Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BPBD
TAHUN 2014-2018
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG.
Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-
undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia, guna mewujudkan kesejateraan umum yang berdasarkan
pancasila, termasuk perlindungan atas bencana, maka pemerintah pusat dan
pemerintah daerah menjadi tanggung jawab dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan didalam undang-undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Minahasa Tenggara merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi
bencana yang tinggi. Potensi ancaman ditinjau dari geologi dan hidrometeorologi
dapat berupa gempa bumi, cuaca ekstrim dan abrasi serta tanah longsor. Dengan
kata lain, jika ancaman yang ada ini bertemu dengan kondisi sosial-budaya,
ekonomi, fisik, dan lingkungan yang rentan tanpa didukung oleh kapasitas
masyarakat yang baik, maka ancaman tersebut dapat menjelma menjadi bencana.
Diperlukan upaya pengurangan resiko bencana melalui koordinasi seluruh
pemangku kepentingan kabupaten Minahasa Tenggara. Koordinasi ini penting
dilakukan untuk mengurangi resiko bencana yang mungkin terjadi, baik dalam
bentuk peningkatan kapasitas sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan
maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial-budaya, ekonomi, fisik
dan lingkungan. Untuk melakukan koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa
Tenggara diharapkan mengacu kepada aturan yang berlaku di nasional dan provinsi
agar alur koordinasi tetap berjalan dengan baik.
Dari aspek legalitas, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana merupakan rujukan untuk upaya pengurangan resiko
bencana di daerah. Melalui pasal 5 undang-undang ini, maka tanggung jawab
penyelenggaraan penanggulangan bencana berada di tangan pemerintah dan
pemerintah daerah. Sedangkan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana dilaksanakan (BNPB) untuk tingkat nasional dan BPBD
provinsi/kabupaten/kota untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.
Dalam melaksanakan fungsi koordinasi di daerah, BPBD memerlukan
dukungan dari berbagai pihak dan diperlukan juga sebuah rancangan strategis uang
menjadi pola dan dasar dikemudian hari. Rencana Strategis adalah proses yang
dilakukan suatu organisasi untuk menentukan srategi atau arahan, serta
pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal
dan sumber daya manusia) selain itu Renstra dapat juga dijadikan sebuah petunjuk
yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju
5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzer, 2001).
Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen yang
dijadikan pedoman dan dasar dalam pelaksanaan kegiatan maupun program yang
berlangsung selama 5 (lima) tahun dan akan di jabarkan dalam Recana Kerja
Tahunan (RENJA). Selain itupun Pemerintah Daerah memiliki Dokumen Rencana
Kerja yang berdasar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) dan
akan menjadi dokumen Pemerintah sebagai dasar dalam mengimplementasikan
2
berbagai kebijakan pembangunan disegala Bidang baik Pemerintahan,
Pembangunan, Kemasyarakatan termasuk pihak dari Swasta, Organisasi dan
Lembaga-lembaga Sosial maupun Politik. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun Rencana Kerja Tahun 2013
dengan berdasar pada Rencana Strategis (Renstra), Tugas Pokok dan
Fungsi yang selanjutnya untuk penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah ( RKA–PD ).
Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen yang dijadikan pedoman dan dasar dalam pelaksanaan kegiatan maupun program yang berlangsung selama 5 (lima) tahun dan akan di jabarkan dalam Recana Kerja Tahunan (RENJA). Selain itupun Pemerintah Daerah memiliki Dokumen Rencana Kerja yang berdasar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) dan akan menjadi dokumen Pemerintah sebagai dasar dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan disegala Bidang baik Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan termasuk pihak dari Swasta, Organisasi dan Lembaga-lembaga Sosial maupun Politik. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun Rencana Kerja Tahun 2013 dengan berdasar pada Rencana Strategis (Renstra), Tugas Pokok dan Fungsi yang selanjutnya untuk penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA–PD ).
1.2 LANDASAN HUKUM
Dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2013-2018 Badan
Penanggulangan Bencana Daerah memiliki Landasan Hukum yaitu sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
6. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
3
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah & Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor11);
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan
Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK
95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
4
18. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 4d Tahun 2011 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan penanggulangan Bencana
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor
16);
1.3 MAKSUD dan TUJUAN.
Penulisan RENSTRA ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup
kewenangan dan urusan, visi, misi tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan,
program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun
kedepan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara. Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksud untuk
dijadikan suatu Dokumen perencanaan Tahunan dimana sebagai jabaran dari Visi
dan misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara. 5 (Lima) tahun kedepan (tahun 2013 – 2018) dengan tujuan sebagai
berikut :
1. Memudahkan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan,
pendidikan yang akan dibiayai dari APBS secara terpadu, terarah dan teratur.
2. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Mewujudkan singkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa
Tenggara 2013-2018 dengan Renstra BPBD Tahun 2013-2017 untuk
menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan uang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun
2013-2018.
5. Penyesuaian dengan PP Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
sehingga dilakukan revisi Renstra 2013-2018.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Bab I PENDAHULUAN
Pada bab ini berisikan latar belakang penyusunan RENSTRA BPBD
kabupaten Minahasa Tenggara seta mengemukakan landasan hukum yang
memayunginya, serta berisikan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra
dan sistematika penyusunannya. Adapun urutannya sebagai berikut :
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Bab II GAMBARAN UMUM PD Bab ini mengulas Tgas, Fungsi dan Struktur PD BPBD kabupaten Minahasa Tenggara dan menguraikan tentang tantangan dan peluang
5
pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun sistematika urutannya sebagai berikut : 1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
1.2. Sumber Daya PD
1.3. Kinerja Pelayanan PD
1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini mengangkat isu-isu srategis BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara
Dan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, menelaah
visi Misi dan Program Bupati . Adapun sistematika urutannya sebagai berikut :
1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
1.2. Telahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih
1.3. Telahan Renstra BNPB dan Renstra Provinsi/Kabupaten
1.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
1.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Bab ini berisi tentang visi, misi, sasaran serta srategi kebijakan yang
dimiliki BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara, adapun penjabaran dari bab ini :
1.1 Visi dan Misi PD
1.2 Tujuan dan Sasasran Jangka Menengah PD
1.3 Strategi dan Kebijakan
Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan dari rencana kegiatan BPBD kabupaten Minahasa Tenggara dalam kurung waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dalam bentuk matriks/tabel. Bab VI IINDIKATOR KINERJA PD YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menguraikan indikator kinerja PD yang mengaju pada tujuan dan sasaran RPJM dalam bentuk tabel. Bab VII PENUTUP Bab ini berisikan tentang ungkapan rasa syukur oleh tim penyusun Renstra BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara atas pelaksanaan proses penyusunan yang berjalan dengan baik dari awal hingga akhir.
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PD
2.1 TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI PD
BPBD kabupaten Minahasa Tenggara dikepalai oleh seorang Kepala BPBD
yang juga merupakan Kepala Sekretariat Daerah. Kepala BPBD memiliki salah
satu tugas utama yakni menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan
darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata, dan bidang
pemadam kebakaran.
Dalam pelaksanaan tugas harian Kepala BPBD dibantu oleh Kepala
Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara yang menduduki jabatan eselon
II. Selain itu BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara juga dimotori oleh lima
pejabat esselon III Yakni Kepala Sekretariat BPBD, Kepala Bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran. Dalam
pelaksanaan tugas pakok dan fungsi bidang kesekretariatan dibantu oleh 2 (dua)
orang pejabat Eselon IV, yaitu sub bagian umum dan sub bagian keuangan dan
perencanaan. Pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedarutan
dan Logistik , Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi masing-masing memiliki 2
(dua) orang pejabat eselon IV.
Sesuai Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No. 21
tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Perda No. 7 Tahun 2007 Tentang
Susunan Organisasi dan Struktur Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai
susunan organisasi sebagai berikut :
a. Kepala Badan.
b. Pengarah & Kepala Pelaksana BPBD.
c. Sekretaris.
- Sub Bagian Umum.
- Sub bagian Keuangan.
d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Sub Bidang Pencegahan
- Sub Bidang Kesiapsiagaan
e. Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Sub Bidang Komando Tanggap Darurat dan Penanganan Korban Bencana
- Sub Bidang Logistik
f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Sub Bidang Bantuan Korban
- Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
g. Kelompok Jabatan Fungsional
7
TUGAS POKOK DAN FUNGSI.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
Tugas Pokok yaitu : Melaksanakan Penyusunan dan Kebijakan Daerah di
Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
Fungsi yaitu :
- Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Komando penyelenggaraan penganggulangan bencana
- Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
8
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN &
KESIAPSIAGAAN
Dra. Esti Widiastuti, MM
NIP. 19640928 199203 2 006
KEPALA BIDANG KEDARURATAN &
LOGISTIK
Erick Manaroinsong
NIP. 19620113 198803 2 002
..............
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BIDANG
PENANGANAN DARURAT
Farly A. F. Antou, Amd. Kep
NIP. 19800421 200604 1 014
SUB BIDANG LOGISTIK
& PERALATAN
Deity M. Pangau, SH
NIP. 19800718 201001 2 004
KEPALA BIDANG REHABILITASI &
REKONSTRUKSI
Sartje Kading, S.Pd
NIP. 19621204 198403 2 010
SUB BIDANG
REHABILITASI
Bartholomeus K. Toiyo, SE
NIP. 19880221 201001 2 003
SUB BIDANG
REKONSTRUKSI
Ventje K. Runtuwene, A.Mkl
NIP. 19640810 198803 1 014
SUB BIDANG
PENCEGAHAN BENCANA
Lanny D. Wakidin, SH
NIP. 19680610 200212 2 007
SUB BIDANG
KESIAPSIAGAAN
Levie N. R. Korompu, AMG
NIP. 19761210 200604 2 006
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KEPALA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KEPALA PELAKSANA
Drs. Fery H. T. Uway, MM
NIP. 19650610 199203 1 023
PENGARAH Instansi / Dinas : Profesional / Ahli :
- Dinas Kesehatan -
- Dinas Sosial -
- Dinas PU & SDA
- Dinas Perhubungan
- Badan Kesbang & Linmas
SEKRETARIS
Jolli J. Tumiwa, SH, MH
NIP. 19840728 200902 1 003
..............................
SUB BAGIAN UMUM
Ferah Lumbu
NIP. 196402231994032003
SUB BAGIAN KEUANGAN
Anjelia Onibala, S.IP
NIP. 19880221 201001 2 003
9
2.2. SUMBER DAYA PD
1). Data Pegawai
Kondisi Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Berdasarkan Status Kepegawaian
No Status Kepegawaian Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil 18 orang
2 Tenaga Harian Lepas 6 orang
Jumlah 24 orang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
memiliki jumlah pegawai sebagai berikut :
A. Pegawai Negeri Sipil = 18 (Delapan Belas) orang
1. Kepala Badan :
Nama : Drs. Fery H. T. Uway, MM
NIP : 196506101992031023
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tkt. I / IVB
2. Sekretaris :
Nama : Jolli J. Tumiwa, SH, MH
NIP : 198407282009021003
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tkt. I / III/D
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
Nama : Dra. Esti Widiastuti, MM
NIP : 19640928 199203 2 006
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tkt. I / IVb
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik :
Nama : Erik Manaroinsong
NIP : 19720316 199401 1 002
Pangkat/Gol.Ruang : Penata / IIIc
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
Nama : Sartje Kading, SP.d
NIP : 19640928 199203 2 006
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tkt. I / IVb
10
6. Kepala Sub Bagian Umum :
Nama : Ferah Lumbu
NIP : 19640223 199403 2 003
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda / IIIa
7. Kepala Sub Bagian Keuangan :
Nama : Anjelia Onibala, S. IP
NIP : 19880221 201001 2 003
Pangkat/ Gol.RuanG : Penata Muda Tkt. I/ IIIb
8. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan :
Nama : Lanny D. Wakidin, SH
NIP : 19680610 200212 2 007
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tkt. I/ IIId
9. Kepala Sub Bidang Pencegahan :
Nama : Levie N.R. Korompu, AMG NIP : 197612102006042006
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Muda Tkt. I/ IIIb
10. Kepala Sub Bidang Komando Tanggap Darurat dan Penanggulangan Korban
Bencana:
Nama : Farly A. F. Antou, Amd. Kep NIP : 19800421 200604 1 014
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Muda Tkt. I/ IIIb
11. Kepala Sub Bidang Logistik
Nama : Deity M. Pangau, SH
NIP : 19800718 201001 2 004
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tkt. I/ IIIb
12. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Nama : Bartholomeus K. Toiyo, SE
NIP : 19800824 201001 1 006
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tkt. I/ IIIb
13. Kepala Sub Bidang Bantuan Korban :
Nama : Ventje A. Runtuwene, A.Mkl
NIP : 19640810 198803 1 014
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Tkt I/ IIIc
14. Nama : Meijer W. Montol
NIP : 19620502 198907 1 003
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda Tkt. I/ IIb
11
15. Nama : Arie Karahseran
NIP : 19690422 200701 1 021
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda Tkt. I/ IIb
16. Nama : Arthur D. Maengkom
NIP : 19820824 201444 1 003
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda/ IIa
17. Nama : Stenly S. Engka
NIP : 19830915 201411 1 002
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda/ IIa
18. Nama : Siska Piri
NIP : 19750102 201608 2 001
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda/ IIa
B. Tenaga Harian Lepas (THL) jumlah 6 (Enam) Orang yang Terdiri dari :
1. Nama : Michael Zougira
Jabatan : Tenaga Operasional (Sopir)
2. Nama : Donald Waas
Jabatan : Tenaga Operasional (Sopir)
3. Nama : Darwin Pandaleke
Jabatan : Sopir Kendaraan Dinas Kaban
4. Nama : Youdi J. Komalig
Jabatan : Tenaga Jasa Kebersihan.
5. Nama : Octaviani A. Sahelangi
Jabatan : Operator Komputer
6. Nama : Max Turang
Jabatan : Operator Speedboat
B). Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
Kondisi Kepegawaian ( PNS ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Menurut Tingkat Kepegawaian, Golongan dan Ruang
No Tingkat Kepangkatan/Golongan/Ruang Jumlah
1 Pembina Tkt. I / IV b 3 orang
2 Pembina / IV a 2 orang
3 Penata Tkt. I / III d 4 orang
4 Penata / III c 2 orang
12
5 Penata Muda Tkt. I / III b 5 orang
6 Penata Muda / IIIa 1 orang
7 Pengatur / Iib 2 orang
Jumlah 20 orang
Berdasarkan tingkat diklat aparatur, pegawai negeri sipil ( PNS ) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah
sebagai berikut :
Kondisi Kepegawaian ( PNS ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Menurut Tingkat Keikutsertaan diklat Aparatur
No Tingkat Diklat Aparatur Jumlah
1 Diklat Pim III / Sederajat 2 orang
2 Diklat Pim IV / Sederajat 2 orang
Jumlah 4 Orang
C). Keadaan Perlengkapan
Sebagai unit kerja mengemban tugas dibidang penanggulangan
bencana tentunya sangat banyak bersentuhan dengan masyarakat, sarana
dan prasarana dalam menunjang operasional dilapangan menjadi sangat
penting mendapatkan perhatian , karena keterbatasan kinerja organisasi
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Saat ini Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memiliki
Gedung Kantor yang dibangun dengan Anggaran dari APBN Tahun 2013.
Sarana dan prasana kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara belum cukup untuk memaksimalkan daya
kerja dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana seperti personil,
kendaraan operasional, sarana kesiapsiagaan, sarana kedaruratan dan
logistik serta peralatan penunjang lainnya, kondisi ini perlu mendapat
perhatian dan dilengkapi guna membangun pencapaian Visi dan Misi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
13
Kondisi Perlengkapan Sarana dan Prasarana pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
No Jenis / Nama Barang Jumlah Keterangan
1 Mobil Dinas Terios 1 unit
2 Mobil Resque 1 unit Bantuan BNPB
3 Mobil Damkar 1 Unit
4 Kursi Tamu 3 set
5 Meja Pimpinan 1 buah
6 Meja 1 biro 4 buah 1 bh rusak
7 Meja ½ biro 40 buah 19 rusak
8 Lemari arsip 4 buah
9 Filling Kabinet 4 buah
10 Kursi direksi/ kursi putar 5 buah 1 rusak
11 Kursi kerja besi 8 buah
12 Kursi kerja plastic 14 buah 3 rusak
13 Komputer PC 8 unit 5 rusak
14 Note Book 3 buah
15 Printer dan scanner 7 unit
16 Printer Fortable 1 unit Bantuan BNPB
17 Sepeda Motor 2 unit 1 rusak
18 AC ALDC 8 unit
19 TV dan Parabola 1 set
20 Handycam 1 buah Rusak
21 Proyektor / LCD 1 buah
22 Layar Proyektor 1 buah
14
23 Mesin Absensi 1 buah
24 Kulkas 2 pintu 1 buah
25 Tustel / kamera 1 buah Rusak
26 Handy Talk (HT) 6 buah 2 rusak
27 Tenda Posko 1 buah Bantuan BNPB
28 Tenda Keluarga 5 buah Bantuan BNPB
29 Tenda regu 3 buah Bantuan BNPB
30 Tenda pleton 2 buah Bantuan BNPB
31 Gedung Kantor 1 buah Bantuan Ditjen
PUM
32 Generator 2 buah Bantuan BNPB
33 Gergaji/Chainsaw 2 buah Bantuan BNPB
34 Gergaji/Chainsaw 1 buah
35 Perahu Karet tanpa mesin 1 buah Bantuan BNPB
36 Perahu karet pakai mesin 1 buah Bantuan BNPB
37 Peralatan TRC 5 set Bantuan BNPB
38 Printer Portable 1 unit Bantuan BNPB
39 Hardisk External Portable 1 unit Bantuan BNPB
40 Telepon satelit 1 unit Bantuan BNPB
41 GPS 1 unit Bantuan BNPB
42 HT 1 unit Bantuan BNPB
43 Desktop PC 1 unit Bantuan BNPB
44 Radio Komunikasi All Band 1 unit Bantuan BNPB
45 Printer/Fax/Scanner/Copy 1 unit Bantuan BNPB
15
Dari data inventaris sarana dan prasarana kerja diatas kuranglah
memadai untuk cakupan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara dengan jumlah PNS 19 orang dan tenaga
kontrak 8 orang, maka dari itu upaya memaksimalkan kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dibutuhkan
sarana dan prasarana yang cukup memadai dan mendukung.
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam
Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yang
terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat
bencana dan pasca bencana. Keterkaitan antara kegiatan penanggulangan
bencana dapat dilihat di bawah ini :
Pra –Bencana
a. Pencegahan
b. Kesiapsiagaan
c. Peringatan dini
46 Modem Internet External 1 unit Bantuan BNPB
47 Projector 1 unit Bantuan BNPB
48 UPS 1 unit Bantuan BNPB
49 Mesin Alkon dan Instlasi air 1 buah
50 Kipas angina 2 buah 1 rusak
51 Water Treatment 1 unit
52 Meter listrik dan instalasi 1 unit
53 Kabel Coek 2 buah
54 AC kendaraan mobil 1 buah
55 Flash Disk 1 buah Rusak
56 Join Konektor 4 buah
57 Power Suplay 2 buah
58 Gorden 1 set
59 Frinter Fortable 1 unit
16
Darurat Bencana
a. Tanggap Darurat
b. Bantuan Darurat
c. Pemulihan Darurat
Pasca Bencana
a. Rehabilitasi
b. Rekonstruksi
Secara garis besar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pra bencana; tidak terjadi bencana
- Perencanaan penanggulangan bencana
- Pengurangan resiko bencana
- Pencegahan
- Pemaduan dalam perencanaan pembangunan
- Persyaratan analisis resiko bencana
- Pendidikan dan pelatihan
- Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana
2. Terdapat potensi bencana
1). Mitigasi Bencana
- Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata
bangunan
- penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan secara
konvensional maupun moderen
2). Kesiapsiagaan
- penyiapan dan penyediaan barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar
Kinerja Pelayanan Badan Penangulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Tenggara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
17
TABEL KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NO Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi PD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
1 Jumlah peserta yang mengikuti sosialiasi
penanggulangan bencana
2 Jumlah tanda rawan bencana yang di pasang
3 Jumlah penangananan darurat bencana
4
Jumlah kebutuhan
dasar/pokok bagi korban bencana saat tanggap
darurat bencana
18
2.4. Tantantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
Untuk lebih memperkuat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam
pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang
dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan memperhitungkan
nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.
Berikut Analisi SWOT untuk, dua arus utama penangulangan bencana, yaitu
Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Penangulangan Bencana .
a. Mitigasi Bencana
Internal Eksternal
(+) Kekuatan
2.2 Sudah ada lembaga teknis
penangulangan bencana
(BPBD)
2.3 Sinergitas antar tingkatan
pemerintahan
(+) Peluang
1. Peraturan perundang-
undangan tentang
penanggulangan bencana
2. Partisipasi masyarakat dan
instansi terkait dalam
penanggulangan bencana
(-) Kelemahan
1. Masih kurangya data dan
informasi mengenai potensi
daerah bencana.
2. Belum terpetakannya daerah
rawan bencana
3. Kurangnya kompetensi SDM
aparat
4. Kurangnya anggaran untuk
simulasi/gladi penanggulangan
bencana
(-) Ancaman 1. Curah hujan yang tinggi
2. Kondisi topografi
3. Sulitnya akses menuju daerah
rawan bencana
4. Terjadinya pembangunan
didaerah rawan bencana
b. Penanggulangan Bencana
Internal Eksternal
(+) Kekuatan
1. Tersedianya satuan tugas
penangulangan bencana
2. Sinergitas antar sektor
terkait
(+) Peluang
1. Peraturan perundang-
undangan tentang
penanggulangan bencana
2. Partisipasi masyarakat dan
instansi terkait dalam
penanggulangan bencana
19
(-) Kelemahan
1. Sulitnya jangkauan ke lokasi
bencana
2. Kurangnya sarana dan
prasarana penunjang
(-) Ancaman 1. Curah hujan yang tinggi
2. Kondisi topografi
3. Sulitnya akses menuju daerah
rawan bencana
4. Terjadinya pembangunan
didaerah rawan bencana
Melihat faktor-faktor yang diidentifikasi melalui analisi SWOT diatas, maka dapat
ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi diantaranya :
1. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global
2. Kecenderungan terjadinyaperluasan lahan kritis yang disebabkan oleh berbagai
faktor
3. Dampak kegitan industri yang memicu terjadinya pencemaran lingkungan
4. Kondisi topografi wilayah
5. Masih banyaknya jalur akses kebeberapa lokasi rawan bencana yang tergolong
sulit
6. Kurangnya kesadaran masyarakat yang berdiam dan membangun pemukiman
didaerah rawan bencana
7. Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor
8. Belum seragamnya persepsi lintas sektor untuk penanggulangan bencana
terpadu
9. Belum lengkapnya payung hukum dan peraturan teknis yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan penanggulangan bencana.
Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak namun disisi lain
terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan
dalam rangka pengembangan kinerja BPBD, yaitu :
1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
2. Terbitnya aturan dan telah berdirinya lembaga penanggulangan bencana
3. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana
4. Terus dikembangkan konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih
efektif.
20
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Persalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan
Pertama Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Kabupaten Minahasa Tenggara dengan tugas pokok dan fungsi
yaitu:
1. Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang
Penanggulangan Bencana
2. Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Komando Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Pelaksana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Dalam Rangka Implementasi Pelaksanaan Tugas maka telah disusun
Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara tentang uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renrstra) PD tahun 2013-2018 serta
Rencana Kerja tahun 2013 dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA – PD) tahun
2013.
Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penangulangan Bencana Daerah
Kab. Minahasa Tenggara :
a. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan
bencana, karena masih terbatasnya sumber daya aparatur serta sarana
dan prasarana penanggulangan bencana
b. Belum adanya landasan hukum terkait penanggulangan bencana
c. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan
rensponsif ke pendekatan preventif
d. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar
pembangunan padahal hamper semua daerah di Kab. Minahasa Tenggara
rentan bencana
e. Penangulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu
singkronisasi program dan kegiatan terkait penangulangan bencana
f. Minimnya alokasi anggaran dari APBD
g. Minimnya relawan siaga bencana.
h. Minimnya Kemampuan dan keterampilan teknis pemadam kebakaran
i. Rehabilitasi dan Rekonstruksi membutuhkan biaya yang cukup besar
j. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran,
prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil
k. Laporan penanggulangan bencana yang belum mutahir, sehingga
menyulitkan proses tanggap darurat dan rehablitasi dan rekonstruksi.
21
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
ASPEK KAJIAN
CAPAIAN/KONDISI SAAT INI STANDAR YANG DI
GUNAKAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERMASALAHAN KEWENANGAN
PD INTERNAL
(KEWENANGAN PD)
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN PD)
1 2 3 4 5 6
Gambaran Pelayanan PD
Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, karena masih terbatasnya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana
SPM Sumber Daya Aparatur, Anggaran, Kebijakan
Landasan Hukum
Minimnya alokasi anggaran dari APBD
Sumber Dana
Belum optimalnya anggaran untuk penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana
UU No 24 Tahun 2007 Pasal 8 huruf d
Belum dilaksanakannya beberapa rencana kegiatan disebabkan kurangnya anggran
Penanganan bencana yang komrehensif memelurkan sumberdana yang memadai
Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi
Pengurangan Resiko Bencana
Belum adanya kesepahaman antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama pengurangan resiko bencana
PP No 21 Tahun 2008
Dibutuhkan kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif
Belum adanya kesepahaman antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama pengurangan resiko bencana
Belum adanya Rencana Aksi Daerad (RAD) untuk pengurangan resiko bencana
Penanganan Darurat Bencana Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Belum Optimal Belum Optimal
UU No 24 Tahun 2007 & PP No 21 Tahun 2008 UU NO 24 Tahun 2007 & PP No 21 Tahun 2008
Kurangnya Personil BPBD untuk cepat dalam darurat bencana Anggaran belum memadai
Dibutuhkan penanganan darurat secara cepat dan akurat Meningkatnya tuntutan masyarakat pada pascabencana
Belum optimalnya TRC Belum optimalnya ketersediaan anggaran
22
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
Periode pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara yang termuat pada
RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018 masuk dalam tahapan
kedua dan ketiga dari RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2005-2025
yakni Tahap Pemantapan dan Tahap Percepatan (akselerasi). Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2013-2018
berusaha mengakomodir tidak hanya penyelesaian isu-isu strategis yang bersofat
lokal, namun juga isu-isu yang sifatnya regional, nasional bahkan global, yakni
reformasi birokrasi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan,
peningkatan daya saing perekonomian daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas
infrastruktur daerah serta pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.
Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin
dicapai. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau
isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah searah dengan visi
dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan
kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-
isu strategis, dirumuskanlah visi Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-
2018, yakni :
“MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018
yang disebut juga dengan 5 (lima) sukses adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum,
demokratis, professional dan melayani (Sukses Pemerintahan);
b. Meningkatkan Pelayanan pendidikan, kesehatan yang semakin berkualitas dan
Pemberdayaan Masyarakat (Sukses Pendidikan, Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat);
c. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian,
perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan
berusaha yang semakin kondusif (Sukses Perekonomian);
d. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkwalitas, meningkatkan aksesibilitas
transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan
23
pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (Sukses
Pembangunan);
e. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai
resiko bencana (Sukses Lingkungan Hidup).
Misi yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi badan Penangulangan
Bencana Daerah Kab. Minahasa Tenggara yaitu pada misi ke lima (5).
Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
VISI: MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN
No
Misi dan
Program Permasalahan
Pelayanan PD
Faktor Yang Mempengaruhi
KDH dan Wakil
KDH terpilih Penghambat Pendorong
-1 -2 -3 -4 -5
Misi 5: Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko
bencana (Sukses Lingkungan Hidup).
1
Program
Penanganan
Darurat
Belum adanya dukungan sumberdaya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana
Belum adanya regulasi daerah sebagai landasan hukum terkait penanggulangan bencana
Dukungan Pemerintah Pusat terhadap penanggulangan bencana cukup besar
2
Program
Pengelolaan
Bantuan Darurat
Bencana
Penanganan Bantuan
terhadap korban
bencana pada masa
darurat bencana
belum sesuai harapan
baik soal kebutuhan
maupun jumlah
bantuan terutama
kepada kelompok yang
rentan
Laporan Kejadian
bencana dan data korban
yang terkena dampak
masih belum sesuai
harapan sehingga
menyulitkan proses
tanggap darurat
khususnya pemberian
bantuan kebutuhan
dasar bagi korban
terdampak terutama bagi
kelompok rentan
Adanya bantuan peraltan dan logistik dari pemerintah pusat, sekalipn dalam jumlah yang terbatas
3
Program
Peningkatan
Kesiapsiagaan
dan Pencegahan
Bencana
Penanggulangan
bencana masih
bersifat sektoral,
belum dilakukan
secara terencana,
terpadu, terkoordinasi
dan menyeluruh.
Belum adanya regulasi daerah sebagai landasan hukum terkait penanggulangan bencana
Adanya regulasi yang mengatur bahwa kebijakan penanggulangan bencana harus selaras dengan kebijakan pembanguna nasional
24
4 Program Pengurangan Resiko Bencana
Belum terbangunnya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam sistem penanggulangan bencana
`Kurangnya sosialisasi serta pemberian pemahaman tentang peran serta publik/masyarakat dan swasta `sistem penanggulangan bencana
Adanya regulasi yang mengatur bahwa pengurangan resiko bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha
5 Program Pemulihan Daerah Bencana
Rehabilitasi dan rekonstruksi pasaca bencana membutuhkan anggaran yang cukup besar
Alokasi anggaran untuk penanganan pemulihan infrastruktur akibat bencana cenderung diarahkan ke PD lain
Regulasi tentang pemulihan daerah pasca bencana telah diatur dalam peraturan pemerintah
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2015-
2020 diuraikan bahwa paradigm penanggulangan bencana yang menekankan pada
aspek tanggap darurat telah bergesser kepada paradigm manajemen resiko bencana
yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunanyang beresiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Selanjutnya tiga upaya disebut
tahapan penanggulangan bencana.
Berdasarkan Undang-Undang Nonor 24 tahun 2007, penanggulangan bencana
merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non
pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Berkaitan
dengan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan resiko bencana
dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan
memadukan upaya-upayapenangan dan pengurangan resiko bencana secara
koprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari
semua pihak (stakeholders). Selain itu mampu mensinergikan kapasitas penanganan
dan pengurangan resiko bencana baik ditingkat pemerintah pusat, daerah hingga
lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan upaya yang
sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana yang
25
komprensif melalui satu rencana stategis yang tersusun sistematik dalam menampung
kebijakan, strategi, program dan kebijakan guna menjadi patokan pelaksanaan
kegiatan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun kedepan secara bertahap.
Tujuan strategis BNPB untuk kurun waktu tahun 2010-2014 meliputi peningkatan
kemapuan penanggulangan bencana meliputi :
1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahua,
kesadaran dan komitmen serta prilaku dan budaya sadar bencana
2. Mewujudkan system penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal,
mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana
Sasaran srategis BNPB bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan adalah :
1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan
masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan
bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah
2. Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencanayang efektif melalui
peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan
prasarana pendukung, serta peningkatan system logistik dan peralatan
penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik disbanding
sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi yang handal.
Sedangkan arah kebijakan dan srategi BNPB dalam kegiatan peanggulangan
bencana adalah :
1. Terselenggaranya penanggulangan bencana yang terarah, terkoordinasi, terpadu
dan menyeluruh serta akuntabel;
2. Meningkatnya kesadaran dan kemampuan,dan kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
3. Terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana diwilayah
pascabencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu;
4. Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik diwilayah
pascabencana secara terpadu dan menyeluruh.
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
1. Perubahan paradigrangan penanggulangan bencana dari rensponsif ke
preventif, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat didalam
26
perencanaan. Penanggulangan bencana lebih pada upaya-upaya pengurangan
resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.
2. Penyusuna Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana untuk dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana,
tanggap darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
3. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan komprensif
baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Penanggulangan bencana
adalah tanggung jawab semua pihak. Jadi tidak seutuhnya tanggung jawab
pemerintah/ Badan penanggulangan Bencana Daerah. Penangulangan
bencana harus dilaksanakan secara sinergi dan terkoordinasi.
4. Perlunya system penanggulangan bencana yang handal
5. Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana
berdampak besar dilintas sektor dan semua bidang. Menggangu kehidupan
masyarakat, oleh sebab itu semua lembaga, pihak, elemen yang terkait
dengan upaya penanggulangan bencana perlu meningkatkan kapasitas dalam
menghadapi bencana
6. Penanggulangan bencana hendaknya dijadikan sebuah dasar dalam
pembangunan kabupaten minahasa tenggara. Hal yang perlu
dipertimbangkan adalah perencanaan pembangunan yang mengurangi
kerentanan terhadap ancaman bencana.
27
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN-SASARAN STRATEGIS
5.1 VISI DAN MISI PERANKAT DAERAH
Visi
Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta
kedudukan , tugas dan fungsinya yang terpisahkan dari visi dan misi
pemerintah.
“Ketangguhan Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Menghadapi
Bencana ”
Dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Memenuhi sarana / prasarana yang cukup dalam rangka memenuhi
permintaan kebutuhan akan jasa penanganan bencana sebagai fungsi
penggerak dan pendorong pembangunan (Promotion Function)
2. Memiliki sarana / prasarana yang cukup dalam rangka memenuhi permintaan
kebutuhan jasa penanganan bencana dalam perannya sebagai fungsi
pelayanan Publik (Servicing Function)
a. Ketangguhan dalam arti memberikan rasa aman, nyaman serta selamat
dalam aktifitas masyarakat.
b. Mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
3. Penanggulangan Bencana mampu menembus seluruh pelosok daerah dan
membuka keterisolasian daerah sehingga tercipta interaksi antar daerah yang
mampu memberikan nilai tambah antar daerah.
Misi
Misi Badan Penanggulangan Daerah adalah :
1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko
bencana
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal, ditunjang dengan
kemampuan sumberdaya manusia yang menguasai teknologi serta siap bekerja
secara terencana, terkoordinasi dan terpadu
5.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD BPBD
TUJUAN
Dalam mewujudkan visi melaui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan
maka perlu adanya kerangka yang jelas. Tujuan merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis
28
didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama penanggulangan
bencana. Adapun rumusan tujuan didalam perencanaan strategis Badan
Penanggulangan Bencana :
1. Meminimalkan jumlah bencana dan jumlah korban bencana
2. Mempercepat Pelaksanaan dan Jangkauan Penanggulangan Bencana
SASARAN
Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, dan dapat pula
diartikan sebagai pernyataan tentang kehendak yang sudah diidentifikasi,
dianalisi, dan diekspresiakan secara spesifik untuk menunjukan bagaimana hal
itu dapat dicapai dalam waktu dan sumber daya yang oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu setahun, sampai lima
tahun mendatang.
Penetapan sasaran dalam perumusan rencana strategis BPBD Minahasa
Tenggara mengacu dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang
menghasilkan sinergi positif dan berdampak positif pula pada pencapainya.
Adapun sasaran dalam rencana strategis BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara
dapat dilihat dari penjabaran tujuan dan sasaran jangkah menengah BPBD
sebagai berikut : (Lihat tabel 4.1)
29
5.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Untuk mencapai misi ke lima (5) mewujudkan lingkungan idup yang asri,
lestari serta aman dari resiko bencana, Yaitu
1. Tujuan meminimalkan jumlah bencana dan jumlah korban bencana
dengan sasaran berkurangnya ancaman dan kerentanan di Kabupaten
Minahasa Tenggara, dengan strategi meningkatkan kesiapsiagaan
masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan kebijakan peningkatan
kesiapsiagaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan
bencana.
2. Tujuan mempercepat pelaksanaan dan jangkauan penanggulangan
bencana dengan sasaran terselenggaranya pelayanan cepat dan
perluasan jangkauan pelayanan bencana. Dengan strategi meningkatkan
kualitas pelayanan dan pencegahan terjadinya bencana, dengan kebijakan
peningkatan kualitas pelayanan pencegahan terjadinya bencana. Juga
dengan Meningkatnya pembangunan fasilitas publik yang terdampak
bencana dengan strategi Memulihkan kawasan/daerah pascabencana dan
kebijakan Identifikasi dan verifikasi kerusakan dan kerugian akibat
bencana.
TABEL 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH Misi 1 Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meminimalkan
jumlah bencana
dan jumlah
korban bencana
Berkurangnya
ancaman dan
kerentanan di
Kabupaten
Minahasa Tenggara
Meningkatkan
kesiapsiagaan
masyarakat dalam
pencegahan dan
penanggulangan
bencana
Peningkatkan
kesiapsiagaan
masyarakat dalam
pencegahan dan
penanggulangan
bencana
Misi 2 Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal, ditunjang dengan
kemampuan sumberdaya manusia yang menguasai teknologi serta siap bekerja secara terencana, terkoordinasi dan terpadu
Mempercepat
pelaksanaan dan
jangkauan
penanggulangan
bencana
Terselenggaranya
pelayanan cepat dan
perluasan jangkauan
penanggulangan
bencana
Meningkatnya
pembangunan
fasilitas publik yang
terdampak bencana
Meningkatnya kualitas
pelayanan
pencegahan terjadinya
bencana
Memulihkan
kawasan/daerah
pascabencana
Peningkatan kualitas
pelayanan pencegahan
terjadinya bencana
Identifikasi dan
verifikasi kerusakan
dan kerugian akibat
bencana
30
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
MATRIKS PROGRAM PEMBIAYAAN APBD
Dari rumusan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam kurung waktu 5
Tahun kedepan sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pagu
indikatif kegiatan penanggulangan bencana secara umum memiliki indicator pencapaian
yang harus dicapai oleh instansi yang terlibat dalam 5 (lima) tahun perencanaan ini
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
31
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPMJD
6.1 HUBUNGAN RENSTRA PD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.
Rencana Strategis PD merupakan dokumen yang disusun dalam rangka
penyusunan strategis untuk kegiatan dan program kedepan. Pemerintah Daerah dalam
perencanaan Pembangunan Daerah, menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dimana dijadikan sebagai dokumen Pemerintah Daerah
yang dijadikan sebagai pedoman dan dasar serta acuan bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) yang disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi, yang kemudian penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Selanjutnya dari penyusunan Rencana Kegiatan
Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah inilah akan disusun (RAP).
Penyusunan Rencana Kerja PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Minahasa Tenggara yang sejalan dengan kebijakan dan program BNPB di
tingkat Pusat dan BPBD Propinsi yaitu :
1. Koordinasi penanganan bencana dengan stake holder;
2. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. Keterpaduan penanganan bencana dalam perencanaan Pembangunan
Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Keterpaduan kegiatan-kegiatan pengurangan resiko bencana dengan
instansi terkait;
5. Mobilisasi pendanaan baik dari Pemerintah (APBN/APBD), bantuan dari
masyarakat dan sektor non pemerintah dan masyarakat internasional;
6. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
Indicator kinerja Satuan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada table dibawah ini :
32
BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
INDIKATOR
KONDIS
I KERJA
PADA
AWAL
PERIOD
E RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI
KINERJA
PADA
AKHIR
PERIODE
RPJMD
(%)
TAHU
N 1
TAHU
N 2
TAHU
N 3
TAHU
N
4
TAHU
N 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah peserta
yang mengikuti sosialiasi
penanggulangan bencana
2 Jumlah tanda
rawan bencana yang di pasang
14 12 12 12 12 11 12
3 Jumlah
penangananan darurat bencana
32 31 30 28 26 24 31
4 Jumlah kebutuhan
dasar/pokok bagi korban bencana
saat tanggap darurat bencana
24 20 18 18 16 16 20
5 Jumlah proposal
pemulihan daerah bencana yang
ditindaklanjuti
33
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam
lima tahun dalam upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat
bencana dan setelah terjadinya bencana.
Dokumen ini selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan
Kabupaten Minahasa Tenggara dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan
yang mempengaruhi terjadinya bencana. Rencana Strategi ini juga memberikan ruang
bagi para Mitra Pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif
dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Minahasa
Tenggara.
Ratahan,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Drs. FERRY H.T UWAY, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581006 199203 1 003
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan hikmat yang
diberikanNya maka Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diselesaikan.
Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten
Minahasa Tenggara, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara, yang diharapkan mampu memberikan
kontribusi pada proses pembangunan melalui penyelenggaraan penanggulangan
bencana.
Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan RENSTRA ini. Semoga RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan
kepada masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Minahasa Tenggara yang lebih baik.
KEPALA PELAKSANA BPBD MINAHASA TENGGARA
Drs. FERY H.T UWAY, MM PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196506101992031023
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………….. ……… i
DAFTAR ISI……………………………………………………… ……… ii
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………….. 1
1. Latar Belakang……………………………………………….. ………… 1
2. Landasan Hukum………………………………………………………… 3
3. Maksud dan Tujuan……………………………………………………… 3
4. Sistematika Penulisan……………………………….. …………………. 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN……………………………. ………… 6
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi………………………………… 6
2. Sumber Daya …………………………………………………………….. 9
3. Kinerja Pelayanan ………………………………………………………… 16
4. Tantangan dan PeluanG …………………………………………………. 16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 18
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi………….. 18
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SRATEGIS…………….. 19
1. Visi dan Misi PD ………………………………………………………. 19
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD ………………………… 20
3. Strategi dan Kebijakan…………………………………………………….. 21
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA 22
BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN …………………………………………. 24
BAB VII PENUTUP…………………………………………………………. 26
1
1
1
1
1
1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPMJD
6.1 HUBUNGAN RENSTRA PD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.
Rencana Strategis PD merupakan dokumen yang disusun dalam rangka
penyusunan strategis untuk kegiatan dan program kedepan. Pemerintah Daerah dalam
perencanaan Pembangunan Daerah, menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dimana dijadikan sebagai dokumen Pemerintah Daerah yang dijadikan
sebagai pedoman dan dasar serta acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) dalam
penyusunan Rencana Strategi (Renstra) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi,
yang kemudian penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan Anggaran
(RKA). Selanjutnya dari penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah inilah akan disusun (RAP).
Penyusunan Rencana Kerja PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Minahasa Tenggara yang sejalan dengan kebijakan dan program BNPB di
tingkat Pusat dan BPBD Propinsi yaitu :
7. Koordinasi penanganan bencana dengan stake holder;
8. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
9. Keterpaduan penanganan bencana dalam perencanaan Pembangunan
Kabupaten Minahasa Tenggara;
10. Keterpaduan kegiatan-kegiatan pengurangan resiko bencana dengan instansi
terkait;
11. Mobilisasi pendanaan baik dari Pemerintah (APBN/APBD), bantuan dari
masyarakat dan sektor non pemerintah dan masyarakat internasional;
12. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
1
NO INDIKATOR
KONDISI
KERJA
PADA
AWAL
PERIODE
RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI
KINERJA
PADA
AKHIR
PERIODE
RPJMD
(%)
TAHUN
1
TAHUN
2
TAHUN
3
TAHUN
4
TAHUN
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah Desa/Kelurahan yang
rawan banjir
39 37 36 34 32 31 31
2 Jumlah Desa/Kelurahan yang
rawan longsor
14 13 12 10 10 9 9
3 Jumlah Desa/Kelurahan yang
rawan letusan gunung api soputan
32 31 30 28 26 24 24
4 Jumlah
Desa/Kelurahan yang rawan gelombang
pasang
24 20 18 18 18 16 16
5 Tingkat waktu tanggap (respon time
rate) daerah layanan wilayah Managemen
Kebaran (WMK)
0% 0% 70% 80% 90% 100% 100%
6 IKM (Indeks Kepuasan Layanan
masyarakat)
0% 0% 80% 90% 95% 95% 95%
7 Tingkat Kesiapan Fasilitas dan
Mobilitas Pemadam Kebaran
0% 0% 10% 30% 50% 80% 80%
1
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2013-2018 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam lima tahun
dalam upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan
setelah terjadinya bencana.
Dokumen ini selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan
Kabupaten Minahasa Tenggara dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan
yang mempengaruhi terjadinya bencana. Rencana Strategi ini juga memberikan ruang
bagi para Mitra Pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam
pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ratahan,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Jopi A. Mokodaser, SH
Pembina Tkt I/ IVb
NIP. 19581006 199203 1 003
2
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN ANGGARAN 2014-2018
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (20) (21)
1. Penyediaan
Kebutuhan
Administrasi Umum
Tersedianya
Kebutuhan
Administrasi Umum90% 100% 36.341.600 100% 64.607.200 100% 89.987.200 100% 98.985.920 100% 113.833.808 100% 403.755.728 BPBD BPBD
2. Penyediaan
Kebutuhan
Administrasi Keuangan
Tersedianya
Kebutuhan
Administrasi
Keuangan
90% 100% 36.341.600 100% 21.161.700 100% 30.589.300 100% 33.648.230 100% 38.695.464 100% 160.436.294 BPBD BPBD
3. Penyediaan
Kebutuhan
Administras barang
dan Jasa
Tersedianya
Kebutuhan
Administrasi Barang
dan Jasa
90% 100% 36.341.600 100% 4.035.600 100% 6.500.000 100% 7.150.000 100% 8.222.500 100% 62.249.700 BPBD BPBD
4. Penyediaan
Kebutuhan
Administrasi
kepegawaian
Tersedianya
Kebutuhan
Administrasi
Kepegawaian
90% 100% 44.097.566 100% 2.260.000 100% 2.266.000 100% 2.492.600 100% 2.866.490 100% 53.982.656 BPBD BPBD
5. Penataan Kearsipan Terlaksananya
Penataan Kearsipan 90% 100% 36.341.600 100% 4.440.000 100% 4.440.000 100% 4.884.000 100% 5.617.260 100% 55.722.860 BPBD
6. Penunjang
Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
Terwujudnya Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi90% 100% 85.275.000 100% 38.420.000 100% 76.400.000 100% 84.040.000 100% 96.646.000 100% 380.781.000 BPBD
Melaksanakan
Penyediaan dan
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
Penyediaan dan
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Peningkatan
Penyediaan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
Kinerja Pelayanan
Publik ; Jumlah
Pengaduan
Masyarakat
terhadap Kinerja
Dinas
30% 100% 1.096.192.000 100% 117.064.500 100% 96.617.500 100% 130.617.500 100% 1.701.710.125 100% 6.090.529.250 BPBD
1.Pengadaan
Kendaraan Dinas
Oprasional
Lancarnya
Pelaksanaan Tugas
Pegawai0 Unit - -
I Unit
Motor18.456.780 - -
1 Unit
Motor20.000.000
1 Unit
Motor22.000.000 3 Unit 60.456.780 BPBD
2. Pengadaan
Perlengkapan gedung
Kantor
Tersedianya
Perlengkapan
Gedung kantor90% - - 100% 6.369.000 100% 10.000.000 100% 12.000.000 100% 13.800.000 80% 42.169.000 BPBD
3. Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya
Peralatan Gedung
Kantor
90% 100% 61.734.800 100% 67.621.220 100% 60.000.000 100% 69.000.000 100% 79.350.000 100% 337.706.020 BPBD
(4)
100%134.930.500
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra SKPD
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN
100%
TUJUAN
100% 100%
SASARAN INDIKATOR SASARAN
274.738.966 210.182.500 231.200.750
Melaksanakan
Pelayanan
administrasi
perkantoran
dikantor BPBD
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
265.881.522 1.116.934.238 BPBD BPBD
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Administrasi
Perkantoran
Tertibnya
Administrasi
Perkantoran100%100%
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDAAN INDIKATIF
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
90%
LOKASITAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
UNIT
KERJA
SKPD
PENANG
GUNGJA
WAB
KODEPROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
TAHUN 2014 TAHUN 2015
4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/
Oprasional
Terpeliharanya
Kendaraan
Dinas/Oprasional90% 100% 4.000.000 100% 24.617.500 100% 26.617.500 100% 29.617.500 100% 34.060.125 100% 118.912.625 BPBD
5.Pengadaan Mobil
Pemadam kebakaran
Tersediannya Mobil
Pemadam Kebakaran 0 Unit 1 Unit 1.000.000.000 - - - 1 Unit 1.200.000.000 1 Unit 1.380.000.000 3 Unit 3.580.000.000 BPBD
5. Pengadaan
Bangunan Garasi
Terlaksananya
Pembangunan
Garasi
- - - - - 1 Paket 150.000.000 - - 1 Paket 172.500.000 2 Paket 322.500.000 BPBD
6. Service Peralatan
Kerja
Terperliharanya
Peralatan Kerja - - - - - - - 100% 5.000.000 100% 5.500.000 100% 10.500.000 BPBD
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Prosentase PNS Yang
Tidak Pernah
Mendapat Teguran
dari Total PNS
80% - - 100% 10.000.000 100% 26.000.000 100% 30.550.000 100% 35.132.500 80% 101.682.500 BPBD
1. Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian
Dinas PNS dan
Perlengkapannya80% - - 1 Paket 10.000.000 1 Paket 11.000.000 2 paket 13.300.000 2 Paket 15.295.000 80% 49.595.000 BPBD
2. pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu
Tersedianya Pakaian
Khusus hari-hari
Tertentu
80% - - - - 100% 15.000.000 100% 17.250.000 100% 19.837.500 60% 52.087.500 BPBD
Meningkatnya
Pengetahuan
Aparatur
Penanggulangan
Bencana
Peningkatan
Pemahaman
Peraturan diBidang
Penanggulangan
Bencana
Program Penyediaan
Bahan Bacaan
Peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya Bahan
Bacaan dan Rujukan
Peraturan
Perundang-
undangan
- - - - - - - 100% 200.000.000 - - 100% 200.000.000 BPBD
Kegiatan Penyusunan
Peraturan Daerah
Penanggulangan
Bencana
Tersusunnya
Peraturan Daerah
Penanggulangan
Bencana
- - - - - - - 100% 200.000.000 - - 100% 200.000.000 BPBD
1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikthisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunya Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
- 1 Laporan 2.500.000 1 Laporan 2.500.000 1 Laporan 2.000.000 1 Laporan 2.500.000 1 Laporan 2.750.000 5 Laporan 12.250.000 BPBD
2. Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Semesteran
2. Tersusunnya
Pelaporan Keuangan
Semesteran - 1 Laporan 2.500.000 1 Laporan 2.500.000 1 Laporan 2.000.000 1 Laporan 2.500.000 1 Laporan 2.750.000 5 Laporan 24.500.000 BPBD
3. Penyusunan
Rencana Kerja
Anggaran
3. Tersusunnya
Rencana Kerja
Anggaran - - - - - - - 1 Laporan 2.500.000 1 Laporan 2.750.000 2 Laporan 5.250.000 BPBD
Cakupan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan ;
Laporan/Tahun
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan
- 2 Laporan 3 Laporan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan BPBD 17 Laporan 3 Laporan 6.000.000 10.000.000 4 Laporan 5 Laporan5.000.000 7.500.000 39.500.000 11.000.000
Melaksanakan
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peningkatan Hasil
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya
Hasil Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Melaksanakan
Disiplin
Aparatur
Meningkatnya
Disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin
Aparatur
4. Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
3. Tersusunnya
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun- - - 1 Laporan 2.500.000 1 Laporan 2.000.000 1 Laporan 2.500.000 1 Laporan 2.750.000 4 Laporan 9.750.000 BPBD
Jumlah penanganan
darurat bencana
(Jumlah SK)
Program Penanganan
Darurat
Prosentase
penanganan
Bencana Pada Masa
Tanggap Darurat20% 100% 15.000.000 100% 29.230.000 100% 35.000.000 100% 93.750.000 100% 53.062.500 100% 215.767.500 BPBD
1. Oprasional Tanggap
Darurat
Tersedianya Dana
Oprasional Tanggap
darurat20% 100% 5.000.000 100% 29.230.000 100% 25.000.000 100% 28.750.000 100% 33.062.500 100% 121.042.500 BPBD
2. Evakuasi Korban
Bencana
Terevakuasinya
Korban Bencana 20% 100% 15.000.000 - - 100% 10.000.000 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 44.725.000 BPBD
3. Kegiatan Konsolidasi
Tim Komando Tanggap
Darurat
Terlaksananya
Konsolidasi Tim
Komando Tanggap
Darurat
- - - - - - - 100% 50.000.000 - - 100% 50.000.000 BPBD
Program Penggelolaan
Bantuan Darurat
Bencana
Adanya Akurasi Data
Pengolahan Logistik- - - - - - - 100% 30.000.000 100% 60.000.000 100% 90.000.000 BPBD
Penyiapan dan
Penyediaan Kebutuhan
Dasar Pada Masa
Darurat
Tersedianya
Kebutuhan Dasar
Pada Masa darurat - - - - - - - 100% 30.000.000 100% 33.000.000 100% 63.000.000 BPBD
Program Peningkatan
Kesiapsiagaan dan
Pencegahan Bencana
Prosentase
Pelaksanaan
Peningkatan
Kesipsiagaan dan
Pencegahan Bencana
100% 100% 89.500.000 100% 61.580.000 100% 30.000.000 100% 213.000.000 100% 242.675.000 100% 646.755.000 BPBD
1. Sosialisasi
Pencegahan Bencana
Tingginya Kesadaran
dan Kewaspadaan
Masyarakat
Menghadapi
Ancaman dan Resiko
Bencana
90% 100% 45.000.000 100% 29.230.000 - - 100% 36.000.000 100% 45.000.000 100% 155.230.000 BPBD
2. Simulasi
Kesiapsiagaan
Penanggulangan
Bencana
Terlaksanannya
Sosialisai Potensi
dan Gladi/Simulasn
Bencana
50 Org 80 Org 44.500.000 100 Org 32.350.000 100 Org 30.000.000 125 Org 34.500.000 150 Org 39.675.000 455 Org 181.025.000 BPBD
Jumlah tanda rawan
bencana yang di
pasang
3. Penggadaan Rambu-
Rambu Jalur Evakuasi
tanda-tanda
Peringatan Bahaya
diDaerah Rawan
Bencana
Adanya Jalur
Evakuasi dan Tanda
Peringatan Daerah
Rawan Bencana- - - - - 8 Rambu 10.000.000 10 Rambu 12.500.000 12 Tanda 15.000.000 20 Tanda 37.500.000 BPBD
4. Kegiatan
Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Jumlah Desa Daerah
Rawan Bencana Yang
Terpantau - - - - - - - 10 Desa 30.000.000 10 Desa 33.000.000 20 Desa 63.000.000 BPBD
Meminimalkan
jumlah bencana
dan jumlah
korban bencana
Melaksanakan
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peningkatan Hasil
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya
Hasil Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Jumlah peserta
sosialisasi dan
simulasi
penanggulangan
bencana
Mempercepat
Pelaksanaan
dan Jangkauan
Penanggulangan
Bencana
Meningkatkan
kualitas
pelayanan dan
pencegahan
terjadinya
bencana,
Meningkatkan
kualitas
pelayanan dan
pencegahan
terjadinya
bencana,
5. KegiatanPenyusunan
Rencana Kontinjensi
Tersusunnya
Rencana Kontijensi
Penanggulangan
Bencana
- - - - - - - 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 110.000.000 2 Kegiatan 210.000.000 BPBD
Program Pengurangan
Resiko Bencana
Terlaksananya
Pengurangan Resiko
Bencana Dalam
Penanggulangan
Bencana
- - - - - - - 2 Kegiatan 30.000.000 2 Kegiatan 33.000.000 4 Kegiatan 168.000.000 BPBD
Kegiatan Kerjasama
Pengurangan Resiko
Bencana
Terlaksananya
Kesepakatan
Kerjasama
Pengurangan Resiko
Bencana
- - - - - - - 1 Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 33.000.000 2 Kegiatan 63.000.000 BPBD
Peringatan Bulan Bakti
Pengurangan Resiko
Bencana
Terikutsertanya
Dalam Kegiatan
Bulan Bakti
Pengurangan Resiko
Bencana
- - - - - - - 1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 55.000.000 2 Kegiatan 105.000.000 BPBD
Program Pemulihan
Daerah Bencana
Prosentase fasilitas
publik yang
diperbaiki 90% 100% 20.825.000 100% - 100% 30.000.000 100% 233.000.000 100% 366.300.000 100% 673.175.000 BPBD
kegiatan Identifikasi
dan Verifikasi
Kerusakan dan
Kerugian Akibat
Bencana
Tersedianya Data
Kerusakan dan
Kerugian Akibat
Bencana
-1
Dokumen20.825.000
1
Dokumen23.050.000
1
Dokumen30.000.000
1
Dokumen33.000.000 1 Dokumen 36.300.000 5 Dokumen 143.175.000 BPBD
Kegiatan Perbaikan
Lingkungan
Pascabencana
Terciptanya
Lingkungan Yang
Nyaman, Sehat
dan Bersih
Pascabencana
- - - - - 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 105.000.000 BPBD
Kegiatan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Pascabencana
Terlaksananya
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Pascabencana- - - - - 100% 50.000.000 100% 75.000.000 100% 125.000.000 BPBD
Kegiatan Perbaikan
Rumah Masyarakat
Pascabencana
Terlaksananya
Perbaikan Kerusakan
Rumah
Pascabencana- - - - - 100% 50.000.000 100% 100.000.000 100% 150.000.000 BPBD
Meningkatnya
Pembangunan
Fasilitas Publik
yang Terdampak
Bencana
Jumlah dokumen
proposal pemulihan
daerah bencana yang
ditindak lanjuti
Kegiatan Pemulihan
Sosial Psikologis
Pascabencana
Terlaksananya
Proses Pemulihan
Psikologis Korban
Bencana - - - - - 100% 50.000.000 100% 100.000.000 100% 150.000.000 BPBD
1 2 3 4 5
Meminimalkan
jumlah bencana
dan jumlah korban
bencana
Prosentase
peningkatan kapasitas
dan partisipasi
masyarat
Jumlah peserta
sosialisasi dan simulasi
penanggulangan
bencana
1OO
Org1OO Org 1OO Org 1OO Org 1OO Org
Jumlah tanda rawan
bencana yang di pasang 12 24
Prosentase kapasitas
respon tanggap
darurat
Jumlah penanganan
darurat bencana (Jumlah
SK)10 SK 8 SK 8 SK 7 SK 7 SK
Jumlah Kebutuhan Dasar
(logistic) yang diberikan
kepada korban bencana 200 100 100 100 100
Meningkatnya
pembangunan
fasilias publik
yang
terdampak
bencana
Jumlah dokumen
proposal pemulihan
daerah bencana yang
ditindak lanjuti1 1 1 1 1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KENO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
1 Berkurangnya
ancaman dan
kerentanan
bencana di
Kab. Minahasa
Tenggara
2 Mempercepat
Pelaksanaan dan
Jangkauan
Penanggulangan
Bencana
Meningkatkan
kualitas
pelayanan dan
pencegahan
terjadinya
bencana,
