Upload
duongtruc
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RENCANA KERJA(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2018
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018
i
DAFTAR ISI RENCANA KERJA
Hal
DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
selaku SKPD maupun SKPKD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 42
3.3 Program dan Kegiatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN 40
4.1 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2 Pagu Indikatif Program Kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan
Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
BAB V PENUTUP 64
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018
BAB IPENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang
Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat beberapa perubahan cukup
mendasar terhadap pengalihan sebagian kewenangan urusan Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Provinsi yang selama ini menjadi urusan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Pengalihan sebagian kewenangan tersebut, antara lain urusanpendidikan Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan
(SMU/SMK), Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan serta Perikanan.
Perubahan kebijakan ini, merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan
otonomi daerah dengan memberikan wewenang lebih kepada pemerintah
daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah
diarahkan untuk mendorong distribusi pemerataan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang
dilaksanakan secara terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah serta pertumbuhan dan stabilitas perekonomian daerah melalui
pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam rangka mendukung pemerintahan
yang lebih tanggap dan berkinerja baik.
Terlaksananya asas desentralisasi ini, diharapkan mampu mempercepat
terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui
pemberdayaan potensi masyarakat serta meningkatkan daya saing sebagai
salah satu upaya menghadapi era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA) yang telah diterapkan pada pertengahan Tahun 2015 dengan tetap
memperhatikan budaya, kemampuan daya beli, protektif selektif dan
keberpihakan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu
bentuk persiapan menghadapi MEA, pemerintah telah menerbitkan beberapa
kebijakan diantaranya dengan membentuk lembaga baru, Badan Ekonomi
Kreatif (BEK) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2015 yang diharapkan dapat menjadi wadah dan memfasilitasi
kebutuhan bagi para pelaku ekonomi yang berbasis ide-ide kreatif yang dapat
menjadi inspirator dan penggerak perekonomian rakyat. Lembaga ini, secara
struktural mempunyai tugas, antara lain :
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 2
1. Perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif ;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan program di
bidang ekonomi kreatif ;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua
pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif.
Selain itu, BEK juga mempunyai fungsi untuk memperkuat sektor ekonomi
kreatif seperti aplikasi, permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi
visual, fashion, kuliner, film, video, musik, fotografi, seni pertunjukan danperlindungan karya kreatif lainnya. Untuk menunjang penyelenggaraan tugas
dan fungsi pemerintahan daerah sebagai penjabaran atas diterbitkannya
kebijakan dan sebagai bukti konkret keberpihakan Pemerintah kepada
perekonomian rakyat, maka perlu disusun dokumen perencanaan
pembangunan mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintahan di
Daerah, terdiri dari :
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangkawaktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arahpembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional ;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program kepaladaerah terpilih yang penyusunannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejakdilantik dengan berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arahkebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakanumum dan program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan disertaidengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ;
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD diantaranya memuatrancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerjadan pendanaannya.
Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah danuntuk menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan program kegiatan,Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategisyang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatansesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifatindikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang memuatkebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat.
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 3
Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangungan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 dan
sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas yang berkesinambungan antara
perencanaan pembangunan, program, penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban, perlu disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah-BPKAD (Renja-BPKAD). Renja-BPKAD merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang merupakan tahun kedua implementasi dokumen
kebijakan perencanaan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis
dalam sistem perencanaan daerah. Selain itu, Renja-BPKAD juga merupakan
perencanaan pada sampai dengan unit kerja terkecil yang dijabarkan dalam
bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan
efektif.
Renja-BPKAD disusun dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, Rencana
Strategis (Renstra)-BPKAD Tahun 2014 - 2019, hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang berkembang dan kebutuhan masyarakat.
Dalam menyusun Renja-BPKAD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran,
indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program
dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan
pencapaian sasaran dan target Renstra BPKAD dan RPJMD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014 - 2019. Renja-BPKAD mempunyai fungsi penting dalam
sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan implementasi
perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam
program dan penganggaran yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian
dokumen rencana kerja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Sebagai ilustrasi, untuk mengetahui secara singkat alur dan mekanisme
penetapan rencana kerja dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 4
Selain itu, penyusunan Renja-BPKAD juga merupakan salah satu
langkah percepatan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis
Akrual. Hal ini, harus dilakukan karena prinsip penerapan akuntansi berbasis
akrual akan berhasil apabila didukung dengan perencanaan program,
kegiatan dan anggaran secara baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya reformasi
bidang akuntansi ini, mengharuskan setiap Instansi Pemerintahan untuk
menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai wujud reformasi akuntansi
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Tolok ukur
telah dilakukannya reformasi ini, adalah Pemerintahan Daerah telah
melakukan perubahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) yang semula berbasis kas menjadi berbasis akrual. Secara konseptual
penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat menghasilkan
informasi yang lebih transparan dan akuntabel serta mampu mendukung
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 5
terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik secara wajar dan tepat
waktu atas semua beban baik yang sudah dibayar maupun yang belum
dibayar. Penerapan akuntansi berbasis akrual juga diharapkan mampu
membawa manfaat :
a. Mendukung manajemen kinerja ;
b. Memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik ;
c. Memperbaiki pengertian biaya program ;
d. Meningkatkan informasi alokasi sumber daya ;
e. Meningkatkan pelaporan keuangan ;
f. Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset.
Untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual
diperlukan adanya strategi yang direncanakan dengan baik, komitmen,
Sumber Daya Manusia yang andal serta sistem informasi yang sesuai
kebutuhan dan aplikatif.
1. 2. Landasan HukumBahwa penyusunan Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Timur, mengacu :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4287 ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4421) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 6
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5679); ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor4614) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan BerbasisAkrual ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PedomanPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja PembangunanDaerah Tahun 2015 ;
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025 ;
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur ;
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentangPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2109 ;
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 7
14.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta TataKerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ;
15.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.
1. 3. Maksud dan TujuanMaksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Timur, antara lain :a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan, perencanaan, target capaian
dengan pelaksanaannya ;b. Meningkatkan peran partisipasi aktif pemangku kepentingan dan stake
holder dalam proses penyusunan program kegiatan dan perencanaananggaran ;
c. Menyelaraskan program, kegiatan dengan anggaran ;d. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan sumber
daya ;e. Meningkatkan kinerja SKPD yang terukur sesuai dengan Renstra SKPD.
Sedangkan, tujuannya adalah :a. Sinkronisasi dan menjabarkan Rencana Strategis - SKPD kedalam program
dan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran ;b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD
Provinsi Jawa Timur ;c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan program kegiatan dan
anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD.
1. 4. Sistematika PenulisanBab I : PendahuluanBab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun LaluBab III : Tujuan, Sasaran, Program dan KegiatanBab IV : Indikator Kinerja dan Kelompok SasaranBab V : Penutup
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD
Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara
perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah-langkah
penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap Renja SKPD tahun lalu yang
bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana
realisasi program dan kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan
prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan. Berkenaan
dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas
anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu
perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta
indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu
sarana untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan
atau yang disebut dengan metode penganggaran berbasis kinerja
(performance based budgetting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan
suatu pendekatan sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran yang
dilakukan oleh suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indikator
kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program
kegiatan.
BPKAD Provinsi Jawa Timur, sebagai unsur penunjang
penyelenggaraan pemerintahan selain mempunyai tugas pokok dan fungsi
koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah
sebagai bagian dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal
ini, sesuai dengan amanah pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPKD selaku PPKD
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 9
(dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan
APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Berdasarkan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD selain sebagai
unsur penunjang juga mendukung capaian kinerja 8 (delapan) Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi 12 (duabelas) agenda
utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2014 - 2019, yaitu :
1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%) ;
2. Indeks Gini ;
3. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (% Proporsi Kelompok 40%
bawah) ;
4. Tingkat Kemiskinan (%) ;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) ;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ;
7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) ;
8. Kualitas Air Sungai :
a. BOD (mg/l)
b. COD (mg/l)
Selanjutnya, terkait dengan tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program
kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa
Timur dapat dilihat pada Tabel 2.1 :
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 10
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2017 Provinsi Jawa Timur
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2018
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/d
dengan Tahun(n-3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2016)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/dTahun berjalan (2017)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2017)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan Wajib
1 20 Otonomi Daerah,PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian
1 20 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Indeks kepuasanmasyarakat/aparaturterhadap pelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor
100Persen
100Persen
100% 100% 100 100% 100% 100
1 20 01 019 PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Persentase pegawaiyang puas terhadappelayanan perkantoran
100Persen
100Persen
100% 100% 100 100% 100% 100
