RENCANA KERJA (RENJA) - Lamongan, Kab...Telp.( 0322 ) 321019, 321 144, E-mail : [email protected] Website : , R ancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2017

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Pahlawan No. 27 Lamongan

Telp.( 0322 ) 321019,321144, E-mail : [email protected]

Website : www.lamongankab.go.id,

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan

TAHUN 2017

i

KATA PENGANTAR

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lamongan merupakan organisasi perangkat daerah yang

berfungsi untuk merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah. Dan sesuai

dengan peraturan Bupati Lamongan 65 Tahun 2016 Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mempunyai

tugas melaksanakan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tersebut Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan,

secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan

dalam melaksanakan tugasnya tersebut yang dituangkan dalam Rencana

Kerja (RENJA) tahun 2017.

Demikian Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2017 disusun, semoga

bisa terlaksana dan untuk menjadikan periksa.

Lamongan, Maret 2016

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HAMDANI AZAHARI, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19651021 198602 1 003

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan

TAHUN 2017

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................. i

DAFTAR ISI........................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum............................................................................ 3

1.3 Maksud dan Tujuan......................................................................... 5

1.4 Sistematika Penulisan...................................................................... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.................. 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian

Renstra SKPD............................................................................

8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.................................................... 14

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.......... 22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD...................................... 36

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................ 37

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN............................. 38

3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional........................................... 38

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ………………………………. 40

3.3 Program dan Kegiatan.................................................................. 42

BAB IV PENUTUP................................................................................................ 53

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga BerencanaKabupaten Lamongan

Tahun 2017

1

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP

Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa salah satu

tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan

daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Penyusunan rancangan Renja dilakukan dengan melaksanakan

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun-tahun sebelumnya dan

evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi

terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun

secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini merupakan bagian dari

Renstra SKPD maupun RKPD Kabupaten Lamongan. Tujuan disusunnya

rencana kerja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah merupakan suatu dokumen

perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah

kebijakan, strategi pembangunan dan program pembangunan khususnya di

bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten

Lamongan.

Sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Lamongan, Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk untukunsur penunjang Pemerintah


Tahun 2017

2

Daerah, yang memiliki kewenangan otonomi daerah Kabupaten dibidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan kemudian

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1

(satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang

dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang

berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun Anggaran 2017 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan

pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator

kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2017, mengacu kepada rencana program

prioritas pada rancangan awal RKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun

2017.

Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi

kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal

RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, selaras dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 dijadikan salah

satu bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun

2017 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD

(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran

2017.


Tahun 2017

3

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021 dilandasi Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam

Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999,tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan

Nepotisme.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003, tentang

Keuangan Negara.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004, tentang

Perbendaharaan Negara.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2004, tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.


Pemerintah Daerah.


Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2007, Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-

2025.

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).


Tahun 2017

4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

15. Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007, tentang Organisasi

Perangkat Daerah.

16. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

17. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

18. Peraturan PresidenNomor: 2 Tahun 2015, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

19. Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor: 62 tahun

2010TentangBadan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010, tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 2013, tentang

Pedoman Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2014;

22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


Tahun 2017

5

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Kabupaten Lamongan.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2005-2025;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2016;

29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Lamongan No. 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2016.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana KerjaDinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan adalah sebagai upaya untuk

merealisasikan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci

keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan, serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai wujud realisasi

rencana kerja dari dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan

program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

selama Satu tahun kedepan, sehingga Output yang dihasilkan dapat

dimanfaatkan oleh para pelaku pembangunan,dengan demikian Renja SKPD


Tahun 2017

6

menjadi tolak ukur realisasi pelaksanaan program kerja SKPD yang sudah

tertuang dalam RenstraSKPD Tahun 2016 – 2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RenjaSKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lamongan Tahun 2017 terdiri dari beberapa Bab dan Beberapa

Lampiran yang memuat progam dan kegiatan serta target kinerja selama 1(satu)

tahun kedepan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan tentang uraian mengenai Latar Belakang,

Maksud danTujuan Penyusunan Renja SKPD, Landasan Hukum, dan

Sistematikan penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, bab ini memuat tentang;

a) Evaluasi Pelaksanaan Renja (tahun n-1) kajian (review) terhadap

hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Review hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan realisasi Renstra SKPD

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan/realisasi APBD untuk

SKPD. b) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. c) Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. d) Review Terhadap

Rancangan Awal RKPD dan, e) Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, memuat tentang; a).

Telaah terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, b). Telaahan

Renstra, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra SKPD. c). Tujuan dan Sasaran


Tahun 2017

7

RenjaSKPD yaitu memuat Perumusan Tujuan dan sasaran

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra SKPD

Bab IV : PENUTUP


Tahun 2017

8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Lamongan dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada

Rencana Strategis (Renstra 2016-2021) dan Rencana Kerja Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.Adapun jumlah

program kegiatan pada tahun 2016 terdapat 16 program dan pada tahun 2017

terdapat 9 program kegiatan.

Dalam rangka mewujutkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran selama 5 tahun

dimulai tahun 2016 – 2021, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

BerencanaKabupaten Lamongan telah menetapkan hal dimaksud pada Rencana

Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021. Selanjutnya untuk mewujudkan

capaian kinerja selama 1 tahun yakni pada tahun 2017Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Lamongan mengambil langkah,

yakni berupa kebijakan, program dan kegiatan sebagai pendukung pelaksanaan

visi, misi, tujuan dan sasaran di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, dengan melihat tabel berikut :


Tahun 2017

9

Tabel. 1.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan

Kabupaten Lamongan

Nama SKPD

: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Urusan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

Target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017

Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d Tahun 2014

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD Tahun 2015 Target

program/kegiatan Renja SKPD tahun

2016

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun

2016 Catatan

Target Realisasi Tingkat realisasi

(%)

Realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

A. URUSAN KELUARGA BERENCANA

2 8 15 Program Keluarga Berencana

Cakupan Peserta KB MKJP

2 8 15 1

Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

Jumlah Penyediaan Sarana Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin

7 Unit IUD Kit

7 7 100 % 7 7 100 %

2 8 15 3

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Junlah akseptor KB yang terlayani

233 akseptor 567 233 233 100% 233 233 100 %

2 8 15 5

Pembinaan Keluarga Berencana

Jumlah penyebarluasan informasi KB/KR yang efektif

21 kali 37 23 23 100% 21 21 100 %


Tahun 2017

10

2 8 15 10

Dukungan Operasional Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan Sebagai Pusat Pengendali Operasional Lini Lapangan

Jumlah UPT yang mendapat dukungan operasional

21 UPT 21 21 100 % 27 27 100 %

2 8 17 Program Pelayanan Kontrasepsi

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ber-KB tidak terpenuhi

2 8 17 2 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Jumlah Akseptor KB yang terlayani

1750 Akseptor 811 422 422 100 % 405 405 100 %

2 8 17 4 Pelayanan KB Medis Operasi

Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan

132 akseptor 49 27 27 100 % 27 27 100 %

2 8 17 5

Pengadaan Obat Dan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana Pasca Persalinan

Pengadaan Alat Kontrasepsi Susuk KB dan Pengadaan Obat Side Effeck

Susuk KB 461 set dan side efek

570 256 256 100% 256 1082 235%

2 8 17 6 Operasional Pendistribusian Alokon

Jumlah pendistribusian alat kontrasepsi

180 Orang 180 180 100 % 180 180 100 %

2 8 18

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Persentase PPKBD Mandiri

2 8 18 5

Pelatihan Teknis Ketrampilan dan Peningkatan Kinerja Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Jumlah Pelatihan peningkatan pendapatan kelompok UPPKS

3 pelatihan 9 kelompok

- 9 9 100 % 9 kelompok 9 kelompok 100 %


Tahun 2017

11

2 8 18 7

Operasional Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyangatra)

