Rencana Kerja (Renja) - Kabupaten Bantul RENJA... · Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS ... Renja SKPD merupakan salah

Rencana Kerja (Renja) 2016

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 1

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki ruang lingkup yaitu tahapan, tata

cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan

pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka

mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai

dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan/pemerintahan

daerah. Dengan demikian Renja SKPD merupakan salah satu dokumen

perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah maka Renja SKPD harus dirumuskan secara transparan, responsif,

efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan

lingkungan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal

RKPD. Sebelum ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD dalam

penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2016 mempunyai fungsi yang penting yaitu

sebagai berikut:



1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD

sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD);

2. Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program

dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program

kegiatan yang akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) tahun 2016; dan

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan

sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun

2016 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang

akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021

Mengingat dokumen Renja SKPD memiliki peran penting dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

daerah tahunan, maka tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja

SKPD harus mengikuti tata cara penyusunannya sebagaimana yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Bagan alur tahapan

penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

adalah sebagai berikut: (lihat gambar 1.1)



Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten/Kota

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah merupakan salah

satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantul yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga

Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan urusan yang ditangani yaitu

otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, dan perangkat

daerah, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

berkewajiban menyusun dokumen perencanaan tahun 2016 dalam bentuk



Rencana Kerja (Renja) yang disesuaikan dengan ketugasan dan wewenang

yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun

2016 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Bantul Tahun 2016, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, solusi dalam memecahkan permasalahan, dan usulan program

serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu melalui

penyusunan Rencana kerja (Renja) ini, program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari sasaran strategis Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana yang

akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-

2021 dapat tercapai. Disamping itu sebagai upaya mendukung Pemerintah

Kabupaten Bantul mewujudkan prioritas daerah sebagaimana yang ditetapkan

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun

2016, peran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu

pada prioritas daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik,

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan sasaran daerah yaitu

meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Indikator kinerja dari

sasaran daerah yang diampu oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul; dan

2. Prosentase tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 berdasarkan sebagai

berikut:

1. Pendekatan 1) kinerja bahwa program dan kegiatan yang

direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan

pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk

melaksanakannya secara efektif dan efisiensi sesuai dengan tujuan



yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2) pendekatan kerangka

pengeluaran jangka menengah bahwa pengambilan keputusan

terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan,

mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun

anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya

yang diperkirakan dalam prakiraan maju; dan 3) pendekatan

perencanaan dan penganggaran terpadu bahwa pengambilan

keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan

merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran

yang teritegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin

tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan

pembangunan daerah;

2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif, jumlah dana yang tersedia

untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungan

berdasarka standar satuan harga yang ditetapkan dalam Peraturan

Bupati.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan berbagai peraturan sebagai landasan

atau rujukan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo.

Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor

43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

827);Perubahan Undang- Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 4124;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Mlik Negara/Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah



terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun

2006–2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang

tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 11 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bantul;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 17 Tahun 2011

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun

2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul;

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016.

1.3 Maksud dan Tujuan



Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan

penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah terutama pada

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan

wewenang, tugas pokok, fungsi dan tata kerja sebagai pedoman dalam

melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 guna mewujudkan hasil

(outcome) dan keluaran (output) yang ditargetkan. Sehingga tujuan dari

sasaran daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2016 dapat diwujudkan dengan 2 (dua)

macam indikator kinerja sasaran daerah yang diampu Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada sektor pengelolaan keuangan

dan aset daerah dan sektor pendapatan daerah dengan target yang akan

dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2015; dan

2. Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan penyusunan dokumen rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 yaitu

sebagai:

1. Pedoman/acuan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan

daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah dalam rangka mewujudkan sasaran daerah dengan 2 (dua)

indikator kinerja dan mewujudkan visi, misi dan tujuan dari sasaran

strategis yang akan ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis

(Rentra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

tahun 2016-2021;

2. Memberikan arah yang jelas untuk memasukkan program-program dan

kegiatan-kegitan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke dalam

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA-PAS) Kabupaten Bantul Tahun 2016 serta untuk menentukan



PPAS dalam rangka lancarnya pelaksanaan program dan kegiatan

yang ditetapkan dalam KUA Kabupaten Bantul Tahun 2016 dan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun

2016.

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

2.3. Isu-isu penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan


3.4. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah didasarkan atas laporan hasil evaluasi Rencana

Kerja (Renja) yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya (tahun

2013 dan tahun 2014) dan perkiraan output dari kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan

Anggaran) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun

2015. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dari periode Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun

2011-2015, sedang Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016-2021 belum disusun

maka laporan atas evaluasi pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015,

mempergunakan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun-tahun

sebelumnya (tahun 2013 dan tahun 2014) dan perkiraan pencapaian sasaran

strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun

2015 dengan mempergunakan Perubahan Rencana Strategi Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015

sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 344.1/Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2015. Evaluasi atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun lalu (tahun

n-2) dan realisasi perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n) dengan mengacu

pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah



Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2014

(tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah: (lihat

Tabel 2.1).



Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA/PERUBAHAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9

1

Urusan Wajib

1 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

1 20 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran

100 100 100 95 95 100

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase terlaksananya administrasi persuratan

100 100 100 39 39 100

1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Prosentase terbayarnya jasa komunikasi

100 100 100 100 100 100

1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Prosentase terlaksananya perpanjangan STNK kendaran dinas/operasional

100 100 100 100 100 100



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

1 20 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Prosentase terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang daerah (DPPKAD & PPKD)

100 100 100 100 100 100

1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Prosentase terjaganya kebersihan kantor (6 ruang)

100 100 100 100 100 100

1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Prosentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

100 100 100 100 100 100

1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Prosentase terpenuhinya kebutuhan akan berbagai barang cetakan dan penggandaan

100 100 100 100 100 100

1 20 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Prosentase kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga

100 100 100 100 100 100

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Prosentase terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan

100 100 100 100 100 100

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase terpenuhinya snack, makan dan minum (rapat koordinasi dan tamu kedinasan)

100 100 100 100 100 100



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

1 20 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Prosentase terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka memenuhi undangan dan konsultasi ke pemerintah pusat

100 100 100 100 100 100

1 20 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Prosentase terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka memenuhi undangan dan konsultasi ke pemerintah pusat

100 100 100 100 100 100

1 20 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Prosentase terjaganya keamanan kantor

0 100 0 0 0 0

1 20 02

Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur

100 100 100 100 100 100

1 20 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Prosentase tersedianya ruang rapat/kerja yang representatif

0 100 100 100 100 0

1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

0 100 100 100 100 0



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Prosentase terlaksananya pengadaan alat-alat studio (kelengkapan ruang rapat)

100 0 0 0 0 0

1 20 02 10 Pengadaan Mebeleur Prosentase terlaksananya pengadaan berbagai mebeleur

100 100 100 100 100 100

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Prosentase terpeliharanya gedung pemda yang belum digunakan

100 0 100 100 100 100

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase terawatnya kendaraan dinas/operasional dan terpenuhinya kebutuhan BBM (operasional kegiatan kedinasan)

100 100 100 100 100 100

1 20 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Prosentase terlaksananya perbaikan mebeleur yang rusak

100 100 100 100 100 100

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Prosentase terlaksananya perbaikan kberbagai peralatan dan perlengkapan kantor yang rus

100 100 100 100 100 100

1 20 02 34 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Prosentase terlaksananya pengadaan berbagai peralatan & perlengkapan kantor

100 100 100 100 100 100



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

1 20 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase meningkatnya pemahaman SDM terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah

100 25 100 50 50 100

1 20 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Prosentase terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah

100 50 100 50 50 100

1 20 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Prosentase terikutnya bimtek dan kursus implementasi peraturan pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

100 0 100 50 50 100

1 20 06

Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

100 100 100 100 100 100

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Prosentase tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

100 100 100 100 100 100



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

1 20 06 09 Penyusunan Sistem Manajemen Mutu Prosentase tersusunya SMM DPPKAD

100 100 100 100 100 100

1 20 15

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1 20 15 10 Pemeliharaan Basis Data PBB Prosentase terpeliharanya DHR PBB

100 100 0 0 0 100

1 20 17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (WTP : 1 dan WDP : 2)

1 1 1 1 100 1

1 20 17 01 Penyusunan Analisa Standar Belanja Buku modul Analisa Standar Belanja (ASB)

100 100 100 0 0% 100

Modul Analisa Standart Belanja (ASB)

1 1 1 0 0 1



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Penggandaan modul ASB 1 1 1 0 0 1

1 20 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga

Buku Peraturan Bupati Bantul tentang Standarisasi Harga Barang & Jasa sebagai pedoman pelaksanaan APBD

100 100 100 100 100 100

Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa

1 1 1 1 1 1

Penggandaan dalam buku 150 150 150 150 1 150

1 20 17 03 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Pedoman SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP

100 100 100 100 100 100

Peraturan Bupati

3 1 1

1

Penggandaan dalam buku

80 80

60



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

1 20 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Peraturan Daerah tentang APBD sebagai pedoman terselenggaranya program/kegiatan SKPD

100 100 100 100 100 100

Peraturan Daerah tentang APBD 1 1 1 1

1

Penggandaan dalam buku 150 150 150 150

150

1 20 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai pedoman terselenggaranya program/kegiatan SKPD

100 100 100 100 100 100

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

1 1 1 1

1


100

1 20 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagai pedoman terselenggaranya program/kegiatan SKPD berdasarkan perubahan

100 100 100 100 100 100



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

1 1 1 1

1


150

1 20 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai pedoman terselenggaranya program/kegiatan SKPD berdasarkan perubahan

100 100 100 100 100 100

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 1 1 1

1


75

1 20 17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun lalu

100 100 100 100 100 100

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 1 1 1

1



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)


150

1 20 17 11

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penjabaran laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun lalu

100 100 100 100 100 100

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 1 1 1

1


150

1 20 17 28 TPTGR Tersusunnya laporan Tim Majelis TP TGR

100 100 100 100 100 100

Laporan Tim Mejelis TP TGR 2 6 2 2 100 2

1 20 17 29 Penyusunan Neraca Dinas Instasi Neraca dinas/instansi bulanan dan draf neraca kompilasi per 31 Desember

100 100 100 100 100 100



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Draf Neraca Kompilasi per akhir tahun anggaran

720 720 720 720

720


1 1 1 1

1

1 20 17 30 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD

Laporan rekonsiliasi antara bank persepsi dengan pengelola keuangan daerah (12 bulan)

12 12 12 12 100 12

1 20 17 33 Pengelolaan dan Pelaporan Tugas Pembantuan

Terselesainya laporan hasil rekonsiliasi di UAW yang diupdate setiap bulan sebagai dasar pelaporan ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan

100 100 100 100 100 100

Laporan 4 12 4 4

4

1 20 17 34 Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

Pedoman SKPD dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja SKPD

100 100 100 100 100 100

Peraturan bupati tentang Kenijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

1 1 1 1

1



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)


250

1 20 17 42 Penyusunan Laporan Semesteran

Laporan semester I & prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut (digandakan dalam bentuk buku)

75 75 75 75 100 75

1 20 17 45 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

Terinformasi pengelolaan keuangan & aset daerah

100 100 100 100 100 100

Informasi tentang keuangan & aset daerah

3 3 3 3

3

Laporang Pengelolaan web DPPKAD

12 12 12 12

12

1 20 17 48 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)

100 100 100 100 100 100

Surat ijin revisi DPA dan melebihi standar (dokumen)

210 210 100 200



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

1 20 17 49 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD Fasilitasi penyaluran belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan daerah

100 71,79 100 87 87 100

Penyaluran belanja PPKD (jutaan Rupiah)

Rp 177.092,29

Rp 94.801,83 Rp 70.172,74

Rp 195.916,14

Pengeluaran pembiayaan daerah (jutaan Rupiah)

Rp 27.234,00

Rp 43.520,28 Rp 43.309,25

Rp 26.691,00

1 20 17 53 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan aturan

100 100 100 100 100 100

1 20 17 54 Penerbitan SKPP Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas

100 100 100 100 100 100

1593 347 347

241

1 20 17 55 Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS

Tertib pemotongan dan pelaporan IWP (24 kali), Taperum (24 kali) & PPh (12 kali)

100 100 100 100 100 100



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

180 60 60

60

1 20 17 58 Pengkartuan Gaji PNS Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan

100 100 100 100 100 100

1 20 17 60 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur

Evaluasi atas pelaksanaan SOP dan tersusunnya SOP

100 100 100 100 100 100

1 20 17 61 Pengelolaan SIMKEUDA Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah

100 100 100 100 100 100

3 2 2 2

3

1 20 17 73 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD

Tertatanya & terdatanya arsip DPPKAD

100 100 100 100 100 100

1 20 17 76 Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

Evaluasi penyerapan anggaran belanja daerah (%)

100 100 100 100 100 100



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Laporan penyerapan anggaran belanja daerah (Laporan)

4 4 4

4

1 20 18

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1 20 18 06 Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD

Pemahaman pengelola keuangan SKPD dalam mempertanggungjawaban anggaran belanja SKPD

100 100 100 100 100 100

1 20 26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1 20 26 16 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1 1 2 1 50% 1

2) Prosentase penyerapan anggaran (belanja daerah) sesuai dengan alokasi

85% 95% 100% 99% 99% 85%



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

1 20 17 21 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati

126 126 126 126 100 126

1 20 17 22 Penyusunan Anggaran Kas Dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar (penggandaan 20 buku)

2 2 2 2 100 2

1 20 17 23 Penerbitan SPD Jumlah SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran

100 100 100 102 102 100

2779 500 512

450

1 20 17 24 Penerbitan SP2D Terselesainya SP2D yang diterbitkan

100 100 100 124 124 100

SP2D

26319 8000 9923

8000

1 20 17 25 Pencetakan Daftar Gaji Tercetaknya daftar gaji per unit kerja sebanyak 147 daftar gaji setiap bulan

100 100 100 100 100 100



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

1 20 17 27 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D

Terselesainya pengujian atas dokumen penerbitan SP2D

100 100 100 124 124 100

26319 8000 9923

8000

1 20 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPD Laporan hasil rekonsiliasi belanja SKPD

12 12 12 12 100 12

3) Prosentase SKPD yang menerapkan Standar akuntansi Pemerintah

70% 50% 60% 60% 100% 70%

1 20 17


1 20 17 03 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah digandakan dalam bentuk buku

100 0 3 3 100 100



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

1 20 17 53 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan aturan khususnya tentang penerapan kebijakan akuntansi

100 100 12 12 100 100

4) Prosentase keakuratan data barang milik daerah

70

1 20

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1 20 30 02 Peningkatan SDM aparatur Pemda Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah

100 90 2 2 100 100

1 20 30 03 Simbada Pengelolaan BMD dengan aplikasi (penganggaran (1), penatausahaan (2) dan pelaporan (3)

100 100 2 2 100 100

1 20 30 05 Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang

Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD dan Mutasi)

100 80 5 5 100 100

1 20 30 06 Penataan aset Aset dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya

100 90 53 53 100 100



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

1 20 30 07 Penghapusan barang daerah SK Bupati tentang Penghapusan BMD

100 90 10 10 100 100

1 20 30 09 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan (Mutasi dan Semesteran) 158 unit kerja

100 100 2 2 100 100

1 20 30 11 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

- Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD) dalam bentuk SK Bupati

100 80 1 1 100 100

1 20 30 12 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Berita Acara Rekonsiliasi (60 SKPD setiap triwulan)

100 100 60 60 100 100

1 20 30 13 Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Kemanan dokumen pemilikan BMD 100 80 1661 1661 100 100

1 20 30 14 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD

Rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Persediaan dan Standart Prasarana dan Sarana Kerja

100 100 2 1 50 100

1) Derajat Desentralisasi



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

1 20 17


1 20 17 19 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan Pajak)

Tercapainya target pendapatan asli daerah bersumber dari PBB P2

100 113 100 115 115 100

Rp 21.295,69 Rp 20.790,00 Rp 23.920,11

Rp 22.869,00

1 20 17 38 Operasional Pajak Daerah Target pendapatan pajak daerah (11 jenis pajak daerah)

100 125,78 100 128 128 100

Pajak Daerah

Rp 77.892,20 Rp 99.558,47

Rp 85.000,10

1 20 17 68 Pelayanan Pajak Daerah Mendukung tercapainya target pendapatan pajak daerah

100 129,30 100,00 127,82 127,82 100,00

Pendapatan dari pajak daerah (Rupiah)

Rp 77.892,20 Rp 99.558,47

Rp 85.000



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

1 20 17 69 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Mendukung tercapainya target pendapatan PBB P2

100 112,68 100,00 115,06 115,06 100,00

Pendapatan Pajak Daerah dari PBB P2

112,68 Rp 20.790 Rp 23.920

Rp 22.869

1 20 17 71 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Mendukung tercapainya PAD dari pajak daerah

100 129,30 100,00 127,82 127,82 100,00

Pajak Daerah

Rp 77.892 Rp 99.558

Rp 85.000

1 20 17 72 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak Tertatanya arsip wajib pajak 100 100 100 100 100,00 100

1 20 17 81 Studi Potensi Pajak Daerah Kajian Data potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Bantul (dokumen)

100 0,00 100 100 100 100

Dokumen

1 1

1



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

1 20 17 82 Studi Potensi Retribusi Daerah Kajian data potensi retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bantul (dokumen)

100 0,00 100 100 100 100

Dokumen

1 1

1

1 20 17 83 Pendataan PBB P2 Validitas Database PBB P2(desa) 100 0,00 100 100 100 100

Desa 3 0 3 3

3

1 20 26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1 20 26 11 Regulasi Peraturan Retribusi Daerah Tersusunnya Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Bantul

100 100 100 100 100 100

Regulasi tentang pajak dan retribusi daerah

32 7 7

10



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

2) Prosentase Kemampuan Keuangan Daerah

15,29

1 20 17


1 20 17 17 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Tercapainya target pendapatan bunga deposito

100 179 100 172 172 100

Pendapatan bunga deposito (jutaan Rupiah)

Rp 14.000,00 Rp 24.030,19

Rp 13.000,00

1 20 17 62 Pengendalian PAD Mendukung tercapainya target PAD 100 112,40 100 124 124 100

PAD (jutaan Rupiah)

112,40 Rp 288.038,73 Rp 357.411,06

Rp 312.419,91

1 20 17 67 Optimalisasi Pendapatan Daerah Mendukung tercapainya target PAD 100 112,40 100 124 124 100



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

PAD (jutaan Rupiah)

112,40 Rp 288.038,73 Rp 357.411,06

Rp 312.419,91

3) Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah

1 20 17


1 20 17 31 Pengelolaan Dana Perimbangan Tersedinya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi

100 100,29 100 100,78 100,78 100

Dana Perimbangan (jutaan Rupiah)

Rp1.445.208,42 Rp 1.456.506,08

Rp1.544.678,72

1 20 17 32 Penyusunan SPT Tahunan SPT masa akhir bulan 100 100,00 100 100 100 100

SPT masa bulan Desember 2014

1 1

1



Kode Rekening



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerj

Hasil Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2013



Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun n-1)

Tahun 2015

Target Renja

SKPD tahun

2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Lampiran Laporan Pajak Penghasilan PNS (Form 1721 A2)

11850 11850

11850

1 20 17 46 Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) Mempercepat pemasukan dana bagi hasil PPh OP

100 100,00 100 100 100 100

Dana bagi hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi (jutaan Rupiah)

Rp 44.187 Rp 13.500 Rp 13.500

Rp 19.210

Intensifikasi PPh OP

6 2 2

2

1 20 17 65 Pemberantasan Cukai Ilegal Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai

100% 100% Rp 4.068,39 Rp 4.480,60 110% 100%

1 20 17 78 Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai (%)

100 116,01 100 106,3395103 106,34 100

Sumber Data : DPPKAD, diolah



Penjelasan:

1. Tahun 2014 anggaran belanja daerah yang dialokasikan

pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)


sebesar Rp66.413.201.625,00 dialokasikan pada anggaran

belanja tidak langsung sebesar Rp27.687.863.349,00 dan

anggaran belanja langsung sebesar Rp38.725.338.276,00.

Atau perbandingan alokasi belanja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 41,69%

dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung dan

sebesar 58,31% dialokasikan pada anggaran belanja

langsung. Anggaran dan realisasi belanja daerah pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun

2014 yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.2 dan Gambar

Grafik 2.2)

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014

N

o Uraian

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Sisa

Rupiah %

1 2 4 5 6 7

1 Belanja Tidak Langsung

27.687.863.349 24.960.828.663 2.727.034.686 90,15

2 Belanja Langsung

38.725.338.276 33.571.687.730 5.153.650.646 86,69

Jumlah 66.413.201.625 58.532.516.393 7.880.685.332 88,13

Sumber Data : Simda Keuangan Daerah



Sumber Data : Simda Keuangan Daerah DPPKAD, diolah

Dari tabel dan gambar grafik tersebut diatas menunjukkan

anggaran belanja tidak langsung Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar

Rp27.687.863.349,00 terealisasi sebesar Rp24.960.828.663,00

atau terealisasi 90,15% dan terdapat sisa anggaran belanja

tidak langsung sebesar Rp2.727.034.686,00. Realisasi

anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk mendanai

terlaksananya berbagai program dan kegiatan-kegaiatan utama

maupun kegiatan-kegiatan pendukung sebagaimana pada tabel

2.1 dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan dari

sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen

Rencana Strategis (Rentra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015 sebesar

Rp33.571.687.730,00 dari total anggaran belanja langsung

sebesar Rp38.725.338.376,00 atau terealisai sebesar 86,69%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja langsung yaitu sebagai

berikut: (lihat Tabel 2.3)

Rp-

Rp5,000.00

Rp10,000.00

Rp15,000.00

Rp20,000.00

Rp25,000.00

Rp30,000.00

Rp35,000.00

Rp40,000.00

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Anggaran Rp27,687.86 Rp38,725.34

Realisasi Rp24,960.83 Rp33,571.69

41,69%

58,31%

42,64%

57,36%

Ju

taa

n R

up

iah

Gambar Grafik 2.2

Anggaran dan Realisasi Belanja DPPKAD

Tahun 2014



Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program


Program Jml

Keg

Anggaran

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

Sisa

Rupiah %

1 2 3 4 5 6


14 17.418.863.440 14.595.314.741 2.823.548.799 83,79

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10 10.784.800.363 10.043.768.263 741.032.100 93,13

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

2 45.405.000 12.775.000 32.630.000 28,14

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 194.755.335 167.662.465 27.092.870 86,09


50 7.990.791.163 6.715.174.316 1.275.616.847 84,04

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD

2 369.810.000 365.216.450 4.593.550 98,76

Program Penataan Peraturan Peundang-undangan

2 240.767.975 184.653.785 56.114.190 76,69

Program Pengelolaan Barang Daerah

11 1.680.145.000 1.487.122.710 193.022.290 88,51

Jumlah 93 38.725.338.276 33.571.687.730 2.573.102.274 86,69

Sumber data : Simda Keuangan Daerah tahun 2014, diolah

2. Secara umum kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan


sampai dengan tahun berjalan (yaitu dari tahun 2011 s/d

2015) tingkat indikator keluaran (output) kegiatan-kegiatan

sebagian besar 100% kecuali kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama

periode tahun 2011-2015 output yang direncanakan pada

kegiatan ini tercapai kecuali tahun 2014 dengan capaian

ouput sebesar 39%. Dikarenakan tahun 2014 pengadaan



perangko dan jasa pengiriman surat yang dianggarkan

pada perubahan APBD tahun 2014 untuk mendukung

kegiatan Verifikasi Pajak Daerah tidak terealisasi

seluruhnya.

2. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas selama periode

tahun 2011-2015 output yang direncanakan pada

kegiatan ini tercapai kecuali tahun 2015, dikarenakan

pada tahun tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah tidak melaksanakan kegiatan

pengadaan kendaraan dinas/operasional dikarenakan

keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah

Kabupaten Bantul. Sehingga tingkat capaian realisasi

output kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

dari target Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2011-2015

sebesar 67%.

3. Kegiatan sosialisasi peraturan perundangan tingkat

capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-

2015 selama periode tahun 2011-2015 sebesar 67%. Hal

tersebut dikarenakan capaian atas output kegiatan

sosialisasi peraturan perundang-undangan tahun 2014

sebesar 50%, tahun 2014 direncanakan dilaksanakan 2

(dua) sosialisasi peraturan perundang-undangan tetapi

kegiatan ini hanya melaksanakan 1 (satu) sosialisasi

peraturan perundang-undangan yaitu sosialisasi tentang

Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul

dengan peserta perwakilan dari seluruh SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

4. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan tingkat capaian realisasi dari target



yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah tahun 2011-2015 selama periode tahun 2011-

2015 sebesar 50%. Hal tersebut dikarenakan capaian

atas output kegiatan bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan selama periode tahun

2011-2015 sebesar 100% kecuali tahun 2013 dan tahun

2014. Tahun 2013 capaian output dari kegiatan ini

sebesar 0% disebabkan pegawai-pegawai di lingkungan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah telah mengikuti bimbingan teknis tentang

pengeloaan pendapatan dengan mempergunakan

anggaran belanja dari kegiatan operasional pajak daerah

dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan

daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Bantul. Sedang tahun 2014 capaian

output dari kegiatan ini sebesar 50% dikarenakan tahun

2014 bimbingan teknis yang terikuti adalah tentang

penilaian aset dalam rangka penyusunan neraca

Kabupaten Bantul, sedang bimbingan tekinis tentang

pengelolaan keuangan daerah yang terikuti yang telah

diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Bantul.

5. Kegiatan analisa standar belanja (ASB) tingkat capaian

realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015 selama

periode tahun 2011-2015 sebesar 66,67%. Hal tersebut

dikarenakan selama periode tahun 2011-2015 kegiatan

penyusunan Analisa Standart Belanja (ASB) dengan

output (keluaran) direncanakan berupa buku modul

Analisa Standart Belanja (ASB) dan digandakan dalam

bentuk buku sebanyak 10 buku belum dapat dicapai



kecuali tahun tahun 2012. Dikarenakan belum diperoleh

sumber data sebagai contoh pembanding dalam rangka

penyusunan Analisa Standart Belanja (ASB) Kabupaten

Bantul.

6. Kegiatan fasilitasi penyaluran belanja PPKD tingkat


Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-

2015 selama periode tahun 2011-2015 sebesar 86%.

Selama periode tersebut kegiatan ini telah menfasilitasi

penyaluran belanja tidak langsung dan pengeluaraan

pembiayaan daerah yang dianggarkan pada Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang

diajukan oleh seluruh SKPD penanggungjawab teknis

kepada penerima. Anggaran dan realisasi belanja tidak

langsung dan pengeluaran pembiayaan daerah selama

tahun 2011-2014 sebagai berikut: (lihat Tabel 2.4 dan

Tabel 2.5)



Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung pada DPPKAD selaku PPKD

Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Dalam Jutaan Rupiah

URAIAN

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Anggaran Realisasi Sisa

(Rupiah)

Sisa

(%) Anggaran Realisasi

Sisa

(Rupiah)

Sisa


Sisa

(Rupiah)

Sisa


Sisa

(Rupiah)

Sisa

(%)

1 2 3 4 5

Belanja Bunga 120 52 69 42,87 120 38 82 31,52 52 24 27 46,70 11 10,33 0 98,35

Belanja Hibah 24.086 23.889 198 99,18 15.348 14.952 396 97,42 17.522 14.007 3.514 79,94 8.953 7.870,77 1.082 87,91

Belanja Bantuan Sosial

38.270 36.168 2.102 94,51 10.525 6.895 3.630 65,51 18.003 15.778 2.225 87,64 12.970 11.729,15 1.241 90,43

Belanja Bagi Hasil kpd Pem. Prop/Kab/Kota dan Desa

1.910 1.906 4 99,82 1.949 1.949 - 100,00 2.069 - 2.069 0,00 - - -

Belanja Bantuan Keu kpd Pem. Prop, Pemda dan Pem. Bawahan

30.810 30.447 363 98,82 43.971 43.254 716 98,37 40.525 34.103 6.422 84,15 59.940 50.215,24 9.724 83,78

Belanja Tidak Terduga

3.661 1.066 2.595 29,12 6.838 210 6.628 3,07 25.912 176 25.736 0,68 12.929 347,26 12.582 2,69

Jumlah Belanja Tidak Langsung

98.857 93.527 5.330 94,61 78.751 67.299 11.452 85,46 104.082 64.088 39.993 61,58 94.802 70.173 24.629 74,02

Sumber Data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011-2013, tahun 2014 data sementara per Januari 2014



Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada DPPKAD selaku PPKD

Tahun 2011 s/d Tahun 2014

URAIAN

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Anggara

n Realisasi

Sisa

(Rupiah)

Sis

a

(%)

Anggara

n Realisasi

Sisa

(Rupiah)

Sis

a

(%)

Anggara

n Realisasi

Sisa

(Rupiah)

Sis

a

(%)

Anggara

n

Realisas

i

Sisa

(Rupiah

)

Sis

a

(%)

1 2 3 4 5

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

9.000

4.000

5.000

44

18.553

13.156

5.397 71

37.075

31.075

6.000

84 35.000 35.000 - 100

Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo

115 115 - 100 115 115 - 100 181 181 0 100 115 115 - 100

Pemberian Pinjaman Daerah/Dana Bergulir

- - - - - - - -

10.382

7.807

2.575 75 8.405 8.194 211 97

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

9.115

4.115

5.000

45

18.668

13.271

5.397 71

47.638

39.062

8.575

82 43.520 43.309 211 99,5

Sumber Data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011-2014



Tingkat capaian realisasi target Rencana Strategi (Renstra)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

pada kegiatan fasilitasi penyaluran belanja PPKD tingkat

capaian kurang dari 100%, dikarenakan selama tahun 2011-

2014 tidak seluruh belanja tidak langsung yang dianggarkan

pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah selaku PPKD terealisasi seluruhnya dengan rata-rata

realisasi setiap tahun sebesar 78,92%. Rata-rata realisasi jenis-

jenis belanja tidak langsung PPKD setiap tahun selama periode

tahun 2011-2014 yaitu sebagai berikut:

Belanja bunga rata-rata realisasi setiap tahun sebesar

54,86%;

Belanja hibah rata-rata realisasi setiap tahun sebesar

91,11%;

Belanja bantuan sosial rata-rata realisasi setiap tahun

sebesar 84,52%;

Belanja bagi hasil kepada pemerintah

provinsi/kabupaten/kota dan desa rata-rata realisasi

setiap tahun 49,95%;

Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah

provinsi, pemerintahan daerah dan pemerintahan

bawahan rata-rata realisasi setiap tahun sebesar

91,28%; dan

Belanja tidak terduga rata-rata realisasi setiap tahun

sebesar 8,89%.

Sedang rata-rata realisasi setiap tahun atas anggaran

pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun tahun 2011-

2014 sebesar 74,44% terdiri dari sebagai berikut:

Pengeluaran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

rata-rata realisasi setiap tahun sebesar 74,79%;

Pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo rata-rata

realisasi setiap tahun sebesar 99,99%; dan



Pemberian pinjaman daerah/dana bergulir rata-rata

realisasi setiap tahun sebesar 74,44%.

Tidak teralisasi seluruh belanja tidak langsung dan pengeluaran

pembiayaan daerah yang dianggarkan pada PPKD dipengaruhi

atau tergantung dengan jumlah anggaran belanja hibah,

belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Desa, belanja bantuan keuangan kepada

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan

Bawahan, dan belanja tidak terduga serta pengeluaran

pembiayaan daerah yang telah diajukan oleh SPKD

penanggungjawab teknis. Sehingga capaian kegiatan Fasilitasi

Penyaluran Belanja PPKD selama periode tahun 2011-2015

rata-rata setiap tahun sebesar 86% atau tidak sesuai dengan

target (yaitu 100%), hal tersebut tidak memberi gambaran

ketidak berhasilan kegiatan ini. Karena kegiatan Fasilitasi

Penyaluran Belanja PPKD selama tahun 2011-2014 telah

menfasilitasi seluruh penyaluran belanja tidak langsung dan

pengeluaran pembiayaan daerah yang dianggarkan pada

PPKD yang telah diajukan oleh SKPD-SKPD

penanggungjawab teknis dengan realisasi sebagaimana pada

tabel diatas. (lihat tabel 2.4 dan tabel 2.5).

7. Kegiatan penyusunan regulasi pengeloaan BMD tingkat


Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015 selama periode

tahun 2011-2015 sebesar 83%. Hal tersebut dipengaruhi

dengan output atau keluaran dari kegiatan penyusunan regulasi

pengelolaan barang milik daerah (BMD) selama tahun 2011-

2014 dengan capaian tidak sama dengan yang ditargetkan

yaitu terjadi pada tahun 2013. Pada tahun tersebut keluaran

(output) yang direncanakan dari kegiatan ini sebanyak 2 (dua)

peraturan bupati tentang pengelolaan Barang Milik Daerah

(BMD) yaitu peraturan bupati tentang standart sarana dan



prasarana kerja dan pengelolaan barang persediaan. Kegiatan

ini hanya menyusun 1 (satu) rancangan peraturan bupati dan

ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun

2013 tentang Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul.

8. Kegiatan Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dengan indikator keluaran (output) sebanyak 2 (dua)

peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan

Dana Cadangan dan Peraturan Bupati Bantul tentang Sistem

dan Prosedure Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Bantul. Realisasi keluaran (output) dari kegiatan ini berupa 1

(satu) peraturan yaitu dengan ditetapkan Peraturan Bupati

Bantul Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

Peraturan Bupati tersebut sebagai pengganti Peraturan Bupati

Bantul Nomor 72 Tahun 2007.

3. Realisasi kinerja hasil/keluaran dari program-program

sebagaimana pada tabel 2.2 baik merupakan program utama

maupun program pendukung dalam mencapai indikator kinerja

sasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tatakerja pada

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Selain itu sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga mendukung

terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2015 pada misi I yaitu meningkatkan kapasitas

pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang



empati dengan tujuan meningkatkan kapasitas birokrasi

pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang empatik. Sasaran

dari misi I dan tujuan yang diwujudkan dan diampu oleh Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan

daerah dengan indikator opini BPK atas hasil pemeriksaan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Target

kondisi akhir perencanaan (tahun 2015) dari indikator sasaran

meningkatnya kemampuan keuangan pengelolaan keuangan dan

kekayaan daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul

tahun 2014. Dalam rangka mewujudkan indikator kinerja tersebut

strategi yang ditetapkan adalah peningkatan pengelolaan

keuangan dan kekayaan daerah dengan 2 (dua) arah kebijakan

yaitu penggalian sumber-sumber pendapatan baru dan

inventarisasi, klarifikasi dan penataan aset daerah melalui

pelaksanaan program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah, program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah, program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota, program Penataan Peraturan

Perundang-undangan, dan program Pengelolaan Barang Daerah.

Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan

atau kegagalan tercapainya 2 (dua) sasaran strategis Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah

dicapai tahun 2014 adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.6)



Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Targ

et

Reali

sasi

Capaia

n (%)

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

1 Opini BPK

WTP:1 WDP:2

Disclaimer:3

1 1 100

2

Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

% 85 89,43 105,21

3

Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

% 60 95 158,33

4 Prosentase keakuratan data barang milik daerah

% 70 72,96 104,23

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

1 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

% 15,25 19,31 126,60

2 Derajat desentralisasi % 16,62 19,70 118,57

3 Prosentase kemampuan keuangan daerah

% 15,15 21,02 138,75

Sumber Data : DPPKAD, diolah Data : DPPKAD, diolah Sumber Data : DPPKAD, diolah Sumber

Data : DPPK, diolah

Dari tabel 2.6 tersebut diatas capaian ke-tujuh indikator kinerja

tersebut sesuai dengan target yang direncanakan atau tingkat

capaian sama dengan 100% bahkan melebihi dari 100%. Tingkat

capaian tersebut menunjukkan keberhasilan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan tujuan

dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategi (Renstra). Tercapainya indikator kinerja dari

sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang

transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja berjumlah 4

(empat) indikator. Capaian ke-empat indikator kinerja sesuai dengan

yang ditargetkan bahkan melebihi 100%. Pada tahun 2015 BPK RI

telah menerbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul

Tahun 2014. Dalam upaya mewujudkan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2014 juga didukung dengan indikator

kinerja yang berjumlah 3 (tiga) dari sasaran strategis meningkatnya

kemampuan keuangan. Adapun capaian atas ke-3 (tiga) indikator

tersebut sudah sesuai dengan yang ditargetkan bahkan melebihi dari

target dari ke-tiga indikator kinerja ini sebagaimana pada tabel tabel

diatas (lihat tabel 2.6). Pada sektor pendapatan daerah sebagai

sasaran strategis yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yaitu meningkatkan kemampuan

keuangan daerah dengan indikator kinerja berjumlah 3 (tiga),

capaian ke-3 (tiga) indikator kinerja diatas sudah sesuai dengan

yang direncanakan bahkan melebihi dari yang direncanakan

sebagaimana pada tabel diatas. (lihat tabel 2.6). Capaian atas

indikator kinerja tersebut juga merupakan hasil (outcome)

terlaksananya program utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu program

peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, program peningkatan

dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program

pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota,

program penataan peraturan perundang-undangan dan program

pengelolaan barang daerah yang memerlukan ketersediaan

anggaran belanja langsung sebesar Rp10.326.919.138,00 terealisasi

sebesar Rp8.799.258.761,00 atau terealisasi 85,21% dengan jumlah

kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 67 (enam puluh tujuh)

kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi belanja langsung tahun

2014 yang dialokasikan untuk mendanai terlaksananya program-

program dan kegiatan-kegiatan utama dalam pencapaian 2 (dua)

sasaran strategis sebagai berikut: (lihat Tabel 2.7 dan Gambar

Grafik 2.3)



Tabel 2.7

Anggaran dan Ralisasi Belanja Langsung per Sasaran Strategis


Tahun 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Jml

Keg.

Anggaran

(Rupiah)

Realisasi

Rupiah

Realis

asi %

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

49

4.977.881.055

4.276.273.070 85,91

Opini BPK (WTP=1 WDP=2 Disclaemer=3)

28

2.441.465.305

2.061.273.010 84,43

Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

8

648.367.500

597.248.500 92,12

Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

2

207.903.250

130.628.850 62,83

Prosentase keakuratan data barang milik daerah

11

1.680.145.000

1.487.122.710 88,51


18

5.349.038.083

4.522.985.691 84,56

Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

4

450.930.583

398.608.020 88,40

Derajat desentralisasi 10

4.270.202.500

3.545.848.113 83,04

Prosentase kemampuan keuangan daerah

4

627.905.000

578.529.558 92,14

J u m l a h 67

10.326.919.138

8.799.258.761 85,21

Sumber Data : Simda Keuangan Daerah DPPKAD Tahun 2014, diolah



Sumber Data: Simda Keuangan Daerah Tahun 2014, diolah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan


Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

merupakan urusan yang ditangani oleh beberapa organisasi

perangkat daerah (OPD) termasuk oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas yang

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun

2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi

Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang

mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga

Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011 Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerima pelimpahan

Anggaran Realisasi

Anggaran;

4.978

Realisasi;

4.276

Anggaran;

2.441 Realisasi;

2.061

Gambar Grafik 2.3

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Strategis


Tahun 2014



wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan dan barang daerah untuk melaksanakan

pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Bantul. Oleh

karena itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah merupakan salah saru organisasi perangkat daerah yang

dipimpin oleh Kepala Dinas yang memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu

sebagai:

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah

sebagai pengelola barang daerah); dan

3. Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran/pengguna

barang daerah.

Dalam menganalisa kinerja pelayanan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset pada bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan,

tugas, fungsi dan tata kerja maka dipergunakan Indikator Kinerja

Utama sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif

yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang

menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada

tahun n-2 (tahun 2014) berdasarkan indikator kinerja yang tercantum

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

1 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, Peraturan Bupati Bantul Nomor

45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul

Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 dan Surat Keputusan Kepala

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor

344.1/Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Strategi (Renstra)




Kabupaten Bantul. Target, capaian dan proyeksi atas Indikator

Kinerja Utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah adalah sebagaimana pada tabel berikut sebagai berikut:

(lihat Tabel 2.8)



Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No Indikator Satuan Penjelasan Pengukuran

Target Realisasi Capaian Proyeksi

Tahun

2014

(Tahun n-2)

Tahun

2015

(Tahun n-1)

Tahun

2016

(Tahun n)

Tahun

2014

(Tahun n-1)

Tahun

2015

(Tahun n-1)

Tahun

2016

(Tahun n)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Opini BPK WTP:1 WDP:2

Disclaimer:3

Opini hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah

1 1 1 1 1 1

2 Prosentase tercapaianya target PAD % Jumlah realisasi pendapatan asli daerah dibagi target pendapatan asli daerah dikali seratus persen

100

3 Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

% Jumlah realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah dikalikan seratus persen

85 85

89,43 85

4 Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

% SKPD yang menerapkan SAP dibagi seluruh SKPD dikalikan seratus persen

60 80

95,00 80

5 Prosentase keakuratan data barang milik daerah

% Jumlah aset yang terinventarisir dibagi jumlah aset keseluruhan dikalikan seratus persen

70 90

72,96 90

6 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

% Pendapatan daerah tahun (n) dikurangi pendapatan daerah tahun (n-1) dibagi pendapatan daerah tahun (n-1) kali seratus persen

15,25 10,02

19,31 10,02

7 Derajat desentralisasi % Pendapatan asli daerah dibagi pendapatan daerah dikalikan seratus persen

16,62 16,82

19,70 16,82

8 Prosentase kemampuan keuangan daerah

% Pendapatan asli daerah dibagi total belanja daerah kali seratus persen

15,15 15,79

21,02 15,79



Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja tahun 2014 dan tahun 2015

sebagaimana pada tabel diatas menggambarkan kinerja pelayanan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada

sektor pendapatan dan sektor pengelolaan keuangan dan aset

daerah. Sebagai berikut akan dijelaskan kinerja pelayanan Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada:

1. Sektor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada sektor

pengelolaan keuangan daerah adalah meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

dengan 4 (empat) indikator kinerja. Capaian kinerja atas ke-4

(empat) indikator kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut:

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul.

Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten akhir

tahun sebagai obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia. Proses penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) dimulai bulan Januari pada

tahun berikutnya dengan menggabungkan laporan-laporan

keuangan SKPD terdiri laporan realisasi anggaran, neraca

dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terdiri laporan

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan

atas laporan keuangan disampaikan kepada Bupati Bantul

melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan

keuangan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD. Paling lambat 3 (tiga) bulan laporan

keuangan tersebut disampaikan kepada Badan Pemeriksa



Keuangan (BPK). Sebelum diserahkan ke BPK, laporan

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terlebih

dahulu di reviuw oleh Inpsektorat Kabupaten Bantul.

Selama periode tahun 2010 s/d tahun 2015 Badan

Pemeriksa Keuangan telah menerbitkan hasil pemeriksaan

keuangan atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah

Kabupaten Bantul tahun 2009, Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2010, Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2011, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2012, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2013 dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 sebagai


Tabel 2.9

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2010 s/d 2014

Tahun Opini Penjelasan Keterangan

2010 WDP

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009

2011 WDP


2012 WDP

Perhatian khusus penggunaan langsung dana Jamkesos, Penatausahaan dana bergulir, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan adanya selisih nilai aset tetap hasil inventarisasi yang tidak dapat dijelaskan


2013 WTP Penyajian Investasi Non Permanen (dan bergulir) dan penyajian belanja bantuan keuangan alokasi dana desa


2014 WTP

Masih adanya dana alokasi desa yang belum dipertanggungjawabkan, belum dilakukan verifikasi Piutang PBB dan aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas


2015 WTP

Pengelolaan aset yang belum tuntas, pengembalian dana hibah PERSIBA, penggunaan dana alokasi desa tahun 2012 dan dana pengadaan tanah masih tersimpan dalam rekening


Sumber Data : DPPKAD



Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tahun 2013, 2014

dan tahun 2015 BPK RI telah menerbitkan Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2012, Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul

tahun 2013 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2014, opini tersebut

merupakan pernyataan profesional BPK selaku pemeriksa

atau auditor bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Kabupaten Bantul pada tahun tersebut (tahun

2012, tahun 2013 dan tahun 2014) telah disajikan secara

wajar dalam semua hal material, posisi keuangan (neraca),

hasil usaha, laporan arus kas sesuai dengan prinsip

akuntansi pemerintahan. Diraihnya opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) tersebut menunjukkan bahwa

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten

Bantul telah menyajikan kewajaran informasi sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan

pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan

perundangserta efektifitas sistem pengendalian intern.

Serta sebagai bentuk ekspresi pada tahun 2012, tahun

2013 dan tahun 2014 pengelolaan keuangan daerah di

Kabupaten Bantul semakin akuntabel, berkualitas dan

transparan dibanding dengan pengelolaan keuangan pada

tahun-tahun sebelumnya.

Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah

sesuai dengan alokasi anggaran kas.

Penyusunan anggaran kas Kabupaten Bantul dilaksanakan

oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dalam melaksanakan ketugasan sebagai Kuasa

Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), anggaran kas ini

dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang



cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan

daerah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai

dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam

DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan

arus kas keluar. Penyerapan atas belanja daerah per-

triwulan dengan ketersediaan dana yang diatur dalam

anggaran kas ditetapkan sebesar 85%. Indikator ini

menunjukkan baik tidaknya perencanaan yang dibuat oleh

SKPD dalam penyerapan anggaran belanja daerah

khususnya penyerapan belanja langsung, karena

penyerapan belanja langsung oleh SKPD yang sesuai

dengan dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas

menunjukkan perencanaan yang baik dimana kegiatan-

kegiatan telah dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan

jadwal atau alokasi penarikan dana yang tercatum dalam

masing-masing DPA/DPPA SKPD. Selama tahun 2014

penyerapan belanja daerah setiap triwulan sebagai berikut:

(lihat Tabel 2.10 dan Gambar Grafik 2.4)



Tabel 2.10

Rencana dan Realisasi Penarikan Belanja Daerah Kabupaten Bantul

per Triwulan Tahun 2014

No Uraian Alokasi Penarikan per Triwulan (Rupiah) Anggaran Belanja

Daerah setelah

Perubahan I II III IV

I Rencana 887.906.553.629 476.754.620.452 304.301.938.453 232.392.713.977 1.901.355.826.511

1 Belanja Tidak Langsung 610.544.017.528 261.239.274.131 153.769.474.447 78.144.416.519 1.103.697.182.625

2 Belanja Langsung 277.362.536.101 215.515.346.321 150.532.464.006 154.248.297.458 797.658.643.886

II Realisasi 191.561.908.413 369.935.126.667 432.901.643.764 705.952.599.965 1.700.351.278.810

1 Belanja Tidak Langsung 148.010.578.499 234.545.799.941 285.571.154.912 310.355.805.441 978.483.338.794

2 Belanja Langsung 43.551.329.914 135.389.326.726 147.330.488.852 395.596.794.524 721.867.940.016

III Prosentase penyerapan anggran belanja daerah

21,57 77,59 142,26 303,78 89,43

1 Belanja Tidak Langsung 24,24 89,78 185,71 397,16 88,66

2 Belanja Langsung 15,70 62,82 97,87 256,47 90,50

Sumber Data : Simda Keuangan Daerah, diolah



Sumber Data : Simda Keuangan Daerah Tahun 2014, diolah

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Rencana 610,544 261,239 153,769 78,144 277,363 215,515 150,532 154,248

Realisasi 148,011 234,546 285,571 310,356 43,551 135,389 147,330 395,597

da

lam

ju

taa

n r

up

iah



Tabel dan gambar grafik tersebut diatas menunjukkan

penyerapan belanja daerah baik belanja langsung maupun

belanja tidak langsung selama tahun 2014 tidak sesuai

dengan rencana yang diatur dalam anggaran kas,

penyerapan belanja daerah baik belanja langsung maupun

belanja tidak langsung tertinggi pada triwulan IV sedang

rencana belanja daerah baik belanja langsung maupun

belanja tidak langsung yang dialokasikan pada triwulan IV

merupakan alokasi terendah. Sebaliknya penyerapan

anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja

langsung terendah terjadi pada triwulan I dengan anggaran

yang dialokasikan pada triwulan I menunjukkan alokasi

yang tertinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya berbagai

permasalahan dalam penyerapan anggaran belanja daerah

yaitu sebagai berikut:

1. Masih banyak SKPD dalam melaksanakan

kegiatan-kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang

telah ditetapkan dalam DPA/DPPA SKPD;

2. Kurang cermatnya SKPD dalam melaksanakan

program dan kegiatan-kegiatannya;

3. Penyerapan belanja langsung SKPD sebagian

besar belum sesuai dengan rencana penarikan

yang diatur dalam anggaran kas dan DPA/DPPA

SKPD sehingga penyerapan belanja langsung

menumpuk pada akhir tahun anggaran atau pada

bulan Desember 2014;

4. Penyerapan belanja tidak langsung (kecuali belanja

pegawai) belum sesuai dengan rencana penarikan

yang diatur dalam anggaran kas dan DPA/DPPA

PPKD, dikarenakan penyaluran belanja hibah

kepada kelompok masyarakat dan penyaluran

belanja bantuan sosial kepada masyarakat

membutuhkan waktu yang cukup lama dalam



pemberkasan administrasi sebagai salah satu

persyaratan mengakibatkan penyerapan belanja

hibah dan belanja bantuan sosial dilaksanakan

pada bulan Desember 2014.

Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Disusunnya instrumen untuk meningkatkan

kedisiplinan penyerapan anggaran belanja daerah

oleh seluruh SKPD;

2. Dilakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin

atas penyerapan anggaran belanja daerah terutama

belanja langsung pada seluruh SKPD berdasarkan

alokasi yang diatur dalam Anggaran Kas dan

Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA);

3. SKPD dalam mengajukan belanja langsung sesuai

dengan alokasi yang diatur pada anggaran kas dan

DPA/DPPA masing-masing SKPD sehingga

penarikan dana dan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan perencanaan dan penarikan belanja

langsung tidak menumpuk pada akhir tahun

anggaran;

4. SKPD penanggungjawab teknis atas penyaluran

belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam

melaksanakan pemberkasan persyaratan

administrasi lebih awal dilaksanakan sehingga

pengajuan kepada DPPKAD selaku PPKD sesuai

dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas.

5. SKPD dalam menyusun jadwal kegiatan lebih

matang sehingga kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tercantum

dalam DPA/DPPA masing-masing SKPD.



Prosentase SKPD telah menerapkan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP)

Laporan keuangan daerah yang disusun dan disajikan oleh

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD) sebagai entintas pelaporan sesuai dengan

peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar

akuntansi pemerintah (SAP) yaitu Peraturan Bupati Bantul

Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Bantul tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kabupaten Bantul. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul dipergunakan untuk membandingkan

realisasi pendapatan dan belanja daerah dengan anggaran

yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektifitas

dan efisiensi keuangan pemerintah daerah serta membantu

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-

undangan. Adapun secara umum penyusunan laporan

keuangan daerah adalah menyajikan informasi mengenai

posisi keuangan, realisasi anggaran, posisi arus kas dan

kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat

bagi para kinerja keuangan dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan daerah yang disusun tersebut

dilaksanakan dengan cara menggabungkan laporan-

laporan keuangan yang disusun oleh seluruh etintas

akuntansi atau seluruh SKPD yang terdiri dari laporan

realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan

keuangan. Entitas akuntansi atau SKPD sebagai pengguna

anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan

akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan

sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya

kepada etintas pelaporan. Adapun laporan keuangan yang

dikirim setiap bulan oleh etintas akuntansi adalah neraca



dan laporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) fungsional.

Neraca yang disusun oleh seluruh entitas akuntansi diteliti

kembali oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah dengan pendampingan dari perwakilan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

membandingkan antara neraca dengan data dari Simda

Keuangan Daerah dan data yang dibuat oleh pengurus

barang. Selama tahun 2014 terdapat 3 (tiga) etintas

akuntansi dari 60 (enampuluh) etintas akuntansi yang

menyusun laporan keuangan berupa neraca belum benar.

Prosentase SKPD telah menerapkan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) sebagaimana gambar grafik sebagai

berikut: (lihat Gambar Grafik 2.5).

Sumber data : DPPKAD, diolah

Capaian atas indikator kinerja prosentase SKPD telah

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah

memenuhi target tetapi selama tahun 2014 masih dijumpai

berbagai permasalahan sebagai berikut:

95%

5%

Gambar Grafik 2.5

Prosentase Penerapan SAP pada Seluruh SKPD

se-Kabupaten Bantul

Laporan Keuangan disusun etintas akuntansi dengan benar

Laporan keuangan disusun etintas akuntansi belum benar



1. Masih terdapat beberapa SKPD dalam menyusun

neraca SKPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran

bukan oleh pembuat neraca SKPD;

2. Kurang koordinasi antara penyusun neraca dan

pengurus barang sehingga data aset yang disajikan

dalam neraca tidak sama dengan data aset yang

dilaporkan oleh pengurus barang.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas solusi

yang akan diambil Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Pemisahan ketugasan antara pembuat neraca SKPD

dan bendahara pengeluaran SKPD;

2. Meningkatkan koordinasi dalam entitas akuntansi

antara penyusun neraca dan pengurus barang

sehingga ada kesamaan data aset yang disajikan

dalam neraca dan laporan aset;

3. Petugas penyusun neraca dalam etintas akuntansi

tidak hanya 1 (satu) penyusun neraca diharapkan ke

depan penyusunan neraca dilakukan oleh 2 (dua)

petugas penyusun neraca;

4. Pelaksanaan pendampingan penyusunan neraca

dinas/instansi oleh Perwakilan BPKP Provinsi DIY

lebih intensif dilaksanakan.

5. Diselenggarakan sosialisasi tentang penerapan

standar akuntansi berbasis akrual.


Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dalam pasal 156 ayat (1) disebutkan

bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban

daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu

berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah



yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut, dengan demikian prosentase keakuratan data

barang milik daerah merupakan salah satu indikator kinerja

dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

daerah yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan

barang milik daerah menjadi unsur yang penting dalam

penyusunan neraca pemerintah daerah yang merupakan

bagain dari laporan keuangan pemerintah daerah yang

berpengaruh atas opini BPK RI atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yang telah diaudit. Dalam rangka

mendapatkan data aset daerah Kabupaten Bantul sesuai

dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan

barang daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan

penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan

pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah.

Setiap SKPD atau Unit Kerja selaku pengguna barang atau

kuasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan

aset atas aset daerah yang berada di bawah

penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan

inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna

barang menyusun pelaporan aset daerah dengan

menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu

tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan

disampaikan kepada Bupati Bantul melalui Pengelola

Barang Daerah. Laporan-laporan barang daerah yang

disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun

oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah selaku pembantu pengelola barang daerah menjadi

Laporan Barang Milik Daerah Daerah yang dipergunakan

sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Laporan Barang Milik Daerah tahun 2014 yang disusun

dengan menggabungkan seluruh laporan aset dari seluruh

SKPD/Unit Kerja masih terdapat selisih antara total aset



daerah yang disusun dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A-F

dengan Buku Inventarisasi (BI) yaitu sebagai berikut: (lihat

Tabel 2.11)

Tabel 2.11

Data Aset Daerah Kabupaten Bantul

Berdasarkan KIB A-F dan BI

Tahun 2014

No Uraian Jumlah

(Rupiah)

I Jumlah Aset Daerah (KIB A-F)

3.129.902.904.690

A Tanah

118.570.724.268

B Peralatan dan mesin

370.469.793.991

C Gedung dan Bangunan

1.065.212.173.179

D Jalan, Irigrasi dan Jaringan

1.506.495.791.552

E Aset Tetap Lainnya

65.522.707.399

F Kontruksi dalam pengerjaan

3.631.714.300

II Jumlah aset daerah (BI SKPD/Unit Kerja)

2.283.543.458.419

III=I-II Selisih

846.359.446.271

Sumber data : DPPKAD, diolah

Masih terdapat selisih antara jumlah aset daerah

berdasarkan KIB A-F dan jumlah aset daerah berdasarkan

BI seluruh SKPD/Unit Kerja yaitu sebesar

Rp846.359.446.271,00 dikarenakan masih terdapat

beberapa SKPD/Unit Kerja dalam pengelolaan barang milik

daerah terutama pada penatausahaan barang daerah

masih kurang tertib sehingga proses pencatatan dan

pelaporan atas KIB dan BI belum dapat disajikan secara

benar dan baik. Selama tahun 2014 permasalahan yang

dihadapi terkait dalam pengelolaan barang milik daerah


1. Belum dilaksanakan secara keseluruhan

pengelolaan barang milik daerah dengan

memperggunakan Simda BMD, sehingga

penatausahaan barang milik daerah masih



dilaksanakan secara manual yang memakan waktu

yang lama dan menjadi tidak efisien;

2. Pengurusan barang milik daerah belum dianggap

sebagai hal yang penting dan menjadi prioritas bagi

sebagaian SKPD/Unit Kerja;

3. Masih terdapat beberapa pengguna barang/kuasa

pengguna barang yang kurang memahami tentang

pentingnya pengelolaan barang daerah dibawah

kekuasaannya secara tertib sesuai aturan yang

berlaku, sehingga laporan aset yang disajikan

kurang akurat berdampak atas keakuratan laporan

barang milik daerah sebagai dasar penyusunan

neraca Kabupaten Bantul;

4. Belum adanya peraturan sebagai petunjuk teknis

SKPD/Unit Kerja dalam melaksanakan

inventarisasi aset SKPD; dan

5. Terdapat barang milik daerah yang belum lengkap

dokumen atas kepemilikan.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas solusi

yang akan diambil Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan pengelolaan barang daerah dari

perencanaan, pengadaan, penatausahaan,

penghapusan dan akuntansi barang daerah dengan

menggunakan Simda BMD;

2. Membangun komitmen dari seluruh pengguna

barang atau kuasa barang daerah untuk

melaksanakan pengelolaan barang dibawah

kekuasaan secera tertib dan sesuai aturan yang

berlaku;

3. Memberikan sanksi bagi SKPD yang belum

menyampaikan laporan barang milik daerah

semesteran/tahunan berupa tidak dapat



mengajukan UP (Uang Persedian) pada awal tahun;

dan

4. Disusunnya peraturan sebagai pedoman SKPD/Unit

Kerja dalam menginventarisasi barang SKPD/Unit

Kerja.

2. Sektor Pendapatan Daerah


dalam melaksanakan tugas pokok dan tatakerja pada sektor

pendapatan daerah telah menetapkan sasaran strategis yaitu

meningkatnya kemampuan keuangan daerah. Jumlah indikator

kinerja yang ditetapkan dari sasaran strategis pada sektor

pendapatan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian atas ke-

tiga indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya

kemampuan keuangan daerah sebagaimana dalam tabel 2.8

telah tercapai sesuai dengan target bahkan diatas 100%. Hal

tersebut menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada sektor pendapatan.

Adapun capaian atas masing-masing indikator kinerja dari sasaran

meningkatnya kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:

Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah dipergunakan

untuk menginformasikan kinerja pendapatan daerah pada

tahun tertentu dengan pertumbuhan pendapatan positif

atau pertumbuhan pendapatan negatif. Tahun 2014

prosentase pertumbuhan pendapatan daerah yang

direncanakan sebesar 15,25% atau tahun 2014

pendapatan daerah direncanakan bertambah sebesar

Rp229.381.678.833,00 dari pendapatan daerah yang telah

direncanakan tahun 2013. Realisasi atas prosentase

pertumbuhan pendapatan daerah yang telah dicapai oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2014 sebesar 19,43%

atau pendapatan daerah yang dicapai tahun 2014



menunjukkan adanya peningkatan atau pendapatan daerah

bertambah sebesar Rp293.614.446.893,00 dari

pendapatan daerah yang dicapai tahun 2013. Pertumbuhan

pendapatan daerah baik target dan realisasi tahun 2014

sebagai berikut: (lihat Tabel 2.12)



Tabel 2.12 Target dan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2014dddalamd

Dalam jutaan Rupiah

No

U r a i a n

Tahun 2013

Tahun 2014

Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2014

Target Realisasi

Target Realisasi Target Realisasi Rupiah % Rupiah %

1 2 5 6 7 8 7=(5-3) 8=7/3 9=6-4 10=9/4

1

Pendapatan Asli Daerah

205.407,21

224.197,86

288.038,73

357.411,06

82.631,52

40,23

133.213,20

59,42

2

Dana Perimbangan

938.968,13

938.492,08

1.042.578,60

1.036.632,90

103.610,47

11,03

98.140,82

10,46

3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

359.490,12

357.612,75

402.629,81

419.873,18

43.139,69

12,00

62.260,43

17,41

Jumlah

1.503.865,47

1.520.302,70

1.733.247,14

1.813.917,14

229.381,68

15,25

293.614,45

19,31

Sumber Data : Data Tahun 2013 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013,

dan data tahun 2014 berdasarkan data sementara per Februari 2015



Tabel tersebut diatas menunjukkan tahun 2014 sumber-

sumber pendapatan daerah baik target maupun realisasi

memilki pertumbuhan pendapatan daerah yang positif.

Realisasi prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

tahun 2014 sebesar 19,31% dengan prosentase

pertumbuhan dari sumber-sumber pendapatan daerah

paling tinggi dicapai dari pendapatan asli daerah dengan

tingkat prosentase pertumbuhan pendapatan asli daerah

sebesar 59,42% atau pendapatan asli daerah meningkat

atau bertambah sebesar Rp133.213.198.392,00 dari

pendapatan asli daerah yang telah dicapai tahun 2013.

Sedang prosentase pertumbuhan dari sumber-sumber

pendapatan daerah terendah yaitu pendapatan daerah

bersumber dari dana perimbangan dengan prosentase

pertumbuhan pendapatan sebesar 10,46% atau dana

perimbangan tahun 2014 hanya bertambah sebesar

Rp98.140.821.530,00 dari tahun 2013.

Perkembangan realisasi sumber-sumber pendapatan

daerah tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dilihat pada

gambar grafik sebagai berikut: (lihat Gambar Grafik 2.6)


Pendapatan Asli

Daerah

Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah

Rp224,197.86

Rp938,492.08

Rp357,612.75

Rp357,411.06

Rp1,036,632.90

Rp419.873,18

Gambar Grafik 2.6

Pertumbuhan Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2013 dan 2014 (dalam Jutaan Rupiah)

Tahun 2013 Tahun 2014



Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dipergunakan untuk

menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan

asli daerah terhadap pendapatan daerah, tahun 2014

derajat desentralisasi ditargetkan sebesar 16,62%

terealisasi 19,70%. Target dan realisasi pendapatan asli

daerah dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan

daerah tahun 2014 sebagaimana dalam tabel dan gambar

grafik sebagai berikut: (lihat Tabel 2.14)

Tabel 2.14

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

dan Derajat Desentralisasi Kabupaten Bantul

Tahun 2014 Dalam jutaan Rupiah

No

U r a i a n

Tahun 2014

Target Realisasi

1

Pendapatan Asli Daerah

288.038,73

357.411,06

2

Dana Perimbangan

1.042.578,60

1.036.632,90

3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

402.629,81

419.873,18

Jumlah Pendapatan Daerah

1.733.247,14

1.813.917,14

Derajat Desentralisasi

16,62%

19,70%


Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut diatas dapat

diperoleh gambar grafik target dan realisasi kontribusi

pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-

lain pendapatan daerah yang sah terhadap total

pendapatan daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Gambar

Grafik 2.7)




Gambar grafik tersebut menunjukkan target maupun

realisasi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah

berasal dari dana perimbangan yaitu target sebesar

60,15% teralisasi 57,15%, sedang kontribusi terendah

bersumber dari pendapatan asli daerah yaitu target

sebesar 16,62% terealisasi sebesar 19,70%. Hal tersebut

menunjukkan bahwa realisasi kontribusi dana

perimbangan mengalami penurunan atau berkurangnya

ketergantungan pendapatan daerah terhadap pendapatan

dari dana perimbangan meskipun prosentase penurunan

relatif kecil yaitu sebesar 3%, sedang kontribusi

pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah

mengalami kenaikan sebesar 0,08% dari ditargetkan yaitu

sebesar 16,62% tercapai 19,70%. Tahun 2014

pendapatan asli daerah memiliki kinerja yang baik

ditunjukkan dengan tercapainya target pendapatan asli

daerah sebesar Rp357.411.062.723,21 dari target

sebesar Rp288.038.728.992,34 atau derajat desentralisasi

tahun 2014 ditargetkan sebesar 16,62% tercapai sebesar

Pendapatan AsliDaerah

Dana Perimbangan Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah

16.62%

60.15%

23.23%

19.70%

57.15%

23.15%

Gambar Grafik 2.7

Target dan Realisasi Kontribusi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

Kab. Bantul Tahun 2014

Target

Realisasi



19,70% atau terdapat peningkatan peranan atau

kontribusi pendapatan asli daerah yang telah dicapai

terhadap pendapatan daerah yang dicapai.

Prosentase Kemampuan Keuangan Daerah

Prosentase kemampuan keuangan daerah digunakan

untuk mengetahui peranan pendapatan asli daerah dalam

membiayai belanja daerah. Tahun 2014 rasio pendapatan

asli daerah terhadap belanja daerah ditargetkan sebesar

15,15% terealisasi 21,02%. Adapun target dan realisasi

belanja daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah

tahun 2014 sebagai berikut: (lihat Tabel 2.15)

Tabel 2.15

Anggaran dan Realisasi Belanja dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2014

Dalam jutaan Rupiah

No Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

I Pendapatan Daerah 1.733.247,14 1.815.626,27

1 Pendapatan Asli Daerah 288.038,73 357.411,06

2 Dana Perimbangan 1.042.578,60 1.036.632,90

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 402.629,81 421.582,31

II Belanja Daerah 1.901.355,83 1.700.366,36


Tabel tersebut diatas dapat diketahui kontribusi sumber-

sumber pendapatan daerah dalam mendanai belanja

daerah baik target maupun realisasi yaitu sebagai berikut:

(lihat Tabel 2.16 dan Gambar Grafik 2.8)



Tabel 2.16

Target dan Reaslisasi Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kab. Bantul

Tahun 2014

Dalam prosentase

No Uraian Target Realisasi

1 Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah 15,15 21,02

2 Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

54,83 60,97

3 Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah

21,18 24,69



Tabel tersebut diatas menunjukkan tahun 2014 anggaran

belanja daerah sebesar Rp1.901.355.826.511,47 dibiayai

dari target pendapatan dana perimbangan sebesar

Rp1.042.578.600.994,00 atau kontribusi anggaran belanja

daerah didanai dari target pendapatan dana perimbangan

sebesar 54,83% dan terealisasi 60,97% atau realisasi

anggaran belanja daerah tersebut telah dibiayai dari

pendapatan dana perimbangan sebesar

Rp1.036.632.898.871,00. Kotribusi dana perimbangan

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah

15.15%

54.83%

21.18%

21.02%

60.97%

24.69%

Gambar Grafik 2.8

Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

terhadap Belanja Daerah Kab. Bantul Tahun 2014

Target

Realisasi



terhadap belanja daerah merupakan kontribusi terbesar

sedang pendapatan asli daerah dalam mendanani belanja

daerah baik target dan realisasi merupakan kontribusi

terkecil yaitu target kemampuan pendapatan asli daerah

dalam mendanai anggaran belanja daerah tahun 2014

sebesar 15,15% atau anggaran belanja daerah sebesar

Rp1.901.355.826.511,00 direncanakan dibiayai dari

pendapatan asli daerah sebesar Rp288.039.728.992,00.

Realisasi atas kontribusi pendapatan asli daerah dalam

membiayai belanja daerah yaitu sebesar 21,02% atau

realisasi pengeluaran belanja daerah tahun 2014 sebesar

Rp1.700.366.364.559,56,00 telah dibiayai atau didanai

oleh pendapatan asli daerah sebesar

Rp357.411.062.723,00.

Masih relatif kecil kontribusi pendapatan asli daerah terhadap

pendapatan daerah dan belanja daerah dibanding dengan

kontribusi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah terhadap pendapatan dan belanja daerah tetapi pada

tahun 2014 pendapatan asli daerah menunjukkan prosentase

pertumbuhan tertinggi dibanding dengan ke-dua sumber-sumber

pendapatan daerah yang lain (yaitu dana perimbangan dan lain-

lain pendapatan daerah). Hal tersebut memberi gambaran

keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan

pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber

pendapatan asli daerah. Perkembangan atau pertumbuhan

sumber-sumber pendapatan asli daerah baik dalam rupiah

maupun prosentase selama kurun tahun 2013 dan tahun 2014

yaitu sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 2.17)



Tabel 2.17

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2014

dalam Rupiah

Uraian

Tahun Prosentase

Pertumbuhan PAD

2013 2014 Rupiah Prosen

tase

1 2 3 4 5

Pajak Daerah 83.232.017.500 99.558.470.705 16.326.453.205 19,62

Pendapatan Retribusi Daerah

27.116.286.436 26.004.713.221

(1.111.573.215) -4,10

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

9.508.075.666 12.643.382.253 3.135.306.587 32,98

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

104.341.484.729 219.204.496.545 114.863.011.816 110,08

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

224.197.864.331 357.411.062.723 133.213.198.392 59,42


Dari tabel sebagaimana tersebut diatas pertumbuhan sumber-

sumber pendapatan asli daerah menunjukkan pertumbuhan

dengan trent meningkat atau positif kecuali pendapatan retribusi

daerah justru mengalami pertumbuhan pendapatan yang menurun

dengan prosentase pertumbuhan sebesar -4,10% atau

pendapatan retribusi daerah tahun 2014 mengalami penurunan

sebesar Rp1.111.573.215,00 dari pendapatan retribusi daerah

yang dicapai tahun 2013.