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 11
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2018
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/d
dengan Tahun(n-3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2016)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/dTahun berjalan (2017)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2017)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 02 Program
Peningkatan SaranaPrasarana Aparatur
Persentase sarana danprasarana aparatur yanglayak fungsi
100Persen
100% 100% 100% 100 100% 100% 100
1 20 02 012 PenyediaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah peralatan danperlengkapan saranayang tersedia
4 paket
1 20 02 031 PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah peralatan danperlengkapan saranayang terpelihara
4 paket
1 20 07 ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
Persentasekelembagaan yang tepatfungsi
100Persen
100% 100% 100% 100 100 % 100 % 100
1 20 07 002 Pembinaan SumberDaya AparaturPerangkat Daerah
Jumlah pegawai yangmengikutipendidikan/pelatihanformal
5 orang
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 12
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2018
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/d
dengan Tahun(n-3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2016)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/dTahun berjalan (2017)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2017)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)Jumlah pegawai yangmengikuti pembinaanpeningkatan kapasitasSDM
125 orang
1 20 08 ProgramPenyusunan,Pengendalian danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan
Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu
100Persen
100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100
1 20 08 001 PenyusunanDokumenPerencanaan
Jumlah dokumenperencanaan perangkatdaerah yang tersusun
5dokumen
1 20 08 002 Penyusunan LaporanHasil PelaksanaanRencana Programdan Anggaran
Jumlah dokumenpelaporan yangtersusun
8dokumen
1 20 08 004 Penyusunan LaporanPengelolaanKeuangan
Jumlah dokumenlaporan pengelolaankeuangan yang tersusun
13dokumen
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 13
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2018
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/d
dengan Tahun(n-3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2016)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/dTahun berjalan (2017)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2017)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)ProgramPenyusunan APBDdan PAPBD ProvinsiJawa Timur
Jumlah DokumenRaperda dan RapergubPenjabaran tentangAPBD dan PAPBD
4dokumen
PenyusunanRancangan Perdatentang APBD danPerubahan APBDSubbidang AnggaranI
Jumlah DokumenRaperda APBD danPerubahan APBD
2dokumen
PenyusunanRancangan Perdatentang APBD danPerubahan APBDSubbidang AnggaranII
Jumlah DokumenRaperda APBD danPerubahan APBD
2dokumen
PenyusunanRancangan Perdatentang APBD danPerubahan APBDSubbidang AnggaranIII
Jumlah DokumenRaperda APBD danPerubahan APBD
2dokumen
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 14
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2018
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/d
dengan Tahun(n-3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2016)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/dTahun berjalan (2017)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2017)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)ProgramPengendalian Kasdan PenatausahaanKeuangan Daerah
Jumlah Dokumen SP2D,Gaji, UP, GU, TU, LS,SKPP dan SPD sertaLaporan Posisi Kas,Saldo Kas dan AliranKas
10Dokumen
Penataan Sistem danPengelolaanKeuangan Daerah
Jumlah draft LaporanPosisi Kas, Saldo Kasdan Aliran Kas
3Dokumen
PenyelenggaraanTertib AdministrasiPenatausahaanKeuangan SKPD SubBidangPerbendaharaan II
Jumlah Draft DokumenSP2D, Gaji, UP GU, TU,LS, SKPP dan SPD
7Dokumen
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 15
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2018
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/d
dengan Tahun(n-3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2016)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/dTahun berjalan (2017)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2017)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)PenyelenggaraanTertib AdministrasiPenatausahaanKeuangan SKPD SubBidangPerbendaharaan III
Jumlah Draft DokumenSP2D, Gaji, UP GU, TU,LS, SKPP dan SPD
7Dokumen
ProgramPertanggungjawaban PelaksanaanAnggaranPendapatan danBelanja Daerah
Jumlah DokumenRaperda dan RapergubPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
2Dokumen
PenyusunanKebijakan /Pelaporan di BidangPenerimaan Daerahdan PPK-BLUD
Jumlah DokumenKebijakan / Pelaporanterkait dengan PPK-BLUD
1Dokumen
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 16
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2018
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/d
dengan Tahun(n-3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2016)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/dTahun berjalan (2017)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2017)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)Penyelenggaraandan PerumusanKebijakan Akuntansi
Jumlah DokumenKebijakan / SistemAkuntasi / PelaporanBerbasis AkrualPemerintah Daerah
1Dokumen
PenyusunanRancanganPeraturan DaerahTentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah DokumenRancangan PerdatentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
2Dokumen
ProgramPengelolaan AsetDaerah
Jumlah dokumen neracaaset daerah ProvinsiJawa Timur
1Dokumen
Sertifikasi AsetDaerah
Jumlah sertipikat asettetap tanah
100Sertipikat
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 17
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2018
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/d
dengan Tahun(n-3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2016)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/dTahun berjalan (2017)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2017)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)Pendayagunaan AsetDaerah
Jumlah luas aset yangdisewa
130.000m2
PenyelenggaraanTata Kelola Aset /Barang Daerah
Jumlah Laporan BarangMilik Daerah
1Dokumen
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Jumlah Sumber DayaAparatur YangBersertifikat dalamPenyelenggaraanPengelolaan KeuanganDaerah (sertifikat)
1.440Sertifikat
Pelayanan KlinikKonsultasiPengelolaanKeuangan Daerahdan Informasi
Jumlah Sumber DayaManusia yang terlayanisecara langsung dantidak langsung (online)
600Orang
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 18
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2018
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/d
dengan Tahun(n-3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2016)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/dTahun berjalan (2017)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2017)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)PenyelenggaraanLaboratoriumPengelolaanKeuangan Daerah
Bimbingan danPembinaan SumberDaya Aparatur SipilNegara dalambidang PengelolaanKeuangan Daerah
Jumlah Sumber DayaAparatur Sipil NegaraPemerintah Daerahyang dilajtih dandidampingi dalambidang PengelolaanKeuangan Daerah
1.440orang
Pengadaan danPemeliharaan Saranadan PrasaranaLaboratoriumPengelolaanKeuangan Daerah
Persentase sarana danprasarana LaboratoriumPengelolaan KeuanganDaerah yang layakfungsi
100persen
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 19
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2018
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/d
dengan Tahun(n-3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2016)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/dTahun berjalan (2017)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2017)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)ProgramPengelolaan SistemInformasi KeuanganDaerah
Persentaseterselenggaranya sisteminformasi keuangandaerah
100persen
Pemantapan SistemInformasi KeuanganDaerah
Persentase PerangkatDaerah yang terfasilitasisistem informasikeuangan daerah
100persen
74 SKPD 74SKPD
74 SKPD 100 74 SKPD 74 SKPD 100
ProgramPembinaan danEvaluasi PengelolaanKeuangan Kab./Kota
Jumlah Draft SKGubernur tentangevaluasi rancanganperda tentang APBD,PAPBD danPertanggungjawabanpelaksanaan APBDkab/kota se Jatim
114Dokumen
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 20
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2018
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/d
dengan Tahun(n-3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2016)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/dTahun berjalan (2017)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2017)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)Analisa dan evaluasiRaperda tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBDdan Raper KDHtentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBDkab/kota
Jumlah Kab/Kota yangrancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBD nyatelah dievaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah I
13Kab/Kota
38 Kab/Kota 38Kab/Ko
ta
38Kab/Kot
a
100 38Kab/Kot
a
38Kab/Kota
100
Jumlah Kab/Kota yangrancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBD nyatelah dievaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah II
13Kab/Kota
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 21
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2018
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/d
dengan Tahun(n-3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2016)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/dTahun berjalan (2017)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2017)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)Jumlah Kab/Kota yangrancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBD nyatelah dievaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah III
12Kab/Kota
Analisa dan evaluasiRaperda tentangAPBD dan RaperKDH tentang APBDkab/kota
Jumlah Kab/Kota yangrancangan APBD nyatelah dievaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah I
13Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota yangrancangan APBD nyatelah dievaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah II
13Kab/Kota
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 22
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2018
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/d
dengan Tahun(n-3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2016)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/dTahun berjalan (2017)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2017)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)Jumlah Kab/Kota yangrancangan APBD nyatelah dievaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah III
12Kab/Kota
Analisa dan evaluasiRaperda tentangPerubahan APBDdan Raper KDHtentang PerubahanAPBD kab/kota
Jumlah Kab/Kota yangrancangan PerubahanAPBD nya telahdievaluasi Sub BidangBina Keuangan WilayahI
13Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota yangrancangan PerubahanAPBD nya telahdievaluasi Sub BidangBina Keuangan WilayahII
13Kab/Kota
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 23
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcomes)/
Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2018
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/d
dengan Tahun(n-3)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu (2016)
Targetprogram
dankegiatan
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/dTahun berjalan (2017)
TargetRenjaSKPD
RealisasiRenjaSKPD
TingkatRealisasi
(%)
(RenjaSKPDTahun2016)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/d
Tahunberjalan(2017)
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)Jumlah Kab/Kota yangrancangan PerubahanAPBD nya telahdievaluasi Sub BidangBina Keuangan WilayahIII
12Kab/Kota
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 24
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
Untuk melakukan penilaian dan analisa terhadap kondisi lingkungan
baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan target
dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Jawa Timur dapat diketahui
dengan menggunakan analisa Strength, Weaknes, Opportunity dan Treath
(SWOT), sebagai berikut :
2.2.1. Strength (kekuatan),
Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKAD) Provinsi Jawa Timur selain melakukan fungsi sebagai SKPD
juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
Mendasari ketentuan tersebut nampak bahwa BPKAD, mempunyai :
1. Posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset
daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagai wakil Pemerintah Pusat
yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang
APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH tentang Pejabaran APBD/
Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota ;
2. Posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
3. Fungsi mediator dan distribusi antara Pemerintah Provinsi dengan
Kabupaten/Kota terkait dengan belanja bagi hasil Pajak dan
Retribusi Daerah.
2.2.2. Weaknes (kelemahan),
1. Masih adanya peraturan/kebijakan antar kementerian/lembaga
yang tidak saling menunjang, sehingga menyulitkan dan
memerlukan waktu dalam pelaksanaannya ;
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 25
25
2. Masih adanya lembaga/instansi yang memiliki persepsi dan pola
pikir sektoral untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan
kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ;
3. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/
informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan
aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi ;
4. Kondisi sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai untuk
mendukung kinerja dan percepatan pelayanan kepada SKPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar
belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya
tingkat kemauan pegawai untuk meningkatkan keahlian,
kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah.
2.2.3. Opportunity (peluang),
Seusai Pasal 7 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah
serta Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa PPKD (dalam
hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan
APBD/Rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD,
menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan
pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban
rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi
strategis dan peluang untuk :
1. Memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
untuk melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan
sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
2. Melakukan penempatan, penyimpanan dan distribusi uang daerah
serta mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 26
26
3. Menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan
APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota serta kepatuhan dan ketaatan terhadap
peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kab./Kota
disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi ;
4. Mengatur realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk
keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna
kesejahteraan masyarakat ;
5. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan
perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
2.2.4. Treath (ancaman),
Dengan ditebitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang sampai saat ini masih belum didukung dengan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis) dalam bentuk
Peraturan Pemerintah dan/atau bentuk lainnya akan berpengaruh
terhadap ketidakpastian dan ketidaktepatan pengambilan kebijakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dampak yang mungkin akan
terjadi akibat belum adanya juklak dan juknis juga menjadi ancaman,
apabila tidak ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret dan
stratejik, antara lain :
1. Penguatan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai wakil
Pemerintah Pusat, BPKAD harus mengantisipasi dengan
mempersiapkan instrumen dan menambah pegawai yang memiliki
dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi sesuai latar belakang
pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi
BPKAD ;
2. Pelimpahan wewenang terhadap beberapa urusan yang semula
menjadi urusan dan tanggung jawab kabupaten/kota kepada ke
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 27
27
Pemerintah Provinsi. Sebelum dilakukannya pelimpahan, BPKAD
harus melakukan inventarisasi dan identifikasi utamanya terhadap
dokumen dan status kepemilikan aset daerah baik aset bergerak
maupun tidak bergerak dengan dilampiri Berita Acara Serah
Terima (BAST) sebagai dasar penyusunan neraca aset daerah dan
kebijakan pengelolaan aset daerah ;
3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan yang menegaskan bahwa dalam menyajikan
laporan keuangan daerah terdapat perubahan penyusunan
laporan keuangan Pemerintah Daerah yang semula berbasis kas
berubah menjadi berbasis kas akrual. Terkait hal ini, untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan akuntansi berbasis akrual
pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
diperlukan :
a. Identifikasi sumber daya, sarana dan prasarana penunjang
seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
b. Strategi yang tepat dan komitmen dari para pihak
penyelenggara pemerintahan ;
c. Penambahan pegawai baru maupun mutasi masuk yang
memiliki skill dan kemampuan di bidang akuntansi ;
d. Peningkatan kualitas dan mind set pegawai terhadap
perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah
dengan mewajibkan pegawai mengikuti bimbingan teknis,
pelatihan dan work shop ;
e. Pendampingan kepada SKPD dan para pengelola keuangan
secara rutin dan bertahap serta memfasilitasi pengembangan
kebutuhan teknologi informasi dengan membangun aplikasi
penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 28
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur
NO Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
CatatanAnalisisTahun
2016Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thnn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1Persentase pegawai yangpuas terhadap pelayananperkantoran
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
2Jumlah peralatan danperlengkapan sarana yangtersedia
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
3Jumlah peralatan danperlengkapan sarana yangterpelihara
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
4
Jumlah pegawai yangmengikutipendidikan/pelatihanformal
5 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang
5
Jumlah Pegawai yangmengikuti pembinaanpeningkatan kapasitasSDM
125Orang
125Orang
125Orang
125Orang
6Jumlah dokumenperencanaan perangkatdaerah yang tersusun
5Dokumen
5Dokumen
5Dokumen
5Dokumen
7Jumlah dokumenPelaporan yang tersusun
8Dokumen
8Dokumen
8Dokumen
8Dokumen
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 29
NO Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
CatatanAnalisisTahun
2016Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thnn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
8Jumlah dokumen laporanpengelolaan keunganyang tersusun
13dokumen
13dokumen
13dokumen
13dokumen
9Jumlah Dokumen RaperdaAPBD dan PerubahanAPBD
2dokumen
2dokumen
2dokumen
2dokumen
10Jumlah Dokumen RaperdaAPBD dan PerubahanAPBD
2dokumen
2dokumen
2dokumen
2dokumen
11Jumlah Dokumen RaperdaAPBD dan PerubahanAPBD
2dokumen
2dokumen
2dokumen
2dokumen
12Jumlah draft LaporanPosisi Kas, Saldo Kas danAliran Kas
3dokumen
3dokumen
3dokumen
3dokumen
13Jumlah draft DokumenSP2D, Gaji, UP, GU, TU,LS, SKPP dan SPD
7dokumen
7dokumen
7dokumen
7dokumen
14Jumlah draft DokumenSP2D, Gaji, UP, GU, TU,LS, SKPP dan SPD
7dokumen
7dokumen
7dokumen
7dokumen
15Jumlah DokumenKebijakan / Pelaporanterkait dengan PPK-BLUD
1dokumen
1dokumen
1dokumen
1dokumen
16 Jumlah DokumenKebijakan / Sistem
1dokumen
1dokumen
1dokumen
1dokumen
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 30
NO Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
CatatanAnalisisTahun
2016Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thnn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Akuntasi / PelaporanBerbasis AkrualPemerintah Daerah
17
Jumlah DokumenRancangan Perda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
2dokumen
2dokumen
2dokumen
2dokumen
18 Jumlah sertipikat asettetap tanah
100bidang
100bidang
100bidang
100bidang
100bidang
100bidang
100bidang
100bidang
19 Jumlah luas aset yangdisewa
130.000m2
130.000m2
130.000m2
130.000m2
20 Jumlah Laporan BarangMilik Daerah
1dokumen
1dokumen
1dokumen
1dokumen
21 Jumlah Sertifikat asettetap tanah
100bidang
100bidang
100bidang
100bidang
100bidang
100bidang
100bidang
100bidang
22
Jumlah DokumenPerikatan Sewa Menyewadan Proses PenghapusanBarang Milik Daerah
23Dokumen
19Dokumen
2dokumen
2Dokumen
23Dokumen
19Dokumen
2dokumen
2Dokumen
23
Jumlah Sumber DayaManusia yang terlayanisecara langsung dan tidaklangsung (online)
600Orang
600Orang
600Orang
600Orang
24 Jumlah Sumber DayaAparatur Sipil Negara
1440Orang
1440Orang
1440Orang
1440Orang
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 31
NO Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
CatatanAnalisisTahun
2016Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thnn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Pemerintah Daerah yangdilatih dan didampingidalam Bidang PengelolaanKeuangan Daerah
25
Presentase sarana danprasaranaLaboratorium.PengelolaanKeuangan Daerah yanglayak fungsi
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
26
Persentase PerangkatDaerah yang terfasilitasisistem informasikeuangan daerah
100Persen
100Persen
100Persen
100Persen
27
Jumlah Kab/Kota yangrancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBD nyatelah di evaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah I
13Kab/Kota
13Kab/Kota
13Kab/Kota
13Kab/Kota
28
Jumlah Kab/Kota yangEvaluasi rancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBD nyatelah di evaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah II
13Kab/Kota
13Kab/Kota
13Kab/Kota
13Kab/Kota
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 32
NO Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
CatatanAnalisisTahun
2016Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thnn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
29
Jumlah Kab/Kota yangEvaluasi rancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBD nyatelah di evaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah III
12Kab/Kota
12Kab/Kota
12Kab/Kota
12Kab/Kota
30
Jumlah Kab/Kota yangrancangan APBD nyatelah dievalusi Sub BidangBina Keuangan Wilayah I
13Kab/Kota
13Kab/Kota
13Kab/Kota
13Kab/Kota
31
Jumlah Kab/Kota yangrancangan APBD nyatelah dievalusi Sub BidangBina Keuangan Wilayah II
13Kab/Kota
13Kab/Kota
13Kab/Kota
13Kab/Kota
32
Jumlah Kab/Kota yangrancangan APBD nyatelah dievalusi Sub BidangBina Keuangan WilayahIII
12Kab/Kota
12Kab/Kota
12Kab/Kota
12Kab/Kota
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 33
NO Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
CatatanAnalisisTahun
2016Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thnn+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
33
Jumlah Kab/Kota yangrancangan PerubahanAPBD nya telah dievaluasiSub Bidang BinaKeuangan Wilayah I
13Kab/Kota
13Kab/Kota
13Kab/Kota
13Kab/Kota
34
Jumlah Kab/Kota yangrancangan PerubahanAPBD nya telah dievaluasiSub Bidang BinaKeuangan Wilayah II
13Kab/Kota
13Kab/Kota
13Kab/Kota
13Kab/Kota
35
Jumlah Kab/Kota yangrancangan PerubahanAPBD nya telah dievaluasiSub Bidang BinaKeuangan Wilayah III
12Kab/Kota
12Kab/Kota
12Kab/Kota
12Kab/Kota
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 34
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD selakuSKPD maupun SKPKD
Sesuai Pasal 280 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara
Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan
daerah secara transparan, efektif, efisien, akuntabel dan sinkron capaian
sasaran program daerah yang tercantum dalam APBD dengan program
Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan oleh
Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Provinsi Jawa Timur, yang
mempunyai tugas koordinasi antara lain :
a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;
b. Penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD ;c. Penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ;
e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kedua ketentuan tersebut, serta
menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan
pemerintahan, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD/
Perubahan APBD, diarahkan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan
pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi utamanya ekonomi berbasis
kreatifitas (ekonomi kreatif), lingkungan hidup, kemiskinan serta
pengangguran dan isu-isu strategis lainnya, yang dijabarkan dalam program
kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai bidang
urusan, kebutuhan dan karakter daerah masing-masing dengan
mempertimbangkan isu-isu strategis, antara lain :
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 35
35
I. Isu Regional,
1. Daya saing dalam Asean Economic Comunity (AEC),
Sehubungan dengan telah diberlakukannya AEC pada Tahun 2015,
semakin terbuka kesempatan untuk melakukan hubungan kerjasama
dan persaingan baik B to B maupun G to G antar negara di berbagai
bidang. Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis melalui jalur
laut, utamanya Provinsi Jawa Timur sebagai pintu utama distribusi
barang/jasa untuk Indonesia bagian timur menuntut adanya rencana
aksi yang dibarengi dengan penerbitan kebijakan yang berfungsi
sebagai barriers terhadap aliran bebas barang, jasa, investasi, modal
dan tenaga kerja terlatih. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur harus mengambil langkah cepat dan tepat
dengan menerbitkan kebijakan kompetitif, antara lain :
a. Membangun Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) ;
b. Membangun dan memberdayakan koperasi serta Usaha
Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) ;
c. Proteksi Konsumen dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ;
d. Mempercepat jalur distribusi barang ;
e. Mengurangi dan/atau menekan biaya-biaya di luar Harga Pokok
Penjualan (HPP).
2. Transportasi,
Bahwa untuk meningkatkan daya saing dan mendukung percepatan
distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia, utamanya di wilayah
Indonesia Bagian Timur antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kab/Kota harus bersinergi membangun infrastruktur jalur
transportasi baik darat, laut maupun udara dengan pola :
a. Interkoneksi jaringan jalan dan moda transportasi dengan
mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
b. Membangun jalur transportasi dan menjaga ketersediaan moda
transportasi perintis untuk daerah terpencil dan kawasan
perbatasan ;
c. Keberlanjutan, kecepatan, keamanan, kenyamanan, ketepatan
waktu dan keselamatan transportasi.
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 36
36
II. Isu Nasional dan Jawa Timur,
1. Stabilitas Harga Komoditi,
Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku salah satu peran pemerintah dalam
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat adalah menjalankan fungsi regulator untuk
menjaga stabilitas ekonomi dan harga beberapa komoditi khususnya 9
(sembilan) kebutuhan bahan pokok. Oleh karena itu, diperlukanlangkah strategis dan upaya nyata untuk menjaga stabilitas sosial
ekonomi karena kondisi ini secara langsung akan berdampak terhadap
kualitas hidup, kesejahteraan, ketahanan fiskal dan pertumbuhan
ekonomi kedepan.
2. Kedaulatan Pangan Nasional,
Sebagai upaya mengembalikan posisi dan kedudukan Indonesia sebagainegara agraris, kepulauan dan wilayah pantai terpanjang ketiga di dunia
serta posisi strategis sebagai salah satu jalur distribusi barang, utamanya
melalui laut membuat Indonesia memiliki nilai tawar yang tinggi
terhadap permintaan kebutuhan barang di dunia. Dengan adanya
kondisi, peluang dan tantangan seperti ini, Pemerintah telah
berkomitmen untuk mewujudkan “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil
dan Makmur” sebagaimana yang tertuang dalam rancangan awal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Untuk membangun kedaulatan pangan dan menjaga stabilitas stok
pangan Nasional yang sampai saat ini masih belum stabil dan masih
bergantung kepada impor, utamanya 5 (lima) komoditas kebutuhan
bahan pokok. Hal ini, merupakan pengalaman berharga danpembelajaran bersama untuk bangkit membangun kemandirian ekonomi
yang berkelanjutan melalui langkah-langkah dan kebijakan strategis,
antara lain :
a. Mendorong adanya penanaman modal dan investasi dan
meningkatkan eksport ;
b. Mengurangi ketergantungan kebutuhan bahan pokok dari luar
negeri (impor) ;
c. Memberdayakan potensi perekonomian kerakyatan, baik sektor
pertanian, pertambangan dan perikanan ;
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 37
37
d. Memberi subsidi atau stimulan yang tepat sasaran kepada para
pelaku ekonomi ;
e Menjaga stabilitas harga pasar dan ketersediaan pangan.
