22
PROPOSAL RENCANA KERJA KULIAH KERJA NYATA (KKN) PPM MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS “PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN NAGARI SIAGA DI NAGARI KOTO DALAM KECAMATAN PADANG SAGO KABUPATEN PADANG PARIAMAN” Oleh : BRAM SESARIO RENDI (Pendidikan Dokter, 2008) M.RIDHO ADITYA (Pendidikan Dokter, 2008) DESY NOFITA SARI (Pendidikan Dokter, 2008) DINDA GENISYA UTAMI (Pendidikan Dokter, 2008) REZILLIA SISKA (Pendidikan Dokter, 2008) BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN) PPM MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS J U N I – JULI 2 0 1 2 1 KKN-PPM

PROPSAL RENCANA KERJA

Embed Size (px)

Citation preview

PROPOSAL RENCANA KERJA KULIAH KERJA NYATA (KKN) PPM MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS

KKN-PPM

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN NAGARI SIAGA DI NAGARI KOTO DALAM KECAMATAN PADANG SAGO KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Oleh : BRAM SESARIO RENDI (Pendidikan Dokter, 2008) M.RIDHO ADITYA (Pendidikan Dokter, 2008) DESY NOFITA SARI (Pendidikan Dokter, 2008) DINDA GENISYA UTAMI (Pendidikan Dokter, 2008) REZILLIA SISKA (Pendidikan Dokter, 2008)

BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN) PPM MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS J U N I JULI 2 0 1 2

1

Halaman pengesahan Judul program kkn Pelaksana a. BRAM SESARIO RENDI (Pendidikan Dokter, 2008) b. M.RIDHO ADITYA (Pendidikan Dokter, 2008) c. DESY NOFITA SARI (Pendidikan Dokter, 2008) d. DINDA GENISYA UTAMI (Pendidikan Dokter, 2008) e. REZILLIA SISKA (Pendidikan Dokter, 2008) Dosen pembimbing lapangan : Drs. Julizar, Apt Waktu pelaksanaan Lokasi pelaksanaan a. Kenagarian b. Kecamatan c. Kabupaten : Koto Dalam : Padang Sago : Padang Pariaman Padang, 26 Mei 2012 Ketua Pelaksana Sekretaris : 4 Juni 2012 17 Juli 2012 : pembardayaan masyarakat melalui nagari siaga

Bram Sesario Rendi Mengetahui, Dosen pembimbing lapangan

Desy Nofita Sari

Drs. Julizar, Apt

2

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN............................................................................................... ABSTRAK............................................................................................................................

i ii

DAFTAR ISI ...............................................................................................................................iii BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang1 1.2. Perumusan Masalah3 1.3. Tujuan Program..9 1.4. Luaran yang Diharapkan ...................................................................................................9 1.5. Manfaat Program9 1.6. Metode Pelaksanaan .........................................................................................................9 1.7. Jadwal Kegiatan Program ................................................................................................10 DAFTAR PUSTAKA

3

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.1.1 KKN-PPM Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secra langsung mengidentifikasi serta menanganai masalah-masalah pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat. KKN dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dalam upayanya meningkatkan isi dan bobot pendidikan bagai mahasiswa dan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar pada pendididikan tinggi. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bagian integral dari proses pendidikan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Oleh karena itu sistem penyelenggaraannya memerlukan landasan idiil yang secara filososfis akan memberikan gambaran serta pengertian yang utuh tentang apa, bagaimana, serta untuk apa KKN itu diselenggarakan. Landasan idiil ini secara filosofis akan memberikan petunjuk serta mengendalikan pola fikir dan pola tindakan dalam setiap proses penyelenggaraan KKN yang pada gilirannya akan membedakan dari bentuk-bentuk kegiatan lain yang bukan KKN. KKN sekurang-kurangnya mengandung lima aspek bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu meliputi : a. Keterpaduan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. b. Pendekatan interdisipliner dan komprehensif. c. Lintas sektoral. d. Dimensi yang luas dan kepragmatisan. e. Keterlibatan masyarakat secra aktif. KKN dilaksanakan oleh mahasiswa didalam masyarakat diluar kampus dengan maksud meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni (IPTEKS) untuk melaksanakan pembangunan yang semakin meningkat, serta meningkatkan persepsi mahsiswa tentang relevansi antara materi kurikulum yang mereka pelajari di kampus dengan relaita pembangunan ditengah masyarakat. Dengan demikian Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk kegiatan intrakurikuler bagi mahasiswa program sarjana (S1) yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Jadi KKN merupakan