Capaian atas ke-tiga indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari

permasalahan-permasalahan yang dijumpai selama tahun 2014


1. Kurangnya kesadaran wajib pajak/retribusi daerah dalam

membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

2. Masih belum optimalnya penegakan Perda tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Database Sismiop tidak valid meliputi data WP, obyek pajak,

dan peta PBB P2



4. Nilai NJOP PBB P2 terlalu rendah jika dibandingkan dengan

nilai riil

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana

tersebut diatas dibutuhkan langkah-langkah sebagai solusi yaitu

sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah, dan diperlukan

adanya reward dan punishment yang konsisten bagi Wajib

Pajak dan Wajib Retribusi Daerah atas kepatuhan dan

ketidakpatuhan dalam membayar Pajak/Retribusi Daerah;

2. Penegakan Perda melalui PPNS dan Diklat PPNS.

3. Perlu ada pendataan ulang secara bertahap dan layanan

validasi BPHTB yang terintegrasi;

4. Perlu ada penyesuaian NJOP.

Keberhasilan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dalam melaksanakan pelayanan pada bidang pendapatan

selain terukur dengan tercapainya indikator kinerja pada sasaran

meningkatnya kemampuan pendapatan daerah juga dapat diukur

dengan tercapainya target pendapatan asli daerah yang dikelola

oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sebagai SKPD penghasil dan pendapatan daerah yang dikelola


dalam melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD). Target dan realisasi pendapatan asli daerah yang

dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah tahun 2014 adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.18)

Tabel 2.18

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014


selaku SKPD Penghasil

dalam Rupiah

N

o

Uraian Target Realisasi Sisa %

Capa

ian

1 2 3 4 5 6



N

o


Capa

ian

1 2 3 4 5 6

I Pajak Daerah 77.892.200.000 99.558.470.705 21.666.270.705 128

1 Pajak Hotel 950.000.000 1.168.040.063 218.040.063

2 Pajak Restoran 3.000.000.000 4.459.210.988 1.459.210.988

3 Pajak Hiburan 500.000.000 577.695.506 77.695.506

4 Pajak Reklame 2.310.000.000 2.513.332.174 203.332.174

5 Pajak Penerangan Jalan 21.000.000.000 23.189.669.744 2.189.669.744

6 Pajak Parkir 80.000.000 98.526.370 18.526.370

7 Pajak Air Bawah Tanah 175.000.000 207.256.333 32.256.333

8 Pajak Sarang Burung Walet

2.200.000 2.250.000 50.000

9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasir dan Kerikil

385.000.000 549.804.857 164.804.857

10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

20.790.000.000 23.920.112.688 3.130.112.688

11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

28.700.000.000 42.872.571.982 14.172.571.982

II Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

12.638.557.151 12.643.382.253 4.825.101 100

1

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

12.638.557.151 12.643.382.253 4.825.101

III Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

14.459.547.750 39.497.420.324 25.037.872.574 273

1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

95.000.000 199.013.200 104.013.200

2 Penerimaan Jasa Giro 275.000.000 894.780.768 619.780.768

3 Pendapatan Bunga Deposito

14.000.000.000 24.030.187.121 10.030.187.121

4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

16.500.000 675.439.443 658.939.443

5 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

- 21.478.500 21.478.500



N

o


Capa

ian

1 2 3 4 5 6

6 Pendapatan dari Pengembalian

- 87.751.026 87.751.026

7 Hasil Penerimaan Dana Bergulir

- 220.924.911 220.924.911

8 Pendapatan dari Pengelolaan BUKP

- 246.794.438 246.794.438

9 Penerimaan Lain-lain 73.047.750 13.121.050.916 13.048.003.166

J U M L A H 104.990.304.901 151.699.273.281 46.708.968.380 144

Sumber Data : Simda Keuangan Daerah DPPKAD Tahun 2014

Pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD penghasil

tahun 2014 ditarget Rp104.990.304.901,00 tercapai sebesar

Rp151.699.273.281,00 terdapat selisih lebih sebesar

Rp46.708.968.380,00 atau capaian dari kinerja pendapatan asli

daerah yaitu 144%.

Sedang target dan realisasi pendapatan daerah yang dikelola oleh

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tahun 2014 adalah


Tabel 2.19

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014


selaku PPKD

N

o Uraian

Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

Sisa

(Rupiah)

%

Capa

ian

1 2 3 4 5 6

I Dana Perimbangan 1.042.578.600.994 1.036.632.898.871 (5.945.702.123) 99

1 Bagi Hasil Pajak 27.742.098.187 21.545.802.316 (6.196.295.871) 78

- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

8.270.612.278 9.493.716.035 1.223.103.757

-

Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh

19.471.485.909 12.052.086.281 (7.419.399.628)



N

o Uraian

Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

Sisa

(Rupiah)

%

Capa

ian

1 2 3 4 5 6

2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

4.669.944.807 4.920.538.555 250.593.748 105

- Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan

1.966.719 1.376.701 (590.018)

- Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan

402.414.486 383.182.410 (19.232.076)

- Dana Bagi Hasil dari Cukai Tembakau

4.265.563.602 4.535.979.444 270.415.842

3 Dana Alokasi Umum 949.252.188.000 949.252.188.000 - 100

4 Dana Alokasi Khusus 60.914.370.000 60.914.370.000 - 100

II Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

402.629.814.511 419.873.181.102 17.243.366.590 104

1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah

1.877.580.000 3.413.205.900 1.535.625.900 182

2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

83.287.001.711 98.768.112.402 406.406.557 119

- Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

30.536.827.580 30.149.290.939 (387.536.640)

- Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

29.944.825.325 27.450.578.492 (2.494.246.833)

- Bagi Hasil dari Pajak Bahan Kendaraan Bermotor

22.801.565.807 26.086.554.250 3.284.988.443

- Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

3.783.000 6.984.588 3.201.588

- Bagi Hasil dari Pajak Rokok - 15.074.704.133 15.074.704.133

3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

285.847.270.000 285.847.270.000 - 100

- Dana Tunjangan Profesi Guru SD

260.617.726.000 260.617.726.000 -

- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

529.200.000 529.200.000 -

- Dana Insentif Daerah 24.700.344.000 24.700.344.000 -

4 Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota

31.617.962.800 31.844.592.800 226.630.000 101

- Bantuan Keuangan dari Provinsi

29.527.534.800 28.874.534.800 (653.000.000)



N

o Uraian

Target

(Rupiah)

Realisasi

(Rupiah)

Sisa

(Rupiah)

%

Capa

ian

1 2 3 4 5 6

- Bantuan Keuangan dari Kabupaten

772.150.000 1.137.657.000 365.507.000

- Bantuan Keuangan dari Kota 1.318.278.000 1.832.401.000 514.123.000

J U M L A H 1.445.208.415.505 1.456.506.079.973 11.297.664.467 101

Sumber Data : Simda Keuangan Daerah PPKD Tahun 2014

Target pendapatan daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) tahun 2014 sebesar

Rp1.445.208.415.505,00 terealisasi sebesar

Rp1.456.506.079.973,00 terdapat selisih lebih sebesar

Rp11.297.664.467,00 atau capaian atas kinerja pendapatan daerah

yaitu 101%.

Selisih lebih atau capaian atas pendapatan daerah yang dikelola


sebagai salah satu SKPD penghasil di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul dan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD) menunjukkan keberhasilan atas kinerja pada sektor

pendapatan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan tatakerja

yang melekat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah.

3. Indeks Kepuasaan Masyarakat

Kualitas pelayanan publik yang telah diselenggarakan Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada sektor

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai

dengan wewenang, tugas pokok dan tata kerja terukur dengan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mengambil responden

dari kalangan masyarakat dan seluruh SKPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul. Responden dari kalangan

masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan publik pada bidang

pendapatan dalam kaitan terselenggaranya pelayanan antara lain



pendaftaran, penetapan, pendataan dan pelayanan di bidang pajak

daerah dan menindaklanjuti atas surat pengurangan/keringanan,

keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan

pajak daerah. Capaian atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

pada sektor pendapatan tahun 2014 sebesar 71,87 katagori baik.

Sedang pelayanan publik pada sektor pengelolaan keuangan dan

aset daerah dengan mengambil responden dari kalangan pengelola

keuangan dan barang daerah dari seluruh SKPD/Unit Kerja dengan

capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2014 sebesar

82,40 dengan katagori sangat baik.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas, Pokok, Tata Kerja dan

Catatan Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah.

Setelah dilakukan analisa tentang gambaran pelayanan, kajian atas

hasil evaluasi pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja serta kajian atas

pencapaian sasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah sebagaimana telah dibahas diatas maka

terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaran tugas, pokok dan

tatakerja. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk

menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan

kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian

kinerja Renstra SKPD. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan

tugas, pokok dan tatakerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah

masih rendah atau sebaliknya sumber pendapatan daerah

Kabupaten Bantul masih banyak tergantung pada sumber

pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana

Perimbangan;



2. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam

mendanai belanja daerah;

3. Rendahnya kapasitas fiskal;

4. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi;

5. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam

pengelolaan keuangan daerah:

6. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul masih ditemukan penjelasan

antara lain tentang pengelolaan aset daerah yaitu adanya selisih

nilai aset hasil inventarisasi, aset tetap belum seluruhnya

disajikan dengan informasi yang jelas dan lengkap. Hal tersebut

mengindikasikan belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang

tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan

aset daerah sehingga data barang milik daerah kurang akurat;

7. Masih terdapat SKPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan

kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA

SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun

anggaran.

Rekomendasi dan catatan strategis atas isu penting terkait

penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor 1) peningkatan

kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah atau

sebaliknya berkurangnya ketregantungan pendapatan daerah

Kabupaten Bantul terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau

bersumber dari Dana Perimbangan, 2) betambahnya kontribusi

pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah dan 3)

bertambahnya kapasitas fiskal daerah, staregi yang diambil yaitu

optimalisasi pendapatan asli daerah terutama dari pendapatan pajak

dan retribusi daerah. Optimalisasi pendapatan asli daerah dilaksanakan

dengan yaitu sebagai berikut

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli

daerah. Langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan



intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai

berikut:

a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi)

sistem perpajakan dan retribusi daerah;

b. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement

bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;

c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai

kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah

dan retribusi daerah;

d. Peningkatan pengawasan terhadap

pelaksanaanpemungutan pendapatan daerah;

e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit

satuan kerja terkait; dan

f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.

Sedang ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah

dilaksanakan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi

pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;

b. Pengkajian ataspotensi dari jenis retribusi baru dan

potensi pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama

pihak ke 3 (tiga);

c. Optimlisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah

terutama dari PBB P2 dan BPHTB yang telah menjadi

pajak daerah.

2. Meningkatkan pendapatan asli daerah bersumber dari hasil

pengelolaan kekayaan alam yang dipisahkan dengan

meningkatkan kontribusi pendapatan bagian laba atas penyertaan

modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya

pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang dapat

ditempuh dengan perbaikan manajemen, peningkatan

profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan melalui



penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang

dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah.

3. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari

perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga

data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat agar

menjadi bagian dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Bantul. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data

barang milik daerah, strategi yang diambil optimalisasi

pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah

inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik daerah. Cara

yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan yaitu

sebagai berikut:

a. Meningkatkan komitmen kepala SKPD/Unit Kerja selaku

pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola

barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;

b. Meningkatkan pemahaman pengelola barang milik daerah

SKPD/Unit Kerja tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 55

Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan

Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul melalui kegiatan forum

komunikasi pengurus barang milik daerah;

c. Dipergunakan SIMDA BMD dalam pengelolaan barang milik

daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan,

penghapusan, dan akuntansi;

d. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah

yang dipergunakan SKPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas

temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;

e. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui

bimbingan teknik dan pendampingan pengurus barang dalam

pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah,

barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah,

penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD

serta optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD.



4. SKPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan

dengan rencana yang dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan

dana sebagian besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran.

Strategis yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan displin anggaran bagi selurh SKPD agar

kegitan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi

dalam DPA/DPPA SKPD;

b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka

dilakukan evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh

SKPDserta di anggaran belanja pada seluruh SKPD dapat

dipertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku;

dan

c. Melaksanakan pelatihan kepada seluruh pengelola keuangan

SKPD tentang implementasi SIMDA Keuangan Daerah dalam

pengelolaan keuangan daerah melalui kerjasama dengan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Maksud dilaksanakan telaahan teradap rancangan awal RKPD untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah

mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan

tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala

daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang

disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan

identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja

program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan,

serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan

untuk SKPD yang bersangkutan. Adapun telaah terhadap rancangan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Dinas



Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai




Tabel 2.20

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

Kabupaten Bantul

N

o

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu

Indikatif Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya administrasi perkantoran (%)

100

22.119.772.938


Terlaksananya administrasi perkantoran (%)

100

22.119.772.938

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

DPPKAD Pengadaan perangko/materai (lbr)

1800 18.250.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

DPPKAD Pengadaan perangko/materai (lbr)

1800 18.250.000

Pengadaan buku cek 5

Pengadaan buku cek 5

Pengiriman surat/dokumen 58

Pengiriman surat/dokumen 58

2

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air & listrik

Kabupaten Bantul

Jasa Listrik (bulan) 12 21.610.000.000

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air & listrik

Kabupaten Bantul

Jasa Listrik (bulan) 12

21.610.000.000

Jasa Komunikasi (bulan) 12

Jasa Komunikasi (bulan) 12

3

Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional

DPPKAD Perpanjangan kendaraan dinas/operasional (unit)

62 26.600.000


DPPKAD Perpanjangan kendaraan dinas/operasional (unit)

62 26.600.000

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

DPPKAD Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang SKPD/PPKD (bulan)

12 77.256.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan

DPPKAD Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang SKPD/PPKD (bulan)

12 77.256.000



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

DPPKAD Terbayarnya tenaga kebersihan (2)

12 33.494.100 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


12 33.494.100

Alat kebersihan (paket) 4

Alat kebersihan (paket)

4

6 Penyediaan alat tulis kantor

DPPKAD Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%)

100 12.966.338 Penyediaan alat tulis kantor

DPPKAD Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%)

100

12.966.338

7 Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan

Kabupaten Bantul

Barang cetakan (macam) 15 110.000.000 Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan

Kabupaten Bantul

Barang cetakan (macam)

15

110.000.000

Penggandaan (lembar) 116666

Penggandaan (lembar)

116666

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)

100 1.000.000


DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)

100

1.000.000

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

DPPKAD Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga (%)

100 1.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

DPPKAD Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga (%)

100

1.000.000

10 PenyediaanBahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan (%)

100 9.000.000 PenyediaanBahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan (%)

100

9.000.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

DPPKAD Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu (dus)

1519 38.500.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

DPPKAD Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu (dus)

1519

38.500.000



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

DPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah (%)

100 176.306.500 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

DPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah (%)

100

176.306.500

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

DPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah (%)

100 5.400.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

DPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah (%)

100

5.400.000

II

Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

100%

2.729.748.300

Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

100%

2.729.748.300

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Bantul

Pengadaan kendaraan dinas/operasional (%)

100 444.969.050 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Bantul

Pengadaan kendaraan dinas/operasional (%)

100

444.969.050

R2/Unit 20 R2/Unit

12

R4/Unit 5 R4/Unit

42

2 Pengadaan mebeleur Kabupaten

Bantul Pengadaan mebeleur

610.835.000 Pengadaan mebeleur

Kabupaten Bantul

Pengadaan mebeleur

610.835.000

Macam 15

Macam

15

Unit 540

Unit

540



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kabupaten Bantul

Terpeliharanya gedung Pemda yang belum dipergunakan (eks Dinas Pariwisata)

1 176.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kabupaten Bantul


1

176.000.000

4 Rehab Gedung Pemda

Kabupaten Bantul

Rehab gedung Pemda untuk tempat penyimpanan arsip DPPKAD

1 200.000.000 Rehab Gedung Pemda Kabupaten

Bantul

Rehab gedung Pemda untuk tempat penyimpanan arsip DPPKAD

1 200.000.000

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

DPPKAD Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

62 229.694.250 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


62

229.694.250

Kebutuhan BBM (bulan) 12

Kebutuhan BBM (bulan)

12

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

DPPKAD Terpeliharanya sarana mebelair (%)

100 2.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

DPPKAD Terpeliharanya sarana mebelair (%)

100

2.000.000

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

DPPKAD Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor (%)

100 20.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

DPPKAD Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor (%)

100

20.000.000

8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kabupaten Bantul

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.046.250.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kabupaten Bantul

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.046.250.000

Macam 17

Macam

17

Unit 135

Unit

135



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

III


Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100 50.405.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100

50.405.000

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

DPPKAD Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah (kali)

2 30.405.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

DPPKAD Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah (kali)

2

30.405.000

2

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

DPPKAD

Terikutinya kursus singkat & bimtek implementasi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah (%)

100 20.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

DPPKAD

Terikutinya kursus singkat & bimtek implementasi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah (%)

100

20.000.000

IV


Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)

100 151.555.150


Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)

100

151.555.150

1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

DPPKAD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)

21 87.873.150 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

DPPKAD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)

21

87.873.150

2 Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

DPPKAD Penilaian atas SMM DPPKAD 100 63.682.000 Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

DPPKAD Penilaian atas SMM DPPKAD

100

63.682.000

V

Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)

1 8.914.351.870


Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)

1

8.914.351.870

Tercapainya target pendapatan asli daerah (%)

100

Tercapainya target pendapatan asli daerah (%)

100



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

1 Penyusunan Analisis Standar Belanja

Kabupaten Bantul

Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB) (modul)

1 83.000.000 Penyusunan Analisis Standar Belanja

Kabupaten Bantul

Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB) (modul)

1

83.000.000

Penggandaan modul ASB 50

Penggandaan modul ASB

50

2 Penyusunan Standar Satuan Harga

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati

1 41.000.000 Penyusunan Standar Satuan Harga

Kabupaten Bantul


1

41.000.000

Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku

150


150

3 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati

1 18.277.500 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul


1

18.277.500

Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi

80


80

4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

1 164.160.000 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kabupaten Bantul


1

164.160.000

Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku

150


150

5

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 138.550.000 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Kabupaten Bantul


1

138.550.000



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana


100


100

6

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

1

101.210.000


Kabupaten Bantul


1

101.210.000


150


150

7

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kabupaten Bantul


1 97.575.000


Kabupaten Bantul


1

97.575.000 0


75


75

8

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

1 161.700.000


Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

1

161.700.000


150


150

9 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015

1 99.125.000

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul


1 99.125.000



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana


150


150

10 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Kabupaten Bantul


100 66.172.500 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Kabupaten Bantul


100

66.172.500

Rekonsiliasi penerimaan bungan deposito dan penempatan idle cash (uang daerah yang belum digunakan) dalam bentuk deposito dengan bank terkait

20 Rekonsiliasi penerimaan bungan deposito dan penempatan idle cash (uang daerah yang belum digunakan) dalam bentuk deposito dengan bank terkait

20

11 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kabupaten Bantul

Intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan

3 2.166.565.000 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kabupaten Bantul


3 2.166.565.000

Sosialisasi melalui mass media

1


1

Mendukung tercapainya penerimaan pajak daerah dari PBB P2

100


100

12 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD

Kabupaten Bantul


126 78.650.000 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD

Kabupaten Bantul


126 78.650.000

13 Penyusunan Anggaran Kas

Kabupaten Bantul

Dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar

2 31.260.000 Penyusunan Anggaran Kas

Kabupaten Bantul


2 31.260.000

Digandakan dalam bentuk buku

20


20



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

14 Penerbitan SPD Kabupaten

Bantul

Penerbitan SPD acuan SKPD mengajukan pencairan anggaran belanja daerah

450 29.239.500 Penerbitan SPD Kabupaten

Bantul


450 29.239.500

Digandakan SPD 1800

Digandakan SPD 1800

15 Penerbitan SP2D Kabupaten

Bantul

Penerbitan SP2D untuk pencairan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah

100 92.676.500 Penerbitan SP2D Kabupaten

Bantul


100 92.676.500

16 Pencetakan Daftar Gaji

Kabupaten Bantul

Cetakan Daftar Gaji setiap bulan

147 86.329.250 Pencetakan Daftar Gaji Kabupaten

Bantul Cetakan Daftar Gaji setiap bulan

147 86.329.250

17 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan Sp2D

Kabupaten Bantul

Prosentase penyelesaiam pengujian SPM dan dokumen kelengkapan sebagai dasar penerbitan SP2D

100 73.176.500 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan Sp2D

Kabupaten Bantul


100 73.176.500

18 TP-TGR Kabupaten

Bantul Laporan Majelis TP-TGR 2 88.302.350 TP-TGR

Kabupaten Bantul

Laporan Majelis TP-TGR 2 88.302.350

Rakor pemulihan kerugian daerah

4


4

19 Penyusunan Neraca Dinas Instansi

Kabupaten Bantul

Neraca bulanan SKPD 720 173.987.500 Penyusunan Neraca Dinas Instansi

Kabupaten Bantul

Neraca bulanan SKPD 720 173.987.500


1


1



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

Coaching clinic 12

Coaching clinic 12

20 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD

Kabupaten Bantul

Rekonsiliasi antara bank persepsi dengan pengelola keuangan daerah yang dilaksanakan setiap bulan

12 84.700.000 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD

Kabupaten Bantul


12 84.700.000

21 Pengelolaan Dana Transfer

Kabupaten Bantul

Rekonsiliasi penerimaan Dana Alokasi Umum semester II tahun 2015 s/d semester tahun 2016 dan tunjangan sertfikasi dan tamsil semester I tahun 2016

2 63.328.350 Pengelolaan Dana Transfer

Kabupaten Bantul


2 63.328.350

Laporan penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi

7


7

Tersedinya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi

100


100

22 Penyusunan SPT Tahunan

Kabupaten Bantul

Terwujudnya laporan pajak PNS secara tertib administrasi (SPT)

1 67.553.000 Penyusunan SPT Tahunan

Kabupaten Bantul

Terwujudnya laporan pajak PNS secara tertib administrasi (SPT)

1 67.553.000

Form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP

100


100

23 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

Kabupaten Bantul

Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan

12 27.592.500 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

Kabupaten Bantul


12 27.592.500

Laporan Semesteran 2

Laporan Semesteran 2



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

24

Penyusunan Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 96.565.000 Penyusunan Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul


1

96.565.000

25 Operasional Pajak Daerah

Kabupaten Bantul

Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah

100 353.935.000 Operasional Pajak Daerah

Kabupaten Bantul


100 353.935.000

Penindakan papan reklame yang tidak berijin dan jatuh tempo

100


100 -

Surat tagihan atas pajak daerah yang tertunggak

100


100

Validasi data BPHTB 100

Validasi data BPHTB 100

26 Penyusunan Laporan Semesteran

Kabupaten Bantul

Laporan semester I & prognosis semeter II

2 70.460.750 Penyusunan Laporan Semesteran

Kabupaten Bantul


2 70.460.750

Digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku

75


75

27

Penyebarluasan & Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

Kabupaten Bantul

Informasi tentang keuangan & aset daerah dalam bentuk buku saku, buku analisa, leaflet

3 79.758.900


Kabupaten Bantul


3 79.758.900

Transparansi pengelolaan keuangan daerah/Website DPPKAD

12


12



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

28 Intensifikasi PPh OP Pasal 21

Kabupaten Bantul

Mempercepat pemasukan dana bagi hasil PPh OP

100 61.335.000 Intensifikasi PPh OP Pasal 21

Kabupaten Bantul


100 61.335.000

Intensifikasi PPh ps 21 2

Intensifikasi PPh ps 21 2

Pemasangan spanduk 17 0 Pemasangan spanduk 17

29

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bantul


200 54.120.000 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bantul


200 54.120.000

30 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD

Kabupaten Bantul

Prosentase tersalurnya belanja PPKD dan pengeluaran pembiayaan daerah

100 128.097.950 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD

Kabupaten Bantul


100 128.097.950

Rekonsiliasi belanja PPKD dengan SKPD Penanggungjawab Teknis

4


4

Rekonsiliasi pembiayaan daerah

4


4 -

31

Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Bantul


2 74.387.550 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Bantul


2 74.387.550

32 Penerbitan SKPP Kabupaten

Bantul Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas

100 37.206.300 Penerbitan SKPP Kabupaten

Bantul Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas

100 37.206.300



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

33

Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Psl 21

Kabupaten Bantul

Potongan IWP, Taperum dan PPh pasal 21

12 52.013.000 Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Psl 21

Kabupaten Bantul


12 52.013.000

Pelaporan atas potongan IWP, Taperum dan BPJS

24


24

Pelaporan atas potongan PPh pasal 21

12


12

Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS

5


5

34 Rekonsiliasi Belanja SKPD

Kabupaten Bantul

Akurasi data atas anggaran dan realisasi belanja SKPD

4 47.815.750 Rekonsiliasi Belanja SKPD

Kabupaten Bantul


4 47.815.750

35 Rekonsiliasi Data Pegawai

Kabupaten Bantul

Rekonsiliasi data PNS dengan BKD

4 29.497.500 Rekonsiliasi Data Pegawai

Kabupaten Bantul


4 29.497.500

Dibukukan gaji/kekurangan gaji yang diterima PNS/CPNS setiap bulan dalam kartu gaji perorangan

100


100

36 Penyusunan Standart Operasional Prosedure

Kabupaten Bantul

Evaluasi pelaksanaan SOP 100 99.634.480 Penyusunan Standart Operasional Prosedure

Kabupaten Bantul

Evaluasi pelaksanaan SOP 100 99.634.480

Pendampingan penyusunan analisa resiko

12


12



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

37 Pengelolaan SIMKEUDA

Kabupaten Bantul

Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan Simda Keuangan Daerah

3 231.746.400 Pengelolaan SIMKEUDA Kabupaten

Bantul


3 231.746.400

Pendampingan Simda Keuangan Daerah

12


12

BM PM - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe

100


100

38 Pengendalian Pendapatan Daerah

Kabupaten Bantul

Tercapainya pendapatan daerah

100 119.935.000 Pengendalian Pendapatan Daerah

Kabupaten Bantul


100 119.935.000

Evaluasi atas realisasi pendapatan daerah

12


12

39 Optimalisasi Pendapatan Daerah

Kabupaten Bantul

Pencocokan data pendapatan asli daerah dengan SKPD penghasil dan evaluasi atas pencapaian target pendapatan asli daerah

12 239.364.170 Optimalisasi Pendapatan Daerah

Kabupaten Bantul


12 239.364.170

Terlaksananya study komparasi seluruh bendahara penerima

1


1

40 Pelayanan Pajak Daerah

Kabupaten Bantul

Tersedianya blangko pajak daerah

10 313.389.400 Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten

Bantul Tersedianya blangko pajak daerah

10 313.389.400

Sosialisasi pajak daerah 100

Sosialisasi pajak daerah 100



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah

100


100

41 Pengelolaam Pajak Bumi dan Bangunan

Kabupaten Bantul

Pendistribusian SPPT PBB 75 937.391.000 Pengelolaam Pajak Bumi dan Bangunan

Kabupaten Bantul

Pendistribusian SPPT PBB 75 937.391.000

Penyerahan SPPT PBB secara simbolis

1


1

Sosialisasi PBB P2 (setiap kecamatan)

17


17

Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah dari PBB P2

100


100

42 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD

DPPKAD Tertata dan terdata arsip DPPKAF

12 54.746.750 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD


12 54.746.750

Pengadaan box arsip 100

Pengadaan box arsip 100

43

Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

Kabupaten Bantul

Evaluasi penyerapan anggaran belanja SKPD

4 53.267.970


Kabupaten Bantul


4 53.267.970

44 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Kabupaten Bantul

Dana bagi hasil dari cukai tembakau

100 356.313.350 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Kabupaten Bantul


100 356.313.350



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (petani tembakau)

1


1

Pemberantasan cukai illegal di pasar tradisional

100


100

Pemasangan baliho 2

Pemasangan baliho 2

45 Studi Potensi Pajak Daerah

Kabupaten Bantul

Kajian potensi pajak daerah 1 50.000.000 Studi Potensi Pajak Daerah

Kabupaten Bantul

Kajian potensi pajak daerah 1 50.000.000

pajak daerah 2 -

pajak daerah 2

46 Studi Potensi Retribusi Daerah

Kabupaten Bantul

Kajian potensi retribusi daerah 1 50.000.000 Studi Potensi Retribusi Daerah

Kabupaten Bantul

Kajian potensi retribusi daerah 1 50.000.000

retribusi daerah 2

retribusi daerah 2

47 Pendataan PBB P2 Kabupaten

Bantul Daftar hasil rekaman (DHR) PBB, DHKP dan Peta Blok

3 505.000.000 Pendataan PBB P2 Kabupaten

Bantul Daftar hasil rekaman (DHR) PBB, DHKP dan Peta Blok

3 505.000.000

48 Verifikasi Piutang Pajak Daerah

Kabupaten Bantul

Verifikasi piutang pajak daerah (PBB P2 dan Pajak Air Bawah Tanah)

2 233.415.000 Verifikasi Piutang Pajak Daerah

Kabupaten Bantul


2 233.415.000



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

49 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

Kabupaten Bantul


100 148.878.900 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

Kabupaten Bantul


100 148.878.900

Terdata jumlah wajib pajak baru selain PBB

100


100

50 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Kabupaten Bantul

Terkelola arsip wajib pajak dengan tertib

100 47.699.350 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Kabupaten Bantul


100 47.699.350

Box Arsip 400

Box Arsip 400

51 Pemeliharaan basis Data PBB P2

Kabupaten Bantul

Daftar hasil rekaman (DHR) 0 82.862.500 Pemeliharaan basis Data PBB P2

Kabupaten Bantul

Daftar hasil rekaman (DHR) 0 82.862.500

52 Penilaian Objek Pajak Khusus

Kabupaten Bantul

Penilaian NJOP Objek Pajak Khusus

20 47.897.000 Penilaian Objek Pajak Khusus

Kabupaten Bantul


20 47.897.000

53 Validasi Jum'at Sehari

Kabupaten Bantul

Validasi data BPHTB untik waris, perumahan dan hibah

100 100.000.000 Validasi Jum'at Sehari Kabupaten

Bantul Validasi data BPHTB untik waris, perumahan dan hibah

100 100.000.000

Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah dari BPHTB

100


100

54

Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH)

Kabupaten Bantul

Rekapitulasi transaksi harian berdasarkan Daftar Traksaksi Harian SKPD

12 47.120.000 Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH)

Kabupaten Bantul


12 47.120.000



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

Daftar Transaksi Harian dari Kuasa BUD

12


12

Daftar Transaksi Harian dari bendahara pengeluaran SKPD (60 SKPD)

12


12

55 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bantul

Peraturan pengelolaan keuangan daerah (dampak regulasi dari Pemerintah Pusat)

1 40.171.000 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bantul


1 40.171.000

56 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kabupaten Bantul

Perda dan perbup tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3 45.196.450 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kabupaten Bantul

Perda dan perbup tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3 45.196.450

V

Progam Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Peningkatan pemahaman pengelola keuangan SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku (%)

100 59.039.000


Peningkatan pemahaman pengelola keuangan SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku (%)

100 59.039.000

1 Fasilitasi dan pembinaan pengelola Keuangan SKPD

Kabupaten Bantul

Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD

4 59.039.000 Fasilitasi dan pembinaan pengelola Keuangan SKPD

Kabupaten Bantul


4 59.039.000

Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD yang mengalami permasalahan pengelolaan keuangan SKPD

60


60

VI Progam Pengelolaan Barang Daerah

Akurasi data BMD 75%

1.765.973.500

Progam Pengelolaan Barang Daerah

Akurasi data BMD 75%

1.765.973.500

1 Peningkatan SDM Aparatur Pemda

Kabupaten Bantul

Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah

2 176.145.750 Peningkatan SDM Aparatur Pemda

Kabupaten Bantul


2 176.145.750



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

Peserta (Pengurus Barang SKPD/Unit Kerja)

279


279

Pembinaan rutin 12

Pembinaan rutin 12

2 SIMBADA Kabupaten

Bantul

Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan Simda BMD

2 432.650.600 SIMBADA Kabupaten

Bantul


2 432.650.600

Terintegrasi pengelolaan barang milik daerah

180


180

3

Penyusunan Perencanaaan & Pelaporan dlm Pengelolaan Barang

Kabupaten Bantul

Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD)

4 105.178.200


Kabupaten Bantul


4 105.178.200

- Laporan Mutasi 1

- Laporan Mutasi 1

- SKPD 180

- SKPD 180

4 Penataan Aset Kabupaten

Bantul

Pemanfaatan peralatan dan mesin sesuai dengan peruntukkannya

100 124.843.900 Penataan Aset Kabupaten

Bantul


100 124.843.900

Pemanfaatan tanah, gedung dan bangunan sesuai dengan peruntukkannya

100


100



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

5 Penghapusan Barang Daerah

Kabupaten Bantul

SK Bupati tentang Penghapusan BMD

100 158.809.700 Penghapusan Barang Daerah

Kabupaten Bantul


100 158.809.700

Tercapainya pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak terpakai

100


100 -

6 Verifikasi Inventarrisasi Barang Milik Daerah

Kabupaten Bantul

Laporan Barang Milik Daerah (Mutasi dan Semesteran)

6 166.803.800 Verifikasi Inventarrisasi Barang Milik Daerah

Kabupaten Bantul


6 166.803.800

- SKPD, SMP/SMK dan UPT 158

- SKPD, SMP/SMK dan UPT 158

7 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

Kabupaten Bantul

Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD)

1 70.705.200 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

Kabupaten Bantul


1 70.705.200

SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2015

100


100

8 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Kabupaten Bantul

Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj

4 79.323.850 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Kabupaten Bantul


4 79.323.850

Berita Acara Rekonsiliasi BMD 240

Berita Acara Rekonsiliasi BMD 240

9

Pengamanan Fisik dan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Kabupaten Bantul

Terjaganya keamanan BMD 100 75.217.400 Pengamanan Fisik dan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Kabupaten Bantul

Terjaganya keamanan BMD 100 75.217.400



N

o


Program/Kegiata

n Lokasi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana

10 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kabupaten Bantul

Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1 144.739.100 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kabupaten Bantul


1 144.739.100

11 Sensus Barang Daerah

Kabupaten Bantul

akurasi data BMD (SD dan UPT)

296 - Sensus Barang Daerah Kabupaten

Bantul akurasi data BMD (SD dan UPT)

296 -

12 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender Tahun 2016

Kabupaten Bantul

Profil buku kerja, buku agenda, kalender dinding dan kalender duduk

4 231.556.000 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender Tahun 2016

