RENCANA KERJA (RENJA) - bpkad.jatimprov.go.id BPKAD... · menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai wujud reformasi akuntansi ... Bahwa penyusunan Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA KERJA(RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017

i

DAFTAR ISI RENCANA KERJA

Hal

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.4 Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

selaku SKPD maupun SKPKD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 41

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 42

3.3 Program dan Kegiatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN 40

4.1 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.2 Pagu Indikatif Program Kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan

Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

BAB V PENUTUP 64

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017

BAB IPENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat beberapa perubahan cukup

mendasar terhadap pengalihan sebagian kewenangan urusan Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Provinsi yang selama ini menjadi urusan Pemerintah

Kabupaten/Kota. Pengalihan sebagian kewenangan tersebut, antara lain urusanpendidikan Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan

(SMU/SMK), Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan serta Perikanan.

Perubahan kebijakan ini, merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan

otonomi daerah dengan memberikan wewenang lebih kepada pemerintah

daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah

diarahkan untuk mendorong distribusi pemerataan penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang

dilaksanakan secara terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah serta pertumbuhan dan stabilitas perekonomian daerah melalui

pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam rangka mendukung pemerintahan

yang lebih tanggap dan berkinerja baik.

Terlaksananya asas desentralisasi ini, diharapkan mampu mempercepat

terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui

pemberdayaan potensi masyarakat serta meningkatkan daya saing sebagai

salah satu upaya menghadapi era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi Asean

(MEA) yang telah diterapkan pada pertengahan Tahun 2015 dengan tetap

memperhatikan budaya, kemampuan daya beli, protektif selektif dan

keberpihakan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu

bentuk persiapan menghadapi MEA, pemerintah telah menerbitkan beberapa

kebijakan diantaranya dengan membentuk lembaga baru, Badan Ekonomi

Kreatif (BEK) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2015 yang diharapkan dapat menjadi wadah dan memfasilitasi

kebutuhan bagi para pelaku ekonomi yang berbasis ide-ide kreatif yang dapat

menjadi inspirator dan penggerak perekonomian rakyat. Lembaga ini, secara

struktural mempunyai tugas, antara lain :

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 2

1. Perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif ;

2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan program di

bidang ekonomi kreatif ;

3. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua

pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif.

Selain itu, BEK juga mempunyai fungsi untuk memperkuat sektor ekonomi

kreatif seperti aplikasi, permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi

visual, fashion, kuliner, film, video, musik, fotografi, seni pertunjukan danperlindungan karya kreatif lainnya. Untuk menunjang penyelenggaraan tugas

dan fungsi pemerintahan daerah sebagai penjabaran atas diterbitkannya

kebijakan dan sebagai bukti konkret keberpihakan Pemerintah kepada

perekonomian rakyat, maka perlu disusun dokumen perencanaan

pembangunan mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintahan di

Daerah, terdiri dari :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangkawaktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arahpembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional ;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program kepaladaerah terpilih yang penyusunannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejakdilantik dengan berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arahkebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakanumum dan program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan disertaidengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ;

3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD diantaranya memuatrancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerjadan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah danuntuk menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan program kegiatan,Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategisyang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatansesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifatindikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang memuatkebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat.


Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangungan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 dan

sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas yang berkesinambungan antara

perencanaan pembangunan, program, penganggaran, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban, perlu disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah-BPKAD (Renja-BPKAD). Renja-BPKAD merupakan dokumen

perencanaan tahunan yang merupakan tahun kedua implementasi dokumen

kebijakan perencanaan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis

dalam sistem perencanaan daerah. Selain itu, Renja-BPKAD juga merupakan

perencanaan pada sampai dengan unit kerja terkecil yang dijabarkan dalam

bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan

efektif.

Renja-BPKAD disusun dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, Rencana

Strategis (Renstra)-BPKAD Tahun 2014 - 2019, hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang berkembang dan kebutuhan masyarakat.

Dalam menyusun Renja-BPKAD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran,

indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program

dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan

pencapaian sasaran dan target Renstra BPKAD dan RPJMD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014 - 2019. Renja-BPKAD mempunyai fungsi penting dalam

sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan implementasi

perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam

program dan penganggaran yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian

dokumen rencana kerja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sebagai ilustrasi, untuk mengetahui secara singkat alur dan mekanisme

penetapan rencana kerja dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :


Selain itu, penyusunan Renja-BPKAD juga merupakan salah satu

langkah percepatan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis

Akrual. Hal ini, harus dilakukan karena prinsip penerapan akuntansi berbasis

akrual akan berhasil apabila didukung dengan perencanaan program,

kegiatan dan anggaran secara baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya reformasi

bidang akuntansi ini, mengharuskan setiap Instansi Pemerintahan untuk

menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai wujud reformasi akuntansi

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Tolok ukur

telah dilakukannya reformasi ini, adalah Pemerintahan Daerah telah

melakukan perubahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) yang semula berbasis kas menjadi berbasis akrual. Secara konseptual

penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat menghasilkan

informasi yang lebih transparan dan akuntabel serta mampu mendukung


terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik secara wajar dan tepat

waktu atas semua beban baik yang sudah dibayar maupun yang belum

dibayar. Penerapan akuntansi berbasis akrual juga diharapkan mampu

membawa manfaat :

a. Mendukung manajemen kinerja ;

b. Memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik ;

c. Memperbaiki pengertian biaya program ;

d. Meningkatkan informasi alokasi sumber daya ;

e. Meningkatkan pelaporan keuangan ;

f. Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset.

Untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual

diperlukan adanya strategi yang direncanakan dengan baik, komitmen,

Sumber Daya Manusia yang andal serta sistem informasi yang sesuai

kebutuhan dan aplikatif.

1. 2. Landasan HukumBahwa penyusunan Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur, mengacu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4287 ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4355) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4421) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5679); ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817) ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor4614) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan BerbasisAkrual ;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang PedomanPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja PembangunanDaerah Tahun 2015 ;

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025 ;

12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur ;

13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi JawaTimur Tahun 2014 - 2109 ;


14.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang UraianTugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ;

15.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

1. 3. Maksud dan TujuanMaksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur, antara lain :a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan, perencanaan, target capaian

dengan pelaksanaannya ;b. Meningkatkan peran partisipasi aktif pemangku kepentingan dan stake

holder dalam proses penyusunan program kegiatan dan perencanaananggaran ;

c. Menyelaraskan program, kegiatan dengan anggaran ;d. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan sumber

daya ;e. Meningkatkan kinerja SKPD yang terukur sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan, tujuannya adalah :a. Sinkronisasi dan menjabarkan Rencana Strategis - SKPD kedalam program

dan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran ;b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD

Provinsi Jawa Timur ;c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan program kegiatan dan

anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

1. 4. Sistematika PenulisanBab I : PendahuluanBab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun LaluBab III : Tujuan, Sasaran, Program dan KegiatanBab IV : Indikator Kinerja dan Kelompok SasaranBab V : Penutup


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara

perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah-langkah

penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap Renja SKPD tahun lalu yang

bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana

realisasi program dan kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan

prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan. Berkenaan

dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas

anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu

perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta

indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu

sarana untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan

atau yang disebut dengan metode penganggaran berbasis kinerja

(performance based budgetting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan

suatu pendekatan sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran yang

dilakukan oleh suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indikator

kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program

kegiatan.

BPKAD Provinsi Jawa Timur, sebagai unsur penunjang

penyelenggaraan pemerintahan selain mempunyai tugas pokok dan fungsi

koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah

sebagai bagian dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal

ini, sesuai dengan amanah pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPKD selaku PPKD


(dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan

APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD selain sebagai

unsur penunjang juga mendukung capaian kinerja 8 (delapan) Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi 12 (duabelas) agenda

utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) 2014 - 2019, yaitu :

1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%) ;

2. Indeks Gini ;

3. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (% Proporsi Kelompok 40%

bawah) ;

4. Tingkat Kemiskinan (%) ;

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) ;

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ;

7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) ;

8. Kualitas Air Sungai :

a. BOD (mg/l)

b. COD (mg/l)

Selanjutnya, terkait dengan tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program

kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa

Timur dapat dilihat pada Tabel 2.1 :


Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2016 Provinsi Jawa Timur

Kode

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram

(outcomes)/Kegiatan (output)

TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)Tahun2017

RealisasiTargetKinerjaHasil

Programdan

KeluaranKegiatan

s/d denganTahun (n-

3)

Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

Lalu (2015)

Targetprogram

dankegiatan

Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun berjalan(2016)

TargetRenjaSKPD

RealisasiRenjaSKPD

TingkatRealisasi

(%)

(RenjaSKPDTahun2016)

RealisasiCapaianProgram

danKegiatan s/d

Tahunberjalan(2016)

TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan Wajib

1 20 Otonomi Daerah,PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian

1 20 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Indeks kepuasanmasyarakat/aparaturterhadap pelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor

100Persen

72 SKPD 100% 100% 100 100% 100% 100

1 20 01 019 PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

Persentase aparaturyang terfasilitasidalam pelayanan

100Persen

72 SKPD 100% 100% 100 100% 100% 100


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan





Programdan

KeluaranKegiatan

s/d denganTahun (n-

3)


Lalu (2015)

Targetprogram

dankegiatan



TargetRenjaSKPD

RealisasiRenjaSKPD

TingkatRealisasi

(%)



danKegiatan s/d

Tahunberjalan(2016)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)administrasiperkantoran

1 20 02 ProgramPeningkatan SaranaPrasarana Aparatur

Persentase saranadan prasaranaaparatur yang layakfungsi

100Persen

7 bidang 100% 100% 100 100% 100% 100

1 20 02 012 PenyediaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana

Persentaseketersediaanperalatan dankelengkapan saranapenunjangoperasional kantor

100Persen

- 100% 100% 100 100 % 100 % 100

1 20 02 031 PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana

Persentase peralatansarana kantor yangterpelihara

100Persen

7 bidang 100% 100% 100 100 % 100 % 100

PenyediaanPeralatan danKelengkapanPrasarana

1. Jumlah kantoryang terbangun(gedung)

1 1 1 1 1 - - -


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan





Programdan

KeluaranKegiatan

s/d denganTahun (n-

3)


Lalu (2015)

Targetprogram

dankegiatan



TargetRenjaSKPD

RealisasiRenjaSKPD

TingkatRealisasi

(%)



danKegiatan s/d

Tahunberjalan(2016)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)2. Persentase

ketersediaanperalatan dankelengkapanprasaranagedung kantor

100Persen

7 bidang 100% 100% 100 100% 100% 100

Pemeliharaanperalatan dankelengkapanprasarana

Persentase peralatandan kelengkapanprasarana yangterpelihara

- 7 bidang 100% 100% 100 100% 100% 100

1 20 07 ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah

Persentasekelembagaan yangtepat fungsi

100Persen

6 bidang 100% 100% 100 100 % 100 % 100

1 20 07 002 PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase SumberDaya AparaturBPKAD yang terlatihdan terdidik dalambidang pengelolaankeuangan dan asetdaerah

100Persen

6 bidang 100% 100% 100 100 % 100 % 100


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan





Programdan

KeluaranKegiatan

s/d denganTahun (n-

3)


Lalu (2015)

Targetprogram

dankegiatan



TargetRenjaSKPD

RealisasiRenjaSKPD

TingkatRealisasi

(%)



danKegiatan s/d

Tahunberjalan(2016)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 07 004 Fasilitasi

LaboratoriumKeuangan Daerah

Jumlah SumberDaya Aparatur padaSKPD yangmemahamipengelolaankeuangan daerah

100Persen

- 100% 100% 100 100 % 100 % 100

1 20 08 ProgramPenyusunan,Pengendalian danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan

Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu

100Persen

- 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100

1 20 08 001 PenyusunanDokumenPerencanaan

Jumlah dokumenperencanaanprogram, kegiatandan anggaran yangtersusun tepatwaktu

100Persen

- 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan





Programdan

KeluaranKegiatan

s/d denganTahun (n-

3)


Lalu (2015)

Targetprogram

dankegiatan



TargetRenjaSKPD

RealisasiRenjaSKPD

TingkatRealisasi

(%)



danKegiatan s/d

Tahunberjalan(2016)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 08 002 Penyusunan Laporan

Hasil PelaksanaanRencana Programdan Anggaran

Persentase dokumenlaporan kinerja sertarealisasi program,kegiatand ananggaran yangtersusun tepatwaktu

100Persen

- 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100

1 20 17 ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah

Raperda tentangAPBD, P.APBD danPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

3Raperda

3Raperda

3Raperda

3Raperda

100 3Raperda

3Raperda

100

Rapergub tentangPenjabaran APBD,P.APBD danPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

3Rapergub

3Rapergub

3Rapergub

3Rapergub

100 3Rapergub

3Rapergub

100

Jumlah SertifikatAset Tetap Tanah

100Sertifikat

445bidang

150Sertifikat

341Sertifikat

227,34 100Sertifikat

100Sertifikat

100


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan





Programdan

KeluaranKegiatan

s/d denganTahun (n-

3)


Lalu (2015)

Targetprogram

dankegiatan



TargetRenjaSKPD

RealisasiRenjaSKPD

TingkatRealisasi

(%)



danKegiatan s/d

Tahunberjalan(2016)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 17 003 Penyusunan

kebijakan akuntansipemerintah daerah

Jumlah rumusankebijakan akuntansi

1Rumusan

5Rumusan

1Rumusan

1Rumusan

100 1Rumusan

2Rumusan

100

1 20 17 006 Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangAPBD

Perda tentang APBDdan Pergub tentangPenjabaran APBD

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

100 1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

100

1 20 17 008 Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangPerubahan APBD

Perda tentangPerubahan APBDdan Pergub tentangPenjabaran PAPBD

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

100 1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

100

1 20 17 010 Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Perda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDdan Pergub tentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

100 1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

100


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan





Programdan

KeluaranKegiatan

s/d denganTahun (n-

3)


Lalu (2015)

Targetprogram

dankegiatan



TargetRenjaSKPD

RealisasiRenjaSKPD

TingkatRealisasi

(%)



danKegiatan s/d

Tahunberjalan(2016)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 17 016 Peningkatan

manajemenaset/barang daerah

Data Barang MilikDaerah Yang AkuratUntuk PenyusunanNeraca

72 SKPD 69 SKPD 72 SKPD 72 SKPD 100 72 SKPD 72 SKPD 100

1 20 17 043 PeningkatanKapasitas KeuanganPemerintah Daerah

SPP Gaji SKPD dilingkungan PemprovJatim yangdisampaikan tepatwaktu


1 20 17 250 Penataan,PengembanganSistem danPengelolaanKeuangan Daerah

KonsistensiPembebanan BelanjaSKPD sesuai DenganPagu Anggaran danKas Belanja


1 20 17 069 Pemantapan SistemInformasi KeuanganDaerah

Jumlah SKPD yangTerfasilitasi SistemInformasi Keuangandan Aset Daerah

74 SKPD 7 bidang 74 SKPD 74 SKPD 100 74 SKPD 74 SKPD 100


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan





Programdan

KeluaranKegiatan

s/d denganTahun (n-

3)


Lalu (2015)

Targetprogram

dankegiatan



TargetRenjaSKPD

RealisasiRenjaSKPD

TingkatRealisasi

(%)



danKegiatan s/d

Tahunberjalan(2016)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 20 17 253 Optimalisasi

Pengelolaan AsetJumlah DokumenPerikatan SewaMenyewa dan ProsesPenghapusan BarangMilik Daerah

19Dokumen

132berkas

20 berkas 111berkas

20berkas

23 berkas 23berkas

100

1 20 17 254 PercepatanSertifikasi AsetDaerah

Jumlah Sertifikataset tetap tanah

100bidang

250bidang

150bidang

341 150bidang

100bidang

100bidang

100

PemberdayaanKapasitasLaboratoriumKeuangan Daerah

Jumlah SumberDaya Aparatur padaSKPD yangmemahamipengelolaankeuangan dan asetdaerah

1080orang

- - - - 720orang

720orang

100

1 20 18 Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaanKeuanganKabupaten/Kota

Keputusan Gubernurtentang EvaluasiRaperda tentangAPBD, P.APBD danPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKab/Kota Se Jawa

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

100 38Kab/Kota

38Kab/Kota

100


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan





Programdan

KeluaranKegiatan

s/d denganTahun (n-

3)


Lalu (2015)

Targetprogram

dankegiatan



TargetRenjaSKPD

RealisasiRenjaSKPD

TingkatRealisasi

(%)



danKegiatan s/d

Tahunberjalan(2016)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)Timur

1 20 18 105 Analisa Dan EvaluasiRancanganPeraturan DaerahtentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota DanRancanganPeraturan KdhTentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota

Evaluasi RancanganPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKab/Kota se Jatim

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

100 38Kab/Kota

38Kab/Kota

100

1 20 18 106 Analisa dan EvaluasiRaperdaKabupaten/Kota

Evaluasi Raperdadan Raper KDHKab/Kota se Jatim

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

100 38Kab/Kota

38Kab/Kota

100


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

Untuk melakukan penilaian dan analisa terhadap kondisi lingkungan

baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan target

dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Jawa Timur dapat diketahui

dengan menggunakan analisa Strength, Weaknes, Opportunity dan Treath

(SWOT), sebagai berikut :

2.2.1. Strength (kekuatan),

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah

(BPKAD) Provinsi Jawa Timur selain melakukan fungsi sebagai SKPD

juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Mendasari ketentuan tersebut nampak bahwa BPKAD, mempunyai :

1. Posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset

daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagai wakil Pemerintah Pusat

yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang

APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH tentang Pejabaran APBD/

Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota ;

2. Posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

3. Fungsi mediator dan distribusi antara Pemerintah Provinsi dengan

Kabupaten/Kota terkait dengan belanja bagi hasil Pajak dan

Retribusi Daerah.