3. Infrastruktur,
Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, khususnya Jawa Timur di
era perdagangan bebas ASEAN atau yang lebih dikenal dengan
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) perlu dipersiapkan dan didukung
dengan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan,
transportasi, irigasi, pelabuhan, bandara maupun stasiun kereta api.
Infrastruktur sebagai bagian dari pendukung pemerataan
pembangunan dan distribusi kebutuhan barang dan jasa merupakan
salah satu isu strategis yang menjadi program prioritas baik
Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu,
untuk mensinergikan isu tersebut, perlu dilakukan identifikasi dan
pemetaan infrastruktur, antara lain :
a. Penyediaan kebutuhan rumah layak huni melalui Pembangunan
Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ;
b. Pembangunan jaringan irigasi, waduk dan embung ;
c. Peningkatan kualitas pelayanan dan daya dukung prasarana
transportasi interkoneksi baik darat, laut maupun udara ;
d. Pengembangan kapasitas pelabuhan dan sarana prasarana
bandara perintis serta percepatan pelaksanaan pembebasan lahan
yang diperlukan untuk pembangunan Jalan Lintas Selatan ;
e. Percepatan pembangunan kawasan pelabuhan bebas dan
perdagangan bebas serta peningkatan kerjasama pemanfaatan
dan pemberdayaan Barang Milik Negara maupun barang milik
daerah.
4. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian,
Untuk memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan
setiap daerah secara tidak langsung berdampak pada penyediaan
kebutuhan lahan untuk industri. Keterbatasan penyediaan lahan
untuk industri ini, perlu diantisipasi secara bijak, konsisten,
berkomitmen dan langkah nyata dari semua pihak untuk menjaga
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 38
38
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, sebagai bentuk
upaya meminimalisir dan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan
pertanian yang produktif menjadi lahan non pertanian, utamanya
lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota harus bersinergi dengan membangun kawasan-
kawasan industri terpadu pada lahan-lahan kurang produktif. Adapun
isu strategis pertanian di Jawa Timur, antara lain :
a. Fenomena perubahan perilaku yang cenderung konsumtif di
masyarakat, sebagai dampak semakin tingginya nilai tanah
sehingga dapat mendorong untuk menjual lahan pertanian ;
b. Petani semakin sulit untuk mengembangkan potensi lahan
pertaniannya sebagai dampak mahal dan langkanya pupuk serta
obat-obatan pertanian ;
c. Kurangnya akses petani untuk mendapatkan modal ke perbankan
atau lembaga keuangan lainnya ;
d. Sulitnya petani menjual langsung hasil pertanian ke perusahaan,
karena tidak memiliki akses ;
e. Kurangnya jaringan irigasi untuk lahan pertanian tadah hujan.
5. Lingkungan Hidup dan Energi,
Sebagai upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya alam, mencegah terjadinya perusakan
dan perambahan kawasan hutan dan hutan lindung, pengendalian
pencemaran lingkungan (air dan udara), pengendalian Limbah B3 dan
memulihkan kondisi sumber daya alam yang rusak serta untuk
mendukung ketersediaan energi listrik, mengurangi kesenjangan
sosial dan ekonomi khususnya di daerah terpencil serta mendukung
percepatan pemanfaatan informasi melalui media elektronik, maka
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus bersinergi dan
bersama-sama mengembangkan manajemen dan mekanisme
penanggulangan kerusakan lingkungan, mewujudkan keserasian
pengendalian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah melalui
peningkatan partisipasi aktif masyarakat (rumah tangga, pelaku
industri dan pengusaha), kelompok masyarakat pemerhati lingkungan
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 39
39
untuk mendukung program rehabilitasi dan pemulihan cadangan
sumber daya alam dan Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas
Rumah Kaca (RAN - GRK) (juta ton eq CO2) serta pengembangan
energi alternatif yang terbarukan, misal mikro-hidro, panas bumi dan
panas matahari.
6. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif,
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
menunjukkan kinerja yang relatif tinggi rata-rata melebihi
pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
ini, antara lain disebabkan kondisi sosial politik yang kondusif dan
letak geografis Provinsi Jawa Timur yang strategis sebagai pintu
masuk jalur distribusi barang dan jasa Indonesia Bagian Timur baik
melalui darat, laut dan udara serta sebagai provinsi yang memiliki
potensi dan sumber daya lengkap mulai dari pertanian, industri dan
maritim. Namun, kinerja perekonomian yang bagus dengan katagori
memuaskan ini secara keseluruhan belum menggambarkan kualitas
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini, disebabkan pertumbuhan
ekonomi belum diikuti atau tidak berbanding lurus terhadap IndeksPembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan, penurunan
tingkat pengangguran terbuka, dan disparitas wilayah. Oleh karena
itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang
melibatkan peran aktif masyarakat dan berdampak langsung
terhadap 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai unsur staf dan
unsur penunjang gubernur harus bersinergi membangun suatu
perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang terintegrasi
saling support lintas sektor untuk mendukung capaian keberhasilan
kinerja yang membawa dampak lebih baik dan lebih luas untukkepentingan masyarakat Jawa Timur.
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
Meningkatnya kualitas masyarakat Jawa Timur selama 1 (satu)
dasawarsa ini menunjukkan adanya konsistensi antara perencanaan
program dengan pelaksanaan sehingga target untuk melakukan
perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 40
40
memiliki peran penting walaupun secara bertahap dan terus menerus
masih perlu ditingkatkan mengingat dampak pendidikan sangat
mempengaruhi perilaku, pola pikir, pola hidup dan cara pandang
masyarakat dalam menghadapi persaingan dan tantangan kedepan
yang semakin kompleks.
IPM di Jawa Timur, merupakan target jangka panjang yang diarahkan
untuk investasi jangka panjang pembangunan manusia yang hasilnya
akan dirasakan pada beberapa tahun mendatang, misal peningkatan
status program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun
menjadi wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
8. Peningkatan Kemampuan dan Daya Saing Koperasi dan UMKM,
Koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian di Jawa Timur
memiliki peran penting dalam mendukung penciptaan lapangan
pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan
penduduk miskin. Hal ini, ditandai dengan kontribusi UKM Jawa Timur
terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) yang selalu naik
dari tahun ke tahun. Oleh karen itu, untuk meningkatkan daya saing
koperasi dan UMKM di era perdagangan bebas melalui peningkatan
skala usaha unggulan pada masing-masing wilayah/daerah, perlu
dilakukan upaya-upaya, antara lain :
a. Penguatan kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM ;
b. Peningkatan kualitas SDM dan produktifitas Koperasi dan UMKM ;
c. Melakukan pelatihan kepada pelaku usaha koperasi tentang cara
membuat produk inovasi yang terstandarisasi ;
d. Penguatan jaringan distribusi dan pemasaran melalui kerjasama
dengan pengusaha ritel serta pelaku usaha lainnya ;
e. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan anggota untuk
membangun image koperasi dengan tata kelola yang lebih
modern, transparan dan akuntabel.
9. Pengangguran,
Masih adanya pemasalahan pengangguran di Jawa Timur menyimpan
pertanyaan besar yang cukup serius. Hal ini, berbanding terbalik
dengan kondisi Jawa Timur sebagai salah satu Provinsi yang
merupakan tujuan investasi tertinggi di Indonesia. Dari beberapa
referensi, masih adanya masalah pengangguran ini, disebabkan
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 41
41
antara lain rendahnya kualitas, ketrampilan/keahlian dan kesiapan
tenaga kerja menghadapi tantangan serta kebutuhan yang
diperlukan oleh beberapa perusahaan. Oleh karena itu, untuk
mendukung percepatan penyelesaian tenaga kerja kebijakan yang
diarahkan, antara lain :
a. Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor
informal maupun formal berbasis padat karya ;
b. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui
pelatihan ketrampilan dan etos kerja ;
c. Mempromosikan usaha non-tani sebagai produk unggulan
wilayah, seperti industri pedesaan skala kecil ;
d. Memperbanyak dan meningkatkan kualitas Balai Latihan Kerja
(BLK) dan lembaga-lembaga pelatihan terapan yang
menghasilkan tenaga kerja siap kerja ;
e. Memperluas jaringan kerja dan informasi tentang lapangan kerjaserta ketersediaan tenaga kerja, bekerjasama dengan perguruan
tinggi dan lembaga-lembaga penyedia tenaga kerja.
10. Kemiskinan,
Dari hasil laporan Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Tahun 2013
di Jawa Timur masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang tingkat
kemiskinannya masih tinggi. Untuk mengurangi kemiskinan dankesenjangan sosial di masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
mengarahkan program, kegiatan dan anggarannya yang terintegrasi
dengan program Pemerintah pusat, antara lain untuk meningkatkan,
mengembangkan peran masyarakat dan fungsi lembaga-lembaga
desa untuk lebih memilik peran aktif mendorong kesadaran
masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup, melindungi dan
memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, melalui :
a. Mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin
(RTSM), misal biaya pendidikan, kesehatan, air bersih dan jalan
desa ;
b. Meningkatkan pendapatan RTSM dan hampir miskin, misalpelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal
kerja, pasar desa dan pemberdayaan ekonomi lokal ;
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 42
42
c. Mengembangkan program Jalan Lain Menuju Masyarakat
Sejahtera (Jalin Matra) dengan mensinergikan program kegiatan
antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
11. Kerjasama Daerah,
Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 yang diantaranya mengamanatkan kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah serta kewenangan yang lebih luas
kepada Pemerintah Provinsi, membuka peluang, tantangan dan
kesempatan untuk melakukan kerjasama saling menguntungkan
dalam mengembangkan potensi daerah untuk mensejahterakan
rakyat. Selain itu, kerjasama juga diharapkan dapat meminimalisir
terjadinya kesenjangan antar wilayah baik sosial ekonomi maupun
pembangunan serta untuk menghindari terjadinya konflik
kepentingan antar daerah.
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 43
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Provinsi Jawa Timur
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingNo Program/
Kegiatan Lokasi Indikatorkinerja
Targetcapaian
Paguindikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
KebutuhanDana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Urusan Wajib
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Indeks kepuasanmasyarakat/aparaturterhadap pelayananadministrasi perkantoran dankenyamanan kantor
10010.253.829.000
1PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Prov.Persentase pegawai yangpuas terhadap pelayananperkantoran
10010.253.829.000
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Prov.Persentase sarana danprasarana aparatur yanglayak fungsi
10014.497.567.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 44
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingNo Program/
Kegiatan Lokasi Indikatorkinerja
Targetcapaian
Paguindikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
KebutuhanDana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1Penyediaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana
Prov.Jumlah peralatan danperlengkapan sarana yangtersedia
4 paket8.000.000.000
2PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Sarana
Prov.Jumlah peralatan danperlengkapan sarana yangterpelihara
4 paket6.497.567.000
Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
Prov. Persentase kelembagaanyang tepat fungsi 100 3.324.333.000
1Pembinaan SumberDaya AparaturPerangkat Daerah
Prov.
1. Jumlah pegawai yangmengikutipendidikan/pelatihanformal
2. Jumlah Pegawai yangmengikuti pembinaanpeningkatan kapasitasSDM
5 orang
125 orang
3.324.333.000
ProgramProgram Penyusunan,Pengendalian danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan"
Prov.
Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yang disusuntepat waktu
100 5.820.543.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 45
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingNo Program/
Kegiatan Lokasi Indikatorkinerja
Targetcapaian
Paguindikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
KebutuhanDana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1PenyusunanDokumenPerencanaan
Prov.Jumlah dokumenperencanaan perangkatdaerah yang tersusun
5 dokumen3.146.809.000
2
Penyusunan LaporanHasil PelaksanaanRencana Program danAnggaran
Prov. Jumlah dokumen Pelaporanyang tersusun 8 dokumen
1.336.867.000
3Penyusunan LaporanPengelolaanKeuangan
Prov.Jumlah dokumen laporanpengelolaan keungan yangtersusun
13dokumen
1.336.867.000
ProgramPenyusunan APBDdan PAPBD ProvinsiJawa Timur
Prov.Jumlah Dokumen Raperdadan Rapergub Penjabarantentang APBD dan PAPBD
4 dokumen 8.644.003.000
1
PenyusunanRancangan Perdatentang APBD danPerubahan APBDSubbidang AnggaranI
Prov. Jumlah Dokumen RaperdaAPBD dan Perubahan APBD 2 dokumen
2.550.451.000
2
PenyusunanRancangan Perdatentang APBD danPerubahan APBDSubbidang AnggaranII
Prov. Jumlah Dokumen RaperdaAPBD dan Perubahan APBD 2 dokumen
2.893.552.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 46
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingNo Program/
Kegiatan Lokasi Indikatorkinerja
Targetcapaian
Paguindikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
KebutuhanDana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
3
PenyusunanRancangan Perdatentang APBD danPerubahan APBDSubbidang AnggaranIII
Prov.Jumlah Dokumen RaperdaAPBD dan Perubahan APBD 2 dokumen
3.200.000.000
ProgramPengendalian Kas danPenatausahaanKeuangan Daerah
Prov.
Jumlah Dokumen SP2D, Gaji,UP, GU, TU, LS, SKPP danSPD serta Laporan PosisiKas, Saldo Kas dan AliranKas
10dokumen 6.723.551.000
1Penataan Sistem danPengelolaanKeuangan Daerah
Prov.Jumlah draft Laporan PosisiKas, Saldo Kas dan AliranKas
3 dokumen2.654.869.000
2
PenyelenggaraanTertib AdministrasiPenatausahaanKeuangan SKPD SubBidangPerbendaharaan II
Prov.Jumlah draft DokumenSP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS,SKPP dan SPD
7 dokumen2.441.209.200
3
PenyelenggaraanTertib AdministrasiPenatausahaanKeuangan SKPD SubBidangPerbendaharaan III
Prov.Jumlah draft DokumenSP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS,SKPP dan SPD
7 dokumen1.627.472.800
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 47
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingNo Program/
Kegiatan Lokasi Indikatorkinerja
Targetcapaian
Paguindikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
KebutuhanDana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
ProgramPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah
Prov.
Jumlah Dokumen Raperdadan RapergubPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
2 dokumen 8.936.598.000
1
PenyusunanKebijakan / Pelaporandi Bidang PenerimaanDaerah dan PPK-BLUD
Prov.Jumlah Dokumen Kebijakan /Pelaporan terkait denganPPK-BLUD
1 dokumen2.881.560.000
2Penyelenggaraan danPerumusan KebijakanAkuntansi
Prov.
Jumlah Dokumen Kebijakan /Sistem Akuntasi / PelaporanBerbasis Akrual PemerintahDaerah
1 dokumen2.888.468.000
3
PenyusunanRancangan PeraturanDaerah TentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Prov.
Jumlah Dokumen RancanganPerda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
2 dokumen3.166.570.000
Program PengelolaanAset Daerah Prov. Jumlah dokumen neraca aset
daerah provinsi jawa timur 1 dokumen 7.924.716.000
1Sertifikasi AsetDaerah Prov.
Jumlah sertipikat aset tetaptanah
100sertipikat 2.022.086.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 48
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingNo Program/
Kegiatan Lokasi Indikatorkinerja
Targetcapaian
Paguindikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
KebutuhanDana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2Pendayagunaan AsetDaerah Prov.
Jumlah luas aset yangdisewa
130.000m2 3.183.205.000
3PenyelenggaraanTata Kelola Aset /Barang Daerah
Prov.Jumlah Laporan Barang MilikDaerah
1 Dokumen2.719.425.000
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Prov.
Jumlah Sumber DayaAparatur Yang Bersertifikatdalam PenyelenggaraanPengelolaan KeuanganDaerah (sertifikat)
1.440sertifikat 7.604.864.000
1
Pelayanan KlinikKonsultasiPengelolaanKeuangan Daerahdan InformasiPenyelenggaraanLaboratoriumPengelolaanKeuangan Daerah
Prov.
Jumlah Sumber DayaManusia yang terlayanisecara langsung dan tidaklangsung (online)
600 orang 2.500.500.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 49
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingNo Program/
Kegiatan Lokasi Indikatorkinerja
Targetcapaian
Paguindikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
KebutuhanDana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2
Bimbingan danPembinaan SumberDaya Aparatur SipilNegara dalam BidangPengelolaanKeuangan Daerah
Prov.
Jumlah Sumber DayaAparatur Sipil NegaraPemerintah Daerah yangdilatih dan didampingi dalamBidang PengelolaanKeuangan Daerah
1.440orang 2.710.821.000
3
Pengadaan danPemeliharaan Saranadan PrasaranaLaboratoriumPengelolaanKeuangan Daerah
Prov.
Presentase sarana danprasarana LaboratoriumPengelolaan KeuanganDaerah yang layak fungsi
100 Persen 2.329.158.000
ProgramPengelolaan SistemInformasi KeuanganDaerah
Prov.Persentase terselenggaranyasistem informasi keuangandaerah
100 Persen 2.112.169.000
1Pemantapan SistemInformasi KeuanganDaerah
Prov.
Persentase PerangkatDaerah yang terfasilitasisistem informasi keuangandaerah
100 Persen2.112.169.000
ProgramPembinaan danEvaluasi PengelolaanKeuangan Kab./Kota
Prov.
Jumlah Draft SK Gubernurtentang evaluasi rancanganperda tentang APBD, PAPBDdan Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD kab/kotase Jatim
114Dokumen 5.157.827.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 50
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingNo Program/
Kegiatan Lokasi Indikatorkinerja
Targetcapaian
Paguindikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
KebutuhanDana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1
Analisa dan evaluasiRaperda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDdan Raper KDHtentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDkab/kota
Prov.
1. Jumlah Kab/Kota yangrancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBD nyatelah di evaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah I
2. Jumlah Kab/Kota yangEvaluasi rancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBD nyatelah di evaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah II
3. Jumlah Kab/Kota yangEvaluasi rancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBD nyatelah di evaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah III
13Kab/Kota
13Kab/Kota
12Kab/Kota
1.552.609.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 51
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingNo Program/
Kegiatan Lokasi Indikatorkinerja
Targetcapaian
Paguindikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
KebutuhanDana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2
Analisa dan EvaluasiRaperda tentangAPBD dan Raper KDHtentang APBDkab/kota
Prov.
1. Jumlah Kab/Kota yangrancangan APBD nyatelah dievalusi SubBidang Bina KeuanganWilayah I
2. Jumlah Kab/Kota yangrancangan APBD nyatelah dievalusi SubBidang Bina KeuanganWilayah II
3. Jumlah Kab/Kota yangrancangan APBD nyatelah dievalusi SubBidang Bina KeuanganWilayah III
13Kab/Kota
13Kab/Kota
12Kab/Kota
1.802.609.000
3
Analisa dan evaluasiRaperda tentangPerubahan APBD danRaper KDH tentangPerubahan APBDkab/kota
Prov.
1. Jumlah Kab/Kota yangrancangan PerubahanAPBD nya telahdievaluasi Sub BidangBina Keuangan Wilayah I
2. Jumlah Kab/Kota yangrancangan PerubahanAPBD nya telahdievaluasi Sub Bidang
13Kab/Kota
13Kab/Kota
1.802.609.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 52
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingNo Program/
Kegiatan Lokasi Indikatorkinerja
Targetcapaian
Paguindikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
KebutuhanDana
(Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Bina Keuangan WilayahII
3. Jumlah Kab/Kota yangrancangan PerubahanAPBD nya telahdievaluasi Sub BidangBina Keuangan WilayahIII
12Kab/Kota
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 53
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel 2.4Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Provinsi Jawa Timur
No Urusan/Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Catatan
1 2 3 4 5 6
Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Provinsi
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayananadministrasi perkantoran dankenyamanan kantor
100 persen
1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran ProvinsiPersentase pegawai yang puasterhadap pelayananperkantoran
100 persen
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ProvinsiPersentase sarana danprasarana aparatur yang layakfungsi
100 persen
1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana danPrasarana Provinsi
Jumlah peralatan danperlengkapan sarana yangtersedia
4 paket
2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana danPrasarana Provinsi
Jumlah peralatan danperlengkapan sarana yangterpelihara
4 paket
III Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah Provinsi Persentase kelembagaan yang
tepat fungsi 100 Persen
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 54
No Urusan/Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Catatan
1 2 3 4 5 6
1 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Provinsi
1.Jumlah pegawai yangmengikuti pendidikan/pelatihan formal
2.Jumlah Pegawai yangmengikuti pembinaanpeningkatan kapasitas SDM
5 orang
125 orang
IV Program Penyusunan Pengendalian dan EvaluasiDokumen Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi
Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yang disusuntepat waktu
100 persen
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan ProvinsiJumlah dokumen perencanaanperangkat daerah yangtersusun
5 Dokumen
2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan RencanaProgram dan Anggaran Provinsi Jumlah dokumen Pelaporan
yang tersusun 8 Dokumen
3 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan ProvinsiJumlah dokumen laporanpengelolaan keungan yangtersusun
13 Dokumen
Program Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi JawaTimur Provinsi
Jumlah Dokumen Raperda danRapergub Penjabaran tentangAPBD dan PAPBD
4 dokumen
1 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD danPerubahan APBD Subbidang Anggaran I Provinsi Jumlah Dokumen Raperda
APBD dan Perubahan APBD 2 dokumen
2 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD danPerubahan APBD Subbidang Anggaran II Provinsi
Jumlah Dokumen RaperdaAPBD dan Perubahan APBD 2 dokumen
3Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD danPerubahan APBD Subbidang Anggaran III Provinsi
Jumlah Dokumen RaperdaAPBD dan Perubahan APBD 2 dokumen
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 55
No Urusan/Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Catatan
1 2 3 4 5 6
Program Pengendalian Kas dan PenatausahaanKeuangan Daerah Provinsi
Jumlah Dokumen SP2D, Gaji,UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPDserta Laporan Posisi Kas, SaldoKas dan Aliran Kas (Dokumen)
10 Dokumen
1 Penataan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jumlah draft Laporan PosisiKas, Saldo Kas dan Aliran Kas
3 Dokumen
2 Penyelenggaraan Tertib Administrasi PenatausahaanKeuangan SKPD Sub Bidang Perbendaharaan II Provinsi
Jumlah draft Dokumen SP2D,Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP danSPD
7 Dokumen
3 Penyelenggaraan Tertib Administrasi PenatausahaanKeuangan SKPD Sub Bidang Perbendaharaan III Provinsi
Jumlah draft Dokumen SP2D,Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP danSPD
7 Dokumen
ProgramPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah
Provinsi
Jumlah Dokumen Raperda danRapergubPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
2 Dokumen
1Penyusunan Kebijakan / Pelaporan di Bidang PenerimaanDaerah dan PPK-BLUD Provinsi
Jumlah Dokumen Kebijakan /Pelaporan terkait dengan PPK-BLUD
1 Dokumen
2 Penyelenggaraan dan Perumusan Kebijakan Akuntansi Provinsi
Jumlah Dokumen Kebijakan /Sistem Akuntasi / PelaporanBerbasis Akrual PemerintahDaerah
1 Dokumen
3Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
Jumlah Dokumen RancanganPerda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
2 Dokumen
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 56
No Urusan/Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Catatan
1 2 3 4 5 6
Program Pengelolaan Aset Daerah ProvinsiJumlah dokumen neraca asetdaerah provinsi jawa timur
1 Dokumen
1 Sertifikasi Aset Daerah ProvinsiJumlah sertipikat aset tetaptanah
100 Sertipikat
2 Pendayagunaan Aset Daerah Provinsi Jumlah luas aset yang disewa 130.000 m2
3 Penyelenggaraan Tata Kelola Aset / Barang Daerah ProvinsiJumlah Laporan Barang MilikDaerah
1 Dokumen
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan danPengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Jumlah Sumber Daya AparaturYang Bersertifikat dalamPenyelenggaraan PengelolaanKeuangan Daerah (sertifikat)
1.440 Sertifikat
Pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan KeuanganDaerah dan Informasi Penyelenggaraan LaboratoriumPengelolaan Keuangan Daerah
ProvinsiJumlah Sumber Daya Manusiayang terlayani secara langsungdan tidak langsung (online)
600 orang
Bimbingan dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur SipilNegara dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Jumlah Sumber Daya AparaturSipil Negara PemerintahDaerah yang dilatih dandidampingi dalam BidangPengelolaan Keuangan Daerah
1.440 orang
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaLaboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Presentase sarana danprasarana LaboratoriumPengelolaan Keuangan Daerahyang layak fungsi
100 Persen
ProgramPengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Provinsi
Persentase terselenggaranyasistem informasi keuangandaerah
100 Persen
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 57
No Urusan/Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Catatan
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Pemantapan Sistem Informasi KeuanganDaerah Provinsi
Persentase SKPD yangterfasilitasi sistem informasikeuangan daerah
100 Persen
Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan KeuanganKab./Kota Provinsi
Jumlah Draft SK Gubernurtentang evaluasi rancanganperda tentang APBD, PAPBDdan Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD kab/kota seJatim
114 Dokumen
Analisa dan evaluasi Raperda tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raper KDHtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDkab/kota
Provinsi
1. Jumlah Kab/Kota yangrancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBD nyatelah di evaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah I
2. Jumlah Kab/Kota yangEvaluasi rancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBD nyatelah di evaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah II
3. Jumlah Kab/Kota yangEvaluasi rancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBD nyatelah di evaluasi Sub
13 Kab/Kota
13 Kab/Kota
12 Kab/Kota
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 58
No Urusan/Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Catatan
1 2 3 4 5 6
Bidang Bina KeuanganWilayah III
Analisa dan Evaluasi Raperda tentang APBD dan RaperKDH tentang APBD kab/kota Provinsi
1.Jumlah Kab/Kota yangrancangan APBD nya telahdievalusi Sub Bidang BinaKeuangan Wilayah I
2.Jumlah Kab/Kota yangrancangan APBD nya telahdievalusi Sub Bidang BinaKeuangan Wilayah II
3.Jumlah Kab/Kota yangrancangan APBD nya telahdievalusi Sub Bidang BinaKeuangan Wilayah III
13 Kab/Kota
13 Kab/Kota
12 Kab/Kota
Analisa dan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBDdan Raper KDH tentang Perubahan APBD kab/kota Provinsi
1.Jumlah Kab/Kota yangrancangan Perubahan APBDnya telah dievaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah I
2.Jumlah Kab/Kota yangrancangan Perubahan APBDnya telah dievaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah II
13 Kab/Kota
13 Kab/Kota
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 59
No Urusan/Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Catatan
1 2 3 4 5 6
3.Jumlah Kab/Kota yangrancangan Perubahan APBDnya telah dievaluasi SubBidang Bina KeuanganWilayah III
12 Kab/Kota
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 60
60
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Untuk meningkatkan kualitas manusia dan taraf hidup masyarakatIndonesia diberbagai bidang dan sektor secara berkelanjutan dengan tetapmempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, makaperlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagaimana yangtercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Propenas merupakanrencana induk dan acuan perencanaan nasional hasil konsensus sertakomitmen bersama masyarakat Indonesia, yang memuat target pencapaianvisi dan misi bangsa. Propenas juga merupakan sarana untuk menyatukanpersepsi, pandangan dan langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesiasesuai karakteristik, adat istiadat dan budaya dalam menyusun danmelaksanakan prioritas pembangunan ke depan.
Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya tindaklanjut pelaksanaan desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerahdapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitasekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat,utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayananpendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar masyarakat lainnya. Sebagaipenjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikanpelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timurmenyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN). Berdasarkan kedua dokumen perencanaan tersebut, untukmewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat denganPemerintahan Daerah dan sebagai acuan rencana tindak, setiap tahunPemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) yang dijabarkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menyusun RencanaKerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga terjalinhubungan keselarasan yang saling melengkapi mulai dari proses perencanaanprogram kegiatan dan perencanaan anggaran sampai denganpertanggungjawaban dan pelaporan dengan tetap berpedoman kepadaKebijakan Nasional, dengan rincian sebagai berikut :
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 61
61
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan
1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
APBN
2 Peningkatan Profesionalisme
Aparatur Pemerintah Daerah
APBN
3 Kapasitas Keuangan Daerah APBN
4 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah APBN
Berdasarkan keempat Kebijakan Nasional tersebut, dan sesuai Pasal
26A Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas
Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang, maka penyusunan program
dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi
Jawa Timur mengacu kepada “Kapasitas Keuangan Daerah”, sebagaimana
yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Rencana Kerja-BPKAD tahun-tahun sebelumnya.
3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan
memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang
berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan
logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan,
sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin
terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 62
62
Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja-BPKAD yang bersinergi
dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :
a. Memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia secara maksimal dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ;
b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, program dan kegiatan
prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang ;
c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi serta sinergitas antar
SKPD, Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Pusat ;
d. Meningkatkan komunikasi dan pengembangan data serta sistem informasi
pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembiayaan yang didanai dari DAU, Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan
capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka
waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan
pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi,
yaitu :
a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program
kegiatan dan pengelolaan APBD ;
b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipatif, responsibilitas dan
akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif
yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan
daerah.
3. 3. Program dan Kegiatan
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan
difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 63
63
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Program kerja BPKAD Provinsi Jawa
Timur SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai
tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut,
maka BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam menyusun programnya bersifat
reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah, meliputi :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;