Jumlah pusat pelayanan keluarga sejahtera yang terpelihara dg baik

2 - 2 2 100 % 2 2 100 %

2 8 18 8

Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa

Jumlah sekolah dan instansi yang mendapatkan pembinaan tentang kesehatan reproduksi

80 - 80 80 100 % 80 80 100 %

2 8 18 XX

Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja melalui saka kencana

Jumlah kelompok saka kencana yang mendapat pembinaan

111 84 81 81 100 % 111 111 100 %

2 8 18 Xx

Pembinaan dan Edukasi Tentang Pernikahan Usia Muda

Jumlah pembinaan tentang pernikahan usia muda

6 - - - - - - -

2 8 23

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB

2 8 23 Xx

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok BKL (Bina Keluarga Lansia)

Jumlah Kader BKB dan Kader BKL yang mendapat pembinaan

60 Kader BKB - - - - - - -

2 8 23 2

Tersedianya Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Jumlah desa yang mendapat BKB Kit

45 Desa 39 39 39 100% 45 45 100 %


Tahun 2017

12

2 8 23 Xx

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Remaja di Kecamatan

Jumlah kader pengelola bina

keluarga remaja yang mendapat

pembinaan

60 Kader BKR - - - - - - -

2 8 23 Xx

Pembinaan Kelompok BKB dan Kelompok BKL di Kampung KB

Jumlah kader pengelola BKB dan BKL di Kampung KB

yg mendapat pembinanan

60 Kader - - - - - - -

2 8 25 Program Penyuluhan dan Penggerakan

Persentase Institusi Yang

Dibina

2 8 25 1

Penyuluhan Tentang Kependudukan Dan KB

Jumlah Kelompok yang mendapat

penyuluhan 6 Poktan - - - - - - -

2 8 25 Xx

Pelatihan PKB/PLKB Tingkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lamongan

Jumlah Pelatihan dan Koordinasi

yang dilaksanakan

untuk PKB/ PLKB

3 Kali - - - - - - -

2 8 25 Xx

Learning Organization Bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapat

Pelatihan Pengelolaan Program KB

474 PPKBD 3683 Sub PPKBD

-

474 PPKBD

3683 Sub

PPKBD


100 % 474 PPKBD 3683 Sub PPKBD

474 PPKBD

3683 Sub PPKBD

100 %

2 8 25 Xx Peningkatan Jaringan Kerja Mitra Kerja

Jumlah monitoring kegiatan

momentum

4 7 4 4 100 % 4 4 100 %

2 8 25 Xx

Penilaian IMP Dan pengelola KB Terbaik Tingkat Kecamatan Dan Kabupaten

Jumlah lomba kegiatan penilaian

IMPdan Pengelolaan KB Terbaik tingkat

Kecamatan

7 4 7 7 100 % 7 7 100 %


Tahun 2017

13

2 8 25 Xx

Peningkatan Kinerja Institusi Masyarakat Pedesaan

Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapat

operasional


-

474 PPKBD

3683 Sub

PPKBD

474 PPKBD

3683 Sub

PPKBD

100 % 474 PPKBD 3683 Sub PPKBD

474 PPKBD

3683 Sub PPKBD

100 %

2 8 26 Program Pengendalian Penduduk

2 8 26 1

Hasil Analisis Operasional Program KB Multi Indikator Dan Efek Dampak SPM Dan Hasil Pendataan

Terlaksananya Hasil Analisa Operasional

Program KB Multi Indikator SPM

dan Hasil Pendataan

27 Kecamatan - - - - - -

2 8 26 2

Sosialisasi Pelaporan Dan Evauasi Program KB

Terlaksananya Sosialisasi dan

Evaluasi Program 54 Orang - -

2 8 26 3

Sosialisasi/ Desiminasi Kebijakan Dan Strategi Peranan Pengendalian Penduduk

Jumlah peserta sosialisasi

kebijakan dan strategi peranan

pengendalian

50 Orang - -

2 8 26 4 Penelahan Data Untuk Parameter Kependudukan

Jumlah peserta penelaahan data untuk parameter kependudukan

30 Orang - - - - - -

2 8 26 Xx

Forum Inventarisasi ADK (Analisa Data Kependudukan), Hasil Kajian Dampak Kependudukan dan Sosialisasi GDPK (Grand Design

Jumlah Peserta forum dan

sosialisasi GDPK 100 orang - - - - - -

2 8 26 Xx Pembentukan Kampung KB

Jumlah Kampung KB yang terbentuk

5 Kampung

KB - - - - - - --


Tahun 2017

14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

1. Jenis Pelayanan Dasar bidang keluarga berencana

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang

diselenggarakan oleh SKPD yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah adalah

sebagai berikut :

1. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera (KIE KB dan KS);

2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi;

3. Penyediaan Informasi Data Mikro.

2. Cakupan Indikator SPM dan Target Capaian Nasional bidang keluarga

berencana.

Adapun Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara

Nasional adalah sebagai berikut :

No Jenis Pelayanan

Dasar

Standar Pelayanan Minimal

Batas Waktu Pencapaian

Indikator Nilai Tahun

1

Komunikasi Informasi dan

edukasi Keluarga

Berencana dan Keluarga

sejahtera (KIE KB dan

KS)

Cakupan pasangan Usia subur yang istrinya

dibawah usia 20 tahun 3,5%

100 2016

Cakupan sasaran pasangan Usia subur mjd peserta

KB aktif 65 %

100 2016

Cakupan pasangan Usia subur yang ingin ber–KB

tidak terpenuhi 5%

100 2015

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-

KB 70%

100 2015

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha

peningkatan pendapatan keluarga sejahtera yang

ber-KB 87%

100 2016

Ratio Petugas lapangan Keluarga

Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana

(PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua)

100 2016


Tahun 2017

15

Desa/Kelurahan

Ratio Pembantu/Pembina Keluarga Berencana

(PPKBD) 1 petugas di setiap Desa/Kelurahan

100 2016

2 Penyediaan Alat dan Obat

Kontrasepsi

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi

untuk memenuhi permintaan masyarakat 30%

setiap tahun

100 2016

3 Penyediaan informasi

Data Mikro

Cakupan Penyediaan informasi data Mikro keluarga

di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun

100 2016

3. Target Pencapaian SPM oleh SKPD bidang keluarga berencana

Target pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

adalah sebagai berikut :

No

Jenis

Pelayanan

Dasar

Standar Pelayanan

Minimal

Tahun

2015

( % )

Tahun

2016

( % ) Indikator

1

Komunikasi

Informasi dan

edukasi Keluarga

Berencana dan

Keluarga sejahtera

(KIE KB dan KS)

Cakupan pasangan Usia subur

yang istrinya dibawah usia 20

tahun 3,5%

11,43 11,23

Cakupan sasaran pasangan Usia

subur menjadi peserta KB aktif

65% 77,73 79,02

Cakupan pasangan Usia subur

yang ingin ber–KB tidak terpenuhi

5%

8,13 7,9

Cakupan Anggota Bina Keluarga

Balita (BKB) ber-KB 70%

85,17 87,40

Cakupan PUS peserta KB

anggota usaha peningkatan

pendapatan keluarga sejahtera

yang ber-KB 87%

87,09 87,00

Ratio Petugas lapangan Keluarga 100,00 100,00


Tahun 2017

16

Berencana/Penyuluh Keluarga

Berencana (PLKB/PKB) 1

Petugas di setiap 2 (dua)

Desa/Kelurahan

Ratio Pembantu/Pembina

Keluarga Berencana (PPKBD) 1

petugas di setiap Desa/Kelurahan

100,00 100,00

2 Penyediaan Alat dan

Obat Kontrasepsi

Cakupan penyediaan alat dan

obat kontrasepsi untuk memenuhi

permintaan masyarakat 30%

setiap tahun

30,00 30,00

3 Penyediaan

informasi Data Mikro

Cakupan Penyediaan informasi

data Mikro keluarga di setiap

Desa/Kelurahan 100% setiap

tahun

100,00 100,00


Tahun 2017

17

Tabel.T-VI.C.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2016- 2021

No Indikator SPM/

standart nasional

IKK (PP-6/’08)