Kabupaten Bantul


4 231.556.000

Pengadaan buku kerja tahun 2017

1500


1500

JUMLAH 35.790.845.758 JUMLAH 35.790.845.75829.851.830.878



2.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara

langsung tidak melaksanakan telaah atau kajian atas usulan

program dan kegiatan dari kelompok masyarakat/perorangan,

badan/lembaga/organisasi swasta dan perusahaan daerah melalui

pemberian belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bantuan

keuangan dan belanja bagi hasil. Sehingga tabel rekapitulasi usulan

program dan kegiatan masyarakat yang disajikan adalah nihil yaitu


Tabel 2.21

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Bantul

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Besaran

Volume

Catatan

Penting

1 2 3 4 5 6

1 N I H I L

Keterlibatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah adalah pada penganggaran dan menfasilitasi pencairan atas

usulan program dan kegiatan masyarakat dalam bentuk pemberian

belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil dan belanja

bantuan keuangan yaitu dalam hal penganggaran atas belanja

tersebut. Dimana anggaran belanja sosial, belanja hibah, belanja

bagi hasil dan belanja bantuan keuangan termasuk kelompok

belanja tidak langsung yang dianggarkan pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan

fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sedang kajian

atas usulan program dan kegiatan masyarakat dalam bentuk

pemberian belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bantuan

keuangan dan belanja bagi hasil dilaksanakan oleh SKPD



penanggungjawab teknis sesuai dengan urusan pemerintah daerah

yang ditangani dan tugas, pokok dan fungsinya.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

KAD sebagai penyelenggara urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang keuangan maka tahun tidak melaksanakan telaah atas kebijakan nasional. (lihat Tabel 3.22)

Tabel 3.22 Identifikasi Kebijakan Nasional Pemerintah Kabupaten Bantul

Tahun 2016

Badan Keuangan dan Aset Daerah

No Kebijakan Nasional

Sumber Keterangan

1 2 3 4

1 N I H I L

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja

Renja BKAD tahun 2018 disusun pada tahun ini (tahun 2017) yang merupakan tahun berakhirnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul tahun 2016 dan arah kebijakan dan sasaran pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul tahun 2006-2025. Sasaran RPJPD Kabupaten Bantul yang diampu oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan tatakerja pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel dengan prioritas daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Salah satu sasaran daerah dari prioritas tersebut

B



yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2016 direncanakan terdapat 2 (dua) indikator kinerja dari sasaran daerah tersebut yaitu opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2015 dengan target kinerja Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan prosentase tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target kinerja 100%. Keserasian antara prioritas RPJPD Kabupaten Bantul, sasaran daerah dan indikator kinerja berserta target yang akan dicapai tahun 2016 yang diampu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut: (lihat Tabel 3.23)

Tabel 3. 23 Hubungan Sasaran RPJPD, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah


Sasaran RPJPD Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah Indikator Kinerja

Targe

t

Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang empatik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah

1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2015

WTP

2. Prosentase tercapainya

target Pendapatan Asli

Daerah (PAD) 100%

Sesuai dengan wewenang, tugas pokok, fungsi dan tatakerja Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka meningkatnya

kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu sasaran daerah

yang diampu oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah. Indikator kinerja dari sasaran tersebut ditinjau dari 2 (dua) aspek

yaitu aspek pengelolaan keuangan daerah dan aspek pendapatan daerah.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai target salah satu indikator kinerja

dari sasaran daerah meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah

pada aspek pengelolaan keuangan daerah. Opini tersebut merupakan

pernyataan profesional pemeriksa (BPK) mengenai informasi keuangan

yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kabupaten Bantul telah didasarkan pada kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate



disclosures), kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas

sistem pengendalian intern. Melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) tersebut juda dapat menunjukkan keakuntabilitas atas pengelolaan

keuangan daerah di Kabupaten Bantul dengan harapan bahwa

pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bantul berujung pada

tercapainya good governance dan clean governance sehingga tujuan

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yaitu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik,

dan meningkatkan daya saing daerah dapat dicapai.

Sedang indikator kinerja dari sasaran daerah meningkatnya kinerja

pengelolaan keuangan daerah pada aspek pendapatan daerah yaitu

prosentase pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2016

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menargetkan indikator kinerja

prosentase pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu

tercapainya seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada

tahun 2016. Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sebagaimana

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dalam pasal 7 disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban

meningkatkan kemampuan dengan cara mengembangkan dan mengelola

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pelaksanaan

otonomi daerah serta menggali potensi yang ada di daerah.

3.3 Rencana Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

DaerahTahun 2016

Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategi

(Renstra) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

tahun 2011-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Dalam periode transisi ini

dukungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

pada tahun 2016 kepada Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu ikut berperan

mendukung terwujudnya salah satu nawacita pada membangun tata kelola

pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan sasaran



daerah beserta indikator kinerja sebagaimana telah dibahas diatas. Dalam

rangka mewujudkan target kinerja dari sasaran daerah tersebut diatas

strategi akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah

peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan 2 (dua) arah

kebijakan yaitu penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dan

klarifikasi, inventarisasi dan penataan aset daerah. Berdasarkan tujuan dan

sasaran Rencana Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah sebagaimana telah dibahas diatas maka ditetapkan Indikator

Kinerja Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

tahun 2016 yaitu sebagai berikut: (lihat tabel 3.24)

Tabel 3.24

Indikator Kinerja Utama (IKU)


Tahun 2016

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN TARGET

Meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Opini Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK

WTP

Ketepatan penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

Jumlah realisasi belanja daerah per triwulan dibagi jumlah alokasi anggaran belanja daerah per triwulan kali seratus presen

85%

Akurasi data barang milik daerah


Jumlah aset yang terinventarisir dibagi jumlah aset keseluruhan kali seratus persen

75%


Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah

Realisasi PAD dibagi target PAD kali seratus persen

100%

Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

Pendapatan daerah tahun (n) dikurangi pendapatan daerah tahun (n-1) dibagi pendapatan daerah tahun (n-1) kali seratus persen

0,86%

Derajat desentralisasi Pendapatan asli daerah dibagai pendapatan daerah kali seratus persen

17,59%

Prosentase kemampuan keuangan daerah

Pendapatan asli daerah dibagi belanja daerah kali seratus persen

17,59%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah tersebut memberi gambaran dukungan terhadap sasaran



daerah yang ditetapkan dalam rancangan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul tahun 2016.

3.4 Program dan Kegiatan

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh

SKPD sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang

terukur sesuai dengan sasaran strategi SKPD. Sedangkan kegiatan adalah

bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada

SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber

daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam

bentuk barang/jasa.Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan

tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Perumusan program

dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi

kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan

prioritas program dan kegiatan SKPD menurut Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), serta mempertimbangkan hasil telaahan

kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2016 dimaksudkan

untuk mendukung terlaksananya tugas, pokok dan tata kerja yang secara

langsung atau tidak langsung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah yang akan dicapai tahun 2016. Sasaran strategis tersebut juga

sebagai bentuk partisipasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah mewujudkan target indikator kinerja dari sasaran daerah pada

unsur akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan target Wajar



Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul tahun 2015 dan tercapainya persentase target

Pendapatan Asli Daerah. Indikator kinerja tersebut selaras dengan

wewenang yang diberikan kepada Bupati Bantul Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tahun 2016 Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 7 (tujuh) program,

terdapat 4 (empat) program yang memiliki fungsi sebagai program

pendukung yang secara tidak langsung mendukung Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencapai tujuan dan sasaran

strategis yaitu sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pagu indikatif sebesar

Rp22.119.772.938,00 kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 13

(tiga belas) kegiatan. Indikator kinerja hasil (outcome) dari program ini

adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan

target yang akan dicapai sebesar 100%. Output dari seluruh kegiatan

adalah mendukung tercapainya indikator kinerja hasil (outcome) dari

program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Terdapat 2 (dua)

kegiatan selain mendukung tercapainya target dari Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah juga ikut memberi dukungan tercapainya

target Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk beberapa

SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yaitu kegiatan

sebagai berikut:

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Sumber Daya

Air memiliki indikator output adalah terbayarnya kepada penyedia

jasa komunikasi dan listrik dengan target 12 (duabelas) bulan.

Pembayaran atas penyediaan jasa listrik meliputi pembayaran

listrik gedung-gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan

penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Bantul. Sehingga

pagu indikatif progran Pelayanan Administrasi Perkantoran paling

besar dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Listrik dan Sumber Daya Air yaitu sebesar 97,70% atau pagu



indikatif kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan

Sumber Daya Listrik sebesar Rp21.610.000.000,00.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

dengan indikator output terlaksananya pengadaan barang

cetakan sebanyak 15 (limabelas) macam cetakan dan

penggandaan surat-surat penting. Barang cetakan yang

diadakan melalui kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan selain

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset juga

beberapa SKPD yang membutuhkan barang cetakan tersebut

antara lain Kantor Pasar. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar

Rp110.000.000,00 atau sebesar 0,50% dari pagu indikatif

program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki pagu

indikatif sebesar Rp2.729.748.300,00 dengan indikator hasil

(outcome) yaitu tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana

aparatur, target yang akan dicapai sebesar 100% dan jumlah kegiatan

yang akan dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kegiatan. Dari ke-8

(delapan) kegiatan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembantu

pengelola barang daerah yaitu kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional, kegiatan Pengadaan Mebeleur dan kegiatan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator output dari

ke-3 (tiga) kegiatan tersebut melaksanakan pengadaan berbagai

sarana dan prasarana aparatur untuk memenuhi kebutuhan SKPD-

SKPD termasuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

(RKBMD) yang diusulkan dan surat permohonan yang telah diajukan.

Sedang kegiatan yang lain merupakan kegiatan yang dilaksanakan

oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah

untuk menunjang terlaksananya tugas, pokok dan tata kerja Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui



pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana yang ada seperti

kendaraan dinas/operasional, komputer dan sebagainya.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur, pagu indikatif sebesar Rp50.405.000,00 dengan indikator

hasil (outcome) yaitu meningkatnya pemahaman SDM tentang

pengelolaan keuangan dan aset daerah terutama adanya regulasi

peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah dari Pemerintah

Pusat yang harus ditindaklanjuti oleh daerah.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan memiliki pagu indikatif sebesar

Rp151.555.150,00 dengan indikator hasil (outcome) ketepatan waktu

pelaporan capaian kinerja dan keuangan target yang akan dicapai

100%. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang akan dilaksanakan pada

program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian

Kinerja dan Keuangan.

Selain program sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga melaksanakan program utama

sebanyak 3 (tiga) program yaitu program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah, program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, dan Program Pengelolaan Barang

Daerah. Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas,

pokok dan tatakerja serta kewenangan yang melekat pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu program-

program tersebut dilaksanakan terutama untuk mewujudkan sasaran dan

tujuan strategis tahun 2016. Pagu indikatif yang dibutuhkan untuk

melaksanakan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah sebesar Rp8.914.351.870,00 dengan 56 (lima puluh

enam) kegiatan, pagu indikatif program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp59.039.000,00 dengan 1

(satu) kegiatan, dan pagu indikatif program Pengelolaan Barang Daerah

sebesar Rp1.765.973.500,00 dengan 11 (sebelas) kegiatan. Adapun pagu



indikatif masing program dan kegiatan beserta indikator hasil (outcome) dan

indikator keluaran (output) adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 3.25)



Tabel 3.25 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul

PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM

(sesuai Renja SKPD) LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya

administrasi

perkantoran

DPPKAD

Terlaksananya

administrasi

perkantoran

100 %

22.119.772.938

24.331.750.232 APBD

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pengadaan perangko/materai

DPPKAD Pengadaan perangko/materai

1800 lemba

r 18.250.000 20.075.000 APBD

Pengadaan buku cek

Pengadaan buku cek 5 buku

Pengiriman surat/dokumen

Pengiriman surat/dokumen 58 kali

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

Jasa Listrik Kabupaten

Bantul Jasa Listrik 12 bulan 21.610.000.000 23.771.000.000 APBD

Jasa Komunikasi

Jasa Komunikasi 12 bulan



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional

DPPKAD Terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional

62 unit 26.600.000 29.260.000 APBD

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang SKPD/PPKD

DPPKAD Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang SKPD/PPKD

12 bulan 77.256.000 84.981.600 APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terbayarnya tenaga kebersihan (2)


12 bulan 33.494.100 36.843.510 APBD

Pengadaan alat kebersihan

Pengadaan alat kebersihan 4 paket - -

Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

DPPKAD Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

100 % 12.966.338 14.262.972 APBD

Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan

Barang cetakan Kabupaten

Bantul Barang cetakan 15

Macam

110.000.000 121.000.000 APBD

Penggandaan

Penggandaan 116666,67

lembar

Pengiriman surat/dokumen

Pengiriman surat/dokumen 58 kali



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100 % 1.000.000 1.100.000 APBD

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga

DPPKAD Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga

12 unit 1.000.000 1.100.000 APBD

PenyediaanBahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan

DPPKAD

Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan

100 % 9.000.000 9.900.000 APBD

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu

DPPKAD Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu

1519 dus 38.500.000 42.350.000 APBD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah

DPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah

100 % 176.306.500 193.937.150 APBD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah

DPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah

100 % 5.400.000 5.940.000 APBD

Progam

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya dan

terpeliharanya sarana

dan prasarana

aparatur

Tersedianya dan

terpeliharanya sarana

dan prasarana

aparatur

100 %

2.729.748.300

3.002.723.130 APBD

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Bantul

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

20 R2/Un

it 444.969.050 489.465.955 APBD



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 R4/Un

it

Pengadaan Mebelair Pengadaan mebeleur Kabupaten

Bantul Pengadaan mebeleur 15

macam

610.835.000 671.918.500 APBD

540 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Kabupaten Bantul


1

gedung

Pemda

176.000.000 193.600.000 APBD

Rehab Gedung Pemda Rehab gedung pemda untuk arsip DPPKAD

DPPKAD Rehab gedung pemda untuk arsip DPPKAD

1

gudang

arsip DPPK

AD

200.000.000 220.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional


62 unit 229.694.250 252.663.675 APBD

Terpenuhinya kebutuhan BBM

Terpenuhinya kebutuhan BBM

12 bulan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Terpeliharanya sarana mebelair

DPPKAD Terpeliharanya sarana mebelair

100 % 2.000.000 2.200.000 APBD



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya sarana peralatan dan perlengkapan kantor

DPPKAD Terpeliharanya sarana peralatan dan perlengkapan kantor

100 % 20.000.000 22.000.000 APBD

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Kabupaten Bantul


17 maca

m 1.046.250.000 1.150.875.000 APBD

135 unit

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase

sumberdaya aparatur

yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

DPPKAD

Persentase

sumberdaya aparatur

yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

100 %

50.405.000

55.445.500 APBD

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah

DPPKAD Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah

2 kali 30.405.000 33.445.500 APBD

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terikutinya kursus singkat & bimtek implementasi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

DPPKAD

Terikutinya kursus singkat & bimtek implementasi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

6 orang 20.000.000 22.000.000 APBD


Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

DPPKAD Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 151.555.150 166.710.665 APBD

Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

DPPKAD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21 dokumen

87.873.150 96.660.465 APBD



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

Penilaian atas SMM DPPKAD

DPPKAD Penilaian atas SMM DPPKAD

1 dokumen

63.682.000 70.050.200 APBD

Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang empatik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah

Opini BPK terhadap LKD

WTP

persentase tercapaianya target PAD

100%

Progam

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

8.914.351.870

9.805.787.057 APBD

Opini BPK RI terhadap

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul

Opini BPK RI terhadap

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul

1

WTP:

1

WDP:

2

Discl

aime

r:3

Tercapainya target

pendapatan asli

daerah

Tercapainya target

pendapatan asli

daerah

100 %

Penyusunan Analisis Standar Belanja

Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB)

Kabupaten Bantul

Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB)

1 modul 83.000.000 91.300.000 APBD

Penggandaan modul ASB

Penggandaan modul ASB 50 buku



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penyusunan Standar Satuan Harga


Kabupaten Bantul


1 Peraturan

Bupati 41.000.000 45.100.000 APBD



150 buku

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah


Kabupaten Bantul


1 Peraturan

Bupati 18.277.500 20.105.250 APBD



80 Buku

FGD

FGD 4 kali

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD


Kabupaten Bantul


1

Peraturan

Daerah

164.160.000 180.576.000 APBD



150 buku

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD


Kabupaten Bantul


1 Peraturan

Bupati 138.550.000 152.405.000 APBD



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



100 buku



Kabupaten Bantul


1

Peraturan

Daerah

101.210.000 111.331.000 APBD



150 buku



Kabupaten Bantul


1 Peraturan

Bupati 97.575.000 107.332.500 APBD



75 buku


Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

1

Peraturan

Daerah

161.700.000 177.870.000 APBD



150 buku

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


Kabupaten Bantul


1 Peraturan

Bupati 99.125.000 109.037.500 APBD



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



150 buku

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah


Kabupaten Bantul


100 % 66.172.500 72.789.750 APBD



20 Berita Acara

Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah


Kabupaten Bantul


3 Kali 2.166.565.000 2.383.221.500 APBD



1 kali



100 %

Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD


Kabupaten Bantul


126 Dokumen

78.650.000 86.515.000 APBD

Penyusunan Anggaran Kas


Kabupaten Bantul


2 dokumen

31.260.000 34.386.000 APBD



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



20 buku

Penerbitan SPD


Kabupaten Bantul


450 Dokumen

29.239.500 32.163.450 APBD

Digandakan SPD

Digandakan SPD 1800 Dokumen

Penerbitan SP2D


Kabupaten Bantul


100 % 92.676.500 101.944.150 APBD

Pencetakan Daftar Gaji Cetakan Daftar Gaji setiap bulan

Kabupaten Bantul

Cetakan Daftar Gaji setiap bulan

147 unit kerja

86.329.250 94.962.175 APBD

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan Sp2D


Kabupaten Bantul


100 Dokumen

73.176.500 80.494.150 APBD

TP-TGR Laporan Majelis TP-TGR Kabupaten

Bantul Laporan Majelis TP-TGR 2

laporan

88.302.350 97.132.585 APBD



4 kali



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penyusunan Neraca Dinas Instansi