3. Program perningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.
Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan
oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 64
BAB IVINDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
Tabel 4.1Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 20 0800 Program
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Indeks kepuasanmasyarakat/aparaturterhadap pelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor
1
Kegiatan
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Persentase pegawaiyang puas terhadappelayanan perkantoran
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 65
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program
PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Persentase sarana danprasarana aparaturyang layak fungsi
1
Kegiatan
PenyediaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana
Jumlah peralatan danperlengkapan saranayang tersedia
2 PemeliharaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana
Jumlah peralatan danperlengkapan saranayang terpelihara
Program
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintahDaerah
Persentasekelembagaan yangtepat fungsi
BPKAD
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 66
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Kegiatan
PembinaanSumber DayaAparaturPerangkat Daerah
1. Jumlah pegawai yangmengikutipendidikan/pelatihanformal
2. Jumlah Pegawai yangmengikuti pembinaanpeningkatankapasitas SDM
Program
ProgramPenyusunan,Pengendalian danEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan
Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu
BPKAD
1
Kegiatan
PenyusunanDokumenPerencanaan
Jumlah dokumenperencanaan perangkatdaerah yang tersusun
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 67
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 PenyusunanLaporan HasilPelaksanaanRencana Programdan Anggaran
Jumlah dokumenPelaporan yangtersusun
3 Penyusunanlaporanpengelolaankeuangan
Jumlah dokumenlaporan pengelolaankeungan yang tersusun
ProgramPenyusunanAPBD dan PAPBDProvinsi JawaTimur
Jumlah DokumenRaperda dan RapergubPenjabaran tentangAPBD dan PAPBD
BPKAD
1KegiatanPenyusunanRancangan Perdatentang APBDdan PerubahanAPBD SubbidangAnggaran I
Jumlah DokumenRaperda APBD danPerubahan APBD
2 PenyusunanRancangan Perdatentang APBDdan PerubahanAPBD Subbidang
Jumlah DokumenRaperda APBD danPerubahan APBD
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 68
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Anggaran II
3 PenyusunanRancangan Perdatentang APBDdan PerubahanAPBD SubbidangAnggaran III
Jumlah DokumenRaperda APBD danPerubahan APBD
ProgramPengendalian KasdanPenatausahaanKeuangan Daerah
Jumlah Dokumen SP2D,Gaji, UP, GU, TU, LS,SKPP dan SPD sertaLaporan Posisi Kas,Saldo Kas dan AliranKas
1KegiatanPenataan Sistemdan PengelolaanKeuangan Daerah
Jumlah draft LaporanPosisi Kas, Saldo Kasdan Aliran Kas
2 PenyelenggaraanTertibAdministrasiPenatausahaanKeuangan SKPDSub BidangPerbendaharaanII
Jumlah draft DokumenSP2D, Gaji, UP, GU, TU,LS, SKPP dan SPD
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 69
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PenyelenggaraanTertibAdministrasiPenatausahaanKeuangan SKPDSub BidangPerbendaharaanIII
Jumlah draft DokumenSP2D, Gaji, UP, GU, TU,LS, SKPP dan SPD
ProgramPertanggungjawaban PelaksanaanAnggaranPendapatan danBelanja Daerah
Jumlah DokumenRaperda dan RapergubPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
1KegiatanPenyusunanKebijakan /Pelaporan diBidangPenerimaanDaerah dan PPK-BLUD
Jumlah DokumenKebijakan / Pelaporanterkait dengan PPK-BLUD
2 Penyelenggaraandan PerumusanKebijakanAkuntansi
Jumlah DokumenKebijakan / SistemAkuntasi / PelaporanBerbasis AkrualPemerintah Daerah
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 70
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3 PenyusunanRancanganPeraturan DaerahTentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD
Jumlah DokumenRancangan PerdatentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
ProgramPengelolaan AsetDaerah
Jumlah dokumenneraca aset daerahprovinsi jawa timur
1Kegiatan :Sertifikasi AsetDaerah
Jumlah sertipikat asettetap tanah
2 PendayagunaanAset Daerah
Jumlah luas aset yangdisewa
3 PenyelenggaraanTata Kelola Aset /Barang Daerah
Jumlah Laporan BarangMilik Daerah
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 71
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
Jumlah Sumber DayaAparatur YangBersertifikat dalamPenyelenggaraanPengelolaan KeuanganDaerah (sertifikat)
1KegiatanPelayanan KlinikKonsultasiPengelolaanKeuangan Daerahdan InformasiPenyelenggaraanLaboratoriumPengelolaanKeuangan Daerah
Jumlah Sumber DayaManusia yang terlayanisecara langsung dantidak langsung (online)
2 Bimbingan danPembinaanSumber DayaAparatur SipilNegara dalamBidangPengelolaanKeuangan Daerah
Jumlah Sumber DayaAparatur Sipil NegaraPemerintah Daerahyang dilatih dandidampingi dalamBidang PengelolaanKeuangan Daerah
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 72
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3 Pengadaan danPemeliharaanSarana danPrasaranaLaboratoriumPengelolaanKeuangan Daerah
Presentase sarana danprasaranaLaboratorium.Pengelolaan Keuangan Daerahyang layak fungsi
ProgramPengelolaanSistem InformasiKeuangan Daerah
Persentaseterselenggaranyasistem informasikeuangan daerah
1
KegiatanPemantapanSistem InformasiKeuangan Daerah
Persentase PerangkatDaerah yangterfasilitasi sisteminformasi keuangandaerah
ProgramPembinaan danEvaluasiPengelolaanKeuanganKab./Kota
Jumlah Draft SKGubernur tentangevaluasi rancanganperda tentang APBD,PAPBD danPertanggungjawabanpelaksanaan APBDkab/kota se Jatim
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 73
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1KegiatanAnalisa danevaluasi RaperdatentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD dan RaperKDH tentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD kab/kota
1. Jumlah Kab/Kotayang rancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBDnya telah di evaluasiSub Bidang BinaKeuangan Wilayah I
2. Jumlah Kab/Kotayang Evaluasirancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBDnya telah di evaluasiSub Bidang BinaKeuangan Wilayah II
3. Jumlah Kab/Kotayang Evaluasirancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBDnya telah di evaluasiSub Bidang BinaKeuangan Wilayah III
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 74
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 Analisa danEvaluasi Raperdatentang APBDdan Raper KDHtentang APBDkab/kota
1. Jumlah Kab/Kotayang rancanganAPBD nya telahdievalusi Sub BidangBina KeuanganWilayah I
2. Jumlah Kab/Kotayang rancanganAPBD nya telahdievalusi Sub BidangBina KeuanganWilayah II
3. Jumlah Kab/Kotayang rancanganAPBD nya telahdievalusi Sub BidangBina KeuanganWilayah III
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 75
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3 Analisa danevaluasi RaperdatentangPerubahan APBDdan Raper KDHtentangPerubahan APBDkab/kota
1. Jumlah Kab/Kotayang rancanganPerubahan APBD nyatelah dievaluasi SubBidang BinaKeuangan Wilayah I
2. Jumlah Kab/Kotayang rancanganPerubahan APBD nyatelah dievaluasi SubBidang BinaKeuangan Wilayah II
3. Jumlah Kab/Kotayang rancanganPerubahan APBD nyatelah dievaluasi SubBidang BinaKeuangan Wilayah III
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 76
Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2018
mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 210.071.216.500,00, terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 129.071.216.500,00, dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS BPKAD, tunjangan
daerah, uang makan dan iuran BPJS (iuran kesehatan, kecelakaan kerja dan tunjangan kematian)
2. Belanja Langsung, sebesar Rp. 81.000.000.000,00.
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 77
Tabel 4.2.Pagu Indikatif dan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2018 serta Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2019
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2018 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2019
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Indeks kepuasanmasyarakat/aparaturterhadap pelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor
Provinsi 10010.253.829.000 APBD
Prov. 100 11.278.666.000
PelaksanaanAdministrasi Perkantoran
Persentase pegawaiyang puas terhadappelayananperkantoran
Provinsi 100 10.253.829.000 APBDProv. 100 11.278.666.000
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentase saranadan prasaranaaparatur yang layakfungsi
Provinsi 100 14.497.567.000APBDProv. 100 15.947.433.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 78
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2018 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2019
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyediaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana
Jumlah peralatan danperlengkapan saranayang tersedia
Provinsi 4 paket 8.000.000.000 APBDProv. 4 paket 9.896.491.000
PemeliharaanPeralatan danKelengkapanPrasarana
Jumlah peralatan danperlengkapan saranayang terpelihara
Provinsi 4 paket 6.497.567.000 APBDProv. 4 paket 6.050.942.000
Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
Persentasekelembagaan yangtepat fungsi
Provinsi 100 3.324.333.000 APBDProv. 100 3.656.791.000
Pembinaan SumberDaya AparaturPerangkat Daerah
1. Jumlah pegawaiyang mengikutipendidikan/pelatihan formal
2. Jumlah Pegawaiyang mengikutipembinaanpeningkatankapasitas SDM
Provinsi
5 orang
125 orang
3.324.333.000 APBDProv.
5 orang
125 orang
3.656.791.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 79
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2018 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2019
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Penyusunan,Pengendalian danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan
Persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepatwaktu
Provinsi 100Persen
5.820.543.000 APBDProv. 100 Persen 6.402.642.000
PenyusunanDokumenPerencanaan
Jumlah dokumenperencanaanperangkat daerahyang tersusun
Provinsi 5Dokumen
3.146.809.000 APBDProv. 5 Dokumen 3.461.515.000
Penyusunan LaporanHasil PelaksanaanRencana Program danAnggaran
Jumlah dokumenPelaporan yangtersusun
Provinsi 8Dokumen
1.336.867.000 APBDProv. 8 Dokumen
1.470.563.500
Penyusunan LaporanPengelolaan Keuangan
Jumlah dokumenlaporan pengelolaankeungan yangtersusun
Provinsi 13Dokumen
1.336.867.000 APBDProv.
13 Dokumen 1.470.563.500
ProgramPenyusunan APBD danPAPBD Provinsi JawaTimur
Jumlah DokumenRaperda danRapergubPenjabaran tentangAPBD dan PAPBD
Provinsi 4Dokumen 8.644.003.000 APBD
Prov.4 Dokumen 9.533.472.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 80
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2018 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2019
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyusunan RancanganPerda tentang APBDdan Perubahan APBDSubbidang Anggaran I