2.2.2. Weaknes (kelemahan),

1. Masih adanya peraturan/kebijakan antar kementerian/lembaga

yang tidak saling menunjang, sehingga menyulitkan dan

memerlukan waktu dalam pelaksanaannya ;


20

2. Masih adanya lembaga/instansi yang memiliki persepsi dan pola

pikir sektoral untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan

kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ;

3. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/

informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan

aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi ;

4. Kondisi sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai untuk

mendukung kinerja dan percepatan pelayanan kepada SKPD di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar

belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya

tingkat kemauan pegawai untuk meningkatkan keahlian,

kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

2.2.3. Opportunity (peluang),

Seusai Pasal 7 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah

serta Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa PPKD (dalam

hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan

APBD/Rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD,

menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan

pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban

rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi

strategis dan peluang untuk :

1. Memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

untuk melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan

sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

2. Melakukan penempatan, penyimpanan dan distribusi uang daerah

serta mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;


21

3. Menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan

APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kabupaten/Kota serta kepatuhan dan ketaatan terhadap

peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kab./Kota

disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi ;

4. Mengatur realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk

keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna

kesejahteraan masyarakat ;

5. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD

dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan

perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

2.2.4. Treath (ancaman),

Dengan ditebitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang sampai saat ini masih belum didukung dengan petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis) dalam bentuk

Peraturan Pemerintah dan/atau bentuk lainnya akan berpengaruh

terhadap ketidakpastian dan ketidaktepatan pengambilan kebijakan

sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dampak yang mungkin akan

terjadi akibat belum adanya juklak dan juknis juga menjadi ancaman,

apabila tidak ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret dan

stratejik, antara lain :

1. Penguatan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai wakil

Pemerintah Pusat, BPKAD harus mengantisipasi dengan

mempersiapkan instrumen dan menambah pegawai yang memiliki

dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi sesuai latar belakang

pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi

BPKAD ;

2. Pelimpahan wewenang terhadap beberapa urusan yang semula

menjadi urusan dan tanggung jawab kabupaten/kota kepada ke


22

Pemerintah Provinsi. Sebelum dilakukannya pelimpahan, BPKAD

harus melakukan inventarisasi dan identifikasi utamanya terhadap

dokumen dan status kepemilikan aset daerah baik aset bergerak

maupun tidak bergerak dengan dilampiri Berita Acara Serah

Terima (BAST) sebagai dasar penyusunan neraca aset daerah dan

kebijakan pengelolaan aset daerah ;

3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan yang menegaskan bahwa dalam menyajikan

laporan keuangan daerah terdapat perubahan penyusunan

laporan keuangan Pemerintah Daerah yang semula berbasis kas

berubah menjadi berbasis kas akrual. Terkait hal ini, untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan akuntansi berbasis akrual

pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

diperlukan :

a. Identifikasi sumber daya, sarana dan prasarana penunjang

seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

b. Strategi yang tepat dan komitmen dari para pihak

penyelenggara pemerintahan ;

c. Penambahan pegawai baru maupun mutasi masuk yang

memiliki skill dan kemampuan di bidang akuntansi ;

d. Peningkatan kualitas dan mind set pegawai terhadap

perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah

dengan mewajibkan pegawai mengikuti bimbingan teknis,

pelatihan dan work shop ;

e. Pendampingan kepada SKPD dan para pengelola keuangan

secara rutin dan bertahap serta memfasilitasi pengembangan

kebutuhan teknologi informasi dengan membangun aplikasi

penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.


Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur

NO Indikator SPM IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

CatatanAnalisisTahun

2015Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thnn+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

1Persentase aparatur yangterfasilitasi dalampelayanan administrasi

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

2

Persentase ketersediaanperalatan dankelengkapan saranapenunjang oprasionalkantor

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

3Persentase peralatan dankelengkapan prasaranayang terpelihara

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

4

Persentase Sumber DayaAparatur BPKAD yangterlatih dan terdidik dalambidang pengelolaankeuangan dan aset daerah

20 Persen 40 Persen 60 Persen 100Persen 20 Persen 40 Persen 60 Persen 100

Persen

5

Persentase kecukupankebutuhan belanjaoprasional danpemeliharaan saranaprasarana

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen

100Persen





2015Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

6Jumlah dokumenperencanaan program,kegiatan dan anggaran

5Dokumen

5Dokumen

5Dokumen

5Dokumen

5Dokumen

5Dokumen

5Dokumen

5Dokumen

7

Jumlah dokumen laporankinerja serta realisasiprogram, kegiatan dananggaran

7Dokumen

7Dokumen

7Dokumen

7Dokumen

7Dokumen

7Dokumen

7Dokumen

7Dokumen

8 RumusanJumlahrumusan yangditetapkan

1Rumusan

1Rumusan

1Rumusan

1Rumusan

1Rumusan

1Rumusan

1Rumusan

1Rumusan

9 Perda dan Pergub APBD

Jumlah perdadan pergub ttgAPBD yangditetapkan

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

10 Perda dan Pergub PAPBD

Jumlah perdadan pergub ttgPAPBD ygditetapkan

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 PerdaDan

1 Pergub

1 PerdaDan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

11Perda dan PergubpertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Jumlah perdadan pergub ttgPertanggungjawabanPelaksanaanAPBD ygditetapkan

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub1

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub

1 Perdadan

1 Pergub





2015Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

12Data Barang Milik Daerahyang akurat untukpenyusunan neraca

Jumlah berkasyangdihasilkan

72 SKPD 72 SKPD 72 SKPD 72 SKPD 72 SKPD 72 SKPD 72 SKPD 72 SKPD

13

SPP Gaji SKPD dilingkungan Pemprov Jatimyang disampaikan tepatwaktu

KetepatanwaktupenyampaianSPM dan datapendukungpencairan gaji


14

Konsistensi PembebananBelanja SKPD sesuaiDengan Pagu Anggarandan Kas Belanja

Jumlah SKPDyangmenyampaikanrekap SPJ danSPM


15

Jumlah SKPD yangTerfasilitasi SistemInformasi Keuangan danAset Daerah

SKPD ygterfasilitasi 7 bidang 74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD 7 bidang 74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD

16

Jumlah DokumenPerikatan Sewa Menyewadan Proses PenghapusanBarang Milik Daerah

Jumlahdokumenpengelolaanaset

20Dokumen

23Dokumen

19Dokumen

17Dokumen

20Dokumen

23Dokumen

19Dokumen

17Dokumen





2015Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

17 Jumlah Sertifikat asettetap tanah

Jumlah asettetap tanah ygdptdisertifikatkan

150bidang

100bidang

100bidang

100bidang

150bidang

100bidang

100bidang

100bidang

18

Jumlah Sumber DayaAparatur pada SKPD yangmemahami pengelolaankeuangan dan aset daerah

720orang

1080orang

1440orang

1800orang

720orang

1080orang

1440orang

1800orang

19


JumlahRaperda ttgPertanggungjawabanPelaksanaanAPBD ygdievaluasitepat waktu

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

20Evaluasi Raperda danRaper KDH Kab/Kota seJatim

JumlahRaperda ttgAPBD danPAPBD ygdievaluasitepat waktu

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota

38Kab/Kota


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD selakuSKPD maupun SKPKD

Sesuai Pasal 280 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan sebagian

Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara

Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan

daerah secara transparan, efektif, efisien, akuntabel dan sinkron capaian

sasaran program daerah yang tercantum dalam APBD dengan program

Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan oleh

Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota dilaksanakan oleh

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Provinsi Jawa Timur, yang

mempunyai tugas koordinasi antara lain :

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;

b. Penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD ;c. Penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;

d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ;

e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kedua ketentuan tersebut, serta

menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan

pemerintahan, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD/

Perubahan APBD, diarahkan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan

pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi utamanya ekonomi berbasis

kreatifitas (ekonomi kreatif), lingkungan hidup, kemiskinan serta

pengangguran dan isu-isu strategis lainnya, yang dijabarkan dalam program

kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai bidang

urusan, kebutuhan dan karakter daerah masing-masing dengan

mempertimbangkan isu-isu strategis, antara lain :


28

I. Isu Regional,

1. Daya saing dalam Asean Economic Comunity (AEC),

Sehubungan dengan telah diberlakukannya AEC pada Tahun 2015,

semakin terbuka kesempatan untuk melakukan hubungan kerjasama

dan persaingan baik B to B maupun G to G antar negara di berbagai

bidang. Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis melalui jalur

laut, utamanya Provinsi Jawa Timur sebagai pintu utama distribusi

barang/jasa untuk Indonesia bagian timur menuntut adanya rencana

aksi yang dibarengi dengan penerbitan kebijakan yang berfungsi

sebagai barriers terhadap aliran bebas barang, jasa, investasi, modal

dan tenaga kerja terlatih. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah

Provinsi Jawa Timur harus mengambil langkah cepat dan tepat

dengan menerbitkan kebijakan kompetitif, antara lain :

a. Membangun Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) ;

b. Membangun dan memberdayakan koperasi serta Usaha

Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) ;

c. Proteksi Konsumen dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ;

d. Mempercepat jalur distribusi barang ;

e. Mengurangi dan/atau menekan biaya-biaya di luar Harga Pokok

Penjualan (HPP).

