Upload
doankhanh
View
249
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG
iv
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1. LATAR BELAKANG 1
I.2. LANDASAN HUKUM 3
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN 5
I.4. SISTEMATIKA PENULISAN 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 7
II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 7
II.2. SUMBER DAYA SKPD 18
II.3. KONDISI PRASARANA DAN SARANA 19
II.4. KINERJA PELAYANAN SKPD 26
II.5. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN PD 36
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 39
III.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 39
III.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM 44
III.3. TELAAHAN RENSTRA KEMETERIAN/LEMBAGA 45
III.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP
61
III.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 64
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 66
IV.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 66
IV.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 71
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDAGAAN INDIKATIF
74
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD 83
BAB VII PENUTUP 88
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung vii
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016 - 2020
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016 - 2020
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi
perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu perubahan krusial dari
Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara
Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang telah
dijelaskan diatas berdampak pada perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang
harus mengikuti pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebgaimana yang
tercantum pada lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut. Dampak dari hal
tersebut salah satunya ialah terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)
pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung
(Diskoperindag) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibagi menjadi 2 (dua) Dinas
yaitu Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Perubahan
SOTK tersebut mengharuskan setiap Perangkat Daerah yang berubah untuk menyusun
dan menyesuaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah masing-
masing sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang baru.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan
pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi
dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah
disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima
tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan
dari Renstra SKPD.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 2
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu
tertentu.
Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung, yang merupakan
dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD
Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai acuan kelanjutan
pembangunan Kabupaten Bandung 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2011 –
2015.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung diharapkan mampu
membangun struktur perekonomian yang lebih baik terutama dalam mengatasi masalah
ekonomi yang ada di Kabupaten Bandung maupun pengaruh era globalisasi. Hal ini
tergambar dalam misi Kabupaten Bandung yang ke-4 (empat) yaitu Menciptakan
Pembangunan ekonomi yang memiliki kunggulan kometitif, dalam salah satu
tujuannya yaitu terwujudnya peningkatan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap
perekonomian daerah. Dalam mendukung terwujudnya misi unggulan tersebut, perlu
disusun Rencana Strategis (Renstra) pembangunan koperasi, UKM, perindustrian dan
perdagangan Tahun 2016 – 2021 sebagai perencanaan pembangunan yang memuat visi,
misi, arah kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten.
Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat serta hasil dari
review terhadap dokumen Renstra – SKPD yang ada, diperlukan beberapa penyesuaian
terhadap dokumen Renstra – SKPD khususnya pada indikator target capaian kinerja
dalam rangka percepatan pemenuhan target capaian RPJMD sesuai dengan kewenangan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Seiring dengan
perkembangan situasi dan kondisi masyarakat serta hasil dari review terhadap dokumen
Renstra – SKPD yang ada, diperlukan beberapa penyesuaian terhadap dokumen Renstra –
SKPD khususnya pada indikator target capaian kinerja dalam rangka percepatan
pemenuhan target capaian RPJMD sesuai dengan kewenangan Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Bandung.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 3
I.2 LANDASAN HUKUM
Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, mengacu pada Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah yang berlaku, antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir
Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir
Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Darah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan
Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 4
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan Dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Dirubah Dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Peruabahan Atas Perubahan Menteri Dalam
Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perancangan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas Dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor
0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, Tentan Penyelarasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RRPJMN) 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri N0 54 Tahu 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Iset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan
Menteri Dalam Nehgeri Republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penguatan
Sistem Inovasi Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
19. Peraturan Gubernur Jawabarat No 72 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perencanaan
Pembangunan Tahunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tatacara
Penusunan Perencanaan Pembangunan Daearah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2005 No 4 Seri D);
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 5
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana
Perimbanga Desa Dikabupaten Bandung Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Pemerintah Kabupaten Bandung No 24 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi
Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomo 17 Tahun 2007 Tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 17)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Dengan 2027 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka
Penataan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
30. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung;
I.3 Maksud Dan Tujuan
Dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan
arah terhadap operasional perencanaan, rencana kerja, kebijakan dan program satuan
kerja Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada rencana
kerja tahunan sampai dengan tahun 2021.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 6
Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun
waktu lima tahun mendatang yang sejalan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah
/ Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.
I.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
B. Sumber Daya SKPD
C. Kinerja Pelayanan SKPD
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan
B. Telaahan Visi, Misi dan Program
C. Penentuan Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi SKPD
B. Tujuan Sasaran Jangka Menengah SKPD
C. Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang merupakan Pemisahan dari
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung yang
bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengembangan terhadap perindustrian
dan perdagangan di Kabupaten Bandung, mempunyai tugas pokok merumuskan
kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang
perindustrian dan perdagangan yang meliputi pengembangan hasil industri pertanian
dan kehutanan dan industri logam, mesin dan kimia, industri aneka, sarana dan
pengembangan perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri serta melaksanakan
ketatausahaan Dinas.
Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, maka
tugas pokok dan fungsi unsur-unsur Dinas yang bertanggung jawab dalam hal adalah
sebagai berikut:
1) Kepala Dinas
Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan
teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang yang bertanggung jawab dalam hal Fungsi Kepala
Dinas yang bertanggung jawab dalam hal adalah :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 8
2) Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian,
penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengolahan
keuangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan
kesekretariatan.
b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan
penyelenggaraan terpadu.
c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas.
d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan
kerumahtanggaan.
e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.
h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan monitoring evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.
i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan
tugas Dinas.
j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan
penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.
k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
n. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /
instansi / lembaga atau pihak ke tiga di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan.
Sekretaris membawahkan:
a. Sub Bagian Penyusunan Program.
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Sub Bagian Keuangan.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 9
3) Bidang Sarana Distribusi Perdagangan
Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
Sarana Distribusi Perdagangan yang mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang sarana distribusi
perdagangan yang meliputi bina usaha perdagangan, pengembangan sarana
distribusi, pengawasan pengelolaan sarana distribusi;
Dalam melaksanakan tugas dan pokok Kepala Bidang Sarana Distribusi
Perdagangan menyelengarakan fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sarana
distribusi perdagangan.
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di sarana distribusi perdagangan.
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang sarana distribusi
perdagangan.
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang sarana distribusi
perdagangan.
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang sarana distribusi
perdagangan.
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan di bidang pengelolaan sarana
distribusi perdagangan.
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /
instansi / lembaga di bidang sarana distribusi perdagangan.
Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, membawahkan:
a. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
b. Seksi Pengembangan Sarana Distribusi;
c. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sarana Distribusi.
4) Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dan Luar Negeri
Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang. Kepala Bidang Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas
pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
pengelolaan perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri yang meliputi
perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan pengawasan distribusi
perdagangan.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 10
Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan
Luar Negeri mempunyai fungsi :
a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja perdagangan dalam
dan luar negeri.
b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar
negeri.
c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang
perdagangan dalam dan luar negeri.
d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan
luar negeri.
e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan
dalam dan luar negeri.
f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.
g) Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.
h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang perdagangan dalam dan luar
negeri.
Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri membawahkan:
a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri
b) Seksi Perdagangan Luar Negeri
c) Seksi Pengawasan Distribusi
5) Bidang Kemetrologian, Energi Dan Sumber Daya Mineral
Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineraldipimpin oleh
seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya
Mineralmempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang kemetrologian dan sumber daya energi
yang meliputi standardisasi kemetrologian, pengawasan dan penyuluhan
kemtrologian, dan sumber daya energi.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber
Daya Mineral mempunyai fungsi :
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 11
a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kemetrologian,
Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian danSumber
Daya Energi;
c. pengkoordinasian perencanaan teknis dan pelaksanaan tugas di
bidangKemetrologian danSumber Daya Energi;
d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian danSumber
Daya Energi;
e. Perumusan kebijakan kemitraan dan kerjasama
f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian
danSumber Daya Energi;
g. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian danSumber Daya
Energi;
h. evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian danSumber Daya
Energi;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
j. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/
instansi dan lembaga lainnya.
Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral membawahkan:
a) Seksi Standardisasi Kemetrologian
b) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
c) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.
6) UPTD Pasar
UPTD Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. Kepala UPTD Pasar mempunyai
tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan dan
pengembangan pasar;
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
Kepala UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi :
a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan dan
pengembangan pasar;
b. perencanaan operasional kegiatan pengelolaan dan pengembangan pasar
meliputi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, kemanan dan ketertiban
pasar;
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 12
c. pengawasan dan pengendalain pelaksanaan pemelihaan kebersihan,
kemanan dan ketertiban pasar;
d. pengawasan, pengendalian retribusi dan penyetoran hasil pungutan
retribusi ke kas daerah;
e. pengembangan kemitraan pengelolaan dan pengembangan pasar;
f. pelaksanaan pelaporan harga kebutuhan pokok masyarakat secara berkala;
g. pelaksaaan pengawasan terhadap toko modern dan pasar rakyat milik desa,
koperasi maupun sawasta/perorangan di wilayah binaannya;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
j. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan pasar dengan sub
unit kerja lain di lingkungan Dinas.
1. UPTD Pasar, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
Sub Bagian Tata Usaha.
1. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang pengelolaan dan
pengembangan pasar;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana operasional ketatausahaan pengelolaan dan
pengembangan pasar;
b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana
dan prasarana UPTD;
c. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pengelolaan dan
pengembangan pasar;
d. pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi
kepegawaian pengelolaan dan pengembangan pasar;
e. penatausahaan penarikan retribusi dan penyetoran hasil penarikan ke
kas daerah;
f. penatausahaan pelaporan harga kebutuhan pokok masyarakat secara
berkala;
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 13
g. pelaksanaan pembaharuan data pedagang pasar rakyat yang dikelola
dan pasar rakyat milik desa, koperasi, dan swasta/perorangan di
wilayah binaan secara berkala;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
7) UPTD Metrologi Legal
UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. Kepala UPTD
Metrologi Legal mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas
di bidang metrology legal;
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
Kepala UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan
pemeliharaan standar kerja;
b. pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja;
c. pemeliharaan ketertelusuran standar kerja dan perlengkapannya;
d. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi metrologi legal;
e. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap
penggunaan cap tanda tera;
f. penyusunan rencana/program tera dan/atau tera ulang alat-alatukur, takar,
timbang dan perlengkapannya (UTTP);
g. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP);
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
i. pelaksanaan penyuluhan, pengamatan, pengawasan dan penyidikan tindak
pidana di bidang metrologi legal. pelaksanaan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 14
Sub Bagian Tata Usaha.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha; Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun
dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang metrologi
legal;
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian
Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana operasional ketatausahaan metrologi legal;
b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana
dan prasarana UPTD;
c. pelaksanaan pembaharuan data potensi alat UTTP dan data tera serta
tera ulang secara berkala;
d. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi metrologi legal;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan bidang tugasnya;
8) Bidang Industri Non Agro
Bidang Industri Agro mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pengkajian
Bahan Kebijakan Teknis dan penyelenggaraan Fasilitasi Industri Agro.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Industri Agro mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan kebijakan teknis pengembangan Industri Agro;
b. penyelengaraan fasilitasi pengembangan, pengendalian, pengawasan
monitoring dan evaluasi Industri Non Agro;
Rincian Tugas Bidang Industri Non Agro :
a. menyelenggarakan program kerja Bidang Industri Non Agro;
b. menyelenggarakan kebijakan dan pertimbangan teknis usaha industri,
perlindungan usaha industri, perencanaan program, teknologi, standardisasi,
standard kompetensi sumberdaya manusia, permodalan, kelembagaan,
sarana dan prasarana, informasi industri, pengawasan industri, monitoring,
evaluasi dan pelaporan pada jenis Industri Non Agro;
c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan
dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan
evaluasi, pengaturan teknis serta pelayanan umum Industri Non Agro,
perlindungan usaha industri, perencanaan dan program, teknologi,
standardisasi, standard kompetensi sumberdaya manusia, permodalan,
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 15
lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri,
pengawasan industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
d. menyelenggarakan pertimbangan teknis perijinan usaha Industri Non Agro;
e. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan, pengendalian
dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan teknis dan pelayanan
umum serta pertimbangan teknis di bidang usaha Industri Non Agro ,
perlindungan usaha industri, perencanaan dan program, teknologi,
standardisasi, standard kompetensi sumberdaya manusia, permodalan,
kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri, pengawasan
industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;
g. menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas dan unit kerja terkait;
h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan Perintah pimpinanan.
Bidang Industri Non Agro, membawahkan :
a. Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transpotasi
b. Seksi Industri Tekstil Produk Tekstil dan Aneka;
c. Seksi Industri Kreatif dan Elektronika.
9) Bidang Industri Agro
Bidang Industri Agro mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan Pengkajian
Bahan Kebijakan Teknis dan penyelenggaraan Fasilitasi Industri Agro.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Industri Agro mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan kebijakan teknis pengembangan Industri Agro;
b. penyelengaraan fasilitasi pengembangan, pengendalian, pengawasan
monitoring dan evaluasi Industri Agro;
Rincian Tugas Bidang Industri Agro :
a. menyelenggarakan program kerja Bidang Industri Agro;
b. menyelenggarakan kebijakan dan pertimbangan teknis usaha industri,
perlindungan usaha industri, perencanaan program, teknologi, standardisasi,
standard kompetensi sumberdaya manusia, permodalan, kelembagaan,
sarana dan prasarana, informasi industri, pengawasan industri, monitoring,
evaluasi dan pelaporan pada jenis Industri Agro;
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 16
c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan
dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan
evaluasi, pengaturan teknis serta pelayanan umum Industri Agro,
perlindungan usaha industri, perencanaan dan program, teknologi,
standardisasi, standard kompetensi sumberdaya manusia, permodalan,
lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri,
pengawasan industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
d. menyelenggarakan pertimbangan teknis perijinan usaha Industri Agro;
e. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan, pengendalian
dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan teknis dan pelayanan
umum serta pertimbangan teknis di bidang usaha Industri Agro,
perlindungan usaha industri, perencanaan dan program, teknologi,
standardisasi, standard kompetensi sumberdaya manusia, permodalan,
kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri, pengawasan
industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;
g. menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas dan unit kerja terkait;
h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan Perintah pimpinanan.
Bidang Industri Agro, membawahkan:
a. Seksi Industri Makanan, Minuman;
b. Seksi Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional;
c. Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan dan Bahan Bangunan.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung mempunyai
struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bandung sebagai berikut :
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 17
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 18
II.2. SUMBERDAYA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
BANDUNG
Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Perindustrian dan Perdagangan saat ini memiliki aparat / personil dengan jumlah
pegawai pada tahun 2017 sebanyak 268 pegawai negeri dengan rincian 213 pegawai
pria dan 55 orang pegawai wanita. Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar
belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas
Perdagangan dan Perindustian Kabupaten Bandung terekam pada diagram berikut:
Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Bandung Menurut Pendidikan Tahun 2017 (orang)
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperin Kab. Bandung
Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar SDM di Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung berpendidikan terakhir
SLTA/SMA kebanyakan ialah tenaga kerja teknis lapangan di UPTD Pasar. Sedangkan
untuk SDM di Dinas mayoritas ialah berpendidikan Strata 1 / Sarjana.
58
27
88
3
78
14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
SD SLTP SLTA D 3 S 1 S 2
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 19
Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Bandung berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin :
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
NO
GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI JENIS KELAMIN
P L
1
Golongan I A 2
213 55
Golongan I B 13
Golongan I C 37
Golongan I D 3
2
Golongan II A 32
Golongan II B 28
Golongan II C 84
Golongan II D 1
3
Golongan III A 4
Golongan III B 16
Golongan III C 20
Golongan III D 14
4
Golongan IV A 10
Golongan IV B 3
Golongan IV C 1
Golongan IV D
Golongan IV E
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperin Kab. Bandung
II.3. Kondisi Prasarana dan Saran
Kondisi Prasarana dan Sarana Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
prasarana dan sarana yang dimiliki meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana
telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup
memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara
lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan
dan Perindustrian Kabupaten Bandung dapat dilihat pada rincian dari masing-masing
tabel dibawah ini:
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 20
Tabel 2.2
Kondisi Tanah dan Bangunan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Bandung
NO TANAH BANGUNAN LOKASI LUAS
(M2) KONDISI KET
TANAH
1. Pasar Baleendah Kecamatan Balendah 40.000 Baik
2. Desa Margahayu Kecamatan Margahayu 6.000 Baik
3. Pasar Soreang Kecamatan Soreang 15.410 Baik
4. Pasar Baru Majalaya Kecamatan Majalaya 13.265 Baik
5. Pasar ST Majalaya Kecamatan Majalaya 4.050 Baik
6. Pasar Sayati Indah dan
Margahayu Kecamatan Margahayu 13.587
Baik
7. Pasar Banjaran Kecamatan Banjaran 868 Baik
8. Pasar Banjaran Kecamatan Banjaran 2.258 Baik
9. Banjaran Kecamatan Banjaran 11.000 Baik
10. Majalaya Kecamatan Majalaya 420 Baik
11. Banjaran Kecamatan Banjaran 2227 Baik
12. Tanah Pasar Majalaya Kecamatan Majalaya 19520 Baik
13. Pasar Majalaya Kecamatan Majalaya 30.004 Baik
GEDUNG
14. Gedung Kantor
Diskoperindag
Jl. Soreang KM.17
Komp. PEMDA
Kab.Bandung
1.250 Baik Kantor
Dinas
15. Gedung Pasar Margahayu
dan Sayati Kecamatan Margahayu 170.160 Baik
Kios
Pasar
16. Gedung Pasar Majalaya
Kecamatan Majalaya 758.055 Baik Kios
Pasar
17. Gedung Pasar Soreang
Kecamatan Soreang 12.576 Baik Kios
Pasar
18. Gedung Pasar Cicalengka
Kecamatan Cicalengka 8.560 Baik Kios
Pasar
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar bangunan
kantor kondisinya dibawah 80 persen. Hanya gedung tanah perkantoran dengan
kondisi diatas 80 persen. Luas tanah beserta bangunan milik Dinas Perdagangan dan
Perindustrian yang besar merupakan modal penting dalam mewujudkan capain
kinerja kedepan. Oleh karena itu, beberapa aset yang belum tersertifikat dan terawat
perlu mendapat perhatian khususnya dari instansi terkait di Kabupaten Bandung.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 21
Tabel 2.3
Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bandung Tahun 2015
NO JENIS KENDARAAN MERK/TYPE TAHUN
KENDARAAN JUMLAH
Roda 4
1. Station Wangon Toyota Inova, 2014 1
2. Station Wangon Toyota Rush 2014 1
3. Station Wangon Isuzu 2014 1
4. Truck + Attachment -/- 1995 1
5. Truck + Attachment lokal 2014 1
6. Truck + Attachment Isuzu 2014 1
7. Jeep Toyota Rush
F706M/T10m 2013 1
8. Jeep Suzuki Carry ST 100 1992 1
9. Jeep Suzuki Katana 1996 4
10. Jepp Isuzu / TBR S4 PRIC /
Mob Penumpang 1999 1
11. Jeep Suzuki Katana 1993 1
12. Mini Bus Isuzu / TBR 541 LM 25 2014 2
13. Mini Bus Suzuk Futura / ST 160 1999 1
14. Mini Bus Toyota Kijang 1993 2
15. Mini Bus Kijang / KF80 hijau 1998 1
16. Mini Bus Toyota Kijang SKF 1992 1
17. Mini Bus Toyota Kijang SKF 1999 1
18. Mini Bus Toyota Kijang 1994 1
19. Mini Bus Isuzu/Phanter 2001 1
20. Mini Bus Daihatsu Terios 2013 1
JUMLAH MOBIL 25
Roda 2
21. Sepeda Motor Honda / Astrea Ex
51185 1999 1
22. Sepeda Motor Suzuki / - 100 1993 1
23. Sepeda Motor Suzuki A Tornado Astrea 1997 1
24. Sepeda Motor Honda GL Max 2001 1
25. Sepeda Motor Honda MCB – 97 2003 1
26. Sepeda Motor Suzuki Smash 2003 1
27. Sepeda Motor Suzuki 110 2003 1
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 22
NO JENIS KENDARAAN MERK/TYPE TAHUN
KENDARAAN JUMLAH
28. Sepeda Motor Suzuki Smash 2004 2
29. Sepeda Motor Honda Supra fit 2005 1
30. Sepeda Motor Yamaha Vixon 2016 1
31. Sepeda Motor Yamaha Byson 2016 1
32. Sepeda Motor Honda GL 1992 1
JUMLAH SEPEDA MOTOR 13
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung memiliki
kendaraan dinas roda 4 sebanyak 20 unit dan jenis serta kendaraan roda 2 sebanyak
13 unit dengan berbagai merk dan jenis sebagai sarana tranportasi pendukung
operasional dinas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama ini,
walaupun kebanyakan usia dari kendaraan tersebut sudah tua. Kondisi demikan
diharapkan kedepannya menjadi perhatian bagi pihak terkait dari Pemerintah
Kabupaten Bandung.
Sedangkan untuk peralatan kantor yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan
Perindustrian sebagai pendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 2.4
Peralatan Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Bandung Tahun 2016
NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KONDISI
1. Komputer PC 19 Unit Baik
2. Monitor 19 Unit Baik
3. Printer 23 Unit Baik
4. Laptop 7 Unit Baik
5. Notebook 9 Unit Baik
6. Proyektor+attachment 4 Unit Baik
7. Mesin Ketik manual standar (14-16) 5 Unit Baik
8. Mesin Ketik manual longerman 2 Unit Baik
9. Mesin Ketik elektronik 2 Unit Baik
10. Mesin hitung manual 1 Unit Baik
11. Mesin Penghitung Uang 1 Unit Baik
12. Filling besi / metal 7 Unit Baik
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 23
NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KONDISI
13. Scanner 3 Unit Baik
14. Trappo 1.000 watt 1 Unit Baik
15. Universal tester lain-lain 1 unit baik
16. Bejana Ukur 1 Unit Baik
17. Alat ukur lain-lain 1 Unit Baik
18. Timbangan BBI kapasitas 100 kg 3 Unit Baik
19. Timbangan sentisimal 1 Unit Baik
20. Brand kas 4 Unit Baik
21. Lemari kaca 1 Unit Baik
22. Papan Visuil 5 Unit Baik
23. Alat Penghancur Kertas 2 Unit Baik
24. Papan nama instansi 1 Unit Baik
25. Papan Pengumuman 3 Unit Baik
26. White board 1 Unit Baik
27. Dry seal 8 Unit Baik
28. Overhead projector 2 Unit Baik
29. White board elektronik 1 Unit Baik
30. Display 1 Unit Baik
31. Genset 2 Unit Baik
32. Lemari Kayu 3 Unit Baik
33. Meja kayu rotan 4 Unit Baik
34. Kursi kayu/rotan/bambu 2 Unit Baik
35. Meja rapat 2 Unit Baik
36. Meja tambahan 1 Unit Baik
37. Kursi tamu 7 Unit Baik
38. Kursi Putar 3 Unit Baik
39. Kursi lipat 6 Unit Baik
40. Meja komputer 1 Unit Baik
41. Meja biro 9 Unit Baik
42. Sofa 1 Unit Baik
43. Lemari pakaian 1 Unit Baik
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 24
NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KONDISI
44. Tempat tidur busa (springbad) 1 Unit Baik
45. Kursi kerja 1 Unit Baik
46. Mesin penghisap debu (vacuum cleaner) 1 Unit Baik
47. Mesin potong rumput 2 Unit Baik
48. Lemari es 2 Unit Baik
49. AC unit 2 Unit Baik
50. AC split 4 Unit Baik
51. Kipas angin 1 Unit Baik
52. Kompor gas 1 Unit Baik
53. Alat dapur lainnya 1 Unit Baik
54. Tabung gas 1 Unit Baik
55. Dispenser 1 Unit Baik
56. Radio 1 Unit Baik
57. Televisi 5 Unit Baik
58. Lemari Besi 6 Unit Baik
59. Equalizer 1 Unit Baik
60. Loudspeaker 2 Unit Baik
61. Sound system 1 Unit Baik
62. Wireless 2 Unit Baik
63. Megaphone 2 Unit Baik
64. Mic conference 1 Unit Baik
65. Stabilisator 1 Unit Baik
66. Camera video 1 Unit Baik
67. Tustel 8 Unit Baik
68. Timbangan badan 1 Unit Baik
69. Tangga alumunium 1 Unit Baik
70. Kaca hias 1 Unit Baik
71. Dispenser 1 Unit Baik
72. Handy cam 3 Unit Baik
73. Alat rumah tangga lain-lain 3 Unit Baik
74. Tripod speaker 1 Unit Baik
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 25
NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KONDISI
75. Alat pemadam portable 7 Unit Baik
76. Alat pemadam kebakaran lain-lain 2 Unit Baik
77. UPS 1 Unit Baik
78. Server 1 Unit Baik
79. Meja kerja pejabat eselon V 1 Unit Baik
80. Meja kerja pegawai non struktural 2 Unit Baik
81. Kursi pejabat eselon IV 1 Unit Baik
82. Kursi kerja pegawai non struktural 1 Unit Baik
83. Kursi Kerja Pejabat Lain 1 Unit Baik
84. Kursi tamu di ruangan pejabat eselon III 1 Unit Baik
85. Lemari arsip untuk arsip dinamis 8 Unit Baik
86. Microphone / wireless mic 1 Unit Baik
87. Audio master control unit 1 Unit Baik
88. Peralatan studio visual lain-lain 3 Unit Baik
89. Stand microphone 1 Unit Baik
90. Tripod camera 1 Unit Baik
91. Loudspeaker 1 Unit Baik
92. Pesawat telephone 1 Unit Baik
93. Handy talky 2 Unit Baik
94. Facsimile 2 Unit Baik
95. Alat komunikasi radio ssb lain-lain 1 Unit Baik
96. Wrapping machine 1 Unit Baik
97. Timbangan elektronik 3 Unit Baik
98. Freezer 1 Unit Baik
99. Mixer 1 Unit Baik
100. Gelas ukur 1 Unit Baik
101. CCTV 2 Unit Baik
Dari sisi alat kantor dan rumah tangga, seluruh barang dalam kondisi baik.