Neraca bulanan SKPD Kabupaten

Bantul Neraca bulanan SKPD 720

Neraca

173.987.500 191.386.250 APBD



1 Draf

Coaching clinic

Coaching clinic 12 bulan

Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD


Kabupaten Bantul


12 lapora

n 84.700.000 93.170.000 APBD

Pengelolaan Dana Transfer


Kabupaten Bantul


2 Berita Acara

63.328.350 69.661.185 APBD



7 lapora

n



100 %

Penyusunan SPT Tahunan

Terwujudnya laporan pajak PNS secara tertib administrasi

Kabupaten Bantul

Terwujudnya laporan pajak PNS secara tertib administrasi

1 SPT 67.553.000 74.308.300 APBD



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



100 %

Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan


Kabupaten Bantul


12 bulan 27.592.500 30.351.750 APBD

Laporan Semesteran

Laporan Semesteran 2 Lapor

an

Penyusunan Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD


Kabupaten Bantul


1 Peraturan

Bupati 96.565.000 106.221.500 APBD

Operasional Pajak Daerah


Kabupaten Bantul


100 % 353.935.000 389.328.500 APBD



100 %



100 %

Validasi data BPHTB

Validasi data BPHTB 100 %



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penyusunan Laporan Semesteran


Kabupaten Bantul


2 lapora

n 70.460.750 77.506.825 APBD



75 buku



Kabupaten Bantul


3 Maca

m 79.758.900 87.734.790 APBD



12 bulan

Intensifikasi PPh OP Pasal 21


Kabupaten Bantul


100 % 61.335.000 67.468.500 APBD

Intensifikasi PPh ps 21

Intensifikasi PPh ps 21 2 kali

Pemasangan spanduk

Pemasangan spanduk 17 titik

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah


Kabupaten Bantul


200 Dokumen

54.120.000 59.532.000 APBD



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD


Kabupaten Bantul


100 % 128.097.950 140.907.745 APBD



4 Dokumen



4 Dokumen

Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan


Kabupaten Bantul


2 kali 74.387.550 81.826.305 APBD

Penerbitan SKPP Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas

Kabupaten Bantul

Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas

100 % 37.206.300 40.926.930 APBD

Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Psl 21


Kabupaten Bantul


12 Bulan 52.013.000 57.214.300 APBD



24 lapora

n



12 lapora

n



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



5 Berita Acara

Rekonsiliasi Belanja SKPD


Kabupaten Bantul


4 lapora

n 47.815.750 52.597.325 APBD

Rekonsiliasi Data Pegawai


Kabupaten Bantul


4 Berita Acara

29.497.500 32.447.250 APBD



100 %

Penyusunan Standart Operasional Prosedure

Evaluasi pelaksanaan SOP Kabupaten

Bantul Evaluasi pelaksanaan SOP 100 % 90.634.480 99.697.928 APBD



12 bulan

Pengelolaan SIMKEUDA Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan Simda Keuangan Daerah

Kabupaten Bantul


3 tahap 231.746.400 254.921.040 APBD



12 bulan



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



100 %

Pengendalian Pendapatan Daerah


Kabupaten Bantul


100 % 119.935.000 131.928.500 0



12 lapora

n

Optimalisasi Pendapatan Daerah


Kabupaten Bantul


12 Lapor

an 239.364.170 263.300.587 APBD



1 kali

Pelayanan Pajak Daerah Tersedianya blangko pajak daerah

Kabupaten Bantul

Tersedianya blangko pajak daerah

10 maca

m 313.389.400 344.728.340 APBD

Sosialisasi pajak daerah

Sosialisasi pajak daerah 100 %



100 %



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pengelolaam Pajak Bumi dan Bangunan

Pendistribusian SPPT PBB Kabupaten

Bantul Pendistribusian SPPT PBB 75 desa 937.391.000 1.031.130.100 APBD



1 kali



17 kali



100 %

Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD

Tertata dan terdata arsip DPPKAF


12 bulan 54.746.750 60.221.425 APBD

Pengadaan box arsip

Pengadaan box arsip 100 %



Kabupaten Bantul


4 dokumen

53.267.970 58.594.767 APBD

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai


Kabupaten Bantul


100 % 356.313.350 391.944.685 APBD



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



1 kali



100 %

Pemasangan baliho

Pemasangan baliho 2 titik

Studi Potensi Pajak Daerah

Kajian potensi pajak daerah Kabupaten

Bantul Kajian potensi pajak daerah 1

dokumen

50.000.000 55.000.000 APBD

2 pajak daera

h

Studi Potensi Retribusi Daerah

Kajian potensi retribusi daerah

Kabupaten Bantul

Kajian potensi retribusi daerah

1 dokumen

50.000.000 55.000.000 APBD

2

retribusi

daerah

Pendataan PBB P2 Daftar hasil rekaman (DHR) PBB, DHKP dan Peta Blok

Kabupaten Bantul

Daftar hasil rekaman (DHR) PBB, DHKP dan Peta Blok

0 desa 505.000.000 555.500.000 APBD



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Verifikasi Piutang Pajak Daerah


Kabupaten Bantul


2 pajak daera

h 233.415.000 256.756.500 APBD

Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak


Kabupaten Bantul


100 % 148.878.900 163.766.790 APBD



100 %

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak


Kabupaten Bantul


100 % 47.699.350 52.469.285 APBD

Box Arsip

Box Arsip 400 box

Pemeliharaan basis Data PBB P2

Daftar hasil rekaman (DHR) Kabupaten

Bantul Daftar hasil rekaman (DHR) 0 desa 82.862.500 91.148.750 APBD

Penilaian Objek Pajak Khusus


Kabupaten Bantul


20 obyek pajak

47.897.000 52.686.700 APBD

Validasi Jum'at Sehari Validasi data BPHTB untik waris, perumahan dan hibah

Kabupaten Bantul

Validasi data BPHTB untik waris, perumahan dan hibah

100 % 100.000.000 110.000.000 APBD



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



100 %

TEPA (Tim Evaluasi Pengawasana dan Penyerapan Anggaran)

Pengawasan dan evaluasi penyerapan anggaran belanja daerah berdasarkan APBD dan DPA

Kabupaten Bantul

Pengawasan dan evaluasi penyerapan anggaran belanja daerah berdasarkan APBD dan DPA

12 Lapor

an - - APBD

Penyerapan anggaran belanja daerah seluruh SKPD

Penyerapan anggaran belanja daerah seluruh SKPD

12 Lapor

an

Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH)


Kabupaten Bantul


12 Dokumen

47.120.000 51.832.000 APBD



12 Dokumen



12 Dokumen

Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


Kabupaten Bantul


1 Peraturan

40.171.000 44.188.100

Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Bantul

Peraturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah

3 Peraturan

45.196.450 49.716.095



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Progam Pembinaan

dan Fasilitas

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota

Peningkatan

pemahaman pengelola

keuangan SKPD

tentang pengelolaan

keuangan daerah

sesuai aturan yang

berlaku

Kabupate

n Bantul

Peningkatan

pemahaman pengelola

keuangan SKPD

tentang pengelolaan

keuangan daerah

sesuai aturan yang

berlaku

100 %

59.039.000

64.942.900 APBD

Fasilitasi dan pembinaan pengelola Keuangan SKPD


Kabupaten Bantul


4 kali 59.039.000 64.942.900 APBD



12 bulan

Progam

Pengelolaan Barang

Daerah

Akurasi data BMD

Akurasi data BMD 75 % 1.765.973.500 1.942.570.850 APBD

Peningkatan SDM Aparatur Pemda


Kabupaten Bantul


2 Kali 176.145.750 193.760.325 APBD



279 orang

Pembinaan rutin

Pembinaan rutin 12 bulan



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SIMBADA Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan Simda BMD

Kabupaten Bantul


2 Tahap 432.650.600 475.915.660 APBD



180 Unit

Kerja



Kabupaten Bantul


4 Dokumen

105.178.200 115.696.020 APBD

- Laporan Mutasi

- Laporan Mutasi 1 Dokumen

- SKPD

- SKPD 180 Unit

Kerja

Penataan Aset Pemanfaatan peralatan dan mesin sesuai dengan peruntukkannya

Kabupaten Bantul


100 % 124.843.900 137.328.290 APBD



100 %

Penghapusan Barang Daerah


Kabupaten Bantul


100 % 158.809.700 174.690.670 APBD



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



100 %

Verifikasi Inventarrisasi Barang Milik Daerah


Kabupaten Bantul


6 Lapor

an 166.803.800 183.484.180 APBD

- SKPD, SMP/SMK dan UPT

- SKPD, SMP/SMK dan UPT

158 Unit

Kerja

Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah


Kabupaten Bantul


1 Dokumen

70.705.200 77.775.720 APBD



100 %

Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah


Kabupaten Bantul


4 Kali 79.323.850 87.256.235 APBD

Berita Acara Rekonsiliasi BMD

Berita Acara Rekonsiliasi BMD

240 Berita Acara

Pengamanan Fisik dan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Terjaganya keamanan BMD

Kabupaten Bantul

Terjaganya keamanan BMD

100 % 75.217.400 82.739.140 APBD



PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH

INDIKATOR

SASARAN

TARG

ET

INDI

KAT

OR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGE

T

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PROGR

AM/KE

GIATAN

SATUA

N

INDIKA

TOR

KINERJ

A

PAGU

INDIKATIF 2016

(Rupiah)

PERKIRAAN

MAJU

(Rupiah)

SUMB

ER

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah


Kabupaten Bantul


1 Peraturan

Bupati 144.739.100 159.213.010 APBD

Sensus Barang Daerah akurasi data BMD (SD dan UPT)

Kabupaten Bantul

akurasi data BMD (SD dan UPT)

296 Unit kerja

- - APBD

Penyusunan Buku Kerja dan Kalender Tahun 2016


Kabupaten Bantul


4 maca

m 231.556.000 254.711.600 APBD



1500 buku

agenda

Pengadaan buku agenda tahun 2017

Pengadaan buku agenda tahun 2017

200 buku

agenda

Pengadaan kalender dinding tahun 2017

Pengadaan kalender dinding tahun 2017

3000

kalender

dinding

Pengadaan buku meja tahun 2017

Pengadaan buku meja tahun 2017

450 kalender

meja

Jumlah 35.790.845.758 39.369.930.334



BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Tahun 2016 disusun pada tahun ini (tahun 2015) merupakan tahun

terakhir pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015. Sehingga tujuan

dan sasaran strategis yang disusun dan akan dicapai Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2016 mengacu pada

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2016.

Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan tata kerjanya maka sasaran

daerah yang diampu oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah adalah peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan

pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif

dan akuntabel. Sasaran daerah tersebut sebagai bentuk dari sasaran Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul tahun

2006-2025, dimana tahun 2016 merupakan tahun pertama dari pelakasanaan

tahap ke-tiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Bantul. Sebagai catatan penting yang menjadi perhatian Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait atas

penyelenggaraan tugas, pokok, tata kerja pada sektor pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul yang selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui

opini tersebut sebagai bentuk prestasi Pemerintah Kabupaten Bantul

dalam tata kelola keuangan daerah sehingga publik dapat mengetahui

bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun

2012, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun

2013, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

tahun 2014 telah disajikan dengan kewajaran informasi sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan,

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektifitas



sistem pengendalian intern. Selain itu melalui opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) tersebut juga sebagai bentuk ekspresi pada tahun

2012, 2013 dan 2014 pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten

Bantul semakin akuntabel, berkualitas dan transparan dibanding dengan

pengelolaan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya;

2. Meskipun telah diraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut masih ditemukan beberapa penjelasan antara lain tentang

pengelolaan aset daerah yaitu adanya selisih nilai aset hasil

inventarisasi, aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi

yang jelas dan lengkap. Hal tersebut mengindikasikan belum

menggambarkan tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari

perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data

barang milik daerah kurang akurat;

3. Serapan anggaran belanja daerah tidak sesuai dengan ketersediaan

dana yang diatur dalam anggaran kas menunjukkan baik tidaknya

perencanaan yang dibuat oleh SKPD dalam penyerapan anggaran

belanja daerah khususnya penyerapan belanja langsung, karena

penyerapan belanja langsung oleh SKPD yang sesuai dengan alokasi

yang diatur dalam anggaran kas menunjukkan perencanaan yang baik

dimana kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan

jadwal atau alokasi penarikan dana yang tercatum dalam masing-

masing DPA/DPPA SKPD; dan

4. Pendapatan asli daerah memiliki peranan yang masih relatif kecil

sebagai penopang pendapatan daerah Kabupaten Bantul dan mendanai

belanja daerah Kabupaten Bantul dengan angka prosentase derajat

desentralisasi dibawah 20% dan angka prosentase kemampuan

keuangan daerah dibawah 25%.

Berdasarkan catatan strategis sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan

instrumen kinerja sasaran daerah pada sektor pengelolaan keuangan daerah

sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Bantul adalah opini BPK RI atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2015 dengan target Wajar



Tanpa Penjelasan (WTP). Sedang pada sektor pendapatan instrumen kinerja

dari sasaran daerah adalah prosentase tercapainya target pendapatan asli

daerah dengan target tahun 2016 adalah terealisasi sumber-sumber

pendapatan asli daerah yang ditargetkan. Prosentase tercapainya target

pendapatan asli daerah diharapkan akan meningkatkan kontribusi atau

kemampuan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dan

membiayai/mendanai belanja daerah. Maka selain ke-dua instrumen kinerja

tersebut dengan mempertimbangkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut

diatas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga telah

menetapkan indikator kinerja pada sektor pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah yang berjumlah 5 (lima) indikator kinerja sebagai Indikator

pendukung indkator kinerja daerah yang berjumlah 2 (dua). Sehingga Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 telah

menetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja pada sektor pendapatan dan

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ke-7 (tujuh) indikator tersebut

dipergunakan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan pencapaian atas 2

(dua) sasaran strategis yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan yang

akuntabel dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Target indikator

kinerja sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2016 yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel

4.26 )

Tabel 4.26 Target Indikator Kinerja


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

Meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2015

WTP

Ketepatan penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

85%

Prosentase keakuratan data barang milik daerah 75%



SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET


Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah 100%

Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah 0,86%

Derajat desentralisasi 17,59%

Prosentase kemampuan keuangan daerah 17,59%

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas,

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah

merumuskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun

2016, dengan jumlah program sebanyak 7 (tujuh) program dengan 93

(sembilan puluh tiga) kegiatan yang membutuhkan anggaran belanja langsung

sebesar Rp35.790.845.758,00. Dari 7 (tujuh) program tersebut, terdapat 4

(empat) program utama yang mendukung secara langsung Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan sasaran strategis

yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program

Pembinaan/Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, dan Program

Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedang program Pelayanan Adminsitrasi

Perkantoran, program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur, dan

program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan sebagai program pendukung atau secara tidak langsung mendukung

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencapai target

indikator kinerja sasaran strategis. Jumlah pagu indikatif anggaran belanja

langsung Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun

2016 yang dialokasikan pada 3 (tiga) program sebagai program pendukung dan

4 (empat) program sebagai program utama yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel

4.27 Dan Gambar Grafik 4.9 )



Tabel 4.27

Ringkasan Pagu Indikatif Tahun 2016


Program Jml

Keg Pagu Indikatif (Rupiah)

1 2 3

Program Pendukung 23 25.001.076.388

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13 22.119.772.938

Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 2.729.748.300


2 151.555.150

Program Utama 70 10.789.769.370


2 50.405.000


56 8.914.351.870


1 59.039.000

Progam Pengelolaan Barang Daerah 11 1.765.973.500

J U M L A H 93 35.790.845.758

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bantul

Program

Pendukung

70%

Program Utama

30%

Gambar Grafik 4.9

Prosentase Pagu Indikatif

Program Pendukung dan Program Utama



Melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Tahun 2016 juga dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memasukan

program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program

kegiatan yang akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) tahun 2016 dengan mempertimbangkan berbagai catatan

strategis sebagaimana tersebut diatas. Melalui Rencana Kerja (Renja)

tersebut juga dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen untuk

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatanDinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengetahui

sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja

Tahunan sebagai wujud dari kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2016.

Bantul, 25 Juni 2015 Kepala

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

Keuanganrah

dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Drs. Didik Warsito, M.Si NIP. 19630915 199003 1 008



Pembinaan, pengawasan dan pengendalian





UPAYA• Membangun komitmen SKPD dan Unit Kerja

• Program dan pendanaan

• Kegiatan berkesinambungan

• Sosialisasi/Bimtek, Rekonsiliasi, Sensus

• Membentuk Tim : Penataan Aset, Sensus, Penghapusan,

Verifikasi, Inventarisasi , Penilaian, Evaluasi dan

Rekonsiliasi, SIMBADA

• Meningkatkan HR Pengurus Barang

• Study Banding/Rekreasi bg Pengurus Barang dan

Penyimpan Barang

• Memberikan sanksi : Bagi SKPD yang belum menyampaikan

Lap BMD semesteran/tahunan belum dapat mencairkan

anggaran

• Inspektorat Melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan

terhadap hal-hal terkait dengan barang milik daerah kepada

semua SKPD dan Unit Kerja

Documents

Rencana Kerja (Renja) - Kabupaten Bantul RENJA... · Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS ... Renja SKPD merupakan salah