Target Renstra SKPD Realisasi Pencapaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2016 Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SPM Pemerintah Kabupaten Lamongan

A. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Terpeliharanya prevalensi peserta KB aktif

77,73% 77,74% 77,75% 77,76% 79,02%

2. Terselenggaranya cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

11,42% 11,41% 11,39% 11,37% 11,23%

3. Terselenggaranya cakupan pasangan usia subur yang ber- KB tidak terpenuhi

8,60% 7,95% 7,90% 7,85% 7,09%

B. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)

1. Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun 3,5%

11,42% 11,41% 11,39% 11,37% 11,23%

2. Cakupan sasaran pasangan usia muda subur menjadi peserta KB aktif 65%

77,73% 77,74% 77,75% 77,76% 79,02%

3. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%

8,60% 7,95% 7,90% 7,85% 7,09%

4. Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber- KB 70%


Tahun 2017

18

5. Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%

6. Rasio petugas lapangan keluarga berencana/ penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) satu petugas di setiap dua desa/kelurahan

7. Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) satu petugas di setiap desa/kelurahan

C. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi

1. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tah

D. Penyediaan Informasi Data Mikro

1. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan 100% setiap tahun


Tahun 2017

19

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian rencana kinerja

dimaksud, digunakan instrumen pengukuran ordinal dengan memperhitungkan

indikator masukan, keluaran dan hasil.

Adapun skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

85 – 100 = Sangat Baik / Sangat berhasil

70 - < 85 = Baik / berhasil

55 - < 70 = Kurang Baik / kurang berhasil

< 55 = Sangat Kurang Baik / tidak berhasil

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai

pelaksanan pembangunan di Kabupaten Lamongan dan secara proporsional

telah berjalan dengan baik. Akuntabilitas kinerja menggambarkan tingkat

pencapaian sasaran ataupun tujuan dari penjabaranVisi, Misi dan strategi yang

mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian rencana kinerja dimaksud,

antara lain :

1.Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.

Dibidang Keluarga Berencana KB dan Keluarga Sejahtera KS

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana lamongan

melebihi semua target , seperti prevalensi peserta KB aktif yang mencapai

target menjadi 79,02% memenuhi target yang ditetapkan sebesar

77,73%, dan juga Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber-KB

tidak terpenuhi, mengalami penurunan menjadi 7,09 % dari target sebesar

8,60%. Sedangkan Cakupan pasangan Usia subur yang istrinya di bawah

usia 20 tahun mencapai target yaitu 11,23% dari target yang ditetapkan

sebesar 11,42 %Hal ini dipengaruhi antara lain :

1) Maksimalnya peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa

(PPKBD) dan sub Pembantu Pembina KB Desa (sub PPKBD) di

lapangan yang memberikan informasi dan bantuan melalui

pendidikan dan kegunaan alat kontrasepsi.


Tahun 2017

20

2) Maksimalnya Advokasi-advokasi dan Komunikasi Informasi dan

Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

- Prevalensi peserta KB aktif, bisa dilihat dari jumlah peserta program

KB aktif (224.788) dibagi dengan jumlah pasangan usia subur

(284.482) dihasilkan pencapaian sebesar 79.02% dari target yang

sudah ditetapkan sebesar 77.73%.

- Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 th,

bisa dilihat dari jumlah PUS yang usia istrinya < 20 tahun (1124)

dibagi dengan jumlah pernikahan (10.007) dihasilkan pencapaian

sebesar11,23% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 11,42%.

- Cakupan Pasangan Usia Subur yang ber-KB tidak terpenuhi, bisa

dilihat dari jumlah PUS yang tidak KB (20.164) dibagi dengan

jumlah PUS yang usia istrinya 15-49 tahun (Jumlah Pasangan Usia

Subur) (284.482) dihasilkan pencapaian sebesar 7,09% dari target

yang sudah ditetapkan sebesar 8,60%.


Tahun 2017

21

Tabel

CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2016 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2016

Nama SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN

No Urusan No Indikator Formula Indikator Satuan

Thn Dasar

Tahun 2016

2015 Realisasi Target Capaian

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13

1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1 Prevalensi peserta KB aktif Jumlah peserta program KB aktif

X100% % 222,025 224,788

77.73% 79.02% Jumlah pasangan usia subur 285.650 284.482

2 Persentase Kampung KB Yang Terbentuk

∑ Kampung KB Yang Terbentuk

X100%

%

0 0

0% 0 %

∑ Jumlah Kecamatan Yang Belum Memiliki

Kampung KB


Tahun 2017

22

2.3Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Proses Perencanaan Pembangunan dalam rangka pencapaian kinerja

pembangunan.

Program Keluarga Berencana yang telah dilaksanakan sebagai

program Nasional sejak Tahun 1970 dalam perjalanannya sudah terjadi

perkembangan konsep dan wawasan. Pada awalnya, program Keluarga

Berencana ditujukan sebagai upaya pengaturan kelahiran dalam rangka

kesejahteraan Ibu dan Anak, kemudian berkembang dengan tujuan untuk

melembagakan dan membudayakan NKKBS. Melalui Visi ini program KB

menjadi luas nuansanya tidak hanya sebagai upaya pengaturan kelahiran

saja, tetapi juga sebagai upaya menuju terwujudnya Keluarga Sejahtera. Hal

ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang didifisikan

bahwa Keluarga Berencana adalah upaya untuk meningkatkan kepedulian

dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan,

pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan

kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan

Sejahtera yang sering disebut sebagai 4 pilar program KB.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010, tentang kelembagaan

organisasi BKKBN. Visi BKKBN adalah “ Penduduk Tumbuh Seimbang

2015”. Visi tersebut mengacu kepada fokus pembangunan pada rencana

pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dan visi dan misi

presiden yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. mencapai kondisi penduduk tumbuh

seimbang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu

mewujudkan pertumbuhan penduduk yang stabil yang ditandai dengan

menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 per wanita atau Net

Reproduction Rate (NRR) sama dengan 1. Sedangkan Misi pembangunan

kependudukan dan keluarga berencana yaitu: “mewujudkan pembangunan

yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil

bahagia sejahtera”dari rumusan misi tersebut secara jelas diamanatkan

untuk:


Tahun 2017

23

1. Mewujudkan kebijakan pembangunan yang berwawasan

kependudukan.

2. Mewujudkan keluarga kecil, yang selama ini telah dilakukan

melalui program KB.

3. Keluarga-keluarga kecil ini diharapkan menjadi keluarga-

keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Daerah Kabupaten Lamongan,

yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai hasil representasi

Visi Bupati Terpilih, adalah:

“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA, DAN BERDAYA

SAING”

Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna

terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah Kabupaten

dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantabkan

pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Sejalan dengan Visi Daerah Kabupaten Lamongan dan juga sebagai

pendukung terwujudnya Visi tersebut yang selaras denganTugas Pokok dan

Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lamongan menetapkan Visi:

“TERWUJUDNYA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG DAN KELUARGA

BERKUALITAS“

Visi tersebut menggambarkan suatu niat baik dan ketulusan melalui

semangat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan yang

tumbuh seimbang merupakan salah satu prioritas pembangunan yaitu

mewujudkan pertumbuhan penduduk yang stabil yang ditandai dengan

menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,0 per wanita atau Net

Reproduction Rate (NRR) sama dengan 1. Dan mewujudkan keluargalebih

sejahtera atas anugerah yang diberikan Allah SWT, berupa keanekaragaman

sumberdaya yang ditunjang dengan kualitas pendidikan, Kesehatan,

Infrastrutur dan berkembangnya perekonomian masyarakat.


