7/29/2019 5. NPWP & PKP

1/21

7/29/2019 5. NPWP & PKP

2/21

PER-44/PJ./2008

PER-160/PJ/2007

PMK-20/PMK.03/2008

UU KUP

28/2007

Dalam melaksanakan

hak dan kewajiban

pajak

JANGKA WAKTU PELAPORAN DANPENDAFTARAN KEG. USAHA

TATA CARA PENDAFTARANNPWP/NPPKP,PERUBAHAN DATA DAN

PEMINDAHAN WP/PKP

7/29/2019 5. NPWP & PKP

3/21

Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,

termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak

tertentu.Wajib Pajaksekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif danbentuk usaha tetap

Badan

orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam

kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,

mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha

perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar

daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan

jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha

DEFINISI

7/29/2019 5. NPWP & PKP

4/21

Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai saranadalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai

tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

NPWP

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektifdan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor

Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan

kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Tempat

Pendaftaran

Persyaratan Subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenaisubjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya

Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima ataumemperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/

pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984

dan perubahannya.

7/29/2019 5. NPWP & PKP

5/21

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak

berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan

perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau

tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha

dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

Kewajiban

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,

tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih

untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

PKP

Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang

sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan

kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM serta

untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Fungsi

7/29/2019 5. NPWP & PKP

6/21

7/29/2019 5. NPWP & PKP

7/21

Fotokopy KTP bagi penduduk Indonesia atau Paspor ditambah

surat pernyataan tempat tinggal /domisili dari yang

bersangkutan bagi orang asing

WP OP non Usahawan

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia,

atau Paspor ditambah surat pernyataan tempat

tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing

Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usahapekerjaan bebas dari Wajib Pajak

Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha

pekerjaan bebas dari Wajib Pajak .

WP OP

yang Menjalankan Usaha

atau Pekerjaan Bebas

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia,

atau Paspor ditambah surat pernyataan tempat

tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing dari

salah seorang pengurus aktif;

Surat pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang

pengurus aktif

WP Badan

Fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan

Fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor

Bendaharawan sebagai

Pemungut

7/29/2019 5. NPWP & PKP

8/21

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk

Indonesia, atau Paspor di tambah surat

pernyataan tempat tinggal/domisili dari yangbersangkutan bagi orang asing dari salah

seorang pengurus Joint Operation.

Joint Operation sebagai

Wajib Pajak

Pemotong/Pemungut

Melampirkan Fotokopi Surat Keterangan

Terdaftar Kantor Pusat/domisili/suami.WP dengan Status

Cabang

Melampirkan persyaratan tambahan yang

diminta antara lain fotokopi sertifikat tanah

dan atau bangunan (bila tempat usahanya milik

sendiri) atau surat perjanjian dan SPPT PBB (bila

tempat usaha bukan miliknya)

Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak

7/29/2019 5. NPWP & PKP

9/21

KPP / KP2KP

LANGSUNG DATANG KE KPP DOMISILI

SESUAI DENGAN KTP

MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN

DENGAN MELAMPIRKAN FOTO COPY

KTP DAN KARTU KELUARGA

MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN

DENGAN MELAMPIRKAN FOTO COPYAKTE PENDIRIAN, KTP PENGURUS

DAN SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA

TIDAK MELAKUKAN

KEGIATAN USAHA

MELAKUKAN

KEGIATAN USAHA

7/29/2019 5. NPWP & PKP

10/21

10Kantor Pos

Warnet

Provider

WajibPajak

KonsentrasiData Nasional

KP.DJP

Form Aplikasi

pendaftaran

e-registratione-registration

KTP, KK,

SIUP DLL

SKTS &

NPWP

SKTS &

NPWP

KANWIL

KPP

KPP

Kartu

NPWP & SKT

Kartu

NPWP & SKT

Kios

Pendaftaran

e-registration

KTP, KK,

SIUP DLL

E-mail

Pendaftaran NPWP melalui internet

7/29/2019 5. NPWP & PKP

11/21

jj

NPWPFormat NPWP: XX . XXX . XXX . X XXX . XXX

a b c

a : 9 digit pertama > Kode Wajib Pajak2 digit pertama mrpkan kode jenis WP

00 : Untuk Pemungut01-02 : Untuk Badan Hkm03-dst : Untuk ORG Pribadi

b : 3 digit selanjutnya > Kode KPPc : 3 digit terakhir > Kode Cabang

Setiap WP yang telah memenuhiPersyaratan: SUBJEKTIF OBJEKTIF

sesuai ketentuan

peratuturan perpajakan

Wajib mendaftarkan diriuntuk memperoleh NPWP di

KPP

7/29/2019 5. NPWP & PKP

12/21

AManfaatNPWP

B

E

C

D

ABEBAS FISKALLUAR NEGERI

DIPOTONG/DIPUNGUT

PAJAK TARIF NORMAL

PELAYANAN DARI

INSTANSI TERTENTU: Pembuatan SIUP

SITU

Paspor

Pengembalian

Kelebihan

Pemotongan Pajak

Pelayanan Perbankan: Kredit

Pembukaan rekening

7/29/2019 5. NPWP & PKP

13/21

1. Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif danobjektif sesuai dengan ketentuan peraturan per UU an Perpajakanwajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanyameliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dankepadanya diberikan NPWP.

2. WP OP yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebasdan WP badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPpaling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

3. WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukanpekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan

suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP, wajibmendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama padaakhir bulan brkt nya.

7/29/2019 5. NPWP & PKP

14/21

4. WP sbgmn dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai

PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkansebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

5. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri akan diterbitkan NPWPdan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.

6. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan kegiatan ekstensifikasidalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak.

7/29/2019 5. NPWP & PKP

15/21

SENGAJA TIDAK MENDAFTARKAN DIRI ATAU MENYALAHGUNAKANATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NPWP ATAU PENGUKUHAN PKP,

SEHINGGA DAPAT MERUGIKAN PADA PENDAPATAN NEGARA

PIDANA PENJARA PALING SINGKAT6 BULAN DAN PALING LAMA 6

TAHUN

DENDA PALING SEDIKIT 2 KALIJUMLAH PAJAK TERUTANG YANG

TIDAK ATAU KURANG DIBAYARDAN PALING TINGGI 4 KALI

JUMLAH PAJAK TERUTANG YANGTIDAK ATAU KURANG DIBAYAR

DITAMBAH 1 KALI

MENJADI 2 KALI SANKSIPIDANA, APABILA

SESEORANGMELAKUKAN LAGITINDAK PIDANA DI

BIDANG PERPAJAKANSEBELUM LEWAT 1TAHUN TERHITUNGSEJAK SELESAINYA

MENJALANI PIDANAPENJARA YANGDIJATUHKAN

7/29/2019 5. NPWP & PKP

16/21

Tata Cara Perubahan Identitas Wajib Pajak

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau Paspor ditambahsurat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asingkarena pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usahadalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang lama

Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena PajakUntuk Wajib Pajak Orang Pribadi:

1) Pindah tempat tinggal yang baru dari instansi yang berwenang

sekurang-kurangnya lurah/kepala desa bagi penduduk Indonesia ataufotokopi Paspor ditambah surat pernyataan tempat tingga/ domisili yangbaru dari yang bersangkutan bagi orang asing . Dalam hal Wajib Pajakyang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, persyaratantersebut dapat berupa surat keterangan dari pimpinan instansi atauperusahaannya.

2) Pindah tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, adalah surat

pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang barudari Wajib PajakUntuk Wajib Pajak Badan:

1) Pindah tempat kedudukan, adalah surat pernyataan tempat kedudukanyang baru dari salah seorang pengurus yang aktif

2) Pindah tempat kegiatan usaha, adalah surat pernyataan tempat kegiatanusaha yang baru dari salah seorang pengurus yang aktif

7/29/2019 5. NPWP & PKP

17/21

Dalam hal surat pernyataan pindah diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Baru

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :1) Pindah tempat tinggal, adalah Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-

00), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempattinggal yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya

lurah/kepala desa bagi penduduk Indonesia, atau Paspor ditambahsurat pernyataan tempat tinggal/domisili yang baru dari yangbersangkutan bagi orang asing. Dalam hal Wajib Pajak yang tidakmelakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas persyaratan tersebut dapatberupa surat keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaannya;

2) Pindah tempat usaha atau pekerjaan bebas adalah Surat KeteranganTerdaftar (KP.PDIP.4.2-00) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak (KP PDIP.4.3-00) dalam hal Pengusaha Kena Pajak, dan SuratPernyataan Tempat Kegiatan Usaha Atau Usaha Pekerjaan Bebas DariWajib Pajak

Untuk Wajib Pajak badan :1) Pindah tempat kedudukan, adalah fotokopi akte perubahan atau Surat

Pernyataan Tempat Kedudukan yang baru dari salah seorang pengurus

yang aktif, dan Surat KeteranganTerdaftar (KP.PDIP.4.2-00);2) Pindah tempat kegiatan usaha adalah fotokopi akte perubahan atauSurat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha yang baru dari pengurus yangaktif dan Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00) dan/atau SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00) dalam halPengusaha Kena Pajak.

7/29/2019 5. NPWP & PKP

18/21

Penghapusan NPWPOleh WP/ahli waristidak memenuhi persyaratanSubjektif &/ objektif Diajukan Permohonan

WP Badan Dilikuidasi

BUT menghentikan operasional

Wanita menikah

Diajukan karenaPenghentian/penggabunganKegiatan usaha

BUT menghentikanKeg. usaha di Indonesia

Wanita telah berNPWPtidak membuatperjanjian pisah harta

Setelah melaluimekanisme

pemeriksaan KPP harusmemberikan keputusan

paling lama 6 bulan(untuk WP OP) dan 12

bulan (untuk WP Badan)sejak tanggal

permohonan diterimalengkap

Untuk

Orang PribadiPaling Lama

6 Bulan

Dianggap perlu oleh DJP

Tidak memenuhiPersyaratanSubjek &/objek

7/29/2019 5. NPWP & PKP

19/21

Jangka Waktu LewatApabila jangka waktu penyelesaian proses

penghapusan NPWP dan pencabutan PKP telah lewat

dan Dirjen Pajak belum memberi suatu keputusan

maka permohonan WP telah dianggap dikabulkan

Surat Keputusan Penghapusan NPWP dan atau

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus

diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelahjangka waktu tersebut berakhir

7/29/2019 5. NPWP & PKP

20/21

Pencabutan NPPKP

Setelah melalui

mekanismepemeriksaan KPP harusmemberikan keputusan

paling lama 6 bulansejak tanggal

permohonan diterimalengkap

Paling Lama6 Bulan

PKP pindah alamat

Pindah tempat kedudukan usaha ke wilayah KPP

lain; atau

Sudah tidak memenuhi syarat

sebagai PKP

Jumlah peredaran dan atau penerimaan brutountuk suatu tahun buku tidak melebihi batas

peredaran untuk Pengusaha Kecil (Rp.

600.000.000,-)

7/29/2019 5. NPWP & PKP

21/21