Alat kantor dan rumah tangga yang tersedia relatif lengkap dalam menunjang
aktivitas kerja. Sehingga kondisi tersebut juga akan mendukung dinas koperasi dalam
mencapai kinerjanya.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 26
II.4. KINERJA PELAYANAN SKPD
Pada tahun 2010 – 2015 stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Bandung
masih relatif stabil. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang
meningkat dari tahun 2010 sebesar 5,58 % menjadi 5,82 pada tahun 2011, tahun
2012 menjadi 6,28, pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan menjadi 5,89
dan meningkat menjadi 5,88 % pada tahun 2015.
Untuk Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan
mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 sebesar 57,675 trilyun
rupiah meningkat menjadi 3,393 trilyun rupiah tahun 2014 dan menjadi 61,068
trilyun rupiah.
Tabel 2.5 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017
Kondisi ekonomi Kabupaten Bandung mengalami pertumbuhan dari
tahun ke tahun sejak tahun 2010, kondisi ini terus meningkat sampai tahun 2014,
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung berada di atas 5 persen.
Pada tahun 2013 di Kabupaten Bandung juga terkena imbas sehingga
pertumbuhan ekonomi sedikit melambat dan hanya mencapai 5,89 persen
tahun 2012 dari sebelumnya sebesar 6.28 persen. Hal ini terjadi karena dampak
dari factor eksternal dan kebijakan ekonomi dunia karena pada saat itu terjadi
krisis diberbagai negara berkembang di benua eropa yang mempengaruhi
terhadap permintaan ekspor barang dari Kabupaten Bandung terhadap negara-
negara tujuan pasar eksport.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 27
Tabel 2.6 LPE Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014
a. Bidang Perindustrian
Kinerja sektor perindustrian apabila dilihat dari kontribusi terhadap
PDRB atas dasar nilai berlaku tahun 2014 sebesar 6,7%. Secara nominal rupiah
terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi secara prosentasi kontribusi
peningkatannya masih kalah pesat dengan beberapa sektor lainnya sehingga
terjadi penurunan. Berdasarkan data tahun 2016 seluruh jumlah industri
di Kabupaten Bandung tercatat mencapai 12.866 Unit Usaha baik industri
besar, industri menengah, industri kecil maupun industri rumah tangga.
Pelayanan di bidang perindustrian lebih banyak kepada pembinaan,
pendampingan dan fasilitasi terhadap IKM dalam pengembangan usaha
termasuk penumbuhan wirausaha baru. Pembinaan yang dilakukan mencakup
pembinaan proses produksi, desain dan kemasan, motivasi, manajemen usaha,
peningkatan keterampilan, peningkatan teknologi sampai pada pembinaan
promosi dan pemasaran.
Untuk fasilitasi yang diberikan antara lain fasilitasi kerjasama
kemitraan, fasilitasi pengembangan teknologi, desain dan kemasan
sampai dengan fasilitasi promosi dan pemasaran. Sedangkan
pendampingan dilakukan agar proses pembinaan dan fasilitasi bisa berjalan
secara efektif dan berkesinambungan.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 28
b. Bidang Perdagangan
Kinerja sektor perdagangan dilihat dari kontribusi terhadap PDRB atas
dasar harga berlaku pada tahun 2014 sebesar 5,7 %. Khusus untuk sub sektor
perdagangan besar dan eceran mengalami peningkatan dari tahun 2010
13.4% tahun 2010 menjadi 14.38% tahun 2014.
Potensi perdagangan di Kabupaten Bandung antara lain :
a) Pusat perbelanjaan / toko modern
Minimarket : 485 outlet ( Indomart 202, Alfamart 180, Yomart 40, SB
Mart 42, GriyaMart 8, Perorangan ).
Yang belum ijin 50 outlet ( Indomart 25, Alfamart 10, SB Mart 9, Yomart
3, Perorangan 13 )
Supermarket: 23 outlet.
Jumlah toko modern yang sudah ijin 25 outlet.
b) Pasar tradisional jumlahnya 2435 buah.
c) Jumlah tnada daftar Gudang yang memiliki ijin 348 unit
d) Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi 206 unit
Adapun layanan yang diberikan di bidang perdagangan antara lain
adalah pembinaan terhadap kelompok-kelompok pedagang mulai dari
Pedagang Kaki Lima sampai dengan pedagang ekspor-impor, monitoring dan
updating data harga bahan pokok, monitoring arus perdagangan baik ekspor-
impor maupun antar daerah, fasilitasi promosi dan pemasaran produk lokal,
serta penerbitan SKA untuk produk ekspor.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 29
c. Bidang Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
Kegiatan yang banyak dilakukan terkait Standarisasi dan Perlindungan
Konsumen antara lain :
Pengawasan barang elektronika dan keperluan rumah tangga,
telekomunikasi dan informatika wajib mencantumkan label pada
barang dalam Bahasa Indonesia.
Pengawasan barang sarana bahan bangunan wajib
mencantumkan label dalam bahasa indonesia.
Pengawasan Jenis barang keperluan kendaraan bermotor wajib
mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.
Pengawasan Jenis barang yang telah diberlakukan SNI wajib.
Pengawasan barang yang elektronika dan keperluan rumah tangga
wajib pada kartu garansi dan petunjuk manual menggunakan Bahasa
Indonesia.
Pengawasan distribusi Pupuk bersubsidi ke Distributor dan
pengecek Pupuk
Ruang lingkup pengawasan lainnya antara lain :
1. Standar 4. Layanan Purna Jual
2. Label 5. Cara Menjual
3. Klausula Baku 6. Cara Beriklan
Menfasilitasi pengurusan perlindungan HAKI seperti hak merk, hak
cipta dan hak paten
Memfasilitasi uji standarisasi terhadap produk hasil industri untuk
mengetahui standar yang digunakan
Memfasilitasi sertifikasi halal produk makanan dan minuman IKM.
Pembinaan standarisasi proses produksi.
d. Energi dan Sumber Daya Mineral
Merupakan urusan baru yang menjadi bagian dari tupoksi Dinas
Perdagangan dan Perindustrian pada Tahun 2017 seiring dengan perubahan
kewenangan urusan pemerintah daerah dan pusat sehingga hasil perubahan
SOTK baru untuk urusan energi pemanfaatn panas bumi digabung dengan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan level esselon IV.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 30
Sehingga data untuk capain kinerja Tahun 2010-2015 sangat minim
dikarenakan pada tahun tersebut masih merupakan kewengangan Dinas
Energi Sumber daya Mineral dan Pengairan Kabupaten Bandung.
Adapun potensi yang ada antara lain :
Pemanfaatan kegiatan usaha pemanfaatan panas bumi banyak
dijumpai di Kecamatan Pangalengan, Ibun, dan Kertasari.
Potensi energi khususnya untuk energi baru terbarukan sangat
besar, baik dari alam seperti tenaga surya, mikro hidro dll sampai
dengan potensi energi yang bersumber dari limbah produksi seperti
biogas, biomassa dll.
Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun
2011- 2015 Kabupaten Bandung secara garis besar dapat dilihat dari capain
indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci mapun indikator kinerja
lainnya seperti indikator kinerja utama, dan indikator kinerja dalam RPJMD
periode sebelumnya. Selain itu kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat sejauh
mana serapan anggarannya.
Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Peridnustrian selama lima
tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai tahun 2015 masih bergabung dengan
Dinas Koperasi dan UKM dengan nama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator dan serapan
anggaran dibandingkan dengan sasaran/target renstra periode sebelumnya
dapat dilihat dalam tabel berikut :
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 31
TABEL 2.8
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANDUNG
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2
Tingkat fasilitas advokasi perlindungan konsumen (kasus)
0 10 35 40 40 0 10 35 20 - 100% 100% 50% 0%
3 Nilai eksport barang dan jasa ($)
678.528.6
10,68 746.381.4
71,75 776.236.7
31,00 807.286.2
00,00 839.577.6
48,00 511.338.0
87,31 833.686.1
78,32 821.019.618
,92 777.105.7
80,12 82.097.27
4.455 75% 112% 106% 96% 9778%
4
Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata (Pasar)
2 3 2 6 4 2 3 2 3 4 100% 100% 100% 50% 100%
5 Jumlah lokasi PKL yang sudah ditata (lokasi)
0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0% 100% 100% 100% 100%
6 Jumlah omzet unit usaha industry kecil dan menengah
2.219.738.
065.800 2.249.788.
590.780 2.279.595.
211.020 2.347.983.
067.351 2.418.422.
559.371 2.205.675.
089.000 2.213.199.
234.000 2.213.756.9
84.000 2.215.506.
616.400 2.324.829.
208.969 99% 98% 97% 94% 96%
7 Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah (IKM)
4.250 4.350 4.450 4.500 4.500 4.210 4.239 4.450 5.110 10.235 99% 97% 100% 114% 227%
8 Jumlah potensi produk unggulan IKM
22 40 80 0 88 22 40 80 0 100% 100% 100% 0% 0%
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 32
TABEL 2.9 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANDUNG
NO Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
Program Perlindungan konsumen dan pengaman perdagangan
195.000.000
290.645.003 195.195.25
0 820.000.000 498.640.000
195.000.000
289.986.773 194610250 788.509.000 424.188.000 100,00% 99,77% 99,70% 96,16% 85,07%
2
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
150.350.000
543.450.001 267.345.50
0 135.000.000 498.640.000
148.515.000
483.244.401 263.895.500 123.771.000 437.137.700 98,78% 88,92% 98,71% 91,68% 87,67%
3
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
3.708.337. 500
20.258.553. 505
9.372.761. 775
11.115.042. 746
17.533.686. 000
3.642.059. 250
9.513.857. 405
9.185.024. 250
7.792.905. 250
14.254.209. 300
98,21% 46,96% 98,00% 70,11% 81,30%
4
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
0 225.000.000 136.200.00
0 320.000.000 295.600.000 0 218.641.500 130.715.545 295.083.000 287.692.500 0,00% 97,17% 95,97% 92,21% 97,32%
5
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
215.500.000
787.400.002 704.470.00
0 2.437.000.0
00 1.327.435.0
00 215.150.0
00 775.790.002 698.470.000
2.377.384.495
1.318.516.600
99,84% 98,53% 99,15% 97,55% 99,33%
6
Program pengembangan industri kecil dan menengah
627.725.000
610.917.002 886.660.00
0 932.000.000
1.110.068.000
620.055.000
609.587.002 851.799.000 903.658.250 280.728.000 98,78% 99,78% 96,07% 96,96% 25,29%
7
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
485.542.500
1.065.000. 001
640.605. 000
911.850.000 338.313.000 485.542.5
00 1.063.375.
001 628.105.000 911.461.000 337.113.000 100,00% 99,85% 98,05% 99,96% 99,65%
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 33
NO Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8
Program penataan struktur industri
75.628.000
0 95.350.000 0 34385000 75.628.00
0 0 74.060.000 0 34.685.000 100,00% 0,00% 77,67% 0,00% 100,87%
9
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
50.000.000
112.650.000 75.000.000 0 0 36.500.00
0 112.335.000 67.550.000 0 0 73,00% 99,72% 90,07% 0,00% 0,00%
TOTAL
5.508.083. 000
23.893.615. 514
12.373.587.
525
16.670.892. 746
21.636.767. 000
5.418.449. 750
13.066.817. 084
12.094.229. 545
13.192.771. 995
17.374.270. 100
85,40% 81,19% 94,82% 71,63% 75,17%
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 34
Berdasarkan tabel kinerja diatas baik dari sisi kinerja program maupun
keuangan menunjukan hasil yang baik. Dari sisi kienrja, capaian realisasi seluruh
indikator kinerja sama dengan 100 persen bahkan ada beberapa indicator yang
berhasil melampaui targetnya. Dari sisi kienrja keuangan selama tahun 2011–2015
menunjukan realisasi serapan anggaran rata-rata diatas 90 persen. Dengan capaian
kinerja yang tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat
mengindikasikan penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang baik.
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015, Dinas
Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan tugas untuk melaksanakan program /
kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, sasaran prioritas
pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan
Perindustrian ialah “Meningkatknya pelaku Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (KUMKM) dan Pelaku Usaha Modal Besar” sesuai dengan penjabaran
dari misi ke enam Bupati Bandung dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi
ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah.
Pada sasaran prioritas tersebut terdapat beberapa indikator kinerja daerah
yang menjadi tugas dan kewajiban dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Bandung dalam mencapai target indikator kinerja daerah yang telah
ditetapkan tersebut. Adapun uraian mengenai target indikator kinerja adalah sebagai
berikut:
1. Pertumbuhan Nilai Eksport
Untuk meningkatkan pemasaran terhadap produk yang ada di Kabupaten
Bandung Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan kegiatan fasilitasi
promosi bagi produk UMKM atau pun IKM yang dilakukan ditingkat Kabupaten,
Provinsi maupun Internasional.Bagi produk UMKM dan IKM Kabupaten Bandung
yang sudah memiliki kulitas eksport dan diminati oleh pasar luar negeri untuk
dapat memasarkan produknya ke luar negeri sehinga menigkatkan nilai jual
produknya dan meningkatkan nilai eksport Kabupaten Bandung. Adapun
pertumbuhan nilai eksport setiap bulanya pada tahun 2015 dapat dilihat pada
grafik dibawah ini :
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 35
Gambar 2.3 Nilai Eksport
Pertumbuhan nilai eksport itu sendiri pada tahun 2015 mencapai $
820.972.744,55,- dengan presentase capain 97.78%, sedang tahun 2014 nilai
eksport sebesar $ 777.105.780,12.
Adapun perkembangan jumlah volume eksport pada tahun 2015 mencapai
angka 198.351.740,06 dengan rincian perkembangan volume eksport per bulan
dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
Gambar2.4 Volume Eksport
Sejumlah produk unggulan yang menjadi andalan Kabupaten Bandung untuk
diekspor antara lain tekstil, cocoa/coklat, alas kaki, garmen hingga komoditas
pertanian.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 36
Gambar 2.5 Komoditi Eksport
II. 5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2016-
2020 teridentifikasi sejumlah faktor penghambat dan pendorong pelayanan di Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yakni sebagai berikut :
II.5.1. FAKTOR PENGHAMBAT YANG MENJADI TANTANGAN
Walau telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting
dalam pengembangan perindustrian, perdagangan dan pertambangan di
periode sebelumnya namun dirasakan belum tumbuh seperti yang
diharapkan.
Permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor
perindustrian, perdagangan dan pertambangan menjadi tantangan di tahun
2016-2021. Tantangan tersebut dipaparkan sebagai berikut :
Industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong,
jumlah dan kemampuannya masih terbatas dan sama halnya dengan
kemampuan produksi barang setengah jadi dan komponen, sehingga
ketergantungan impor masih tetap tinggi.
Masih terbatasnya populasi berteknologi tinggi dan kapasitas produksi masih
belum optimal.
Penurunan kinerja dan produktifitas akibat terpaan krisis global.
Pengembangan kualitas produk dan kemasan yang belum maksimal.
Kurangnya fasilitasi branding, promosi dan pemasaran produk.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 37
Terganggunya penguasaan pasar domestik (khususnya akibat beredarnya
produk larang edar).
Masih rendahnya tertib niaga.
Ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan beberapa negara
tujuan.
Lemahnya penguasaan desain dan rancang bangun untuk pembangunan
industri dan perdagangan dalam / luar negeri.
Penerapan standar produk komponen dan bahan baku yang tersedia di
pasar dalam negeri tidak atau belum memenuhi standar.
Minimnya pelaku usaha yang melindungi usahanya dengan sertifikasi HKI.
Keterbatasan infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, listrik, pasokan gas).
Arus barang impor ilegal yang tinggi (penyelundupan).
Suku bunga perbankan yang masih tinggi.
Ketentuan limbah yang sering kali menyulitkan dunia usaha.
Kurangnya keberpihakan serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan
produk dalam negeri.
Belum tersedianya perbankan yang khusus ditunjuk pemerintah
untuk pembangunan industri per sektor (misalnya: bank khusus untuk agro,
untuk industri, untuk migas, untuk IKM, dan lain sebagainya), dengan
tingkat bunga kompetitif.
Belum terjalinnya komunikasi/hubungan yang intensif antara hasil riset dari
balai riset industri dalam negeri.
Kelembagaan penyelenggara urusan energi dan sumber daya mineral belum
memadai (bentuk instansi, peralatan pendukung dan sumber daya manusia);
Regulasi yang ada belum memadai dan perlu penyesuaian dengan
Peraturan Perundangan Yang baru.
Kurangnya pengawasan dan penertiban pengusahaan kegiatan
pertambangan
Pengusahaan ketenagalistrikan baru terbarukan memerlukan biaya yang
besar;
Banyaknya pihak yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan
pertambangan.
II.5.2. FAKTOR PENDORONG :
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 38
Penguatan pembangunan ekonomi diarahkan kedalam upaya untuk
memperkuat struktur perekonomian yang lebih seimbang dan merata untuk
kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kondisi dan potensi daerah
serta peluang yang ada dengan mengutamakan upaya-upaya pemulihan dan
pengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan kegiatan investasi
serta mendorong dan memfasilitaskan upaya-upaya peningkatan
produktivitas daerah dan pendapatan masyarakat.
Oleh karena itu pembangunan ekonomi lebih diprioritaskan pada
pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi lokal yang mempuyai dampak
yang luas (multiple effect) seperti sektor Perindustrian dan Perdagangan,
karena sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar
dalam perekonomian daerah serta mempunyai kemampuan dalam
menyerap tenaga kerja yang besar.
Dengan demikian sesuai dengan tugas dan fungsinya, peranan Dinas
Perdagangan dan Perinduastrian Kabupaten Bandung sangat strategis dalam
menggerakkan dan memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah melalui
pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan fasilitas pengembangan
terhadap pelaku sektor Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten
Bandung.
Dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian
tersebut perlu dukungan birokrasi terkait dengan peningkatan pelayanan
publik melalui upaya penataan struktur organisasi agar bisa efektif dan
efesien, peningkatan kapasitas kelembagaan maupun aparat agar tercapai
suatu birokrasi yang konduktif dalam upaya fasilitas layanan publik yang baik
agar tercipta iklim konduktif yang dapat meningkatkan kinerja
investasi dan ekonomi.
Adapun kondisi yang menjadi faktor pendorongnya adalah :
1. Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan
perekonomian.
2. Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah propinsi dan
pemerintah pusat yang sangat besar sehingga meringankan beban APBD
Kabupaten.
BAB III
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 39
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian
dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola
pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional,
maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara
keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bandung dalam mengemban tugas dan perannya harus
memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.
Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Bandung, Dinas Perdagangan
dan PerindustrianKabupaten Bandung melakukan orientasi dan pendekatan yang digunakan
dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi
dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bandung tahun 2016-2021.
Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait
dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan
lembaga/institusi Dinas Perdagangan dan PerindustrianKabupaten Bandung dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis
penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan
kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.
A. Identifikasi Permasalahan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan
Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa
permasalahan, antara lain:
Bidang Perdagangan
1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis
yang efektif dan efisien.
Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang
efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana
logistik, seperti sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana
pergudangan dan keterampilan SDM. Permasalahan ini harus segera
mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis
menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi beragam.
2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 40
Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai
dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan
modern, agar konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Pembangunan pasar-pasar
tradisional dilakukan sebagai upaya mengikis pasar-pasar modern yang mulai
membanjiri masyarakat. Saat ini pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar
modern karena selain lengkap, harga barang di pasar tradisional juga lebih
terjangkau dibandingkan pasar modern. Untuk itu, demi menarik minat beli
masyarakat, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bandung perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang di pasar
tradisional. Banyak pasar yang masih membutuhkan sarana prasarana yang
memadai untuk kenyamanan konsumen dan pedagang agar masyarakat mau
membeli di pasar tradisional.
3. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau
harganya.
Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor masih tinggi
dibandingkan nilai ekpornya, padahal yang diharapkan adalah sebaliknya.
Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk dalam negeri yang
terus melemah. Di dalam negeri menjadi kalah bersaing dengan produk impor,
apalagi diperburuk denganbanyaknya produk impor ilegal. Di pasar
internasional, produk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan produk kayu kalah
bersaing dengan produk dari China dan negara ASEAN lainnya. Tujuan dari
peningkatan nilai ekspor adalah mengurangi ketergantungan konsumen dengan
produk luar negeri sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk
luar negeri yang nantinya juga akan berdampak terhadap penerimaan devisa
negara. Penggunaan barang impor dapat disiasati dengan memproduksi di dalam
negeri barang-barang kebutuhan yang masih di impor. Indonesia memilki banyak
potensi sumber daya alam yang dijual dalam bentuk bahan mentah. Bahan
mentah ini banyak di ekspor ke luar negeri dan di impor kembali dalam bentuk
barang setengah jadi maupun bahan jadi. Untuk mengubah bahan mentah yang
berpotensi menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang bernilai guna tentu
bukan hal yang mudah. Diperlukan modal yang cukup untuk mengolah bahan
mentah menjadi bahan primer. Modal yang dimaksudkan berasal dari investasi.
Investasi memiliki korelasi positif terhadap ekspor dan impor.
Investasi akan mengakibatkan terjadinya impor barang modal dan bahan baku
penolong, dimana produk-produk ini sebagian besar digunakan untuk
memproduksi produk untuk keperluan di dalam negeri dan untuk keperluan
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 41
ekspor. Selain itu, masih banyak kendala dalam memproduksi barang-barang
tersebut.
4. Perlindungan terhadap konsumen belumoptimal
Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan.
Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan
barang beredar, jasa dan kemetrologian. Selain itu, penyebab lainnya, masih
rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap UU Perlindungan
Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTTP,
banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, membanjirnya produk impor
yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbatasnya jumlah petugas di bidang
pengawasan, jumlah LPKSM dan BPSK masih terbatas, serta tempat pengaduan
konsumen masih terbatas.
Bidang Industri
1. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar
Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam
Program Penataan Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah)
diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM
untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM
dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang
yang kurang kontinyu yang menyebabkan keterlambatan produksi.
2. Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah
yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri
Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat
rusaknya lingkungan hidup. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, akan mendorong
pengembangan industri yang berwawasan lingkungan serta akan memberikan
daya tarik investasi industri. Belum optimalnya pengembangan industri yang
sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan disebabkan
karena belum adanya program khusus yang fokus terhadap peningkatan kualitas
dan populasi industri.
3. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis dan
kondisi mesin yang sudah tua
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 42
Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing
kendati terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal.
Peningkatan sarana dan dalam rangka optimalisasi pelayanan teknis dilakukan
melalui upaya pengembangan dan penerapan hasil rekayasa teknologi industri
bagi IKM. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana layanan
teknis dapat menurunkan daya saing di sektor industri.
4. Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah
Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap
penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai
lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan
ekonomi. Lemahnya daya saing juga dirasakan oleh Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandungpada industri kecil
menengah. Akar masalah dari lemahnya daya saing industri kecil menengah
disebabkan karena tingginya harga bahan baku, keterbatasannya peralatan yang
di gunakan, terbatasnya kemampuan dan keterampilan industri, serta kurangnya
promosi dan jejaring produk IKM.
5. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah.
Industri Kecil Menengah memiliki peranan strategis dalam struktur industri dan
ekonomi Indonesia. Namun pengembangan industri kecil menengah belum
optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk industri
kecil menengah. Penyebab lainnya masih rendahnya kualitas produk industri
agro dan hasil hutan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah
industri yang belum tertangani. Belum efisiensinya pemakaian energi di industri,
kenaikan harga energi, dan pencemaran lingkungan hidup akibat emisi gasrumah
kaca juga dapat menjadi akar masalah dari belum optimalnya pengembangan
industri.
Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 43
1. Dengan diberlakukannya UU No.21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, pada pasal
8, tercantum kewenangan pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan
panas bumi. Pada saat ini seluruh data untuk melaksanakan kewenangan
tersebut belum seluruhnya tersedia, oleh karena itu perlu sekali pengumpulan
data yang berkaitan dengan kewenangan yang sekarng ini dimiliki oleh
Kabupaten.
2. Kewenangan yang dimiliki Kabupaten/ Kota, meliputi ;
pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di
bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung;
Pemberian izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi
kewenangannya;
pembinaan dan pengawasan ;
pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada
wilayah kabupaten/ kota; dan
inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas
bumi pada wilayah kabupaten/ kota.
3. Dengan ditariknya kewenangan dibidang ke ESDM baik ke Pemerintah Pusat
maupun Provinsi. Sedangkan pihak Kabupaten tetap harus menangani
permasalahan yang timbul diwilayahnya. Oleh karena itu perlu dilakukan
monitoring maupun koordinasi baik ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Provinsi, untuk mengantisipasi seluruh permasalahan yang akan timbul di
bidang ke ESDM an.
4. Dana Bagi Hasil dari Panas Bumi, Migas dan Tambang, merupakan penghasil
PAD yang cukup besar bagi Kabupaten Bandung, oleh karena itu sangat
diperlukan koordinasi dan monitoring baik ke Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Provinsi.
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 44
Dengan mempertimbangan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan
peluang yang ada di Kabupaten Bandung dan berdasarkan penelaahan terhadap
dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung serta hasil
identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka
dibutuhkan perumusan visi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah
kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak
Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu-isu yang ada dan
meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang.
Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 adalah:
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan
peluang yang dimiliki, maka mkasud dari pokok-pokok visi tersebut adalah sebagai
berikut :
VISI POKOK- POKOK
VISI PENJELASAN POKOK- POKOK VISI
“Memantapkan
Kabupaten
Bandung yang
Maju, Mandiri
dan Berdaya
Saing, melalui
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik dan
Sinergi
Pembangunan
Perdesaan,
Berlandaskan
Religius,
Maju
Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul yang
didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki
intelektualitas tinggi, memiliki moral yang baik,
kreatif, dan inovatif sehingga membentuk
masyarakat yang produktif serta dikung oleh
kondisi lingkungan yang lestari yang dapat
mendukung terselenggaranya berbagai aktivitas
yang sejalan untuk mencapai kemajuan daerah.
Mandiri
Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang
mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih
maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang
sejajar dan sederajat dengan mengandalkan potensi
dan kemampuan yang dimiliki.
Berdayasaing Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh
“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya
Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi
Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan
Berwawasan Lingkungan”
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 45
VISI POKOK- POKOK
VISI PENJELASAN POKOK- POKOK VISI
Kultural dan
Berwawasan
Lingkungan”
perekonomian yang kompetitif melalui
pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan
infrastruktur penunjang dengan ditunjang oleh
kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan
untuk menempatkan diri unggul dalam kontek
sektoral, mampu membuka diri terhadap tindak
inovatif untuk memperoleh keuntungan dari
persaingan, baik pada tingkat regional, nasional dan
internasional.
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik
Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Bandung yang dilakukan secara bersama- sama
antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta, dan
bertanggungjawab, dengan menjaga sinergitas
interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga
dominan utama, yaitu pemerintah, swasta dan
masayrakat, dengan mempertimbangkan efisiensi,
efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum,
menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, transparan,
responsif serta berorientasi pada konsensus,
kesetaraan dan akuntabel.
Sinergi
Pembangunan
Perdesaan
Kondisi pelaksanaan pembangunan pembangunan
perdesaan di Kabupaten Bandung yang melibatkan
seluruh pemangku kepentingan dan menyeluruh
dalam berbagai aspek pembangunan, dengan
memperhatikan peningkatkan kualitas SDM
kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan
infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem
transportasi perdesaan yang memadai, peningkatan
produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan
kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan
masyarakat perdesaan.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 46
VISI POKOK- POKOK
VISI PENJELASAN POKOK- POKOK VISI
Religius
Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang
memiliki nilai- nilai, norma, semangat dan kaidah
agama, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi
ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan,
termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pemangunan, dengan tetap
menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup
beragama.
Kultural
Kondisi masyarakat Kabupaten Bandun yang
memiliki nilai- nilai budaya sunda yang baik,
melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus
tumbuh dan berkembang seiring dengan laju
pembangunan, serta menjadi perekat bagi
keselarasan dan kestabilan sosial. Pengembangan
budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap
menghargai pluralitas kehidupan masayrakat secara
proporsional.
Berwawasan
Lingkungan
Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki
pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap
keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan
yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis
lingkungan terhadap keberlangsungan hidup
manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan,
harus menjadi acuan utama segala aktivitas
pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan
yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi
dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang
dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut:
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 47
Misi Pertama : “Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan”
Misi peningkatan kualitas dan cakupan layan pendidikan sejalan dengan
visi Kabupaten Bandung, khususnya dalam upaya membangun “Sumber
Daya Manusia yang Berkualitas”. Perbaikan dalam sektor pendidikan
menjadi misi pertama yang diusung dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. Penetapan
sektor pendidikan sebagai prioritas pertama didasari oleh pentingnya
aspek ini dalam pembangunan Kabupaten Bandung, masyarakat
Kabupaten Bandung sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan
pembangunan Kabupaten Bandung perlu memiliki kapasitas dan daya
saing dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten
Bandung. Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten
Bandung yang berkualitas maka diperlukan upaya – upaya untuk
meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, yang mana
antara lain dengan meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan, terutama
fasilitas sekolah menengah atas yang tersebar secara merata dan
mencakup seluruh wilayah, meningkatkan kualitas pada fasilitas-
fasilitas pendidikan melalui peningkatan efisiensi sekolah,
meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta meningkatkan
kompetensi siswa melalui penguasaan budaya lokal, olah raga dan
keterampilan lain.
Misi Kedua: “Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan”
Seperti halnya misi pengembangan sektor pendidikan, misi
mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan juga
sejalan dengan upaya menciptakan “Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas”. Dalam hal ini drajat kesehatan penduduk menjadi fokus
yang ingin dicapai melalui misi ini. Drajat kesehatan masyarakat
menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung
berpengaruh terhadap produktivitas penduduk. SDM yang kreatif,
inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Bandung
tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten
Bandung tanpa didukung oleh drajat kesehatan penduduk yang tinggi.
Untuk mendukung misi ini, beberapa upaya peningkatan kuantitas
fasilitas kesehatan serta upaya peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan perlu dilakukan. Dijabarkan lebih rinci beberapa upaya untuk
mendukung pencapaian misi ini antara lain meningkatkan kuantitas dan
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 48
kualitas puskesmasdan rumah sakit, menurunkan angka kesakitan
penduduk melalui berbagai upaya pemberdayaan dan peningkatan
kesadaran masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih serta
meningkatkan jumlah tenaga medis secara optimal yang melayani
seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
Misi Ketiga: “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata
ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan”
Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap
pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini
meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur air bersih,
infrastruktur air limbah, infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur
energi. Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur terkait erat
dengan tata ruang. Pengembangan infrastruktur dapat menstimulus
perkembangan guna lahan suatu wilayah, sehingga perencanaan
infrastruktur dan perencanaan tata ruang perlu dilakukan secara seiring
untuk menciptakan adanya keterpaduan. Upaya- upaya yang dapat
dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas
infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah antara lain melalui
mengoptimalkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta
mewujudkan perencanaan tata ruang secara simultan, mulai dari
perencanaan tata ruang, hingga ke pemanfaatan ruang dan
pengendalian permanfaatan ruang. Aspek kebencanaan merupakan
salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan
pembangunan. Hal tersbut didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung
yang memiliki beberapa potensi bencan. Meninjau historis kebelakang,
beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan menggangu
stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya
bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana.
Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek
kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi pelu pula untuk
diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan
fasilitas publik agar memiliki kelentingan terhadap bencana.
Misi Keempat: “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat”
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 49
Penetapan misi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sejalan
dengan upaya membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung
yang berkualitas. Dengan meningkatnya kesejahteraan sosial
masyarakat, diharapkan secara tidak langsung menciptakan stabilitas
kemanan wilayah. Beberapa upaya yang akan diterapkan untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat antara lain dengan
peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS), serta peningkatan partisipasi masayrakat
dalam upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial.
Misi Kelima: “Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki
keunggulan kompetitif”
Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa
sektor, seperti misalnya perdagangan dan jasa, pertanian, industri,
pariwisata, koperasi dan UKM serta investasi dan modal. Misi
menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi
pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan “Perekonomian
yang Berdaya Saing”. Untuk sektor industri dan jasa, perkembangan
diarahkan untuk mendorong potensi perdagangan dan jasa dalam
rangka meningkatkan PAD. Pada kondisi eksisting, perdagangan dan
jasa merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk
dikembangkan di Kabupaten Bandung. Meskipun demikian pada kondisi
eksisting pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal. Sektor
perdagangan dan jasa erat kaitannya dengan transaksi yang terjadi di
suatu wilayah, untuk mendorong transaksi maka berbagai upaya seperti
misalnya meningkatkan jaminan ketersediaan kontinuitas pasokan
komoditas, menciptakan kepastian mengenai mutu dan harga barang,
serta memberikan jaminan mengenai stabilitas harga barang perlu
dilakukan. Sejalan dengan upaya- upaya tersebut, regulasi terkait
perdagangan berperan penting untuk memberikan arahan serta batasan
dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka untuk
mengoptimalkan sektor perdagangan, perlu pula ditunjang dengan
keberadaan regulasi terkait usaha perdagangan dan jasa yang memadai.
Untuk sektor industri, pengembangan diarahkan pada optimalisasi
pengembangan potensi pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek
wisata eksisting. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam rangka
pengembangan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 50
competitive advantge sektor ekonomi Kabupaten Bandung antara lain
melalui kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia
usaha serta melalui branding dan promosi pemasaran objek wisata.
Untuk sektor industri, pengembangan lebih diarahkan pada mendorong
perkembangan industri konvensional menuju industri berteknologi
tinggi dan ramah lingkungan. Beberapa upaya terkait antara lain melalui
insentif dan insentif bagi industri yang telah melakukan pemanfaatan
teknologi tinggi dalam hal produksi dan pengelolaan limbah. Selain dari
pada itu, untuk memberikan imbas pada perekonomian lokal, maka
keberadaan sektor industri perlu dikaitkan dengan penggunaan sumber
daya dan bahan baku lokal. Adapun untuk sektor pertanian dan
perikanan, pengembangan lebih diarahkan pada pengoptimalan potensi
pertanian dan peternakan serta penguasaan petani dna peternak
terhadap teknologi pertanian dan peternakan.
Misi Keenam: “Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup”
Selain ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sektor
ekonomi yang berdaya saing, untuk menciptakan pembangunan
Kabupaten Bandung yang berkelanjutan perlu pula ditopang oleh
pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup di
Kabupaten Bandung diarahkan pada upaya menetralisir dampak
lingkungan yang timbul akibat kegiatan- kegiatan yang memacu
perumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara
dan mengelola lingkungan hidup antara lain melalui penanggulangan
pencemaran lingkungan, baik oleh limbah padat, cair maupun udara.
Misi Ketujuh: ”Meningkatkan Kemandirian Desa”
Penetapan misi ini dilatar belakangi oleh kondisi fisik Kabupaten
Bandung eksisting yang lebih didominasi oleh kawasan perdesaan.
Pembangunan perdesaan tidak semata- mata dilakukan melalui
pembangunan infrastruktur perdesaan, lebih dari itu pembangunan
perdesaan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat perdesaan
sebagai pelaku utama pembangunan desa. Melalui pemberdayaan
masyarakat diharapkan mampu menciptakan kemandirian desa yang
jika diakumulasikan dalam skala kabupaten akan bersinergi mendukung
pembangunan Kabupaten Bandung. Misi meningkatkan kemandirian
desa melalui pemberdayaan masyarakat ini sejalan dengan upaya
pencapaian pokok visi menciptakan “sumber daya manusia yang
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 51
berkualitas” serta “ekonomi yang berdaya saing”. Beberapa upaya yang
dapat diterapkan untuk meningkatkan kemandirian desa antara lain
dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan,
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta
meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di perdesaan.
Misi Kedelapan: “Meningkatkan reformasi birokrasi”
Untuk menjamin tercapainya pembangunan “Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas”, “Ekonomi yang Berdaya Saing”, serta “Lingkungan
yang Lestari”, maka perlu ditunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal
ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga
keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi
katalisator bagi pembangunan Kabupaten Bandung. Birokrasi dan
aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci bagi
efektivitas dan efisiensi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka
reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi
penyediaan pelayanan publik. Upaya- upaya yang dapat dilakukan
dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi
antara lain melalui meningkatkan kualitas kinerja aparatur,
mempersiangkat waktu pelayanan administrasi dan mengembangkan
sistem pelayanan berbasis teknologi.
Misi Kesembilan: “Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah”
Pembangunan wilayah tidak dapat dilepaskan dari komponen
keamanan dan ketertiban wilayah. Stabilitas keamanan wilayah secara
signifikan akan berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan
wilayah. Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya mencapai visi
pembangunan Kabupaten Bandung, maka penetapan misi meningkatkan
keamanan dan ketetiban wilayah mutlak diperlukan. Beberapa upaya
yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban
wilayah antara lain dengan meminimalisasi terjadinya ancaman
terhadap kemanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan
penegakan peraturan daerah, serta Meningkatkan peran serta
masayrakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan
kebangsaan.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 52
Dari penjabaran visi dan misi di atas, misi ke 5 (lima) yaitu: “Menciptakan
Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif”, merupakan visi yang
menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagimana
menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten
Bandung untuk menciptakan “Perekonomian yang Berdaya Saing”. Adapun sasaran serta
strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :
Tabel 3.2 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
terkait Urusan Perdagangan, Perindustrian dan ESDM
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya
transaksi pada
sektor
perdagangan dan
jasa di Kabupaten
Bandung
1. Mengembangkan
aglomerasi perdagangan
1. Pengembangan sentra perdagangan
dan pergudangan
2. Pengembangan pemberdayaan dan
peningkatan kualitas pengelolaan pasar
rakyat
3. Penataan dan pemberdayaan PKL
2. Meningkatkan Efisiensi
Distribusi Dan
Perdagangan Dalam
Negeri Dan Luar Negeri
1. Meningkatkan pengawasan Barang
dan/atau Jasa yang diperdagangkan
2. Pengendalian ketersediaan barang
kebutuhan pokok dan atau barang
penting
3. Memperpendek jalur / rantai distribusi
, khususnya produk-produk pertanian
dengan Meningkatkan kerjasama dan
kemitraan produsen dengan pedagang
pasar
4. Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri / P3DN
5. Peningkatan Perlindungan konsumen
3. Meningkatkan Pangsa
Pasar dan Memperluas
Pemasaran Barang dan
Jasa
1. Peningkatan branding, promosi dan
pemasaran produk
2. Pengembangan ukm ikm di wilayah
pariwisata
3. Pengembangan E-Commerce
4. Peningkatan ekspor produk barang dan
jasa
5. Pengurangan Impor dengan Upaya
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri
6. Pembentukan dan Pengembangan
Komite Promosi dan Pemasaran dalam
wadah Bussiness Development Center
2. Meningkatkan 1. Mengembangkan sentra 1. Pengembangan mesin dan peralatan
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 53
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
kapasitas,
kapabilitas serta
produktivitas
UMKM-IKM dan
kualitas produk
unggulan
dan klaster
pengembangan UMKM
unggulan berbasis
eknomi kreatif
IKM pada sentra dan klaster UMKM
2. Pengembangan jaringan dan kemitraan
quadrohelix
3. Pengembangan komunitas dan
penguatan kelembagaan
4. Peningkatan Pangsa Pasar dan
perluasan pemasaran
2. Meningkatkan akumulasi,
aksesibilitas dan
kemampuan permodalan
1. Peningkatan akses permodalan
terutama melalui koperasi
2. Penguatan permodalan koperasi
melalui penyertaan modal
3. Peningkatan keanggotaan koperasi dari
sektor pertanian, perdagangan dan
usaha kecil menengah
3. Meningkatkan SDM,
Sarana Prasarana dan
Implementasi Teknologi
Serta Pengembangan
Sistem inovasi di bidang
produksi dan produk
unggulan yang mampu
bersaing di pasar
internasional;
1. Peningkatan penggunaan teknologi
tinggi serta teknologi pengolahan
limbah dalam sektor industri
2. Meningkatkan jumlah kerjasama antara
pemerintah dengan dunia usaha dalam
sektor industri teknologi tinggi dan
ramah lingkungan
3. Mendorong perbaikan teknologi proses
produksi produk unggulan yang
mampu bersaing di pasar
internasional;
4. Meningkatkan
kemampuan dan kualitas
SDM pelaku usaha / UKM
/ IKM
1. Peningkatan kemampuan dan kualitas
SDM pelaku usaha / UKM / IKM
5. Meningkatkan mutu,
sertifikasi maupun
standarisasi mutu proses,
produksi dan produk
KUKM-IKM
1. Peningkatkan mutu pengelolaan
(management), proses produksi UMKM
dan IKM
2. Peningkatkan jaminan mutu produk-
produk UMKM dan IKM
3. Pegembangan Desain dan Kemasan
produkproduk UKM dan IKM
4. Pengembangan Legailitas Hak Cipta
6. Pengembangan ciri khas/
keunikan produk
1. Peningkatan pendampingan dan
pembinaan dalam mengembangkan ciri
khas / keunikan produk
7. Mengembangkan
Agroindustri
1. Pengembangan regulasi dan kebijakan
yang menunjang pertumbuhan industri
olahan berbasis masyarakat.
3. Optimalisasi
pemanfaatan
8. Meningkatkan
kemampuan dan kualitas
1. Peningkatan kemampuan dan kualitas
SDM melalui pendidikan dan pelatihan
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 54
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
ESDM dan
Meningkatkan
pemanfaatan
Energi Baru dan
Terbarukan
SDM pada personil di
bidang ESDM dan
masyarakat.
ke ESDM an, bagi personil ESDM, baik
sarana maupun prasarana.
2. Melakukan sosialisasi pemanfaatan
ESDM yang optimal dan ramah
lingkungan, bagi masyarakat
9. Melaksanakan
kewenangan di bidang
ESDM, sesuai UU No. 23
Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah
dan UU No. 21, Tahun
2014, tentang Panas
Bumi.
1. Penyusunan data dan informasi geologi
serta potensi panas bumi.
2. Pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan izin pemanfaatan langsung
panas bumi.
3. Pembentukan peraturan perundang-
undangan daerah di bidang Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Langsung
10. Antisipasi permasalahan
yang timbul di bidang
ESDM akibat
kewenangan ditarik ke
Pemerintah Pusat dan
Provinsi
1. Dilakukan monitoring maupun
koordinasi baik ke Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Provinsi.
2. Koordinasi pengelolaan pertambangan
3. Koordinasi pengelolaan dan
pengendalian air tanah
4. Koordinasi pengelolaan panas bumi
berkaitan dengan Dana Bagi Hasil.
5. Koordinasi Dana Bagi Hasil dari
Tambang, Minyak dan Gas Bumi.
6. Koordinasi pengelolaan energi yang
meliputi ketenagalistrikan dan aneka
energi baru dan energi terbarukan
(diantaranya yang bersumber dari:
panas bumi, angin, air, bioenergi, surya
, dll).
C. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 55
Telaahan terhadap rencana strategis kementerian perindustrian dan kementerian
perdagangan ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level nasional,
provinsi dan kabupaten.
Telahaan Kementerian Perdagangan
Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,
permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus
besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa
yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.
Untuk itu, Kementerian Perdagangan RI dituntut memiliki kemampuan
menjembatani kesenjangan yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan
pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat
Indonesia Adil dan Makmur”.
Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing
tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat pada diagram berikut ini.
Gambar 3.1 Keterkaian Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan
Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan sesuai dengan visi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tercantum
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 56
dalam Undang- Undangl 7 tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju,
adil dan makmur. RPJPN 2005-2015 dilaksanakan dalam 4 tahapan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yang pada tahap 3 atau dalam periode 2015-
2019 memiliki arah kebijakan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di
berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta
kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Berdasarkan arahan tersebut pembangunan
Indonesia dalam periode ini diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat,
inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agendapembangunan
sektor ekonomi adalah melakukan upayapeningkatan ekspor non migas dan jasa yang
bernilai tambahtinggi. Strategi dalam mewujudkan arah kebijakan eningkatkan
eksporproduk nonmigas dan ekspor jasa bernilai tambah lebih tinggi danlebih
kompetitif di pasar internasional untuk mendukungpertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan, adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi;
2. Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi globaluntuk meningkatkan
ekspor barang terutama produkmanufaktur
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasaprioritas yang meliputi
jasa pendorong ekspor nonmigas (jasatransportasi, jasa pariwisata dan jasa
konstruksi) serta jasayang mendukung fasilitasi perdagangan dan
produktivitasekonomi (jasa logistik, jasa distribusi dan jasa keuangan).
Telahaan Kementerian Perindustrian
Visi Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 ialah ” “Indonesia Menjadi Negara
Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industriyang Kuat
BerbasiskanSumber Daya Alam dan Berkeadilan” . Untuk mewujudkan visi tersebut,
diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian Perindustrian sebagai berikut:
1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan
industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 57
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya
industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan
inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat
dan memperkukuh ketahanan nasional.
KementerianPerindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk5 (lima)
tahun ke depanyaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran
keberhasilanpencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan pada bagian Sasaran Strategis
KementerianPerindustrian. Strategis yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke
depan oleh Kementerian Perindustrian ialah sebagai berikut :
Telahaan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 58
Visi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral:
Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan
mineral yang berwawasan Iingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat.
Misi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral:
1. Meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi, mineral dan informasi
geologi.
3. Mendorong keekonomian harga energi dan mineral dengan mempertimbangkan
kemampuan ekonomi masyarakat
4. Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan energi,
mineral dan kegeologian.
5. Meningkatkan nilai tambah energi dan mineral.
6. Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha energi dan
mineral secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.
7. Meningkatkan kemampuan kelibangan dan kediklatan ESDM
8. Melaksanakan good governance
Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 59
Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, yaitu ”Terwujudnya
Industri Andalan Jawa Barat dan Optimalisasi Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri Pada
Tahun 2013”, Maksudnya adalah keberadaan Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat sebagai
salah satu OPD di Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat mewujudkan sosok provinsi Jawa
Barat di bidang Industri pada tahun 2013 kearah perkembangannya produk-produk industri
baik dalam konteks substitusi impor maupun orientasi ekspor secara mandiri maupun
aliansi/kolaborasi sebagai hasil pengembangan klaster industri yang semakin kompetitif.
Untuk bidang perdagangan diharapkan berkembangnya aktifitas perdagangan dalam dan
luar negeri baik yang bersumber dari produk dengan lokal konten tinggi maupun terdapat
kandungan impor dalam keseimbangan transaksi antar daerah dan antar negara yang
mampu memberikan surplus kepada pendapatan regional Jawa Barat.
Dalam mendukung visi tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat telah menetapkan misi sebagai berikut :
a. Meningkatkan pertumbuhan industri andalan daerah Dengan Tujuan sebagai berikut :
Meningkatkan peran industri kecil dan menengah dalam struktur industri
industri di Provinsi Jawa Barat, dengan Sasaran:
1. Meningkatnya penyebaran jumlah industri kecil dan menengah di daerah
Kab/Kota,
2. Meningkatnya kontribusi (nilai tambah) industri kecil dan menengah
dalam pembentukan PDRB Jawa Barat,
3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah.
4. Meningkatkan peran industri unggulan daerah (kompetensi inti industri
daerah/OVOP) Kabupaten/Kota dan tumbuhnya industri andalan masa
depan (industri agro, industri telematika dan industri kreatif) agar
menjadi kekuatan penggerak perekonomian regional Jawa Barat, dengan
Sasaran : Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
industri,
5. Berkembangnya keanekaragaman produk-produk industri dari berbagai
strata baik untuk subsitusi impor maupun orientasi ekspor dan
tumbuhnya industri andalan daerah.
Meningkatkan kemitraan antar industri inti–industri penunjang – industri
terkait (hulu-hilir) dalam suatu networking yang memperkuat dan
memperdalam struktur industri Jawa Barat, dengan Sasaran :
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 60
1. Meningkatnya kemitraan antar pelaku usaha (indag) dan kerjasama
pengembangan industri antar daerah/kawasan,
2. Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan klaster
industri.
b. Meningkatkan kelancaran distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan
perlindungan konsumen Dengan Tujuan sebagai berikut :
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan
Sasaran : Teroptimalisasikannya pasar dalam negeri
Meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha, dengan Sasaran
Terwujudnya tertib usaha dan tertib ukur dibidang perdagangan
c. Meningkatkan peran perdagangan luar negeri Dengan Tujuan sebagai berikut :
Meningkatkan ekspor Jawa Barat, dengan Sasaran Meningkatnya daya saing
produk yang berorientasi ekspor
Mengendalikan impor, dengan Sasaran : Terkendalinya volume impor barang
konsumsi dan bahan baku industri d.
d. Mengelola sumberdaya internal organisasi dalam mendukung pelaksanaan TUPOKSI
Dinas Perindag Jabar Dengan Tujuan sebagai berikut :
Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur
Membina dan mengembangkan aparatur
Meningkatkan ketersediaan sarapa dan prasarana aparatur
Mengembangkan sistem administrasi kesekretariatan
Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja
Meningkatkan ketersediaan informasi dan sinergitas perencanaan bidang
industri dan perdagangan serta akuntabilitas kinerja instansi/dinas
Telaahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Barat
Visi :
“ Terwujudnya Kemandirian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Kesejahteraan
Masyarakat Guna Mendukung Jawa Barat Sebagai Provinsi Termaju”
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 61
Misi :
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola energi dan sumberdaya
mineral yang profesional, berkapasitas moral dan intelektual.
2. Meningkatkan investasi, kesempatan kerja dan pendapatan daerah dari sektor
energi dan sumberdaya mineral.
3. Meningkatkan peran para pelaku bidang energi dan sumberdaya mineral terhadap
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan energi dan
sumberdaya mineral.
5. Meningkatkan upaya konservasi lingkungan dan perlindungan masyarakat dari
kejadian bencana alam.
D. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkuangan Hidup Strategis
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung tahun 2007-2027, disebutkan bahwa
tujuan penataan ruang adalah : a. mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan
sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
ketahanan nasional; b. menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan
sebaran kegiatan; c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas
pengembangan dan pengelolaan ruang; d. mewujudkan keseimbangan dan keserasian
perkembangan antar bagian wilayah kota serta antar sektor dalam rangka mendorong
pelaksanaan otonomi daerah; e. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah
serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan. f. Mewujudkan Kabupaten
Bandung sebagai hinterland dan kawasan produksi utama dalam pengembangan
Metropolitan Bandung. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan
pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang.
Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta
mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling
melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta
rencana pembangunan lainnya.
Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi sistem perkotaan di
wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana
wilayah Kabupaten. Wilayah Kabupaten Bandung dibagi dalam beberapa Wilayah
Pengembangan (WP), meliputi :
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 62
a) WP Soreang – Kutawaringin – Katapang berfungsi sebagai kawasan
pemerintahan, jasa dan perdagangan, permukiman, pertanian, pariwisata, dan
industri non polutif di Kecamatan Katapang;
b) WP Banjaran berfungsi sebagai kawasan industri non polutif, jasa dan
perdagangan, permukiman, pertanian, dan pariwisata;
c) WP Baleendah berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian,
industri non polutif, permukiman, dan pendidikan;
d) WP Majalaya berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian,
industri, dan permukiman;
e) WP Cileunyi-Rancaekek berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan,
pertanian, industri , permukiman, dan konservasi;
f) WP Cicalengka berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian,
industri non polutif, dan permukiman.
g) Margahayu dan Margaasih berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan,
industri non polutif, dan permukiman;
h) Cilengkrang dan Cimenyan berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan,
pertanian, permukiman, pariwisata dan konservasi.
Kawasan perdagangan dan jasa dibedakan berdasarkan tingkat pelayanannya, yaitu :
a. Kawasan perdagangan dan jasa yang memiliki fungsi pelayanan kecamatan dicirikan
dengan pengelompokkan letak, terletak di seluruh kecamatan; b. Kawasan perdagangan dan
jasa yang memiliki fungsi untuk melayani kecamatan-kecamatan lain terletak di kota-kota
hirarki II dan III, yaitu Kecamatan Soreang, Banjaran, Majalaya, dan Cileunyi dan kecamatan
lain sesuai pembagian hirarkinya. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
direncanakan seluas ± 2.251,22 Ha.
Kawasanperuntukan industri seperti yang dimaksud dalam pasal 73 ayat (4) lebih
diperuntukkan bagi jenis industri yang tidak menghasilkan limbah cair dan atau tidak
menggunakan air banyak. Sedangkan untuk pengembangan industri polutif dikendalikan
secara ketat dengan persyaratan tidak banyak menggunakan air tanah dalam untuk proses
produksi dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai hasil kajian detail/teknis. (2) Rencana
luas kawasan peruntukan Industri adalah seluas ± 5.543,03 ha terdiri dari Kawasan Industri
seluas ± 3.950 ha dan Zona Industri seluas ± 1.593,03 ha.
Kawasan strategis merupakan kawasan prioritas yang membutuhkan
pengembangan/penanganan mendesak atau kawasan yang mempunyai potensi
pengembangan yang dapat memajukan perekonomian wilayah, atau kawasan yang
mempunyai permasalahan yang harus segera ditangani. (2) Dikaitkan dengan fungsi
strategis, struktur dan pola ruang , kawasan prioritas yang akan dikembangkan adalah : a.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 63
Kawasan Kota Baru Tegalluar; b. Kawasan Industri Margaasih; c. Kawasan Terpadu Stadion
Olah Raga Si Jalak Harupat.
Kawasan Kota Baru Tegalluar merupakan kawasan strategis dengan luas ± 3.500 ha yang
terdiri dari pengembangan kawasan pemukiman skala besar, kawasan industri,
pengembangan waduk/danau buatan dan kawasan rekreasi. (2) Kawasan Industri
Margaasih merupakan kawasan strategis dengan luas ± 450 ha untuk pengembangan
kawasan industri non-polutif. (3) Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat c
merupakan kawasan strategis dengan luas ± 740 ha yang terdiri dari kawasan inti stadion
(sport centre) dengan luas ± 130 ha dan kawasan pendukung dengan luas ± 610 ha terletak di
Kecamatan Kutawaringin yang diarahkan untuk kegiatan jasa/perdagangan, perumahan,
industri non polutif serta kegiatan komersial lainnya.
Namun demikian masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara
sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi
penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh adanya
ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bandung.
Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke
non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh
kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman,
perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten
Bandung terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder
menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi
permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana
tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Akibatnya produksi dan produktivitas
pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun.
Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah
terjadinya kerusakan lingkungan di daerahpembangunan kawasan-kawasan industri. Kondisi
ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat
mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih
fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan
terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang
timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.
Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak negatif terhadap
kualitas lingkungan. Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan secara berlebihan akan
mempengaruhi aktivitas pertanian di Kabupaten Bandung. Semakin banyak jaringan jalan
yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan
pertanian. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 64
kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan
yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang
ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka perlu
merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya
maka peningkatan kompetensi SDM tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan.
Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan
berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan.
E. Penentuan Isu-Isu Strategis
Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan
eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan
pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang
berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalami Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang
menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan
selama lima tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebagai berikut :
1. Belum terjaminnya ketersedian kebutuhan bahan pokok menyebabkan sering terjadi
fluktuasi harga bahan pokok;
2. Belum efesienya arus barang dan konektivitas distribusi dan fasilitasi perdagangan;
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan
barang/jasa;
4. Masih rendahnya tingkat keterampilan dan produktivitas dari pelaku industri kecil;
5. Masih lemahnya penguasan teknologi bagi pelaku industri kecil menyebabkan daya
saing produk industri kecil lemah dalam menghadapi persaingan;
6. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar.
Isu Strategis tentang energi dan sumberdaya mineral
1. Belum tercapainya optimalisasi pemanfaatan potensi Energi dan Sumber Daya
Mineral, yang berwawasan lingkungan.
2. Perlunya peningkatan kemampuan dan kualitas SDM melalui pendidikan dan
pelatihan.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 65
3. Belum tersusunnya data dan informasi geologi serta potensi panas bumi.
4. Belum terlaksananya pembinaan dan pengawasan izin pemanfaatan langsung panas
bumi.
5. Belum terbentuknya peraturan perundang-undangan daerah di bidang Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Langsung.
6. Perlunya dilakukan monitoring maupun koordinasi baik ke Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Provinsi, dalam hal pengelolaan pertambangan, pengendalian air
tanah, minyak dan gas bumi serta panas bumi.
Diperlukan pula koordinasi pengelolaan energi yang meliputi ketenagalistrikan dan aneka
energi baru dan energi terbarukan (diantaranya yang bersumber dari: panas bumi, angin, air,
bioenergi, surya , dll).
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 66
BAB IV
TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Perumusan tujuan dan sasaran menengah SKPD merupakan salah satu tahap
penting penyusunan dokumen Renstra SKPD. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur
akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan
mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah
diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas
dan fungsi yang diemban organisasi.
Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk
mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai
sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan
ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima
tahun.
IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISPERIN KABUPATEN BANDUNG
Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pad RPJMD Kabupaten
Bandung Tahun 2016-2021 sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di
masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang
ingin diraih dari dari visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.
Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari
segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun
ke depan. Adapun tujuan dan saran jangka menegah Dinas Perdagangan Kabupaten
Bandung Tahun 2016-2021 ialah sebagai berikut ini:
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 67
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung
Visi RPJMD Tahun 2016-2021 : “ Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan ”
Misi V : “ Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif ”
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN Satuan
Kondisi Awal
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya produk eksport non migas
Meningkatnya nilai ekspor perdagangan
Nilai ekspor perdagangan
$ 820.972.774 845.601.95
7 854.796.852
863.712.617
868.476.968 897.710.575
Jumlah Penerbitan SKA
Buah 5.280 5.520 6.000 6.480 6.960 7.068
2.
Meningkatkan kinerja perdagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan terhadap konsumen Meningkatkan koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan perluasan pasar
Jumlah pasar yang ditingkatkan kondisinya
Unit 2 2 2 2 2 2
Peningkatan jumlah daerah tujuan pemasaran dalam negeri
Daerah 3 3 3 3 4 4
Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan tertib ukur
Jumlah UTTP dan BDKT
Unit 7.216 52.743 55.243 55.743 55.993 56.243
Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainya
Stabitas harga bahan pokok dan barang penting lainya
kali 236 236 236 240 240 240
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 68
Visi RPJMD Tahun 2016-2021 : “ Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan ”
Misi V : “ Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif ”
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN Satuan
Kondisi Awal
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
3.
Meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam perekonomian
Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah
Peningkatan jumlah unit usaha IKM
Unit 12.866 5 7 10 12 15
Pertumbuhan Omset Industri Kecil Menengah
% Rp.
2.324.829.208.969
2 3 4,5 5 6
4.
Meningkatkan meningkatkan produktifitas dan daya saing IKM
Meningkatnya penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri
Jumlah Pengembangan desain produk dan kemasan
Unit 500 600 700 800 900 1.000
Jumlah IKM yang difasilitasi penerapan standarisasi
Unit 10 15 20 25 30 35
Jumlah IKM yang difasilitasi perlindungan HAKI
Unit 10 40 50 50 50 50
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 69
Tabel 4.2. Hasil Revisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Visi RPJMD Tahun 2016-2021 : “ Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan ”
Misi V : “ Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif ”
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN Satuan
Kondisi Awal
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
Meningkatnya Nilai Perdagangan eksport Kabupaten Bandung
Meningkatnya Nilai Eksport Perdagangan Non Migas
Pertumbuhuan Nilai Eksport Non Migas
$
Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri dan Peningkatan perlindungan terhadap konsumen
Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur
Persentase Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku
%
Meningkatnya Kinerja dan Kontribusi Nilai Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Persentase Kontribusi sub sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bandung
%
Meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam perekonomian daerah
Meningkatkan daya saing dan produktifitas industri kecil
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menegah Berdaya saing
%
Persentase Jumlah Industri Kecil berbasis teknologi
%
Meningkatnya standarisasi produk industri
Persentase IKM yang difasilitasi standarisasi produk
%
Misi V : “ Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif ”
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN Satuan
Kondisi Awal
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
1
Meningkatnya Nilai Perdagangan eksport Kabupaten Bandung
Meningkatnya Nilai Eksport Perdagangan Non Migas
Pertumbuhuan Nilai Eksport Non Migas
$ 820.972.774 845.601.957 854.796.852 863.712.617 868.476.968 897.710.575
2
Meningkatknya kinerja perdagangan dalam negeri dan Peningkatan perlindungan terhadap konsumen
Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur
Persentase Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku
% 0 0 5 7 10 12
Meningkatnya Kinerja dan Kontribusi Nilai Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Persentase Kontribusi sub sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bandung
% 5,26 5,90 6,07 6,15 6,36 6,58
3
Meningkatknyaperan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam perekonomian daerah
Meningkatkan daya saing dan produktifitas industri kecil
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menegah Berdaya saing
% 2 4 5 6 6,5 7
Persentase Jumlah Industri Kecil berbasis teknologi
% 0 2 3 4 4,5 5
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 70
Visi RPJMD Tahun 2016-2021 : “ Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan ”
Misi V : “ Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif ”
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN Satuan
Kondisi Awal
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
Meningkatnya Nilai Perdagangan eksport Kabupaten Bandung
Meningkatnya Nilai Eksport Perdagangan Non Migas
Pertumbuhuan Nilai Eksport Non Migas
$
Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri dan Peningkatan perlindungan terhadap konsumen
Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur
Persentase Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku
%
Meningkatnya Kinerja dan Kontribusi Nilai Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Persentase Kontribusi sub sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bandung
%
Meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam perekonomian daerah
Meningkatkan daya saing dan produktifitas industri kecil
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menegah Berdaya saing
%
Persentase Jumlah Industri Kecil berbasis teknologi
%
Meningkatnya standarisasi produk industri
Persentase IKM yang difasilitasi standarisasi produk
%
Meningkatnya pemanfaatan potensi
Meningkatnya pemanfaatan potensi
Persentase pemanfaatan
Misi V : “ Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif ”
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN Satuan
Kondisi Awal
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
Meningkatnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam perekonomian daerah
Meningkatnya standarisasi produk industri
Persentase IKM yang difasilitasi standarisasi produk
% 0 0 1 2 3,5 5
4
Meningkatnya pemanfaatan potensi pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan
Meningkatnya pemanfaatan potensi volume uap panas bumi sebagai energi yang berwawasan lingkungan
Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi sebagai sumber energi
% 84 90 91,5 92,7 93 93,5
5 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal
Meningkatakan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah
Predikat Nilai AKIP Disperin
Nilai 0 B B BB BB A
Persentase aset dalam kondisi baik
% 0 0 70 72 76 80
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 71
IV.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISPERDAGIN KABUPATEN BANDUNG
Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah
langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan
misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan
dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.
Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang merupakan penjabaran dari
wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap menjadi strategi-strategi yang
objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai
kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-
program.
Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis SKPD merupakan strategi dan
kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan
strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal
RPJMD tahun 2014-2019 dan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
Tabel 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Meningkatnya produk eksport non migas
Meningkatnya nilai ekspor perdagangan
Perluasan pasar
ekspor non
tradisional dan
penumbuhan
eksportir baru
Diversifikasi pasar ekspor
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Ekspor Peningkatan promosi luar negeri
Meningkatkan kinerja perdagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan terhadap konsumen
Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan perluasan pasar
Memperkuat & memperluas pasar dalam
negeri dan
peningkatan
sarana dan
prasarana
perdagangan
Peningkatan akses dan
penetrasi ke pasar
domestik
melalui perluasan dan
Peningkatan sarana dan
prasaran
perdagangan
Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen
Peningkatan
pengawasan
persaiangan
usaha yang sehat
dan tertib ukur
Peningkatan tertib ukur dan Peningkatan pengawasan kemetrologian dan tera, tera ulang UTTP
Program
Perlindungan
Konsumen dan
pengamanan
perdagangan
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 72
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Meningkatkan koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainya
Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan
distribusi;
Pengembangan jaringan distribusi dan Kontinyuitas pemantauan harga
Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
Meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam perekonomian
Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah
Peningkatan unit
usaha IKM dan
daya saing
produk indusri
unggulan
Memfasilitasi
peningkatan unit usaha
dan kemitraan usaha
industri
Program
Pengembangan
Industri Kecil
dan Menengah
Meningkatkan meningkatkan produktifitas dan daya saing IKM
Meningkatnya penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri
Peningkatan penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri
Memfasilitasi
peningkatan kualitas
produk industri
unggulan
Program
peningkatan
Kapasitas IPTEK
Sistem Produksi
Program
Peningkatan
Kemampuan
Teknologi
Industri
Berikut ini adalah tabel strategi dan kebijakan SKPD hasil reviu Tim Internal Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung :
Tabel 4.3. Hasil Reviu Strategi dan Kebijakan SKPD
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Meningkatnya Nilai Perdagangan eksport Kabupaten Bandung
Meningkatnya Nilai Eksport Perdagangan Non Migas
Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur
Perluasan pasar
ekspor non
tradisional dan
penumbuhan
eksportir baru
Diversifikasi pasar ekspor
Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Ekspor Peningkatan promosi luar negeri
Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri dan Peningkatan perlindungan terhadap konsumen
Meningkatnya Kinerja dan Kontribusi Nilai Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Memperkuat & memperluas pasar dalam
negeri dan
peningkatan sarana
dan prasarana
perdagangan
Peningkatan akses dan
penetrasi ke pasar
domestik
melalui perluasan dan
Peningkatan sarana dan
prasaran
perdagangan
Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 73
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Meningkatnya Nilai Eksport Perdagangan Non Migas
Peningkatan
pengawasan
persaiangan usaha
yang sehat dan
tertib ukur
Peningkatan tertib ukur dan Peningkatan pengawasan kemetrologian dan tera, tera ulang UTTP
Program
Perlindungan
Konsumen dan
pengamanan
perdagangan
Meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam perekonomian daerah
Meningkatkan daya saing dan produktifitas industri kecil
Peningkatan unit
usaha IKM dan daya
saing produk
indusri unggulan
Memfasilitasi
peningkatan unit usaha
dan kemitraan usaha
industri
Program
Pengembangan
Industri Kecil
dan Menengah
Meningkatnya standarisasi produk industri
Peningkatan penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri
Memfasilitasi
peningkatan kualitas
produk industri
unggulan
Program
peningkatan
Kapasitas
IPTEK Sistem
Produksi
Program
Peningkatan
Kemampuan
Teknologi
Industri
Meningkatnya pemanfaatan potensi pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan
Meningkatnya pemanfaatan potensi volume uap panas bumi sebagai energi yang berwawasan lingkungan
Pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan
Program Pengelolaan Listrik Dan Pemanfaatan Energi
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal
Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 74
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian
sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk
kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari
kebijakan strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dengan tetap
mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung 2016-2021.
Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target
sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjabaran dari tabel yang menjelaskan
tentang strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung
tahun 2016-2021. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program
yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran
(output) dari kegiatan yang dilaksanakan.
Data capaian pada tahun awal perencanaan menunjukkan capaian kinerja pada tahun
2013, target kinerja program/ kegiatan yang bersifat persentase atau rasio, pada akhir tahun
renstra menunjukkan capaian pada tahun ke-5. Sedangkan target kinerja program/ kegiatan
yang bersifat angka absolut, kondisi pada akhir tahun renstra menunjukkan akumulasi dari
capaian setiap tahunnya. Adapun secara rinci disajikan melalui tabel 5.1 sebagai berikut :
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 83
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.
Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-
bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam
bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar
pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan
pemerintah daerah kepada masyarakat.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus
merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk
menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan ,
maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi Sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai
indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara
menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggung
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.
Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Seperti telah
dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bandung mendukung tercapainya tujuan untuk “Meningkatkan daya saing
perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor
ekonomi terhadap pembangunan daerah” dengan sasaran a.) Meningkatnya transaksi pada
sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung; b.) Meningkatkan kapasitas, kapabilitas
serta produktivitas UMKM-IKM dan kualitas produk unggulan. Tabel di bawah ini
menunjukkan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-
2021.
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 84
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
NO Indikator
Kondisi kinerja
pada awal
periode RPJMD
(2015)
Target Capain Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020
1 Nilai Eksport Non Migas 820.972.774 845.601.957 854.796.852 863.712.617 868.476.968 897.710.575 897.710.575
2 Persentase Alat UTTP bertanda tera yang sah
0 0 5 7 10 12 12
3 Persentase Kontribusi sub sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bandung
5,26 5,90 6,07 6,15 6,36 6,58 6,58
4 Pertumbuhan Industri Kecil dan Menegah
2 4 5 6 6,5 7 7
5 Persentase Jumlah Industri Kecil berbasis teknologi
0 2 3 4 4,5 5 5
6 Persentase IKM yang difasilitasi standarisasi produk
0 0 0 1 2 2,5 2,5
7 Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi sebagai sumber energi
84 90 91,5 92,7 93 93,5 93,5
8 Nilai AKIP Disperin 0 CC B B BB BB A
9 Persentase aset dalam kondisi baik 0 0 70 72 76 80 80
10 Nilai rata-rata SKP 0 0 80 82,5 85 87,5 87,5
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 85
Dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perlu memperhatikan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam
ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang ditetapkan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja wajib menyusun Indikator kinerja utama (IKU). IKU
ditetapkan sebagai acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah.
IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Pembangunan.
Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung
menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) mengambil dari indikator yang tercantum pada
indikator sasaran SKPD beserta dengan target capaiannya. Indikator tersebut yaitu :
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 86
Tabel 6. Tabel Indikator Kinerja Utama
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
1
Meningkatnya Nilai Perdagangan eksport Kabupaten Bandung
Meningkatnya Nilai Eksport Perdagangan Kabupaten Bandung
Nilai Eksport Non Migas
Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor
Penerbitan SKA melalui aplikasi e-SKA Kementerian Perdagangan RI
2
Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri dan Peningkatan perlindungan terhadap konsumen
Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur
Persentase Alat UTTP bertanda tera yang sah
(Jumlah WTU yang ditera th n-jumlah WTU yang ditera tahun n-1) Rumus = --------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah WTU yang ditera th n-1
Laporan hasil pelaksanaan program kegiatan Bidang Kemetrologian dan Laporan Pelayaan Tera dan Tera Ulang UPT Kemetrologian
Meningkatnya Kinerja dan Kontribusi Nilai Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Persentase Kontribusi sub sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bandung
(PDRB ADHK sub sektor perdagangan tahun n) - (PDRB ADHK sub sektor perdagangan tahun n-1)
Rumus = -----------------------------------------------------------x 100% PDRB ADHK sub sektor perdagangan tahun n-1
Data PDRB Kabupaten Bandung/Pertanggung jawaban Bidang Perdagangan
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 87
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
3
Meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam perekonomian daerah
Meningkatkan daya saing dan produktifitas industri kecil
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menegah
(Jumlah IKM s/d tahun n - jumlah IKM s/d tahun n-1 Rumus = ---------------------------------------------------------- x 100%
(Jumlah IKM s/d tahun n-1)
Laporan hasil pelaksanaan program kegiatan Bidang Perindustrian
Persentase Jumlah Industri Kecil berbasis teknologi
Jumlah IKM yang sudah mengunakan Teknologi Rumus = ---------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah Seluruh IKM
Laporan hasil pelaksanaan program kegiatan Bidang Perindustrian
Meningkatnya standarisasi produk industri
Persentase IKM yang difasilitasi standarisasi produk
Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi produk Rumus = -----------------------------------------------------------x 100%
Jumlah Seluruh IKM
Laporan hasil pelaksanaan program kegiatan Bidang Perindustrian
4
Meningkatnya pemanfaatan potensi panas bumi dan energi berwawasan lingkungan
Meningkatnya pemanfaatan potensi volume uap panas bumi sebagai energi yang berwawasan lingkungan
Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi sebagai sumber energi
Jumlah Volume Uap Panas Bumi yang dimanfaatkan Rumus = -----------------------------------------------------------x 100%
Jumlah Potensi Volume Uap Panas Bumi yang dihasilkan
Laporan hasil pelaksanaan program kegiatan Bidang Kemetrologian dan ESDM
Target capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) selama periode Renstra tercantum dalam Tabel IV.1. Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja 2016 – 2021.