Tahun 2017

24

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu

dirumuskan Misi yang dapat menggerakan dan mewujudkan tujuan dan

sasaran yang hendak dicapai. Adapun Misi-Misi Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, adalah sebagai

berikut:

1. Peningkatan Pelaksanaan Keluarga Berencana.

2. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lamongan.

a. Masih Rendahnya Upaya Untuk Memberdayakan Keluarga Guna

Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas

Upaya-Upaya yang dilakukan untuk membina,

mengembangkan dan memberdayakan Keluarga dalam rangka

mendukung terwujudnya keluarga kecil berkualitas yang bercirikan

kemandirian dan sejahtera masih rendah sehingga hak asasi dan

martabat manusia khususnya yang terkai dengan pengaturan

reproduksi masih jauh dari harapan.

b. Kurangnya Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Masih banyaknya perkawinan yang istrinya berusia dibawah

20 tahun hal ini dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu

yang akan melahirkan dan anak yang akan dilahirkan untuk itu perlu

adanya peningkatan akses informasi, peningkatan akses pelayanan

PIK Remaja, peningkatan kualitas dan pengelolaan jaringan serta

keterpaduan program PIK Remaja sehingga remaja dapat

meningkatkan pengetahuan, sikap dan prilaku positip tentang

kesehatan reproduksidan pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja

secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan

gender


Tahun 2017

25

c. Masih Tingginya Keluarga-Keluarga Yang Belum Dapat Memenuhi

Kebutuhan Dasarnya Secara Minimum

Melihat masih banyaknya keluarga miskin yang tidak dapat

memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan,

sandang, papan dan kesehatan maka perlu kiranya ada gerakan yang

dapat meningkatkan pendapatan keluarga yaitu merupakan kegiatan

ekonomi produktif yang beranggotakan ibu-ibu yang berasal dari

keluarga miskin maupun peserta KB guna meningkatkan pendapatan

keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera

d. Masih Rendahnya Ketahanan dan Kualitas Lingkungan Keluarga

Pada kenyataannya masih banyak keluarga yang rentan

terhadap kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna

hidup mandiri hal tersebut disebabkab karena kualitas keluarga yang

mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya

masih sangat rendah, untuk itu perlu dorongan upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga

dengan memperhatikan kelompok usia berdasarkan siklus hidup yaitu

mulai dari janin dalam kandungan sampai lanjut usia dalam rangka

membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

e. Masih Tingginya Unmeet Need

Berdasarkan laporan bulan Desember 2016, tercatat jumlah

PUS di Kabupaten Lamongan sebanyak 284.482 PUS.Dari jumlah

tersebut terdapat jumlah PUS bukan peserta KB yang ingin anak

ditunda sebanyak 10.305dan yang tidak ingin anak lagi sebanyak

9.859 peserta. Dari data tersebut maka dapat diketahui

besarnya angka Unmeetneed yaitu masyarakat atau PUS

yang ingin ber KB tapi t idak terpenuhi kebutuhan akan

layanan KB di Kabupaten Lamongan bulan Desember 2016

yaitu sebanyak 20.164 atau 7,09% dari jumlah PUS sebesar

284.482.


Tahun 2017

26

Dari hasil tersebut persentase Unmeetneednya masih

tinggi di atas target nasional. Mengacu pada target dalam

RPJMN maupun RPJMD yang mengharapkan Unmetneed

hanya 5% maka perlu upaya serius untuk menurunkannya.

Unmetneed merupakan salah satu sasaran penggarapan untuk

pemakaian KB ditambah dengan Hamil, dimana setelah melahirkan

merupakan sasaran Peserta KB Baru serta jumlah perkawinan yang

dibawah 21 tahun.

f. Cakupan PIK – REMAJA Cukup Tinggi.

Adapun pada target dalam RPJMN maupun RPJMD yang

mengharapkan cakupan PIK-Remaja sebesar 63, mencapai 101

cakupan PIK-Remaja, namun sebagian besar masih dalam katagori

tumbuh, sehingga diperlukan pembinaan yang lebih efektif dan

konsisten dengan harapan dapat menjadi PIK- RemajaTegar dan

Tegak

g. Masih Belum Meratanya Keluarga Balita yang ikut BKB.

Dari data pendataan tahun 2016Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, angka

Keluarga Balita yang ikut BKB aktif tercapai 28.781, akan tetapi masih

perlu dilakukan peningkatan strategi karena pencapaian per

kecamatan masih belum merata.

h. Masih Rendahnya Keluarga Remaja yang ikut BKR.

Di Kabupaten Lamongan Keluarga Remaja yang ikut BKR aktif

telah tercapai 10.586 namun masih ada Kecamatan yang masih rendah

pencapaiannya, dalam hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi, promosi

maupun informasi yang diberikan kepada sasaran dan daya dukung yang

masih rendah, baik dalam segi SDM dan operasionalnya.


Tahun 2017

27

3. Dampak pencapaian dan keberhasilan Visi dan Misi

Untuk mewujudkan Visi dan Misi SKPD Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan diperlukan adanya suatu

rumusan yang menjadi tonggak kunci penentu keberhasilan. Berdasarkan

Analisis Internal maupun Eksternal rumusan Faktor Kunci penentu

keberhasilan untuk mencapai Visi, Misi adalah, sebagai berikut:

a. Menciptakan aparatur Pemerintah yang kompeten, kredibel, inovatif

melalui peningkatan kapasitas SDM, peningkatan disiplin dan

profesionalisme pegawai.

b. Membangun komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayan keluarga

c. Jumlah penduduk yang besar diimbangan dengan peningkatan kualitas

SDM adalah merupakan modal dasar pembangunan

d. Pengelolaan sumberdaya alam dengan menerapkan teknologi guna

mendukung perekonomian masyarakat.

e. Karakter penduduk yang memiliki semangat kerja keras, gotong royong

dan agamis sebagai modal dasar pembangunan.

f. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung

penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan

prima.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Analisis lingkungan internal

Kekuatan: Kekuatan yang dimaksud adalah aset yang dimiliki secara

nyata sampai saat ini.

- Dukungan dari petugas lapangan sebanyak 11 petugas lapangan

KB (PLKB) dan 95 penyuluh KB (PKB) yang berstatus pegawai

BPPKB dan bertugas di tingkat desa/kelurahan diseluruh

Lamongan.

- Keberadaan pelatihan-pelatihan tehnis maupun operasional

Pembangunan KKB yang responsif terhadap kebutuhan mitra kerja

dan stakeholder.


Tahun 2017

28

- Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang

memadai, baik untuk kepentingan internal dan eksternal yaitu mitra

kerja dan stakeholder.

- Efektivitas dan efisiensi pengelolaa Pembangunan KKB yang

mengharuskan menerapkan menejemen prima yang akuntabel dan

bersifat transparan.

- Dukungan partisipasi masyarakat dalam bentuk jaringan swasta,

LSOM, Toga-Toma dan Institusi masyarakat pedesaan.

- Kemampuan mengelola sistem informasi menejemen.

Kelemahan:

- Komitmen dan kesiapan daerah dalam melaksanakan kewenangan

dibidang program KKB masih dirasakan kurang didalam masa

desentralisasi dan otonomi daerah.

- Sebagian keluarga belum sepenuhnya memiliki pengetahuan yang

baik dan benar bagi tumbuh kembang anak balita.

- PUS belum mengetahui dan sadar akan hak-hak reproduksinya

dan berperilaku positif dalam kesehatan reproduksi.

- Unmetneed berKB masih relatif tinggi, pendidikan wanita relatif

rendah dan partisipasipria dalam berKB masih sangat rendah.

- Menurunnya peran dan fungsi petugas serta kader lapangan

(PLKB,PPKBD, dan sub.PPKBD) dalam penggerakan masyarakat,

khususnya dalam hal pelayanan KB, kehamilan yang tidak

diinginkan (KTD), KB Pasca Persalinan dan Keguguran, Posyandu,

KB Pria dan Promosi dual protection HIV/AIDS.