Jumlah DokumenRaperda APBD danPerubahan APBD
Provinsi 2Dokumen
2.550.451.000 APBDProv.
2 Dokumen 2.915.134.000
Penyusunan RancanganPerda tentang APBDdan Perubahan APBDSubbidang Anggaran II
Jumlah DokumenRaperda APBD danPerubahan APBD
Provinsi 2Dokumen 2.893.552.000 APBD
Prov.2 Dokumen 3.213.761.000
Penyusunan RancanganPerda tentang APBDdan Perubahan APBDSubbidang Anggaran III
Jumlah DokumenRaperda APBD danPerubahan APBD
Provinsi 2Dokumen 3.200.000.000 APBD
Prov.2 Dokumen 3.404.577.000
Program PengendalianKas dan PenatausahaanKeuangan Daerah
Jumlah DokumenSP2D, Gaji, UP, GU,TU, LS, SKPP danSPD serta LaporanPosisi Kas, SaldoKas dan Aliran Kas
Provinsi 10Dokumen 6.723.551.000 APBD
Prov.10 Dokumen 7.395.958.000
Penataan Sistem danPengelolaan KeuanganDaerah
Jumlah draftLaporan Posisi Kas,Saldo Kas dan AliranKas
Provinsi 3Dokumen 2.654.869.000 APBD
Prov.3 Dokumen 2.920.376.000
Penyelenggaraan TertibAdministrasiPenatausahaanKeuangan SKPD SubBidang PerbendaharaanII
Jumlah draftDokumen SP2D,Gaji, UP, GU, TU,LS, SKPP dan SPD
Provinsi 7Dokumen 2.441.209.200 APBD
Prov.7 Dokumen 2.679.300.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 81
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2018 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2019
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyelenggaraan TertibAdministrasiPenatausahaanKeuangan SKPD SubBidang PerbendaharaanIII
Jumlah draftDokumen SP2D,Gaji, UP, GU, TU,LS, SKPP dan SPD
Provinsi 7Dokumen 1.627.472.800 APBD
Prov.7 Dokumen 1.796.282.000
ProgramPertanggungjawabanPelaksanaan AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah
Jumlah DokumenRaperda danRapergubPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Provinsi 2Dokumen 8.936.598.000 APBD
Prov.2 Dokumen 9.830.327.000
Penyusunan Kebijakan /Pelaporan di BidangPenerimaan Daerah danPPK-BLUD
Jumlah DokumenKebijakan /Pelaporan terkaitdengan PPK-BLUD
Provinsi 1Dokumen 2.881.560.000 APBD
Prov.1 Dokumen 3.151.830.000
Penyelenggaraan danPerumusan KebijakanAkuntansi
Jumlah DokumenKebijakan / SistemAkuntasi / PelaporanBerbasis AkrualPemerintah Daerah
Provinsi 1Dokumen 2.888.468.000 APBD
Prov.1 Dokumen 3.195.248.000
Penyusunan RancanganPeraturan DaerahTentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Jumlah DokumenRancangan PerdatentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
Provinsi 2Dokumen 3.166.570.000 APBD
Prov.2 Dokumen 3.483.249.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 82
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2018 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2019
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program PengelolaanAset Daerah
Jumlah dokumenneraca aset daerahprovinsi jawa timur
Provinsi 1Dokumen 7.924.716.000 APBD
Prov.1 Dokumen 8.742.251.000
Sertifikasi Aset Daerah Jumlah sertipikataset tetap tanah Provinsi 100
Sertipikat 2.022.086.000 APBDProv.
100 Sertipikat 2.224.311.000
Pendayagunaan AsetDaerah
Jumlah dokumenperikatan sewamenyewa dandokumen prosespenghapusan barangmilik daerah
Provinsi 130.000m2 3.183.205.000 APBD
Prov.130.000 m2 3.501.550.000
Penyelenggaraan TataKelola Aset / BarangDaerah
Jumlah LaporanBarang Milik Daerah Provinsi 1
Dokumen 2.719.425.000 APBDProv.
1 Dokumen 3.016.390.000
Program PeningkatanKapasitas Kelembagaandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
Jumlah Sumber DayaAparatur YangBersertifikat dalamPenyelenggaraanPengelolaanKeuangan Daerah(sertifikat)
Provinsi 1.440Sertifikat 7.604.864.000 APBD
Prov.1.800
Sertifikat 8.365.408.000
Pelayanan KlinikKonsultasi PengelolaanKeuangan Daerah danInformasiPenyelenggaraanLaboratoriumPengelolaan KeuanganDaerah
Jumlah Sumber DayaManusia yangterlayani secaralangsung dan tidaklangsung (online)
Provinsi 600 orang 2.500.500.000 APBDProv. 800 orang 2.812.500.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 83
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2018 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2019
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bimbingan danPembinaan SumberDaya Aparatur SipilNegara dalam BidangPengelolaan KeuanganDaerah
Jumlah Sumber DayaAparatur Sipil NegaraPemerintah Daerahyang dilatih dandidampingi dalamBidang PengelolaanKeuangan Daerah
Provinsi 1.440orang 2.775.206.000 APBD
Prov. 1.800 orang 3.141.174.000
Pengadaan danPemeliharaan Saranadan PrasaranaLaboratoriumPengelolaan KeuanganDaerah
Presentase saranadan prasaranaLaboratoriumPengelolaanKeuangan Daerahyang layak fungsi
Provinsi 100Persen 2.329.158.000 APBD
Prov. 100 Persen 2.411.734.000
ProgramPengelolaan SistemInformasi KeuanganDaerah
Persentaseterselenggaranyasistem informasikeuangan daerah
Provinsi 100Persen 2.112.169.000 APBD
Prov. 100 Persen 2.323.403.000
Pemantapan SistemInformasi KeuanganDaerah
PersentasePerangkat Daerahyang terfasilitasisistem informasikeuangan daerah
Provinsi 100Persen 2.112.169.000 APBD
Prov. 100 Persen 2.323.403.000
ProgramPembinaan danEvaluasi PengelolaanKeuangan Kab./Kota
Jumlah Draft SKGubernur tentangevaluasi rancanganperda tentang APBD,PAPBD danPertanggungjawabanpelaksanaan APBDkab/kota se Jatim
Provinsi 114Dokumen 5.157.827.000 APBD
Prov.114
Dokumen 5.623.649.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 84
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2018 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2019
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Analisa dan evaluasiRaperda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD danRaper KDH tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDkab/kota
1. Jumlah Kab/Kotayang rancanganpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD nya telah dievaluasi SubBidang BinaKeuanganWilayah I
2. Jumlah Kab/Kotayang Evaluasirancanganpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD nya telah dievaluasi SubBidang BinaKeuanganWilayah II
3. Jumlah Kab/Kotayang Evaluasirancanganpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD nya telah dievaluasi SubBidang Bina
Provinsi
13kab/kota
13kab/kota
12kab/kota
1.552.609.000 APBDProv.
13 kab/kota
13 kab/kota
12 kab/kota
1.707.883.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 85
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2018 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2019
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KeuanganWilayah III
Analisa dan EvaluasiRaperda tentang APBDdan Raper KDH tentangAPBD kab/kota
1. Jumlah Kab/Kotayang rancanganAPBD nya telahdievalusi SubBidang BinaKeuanganWilayah I
2. Jumlah Kab/Kotayang rancanganAPBD nya telahdievalusi SubBidang BinaKeuanganWilayah II
3. Jumlah Kab/Kotayang rancanganAPBD nya telahdievalusi SubBidang BinaKeuanganWilayah III
Provinsi
13kab/kota
13kab/kota
12kab/kota
1.802.609.000 APBDProv.
13 kab/kota
13 kab/kota
12 kab/kota
1.957.883.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 86
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
Indikator Tahun Anggaran 2018 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2019
Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Analisa dan evaluasiRaperda tentangPerubahan APBD danRaper KDH tentangPerubahan APBDkab/kota
1. Jumlah Kab/Kotayang rancanganPerubahan APBDnya telahdievaluasi SubBidang BinaKeuanganWilayah I
2. Jumlah Kab/Kotayang rancanganPerubahan APBDnya telahdievaluasi SubBidang BinaKeuanganWilayah II
3. Jumlah Kab/Kotayang rancanganPerubahan APBDnya telahdievaluasi SubBidang BinaKeuanganWilayah III
Provinsi
13kab/kota
13kab/kota
12kab/kota
1.802.609.000 APBDProv.
13 kab/kota
13 kab/kota
12 kab/kota
1.957.883.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 87
Dari keseluruhan alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut, dibagi menjadi
2 (dua) katagori belanja, yaitu :
A. Program dan Kegiatan Prioritas, dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 47.103.728.000,00, sebagaimana tabel 4.3
Tabel 4.3Program dan Kegiatan Prioritas
Program Kegiatan Pagu Anggaran(Rp)
A Program Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur 8.644.003.000
1 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBDSubbidang Anggaran I
2.550.451.000
2 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBDSubbidang Anggaran II
2.893.552.000
3 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBDSubbidang Anggaran III
3.200.000.000
B Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah 6.723.551.0001 Penataan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.654.869.0002 Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan SKPD
Sub Bidang Perbendaharaan II2.441.209.200
3 Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan SKPDSub Bidang Perbendaharaan III
1.627.472.800
C Program Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah
8.936.598.000
1 Penyusunan Kebijakan / Pelaporan di Bidang Penerimaan Daerah danPPK-BLUD
2.881.560.000
2 Penyelenggaraan dan Perumusan Kebijakan Akuntansi 2.888.468.0003 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD3.166.570.000
D Program Pengelolaan Aset Daerah 7.924.716.0001 Sertifikasi Aset Daerah 2.022.086.0002 Pendayagunaan Aset Daerah 3.183.205.0003 Penyelenggaraan Tata Kelola Aset / Barang Daerah 2.719.425.000
E Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah 7.604.864.000
1 Pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah danInformasi Penyelenggaraan Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah
2.500.500.000
2 Bimbingan dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara dalamBidang Pengelolaan Keuangan Daerah
2.775.206.000
3 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LaboratoriumPengelolaan Keuangan Daerah
2.329.158.000
F Program Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 2.112.169.0001 Kegiatan Pemantapan Sistem Informasi Keuangan Daerah 2.112.169.000
G Program Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota 5.157.827.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 88
88
1 Analisa dan evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD dan Raper KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDkab/kota
1.552.609.000
2 Analisa dan Evaluasi Raperda tentang APBD dan Raper KDH tentangAPBD kab/kota
1.802.609.000
3 Analisa dan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD dan Raper KDHtentang Perubahan APBD kab/kota
1.802.609.000
B. Program dan Kegiatan Yang Bersifat Reguler, dialokasikan anggaransebesar Rp. 33.896.272.000,00, sebagaimana tabel 4.4
Tabel 4.4Program dan Kegiatan Reguler
Program Kegiatan Pagu Anggaran(Rp)
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.253.829.000
1 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 10.253.829.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.497.567.000
1 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Saranadan prasarana
8.000.000.000
2 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Saranadan prasarana
6.497.567.000
C Program Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
3.324.333.000
1 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah 3.324.333.000
D Program Program Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiDokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
5.820.543.000
1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 3.146.809.000
2 Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan RencanaProgram dan Anggaran
1.336.867.000
3 Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan 1.336.867.000
Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 89
BAB IVP E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, merupakan rencana kerja tahunan yang disusununtuk menjabarkan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019,dan dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah, target dansasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 dan PerubahanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun2014 - 2019. Selain itu, Renja - BPKAD Provinsi Jawa Timur juga merupakan dokumenperencanaan tahunan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan arahdan rencana ke depan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan sertakemampuan sumber daya dan pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi Jawa TimurTahun Anggaran 2018.
Rencana Kerja BPKAD, sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapatdipergunakan, untuk :a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran
dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan ;b. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang
telah ditetapkan ;c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan
merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan
kegiatan yang telah disusun ;e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.
Dengan tersusunnya Renja-BPKAD ini, penetapan prioritas pembangunanyang merupakan penjabaran visi misi instansi diharapkan akan lebih terintegrasi,sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya sertaterwujudnya komunikasi dan koordinasi antar SKPD di lingkungan PemerintahProvinsi Jawa Timur maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangifungsi lain.
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DANASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dr . Ir. JUMADI, M.MT.Pembina Utama Muda
NIP. 19670524 199203 1 004