2. Transportasi,

Bahwa untuk meningkatkan daya saing dan mendukung percepatan

distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia, utamanya di wilayah

Indonesia Bagian Timur antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kab/Kota harus bersinergi membangun infrastruktur jalur

transportasi baik darat, laut maupun udara dengan pola :

a. Interkoneksi jaringan jalan dan moda transportasi dengan

mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;

b. Membangun jalur transportasi dan menjaga ketersediaan moda

transportasi perintis untuk daerah terpencil dan kawasan

perbatasan ;

c. Keberlanjutan, kecepatan, keamanan, kenyamanan, ketepatan

waktu dan keselamatan transportasi.


29

II. Isu Nasional dan Jawa Timur,

1. Stabilitas Harga Komoditi,

Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku salah satu peran pemerintah dalam

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat adalah menjalankan fungsi regulator untuk

menjaga stabilitas ekonomi dan harga beberapa komoditi khususnya 9

(sembilan) kebutuhan bahan pokok. Oleh karena itu, diperlukanlangkah strategis dan upaya nyata untuk menjaga stabilitas sosial

ekonomi karena kondisi ini secara langsung akan berdampak terhadap

kualitas hidup, kesejahteraan, ketahanan fiskal dan pertumbuhan

ekonomi kedepan.

2. Kedaulatan Pangan Nasional,

Sebagai upaya mengembalikan posisi dan kedudukan Indonesia sebagainegara agraris, kepulauan dan wilayah pantai terpanjang ketiga di dunia

serta posisi strategis sebagai salah satu jalur distribusi barang, utamanya

melalui laut membuat Indonesia memiliki nilai tawar yang tinggi

terhadap permintaan kebutuhan barang di dunia. Dengan adanya

kondisi, peluang dan tantangan seperti ini, Pemerintah telah

berkomitmen untuk mewujudkan “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil

dan Makmur” sebagaimana yang tertuang dalam rancangan awal

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Untuk membangun kedaulatan pangan dan menjaga stabilitas stok

pangan Nasional yang sampai saat ini masih belum stabil dan masih

bergantung kepada impor, utamanya 5 (lima) komoditas kebutuhan

bahan pokok. Hal ini, merupakan pengalaman berharga danpembelajaran bersama untuk bangkit membangun kemandirian ekonomi

yang berkelanjutan melalui langkah-langkah dan kebijakan strategis,

antara lain :

a. Mendorong adanya penanaman modal dan investasi dan

meningkatkan eksport ;

b. Mengurangi ketergantungan kebutuhan bahan pokok dari luar

negeri (impor) ;

c. Memberdayakan potensi perekonomian kerakyatan, baik sektor

pertanian, pertambangan dan perikanan ;


30

d. Memberi subsidi atau stimulan yang tepat sasaran kepada para

pelaku ekonomi ;

e Menjaga stabilitas harga pasar dan ketersediaan pangan.

3. Infrastruktur,

Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, khususnya Jawa Timur di

era perdagangan bebas ASEAN atau yang lebih dikenal dengan

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) perlu dipersiapkan dan didukung

dengan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan,

transportasi, irigasi, pelabuhan, bandara maupun stasiun kereta api.

Infrastruktur sebagai bagian dari pendukung pemerataan

pembangunan dan distribusi kebutuhan barang dan jasa merupakan

salah satu isu strategis yang menjadi program prioritas baik

Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu,

untuk mensinergikan isu tersebut, perlu dilakukan identifikasi dan

pemetaan infrastruktur, antara lain :

a. Penyediaan kebutuhan rumah layak huni melalui Pembangunan

Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ;

b. Pembangunan jaringan irigasi, waduk dan embung ;

c. Peningkatan kualitas pelayanan dan daya dukung prasarana

transportasi interkoneksi baik darat, laut maupun udara ;

d. Pengembangan kapasitas pelabuhan dan sarana prasarana

bandara perintis serta percepatan pelaksanaan pembebasan lahan

yang diperlukan untuk pembangunan Jalan Lintas Selatan ;

e. Percepatan pembangunan kawasan pelabuhan bebas dan

perdagangan bebas serta peningkatan kerjasama pemanfaatan

dan pemberdayaan Barang Milik Negara maupun barang milik

daerah.

4. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian,

Untuk memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan

setiap daerah secara tidak langsung berdampak pada penyediaan

kebutuhan lahan untuk industri. Keterbatasan penyediaan lahan

untuk industri ini, perlu diantisipasi secara bijak, konsisten,

berkomitmen dan langkah nyata dari semua pihak untuk menjaga


31

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, sebagai bentuk

upaya meminimalisir dan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan

pertanian yang produktif menjadi lahan non pertanian, utamanya

lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemerintah Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota harus bersinergi dengan membangun kawasan-

kawasan industri terpadu pada lahan-lahan kurang produktif. Adapun

isu strategis pertanian di Jawa Timur, antara lain :

a. Fenomena perubahan perilaku yang cenderung konsumtif di

masyarakat, sebagai dampak semakin tingginya nilai tanah

sehingga dapat mendorong untuk menjual lahan pertanian ;

b. Petani semakin sulit untuk mengembangkan potensi lahan

pertaniannya sebagai dampak mahal dan langkanya pupuk serta

obat-obatan pertanian ;

c. Kurangnya akses petani untuk mendapatkan modal ke perbankan

atau lembaga keuangan lainnya ;

d. Sulitnya petani menjual langsung hasil pertanian ke perusahaan,

karena tidak memiliki akses ;

e. Kurangnya jaringan irigasi untuk lahan pertanian tadah hujan.

5. Lingkungan Hidup dan Energi,

Sebagai upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara pengelolaan

dan pemanfaatan sumber daya alam, mencegah terjadinya perusakan

dan perambahan kawasan hutan dan hutan lindung, pengendalian

pencemaran lingkungan (air dan udara), pengendalian Limbah B3 dan

memulihkan kondisi sumber daya alam yang rusak serta untuk

mendukung ketersediaan energi listrik, mengurangi kesenjangan

sosial dan ekonomi khususnya di daerah terpencil serta mendukung

percepatan pemanfaatan informasi melalui media elektronik, maka

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus bersinergi dan

bersama-sama mengembangkan manajemen dan mekanisme

penanggulangan kerusakan lingkungan, mewujudkan keserasian

pengendalian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah melalui

peningkatan partisipasi aktif masyarakat (rumah tangga, pelaku

industri dan pengusaha), kelompok masyarakat pemerhati lingkungan


32

untuk mendukung program rehabilitasi dan pemulihan cadangan

sumber daya alam dan Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas

Rumah Kaca (RAN - GRK) (juta ton eq CO2) serta pengembangan

energi alternatif yang terbarukan, misal mikro-hidro, panas bumi dan

panas matahari.

6. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif,

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

menunjukkan kinerja yang relatif tinggi rata-rata melebihi

pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

ini, antara lain disebabkan kondisi sosial politik yang kondusif dan

letak geografis Provinsi Jawa Timur yang strategis sebagai pintu

masuk jalur distribusi barang dan jasa Indonesia Bagian Timur baik

melalui darat, laut dan udara serta sebagai provinsi yang memiliki

potensi dan sumber daya lengkap mulai dari pertanian, industri dan

maritim. Namun, kinerja perekonomian yang bagus dengan katagori

memuaskan ini secara keseluruhan belum menggambarkan kualitas

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini, disebabkan pertumbuhan

ekonomi belum diikuti atau tidak berbanding lurus terhadap IndeksPembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan, penurunan

tingkat pengangguran terbuka, dan disparitas wilayah. Oleh karena

itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang

melibatkan peran aktif masyarakat dan berdampak langsung

terhadap 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah

Provinsi Jawa Timur, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai unsur staf dan

unsur penunjang gubernur harus bersinergi membangun suatu

perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang terintegrasi

saling support lintas sektor untuk mendukung capaian keberhasilan

kinerja yang membawa dampak lebih baik dan lebih luas untukkepentingan masyarakat Jawa Timur.

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

Meningkatnya kualitas masyarakat Jawa Timur selama 1 (satu)

dasawarsa ini menunjukkan adanya konsistensi antara perencanaan

program dengan pelaksanaan sehingga target untuk melakukan

perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan


33

memiliki peran penting walaupun secara bertahap dan terus menerus

masih perlu ditingkatkan mengingat dampak pendidikan sangat

mempengaruhi perilaku, pola pikir, pola hidup dan cara pandang

masyarakat dalam menghadapi persaingan dan tantangan kedepan

yang semakin kompleks.

