU Nomor 28 Tahun 2007UU Nomor 16 Tahun 2000UU Nomor 9 Tahun 199413SIAPA yang Wajib Ber-NPWP?Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Termasuk WP Orang Pribadi yang berstatus sebagai KaryawanAPA Sih NPWP?Nomor Pokok Wajib Pajak Atau NPWP Adalah Nomor Yang diberikan Kepada WP Sebagai Sarana Dalam Administrasi Perpajakan Yang Dipergunakan Sebagai Tanda Pengenal Diri Atau Identitas Wajib Pajak Dalam MelaksanakanHak Dan Kewajiban Perpajakannya.

APA KEWAJIBAN SETELAH BER- NPWP ?Menghitung pajakMemotong pajakMenyetorkan pajakMelaporkan pajak : - Masa : SSP Pasal 25 - Tahunan : SPT Tahunan PPh Orang Pribadi16NPWP dan Pengukuhan PKPWAJIBPAJAKpersyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UUPPhPersyaratanSubjektifpersyaratan bagi subjek pajak yg menerima atau memperolehpenghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan Ketentuan UUPPhPersyaratanObjektifBukan PengusahaPengusahaNPWPNPWP dan Pengukuhan17NPWP dan Pengukuhan PKP*Berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 44/2008Yang wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWPWP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif WPOP selain WP di atasWPOP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebasWPOP yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebaspaling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan

paling lama pada akhir bulan berikutnya18menurut keadaan sebenarnya/didasarkan pada kenyataantanpa harus sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada dokumen formal seperti KTP/PasporTempat PendaftaranTEMPAT PENDAFTARANtempat tinggaltempat kedudukantempat kegiatan usaha*Berdasarkan Perdirjen Nomor 44/PJ./2008Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha WP berada dalam 2 atau lebih wilayah kerja KPP, Dirjen Pajak dapat menetapkan KPP tempat WP terdaftar.19NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Pasal 1 angka 6 UU KUP)terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.01.234.567.8999 . 000Kode WPKode KPPKode cbg20NPWP BAGI WANITA KAWIN YANG MEMILIKI PENGHASILANPenghasilan isteri digabung dengan suamiNPWP isteri = NPWP suamiyg dikenakan pajak secara terpisah krn hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim / dikehendaki secara tertulis berdsr kan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; Selain itu dpt melaksanakan hak&kewajiban pajak terpisah dr suamiIsteri dan suami masing-masing memiliki NPWP21TATA CARA PENDAFTARANManualKep. Dirjen Pajak Nomor: KEP-161/PJ./2001Tanggal 21 Pebruari 2001 e-RegistrationKep. Dirjen Pajak Nomor: KEP-173/PJ./2004 tanggal 29 November 2004.

SE Dirjen Pajak Nomor: Nomor SE-02/PJ./2004 Tanggal 19 Januari 2005.22Kantor Pos

WarnetMEKANISME e-Registration

ProviderWajibPajakKonsentrasi Data NasionalKP.DJPForm Aplikasipendaftarane-registratione-registration

KTP, KK, SIUP DLLSKTS & NPWPSKTS & NPWPKANWILKPPKPPKartuNPWP & SKTKartuNPWP & SKTKios Pendaftarane-registrationKTP, KK, SIUP DLLE-mail23Penerbitan NPWP dan PKP secara JabatanNPWP dan/atau pengukuhan PKP secara JabatanWP telah menenuhi persyaratan objektif dan subjektif namun tidak mau mendaftarPengusaha yang dikenai PPN namun tidak melaporkan usahanyaKewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP. *Berdasarkan Pasal 2 UUKUP24Pengukuhan PKPYang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sbg PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahanBarang Kena Pajak di dalam Daerah PabeanEkspor Barang Kena Pajak Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean*Berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 44/200825SANKSISetiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKPpidana penjara6 bulan - 6 tahunmenimbulkan kerugian pada pendapatan negaradenda 2 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar*Berdasarkan Pasal 39 UUKUP26Penghapusan NPWPPenghapusan NPWPdiajukan oleh WP dan/ atau ahli warisnyaWP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usahaWP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesiadianggap perlu oleh Dirjen PajakDirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP daiam jangka waktu 6 bulan untuk WPOP atau 12 bulan untuk WP badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.*Berdasarkan Pasal 2 UUKUP27Pembukuan dan PencatatanPembukuanproses pencatatan yang dilakukan secara teraturdata & informasi keuanganJumlah Harga Perolehan & Penyerahan Barang/Jasahartaph & biayamodalkewajibanlaporan keuanganneracalaporan laba rugi*Berdasarkan Pasal 1 angka 29 UUKUP28Pembukuan dan PencatatanWPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebasPEMBUKUANWP BadanWAJIBPENGECUALIAN:WPOP yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan NetoWPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.*Berdasarkan Pasal 28 UUKUP29Ketentuan-ketentuan Pembukuanmemperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnyadiselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kasharus diselenggarakan di Indonesiamenggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh MenkeuPerubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen PajakPembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan:*Berdasarkan Pasal 28 UUKUP30Pembukuan dalam Mata Uang Asing dan Rp*Berdasarkan PMK No. 196/PMK.03/2007WP dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar AS:WP dalam rangka PMABentuk Usaha TetapWP Kontraktor KKSWP dalam rangka Kontrak KaryaKontrak Investasi Kolektif (KIK)WP yg mendaftarkan emisi sahamnya di bursa efek LN$WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri31Ketentuan Pencatatan*Berdasarkan Pasal 28 UUKUPdata yang dikumpulkan secara teraturperedaran atau penerimaan bruto dan/atau ph brutoPENCATATANdasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk ph yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final32Penyimpanan Pembukuan*Berdasarkan Pasal 28 UUKUPBuku, catatan, dan dokumen termasuk hasil pengolahan data dasar pembukuan/ pencatatan10 tahundi Indonesia33SANKSI-SANKSI*Berdasarkan Pasal 39 UUKUPmenimbulkan kerugian pada pendapatan negaramemperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsutidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatantidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia

tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainSetiap orang yang dengan sengaja: dipidana dengan pidana penjara 6 bulan - 6 tahundan denda 2-4x jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar34Terima Kasih3535