Rencana Kerja Anggaran

8/13/2019 Rencana Kerja Anggaran

1/12

TUGAS SISTEM PEMBENDAHARAAN DAN

ANGGARAN NEGARA

PENYUSUNAN RENCANA KERJA

ANGGARAN

OLEH:

FADHILLAH ASRI (1102120964)

NOPRIAL VALENRA M (1102120906)

M.YOGI PRATAMA (1102112822)

RIZKI DARMAWAN (1102136429)

PUTRA (1102113026)

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS RIAU

2013


2/12

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang dimaksud

dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya

disebut RKAKL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan

kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga

(Renstra K/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran untuk menjadi pedoman

pelaksanaan program dan kegaitan.

Dalam penyusunan RKAKL selain mengacu pada RKP dan Renstra K/L, penyusunan

RKAKL juga harus mengacu pada pagu sementara dan definitif yang ditetapkan melalui

Peraturan Menteri Keuangan, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga

terkait dengan DPR, serta tidak boleh keluar dari tupoksi unit organisasi

kementerian/lembaga yang bersangkutan. Selain itu, banyak rambu-rambu yang harus

diperhatikan dalam proses penyusunan RKAKL agar tercapai anggaran berbasis kinerja

seperti memperhatikan alur perencanaan dan penganggaran.

` ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

RPJM

Daerah

RPJP

Daerah

RKPRPJM

NasionalRPJP

Nasional

RKP

Daerah

Renstra-KL

Renja-KL

Renstra-SKPD

Renja-SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA-SKPD

APBN

RincianAPBN

APBD

RincianAPBD

Acuan

Pedoman Dijabarkan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Acuan

Acuan

Diserasikan melalui Musrenbang

UU SPPN

PemerintahPusat

PemerintahDaerah

UU KN

Visi, Misi, ProgramPresiden

Dijabarkan

Visi, Misi, ProgramKepala Daerah

Dijabarkan


3/12

Dasar Hukum

1. UU NO 17/2003 Pasal 14 (1)Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna

anggaran/pengguna barang menyusun RKA-KL

2. UU NO 17/2003 Pasal 14 (2)RKAKL disusun berdasarkan prestasi kerja / kinerja yang akan dicapai.

3. PP NO 20/2004 Pasal 3 (2)Program dan kegiatan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka

pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu

4. PP NO 21/2004 Pasal 4RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah; Penganggaran Terpadu dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

5. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan PenelaahanRKA-KL

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /PMK.06/ 2005Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara

7. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara K/L8. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitif K/L

Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan

Pemerintah untuk menyusun anggaran dengan pendekatan anggaran terpadu (unified budget),

kerangka pengeluaran jangka menengah/KPJM (Medium Term Expenditure

Framework/MTEF) dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (Perfomance Based

Budgeting). Penyusunan anggaran ini dilakukan dengan menyusun dokumen anggaran yang

disebut "Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)"

1. PENGANGGARAN TERPADUPenganggaran terpadu merupakan unsur yang paling rnendasar bagi pelaksanaan elemen

reformasi penganggaran lainnya, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan


4/12

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dengan kata lain bahwa pendekatan

anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu.

5 Komponen Pokok Pendekatan Anggaran Terpadu Dalam RKA-KL:

(1.)Satuan KerjaPenetapan satuan kerja sebagai kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan semua

kegiatan yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga

(2.)KegiatanSetiap satuan kerja minimal mempunyai satu kegiatan dlm rangka mewujudkan

sebagian sasaran program dari unit organisasi

(3.)KeluaranKegiatan yang dilaksanakan satuan kerja mempunyai keluaran yang jelas & tidak

tumpang tindih dng keluaran dari kegiatan lain

(4.)Jenis BelanjaJenis belanja ditetapkan dengan kriteria yang sama untuk semua kegiatan

(5.)Jenis BelanjaSatu dokumen perencanaan, satu dokumen penganggaran dan satu dokumen

pelaksanaan anggaran untuk semua jenis satker dan kegiatan

Diagram Kerangka Ideal Penganggaran Terpadu

Program

Kegiatan- Kegiatan DasarPembayaran GajiOps. Kantor & Pemeliharaan

- Kegiatan PenunjangPriorotas Nasional Penunjang

Kepala Kantor (A. Rutin)

Pimpinan Proyek (A. Pemb)

Program

Kegiatan- Kegiatan Dasar- Kegiatan Penunjang

Program- ProyekPrioritas Nasional

MAK Anggaran Rutin- Belanja Pegawai- Belanja Barang- Belanja Lain- Belanja Perjalanan

Mak Anggaran Pembangunan- Belanja Modal

1

2

PendekatanSektoral

Kegiatan

Kepala Kantor / KPA

MAK: tida ada tumpang tindih penggunaan

antara satu MAK dengan yang lainnya

1

2

PendekatanFungsional

Kelembagaan

DUAL BUDGET UNIFIED BUDGET


5/12

Penerapan Penganggaran Terpadu (unified budget) diharapkan dapat mewujudkan:

(1)Satuan kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadapasset dan kewajiban yang dimilikinya;

(2)Alokasi dana untuk kegiatan dasar/operasional organisasi mendukung kegiatanpenunjang dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan

satuan kerja yang bersangkutan;

(3)Adanya akun yang standar (dahulu dikenal sebagai mata anggaran keluaran) untuksatu jenis belanja dipastikan tidak ada duplikasi penggunaannya, sehingga satu jenis

belanja hanya untuk satu jenis pengeluaran tertentu.

2. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJAPenganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan,

termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai Pasal 7 PP

Nomor 21 tahun 2004 kementerian negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran

dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. lndikator

kinerja (performance indicators) dan sasaran (targets) merupakan bagian dari

pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Penerapan penganggaran

berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan

kegiatan. Sistem ini terutama berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (outputs)

dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi

terhadap anggaran yang dialokasikan.

Secara lebih rinci maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah :

Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (ouput) dan dampak (outcome) atas

alokasi belanja (input) yang ditetapkan;

Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran;

Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian negara/lembaga.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja tersebut akan tercermin dalam dokumen

anggaran (RKA-KL). Secara substansi RKA-KL menyatakan informasi kebijakan beserta

dampak alokasi anggarannya. lnformasi yang dinyatakan dalam RKA-KL antara lain

berupa:

Kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program.


6/12

Kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa output dan kegiatantahunan yang akan dilaksanakan.

Kegiatan dan keluarannya beserta masukan sumber daya yang dibutuhkan untuk

melaksanakan kegiatan.

5 Komponen Pokok Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam RKA-KL:

(1.)Satuan KerjaSatuan kerja sebagai penangung jawab pencapaian keluaran/output kegiatan/

subkegiatan

(2.)KegiatanRangkaian tindakan yang dilaksanakan satuan kerja sesuai dengan tugas pokoknya

untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan

(3.)KeluaranSatuan kerja mempunyai keluaran yang jelas & terukur sebagai akibat dari

pelaksanaan kegiatan

(4.)Standar BiayaPerhitungan anggaran didasarkan pada standar biaya (bersifat umum dan bersifat

khusus)

(5.)Jenis BelanjaPembebanan anggaran pada jenis belanja yang sesuai

3. PENGANGGARAN DALAM KERANGKA PENGELUARAN JANGKAMENENGAH

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan

kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam

jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya

pada tahun berikutnya yang dinyatakan sebagai prakiraan maju.

Tujuan dari pendekatan ini adalah agar disiplin fiskal bisa berjalan secara berkelanjutan

karena ketika Kementerian/Lembaga mengajukan usulan anggaran untuk membiayai

program dan kegaitan dalam tahun anggaran yang direncanakan dan menyampaikan

prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Dalam penyusunan RKA-KL dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah, kementerian negara/lembaga perlu menyelaraskan kegiatan/program yang


7/12

disusun dengan RPJM Nasional dan Renstra kementerian negara/lembaga, yang pada

tahap sebelumnya menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Renja-KL.

Secara umum konsepsi dasar KPJM dalam RKAKL dapat digambarkan dalam diagram

sebagai berikut:Diagram Sistem Perencanaan dan Penganggaran

DASAR-DASAR PENGALOKASIAN ANGGARAN

Visi dan Misi kementerian negara/lembaga.

Skala Prioritas.

RKA-KL disusun berdasarkan skala prioritas dengan mengacu pada:

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil pembahasan dengan DPR

Pagu Sementara/Pagu Definitif

Hasil Kesepakatan DPR dengan kementerian negara/lembaga

Tupoksi unit organisasi kementerian negara/lembaga

Pengalokasian anggaran ke dalam kegiatan/subkegiatan dalam RKA-KL tidak dapat

mengakibatkan :

Pergeseran anggaran antar program

Pengurangan belanja mengikat

Perubahan pagu sumber pendanaan/ sumber pembiayaan (RM/PLN/HLN/PNBP)

yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG(R P J P)

RPJM Renstra KL KPJM

RKA-KL(APBN)

Program Kegiatan Outcome

1)

3) 5)

2) 3)

RKP RK - KL

1)

2) 4)

Output1) 5) 5)

"Performance-based budget"

Untuk

Me

ncapai

Visi

Presiden

VisiNasional

1) Dijabarkan 2) Dirangkum 3) Indikasi Pendanaan 4) Kepastian pendanaan 5) Menghasilkan 6) Proyeksi ke Depan


8/12

Perhitungan alokasi biaya didasarkan pada indeks satuan biaya yang ditetapkan.

PRIORITAS DALAM PENYUSUNAN RKA-KL

1. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Priotitas PembangunanNasional dan/atau Prioritas Kementerian Negara/Lembaga.

2. Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat3. Kebutuhan dana Pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari

pinjaman dan hibah luar negeri.

4. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi years).5. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pemulihan pasca

konflik dan pasca bencana di berbagai daerah.

6. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri termasuk kendaraan bermotor

INSTRUMEN PENGALOASIAN ANGGARAN


9/12

PENGALOKASIAN MENURUT PROGRAM

Program dalam RKA-KL dikelompokkan ke dalam:

Program Prioritas (Nasional), yaitu program-program yang ditetapkan Pemerintah dalam

RKP sebagai prioritas pembangunan yang difokuskan pada upaya penyelesaian masalah

mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, keadaan yang lebih

aman, adil dan demokratis. Program prioritas nasional tersebut dijabarkan lebih lanjut

dalam kegiatan-kegiatan prioritas.

Program Penunjang, yaitu semua program yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga,

kecuali yang telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional. Program penunjang

dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan penunjang.

PENGALOKASIAN MENURUT KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATANDASAR

KEGIATAN

TUPOKSI

KEGIATAN

PRIORITAS

KEGIATAN

PENUNJANG

PENGELOLAAN GAJI,

TUNJANGAN DAN HONORARIUM

PENYELESAIAN LANGGANANDAYA DAN JASA

PERAWATAN SARANA

PRASARANA


10/12

Untuk mendukung kecepatan dan kelancaran penganggaran dan pelaksanaan anggaran satker

pusat dapat berupa Unit eselon II, sepanjang memenuhi salah satu atau lebih syarat sbb:

Lokasi satker berada pada prop/kab/kota yang berbeda dengan kantor pusatnya.

Karakteristik tugas/kegiatan satker yang komplek.

Volume kegiatan dengan anggaran yang relatif besar

BELANJA MENGIKAT DAN TIDAK MENGIKAT

SATKER

KEGIATAN DASAR

GAJI & TUNJANGAN YANG

MELEKAT PADA GAJI

LANGGANAN DAYA DAN JASA

PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA KANTOR

DIDANAI DARI BELANJA

MENGIKAT

KEGIATAN TUPOKSI (KEGIATAN PRIORITAS & KEGIATAN

PENUNJANG)UNTUK MENCAPAI OUTPUT YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA

UNTUK MENDUKUNG MEWUJUDKAN SASARAN PROGRAM

DIDANAI DARI BELANJA TIDAK MENGIKAT


11/12

JENIS BELANJA

KEGIATAN SWAKELOLA DAN KONTRAKTUAL

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

BANTUAN SOSIAL

HIBAH

SUBSIDI

CICILAN/BUNGA

UTANG

BELANJA LAIN-LAIN

PENGELUARAN UNTUK KOMPENSSI DALAM BENTUK UANG YANGDIBERIKAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH YANG BERTUGASDIDALAM MAUPUN DILUAR NEGERI SEBAGI IMBALANATASPEKERJAANYANG TELAH DILAKSANAKAN

PENGELUARAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG HABIS

PAKAI UNTUK MEMPRODUKSI BARANG/JASA TERTENTU

PENGELUARAN YANG DIPAKAI UNTUK PEMBENTUKAN MODALYANGSIFATNYA MENAMBAH ASET PEMERINTAH

PENGELUARAN UNTUK TRANSFER UANG ATAU BARANG YANG

DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT GUNA MELINDUNGI DARIKEMUNGKINANTERJADINYARESIKO SOSIAL TERTENTU

PENGELUARAN UNT TRANSFER YANG SIFATNYA TIDAK WAJIBKEPADA NEGARA LAIN ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL

PENGELUARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PERUSAHAAN

NEGARA/SWASTA/LEMBAGA TERTENTU YG MEMPRODUKSI DANMENJUAL BARANG/JASA AGAR HARGA BARANG/JASA YANGDIPRODUKSIDPT DIJANGKAU MASYARAKAT

PENGELUARAN UNTUK PEMBAYARAN ATAS KEWAJIBAN

PENGGUNAANUTANG BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI

PENGELUARAN UNTUK BELANJA PEMERINTAH YANG TIDAK DAPAT

DIKLASIFIKASIKAN MENURUT JENIS BELANJA TERSEBUTSEBELUMNYA

SATKER

KEGIATAN SWAKELOLAANGGARAN DIBEBANKAN PADA

BEBERAPA JENIS BELANJA,

SESUAI DENGAN KOMPONEN-

KOMPONENNYA

CONTOH : DIKLAT FUNGSIONAL

HONORARIUM MASUK BELANJA

PEGAWAI, PERJALANAN MASUK

BELANJA BARANG

KEGIATAN KONTRAKTUAL

ANGGARAN DIBEBANKAN PADA SATU JENIS BELANJA YANGSESUAI

CONTOH : DIKLAT FUNGSIONAL MASUK BELANJA BARANG


12/12

PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN

SAPSK

PenyusunanDokumenAnggaran

Pemerintah

D

PR

Kementerian

Teknis

Depkeu

(DJAPK)

RKAP/RAPBN

RKP

Panitia

Anggaran

Penyusunan

RKAKL Pembahasan

RKAKL

PenyusunanRAPBN

Januari November

RKAKL

RUUAPBN

UUAPBN

PERRESRINCIANAPBN

Pembahasan

RUU-APBN

KomisiSektoral

Oktober

K/L DJAPK SEKKAB DJPBN

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

RKA-KL YG

DISEPAKATIDPR

PENELAAHAN

RKA-KL

HIMPUNAN

RKA-KL

PENYESUAIAN

RKA-KL DNGPAGU DEFINITIF

PENELAAHAN

RKA-KL

PENYUSUNAN

RINCIAN APBN

SAPSK

PENETAPAN

PERPRESKONSEP

PERPRES

PENGESAHAN

DIPA

KONSEP

DIPA

PERPRES

RABPP

UNIT

WAKTU

Documents

Rencana Kerja Anggaran