4

keterpaduan anatara kegiatan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk pengamalan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni). 1.1.2 Desa Siaga Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) arah pembangunan jangka panjang, yang salah satunya adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, salah satu arah yang ditetapkan adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Unsur-unsur penting bagi peningkatan IPM adalah derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan pada hakikatnya adalah investasi bagi terciptanya sumber daya manusia berkualitas, yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan harus diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan (Tahun 2010-2014) harus lebih diarahkan kepada beberapa hal prioritas. Pembangunan kesehatan juga tidak terlepas dari komitmen Indonesia sebagai warga masyarakat dunia untuk ikut merealisasikan tercapainya Millenium Development Goals (MDGs). Dalam MDGs tersebut, kesehatan dapat dikatakan sebagai unsur dominan, karena dari delapan agenda MDGs lima di antaranya berkaitan langsung dengan kesehatan, dan tiga yang lain berkaitan secara tidak langsung. Lima agenda yang berkaitan langsung dengan kesehatan itu adalah Agenda ke-1 (Memberantas kemiskinan dan kelaparan), Agenda ke-4 (Menurunkan angka kematian anak), Agenda ke-5 (Meningkatkan kesehatan ibu), Agenda ke-6 (Memerangi HIV dan AIDS, Malaria, dan penyakit lainnya), serta Agenda ke-7 (Melestarikan lingkungan hidup). Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

5

Setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang mempunyai tidak luput dari kewajiban-kewajiban di bidang kesehatan.

hakyang sama dalam

memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Namun di samping itu, setiap orang juga Untuk itu, Pemerintah memiliki sejumlah tanggung jawab yang harus dilaksanakannya, yang meliputi tanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Dalam dasawarsa 1970an 1980an, Pemerintah telah berhasil menggalang peran aktif dan memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan melalui gerakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Pada saat itu, seluruh sektor pemerintahan yang terkait, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan (stakeholders) lain, bahu-membahu menggerakkan, memfasilitasi, dan membantu masyarakat di desa dan kelurahan untuk membangun kesehatan mereka sendiri. Akan tetapi, akibat terjadinya krisis ekonomi dan faktor-faktor lain, gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan itu berangsurangsur melemah. Namun demikian, semangat masyarakat tampaknya tidak hilang sama sekali. Sisa-sisa semangat itu tercermin dari masih bertahannya organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) dari tingkat Pusat sampai ke tingkat 3 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di banyak desa dan kelurahan. Walaupun harus menghadapi berbagai kendala, Tim Penggerak PKK masih tetap berjuang menghidupkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di desa dan kelurahan, sehingga saat ini 84,3% desa dan kelurahan memiliki Posyandu aktif. Masa kejayaan PKMD itu hendak diulang dan dibangkitkan kembali melalui gerakan pengembangan dan pembinaan Desa Siaga yang sudah dimulai pada tahun 2006. Yaitu dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes /SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Sampai dengan tahun 2009 tercatat 42.295 desa dan kelurahan (56,1%) dari 75.410 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia telah memulai upaya mewujudkan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga. Namun demikian, banyak dari antaranya yang belum berhasil menciptakan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga yang sesungguhnya, Desa/Kelurahan, masih hidupnya gerakan kelompok Dasawisma, dan masih berkembangnya sejumlah ndahuluan

6

yang disebut sebagai Desa Siaga Aktif atau Kelurahan Siaga Aktif. Hal ini dapat dipahami, karena pengembangan dan pembinaan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga yang menganut konsep pemberdayaan masyarakat memang memerlukan suatu proses. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dirasa perlu untuk melaksanakan revitalisasi terhadap program pengembangan Desa Siaga guna mengakselerasi pencapaian target Desa Siaga Aktif pada tahun 2015. Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kotadan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota menetapkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 80% desa telah menjadi Desa Siaga Aktif. Oleh sebab sebagian desa yang ada di Indonesia telah berubah status menjadi kelurahan, maka perlu ditegaskan bahwa dalam target tersebut juga tercakup Kelurahan Siaga Aktif. Dengan demikian, target SPM harus dimaknai sebagai tercapainya 80% desa dan kelurahan menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Pendahuluan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Salah satu dari antara sejumlah urusan wajib tersebut adalah penanganan bidang kesehatan. Dengan demikian, jelas bahwa pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota harus berperan aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayahnya, agar target cakupan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dapat dicapai. Namun demikian, berperan aktif bukan berarti bekerja sendiri. Bagaimana pun, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah (Pusat) memiliki juga tanggung jawab dan perannya dalam menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat desa dan kelurahan. Bahkan tidak hanya pihak pemerintah, pihak-pihak lain pun, yaitu organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan lain, besar perannya dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat desa dan kelurahan. Bertolak dari kesadaran tersebut di atas, maka disusunlah Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ini sebagai acuan

7

untuk kesamaan pemahaman bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi Program Pengembangan Desa Siaga guna mencapai target Desa dan Kelurahan Siaga Aktif pada tahun 2015. Dengan kesamaan pemahaman diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan kerjasama yang baik dalam rangka mengupayakan tercapainya Desa dan Kelurahan Sehat, Kecamatan Sehat, Kabupaten/Kota Sehat, Provinsi Sehat, dan Indonesia Sehat. 2 Pendahuluan

1.1.3 Nagari Koto Dalam

1.2 Tujuan Program Tujuan utama dari Program KKN adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam keikutsertaannya dalam proses pembangunan. Kegiatan ini diharapkan akan membuka wawasan mahasiswa serta dapat dijadikan sebagai wahana dalam proses pematangan berfikir, bertindak dan mengambil keputusan terhadap sesuatu yang akan atau telah direncanakan. Dengan demikian KKN disamping akan memberikan manfaat terhadap masyarakat, namun juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa itu sendiri. Secara eksplisit, tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya program KKN adalah sebagai berikut : 1. Agar Universitas Andalas menghasilkan sarjana yang lebih memahami dan menghayati permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah. Mahasiswa diharapkan dapat belajar dan menanggulangi setiap permasalahan secara pragmatis dan interdisipliner. 2. Memberi pengalaman belajar tentang kehidupan sosial masyarakat nagari dan pengalaman dalam kerja nyata pembangunan. 3. Meningkatkan wawasan dan proses pendewasaan kepribadiaan mahasiswa. 4. Memacu pembangunan nagari dengan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 5. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kemampuan mahasiswa serta sarjana Universitas Andalas, sehingga akan lebih mendekatkan Universitas Andalas pada masyarakat.

8

1.3 Manfaat Program 1. Diperolehnya bantuan pemikiran dan tenaga serta IPTEKS dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. 2. Diperolehnya cara-cara baru yang dibutuhkan untuk memecahkan, merumuskan dan melaksanakan pembangunan. 3. Didapatkannya pengalaman dalam mengolah serta menumbuhkan potensi swadaya masyarakat, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. 4. Terbentuknya kader-kader penerus di dalam masyarakat, sehingga terjamin kelanjutan upaya pembangunan. 5. Diperolehnya manfaat dari bantuan tenaga, fikiran dan gagasan mahasiswa dalam melaksanakan program dan proyek pembangunan yang berada di bawah tanggung jawabnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Desa Siaga Desa dan kelurahan atau nagari siaga aktif merupakan salah satu indikator dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten dan kota.target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 80% desa dan kelurahan yang ada di indonesia telah menjadi desa dan kelurahan siaga aktif. Desa dan kelurahan atau nagari siaga aktif adalah bentuk pengembangan dari desa siaga yang telah dimulai sejak tahun 2006. Desa atau kelurahan siaga aktif adalah desa atau yang disebut dengan nama lain atau kelurahan, yang:A. Pengertian

9

1.

Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui pos kesehatan desa (poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, pusat kesehatan masyarakat pembantu (pustu), pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya. Penduduknya mengembangkan ukbm dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs). Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka desa atau kelurahan atau nagari siaga

2.

aktif memiliki komponen (1) pelayanan kesehatan dasar, (2) pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ukbm dan mendorong upaya survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan, (3) perilaku hidup bersih dan sehat (phbs). Untuk menjamin kemantapan dan kelestarian, pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif dilaksanakan secara bertahap, dengan memperhatikan kriteria atau unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Kepedulian pemerintah desa atau kelurahan dan pemuka masyarakat terhadap desa dan kelurahan siaga aktif yang tercermin dari keberadaan dan keaktifan forum desa dan kelurahan. Keberadaan kader pemberdayaan masyarakat/kader teknis desa dan kelurahan siaga aktif. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari. Keberadaan ukbm yang dapat melaksanakan (a) survailans berbasis masyarakat, (b) penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan, (c) penyehatan lingkungan. Tercakupnya (terakomodasikannya) pendanaan untuk pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta dari masyarakat dan dunia usaha Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan di desa dan kelurahan siaga aktif.

2. 3. 4. 5.

6.

10

7. 8.

Peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur tentang pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif. Pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs) di rumah tangga di desa atau kelurahan

B. Manfaat Bagi masyarakat: Mudah mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi. Tinggal di lingkungan yang sehat. Mampu mempratkkan phbs. Tokoh masyarakat dan kader berperan aktf memberdayakan dan menggerakkan masyarakat.

Bagi puskesmas: Meningkatkan cakupan program kesehatan Optmalisasi fungsi puskesmas. Menurunkan angka kesakitan dan kematan. Meningkatkan citra puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan.

Bagi pemerintah kecamatan: Menurunkan angka kesakitan dan kematan. Meningkatkan citra pemerintah kecamatan

Alokasi dana pembangunan tdak banyak digunakan untuk pelayanan kuratf, melainkan untuk promotf dan preventf. Terciptanya pembangunan berwawasan kesehatan di kecamatan

C. Program Desa Siaga

11

1. Pelayanan kesehatan dasar Pelayanan kesehatan bagi masyarakat di desa siaga aktif atau kelurahan siaga aktif diselenggarakan melalui berbagai ukbm, serta kegiatan kader dan masyarakat. Pelayanan ini selanjutnya didukung oleh sarana-sarana kesehatan yang ada seperti puskesmas pembantu (pustu), puskesmas, dan rumah sakit. Teknis pelaksanaan pelayanan mengacu kepada petunjuk-petunjuk teknis dari kementerian kesehatan dengan pengawasan dan bimbingan dari puskesmas.pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan primer, sesuai dengan kewenangan tenaga kesehatan yang bertugas. Pelayanan kesehatan dasar berupa: (1) pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, (2) pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui, (3) pelayanan kesehatan untuk anak, serta (4) penemuan dan penanganan penderita penyakit.

2. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ukbm Pemberdayaan masyarakat terus diupayakan melalui pengembangan ukbm yang ada di desa. Kegiatan difokuskan kepada upaya survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan. Survailans berbasis masyarakat adalah pengamatan dan pencatatan penyakit yang diselenggarakan oleh masyarakat (kader) dibantu oleh tenaga kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari kementerian kesehatan. Kegiatan-kegiatannya berupa: (1) pengamatan dan pemantauan penyakit serta keadaan kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan perilaku yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, (2) pelaporan cepat (kurang dari 24 jam) kepada petugas kesehatan untuk respon cepat, (3) pencegahan dan penanggulangan sederhana penyakit dan masalah kesehatan, serta (4) pelaporan kematian.

12

Kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan mengatasi bencana dan kedaruratan kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari kementerian kesehatan. Kegiatan-kegiatannya berupa: (1) bimbingan dalam pencarian tempat yang aman untuk mengungsi, (2) promosi kesehatan dan bimbingan mengatasi masalah kesehatan akibat

bencana dan mencegah faktor-faktor penyebab masalah, (3) bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan sampah/limbah, dan lainlain) di tempat pengungsian, (4) penyediaan relawan yang bersedia menjadi donor darah, dan (5) pelayanan kesehatan Bagi pengungsi. Penyehatan lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan dan memelihara lingkungan desa/kelurahan dan permukiman agar terhindar dari penyakit dan masalah kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari kementerian kesehatan. Kegiatan-kegiatannya berupa: (1) promosi tentang pentingnya sanitasi dasar, (2) bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan sampah dan limbah, dan lain-lain), dan (3) bantuan/fasilitasi upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

3. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Masyarakat di desa atau kelurahan siaga aktif wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs). Phbs adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan Masyarakat.

13

Yang menjadi salah satu indikator bagi keberhasilan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif adalah phbs yang dipraktikkan di tatanan rumah tangga. Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut, phbs harus dipraktikkan di tatanan mana pun pada saat seseorang sedang berada. Selain di tatanan rumah tangga, phbs harus dikembangkan dan dipraktikkan di tatanan-tatanan institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan sarana kesehatan. PHBS yang harus dipraktikkan oleh masyarakat di desa dan kelurahan siaga aktif meliputi perilaku sebagai berikut: 1. Melaporkan segera kepada kader/petugas kesehatan, jika mengetahui dirinya, keluarganya, temannya atau tetangganya menderita penyakit menular. 2. Pergi berobat atau membawa orang lain berobat ke poskesdes/pustu/puskesmas bila terserang penyakit. 3. 4. 5. Memeriksakan kehamilan secara teratur kepada petugas kesehatan. Mengonsumsi tablet tambah darah semasa hamil dan nifas (bagi ibu). Makan-makanan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang (terutama bagi perempuan termasuk pada saat hamil dan menyusui). 6. 7. 8. 9. Mengonsumsi sayur dan buah setiap hari. Menggunakan garam beryodium setiap kali memasak. Menyerahkan pertolongan persalinan kepada tenaga kesehatan. Mengonsumsi kapsul vitamin a bagi ibu nifas.

10. Memberi asi eksklusif kepada bayinya (0-6 bulan). 11. Memberi makanan pendamping asi. 12. Memberi kapsul vitamin a untuk bayi dan balita setiap bulan februari dan agustus.

14

13. Menimbang berat badan bayi dan balita secara teratur serta menggunakan kartu menuju sehat (kms) atau buku kia untuk memantau pertumbuhannya. 14. Membawa bayi/anak, ibu, dan wanita usia subur untuk diimunisasi. 15. Tersedianya oralit dan zinc untuk penanggulangan diare. 16. Menyediakan rumah dan atau kendaraannya untuk pertolongan dalam keadaan darurat (misalnya untuk rumah tunggu ibu bersalin, ambulan, dan lain-lain). 17. Menghimpun dana masyarakat desa untuk kepentingan kesehatan, termasuk bantuan bagi pengobatan dan persalinan. 18. Menjadi peserta (akseptor) aktif keluarga berencana. 19. Menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari 20. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 21. Menggunakan jamban sehat 22. Mengupayakan tersedianya sarana sanitasi dasar lain dan menggunakannya. 23. Memberantas jentik-jentik nyamuk. 24. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, baik di rumah, desa/kelurahan maupun di lingkungan pemukiman. 25. Melakukan aktivitas fsik setiap hari. 26. Tidak merokok, minum minuman keras, madat, dan menyalahgunakan NAPZA serta bahan berbahaya lain. 27. Memanfaatkan ukbm, poskesdes, pustu, puskesmas atau sarana kesehatan lain. 28. Pemanfaatan pekarangan untuk taman obat keluarga (toga) dan warung hidup di halaman masing-masing rumah atau secara bersama-sama (kolektif). 29. Melaporkan kematian.

15

30. Mempraktikkan phbs lain yang dianjurkan. 31. Saling mengingatkan untuk mempraktikkan phbs.untuk mengukur keberhasilan pembinaan phbs di rumah tangga digunakan

10 (Sepuluh) perilaku yang merupakan indikator yaitu (1) persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, (2) memberi asi eksklusif kepada bayi, (3) menimbang berat badan balita, (4) menggunakan air bersih, (5) mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, (6) menggunakan jamban sehat, (7) memberantas jentik nyamuk, (8) mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, (9) melakukan aktivitas fsik setiap hari, (10) tidak merokok di dalam rumah.di tatanan rumah tangga, kepala rumah tangga harus menjadi panutan dan mendorong anggota rumah tangganya untuk mempraktikkan PHBS. Ia juga bertanggung jawab untuk mengupayakan sarana dan kemudahan bagi dipraktikkannya PHBS di rumah tangga.di tatanan institusi pendidikan, yaitu di sekolah-sekolah, madrasah, pesantren, seminari, dan sejenisnya, pemilik institusi pendidikan dan para pendidik merupakan panutan dan mendorong anak didiknya dalam mempraktikkan PHBS. Mereka juga

bertanggung jawab untuk mengupayakan sarana dan kemudahan bagi dipraktikkannya phbs di institusi pendidikan.di tatanan tempat kerja seperti pabrik, toko, kantor/perusahaan, dan lain-lain, pemilik dan pengelola tempat kerja tersebut harus menjadi panutan dan mendorong para pekerja/ karyawannya dalam mempraktikkan phbs. Pemilik dan pengelola tempat kerja juga wajib menyediakan sarana dan kemudahan bagi dipraktikkannya phbs di tempat kerja.di tatanan tempat-tempat umum seperti stasiun, terminal, pelabuhan, bandara, pasar, pertokoan (mal), tempat hiburan, tempat rekreasi/pariwisata, tempat ibadah, dan lain-lain sejenis, pemilik dan pengelola tempat umum harus menjadi panutan dan mendorong para pekerja/karyawan dan pengunjungnya dalam mempraktikkan phbs.16

Mereka juga bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan kemudahan bagi dipraktikkannya phbs di tempat-tempat umum. Di tatanan institusi kesehatan seperti pustu, puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lain-lain, pemilik/pengelola dan para petugasnya merupakan panutan dan mendorong pasien dan pengunjung lain dalam mempraktikkan phbs. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengupayakan sarana dan kemudahan bagi dipraktikkannya phbs di institusi kesehatan

2.1.2 Nagari A. Kondisi Geografis 1. Batas Geografis Kenagarian Koto Dalam merupakan salah satu Kenagarian yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman. Kenagarian Koto Dalam ini memiliki luas wilayah 14,00 Km2. Kenagarian Koto Dalam berdasarkan administrasi pemerintahannya memiliki 6 Jorong, yaitu Jorong Buluah Apo, Jorong Sungai Puar Tanjung Mutus, Jorong Padang Bungo, Jorong Rukam Pauh Manih, Jorong Kampung Lambah, dan Jorong Batang Piaman. 2. Luas Jorong Luas Nagari Koto Dalam adalah 14,00 Km2. Jorong yang paling luas adalah Jorong Sungai Puar Tanjung Mutus 3.20 dan yang paling kecil adalah Jorong Koto Baru 1.80 dari luas Nagari keseluruhannya. Adapun luas masing-masing Jorong di Koto Dalam dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1 Luas Nagari Batuhampar No. Nama Jorong 1 Buluah Apo 2 Sungai Puar Tanjung Mutus Luas Km2 1.80 3.20

17

3 4 5 6

Padang Bungo Rukam Pauh Manih Kampung Lambah Batang Piaman JUMLAH

1.80 2.20 3.00 2.00 14.00

Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Padang Sago Tahun 20113. Orientasi Jarak

Tabel 2 Jarak Dari Jorong ke Pusat Pemerintahan Nagari No 1 2 3 4 5 6 Nama Jorong Buluah Apo Sungai Puar Mutus Padang Bungo Rukam Pauh Manih Kampung Lambah Batang Piaman Ke Pusat Pemerintahan Nagari ( Km ) 5.0 5.0 2.0 4.0 0.3 4.0 Ke Ibu Kota Kecamatan ( Km ) 22.0 23.0 2.00 21.0 19.0 23.0

Tanjung

Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Padang Sago Tahun 2011 B. Kondisi Demografi 1. Aspek Kependudukan Untuk aspek kependudukan pada tahun 2010, Koto Dalam memiliki jumlah total penduduk sebanyak 3.902 jiwa yaitu 1058 KK. Dengan masing-masing jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu penduduk laki-laki sebanyak 1.859 jiwa dan penduduk perempuannya yaitu sebanyak 2.043 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 267 jiwa/km2.