IPM di Jawa Timur, merupakan target jangka panjang yang diarahkan

untuk investasi jangka panjang pembangunan manusia yang hasilnya

akan dirasakan pada beberapa tahun mendatang, misal peningkatan

status program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun

menjadi wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

8. Peningkatan Kemampuan dan Daya Saing Koperasi dan UMKM,

Koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian di Jawa Timur

memiliki peran penting dalam mendukung penciptaan lapangan

pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan

penduduk miskin. Hal ini, ditandai dengan kontribusi UKM Jawa Timur

terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) yang selalu naik

dari tahun ke tahun. Oleh karen itu, untuk meningkatkan daya saing

koperasi dan UMKM di era perdagangan bebas melalui peningkatan

skala usaha unggulan pada masing-masing wilayah/daerah, perlu

dilakukan upaya-upaya, antara lain :

a. Penguatan kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM ;

b. Peningkatan kualitas SDM dan produktifitas Koperasi dan UMKM ;

c. Melakukan pelatihan kepada pelaku usaha koperasi tentang cara

membuat produk inovasi yang terstandarisasi ;

d. Penguatan jaringan distribusi dan pemasaran melalui kerjasama

dengan pengusaha ritel serta pelaku usaha lainnya ;

e. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan anggota untuk

membangun image koperasi dengan tata kelola yang lebih

modern, transparan dan akuntabel.

9. Pengangguran,

Masih adanya pemasalahan pengangguran di Jawa Timur menyimpan

pertanyaan besar yang cukup serius. Hal ini, berbanding terbalik

dengan kondisi Jawa Timur sebagai salah satu Provinsi yang

merupakan tujuan investasi tertinggi di Indonesia. Dari beberapa

referensi, masih adanya masalah pengangguran ini, disebabkan


34

antara lain rendahnya kualitas, ketrampilan/keahlian dan kesiapan

tenaga kerja menghadapi tantangan serta kebutuhan yang

diperlukan oleh beberapa perusahaan. Oleh karena itu, untuk

mendukung percepatan penyelesaian tenaga kerja kebijakan yang

diarahkan, antara lain :

a. Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor

informal maupun formal berbasis padat karya ;

b. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui

pelatihan ketrampilan dan etos kerja ;

c. Mempromosikan usaha non-tani sebagai produk unggulan

wilayah, seperti industri pedesaan skala kecil ;

d. Memperbanyak dan meningkatkan kualitas Balai Latihan Kerja

(BLK) dan lembaga-lembaga pelatihan terapan yang

menghasilkan tenaga kerja siap kerja ;

e. Memperluas jaringan kerja dan informasi tentang lapangan kerjaserta ketersediaan tenaga kerja, bekerjasama dengan perguruan

tinggi dan lembaga-lembaga penyedia tenaga kerja.

10. Kemiskinan,

Dari hasil laporan Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Tahun 2013

di Jawa Timur masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang tingkat

kemiskinannya masih tinggi. Untuk mengurangi kemiskinan dankesenjangan sosial di masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur

mengarahkan program, kegiatan dan anggarannya yang terintegrasi

dengan program Pemerintah pusat, antara lain untuk meningkatkan,

mengembangkan peran masyarakat dan fungsi lembaga-lembaga

desa untuk lebih memilik peran aktif mendorong kesadaran

masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup, melindungi dan

memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, melalui :

a. Mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin

(RTSM), misal biaya pendidikan, kesehatan, air bersih dan jalan

desa ;

b. Meningkatkan pendapatan RTSM dan hampir miskin, misalpelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal

kerja, pasar desa dan pemberdayaan ekonomi lokal ;


35

c. Mengembangkan program Jalan Lain Menuju Masyarakat

Sejahtera (Jalin Matra) dengan mensinergikan program kegiatan

antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

11. Kerjasama Daerah,

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 yang diantaranya mengamanatkan kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah serta kewenangan yang lebih luas

kepada Pemerintah Provinsi, membuka peluang, tantangan dan

kesempatan untuk melakukan kerjasama saling menguntungkan

dalam mengembangkan potensi daerah untuk mensejahterakan

rakyat. Selain itu, kerjasama juga diharapkan dapat meminimalisir

terjadinya kesenjangan antar wilayah baik sosial ekonomi maupun

pembangunan serta untuk menghindari terjadinya konflik

kepentingan antar daerah.


Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Provinsi Jawa Timur

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian

Pagu indikatifProgram/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Urusan Wajib Urusan Wajib

Otonomi Daerah,PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian

Otonomi Daerah,PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian

IProgram PelayananAdministrasiPerkantoran


100 13.041.888.400Program PelayananAdministrasiPerkantoran


10010.565.699.845

1PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

Prov.

Persentase aparaturyang terfasilitasidalam pelayananadm. perkantoran

100 13.041.888.400 1PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

Prov.

Persentase aparaturyang terfasilitasidalam pelayananadm. perkantoran

10010.565.699.845

II

ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

Prov.

Persentase saranadan prasaranaaparaturperkantoran

100 7.658.488.500

ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

Prov.


10015.783.686.824



capaian


capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1PenyediaanPeralatan danKelengkapan Sarana

Prov.


100 2.202.747.100 1

PenyediaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana

Prov.


10010.766.756.680

2PemeliharaanPeralatan danKelengkapan sarana

Prov. Persentase peralatansarana kantor yangterpelihara

100 2.037.355.200 2PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Sarana

Prov.Persentase peralatansarana kantor yangterpelihara

1005.016.930.144

III

ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah

Prov.Persentasekelembagaan yangtepat fungsi

100 9.910.501.200

ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah

Prov.Persentasekelembagaan yangtepat fungsi

100 6.143.353.995

1PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Prov.


100 4.308.725.400 1PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Prov.


1003.754.755.059

2FasilitasiLaboratoriumKeuangan Daerah

Prov.

Persentasekecukupankebutuhan belanjaoperasional danpemeliharaan saranaprasarana

100 1.536.636.487 2FasilitasiLaboratoriumKeuangan Daerah

Prov.

Persentasekecukupankebutuhan belanjaoperasional danpemeliharaan saranaprasarana

1002.388.598.936



capaian


capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

IV

ProgramPenyusunan,Pengendalian, danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan

Prov.


1008.341.784.700

ProgramPenyusunan,Pengendalian, danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan

Prov.


1005.238.946.189

1PenyusunanDokumenPerencanaan

Prov.

Jumlah dokumenperencanaanprogram, kegiatandan anggaran

5 4.330.035.000 1PenyusunanDokumenPerencanaan

Prov.


52.869.166.017

2

Penyusunan LaporanHasil PelaksanaanRencana Programdan Anggaran

Prov.

Jumlah dokumenlaporan kinerja sertarealisasi program,kegiatan dananggaran

7 4.011.749.700, 2

Penyusunan LaporanHasil PelaksanaanRencana Programdan Anggaran

Prov.


72.369.780.172

V

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah

Prov.

Raperda tentangAPBD, PerubahanAPBD danPertanggung-jawaban Pelaksa-naan APBD

3 37.296.079.200

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah

Prov.

Raperda tentangAPBD, PerubahanAPBD danPertanggung-jawaban Pelaksa-naan APBD

3 39.226.760.566

Rapergub tentangPenjabaran APBD,Perubahan APBDdanPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

3

Rapergub tentangPenjabaran APBD,Perubahan APBDdanPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

3



capaian


capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah sertifikataset tetap tanah 100 Jumlah sertifikat

aset tetap tanah 100

1Penyusunankebijakan akuntansipemerintah daerah

Prov. Jumlah rumusankebijakan akuntansi 1 4.888.123.100 1

Penyusunankebijakan akuntansipemerintah daerah

Prov. Jumlah rumusankebijakan akuntansi 1

4.724.943.760

2

Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangAPBD

Prov.Perda tentang APBDdan Pergub tentangPenjabaran APBD

1 Perdadan

1 Pergub5.220.323.700 2

Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangAPBD

Prov.Perda tentang APBDdan Pergub tentangPenjabaran APBD

1 Perdadan

1 Pergub

4.776.631.678

3

Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangPerubahan APBD

Prov.

Perda tentangP.APBD dan Pergubtentang PenjabaranPAPBD

1 Perdadan

1 Pergub4.088.299.500 3

Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangPerubahan APBD

Prov.

Perda tentangP.APBD dan Pergubtentang PenjabaranPAPBD

1 Perdadan

1 Pergub

3.740.821.491

4

Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Provinsi


1 Perdadan

1 Pergub3.645.831.300 4

Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Provinsi


1 Perdadan

1 Pergub

3.083.682.219



capaian


capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

5Peningkatanmanajemenaset/barang daerah

Provinsi

Data Barang MilikDaerah yang akuratuntuk penyusunanneraca

72 SKPD 2.556.959.300 5Peningkatanmanajemenaset/barang daerah

Provinsi

Data Barang MilikDaerah yang akuratuntuk penyusunanneraca

72 SKPD1.728.436.641

6PeningkatanKapasitas KeuanganPemerintah Daerah

Prov.

SPP gaji SKPD dilingkunganPemerintahProvinsi JawaTimur yangdisampaikan tepatwaktu

63 SKPD 2.922.327.900 6PeningkatanKapasitas KeuanganPemerintah Daerah

Prov.

SPP gaji SKPD dilingkunganPemerintahProvinsi JawaTimur yangdisampaikan tepatwaktu

63 SKPD2.673.950.193

7Pemantapan SistemInformasi KeuanganDaerah

Provinsi

Jumlah SKPD yangterfasilitasi sisteminformasi keuangandan aset daerah

74 SKPD 2.722.550.400 7Pemantapan SistemInformasi KeuanganDaerah

Prov.


74 SKPD4.075.480.906



capaian


capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

8

Penataan,PengembanganSistem danPengelolaanKeuangan Daerah

Provinsi

Konsistensipembebanan belanjaSKPD sesuai denganpagu anggaran dankas belanja

74 SKPD 4.658.806.800 7


Prov.


74 SKPD4.115.878.311

9 OptimalisasiPengelolaan Aset Provinsi

Jumlah dokumenperikatan sewamenyewa danproses penghapusanbarang milik daerah

19 dok 2.766.618.400 9 OptimalisasiPengelolaan Aset Provinsi

Jumlah dokumenperikatan sewamenyewa danproses penghapusanbarang milik daerah

19 dok 2.664.797.539

10PercepatanSertifikasi AsetDaerah

Provinsi Jumlah sertifikataset tetap tanah

100bidang 3.826.238.800 10

PercepatanSertifikasi AsetDaerah

Provinsi Jumlah sertifikataset tetap tanah

100bidang

3.343.435.299

11


Provinsi


1800orang

3.993.139.313 11


Provinsi


1800orang

4.298.702.528



capaian


capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

VI

Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaanKeuanganKabupaten/Kota

JawaTimur

KeputusanGubernur tentangevaluasi rancanganAPBD, P.APBD danPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKab/Kota se Jatim

38Kab/Kota 6.207.736.000

Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaanKeuanganKabupaten/Kota

JawaTimur

KeputusanGubernur tentangevaluasi rancanganAPBD, P.APBD danPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKab/Kota se Jatim

38Kab/Kota

5.498.030.582

1

Analisa Dan EvaluasiRancanganPeraturan DaerahtentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota DanRancanganPeraturan KdhTentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota

JawaTimur


38Kab/Kota 2.910.738.200 1

Analisa Dan EvaluasiRancanganPeraturan DaerahtentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota DanRancanganPeraturan KdhTentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota

JawaTimur


38Kab/Kota

2.488.421.376

2Analisa dan EvaluasiRaperdaKabupaten/Kota

JawaTimur


38Kab/Kota 3.296.997.800 2

Analisa dan EvaluasiRaperdaKabupaten/Kota

JawaTimur


38Kab/Kota

3.009.609.206

82.456.478.000 82.456.478.000


2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Provinsi Jawa Timur

No Urusan/Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Catatan

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Provinsi

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayananadministrasi perkantoran dankenyamanan kantor

100 persen

1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran ProvinsiPersentase aparatur yangterfasilitasi dalam pelayananadministrasi perkantoran

100 persen

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ProvinsiPersentase sarana danprasarana aparatur yang layakfungsi

100 persen

1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana danPrasarana Provinsi

Persentase ketersediaanperalatan dan kelengkapansarana penunjang operasionalkantor

100 Persen

2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana danPrasarana Provinsi

Persentase peralatan dankelengkapan prasarana yangterpelihara

100 persen

III Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah Provinsi Persentase kelembagaan yang

tepat fungsi 100 Persen



1 2 3 4 5 6

1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Provinsi

Persentase Sumber DayaAparatur BPKAD yang terlatihdan terdidik dalam bidangpengelolaan keuangan danaset daerah

100 Persen

2 Fasilitasi Laboratorium Keuangan Daerah Provinsi

Persentase kecukupankebutuhan belanja operasionaldan pemeliharaan saranaprasarana

100 persen

IV Program Penyusunan Pengendalian dan EvaluasiDokumen Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi

Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yang disusuntepat waktu

100 persen

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan ProvinsiJumlah dokumen perencanaanprogram, kegiatan dananggaran

5 dokumen

2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan RencanaProgram dan Anggaran Provinsi

Jumlah dokumen laporankinerja serta realisasi program,kegiatan dan anggaran

7 dokumen

V Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah Provinsi

Raperda tentang APBD,Perubahan APBD danPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

3 perda

Rapergub tentang PenjabaranAPBD, Perubahan APBD danPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

3 pergub

Jumlah sertifikat aset tetaptanah 100 Sertifikat



1 2 3 4 5 6

1 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Provinsi Jumlah rumusan kebijakanakuntansi 1 Rumusan

2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD ProvinsiPerda tentang APBD danPergub tentang PenjabaranAPBD

1 Perda dan1 Pergub

3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangPerubahan APBD Provinsi

Perda tentang PerubahanAPBD dan Pergub tentangPenjabaran Perubahan APBD

1 Perda dan1 Pergub

4 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi

Perda tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBDdan Pergub tentangPenjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD

1 Perda dan1 Pergub

5 Peningkatan manajemen aset/barang daerah ProvinsiData Barang Milik Daerah yangakurat untuk penyusunanneraca

72 SKPD

6 Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

SPP gaji SKPD di lingkunganPemerintah Provinsi JawaTimur yang disampaikan tepatwaktu

63 SKPD

7 Penataan, Pengembangan Sistem dan PengelolaanKeuangan Daerah Provinsi

Konsistensi pembebananbelanja SKPD sesuai denganpagu anggaran dan kasbelanja

74 SKPD

8 Pemantapan Sistem Informasi Keuangan Daerah ProvinsiJumlah SKPD yang terfasilitasisistem informasi keuangan danaset daerah

74 SKPD



1 2 3 4 5 6

9 Optimalisasi Pengelolaan Aset Provinsi

Jumlah dokumen perikatansewa menyewa dan prosespenghapusan barang milikdaerah

19 dokumen

10 Percepatan Sertifikasi Aset Daerah Provinsi Jumlah sertifikat aset tetaptanah 100 bidang

11 Pemberdayaan Kapasitas Laboratorium Keuangan Daerah ProvinsiJumlah Sumber Daya Aparaturyang memahami pengelolaankeuangan daerah

1440 Orang

V Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/Kota

Keputusan Gubernur tentangEvaluasi Raperda tentangAPBD, Perubahan APBD, danPertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kab/Kota

38 Kab/Kota

1

Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan KDH TentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Jawa TimurEvaluasi RancanganPertanggungjawaban Pelaksa-naan APBD Kab/Kota se Jatim

38 Kab/Kota

2 Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota Jawa Timur Evaluasi Raperda dan RaperKDH Kab/Kota se Jatim 38 Kab/Kota


47

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk meningkatkan kualitas manusia dan taraf hidup masyarakatIndonesia diberbagai bidang dan sektor secara berkelanjutan dengan tetapmempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, makaperlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagaimana yangtercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Propenas merupakanrencana induk dan acuan perencanaan nasional hasil konsensus sertakomitmen bersama masyarakat Indonesia, yang memuat target pencapaianvisi dan misi bangsa. Propenas juga merupakan sarana untuk menyatukanpersepsi, pandangan dan langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesiasesuai karakteristik, adat istiadat dan budaya dalam menyusun danmelaksanakan prioritas pembangunan ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya tindaklanjut pelaksanaan desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerahdapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitasekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat,utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayananpendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar masyarakat lainnya. Sebagaipenjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikanpelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timurmenyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN). Berdasarkan kedua dokumen perencanaan tersebut, untukmewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat denganPemerintahan Daerah dan sebagai acuan rencana tindak, setiap tahunPemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) yang dijabarkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menyusun RencanaKerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga terjalinhubungan keselarasan yang saling melengkapi mulai dari proses perencanaanprogram kegiatan dan perencanaan anggaran sampai denganpertanggungjawaban dan pelaporan dengan tetap berpedoman kepadaKebijakan Nasional, dengan rincian sebagai berikut :


48

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional

No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

APBN

2 Peningkatan Profesionalisme

Aparatur Pemerintah Daerah

APBN

3 Kapasitas Keuangan Daerah APBN

4 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah APBN

Berdasarkan keempat Kebijakan Nasional tersebut, dan sesuai Pasal

26A Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas

Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang, maka penyusunan program

dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi

Jawa Timur mengacu kepada “Kapasitas Keuangan Daerah”, sebagaimana

yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

Rencana Kerja-BPKAD tahun-tahun sebelumnya.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan

memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang

berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan

logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan,

sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin

terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.


49

Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan

daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja-BPKAD yang bersinergi

dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

a. Memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia secara maksimal dalam

rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ;

b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, program dan kegiatan

prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang ;

c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi serta sinergitas antar

SKPD, Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Pusat ;

d. Meningkatkan komunikasi dan pengembangan data serta sistem informasi

pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembiayaan yang didanai dari DAU, Dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan

capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka

waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan

pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi,

yaitu :

a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program

kegiatan dan pengelolaan APBD ;

b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipatif, responsibilitas dan

akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.

c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif

yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan

daerah.

3. 3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan

difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan daerah. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan


50

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Program kerja BPKAD Provinsi Jawa

Timur SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai

tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut,

maka BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam menyusun programnya bersifat

reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah, meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran ;

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;

3. Program perningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur ;

4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan

oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa

personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.


BAB IVINDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Tabel 4.1Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome)

dan Kegiatan(Output)

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Optimalisasipengelolaankeuangan dan asetdaerah

Meningkatnyakualitaspengelolaankeuangan dan asetdaerah ProvinsiJawa Timur

Indekskepuasanmasyarakat/aparaturterhadappelayananadministrasiperkantorandankenyamanankantor

1 20 0800 Program

Program PelayananAdministrasiPerkantoran


1

Kegiatan

PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

Persentase aparaturyang terfasilitasi dalampelayanan administrasiperkantoran



Kegiatan



Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Persentasesarana danprasaranaaparatur yanglayak fungsi

Program

PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Persentase sarana danprasarana aparaturyang layak fungsi

1

Kegiatan

PenyediaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana

Persentaseketersediaan peralatandan kelengkapansarana penunjangoperasional kantor

2 PemeliharaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana


Persentasekelembagaanyang tepatfungsi

Program

ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintahDaerah


BPKAD



Kegiatan



Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Kegiatan

PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase sumberdaya aparatur BPKADyang terlatih danterdidik dalam bidangpengelolaan keuangandan aset daerah

2 FasilitasiLaboratoriumKeuangan Daerah

Jumlah Sumber DayaAparatur pada SKPDyang memahamipengelolaan keuangandaerah

Persentasedokumenpenyelenggaraan pemerintahanyang disusuntepat waktu

Program

ProgramPenyusunan,Pengendalian danEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan


BPKAD



Kegiatan



Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kegiatan

PenyusunanDokumenPerencanaan

Jumlah dokumenperencanaan program,kegiatan dan anggaran

PenyusunanLaporan HasilPelaksanaanRencana Programdan Anggaran

Jumlah dokumenlaporan kinerja sertarealisasi program,kegiatan dan anggaran

Raperdatentang APBD,PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaanAPBD

Program

Peningkatan danpengembanganpengelolaankeuangan daerah

Raperda tentang APBD,PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

BPKAD

RapergubtentangPenjabaranAPBD, PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaanAPBD

Rapergub tentangPenjabaran APBD,PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaan APBD



Kegiatan



Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah sertifikataset tetap tanah

Jumlah sertifikat asettetap tanah

Kegiatan

1 Penyusunankebijakanakuntansi


2 PenyusunanRaperda tentangAPBD

Perda tentang APBD

Pergubtentang PenjabaranAPBD

3 PenyusunanRaperda tentangPerubahan APBD

Perda tentangPerubahan APBD

Pergubtentang PenjabaranPerubahan APBD

4 PenyusunanRaperda tentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

Perda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Pergubtentang PenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD



Kegiatan



Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

5 Peningkatanmanajemenaset/barangdaerah

Data BMD yang akuratuntuk penyusunanneraca

6 Peningkatankapasitaskeuanganpemerintahdaerah

SPP Gaji SKPDdilingkunganPemerintah ProvinsiJawa Timur yangdisampaikan tepatwaktu

7 Penataan,pengembagansistem danpengelolaankeuangan daerah

Konsistensipembebanan belanjaSKPD sesuai denganpagu anggaran dan kasbelanja

8 PemantapanSistem InformasiKeuangan Daerah

Jumlah SKPD yangterfasilitasi sisteminformasi keuangan danaset daerah

9 Optimalisasipengelolaan aset

Jumlah dokumenperikatan sewamenyewa dan prosespenghapusan barangmilik daerah



Kegiatan



Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

10 Percepatan

sertifikasi aset

daerah

Jumlah sertipikat asettetap tanah

11 PemberdayaanLaboratoriumKeuangan Daerah

Jumlah Sumber Daya

Aparatur pada SKPD

yang memahami

pengelolaan keuangan

dan aset daerah

Optimalisasipengelolaankeuangan daerahKab./Kota

Meningkatnyapengelolaankeuangan dan asetdaerahKabupaten/kota seJawa Timur

Keputusan

gubernur

tentang evaluasi

rancangan

perda tentang

APBD, PAPBD

dan

Pertanggungjaw

aban

pelaksanaan

APBD kab/kota

se Jatim

Program

Pembinaan danfasilitasipengelolaankeuangankab./kota

Keputusan gubernur

tentang evaluasi

rancangan perda

tentang APBD, PAPBD

dan

Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

kab/kota se Jatim

Kegiatan



Kegiatan



Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Analisa danevaluasi RaperdatentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD kab./kotadan Raper KDHtentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD kab/kota

Evaluasi rancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBDkab/kota se Jatim

2 Analisa danevaluasi raperdakab.kota

Evaluasi reperda danraper KDH kab./kota seJatim

Optimalisasipengelolaankeuangan dan asetdaerah

Meningkatnya kualitaspengelolaankeuangan dan asetdaerah Provinsi JawaTimur

Indekskepuasanmasyarakat/aparatur terhadappelayananadministrasiperkantorandankenyamanankantor

1 020 0800 Program





Kegiatan



Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Kegiatan

PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

Persentase aparaturyang terfasilitasi dalampelayanan administrasiperkantoran

Persentasesarana danprasaranaaparatur yanglayak fungsi

Program

PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Persentase sarana danprasarana aparaturyang layak fungsi

1

Kegiatan

PenyediaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana

Persentaseketersediaan peralatandan kelengkapansarana penunjangoperasional kantor

2 PemeliharaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana




Kegiatan



Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Persentasekelembagaanyang tepatfungsi

Program

ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintahDaerah


BPKAD

1

Kegiatan

PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase sumberdaya aparatur BPKADyang terlatih danterdidik dalam bidangpengelolaan keuangandan aset daerah

2 FasilitasiLaboratoriumKeuangan Daerah

Jumlah Sumber DayaAparatur pada SKPDyang memahamipengelolaan keuangandaerah



Kegiatan



Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Persentasedokumenpenyelenggaraan pemerintahanyang disusuntepat waktu

Program

'ProgramPenyusunan,Pengendalian danEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan


BPKAD

Kegiatan


Jumlah dokumenperencanaan program,kegiatan dan anggaran

PenyusunanLaporan HasilPelaksanaanRencana Programdan Anggaran

Jumlah dokumenlaporan kinerja sertarealisasi program,kegiatan dan anggaran



Kegiatan



Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Raperdatentang APBD,PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaanAPBD

Program

Peningkatan danpengembanganpengelolaankeuangan daerah

Raperda tentang APBD,PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

BPKAD

RapergubtentangPenjabaranAPBD, PAPBD,PertanggungjawabanPelaksanaanAPBD



Jumlah sertifikat asettetap tanah

Kegiatan

1 Penyusunankebijakanakuntansi


2 PenyusunanRaperda tentangAPBD

Perda tentang APBDPergubtentang PenjabaranAPBD



Kegiatan



Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 PenyusunanRaperda tentangPerubahan APBD

Perda tentangPerubahan APBD

Pergubtentang PenjabaranPerubahan APBD

4 PenyusunanRaperda tentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

Perda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Pergubtentang PenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

5 Peningkatanmanajemenaset/barangdaerah

Data BMD yang akuratuntuk penyusunanneraca

6 Peningkatankapasitaskeuanganpemerintahdaerah




Kegiatan



Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

7 Penataan,pengembagansistem danpengelolaankeuangan daerah

Konsistensipembebanan belanjaSKPD sesuai denganpagu anggaran dan kasbelanja

8 PemantapanSistem InformasiKeuangan Daerah

Jumlah SKPD yangterfasilitasi sisteminformasi keuangan danaset daerah

9 Optimalisasipengelolaan aset


10 Percepatansertifikasi asaetdaerah

Jumlah sertipikat asettetap tanah

11 PemberdayaanLaboratoriumKeuangan Daerah

Jumlah Sumber DayaAparatur pada SKPDyang memahamipengelolaan keuangandan aset daerah



Kegiatan



Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Optimalisasipengelolaankeuangan daerahKab./Kota

Meningkatnyapengelolaankeuangan dan asetdaerahKabupaten/kota seJawa Timur

Keputusangubernurtentang evaluasirancanganperda tentangAPBD, PAPBDdanPertanggungjawabanpelaksanaanAPBD kab/kotase Jatim

Program

Pembinaan danfasilitasipengelolaankeuangankab./kota

Keputusan gubernurtentang evaluasirancangan perdatentang APBD, PAPBDdanPertanggungjawabanpelaksanaan APBDkab/kota se Jatim

1

Kegiatan

Analisa danevaluasi RaperdatentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD kab./kotadan Raper KDHtentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD kab/kota

Evaluasi rancanganpertanggungjawabanpelaksanaan APBDkab/kota se Jatim

2 Analisa danevaluasi raperdakab.kota

Evaluasi reperda danraper KDH kab./kota seJatim


Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017

mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 211.527.694.500,00, terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 129.071.216.500,00, dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS BPKAD, tunjangan

daerah, uang makan dan iuran BPJS (iuran kesehatan, kecelakaan kerja dan tunjangan kematian)

2. Belanja Langsung, sebesar Rp. 82.456.478.000,00.


Tabel 4.2.Pagu Indikatif dan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2017

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan

Indikator Tahun Anggaran 2017 Prakiraan Maju Rencana TahunAnggaran 2018

Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

IndikatifSumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib

Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian



Provinsi 10010.565.699.845 APBD

Prov. 100 14.248.263.200

PelaksanaanAdministrasi Perkantoran

Persentase aparaturyang terfasilitasidalam pelayananadministrasiperkantoran

Provinsi 100 10.565.699.845 APBDProv. 100 14.248.263.200

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur


Provinsi 100 15.783.686.824APBDProv. 100 8.366.898.900






KebutuhanDana/Pagu

IndikatifSumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penyediaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana



PemeliharaanPeralatan danKelengkapanPrasarana



Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah



Peningkatan KapasitasSumber DayaAparatur

Persentase sumberdaya aparatur BPKADyang terlatih danterdidik dalam bidangpengelolaankeuangan dan asetdaerah


FasilitasiLaboratoriumKeuangan Daerah

Jumlah Sumber DayaAparatur pada SKPDyang memahamipengelolaankeuangan daerah(cek)







KebutuhanDana/Pagu

IndikatifSumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Penyusunan,Pengendalian danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan

Persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepatwaktu

Provinsi 1005.238.946.189 APBD

Prov. 100 9.113.407.600




Prov. 5 4.730.571.000

Penyusunan LaporanHasil PelaksanaanRencana Program danAnggaran



Prov. 7 4.382.836.600

1 20 17

Program Peningkatandan PengembanganPengelolaanKeuangan Daerah

Raperda tentangAPBD, PerubahanAPBD, Pertanggung-jawaban Pelaksa-naan APBD

Provinsi 3 39.226.760.566APBDProv. 3 40.745.967.100







KebutuhanDana/Pagu

IndikatifSumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20 17 003Penyusunan KebijakanAkuntansi PemerintahDaerah

Rumusan Provinsi 14.724.943.760 APBD

Prov. 1 5..340.274.500

1 20 17 006PenyusunanRancangan PeraturanDaerah tentang APBD

Peraturan Daerahtentang APBD danPeraturan Gubernurttg PenjabaranAPBD

Provinsi1 Perdadan 1Pergub

4.776.631.678 APBDProv.

1 Perda dan1 Pergub

5.703.203.700

1 20 17 008

PenyusunanRancangan PeraturanDaerah tentangPerubahan APBD

Peraturan Daerahtentang PerubahanAPBD dan PeraturanGubernur tentangPenjabaranPerubahan APBD


3.740.821.491 APBDProv.

1 Perda1 Pergub

4.466.467.300






KebutuhanDana/Pagu

IndikatifSumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 20 17 010

PenyusunanRancangan PeraturanDaerah tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Perda tentangPertanggungjawabanPelak-sanaan APBDdan Pergub tentangPenjabaran Pertang-gungjawaban Pelak-sanaan APBD


3.083.682.219 APBDProv.

1 Perda dan1 Pergub

3.983.070.700

1 20 17 016PeningkatanManajemenAset/Barang Daerah

Data Barang MilikDaerah yangakurat untukpenyusunan neraca

Provinsi 72 SKPD 1.728.436.641 APBDProv. 72 SKPD 2.793.478.100

1 20 17 043Peningkatan KapasitasKeuangan PemerintahDaerah


Provinsi 63 SKPD 2.673.950.193APBDProv. 63 SKPD 3.192.643.300






KebutuhanDana/Pagu

IndikatifSumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 20 17 250



Provinsi 74 SKPD4.115.878.311 APBD

Prov. 74 SKPD 5.089.746.500

1 20 17 251Pemantapan SistemInformasi KeuanganDaerah



Prov. 74 2.974.386.400

1 20 17 253 OptimalisasiPengelolaan Aset



Prov. 17 3.022.530.700






KebutuhanDana/Pagu

IndikatifSumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 20 17 254 Percepatan SertifikasiAset Daerah

Jumlah Sertipikataset tetap tanah Provinsi 100

bidang3.343.435.299 APBD

Prov. 100 bidang 4.180.165.900


Jumlah Sumber DayaAparatur pada SKPDyang memahamipengelolaankeuangan daerah(cek)

Provinsi 1440orang

4.298.702.528 APBDProv.

1800orang

4.362.504.728

1 20 18

Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaanKeuangan Kabupaten/Kota

Keputusan gubernurtentang evaluasirancangan perda ttgAPBD, PAPBD danPertanggungjawabanpelaksanaan APBDkab/kota se Jatim

JawaTimur 38 5.498.030.582 APBD

Prov. 38 6.781.951.600






KebutuhanDana/Pagu

IndikatifSumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 20 18 105

Analisa dan EvaluasiRancangan PeraturanDaerah tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota sertaRancangan PeraturanKdh Tentang Pertang-gungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota

EvaluasiRancangan Perdattg Pertanggung-jawaban Pelaksa-naan APBD Kab/Kota se Jatim

JawaTimur 38

2.488.421.376 APBDProv. 38 3.179.981.500

1 20 18 106Analisa dan EvaluasiRaperda Kabupaten/Kota


JawaTimur 38

3.009.609.206 APBDProv. 38 3.601.970.100

82.456.478.000 90.083.711.000


Dari keseluruhan alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut, dibagi menjadi

2 (dua) katagori belanja, yaitu :

A. Program dan Kegiatan Prioritas, dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 35.169.185.398,00, sebagaimana tabel 4.3

Tabel 4.3Program dan Kegiatan Prioritas

PROG. NAMA KEGIATAN PAGUINDIKATIF

1 2 3

A Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

32.159.576.192

1 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah

daerah

4.724.943.760

2 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD

4.776.631.678


tentang Perubahan APBD

3.740.821.491


tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

3.083.682.219

5 Pemantapan Sistem Informasi Keuangan

Daerah

4.075.480.906

6 Penataan, Pengembangan Sistem dan

Pengelolaan Keuangan Daerah

4.115.878.311

7 Percepatan sertifikasi aset daerah 3.343.435.299

8 Pemberdayaan Kapasitas Laboratorium

Keuangan Daerah

4.298.702.528

B Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/Kota

3.009.609.206

1 Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota 3.009.609.206


76

B. Program dan Kegiatan Yang Bersifat Reguler, dialokasikan anggaransebesar Rp. 47.287.292.602,00, sebagaimana tabel 4.4

Tabel 4.4Program dan Kegiatan Reguler

PROG. NAMA KEGIATAN PAGU INDIKATIF

1 2 3

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.565.699.845

1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 10.565.699.845

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.783.686.824

1 Penyediaan Peralatan dan KelengkapanSarana dan Prasarana

10.766.756.680

2 Pemeliharaan Peralatan dan KelengkapanSarana dan Prasarana

5.016.930.144

B Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah

6.143.353.995

1 Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

3.754.755.059

2 Fasilitasi Laboratorium Keuangan Daerah 2.388.598.936

C Program Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiDokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

5.238.946.189

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 2.869.166.017

2 Penyusunan Laporan Hasil PelaksanaanRencana Program dan Anggaran

2.369.780.172

D Program Peningkatan, dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

7.067.184.373

1 Peningkatan Manajemen Aset/BarangDaerah

1.728.436.641

2 Peningkatan kapasitas keuanganpemerintah daerah

2.673.950.193

3 Optimalisasi Pengelolaan Aset 2.664.797.539

E Program Pembinaan dan Fasilitasi PengelolaanKeuangan Kabupaten/Kota

2.488.421.376

1 Analisa dan Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kabupaten/Kota danrancangan Peraturan Kdh tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota

2.488.421.376


BAB IVP E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, merupakan rencana kerja tahunan yang disusununtuk menjabarkan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019,dan dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah, target dansasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019. Selain itu, Renja - BPKAD Provinsi Jawa Timur juga merupakan dokumenperencanaan tahunan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan arahdan rencana ke depan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan sertakemampuan sumber daya dan pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi Jawa TimurTahun Anggaran 2017.

Rencana Kerja BPKAD, sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapatdipergunakan, untuk :a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran

dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan ;b. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang

telah ditetapkan ;c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan

merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan

kegiatan yang telah disusun ;e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

Dengan tersusunnya Renja-BPKAD ini, penetapan prioritas pembangunanyang merupakan penjabaran visi misi instansi diharapkan akan lebih terintegrasi,sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya sertaterwujudnya komunikasi dan koordinasi antar SKPD di lingkungan PemerintahProvinsi Jawa Timur maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangifungsi lain.

Surabaya, Maret 2016

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DANASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr . Ir. BUDI SETIAWAN, M.MT.Pembina Utama Madya

NIP. 19580720 198903 1 005

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) - bpkad.jatimprov.go.id BPKAD... · menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai wujud reformasi akuntansi ... Bahwa penyusunan Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan