NPWP dan NPPKP

NPWP DASAR HUKUM Undang undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang No. 9 tahun 1994 dan undang-undang No. 16 tahun 2000, dan Undang- Undang No. 28 Tahun 2007

NPWP PASAL 2 (1) UU KUP Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak." Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

FUNGSI NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP.

Siapa yang wajib memiliki NPWP? Semua WP berdasarkan sistem self assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai WP sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenal pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perianjian pemisahan penghasilan dan harta. Bisa terdiri dari: Badan Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan diatas PTKP Pengurus, Komisaris, dan Pemegang Saham Perusahaan

NPWP Fungsi NPWP: Sarana dalam administrasi perpajakan; Identitas WP; Menjaga ketertiban pembayaran pajak; Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Setiap WP hanya diberikan satu NPWP

Manfaat NPWP Untuk memperoleh pinjaman modal dari bank Untuk memudahkan berhubungan dengan instansi yang mewajibkan mencantumkan NPWP, seperti kantor imigrasi, Kantor Bea dan Cukai, kantor KPKN, kantor PLN, Kantor Telkom dan sebagainya Fiskal Gratis

24.514.323.2-233.000MARIA STEVIE SONBAY

Contoh Kasus Saya tinggal di Jakarta dan memiliki usaha di Jakarta dan Bogor, untuk kewajiban pajak usaha saya yang di Bogor, apakah dapat menggunakan NPWP yang di Jakarta saja? Jawaban: Anda diwajibkan untuk mendaftarkan usaha anda ke KPP tempat usaha anda beroperasi. Jadi untuk yang Bogor juga diperlukan pendaftaran sehingga dua usaha ini didaftarkan di dua KPP.

Contoh Kasus Saya seorang karyawan perusahaan. Sebagai karyawan, kewajiban pajak saya sudah dibayarkan oleh perusahaan dengan memotong gaji saya setiap bulannya dan saya juga tidak memiliki pekerjaan lain selain bekerja diperusahaan tempat saya bekerja saat ini. Dengan keadaan saya saat ini, apakah saya juga wajib memiliki NPWP mengingat saya tidak memiliki utang pajak atas penghasilan saya. Jawaban: Anda tetap harus memiliki NPWP karena sesuai dengan keputusan DirJen Pajak disebutkan bahwa: Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan NPWP sesuai ketentuan yang berlaku; Pendaftaran NPWP bagi orang pribadi berstatus sebagai karyawan dapat dilakukan di KPP Domisili (sesuai dengan tempat tinggal karyawan) atau melalui KPP Lokasi (sesuai dengan tempat kegiatan usaha pemberi kerja atau bendaharawan); Kepala KPP dapat memberikan NPWP secara jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan kegiatan pencarian data Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Karyawan.

POLA NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak/Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terdiri dari 15 digit yaitu 9 digit pertama adalah Kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya adalah Kode Administrasi Perpajakan, misalnya :60 . 810 . 616 . 1 104 . 450 (sebanyak 15 digit) Kode Wajib Pajak Kode Adm. 2 digit pertama adalah identitas Wajib Pajak, 6 digit kedua merupakan nomor registrasi / urut yang diberikan Kantor Pusat DJP kepada KPP, 1 digit ketiga diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP, 3 digit keempat adalah kode KPP, 3 digit terakhir adalah status wajib pajak (Tunggal, Pusat atau Cabang).

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK Dalam pasal 2 ayat (2) UU KUP disebutkan bahwa: Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak Terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang terlah tercatat dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

NPPKP

Siapa yang wajib NPPKP? PKP Wajib Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP: Setiap Pengusaha yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan kepadanya diberikan Pengukuhan PKP. Peredaraan Usaha > 4.8M/tahun Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktor Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha (apabila pada tempat tinggal tersebut ada kegiatan usaha) dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan bagi Pengusaha Badan, kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah pada kantor ( Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dengan tempat kegiatan usaha dilakukan.

NPPKP Fungsi Pengukuhan PKP: Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya; Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

PPKP Untuk dapat menjadi rekanan pemerintah dalam mendaftarkan/memperoleh tender proyek pemerintah. Untuk memperoleh pembayaran dari KPKN dan sebagainya.

SANKSI NPWP ATAU PENGUKUHAN SECARA JABATAN Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. SANKSI Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Tidak punya NPWP dikenakan pajak + 20% Tidak punya NPPKP, sanksinya apa?

NPWP dan NPPKP TATA CARA MENDAFTARKAN DIRI DAN MELAPORKAN USAHA. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan kelengkapannya; Menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak setempat. atau dikirim lewat Kantor pos dengan pos tercatat.

Kewajiban Setelah Memperoleh NPWP/ Pengukuhan PKP Berkaitan dengan telah diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) tersebut perlu diketahui ketentuanketentuan yang berlaku untuk dilaksanakan, yaitu:

Kewajiban Sehubungan Dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pembayaran Pajak Pemungutan Pajak Penyetoran Pajak Pelaporan Pajak

Kewajiban Sehubungan Dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Barang Mewah (PPnBM) Pembayaran/penyetoran pajak Faktur pajak Pelapotan pajak yang telah disetor

PENGHAPUSAN NPWP DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dan penghasilan disyaratkan adanya akte nikah /perkawinan catatan sipil. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi; Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap; Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

Penghapusan NPWP Wanita Kawin Suami telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Berkas Wajib Pajak wanita kawin tersebut diserahkan atau dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat wanita tersebut terdaftar ke Kantor Pelayanan Pajak tempat suami terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan disertai uraian singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk digabung dengan berkas Wajib Pajak suami. Berkas Wajib Pajak wanita kawin yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang sama dengan tempat suami terdaftar, digabungkan dengan berkas Wajib Pajak suami.

Penghapusan NPWP Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah kadaluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena: Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; Wajib Pajak tidak dapat diketemukan lagi; Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi; atau Sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Pindah Alamat Bubar Tidak Memenuhi Syarat sebagai PKP

PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ditentukan, yang dilakukan oleh: a. Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus; b. Petugas Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam hal: Wajib Pajak meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian atau fotokopi akte atau fotokopi laporan kematian Wajib Pajak dan tanpa meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dan huruf f, berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

HAK Wajib Pajak Hak untuk mandapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) SPT PPh Max 2 Tahun, PPN boleh lebih dari 2 tahun asal belum dilakukan pemeriksaan

Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT Hak Untuk Menunda atau Mengangsur Pembayaran Pajak Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak Hak mengajukan keberatan dan banding

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK Kewajiban untuk mendaftarkan diri Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Kewajiban membayar atau menyetor pajak Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak Kewajiban membuat fatur pajak

HAK FISKUS Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha kena pajak secara jabatan Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Melakukan Pemeriksaan dan penyegalan Melakukan Penyidikan Menerbitkan Surat Paksa dan Melaksanakan Penyitaan

KEWAJIBAN FISKUS Kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak Menerbitkan Surat ketetapan pajak Merahasiakan data Wajib Pajak

Pembukuan dan Pencatatan

PEMBUKUAN Pengertian Pembukuan yaitu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang: a. Keadaan harta; b. Kewaiiban atau utang; c. Modal; d. Penghasilan dan biaya: e. Harga perolehan dan penyerahan Barang/Jasa yang: Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Tidak terutang PPN; Dikenakan PPN dengan Tarif 0%; dan Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir Tahun Pajak.

Pembukuan wajib diselenggarakan a. Wajib Pajak (WP) Badan b. WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan/pekerjaan bebas (dengan peredaran bruto diatas 4.8 Milyard rupiah setahun)

PENCATATAN Pengertian Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan/atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan dapat dilakukan oleh WP Orang Pribadi yang diperkenankan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto, yaitu WP Orang Pribadi yang peredaran brutonya di bawah enam ratus juta rupiah setahun.

Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan/pencatatan: Diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang: Keadaan kas dan bank; Daftar utang-piutang; Daftar persediaan barang; Pada setiap akhir Tahun Pajak membuat neraca dan perhitungan laba rugi. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan: Huruf Latin; Angka Arab; Satuan mata uang rupiah; Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak harus disimpan selama sepuluh tahun.

Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari RP. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau lebih dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto denga syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. WP Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

PENGECUALIAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

TUJUAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN/PENCATATAN Tujuan Pencatatan. Adalah untuk mempermudah: Pengisian SPT Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Penghitungan PPN dan PPn BM

Tujuan Pembukuan Mempermudah: Pengisian SPT Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Penghitungan PPN dan PPn BM Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiata usaha/pekeriaan bebas

Lainnya... TEMPAT PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yan menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain WAJIB disimpan di Indonesia, yaitu untuk: WP orang pribadi, di tempat kegiatan atau tempat tinggal; WP badan, di tempat kedudukan.

PERUBAHAN TAHUN BUKU DAN METODE PEMBUKUAN Perubahan tahun buku dan perubahan metode pembukuan harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

Lainnya... KERAHASIAAN PEMBUKUAN Pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak bersifat rahasia. Pasa saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pemeriksa Pajak, maka kerahasiaan/kewajiban untuk merahasiakan pembukuan itu ditiadakan/gugur.

SANKSI PIDANA Tetap mengacu pada Pasal 39 undang-undang KUP, barang siapa dngan sengaja : Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau; Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

CONTOH PEMAKAIAN NORMA Wajib Pajak A seorang WP kawin dengan 4 anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon. Peredaran Usaha dari Industri Rotan (setahun) di Cirebon Rp. 200.000.000,00 Penerimaan bruto sebagai dokter (setahun) di Jakarta Rp. 72.000.000,00 Hitung Penghasilan Netonya??? Hitung Pajak Penghasilannya??? Catatan : a. Angka 12,5% untuk industri rotan, lihat kode 33100 b. Angka 45% sebagai dokter, lihat kode 93213 c. Istri tidak punya penghasilan.

CONTOH PEMAKAIAN NORMA Seorang Wajib Pajak baru memiliki usaha sebagai pedagang eceran bahan makanan di Jakarta. Penjualan dalam satu bulan diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000,00 Ia kawin dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Contoh Catatan Perdagangan

Terima KasihTUGAS!!!