18

Nagari Koto Dalam yang memiliki Jorong sebanyak 6 jorong, dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda pada setiap jorong. Adapun jumlah penduduk yang terbanyak pada tahun 2010 terdapat pada Jorong Kampuang Lambah dan jumlah penduduk terkecil terletak pada Jorong Buluah Apo. Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel dibawah ini : Tabel 3 Jumlah Penduduk Per Jorong Nagari Koto Dalam Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 Nama Jorong Buluah Apo Sungai Puar Tanjung Mutus Padang Bungo Rukam Pauh Manih Kampung Lambah Batang Piaman Laki-Laki 131 542 261 212 551 164 Perempuan 142 579 295 223 612 191 Jumlah Penduduk (Jiwa) 274 1 121 555 435 1 163 1 354

Sumber : Kecamatan Padang Sago Dalam Angka Adapun mata pencaharian ataupun jenis pekerjaan penduduk beragam, yaitu untuk Nagari Koto Dalam terdapat 9 jenis pekerjaan yaitu Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel & Restoran, Pengangkutan & Komunikasi, Lembaga Keuangan, Sewa Bangunan, Jasa-jasa. Dan untuk Nagari Koto Dalam mayoritas penduduk bermata pencaharian petani yaitu sebanyak 533 jiwa, selanjutnya yang minoritas adalah jenis pekerjaan Listrik dan Air Bersih yaitu 2 orang. Sehingga hal demikian dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian Nagari Koto Dalam masih bergerak disektor Pertanian. Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel dibawah ini: Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan19

Koto Dalam Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jenis Pekerjaan Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Lemb Keu, Sewa Bangunan Jasa-jasa Jumlah Penduduk (jiwa) 553 2 120 2 76 327 68 5 246

Sumber : Kecamatan Padang Sago Dalam Angka 1. Kesehatan - Posyandu - Puskesmas : 12 buah : 1 buah

2. Agama Penduduk nagari Koto Dalam 100 % memeluk agama islam. BAB III RENCANA KERJA 1. Persiapan 1.2 Survei Survei telah dilaksanakan satu kali pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012. Dan juga akan dilaksanakan survei kedua pada hari Rabu sampai Jumat , tanggal 6-8 Juni 2012.2. Analisis / Skala Prioritas

20

2.1 a. b. c. d. e. g. h.

Survei Kesehatan Survei ibu hamil Survei pasangan usia subur Survei lansia Survei Balita Survei penemuan suspect TB dan penyakit menular lainnya Survei Cakupan Posyandu Survei Penggunaan Dana Kesehatan

f.Survei anagka kelahiran bayi dan kematian ibu

i. Survei Kesehatan Lingkungan 2.2 Pembinaan dan Pemberdayaan Posyandu

Kegitan ini berupa pelatihan kader-kader dan pengadaan perlengkapan posyandu yang diperlukan. 2.3 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Kegiatan ini berupa pembuatan tempat sampah di tempat-tempat umum seperti di pasar , kantor Camat, kantor Walinagari, dan lain-lain. Selain itu juga pembuatan tempat cuci tangan di SD. 2.4 a.b.

Penyuluhan Kehatan Demam Berdarah (DBD) Gizi Buruk ISPA Gizi Seimbang Rokok, Narkoba dan HIV Kesehatan Ibu dan Bayi Kesehatan Reproduksi Pelayanan Medik Pengobatan Masal Gratis Pemeriksaan Hb ibu hamil Pemeriksaan Kesehatan Gratis

c. d. e. f. g. 2.5 a. b. c.

21

2.6 Koto Dalam.

Pelatihan Basic Life Support (BLS)

Kegiatan ini berupa pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk pemuda nagari

3. Tim Schedule

No 1 2 3 4 5 6 7

Kegiatan Survei Kesehatan Pembinaan dan Pemberdayaan Posyandu Penyuluhan Kehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pelayanan Medik Pelatihan Basic Life Support (BLS) Monitoring dan Evaluasi

I

II

Minggu III IV

V

VI

4. Rincian Dana

DAFTAR PUSTAKA

22