Analisis lingkungan eksternal

Peluang :

- Dukungan politis dari pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap

program KKB Nasional baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Kabupaten/Kota masih tinggi.

- Komitmen Pemerintah semakin tinggi terhadap Pembangunan

Kependudukan KB yang ditunjukkan dengan dijadikan revitalisasi


Tahun 2017

29

program KB menjadi bagian dari prioritas dalam RPJMN 2015-

2019.

- Penyerahan sebagaian urusan Program KKB ke Pemerintah

daerah Kabupaten/Kota, lebih memungkinkan untuk mendekatkan

Pelayanan KB sesuai dengan kondisi setempat.

- Munculnya kesadaran dan semangat baru yang diambil dari

hikmah berlangsungnya krisis yang berkelanjutan, tuntutan akan

pelayanan dan ketersediaan kontrasepsi meningkat.

- Tersedianya sarana mobilitas untuk petugas lapangan.

- Komitmen mitra kerja yang cukup baik mendukung kebijakan

pembangunan KKB Nasional.

Tantangan :

- Meningkatnya persaingan kompetensi SDM yang sangat ketat

terutama penduduk usia produktif.

- Masih besarnya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat

pendidikan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

- Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

prima.

- Pesatnya perkembangan teknologi yang merupakan tantangan

bagi daerah apabila tidak mampu mengintroduksi dalam

pengembangannya.

- Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menyebabkan makin

tingginya angka kemiskinan.

- Bervariasinya tingkat pemahaman stakeholder utamanya di

legislatif dan esekutif terhadap program KKB, berimplikasi terhadap

dukungan politis dan programatis KB.

- Timbulnya kekuatan sosial politik baru (parpol) yang cenderung

memunculkan bervariasinya pendapat dan kepentingan kelompok

akan menyulitkan adanya persepsi dan kebijakan dalam

pengelolaan program KKB Nasional.


Tahun 2017

30

- Adanya toga-toma yang masih belum seluruhnya mendukung

Program KKB.Masih kuatnya budaya kawin muda dibeberapa

wilayah

- Masih tingginya tingkat Unmetneed diberbagai wilayah.

5. Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan tahun depan.

1. BIDANG KELUARGA BERENCANA

Menjamin tersedianya pelayanan KB yang berkualitas dan merata;

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan

pelayanan, dan pembiayaan KB dalam Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN).

2. Meningkatkan promosi dan KIE pelayanan KB dalam Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN).

3. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di seluruh

fasiliktas kes ehatan atau titik layanan.

4. Menjamin tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten dalam

pelayanan KB.

5. Meningkatkan akses pelayanan KB dalam Jaminan Kesehatan

Nasional, melalui pelayanan Keluarga Berencana ber


Tahun 2017

31

RKPD 2016

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/ KINERJA

TAHUN 2015 TAHUN 2016

RKPD JUMLAH

ANGGARAN RKPD

JUMLAH ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8

BELANJA LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

2 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

534.080.500

541.430.500

2 2

8 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Terkirimnya Surat

2.000.000

2.000.000

5,000,000

2.000.000

2 8 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening yang Terbayar

84.120.000 83.428.000 83,428,000

83.428.000

2 8 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Pemenuhan servis komputer, PA dan TV

10.000.000 10.000.000 15,000,000

20.000.000

2 8 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas ? Operasional

32.700.000 32.700.000 32,700,000

25.000.000

2 8 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor

98.000.000 98.000.000 98,000,000

70.000.000

2 8 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

91.260.500 91.260.500 91,260,500

40.000.000

2 8 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

6.000.000 6.000.000 8,000,000 6.000.000

2 8 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Pemenuhan Peralatan Kebersihan dan Tabung Kebakaran

10.000.000 10.000.000 15.000.000 10.000.000

2 8 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan Surat Kabar

5.000.000 4.380.000 4,380,000

4.380.000

2 8 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman

70.000.000 70.000.000 70,000,000

22.500.000

2 8 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

75.000.000 50.000.000 80,000,000

50.000.000

2 8 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan

Jumlah Pemenuhan Jasa Administrasi /

50.000.0000 83.662.000 83,620,000

80.000.000


Tahun 2017

32

Jasa Kebersihan, Tenaga Keamanan dengan Baik

2 8 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2 8 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Pemenuhan Kendaraan Operasional DPPKB Kabupaten Lamongan

0 349.800.000 412,372,000 421.052.000

2 8 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor dengan Baik

25.000.000 159.000.000 40,000,000 178.948.000

2 8 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Gedung Kantor dengan Baik

70.000.000 70.000.000 70,000,000 40.000.000

2 8 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

30.000.000 30.000.000 50,000,000

30.000.000

2 8 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

98.000.000 98.000.000 98,000,000

40.000.000

2 8 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

2 8 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Pemenuhan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.000.000 5.000.000 5.000.000

5.000.000

2 8 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah Pemenuhan dokumen laporan Keuangan Semesteran

6.000.000 5.000.000 5.000.000

5.000.000

2 8 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Pemenuhan dokumen Laporan Akhir Tahun

6.000.000 5.000.000 5.000.000

5.000.000

2 8 6 5 Forum SKPD Forum SKPD Jumlah Pemenuhan dokumen Perencanaan SKPD

10.000.000 10.000.000 10.000.000

10.000.000


Tahun 2017

33

2 8 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

15.000.000 25.000.000 25.000.000

20.000.000

2 8 15 KELUARGA BERENCANA

KELUARGA BERENCANA


Program Keluarga Berencana

Cakupan Peserta KB MKJP

2 8 15 1

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin (DAK)

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin (DAK)

Jumlah Penyediaan Sarana Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin

50.000.000 55.501.600 55.501.600 55.053.000

2 8 15 3 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Jumlah Akseptor KB yang Terlayani

25.000.000 25.000.000 25.000.000

25.000.000

2 8 15 5 Pembinaan Keluarga Berencana

Pembinaan Keluarga Berencana

Jumlah Penyebarluasan Informasi KB/ KR yang Efektif

30.000.000 30.000.000 50.000.000

30.000.000

2 8 15 10 Dukungan Operasional Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan Sebagai Pusat Pengendali Operasional Lini Lapangan

Dukungan Operasional Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan Sebagai Pusat Pengendali Operasional Lini Lapangan

Jumlah UPT yang Mendapatkan Dukungan Operasional

0 0 0 1.099.320.000

2 8 17 Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Pelayanan Kontrasepsi

Cakupan PUS yg ber-KB Tidak Terpenuhi

2 8 17 2 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin

Jumlah Akseptor KB yang Terlayani

35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000

2 8 17 4 Pelayanan KB Medis Operasi

Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin

Jumlah Cakupan Pelayanan Akseptor KB bagi Keluarga Miskin

20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

2 8 17 5 Pengadaan obat dan alat kontrasepsi KB pasca persalinan

Penyediaan Obat / Alat Kontrasepsi Ibu Menyusui bagi Keluarga Miskin

Jumlah Obat dan Alat Koontrasepsi yang Terpenuhi

50.000.000 125.000.000 125.000.000 75.000.000

2 8 17 6 Operasional Pendistribusian Alat Kontrasepsi

Jumlah Pendistribusian Alat Kontrasepsi

0 0 0 50.400.000

2 8 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Peningkatan pembinaan peran serta masy dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Persentase PPKBD Mandiri

2 8 18 5 Pelatihan Teknis Ketrampilan dan Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)

Pelatihan Teknis Ketrampilan dan Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)

Jumlah Pelatihan Peningkatan Pendapatan Kelompok UPPKS

100.000.000 50.000.000 80.000.000 40.000.000


Tahun 2017

34

2 8 18 7 Operasional Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyangatra)

Operasional Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyangatra)

Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang Terpelihara dengan Baik

50.000.000 25.000.000 50.000.000 25.000.000

2 8 18 8 Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa

Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa

Jumlah Sekolah dan Instansi yang mendapatkan pembinaan tentang Kesehatan Reproduksi

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

2 8 18 9 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Jumlah Kelompok Saka Kencana yang mendapat Pembinaan

0 0 75.000.000 30.000.000

2 8 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB

2 8 23 1

1

1

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)

Jumlah Kader BKB dan Kader BKL yang mendapat Pembinaan

100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

2 8 23 2 Tersedianya Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (DAK)

Tersedianya Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (DAK)

Jumlah Desa yang mendapat BKB Kit

204.633.000 204.633.000 225.000.000 225.000.000

2 8 25 Program Penyuluhan dan Penggerakan

Program Penyuluhan dan Penggerakan

Persentase Institusi Yang Dibina

2 8 25 1 Penyuluhan Tentang Kependudukan dan KB

Penyuluhan Tentang Kependudukan dan KB

Jumlah Kelompok yang mendapat Penyuluhan

50.000.000 0 50.000.000 50.000.000

2 8 25 2 Learning Organization bagi Institusi Masyarakat Pedesaan

Learning Organization bagi Institusi Masyarakat Pedesaan

Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapat Pelatihan Pengelolaan Program KB

75.000.000 75.000.000

50.000.000 50.000.000

2 8 25 3 Peningkatan Jaringan Kerja Mitra Kerja

Peningkatan Jaringan Kerja Mitra Kerja

Jumlah Monitoring Kegiatan Momentum

25.000.000 25.000.000 30.000.000 25.000.000

2 8 25 4 Penilaian IMP Dan pengelola KB Terbaik Tingkat Kecamatan Dan Kabupaten

Penilaian IMP Dan pengelola KB Terbaik Tingkat Kecamatan Dan Kabupaten

Jumlah Lomba Kegiatan Penilaian IMP dan Pengelolaan KB Terbaik Tingkat Kecamatan

105.000.000 105.000.000 150.000.000 75.000.000

2 8 25 5 Peningkatan Kinerja Institusi Masyarakat Pedesaan

Peningkatan Kinerja Institusi Masyarakat Pedesaan

Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapat Operasional

670.000.000 670.000.000 670.000.000 670.000.000


Tahun 2017

35

2 8 26 Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk

Persentase Dokumen/ Kebijakan Yang Dihasilkan

2 8 26 1 Hasil Analisis Operasional Program KB Multi Indikator Dan Efek Dampak SPM Dan Hasil Pendataan

Hasil Analisis Operasional Program KB Multi Indikator Dan Efek Dampak SPM Dan Hasil Pendataan

Jumlah Peserta yang Mendapat Hasil analisis Pendataan KB dan Kependudukan

40.000.000 0 40.000.000 40.000.000

2 8 26 2 Sosialisasi Pelaporan dan Evaluasi Program KB

Sosialisasi Pelaporan dan Evaluasi Program KB

Jumlah Peserta sosialisasi dan Evaluasi Program KB Kependudukan

30.000.000 0 30.000.000

30.000.000

2 8 26 3 Sosialisasi/ Desiminasi Kebijakan dan Strategis Peranan Pengendalian Penduduk

Sosialisasi/ Desiminasi Kebijakan dan Strategis Peranan Pengendalian Penduduk

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Peranan Pengendalian

20.000.000 0 20.000.000 20.000.000

2 8 26 4 Penelahan Data untuk parameter Kependudukan

Penelahan Data untuk parameter Kependudukan

Jumlah Peserta Penelaahan Data untuk Parameter Kependudukan

25.000.000 0 25.000.000 25.000.000

2 8 26 5 Pembentukan Kampung KB

Pembentukan Kampung KB

Jumlah Kampung KB yang Terbentuk

150.000.000 0 150.000.000 150.000.000


Tahun 2017

36

2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan seperti tabel diatas menunjukan bahwa

otoritas utama dalam menentukan program dan kegiatan berjalan adalah

Bagian Pembangunan selaku Tim Satuan Tiga Bappeda dan BPKAD kab.

Lamongan . Dinas Pengendalian Penduduk dan KB hanya sebagai

perencana dan mengusulkan kegiatan yang sudah ada pada RKPD

sehingga tidak semua program dan kegiatan yang diusulkan di setujui .

Penjelasan mengenai review antara RKPD dengan analisis

kebutuhan sebagai berikut :

a. Menentukan urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menunjang Program

Prioritas Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ;

b. Menentukan program kegiatan yang mendukung pencapaian target

kinerja tahun 2017 sebagaimana terdapat dalam RPJMD Tahun 2016-

2021 ;

c. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program

prioritas Kabupaten Lamongan Tahun 2017 berdasarkan renja atau

usulan Program Kegiatan SKPD ;

d. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program

kegiatan berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah.

e. Mengindentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan

memiliki multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas

pembangunan.

f. Mengindentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas

umum dan fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong

percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan.

g. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat spesifik grant sehingga

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Seperti yang dilihat di tabel banyak program dan kegiatan akhirnya

tidak disetujui baik dari program maupun kegiatannya ataupun jumlah

anggaran yang diusulkan dan ada juga program dan kegiatan yang tidak


Tahun 2017

37

diusulkan dimunculkan , semuanya disesuaikan dengan kebijakandan

target kabupaten lamongan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari

Bidang Perencanaan dan keuangan yang kemudian di konsolidasikan kepada

setiap bidang yang ada diDinas pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Anggaran

Kerja (RAK) yang kemudian disetujui oleh kepala DInas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan. RAK kemudian di kirim kepada

Pemda Kabupaten Lamongan dan diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk

dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi

dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian

dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan

fraksi dalam pembahasan anggaran.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD 2016 - 2021 dan tugas

pokok dan fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lamongan.


Tahun 2017

38

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Undang-

undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa Badan Kependudukan dan

Keuarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan

Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana.

Ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor :

212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019 yang

memiliki tujuan sebagai berikut :

BKKBN akan berupaya dalam tujuan paling utama untuk : a) Menguatkan

akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas; b) Peningkatan

pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-MKJP; c)

Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi; d) Penguatan Tata kelola, penelitian, dan

pengembangan bidang Keluarga Berencana.

Kebijakan dalam RPJMD yang berhubungan dengan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan,

adalah :

1. Meningkatkatnyapengendalian pertumbuhan penduduk dengan

peningkatan pelayanan Keluarga Berencana.

Kedua kebijakan tersebut diambil untuk melaksanakan misi

Pemerintah Kabupaten Lamongan “TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH

SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING”, sebagaimana yang dituangkan

dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016- 2021.

Sejalan dengan Visi Daerah Kabupaten Lamongan dan juga sebagai

pendukung terwujudnya Visi tersebut yang selaras denganTugas Pokok dan

Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten

Lamongan menetapkan Visi:


Tahun 2017

39

“TERWUJUDNYA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG DAN KELUARGA

BERKUALITAS“

Visi tersebut menggambarkan suatu niat baik dan ketulusan melalui

semangat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan yang tumbuh

seimbang merupakan salah satu prioritas pembangunan yaitu mewujudkan

pertumbuhan penduduk yang stabil yang ditandai dengan menurunnya angka

fertilitas (TFR) menjadi 2,0 per wanita atau Net Reproduction Rate (NRR)

sama dengan 1. Dan mewujudkan keluargalebih sejahtera atas anugerah

yang diberikan Allah SWT, berupa keanekaragaman sumberdaya yang

ditunjang dengan kualitas pendidikan, Kesehatan, Infrastrutur dan

berkembangnya perekonomian masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan yang telah ditentukan Pemerintah

Daerah, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

menetapkan arah kebijakan-kebijakan, sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan dan pembinaan Pengetahuan kesertaan ber-KB

berupa pemahaman masyarakat mengenai hak reproduksi dan kesehatan

reproduksi beserta berbagai permasalahannya.

2. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

3. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana,

Kesehatan Reproduksi, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak

Reproduksi.

4. Menjalin dan meningkatkan dukungan mitra kerja dan mengembangkan

potensi sumber kesejahteraan dalam upaya kemandirian dan ketahanan

keluarga.

Adapun program pembangunan pemerintah Kabupaten Lamongan,

yang berkaitan dengan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

d. Program Keluarga Berencana.


Tahun 2017

40

e. Program Pelayanan Kontrasepsi.

f. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR

Yang Mandiri.

g. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

h. Program Penyuluhan dan Penggerakan

i. Program Pengendalian Penduduk

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan

merupakan target – target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi,

disamping itu pencapaian target – target ini merupakan ukuran keberhasilan

kerja.

Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan

menetapkan tujuan sebagai berikut :

“Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dengan

Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana”.

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka

diperlukan sasaran yang harus dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan yaitu sebagai berikut:

”Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan

Peningkatan Keluarga Berencana”

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana untuk Tahun 2017 didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel 3.1


Tahun 2017

41

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2017

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target

Sasaran Tahun 2016

1. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana

Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Pelayanan KB

Persentase Peserta KB Aktif

77, 73 %

Persentase Kampung KB Yang Terbentuk

18, 51%


Tahun 2017

42

3.3 Program dan Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2017

Nama SKPD: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pagu: Rp 6,386,237,100

Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2018

Lokasi Target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Wajib

1 11 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 11 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya benda pos (perangko)

Kabupaten Lamongan

576 Lembar

Rp 5,000,000 Sumber dana: APBD Kab; APBD Kabupaten

576 Lembar Rp 5,000,000

1 11 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jasa telepon, air, listrik terbayar

Kabupaten Lamongan

14 UPT , 1 BPPKB, 12 bln


14 UPT , 1 BPPKB, 12 bln

Rp 83,428,000

1 11 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya biaya service komputer

Kabupaten Lamongan

100% Rp 15,000,000 Sumber dana: APBD Kab; APBD Kabupaten

100% Rp 15,000,000


Tahun 2017

43

1 11 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Perpanjangan STNK, Pemeliharaan kend. Dinas/ operasional

Kabupaten Lamongan

R. 4 = 9 bh R. 2 = 170 bh


R. 4 = 9 bh R. 2 = 170 bh

Rp 32,700,000

1 11 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Honorarium Tenaga Kebersihan

Kabupaten Lamongan

5 Orang Rp 42,250,000 Sumber dana: APBD Kab; APBD Kabupaten

5 Orang Rp 42,250,000

1 11 1 10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kabupaten Lamongan

Kabupaten dan 27 UPT



Rp 98,000,000

1 11 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya biaya Cetak dan Penggandaan

Kabupaten Lamongan




Rp 91,260,500

1 11 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Alat Listrik dan elektronik

Kabupaten Lamongan


100% Rp 8,000,000

1 11 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pengisian tabung kebakaran

Kabupaten Lamongan


100% Rp 10,000,000

1 11 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Surat kabar/ majalah

Kabupaten Lamongan


100% Rp 5,000,000

1 11 1 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu

Kabupaten Lamongan

- Peg = 174 org - Rapat = 552 Or - Tamu = 30 or


- Peg = 174 org - Rapat = 552 Or - Tamu = 30 or

Rp 78,000,000


Tahun 2017

44

1 11 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kabupaten Lamongan


100% Rp 90,000,000

1 11 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan

Honorarium Tenaga Kontrak

Kabupaten Lamongan


9 Orang Rp 83,620,000

1 11 1 41 Rapat Kerja Daerah Tersedianya Rapat Kerja Daerah

Kabupaten Lamongan


100% Rp 90,000,000

1 11 1 42 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Honorarium Tenaga Keamanan Kantor

Kabupaten Lamongan


2 Orang Rp 25,350,000

1 11 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 11 2 5

1 11 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Peningkatan Pelayanan Alokon

Kabupaten Lamongan

1 Unit Rp 412,372,000 Sumber dana: APBD Kab; DAK

1 Unit Rp 413,000,000

1 11 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Lamongan

10 Paket Rp 180,000,000 Sumber dana: APBD Kab; DAK

10 Paket Rp 180,000,000

1 11 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Kamera dan Printer Gaji

Kabupaten Lamongan

1 Kamera, 1 Printer Gaji


1 Kamera , 1 Printer Gaji

Rp 42,000,000

1 11 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Kabupaten Lamongan

Gedung Badan PP dan KB Kabupaten.


Gedung Badan PP dan KB Kabupaten

Rp 87,000,000


Tahun 2017

45

1 11 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan

Kabupaten Lamongan

1 Buah Rp 50,000,000 Sumber dana: APBD Kab; APBD Kabupaten

1 Buah Rp 70,000,000

1 11 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Lamongan

6 Unit Mobil


6 Unit Mobil Rp 98,000,000

1 11 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kabupaten Lamongan

AC = 6 Unit, kipas angin =11 unit,pompa air =2 unit, Telepon =1 unit, Laptop =27 unit, Jam dinding =15 unit, Faximail =1 unit


AC = 6 Unit, Kipas Angin = 11 Unit,Pompa Air = 2 Unit, Telepon = 1 Unit. Laptop = 27 Unit, Jam Dinding = 15 Unit, Faximail = 1 Unit

Rp 26,000,000

1 11 2 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pemeliharaan Rutin berkala Meubelair

Kabupaten Lamongan

Meja, Kursi dan Alamari


Meja, Kursi dan Almari

Rp 27,000,000

1 11 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 11 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal

pendidikan dan Pelatihan formal

Kabupaten lamongan


115 Orang Rp 30,000,000


Tahun 2017

46

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 11 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Kab. Lamongan

12 Laporan Rp 5,000,000 Sumber dana: APBD Kab; APBD Kabupaten

12 Laporan Rp 7,000,000

1 11 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

Kab. Lamongan


2 Laporan Rp 7,000,000

1 11 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun

Kab. Lamongan


1 laporan Rp 7,000,000

1 11 6 5 Forum SKPD Terwujudnya Koordinasi dalam Pengembangan Program SKPD

Kab. Lamongan


1 Laporan Rp 15,000,000

1 11 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

Terwujudnya Laporan Dokumen perencanaan dan evaluasi

Kab. Lamongan


5 Laporan Rp 30,000,000

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


1 12 15 1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Peningkatan Pelayanan KB di RS dan Klinik

Kabupaten Lamongan

IUD Kit 7 Unit

Rp 55,501,600 Sumber dana: APBD Kab; DAK

IUD Kit 7 Unit

Rp 55,501,600


Tahun 2017

47

1 12 15 3 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Terwujudnya Peningkatan Cakupan akseptor KB bagi Keluarga Miskin

Kabupaten Lamongan

233 Akseptor


233 Akseptor

Rp 35,000,000

1 12 15 5 Pembinaan Keluarga Berencana

Tersampaikannya Pesan Program KB kepada Masyarakat Melalui Mobil Unit Penerangan (MUPEN)

Kabupaten Lamongan

27 Kecamatan

Rp 50,000,000 Sumber dana: APBD Kab; DAU

27 Kecamatan

Rp 60,000,000

1 12 15 7 Pembinaan Kesertaan Ber KB ( Pendataan Keluarga)

Tersedianya Data Basis Keluarga

Kabupaten Lamongan

27 Kecamatan (474 Desa)


27 Kecamatan, 474 Desa

Rp 700,000,000

1 12 15 8 Analisa Operasional Program KB Multi Indikator Dan Efek Dampak, SPN dan Hasil Pendataan

Peningkatan Kesertaan Ber KB

Kabupaten Lamongan

474 PPKBD, 210 (Penyuluh Keluarga Berncana), 133 Petugas KB


474 PPKBD, 210 (Penyuluh keluarga Berencana), 133 Petugas KB

Rp 200,000,000

1 12 15 9 Revitalisasi Program KB, Pelaporan Dan Evaluasi Program KB

peningkatan Kesertaan Ber KB

Kabupaten Lamongan


54 Orang Rp 60,000,000

1 12 15 10 Sosialisasi/ Desiminasi Kebijakan dan Strategis Peranan Pengendalian Penduduk

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Strategis Pengendalian penduduk

Kabupaten lamongan


50 Orang Rp 25,000,000

1 12 15 11 Penelahan Data untuk parameter Kependudukan

Tersedianya Data Kependudukan

Kabupaten Lamongan


30 Orang Rp 30,000,000


Tahun 2017

48

1 12 15 12 Seminar Nasional Kependudukan bagi Mitra Kerja

Peningkatan Pengetahuan Dampak Kependudukan bagi Mitra Kerja

Kabupaten Lamongan


150 Orang Rp 60,000,000

1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1 12 16 1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Remaja , Terlaksananya Advokasi KIE melalui Pembinaan Saka Kencana dan Jambore Saka Kencana

Kabupaten Lamongan

111 Saka Kencana


111 Saka Kencana

Rp 100,000,000

1 12 17 Program pelayanan kontrasepsi

1 12 17 2 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Terwujudnya Cakupan Akseptor KB bagi Keluarga Miskin

Kabupaten Lamongan

422 Akseptor


422 Akseptor

Rp 35,000,000

1 12 17 4 Pelayanan KB medis operasi

Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin

Kabupaten Lamongan

MOW 22 Akseptor, MOP 5 Akseptor


MOW 22 Akseptor

Rp 20,000,000

1 12 17 5 Pengadaan Obat dan alat Kontrasepsi Keluarga Berencana Pasca Persalinan

Terwujudnya peningkatan Cakupan Akseptor KB Baru dan Aktif serta Kesejahteraan Keluarga

Kabupaten Lamongan

441 Set Rp 125,000,000 Sumber dana: APBD Kab; APBD Kabupaten

441 Set Rp 125,000,000


Tahun 2017

49

1 12 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1 12 18 2 Peningkatan Jaringan Mitra Kerja

Meningkatnya Peserta Aktif KB, Meningkatnya pelayanan Kesehatan dan Kontrasepsi KB

Kabupaten Lamongan

Momen Hari IBI, TNI Manunggal, IDI, PKK


Momen Hari IBI, TNI Manunggal, IDI, PKK

Rp 40,000,000

1 12 18 3 Penilaian IMP Dan pengelola KB Terbaik Tingkat Kecamatan Dan Kabupaten

Meningkatkan Kemantapan Koordinasi dan Kerja Sama dengan IMP

Kabupaten Lamongan

7 Kegiatan Lomba, Kader BKB, Kader BKR, Kader BKL, Kader UPPKS, IMP, Kel. Harmonis, KB Lestari 10, 15, 20 Tahun


7 Kegiatan Lomba Kader BKB, Kader BKR, Kader BKL, Kader UPPKS, IMP, Kel. Harmonis, KB Lestari 10, 15, 20 Tahun

Rp 150,000,000

1 12 18 4 Peningkatan kinerja institusi masyarakat pedesaan

Meningkatkan Kinerja Kader PPKBD dan Sub PPKBD dalam Pengelolaan Program KB di Desa, Terlaksananya Pemberian Insentif bagi Kader PPKBD dan Sub PPKBD

Kabupaten Lamongan

4.164 Kader PPKBD dan Sub PPKBD

Rp 1,250,000,000

Sumber dana: APBD Kab; DAU

4.164 Kader PPKBD dabn Sub PPKBD

Rp 1,350,000,000


Tahun 2017

50

1 12 18 6 Peningkatan Kinerja Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Meningkatnya Kinerja dan Pendapatan Kelompok UPPKS

Kabupaten Lamongan

15 Kelompok UPPKS (15 Kec/ 15 Desa)

Rp 80,000,000 Sumber dana: APBD Prop; DAU

15 Kelompok UPPKS (15 Kec/ 15 Desa)

Rp 80,000,000

1 12 18 8 Learning Organization bagi Institusi Masyarakat Pedesaan

Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan PPKBD dan Sub PPKBD dalam Pengelolaan Program KB dan Pemberdayaan Perempuan di Lini Lapangan

27 Kecamatan




Rp 180,000,000

1 12 18 9 Operasional Pusat Pelayanan keluarga sejahtera

Meningkatnya Pelayanan Posyandu KB dan Pembinaan BKB, BKR dan BKL

Kabupaten Lamongan

Pelayanan Keluarga yang mempunyai Balita, Remaja dan Lansia


Pelayanan Keluarga yang mempunyai Balita , Remaja dan Lansia

Rp 60,000,000

1 12 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR


Tahun 2017

51

1 12 20 3 Penyediaan sarana dan prasarana Pusat pelayanan informasi konseling KRR (DAK)

Tersedianya KIE Genre KIT (Multi Media untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan para Pembina dan Pengelola PIK R/M dalam menumbuhkembangkan PIK R/M ( Tumbuh, Tegak dan Tegar )

Kabupaten Lamongan

7 Paket Rp 200,000,000 Sumber dana: APBD Kab; DAK

7 Paket Rp 200,000,000

1 12 20 4 Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK R/M)

Meningkatkan Pengetahuan Remaja/Mahasiswa Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja, Pembinaan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya

Kabupaten Lamongan

40 SLTA/SLTP, 2 PT


40 SLTA/SLTP, 2 PT

Rp 60,000,000

1 12 20 5 Orientasi Pembentukan Pusat Pelayan Informasi dan Konseling (PIK) bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah

Meningkatkan Pengetahuan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah tentang Kesehatan Reproduksi Remaja, pembinaan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya

Kabupaten Lamongan

30 Kelompok


30 Kelompok

Rp 60,000,000


Tahun 2017

52

1 12 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

1 12 22 2 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (DAK)

Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan dalm Pengarahan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Kabupaten Lamongan

45 Paket BKB KIT dan KKA (27 Kecamatan/ 45 Desa Penerima)

Rp 230,825,000 Sumber dana: APBD Kab; DAK

45 Paket BKB KIT dan KKA (27 Kecamatan/ 45 Desa Penerima )

Rp 250,000,000

1 12 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1 12 23 1 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Meningkatkan Kinerja Institusi Masyarakat Pedesaan khususnya Kader Pengelola Bina Ketahanan keluarga dan Kesejahteraan (BJB, BKR, BKL dan UPPKS )

Kabupaten Lamongan

Kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS


Kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS

Rp 100,000,000

Total


Tahun 2017

53

BAB IV

PENUTUP

Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dipergunakan

oleh Unit Kerja sebagai usulan program dan kegiatan guna mewujudkan tercapainya

pembangunan di Kabupaten Lamongan sebagaimana Visi dan Misi yang tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dengan menyesuaikan program

Kabupaten berdasarkan kepentingan, tugas pokok dan fungsi SKPD.

Rencana Kerja SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini merupakan bagian dari Renstra SKPD maupun RKPD

Kabupaten Lamongan. Tujuan disusunnya rencana kerja SKPD Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah merupakan

suatu dokumen perencanaa program dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah

kebijakan, strategi pembangunan dan program pembangunan khususnya di bidang Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Lamongan.

Dari uraian yang kami sajikan mulai Bab I sampai dengan Bab IV dapat kami

simpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan

Keluarga Sejahtera di Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan target Renstra untuk

pembangunan lima tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Lamongan tahun 2017.

Lamongan, Maret 2016

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HAMDANI AZAHARI,MM Pembina Utama Muda NIP. 19651021 198602 1 003


Tahun 2017

54

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) - Lamongan, Kab...Telp.( 0322 ) 321019, 321 144, E-mail : [email protected] Website : , R ancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana