RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAN …datacenter.bappedakaltim.com/data/musrenbangnas/rakorbangpus2016/1... · Penerapan sistem rujukan pelayanan kesehatan online (Puskesmas

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAN PAGU INDIKATIF 2017

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas

Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat

Jakarta, 13 April 2016

REPUBLIK

INDONESIA

KERANGKA PAPARAN

POKOK-POKOK RANCANGAN AWAL RKP 2017

Slide 13-31

TINDAK LANJUT

Slide 33-36

LAMPIRAN

• DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

• DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

• DIMENSI PEMERATAANDAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH

• DIMENSI PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN

PENDAHULUAN

Slide 3-12

• AGENDA PENYUSUNAN RKP 2017

• ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017

• KERANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP DAN PAGU INDIKATIF 2017

• PENDEKATAN TEMATIK, HOLISTIK, TERINTEGRASI & SPASIAL

• KERANGKA EKONOMI MAKRO 2015-2019

• PERKIRAAN POSTUR APBN 2017

• KERANGKA PENDANAAN

• STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

• PELAKSANAAN RPJMN MELALUI RKP DAN APBN

• PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEK

• PEMBANGUNAN PARIWISATA

• RENCANA TINDAK LANJUT

• RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2017

2

Slide 40-123

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7-12

Slide 14

Slide 16

Slide 19

Slide 20

Slide 17-18

Slide 21-28

Slide 29-32

Slide 34

Slide 35

Slide 38-50

Slide 51-70

Slide 71-108

Slide 109-119

REPUBLIK

INDONESIA

PENDAHULUAN

3

REPUBLIK

INDONESIA

10 Februari 2016

Sidang Kabinettentang Tema, Arah

Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

22 Februari 2016

RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI

TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA

Penyampaian tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

23-30 Februari 2016

MULTILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatan terhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing

Prioritas Nasional

4- 11 Maret 2016

BILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatan masing-masing K/L terhadap sasaran,

program dan kegiatan K/L, indikatorsasaran untuk mendukung Program

dan Kegiatan Prioritas

7 April 2016

Sidang Kabinettentang Rancangan Awal

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017

13 April 2016

Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus)

Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)

14–18 April 2016 Multilateral Meeting II

dan 19 -20 April 2016

Bilateral Meeting Tahap II

Maret s.d Minggu III April 2016

Rangkaian Musrenbang Provinsi

Penyampaian masing-masingprioritas nasional dalam

Rancangan Awal RKP 2017 untukmasing-masing provinsi

20 April - 4 Mei 2016Forum Musrenbang Nasional

dan 25 April – 4 Mei 2016

Trilateral Meeting

PENDAHULUANAgenda Penyusunan RKP 2017

4

17 Mei 2016Sidang Kabinet Penetapan RKP 2017

dan20 Mei 2016

Penyampaian RKP 2017 kepada DPR RI

Juni – awal Juli 2016

Perpres RKP 2017

REPUBLIK

INDONESIA

TEMA RKP 2017:

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya.Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untukmencapai tujuan pembangunan nasional

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi moneyfollow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung tertuju padarakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, danseterusnya

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017(Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016)

Telah dilaksanakan Raker dengan K/L dan Bappeda pada tanggal 22 Februari 2016 dan dilanjutkan pembahasan detailtahap awal. Pembahasan draft RKP 2017 akan dilaksanakan hingga bulan Juli 2016

5

REPUBLIK

INDONESIA

KERANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP DAN PAGU INDIKATIF 2017

6

Prinsip Money Follow Program• Mengamankan alokasi pada prioritas• Memanfaatkan efisiensi dan tambahan

belanja untuk Belanja Prioritas: konkrit dan sesuai dengan Tema RKP 2017

Hal yang perlu diperkuat• Program/kegiatan prioritas yang masih terlalu

banyak (usulan pendanaan prioritas Rp941,0 T)

• Belum dilakukan pengintegrasian mendalam berbagai sumber pendanaan (K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana Desa dan PembiayaanBUMN)

• Belum dilakukan pembahasan mendetailuntuk kesiapan proyek

LANGKAH IRancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif RKP

2017 (Jan-Apr)

LANGKAH IIPenajaman Rancangan RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (Apr-Jun)

Penajaman dan Pengintegrasian• Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk Penyederhanaan

nomenklatur). Prioritas akan difokuskan pada:

- Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan

- Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja

• Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, Subsidi/PSO,

Hibah, DAK, Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN)

• Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (Lahan, Detail Engineering Design (DED))

Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui:• Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait)• Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L – non K/L)• Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L)• Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah)

LANGKAH IIIPERPRES RKP dan Penyiapan Nota Keuangan/RAPBN 2017

(Juli – Agustus)

REPUBLIK

INDONESIA

PENDEKATAN TEMATIK, HOLISTIK, TERINTEGRASI & SPASIALContoh Pembangunan Kesehatan

Pembangunan Kesehatan:

PeningkatanDerajat Kesehatan

dan Gizi Masyarakat

Penguatan Upaya Promotif dan Preventif:

“Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat”

PeningkatanAkses dan Mutu

Pelayanan Kesehatan

Percepatan Perbaikan Gizi

Masyarakat

Peningkatan Pelayanan KB

dan Kesehatan Reproduksi

Kemenkes, BPJS, Kemensos, BPS, Kemen PANRB, Kemenristekdikti,BPOM, Pemda

Kemenkes, Kemendikbud, Kemenperin, Kementan, Kemendag, BKKBN, BPOM, Kemenag, Kemensos,Kemen PPPA, Kemenkominfo Kemen PUPR,Kemen KP, Kemen PDTT, Kemendagri

BKKBN, Kemenkes, BPS, Kemensos,Kemendagri, Kemendikbud,Pemda

Kemenkes, Kemenpora, Kemendikbud, BPOM, BPJS, Kementan, Kemen KP, Kemensos, Kemenag, Kemenristekdikti, Kemenkeu, KemenPDTT, Kemen PANRB, Kemenkominfo, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, BPOM, Kemen LHK, Kemenaker, Kemen PUPR, Kemendagri, Pemda

LEVEL 1

Program Prioritas

Prioritas Nasional

7

REPUBLIK

INDONESIA

31 RS

27 RS

7 RS

13 RS

19 RS

13 RS

PENDEKATAN TEMATIK, HOLISTIK, TERINTEGRASI & SPASIALContoh Pembangunan Kesehatan

8

Rencana 2017: Upaya promotif & preventif lintas sektor: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Penempatan nakes: Nusantara Sehat, Wajib Kerja Sarjana Peningkatan kapasitas sistem rujukan RS

Penguatan Upaya Promotif

& Preventif: “Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat”

Advokasi Regulasi Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat

Kampanye Hidup Sehat

Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini

Konsumsi Pangan Sehat

Lingkungan Sehat

Aktifitas Fisik dan

Konektifitas Antarmoda

Transportasi

Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan

Minuman Keras

Penurunan Stress dan

Keselamatan Berkendara

• Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

• Sanitasi total berbasis masyarakat

• Posyandu aktif

• Imunisasi dasar lengkap

• Deteksi dinipenyakit

• UKS

• Jajanan sehat dan aman

• Desa pangan aman• Pasar aman • Gerakan Gemar

Makan Ikan• Poskestren• Toilet di tempat wisata • Air bersih dan sanitasi • Ruang terbuka hijau• Pencegahan kebakaran hutan• Penghapusan penggunaan merkuri

dan PCB

• Pekan olahraga pelajar

• Olahraga rekreasi

• Peningkatan

cukai rokok• Kawasan tanpa

rokok di sekolah

• Sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi bebas NAPZA

• Kampanye

keselamatan berkendara

• Prasarana keselamatan jalan

• Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

• Senam, poco-poco

Kemenpora, Kemenkes,MenPan RB

Kemenkes, POLRI, Kemenhub

Kemenkeu, Kemedikbud, Kemenristek Dikti

Kemenpora, Kemedikbud, Kemenhub

Kemenag, Kemenkes, KemePU &Pera, KLHK

BPOM, Kementan, KKP

Kemenkes, BPJS,Kemdikbud

Kemenkes, Kominfo

LEVEL 2

Permasalahan: Pelayanan kesehatan masih cenderung pada upaya kuratif Tenaga kesehatan kurang merata Akses dan mutu pelayanan kesehatan belum optimal

Peta Sebaran Peningkatan Kapasitas Sistem Rujukan, 2017

*DTPK: Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan; DBK: Daerah Bermasalah Kesehatan

Rumah Sakit

RS Nasional: 14 Prov

RS Provinsi: 20 Prov

RS Regional: 33 Prov

RS Pratama: 26 Kab

Pelayanan Kesehatan Bergerak: 128 Kab

Rencana Penempatan Tenaga Kesehatan

PTT di DTPK: 43.917 orang

Nusantara Sehat di DTPK dan DBK:

• Berbasis tim: 260 tim

• Berbasis individu:15.250 orang

Wajib Kerja Sarjana Dokter Spesialis di luar Pulau Jawa: 1.600 orang

REPUBLIK

INDONESIA

PENDEKATAN TEMATIK, HOLISTIK, TERINTEGRASI DAN SPASIALContoh Pendanaan Terintegrasi Kedaulatan Pangan (1/3)

21

Kelancaran DistribusiPangan dan Akses

Pangan MasyarakatPeningkatan ProduksiPadi dan Pangan Lain

PembangunanKedaulatan

Pangan

4 3

Penangangan Gangguanterhadap Produksi

Pangan

Peningkatan KualitasKonsumsi Pangan dan

Gizi Masyarakat

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

9

LEVEL 1 PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN LEVEL 2 PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN PANGAN LAIN

REPUBLIK

INDONESIA

PENDEKATAN TEMATIK, HOLISTIK, TERINTEGRASI DAN SPASIALContoh Pendanaan Terintegrasi Kedaulatan Pangan (2/3)

10

Belanja KL• Pengembangan Desa Mandiri Benih

Belanja Non K/L • Susbidi Pupuk dan Benih

Belanja KL• Bantuan Alat dan Mesin

Belanja KL• Pencetakan Sawah Baru• Penyediaan data lahan bebas sengketa dan

terlantar • Penyediaan kanal drainase dan saluran primer

Belanja K/L• Pembangunan jaringan Irigasi primer dan sekunder (Kem PUPR)• Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier (Dana Tugas

Pembantuan Kementan ?)Pemerintah Daerah:

APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa• Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier (DAK “Pola

Inpres”)• Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani/irigasi

desa (Dana Desa)• Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota (APBD)

Belanja KL• Pemanfaatan lahan marjinal (lahan gambut) • Penyediaan data lahan

• BUMN

REPUBLIK

INDONESIA

xBELANJA NEGARA

Rp 2.095,72 T

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Rp 1.325,55 T

TRANSFER DAERAH DAN DANA DESA

Rp 770,17 T

BELANJA K/LRp 784,13 T

BELANJA NON K/L

Rp 541,43 T

TRANSFER DAERAH

Rp 723,19 T

DANA DESARp 46,98 T

OPERASIONAL (Belanja 001 & 002)

Rp 239,16 T

NON OPSRp 544,96 T

HIBAH NEGARA Rp 4,0 T

SUBSIDI NON ENERGI Rp 72,3 T

(diluar Subsidi Pajak DTP Rp. 8,2 T)

LAINNYARp 457,0 T

(termasuk subsidi energi)

DANA PERIMBANGAN

Rp. 700,4 T

DANA INSENTIF DAERAHRp. 5,0 T

DANA OTSUS DAN KEISTIMEWAAN

DIY Rp. 17,8 T

DANA TRANSFER KHUSUS

Rp 209,0 T

DANA TRANSFER UMUM

Rp 491,5

DBHRp 106,1 T

DAURp 385,4 T

DAK NON FISIK

Rp 123,5 T DAK FISIKRp 85,5 T

POS PEMBIAYAAN: Rp 273,2 T a.l. :

1. PMN BUMN: Rp 40,4 T

2. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)*): Rp 9,2 T

* ) Untuk dukungan infrastruktur, terdapat pula dukungan

KPS (Viability Gap Fund-VGF) pada belanja Non K/L sebesar Rp1,1 T

Pos Belanja NegaraLegenda :

SumberPendanaan Prioritas

11

SUMBER PENDANAAN PRIORITAS PEMBANGUNANIlustrasi APBN 2016

REPUBLIK

INDONESIA

PENDEKATAN TEMATIK, HOLISTIK, TERINTEGRASI DAN SPASIALContoh Pendanaan Terintegrasi dan Nomenklatur yang Jelas dalam Kedaulatan Pangan (3/3)

12

Program Prioritas Kegiatan PrioritasKementerian /

LembagaProgram Kegiatan Sasaran Indikator Lokasi

Target 2017

Alokasi (Juta Rp.)

Ket

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain

Pencetakan Sawah Baru dan Perluasan Areal Pangan Lain

Kementerian Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Teknis dari Konversi untuk Penggunaan lain.

Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Teknisdari Konversi untukPenggunaan lain.Terbitnya x buahPerda yang melindungiLahan Irigasi Teknis

Kabupaten A, B, C, DKoordinat : ………

10.000 ha

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain

Bantuan Alat dan Mesin Pertanian-Perikanan

Kementerian Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

Memberikan subsidi x % atas harga Alsintan, sehinggaPetani/Kelompok Tanimembeli Alsintan, menggunakan danmerawatnya.

Tersalurnya 7.300 Unit Alsintan kepadaPetani atau KelompokTani dengan subsidi x % dari harga

Kab A …Unit; Kab B…Unit ; Kab. C….Unit

7.300 unit

PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

Penyederhanaan Nomenklatur

Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu

sasaran yang konkret

(Yang muncul di dokumen penganggaran/RKA-KL)

REPUBLIK

INDONESIA

POKOK-POKOK RANCANGAN AWAL RKP 2017

13

REPUBLIK

INDONESIA

KERANGKA EKONOMI MAKRO 2015-2019

*) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target RPJMN 2015-2019 perlu dipertimbangkan kembali**) Target APBN 2016***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan

pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif.

Sumber: RPJMN 2015-2019

Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015

INDIKATOR MAKRO2014

(BASELINE)2015 2016 2017 2018* 2019*

Pertumbuhan Ekonomi (%)

(Target Awal RPJMN 2015-2019)

5,0

(5,1)

4,8

(5,8)

5,3**

(6,6)

5,5-5,9

(7,1)

5,8-6,6

(7,5)

6,4-7,4

(8,0)

Pengangguran (%)


5,94

(5,6-5,9)

6,18

(5,5-5,8)

5,2-5,5 5,3-5,6

(5,0-5,3)

5,0-5,3

(4,6-5,1)

4,0-5,0

(4,0-5,0)

Angka Kemiskinan (%)


10,96

(9,0-10,0)

11,13

(9,5-10,5)

9,0-10,0

(9,0-10,0)

9,5-10,5

(8,5-9,5)

8,0-9,5

(7,5-8,5)

7,0-8,0

(7,0-8,0)

Gini ratio (indeks)


0,41

n.a

0,41

(0,40)

0,39

(0,39)

0,38

(0,38)

0,37

(0,37)

0,36

(0,36)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,8 74,8 75,3 75,7 n.a 76,3

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)*** 0,59 n.a n.a n.a n.a Meningkat

14

REPUBLIK

INDONESIA

PERTUMBUHAN EKONOMI 2014-2017

Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (Persen) Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi (Persen)

* Realisasi (BPS,2016); **Bappenas, data diolah* Realisasi (BPS,2016); **Bappenas, data diolah

• Pertumbuhan ekonomi 2017 diperkirakan mencapai 5,5 - 5,9 persen

• Sisi permintaan:o Pemulihan ekonomi global (AS dan Uni Eropa) mendorong pertumbuhan ekspor

hingga 4,5 – 5,0 persen, terutama produk non-migaso Perbaikan iklim investasi dan pasar domestik mendorong pertumbuhan

investasi 6,0 - 6,6 perseno Inflasi yang stabil di kisaran 4,0 persen akan meningkatkan daya beli masyarakat

sehingga mendorong konsumsi masyarakat tumbuh 5,4 - 5,5 perseno Konsumsi pemerintah tumbuh 6,7 persen, didorong oleh penyerapan anggaran

yang merata dan berkualitas dengan program pembangunan yang semakinefisien

• Sisi penawaran: industri pengolahan diperkirakan tumbuh 6,2 - 6,5 persen

• Kebutuhan investasi 2017 diperkirakan sebesar Rp 4.498-4.617 triliun, disumbangoleh investasi pemerintah dan masyarakat sebesar 11,3 persen dan 88,7 persen

Kerangka Regulasi:

1. Periode 2006-2015, jumlah regulasi di Indonesia ± 42.000, terutama: Peraturan Menteri 12.792; Perda Kabupaten/ Kota 25.575; Perda Provinsi 3.177 ; Peraturan Pemerintah 861; Peraturan Presiden 1.041

2. Pemangkasan 50 persen dari 42.000 regulasi yang dilaksanakan bertahap setiap tahun, melalui simplifikasi regulasi (pemangkasan, penyederhanaan, deregulasi)

3. Paket-paket Kebijakan Ekonomi

15

INDIKATOR 2014* 2015* 2016** 2017**

Konsumsi Rumah Tangga 5,1 5,0 5,1 5,4 - 5,5

Investasi 4,1 5,1 5,2 6,0 - 6,6

Konsumsi Pemerintah 2,0 5,4 5,4 5,6 - 6,7

Ekspor Barang dan Jasa 1,0 -2,0 1,0 4,5 - 5,0

Impor Barang dan Jasa 2,2 -5,8 1,6 4,3 - 4,8

INDIKATOR 2014* 2015* 2016** 2017**

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

4,2 4,0 4,2 4,2 - 4,3

Industri Pengolahan 4,6 4,3 5,4 6,2 - 6,5

Konstruksi 7,0 6,7 8,0 7,7 - 8,4Jasa-jasa 6,6 7,9 8,5 8,5 – 8,8

Lainnya 4,6 2,5 4,3 4,9 – 5,3PDB 5,0 4,8 5,3 5,5 – 5,9

Kerangka Pendanaan:

Investasi pemerintah lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan program prioritas

REPUBLIK

INDONESIA

PERKIRAAN POSTUR APBN 2017

Perkiraan pendanaan prioritas 2017, antara lain:

• Belanja K/L Non-Operasional = Rp 598,0 T

• Subsidi Non-Energi = Rp 80,2 T

• DAK Fisik = Rp 75,4 T

• DAK Non-Fisik = Rp 137,2 T

• Dana Desa = Rp 81,2 T

Perkembangan Pendapatan Negara(Rp Triliun)

Perkembangan Belanja Negara(Rp Triliun)

1.146,9 1.240,7 1.409,4

398,6 253,5 237,0

2014 2015 2016

Pajak PNBP

1.203,6 1.173,7 1.237,6

573,7 623,0 735,4

2014 2015 2016

Belanja Pusat Transfer Daerah & Desa

U R A I A NRealisasi

s/d31-Des-2015

2016 2017

APBN Proyeksi Proyeksi

Pendapatan Negara dan Hibah 13,0 14,4 13,0 13,9

I. Penerimaan Dalam Negeri 12,9 14,4 13,0 13,8

1. Penerimaan Perpajakan 10,8 12,2 11,1 12,0

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 2,2 2,2 1,9 1,8

II. Hibah 0,1 0,0 0,0 0,0

Belanja Negara 15,6 16,5 15,6 16,0

I. Belanja Pemerintah Pusat 10,2 10,4 9,8 10,0

1. Belanja KL 6,3 6,2 5,8 6,0

2. Belanja Non KL 3,9 4,3 4,0 3,9

II. Belanja ke Daerah 5,4 6,1 5,8 6,0

1. Dana Perimbangan 4,2 5,5 5,3 5,3

a. Dana Bagi Hasil 0,7 0,8 0,8 0,8

b. Dana Alokasi Umum 3,1 3,0 3,0 3,0

c. Dana Alokasi Khusus 0,5 1,6 1,5 1,5

2. Dana otsus, penyeimbang dan desa 1,2 0,6 0,5 0,93. Dana Insentif Daerah - 0,0 0,0 0,0

Keseimbangan Primer (1,2) (0,7) (1,1) (0,7)

Surplus/Defisit Anggaran (2,5) (2,1) (2,5) (2,2)

Pembiayaan 2,8 2,1 2,5 2,2

I. Pembiayaan Dalam Negeri 2,7 2,1 2,5 2,1

II. Pembiayaan Luar Negeri 0,1 0,0 0,0 0,0

16

(Persentase terhadap PDB)

Catatan : perkiraan pendanaan prioritas akan dimutakhirkan sesuai dengan ketersediaan anggaran terakhir (Bappenas – Kemkeu)

REPUBLIK

INDONESIA

KERANGKA PENDANAANPerkuatan Dana Alokasi Khusus

INDIKATOR DAK REGULER DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK (Pola “Inpres”)

Menu Kegiatan • Menggunakan menu eksisting atau sesuai pemenuhan pelayanan publik

• Daerah memiliki diskresi untuk menentukan menu serta lokus dari pembangunan setiap Bidang DAK

• Menu terbatas dan fokus pada pencapaian target prioritas nasional

• Bersifat closed menu dan top-down

Prioritas Daerah Penerima

• Penerima DAK adalah daerah yang mengusulkan DAK • Penentuan kriteria daerah, sampai dengan lokus pembangunan DAK (contoh: ruas jalan tertentu)

MekanismePengusulan

• Proposal Based disampaikan melalui aplikasi e-musrenbang

• Bottom-Up

• Proposal Based disampaikan melalui aplikasi e-musrenbang

• Bottom-Up

Ketersediaan Data Teknis

• Mekanisme verifikasi data teknis yang dimiliki K/L dan daerah • Dukungan data teknis pada level Pemerintah Pusat sebagai acuan untuk menentukan menu prioritas dan lokasi prioritas

Penentuan Alokasi • Pengalokasian dibahas bersama Bappenas, K/L Teknis dan Kemenkeu dengan mempertimbangkan usulan alokasi yang disampaikan oleh daerah (Proposal Based)

• Pengalokasian per bidang/daerah dikoordinasikan Bappenas dengan melibatkan K/L teknis dan Kementerian Keuangan (top down)

• Ditetapkan melalui pasal khusus dalam UU APBN

Kriteria • Kriteria Umum, Khusus dan Teknis • Kriteria Teknis (di-earmarked untuk mendukung program tertentu)

“Diprioritaskan untuk Membantu Daerah dalam

Pemenuhan Pelayanan Publik”

“Diprioritaskan untuk mendukung pencapaian

Prioritas Nasional”

DAK REGULER

DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK*)

(Pola “Inpres”)

*) Termasuk DAK Afirmasi

Dana Alokasi Khusus

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan Daerah dan sesuai denganPrioritas Nasional (UU 33/2004)

17

REPUBLIK

INDONESIA

NO NAMA DAERAH IRIGASI (DI) KABUPATENTARGET REHAB

2017 (ha)KEBUTUHAN (Miliar Rp)

1 DI Sendow Minahasa 145 3,5

2 DI Kulo Minahasa 173 4,1

3 DI Nuai Minahasa 125 3,0

4 DI Mamaya Minahasa Tenggara 150 2,1

5 DI Sawangan Kaasar Minahasa Utara 100 2,1

6 DI Mopolo Minahasa Selatan 50 0,7

7 DI Kaluntai Atas Minahasa Selatan 70 0,9

8 DI Ranyoapo Minahasa Selatan 630 8,5

9 DI Kinali Bolaang Mongondow 80 1,6

10 DI Domisili Bolaang Mongondow 40 0,9

11 DI Pinogaluman Monanow Bolaang Mongondow 480 9,8

12 DI Kuma Kep. Sangihe 50 3,1

13 DI Dumagin Bolaang Mongondow Timur 250 5,5

TOTAL 2.343 45.8

Target RPJMN 2015-2019:Rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi.Target RKP 2017:Rehabilitasi 243 ribu hektar.

Peta Sasaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2017

Kebutuhan Rehabilitasi Irigasi Kewenangan Kabupaten 2017

• Rehabilitasi Irigasi Kewenangan Kabupaten 2.343 ha = Rp 45,8 Miliar

KEDAULATAN PANGAN

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

PENAJAMAN RANCANGAN AWAL RKP 2017 Ilustrasi Perkuatan DAK Infrastruktur Publik (Pola “Inpres”) untuk Rehabilitasi Irigasi

18

Provinsi Sulawesi Utara

REPUBLIK

INDONESIA

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

19*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015

RKP 2015*)

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

RKP 2016

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG

BERKUALITAS

RKP 2017

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI

UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA

MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH

RKP 2018

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018

RKP 2019

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

DIMENSI PEMBANGUNANDIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

MASYARAKAT

Revolusi MentalPendidikanKesehatan

Perumahan dan Permukiman


Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi

Kemaritiman dan Kelautan

Industri dan KEKPariwisata

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

Antarkelompok PendapatanAntarwilayah: (1) Desa; (2) Perbatasan;

(3) Tertinggal (4) Perkotaan; (5) Reforma Agraria; (6) Konektivitas

Nasional

DIMENSI PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN

Demokrasi dan Diplomasi Keamanan dan Ketertiban Kepastian dan Penegakan Hukum Reformasi Birokrasi

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Nawacita 8 & 9

Nawacita 5

Nawacita 6 & 7

Nawacita 3

Nawacita 4 Nawacita 1 Nawacita 9 Nawacita 2

REPUBLIK

INDONESIA

PELAKSANAAN RPJMN 2015-2019 MELALUI RKP DAN APBN

1. Tahun 2015 dan 2016: Memperbaiki Komposisi dan Efisiensi Belanja

• Pengalihan subsidi BBM untuk perkuatan pendanaan prioritas RPJMN, yaitu: pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kelautan dan perikanan, kedaulatan energi, promosi pariwisata, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan peningkatan cakupan Bantuan Tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan)

• Memenuhi anggaran kesehatan 5% APBN

• Memperkuat desentralisasi fiskal dengan pengenalan DAK Infrastruktur Publik danpengalokasian Dana Desa

• Meningkatkan efisiensi belanja dengan penajaman nomenklatur belanja (jelasperuntukannya, menghindari duplikasi)

2. Rencana Tahun 2017: Meningkatkan Efektivitas Belanja

• Memperkuat landasan pembangunan berkesinambungan dan menyerap tenaga kerjamelalui pengembangan kawasan industri dan destinasi wisata, serta pembangunaninfrastruktur

• Memperkenalkan pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, serta spasial untuk meningkatkan kualitas belanja

20

REPUBLIK

INDONESIA

Sasaran2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

1. Sasaran Pertumbuhan Industri

Industri (%)(Target RPJMN 2015-2019)

4,63(4,70)

4,25(6,10)

5,40(6,90)

6,50(7,40)

8,00(8,60)

Kontribusi dalam PDB (%)

(Target RPJMN 2015-2019)

21,01(20,70)

20,84(20,80)

20,95(21,00)

21,35(21,10)

21,76

(21,60)

2. Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)di Luar Jawa

7 77 lama

+3 baru

10 lama+

2 baru

12 lama+

2 baru

b. Kawasan Industri n.a n.a n.a 14 14

ARAH KEBIJAKAN

Pertumbuhan Industri:

1. Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa

2. Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha besar dan sedang dan 20 ribu usaha kecil

3. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri nasional (peningkatan nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa:

1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA

2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur

3. Pengembangan SDM dan IPTEK

4. Pengembangan regulasi dan kebijakan

5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberianinsentif fiskal dan non-fiskal

PEMBANGUNAN INDUSTRI/KAWASAN EKONOMI KHUSUSSasaran dan Arah Kebijakan

21

1. Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri2. Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan

investasi3. Penegakan hukum dan disiplin

ARAH KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG REVOLUSI MENTAL

REPUBLIK

INDONESIA

STRATEGI INDUSTRIALISASI INDONESIA

KEUNGGULAN KOMPARATIF

PILIHAN INDUSTRIALISASI

AGLOMERASIINDUSTRI

Keunggulan Utama:1. Kekayaan sumber daya

alam2. Jumlah penduduk (tenaga

kerja, pasar)

Keunggulan Potensial:1. Keragaman hayati: ekonomi

hijau dan ekonomi biru2. Keragaman budaya:

ekonomi kreatif3. Tingkat pendidikan:

kewirausahaan dan inovasi

1. industri peningkatan nilai tambah sumber daya alam

2. industri pemenuhan kebutuhan domestik

3. Industri jaringan produksi global yang didukung oleh daya saing tenaga kerja

1. Industri Pesisir Utara Jawa: padat karya dan padat teknologi

2. Industri Pesisir Luar Jawa: pengolahan sumber daya alam

3. Industri Batam - Kep. Riau: jaringan produksi global

KERANGKA DASAR INDUSTRIALISASI (Ekspansi Produksi dan Produktivitas)1. Economies of Scale: pemanfaatan teknologi dan perluasan pasar2. Peningkatan Daya Saing3. Economies of Agglomeration: faktor input terkonsentrasi di satu lokasi

DUKUNGAN KEBIJAKAN MAKRO

1. Menjaga daya beli masyarakat agar tumbuhsecara berkelanjutan serta pemerataan pembangunan agar kesejahteraan tidak terkonsentrasi di kelompok tertentu

2. Mendorong akumulasi faktor input produksiyaitu:

Modal fisik: investasi dan tabunganmasyarakat

Kualitas sumber daya manusia: pendidikanmenengah, vokasi, dan pendidikan tinggi

3. Meningkatkan akses teknologi baru melaluipengembangan teknologi dalam negeri dan adopsi teknologi dari negara lain

4. Meningkatkan partisipasi dalam perdaganganglobal

STRATEGI DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI

22

REPUBLIK

INDONESIA

PETA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN KEK

KEK & KI SEI MANGKEIKab. Simalungun, Sumut

KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin, Sumatera Selatan

KEK TANJUNG LESUNGKab. Pandeglang, Banten

KEK MANDALIKAKab. Lombok Tengah, NTB

KEK & KI PALUKota Palu, Sulawesi Tengah

KEK & KI BITUNGKota Bitung, Sulawesi Utara

KEK MOROTAIKab. Pulau Morotai, Maluku Utara

KEK MBTKKabupaten Kutai Timur, Kaltim

KEK SORONG

KEK MERAUKE

KEK & KI LANDAKKab. Landak, Kalbar

KEK KALTARA

KEK MAKASSAR

Maluku

KEK NTT

Keterangan:

Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai 2014

Lokasi KEK 2014-2019

KI KUALA TANJUNG

KI TANGGAMUS

KI KETAPANG

KI JORONGKI BATULICIN

KI BANTAENG

KI KONAWE

KI MOROWALI

KI BULI

KI TELUK BINTUNI

Lokasi 14 Kawasan Industri

23

REPUBLIK

INDONESIA

KAWASAN INDUSTRI DAN KEK MOROWALI

Anchor Industry China Tsingshan Group yang bergerak dalam bidang pembangunan smelter ferro-nickel

Penyediaan Tenaga Terampil (a.l: BLK, SMK, Akademi Komunitas)

• Kem Perindustrian-Peningkatan kelengkapan sarana Politeknik, termasuk perumahan dosen• Kem Perindustrian-Penyelenggaraan pendidikan Politeknik/Akademi Komunitas untuk 400 siswa

Konektivitas/Aksesibilitas• Kem PUPR-Pelebaran jalan Bohonsai-Bungku 48,81 Km• Kem PUPR-Pelebaran Jalan Pelabuhan Bungku-Kawasan Industri 40,0 Km • Kem PUPR-Rekonstruksi Jalan Bahadopi-Batas Sultra 12,8 Km• Kemenhub-Pengembangan Bandara Morowali

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI Morowali dan Bitung

Catatan: belum termasuk dukungan belanja non K/L, DAK, dan BUMN24

KAWASAN INDUSTRI DAN KEK BITUNG

Pembangunan Infrastruktur dalam Kawasan• Kem Perindustrian-Pembangunan jalan poros kawasan 6 km• Kem Perindustrian-Pembangunan infrastruktur pengolah air bersih dan air limbah berkapasitas 3.000 L/detik• Kem Perindustrian-Pematangan lahan seluas 93 Ha

Konektivitas/Aksesibilitas• Kem PUPR-Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung 9,3 Km• Kemenhub dan PEMDA-Pembebasan Lahan dan Pembangunan Jaringan KA Manado-Bitung 10 Km

Ketersediaan Infrastruktur Dasar• Kem PUPR-Rusun untuk MBR dengan PSU Pendukung (bagian dari 5.600 unit yang dicadangkan untuk KEK dan

KI)

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRIBantaeng dan Sei Mangke

KAWASAN INDUSTRI DAN KEK SEI MANGKE

• Anchor Industry PT. Unilever Tbk yang bergerak di bidang industri oleochemical

• Ketersediaan Infrastruktur Dasar dalam Kawasan- Kem Perindustrian-Pembangunan jalan poros dan jalan lingkungan sepanjang 10 km di ROW 34- Kem PUPR-Pembangunan Rumah Susun untuk karyawan di lingkungan sekitar kawasan industri

• Penyediaan Tenaga Terampil (a.l BLK, SMK, Akademi Komunitas)- Kem Ketenagakerjaan-Peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja

• Konektivitas/Aksesbilitas- Kem Perhubungan-Pembangunan stasiun KA jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung- Kem PUPR-Pemeliharaan Jalan Sei Mangkei-Simpang Mayang-Lima Puluh-Simpang Kuala Tanjung- Kem PUPR-Rehabilitasi Jalan Simpang Dolok Merangir-Serbelawan-Laras-Pematang Bandar-Pajak Nagari- Kem PUPR-Pembangunan Fly Over Sei Mangke- Rehabilitasi Jalan Sp. Kuala Tanjung-Kuala Tanjung

KAWASAN INDUSTRI BANTAENG

Anchor Industry PT. Bumi Bhakti Sulawesi dan PT. Titan yang bergerak di bidang smelter ferro-nickel

BUMD PT. Bantaeng Industrial Persada sebagai pengelola kawasan industri

Ketersediaan Infrastruktur Dasar dalam Kawasan• Kem Perindustrian-Pembangunan jalan poros kawasan sepanjang 3 km• Kem PUPR-Pembangunan Rusunawa Pekerja Industri

Penyediaan Tenaga Terampil (a.l BLK, SMK, Akademi Komunitas)• Lanjutan pembangunan sarana pendidikan Akademi Komunitas

Konektivitas/Aksesibilitas• Kem PUPR-Pelebaran jalan Bantaeng-Bulukumba 25 km• Kem PUPR-Pembangunan jalan akses menuju kawasan industri sepanjang 2 km


REPUBLIK

INDONESIA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KEKKEK Tanjung Api-api

No Prioritas Kegiatan Tahun 2017

Kementerian/Lembaga

1. Pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan TolPalembang-Tanjung Api Apisepanjang 8,4 km

Kementerian PUPR

2. Pengerukan alur pelayaranpelabuhan Tanjung Api-Api

Kementerian Perhubungan

3. Pembebasan Lahan dan Pembangunan Jalur KA Simpang-Tanjung Api-api


4. Pembangunan Gardu Induk Kementerian ESDM

5. Pembangunan JaringanTransmisi

Kementerian ESDM

6. Pembangunan jaringaninternet super cepat

Kementerian Kominfo

Luas 2.030 ha di Desa Muara Sungsang dan Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

Jenis Komoditas dikelola: Industri karet dan kelapa sawit, industri petrokimia

Produk Turunan: gasifikasi batubara dan ethanol

Catatan: belum termasuk dukungan belanja non K/L, DAK, dan BUMN

26

REPUBLIK

INDONESIA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No Prioritas Kegiatan Tahun 2017

Kementerian/Lembaga

1. Terlaksananya Pengembangan

Fasilitas Pelabuhan Laut Maloy

(Umum dan CPO)


2. Pengembangan Bandara

Samarinda BaruKementerian Perhubungan

3. Rekonstruksi akses pelabuhan

Maloy sepanjang 3 km Kementerian PUPR

4. Peningkatan Kapasitas Jalan

Samarinda-Bontang sepanjang

4,5 km

Kementerian PUPR

5. Pembangunan Gardu Induk Kementerian ESDM

6. Pembangunan Jaringan Transmisi Kementerian ESDM

Luas 557,34 ha di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

Jenis Komoditas dikelola: Industri Kelapa Sawit dan Logistik

Produk Turunan: CPO

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KEKKEK MBTK (Maloy Batuta Trans Kalimantan)


REPUBLIK

INDONESIA

KERANGKA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DAN KEK

28

1. Quality Appraisal untuk mencegah masalah rendahnya penilaian konsentrasi dankualitas bijih besi

2. Kebijakan untuk mencegah Transfer Pricing agar tidak merugikan penerimaannegara

3. Perlu dipastikan alih tenaga kerja dari pekerja asing ke tenaga kerja lokal

4. Mendorong pertumbuhan industri hilir pengolahan baja, bahkan sampai denganproduk akhir berbasis stainless steel

KAWASAN INDUSTRI MOROWALI

1. Perlu penegasan kembali terhadap peran Anchor Industry

2. Perlu peninjauan kembali terhadap kebijakan moratorium kapal dan dampaknyaterhadap industri perikanan

KAWASAN INDUSTRI/KEK BITUNG

1. Perlu kebijakan untuk dapat menurunkan harga gas untuk industri di kawasan SeiMangke

2. Perlu penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan industri

3. Perlu percepatan penyelesaian pelabuhan Kuala Tanjung dan Kereta Api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung

KAWASAN INDUSTRI/KEK SEI MANGKE

KENDALA UMUM YANG DIHADAPI OLEH KAWASAN INDUSTRI DAN KEK1. Masalah pembebasan lahan:

a. Keterbatasan dana Pemerintah Daerah

b. Lahan di kawasan industri bukan dianggap untuk kepentingan umum

2. Belum semua Kawasan Industri dan KEK memiliki Anchor Industry

3. KI/KEK masih memerlukan insentif fiskal sesuai dengan PP No. 96 Tahun 2015.

REPUBLIK

INDONESIA

Sasaran2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

Wisatawan Mancanegara (Orang)

9,4 juta 9,7 juta 12,0 juta 15,0 juta 20,0 juta

Wisatawan Nusantara (Kunjungan)

250 juta 259 juta 260 juta 265 juta 275 juta

Devisa (triliun rupiah)(kurs Rp12.000)

133,9 150,0 172,8 185,9 260,0

ARAH KEBIJAKAN

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyakmungkin wisatawan manca negara dan mendorongpeningkatan wisatawan nusantara

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan dayatarik daerah tujuan wisata, sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri

3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional,serta meningkatkan keragaman dan daya saingproduk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasipariwisata yang menjadi fokus pemasaran

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangunsumber daya manusia pariwisata serta organisasikepariwisataan nasional

PEMBANGUNAN PARIWISATASasaran dan Arah Kebijakan

Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang nyaman bagi pelancong

Petugas yang ramah dan melayani

Penegakan hukum dan disiplin

29


REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN PARIWISATASebaran 10 Destinasi Wisata Prioritas

Danau Toba Tanjung Kelayang Pulau MorotaiKepulauan Seribu

Labuan BajoTanjung Lesung

Wakatobi

Borobudur Kawasan Gunung Bromo Mandalika

= KEK Pariwisata

= KSPN

30

REPUBLIK

INDONESIA

DESTINASI WISATA DANAU TOBA

Bentuk Pengelolaan: Badan Otorita

Kemenpar• Promosi Pariwisata, Infrastruktur sarana di Kawasan Destinasi dan Pelatihan dan sertifikasi SDM Pariwisata

Kemen PU dan Pera• Fasilitasi sanitasi, air dan kebersihan• Preservasi dan Pelebaran Jalan Pangururan-Ambarita-Tomok- Lagundi-Onan Runggu sepanjang 76,9 Km; Tele-

Pangururan-Nainggolan - Onan Runggu sepanjang 69 Km; dan Jalan Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapatsepanjang 90,07 Km

Kemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan• Penanganan Sampah

Kominfo• Peningkatan Sarana Broadband

DESTINASI WISATA BOROBUDUR DAN SEKITARNYA

Bentuk Pengelolaan: Badan Otorita

Kemenpar

• Promosi pariwisata, infrastruktur sarana di kawasan destinasi dan pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata

Kemenhub

• Pembangunan Bandar Udara Kulonprogo

• Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta sebagai akses masuk menuju Borobudur

• Reaktivasi jalur KA Yogyakarta-Magelang sepanjang 25 Km dan Kedung Jati-Tuntang sepanjang 32 Km

• Kemen PU dan Pera

• Pembangunan Jalan Jogja Outer Ring Road Ruas Utara Klangon-Tempel-Pulowatu-Pakem-Prambanan-Piyungansepanjang 22,48 Km Kemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kominfo

• Peningkatan Sarana Broadband

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA Danau Toba dan Borobudur

Dukungan Belanja Lainnya• Transfer ke Daerah

- DAK Transportasi-Jalan- DAK Infra Permukiman, Air

Minum dan Sanitasi


- DAK Transportasi - Jalan- DAK Infra Permukiman, Air

Minum dan Sanitasi

Catatan: belum termasuk dukungan belanja non K/L dan BUMN 31

REPUBLIK

INDONESIA

DESTINASI WISATA LABUAN BAJO Bentuk Pengelolaan : Badan Otorita

Kemenpar• Promosi pariwisata, infrastruktur sarana di kawasan destinasi dan pelatihan dan sertifikasi SDM Pariwisata

Kemen PU dan Pera• Peningkatan kualitas jalan Trans Flores Lintas Kabupaten (Manggarai Barat-Maumere)• Pembangunan Jembatan penghubung (Labuan Bajo-Pulau Bajo)• Pembangunan Jalan Labuan Bajo-Kondo (Boleng-Terang) dan Labuan Bajo-Terang-Kendidi• Pembangunan Jalan Dispenda-Gua Maria (10 km)• Pembangunan Jalan Patung Caci-Wae Kesambi-Batu Cermin (6 km)• Pembangunan dan penataan jaringan jalan (Liang Bua, Wae Rebo)

Kemenhub• Perluasan Runway Bandara Komodo, Bandara H. Hasan Aroeboesman, dan Bandara Franseda Maumere• Lanjutan pembangunan terminal tahap III penyelesaian slope (Leveling runway) Bandar udara Frans Sales

Lega – Ruteng (Kab. Manggarai) • Peningkatan Pelabuhan Sape dan Pelabuhan Bung Karno – Ende• Pengadaan Dermaga Wisata di Rinca, untuk penyebarangan ke Pulau Komodo dan sekitarnya

Kemen LHK /LIPI• Pusat Studi Komodo

DESTINASI WISATA TANJUNG KELAYANG Bentuk pengelolaan destinasi: Kawasan Ekonomi Khusus

Kemenpar• Promosi pariwisata, infrastruktur sarana di kawasan destinasi dan pelatihan dan sertifikasi SDM Pariwisata

Kemenhub• Peningkatan status menjadi Bandara internasional H. A. S. Hanandjoeddin• Peningkatan kualitas pelayanan CIQ di bandara H. A. S. Hanandjoeddin• Perluasan bandara (runway) 2.800 meter• Peremajaan gedung terminal bandara• Peningkatan pelayanan di pelabuhan Manggar

Kemen PU dan Pera• Pelebaran dan kualitas jalan bandara-kota, kota-kawasan wisata• Pelebaran jalan Bts. Kab. Belitung --Sp. Ranggiang-Sp. Pedang• Pelebaran Jalan Petikan-Pilang; Jalan Soedirman• Pembuatan jalan tembus bandara-kawasan wisata• Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku IKK Damar dan Simpang Renggiang

Catatan: belum termasuk dukungan belanja non K/L dan BUMN


- DAK Transportasi -Jalan

- DAK Infra Permukiman, Air Minum dan Sanitasi


- DAK Transportasi -Jalan

- DAK Infra Permukiman, Air Minum dan Sanitasi

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA Labuan Bajo dan Tanjung Kelayang

32

REPUBLIK

INDONESIA

TINDAK LANJUT

33

REPUBLIK

INDONESIA

Penajaman dan Pengintegrasian Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif 2017 Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk penyederhanaan nomenklatur).

Prioritas akan difokuskan pada:

• Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan

• Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja

(apakah proyek ini perlu?, apakah proyek ini perlu sekarang?, apakah proyek akan dapat

lebih efisien?)

Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, Subsidi/PSO,

hibah, DAK, Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN)

Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (Lahan, Detail Engineering Design (DED))

Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui: Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait) Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L – non K/L) Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L) Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah)

TINDAK LANJUT

34

REPUBLIK

INDONESIA

RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2017

35

KEGIATAN JADWAL INPUT OUTPUT

• Sidang Kabinet 7 April 20161. Draf Awal RKP 20172. Arahan Presiden

Draf lanjutan RKP 2017

• Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat

13 April 2016

1. Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pendanaannya

2. Penyampaian perkiraan KEM dan Ketersediaan Anggaran

3. Diskusi penyelarasan kebutuhanpembangunan daerah dengan rencanakerja pemerintah pusat

Draf lanjutan RKP 2017

• Multilateral II 14-18 April 2016

Draf lanjutan RKP 2017 Draf lanjutan ke-2 RKP 2017• Bilateral Meeting II 19-20 April 2016

• Pembukaan Musrenbang 20 April 2016

• Musrenbangnas 21 April – 4 Mei 2016 Draf lanjutan ke-2 RKP 2017 Rancangan RKP 2017

• Trilateral Meeting 25 April – 4 Mei 2016Rancangan Program dan Kegiatan Prioritas dan Non Prioritas

Kesepakatan pertemuan tiga pihak

• Penutupan (Istana Presiden) 11 Mei 2016 Pemaparan Hasil Musrenbangnas Dokumen Hasil Musrenbangnas

• Sidang Kabinet Penetapan RKP 2017

17 Mei 2016 Rancangan Akhir RKP 2017 Penetapan RKP 2017

• Penyampaian RKP 2017 kepada DPR-RI

20 Mei 2016Surat Pengantar Menteri atau Perpres tentang RKP 2017

Dokumen RKP 2017

REPUBLIK

INDONESIA

Terima Kasih

36

REPUBLIK

INDONESIA

LAMPIRAN

37

REPUBLIK

INDONESIA

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

38

REPUBLIK

INDONESIA

Pengarusutamaan Revolusi Mental dalam setiap prioritas dan kegiatan pembangunan(baru dimulai pada RKP 2017)

Mempertahankan anggaran pendidikan 20% APBN dengan kebijakan pokok antara lain:

Distribusi guru yang merata yang sekaligus akan mengendalikan biaya gaji dantunjangan guru yang saat ini sudah sekitar separuh anggaran pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan standar pendidikan internasional

Mempertahankan anggaran kesehatan 5% APBN dengan kebijakan pokok antara lain:

penguatan upaya promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”

fasilitas pelayanan kesehatan (sistem rujukan RS dan puskesmas)

penempatan tenaga kesehatan (PTT, Nusantara Sehat, Wajib Kerja Sarjana)

perluasan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI)

Melanjutkan pembangunan perumahan yang sudah dimulai di APBN-P 2015 denganprogram sejuta rumah.

PENDEKATAN PEMBANGUNAN Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat

39

REPUBLIK

INDONESIA

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas , transparan, dan Birokrasi yang

responsif)2. Program pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat,

bermutu, efisien dan efektif3. Penerapan disiplin, reward & punishment dan sistem merit dalam birokrasi

PENEGAKAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN POLITIK1. Penegakan hukum, kode etik dan disiplin aparat Pemerintah, penegak hukum dan

masyarakat2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan-undangan untuk mendorong

kreatifitas masyarakat3. Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan4. Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik

PENEGUHAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA1. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerja keras)2. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan

kekerasan (bullying free school environment)3. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga,

kesalehan sosial, dan toleransi)4. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air

PENGUATAN DAYA REKAT SOSIAL DALAM KEMAJEMUKAN1. Pengembangan ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian2. Peningkatan kerjasama dan kesetiakawan sosial3. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik yang mengajarkan

perdamaian dan toleransi

PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN DAYA SAING BANGSA1. Peningkatan Etos Kerja (kerja keras, kreatif , dan professional) serta mendorong

semangat inovasi dan kewirausahaan2. Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri3. Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat (cooperate and compete,

bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah)

REVOLUSI MENTALSasaran dan Arah Kebijakan

INDIKATOR 2014(Baseline)

2015 2016 2017 2019

1. Meningkatnya Integritas

Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5) 3,61 3,59 3,63 3,70 3,75

Indeks Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1) 0,34 0,36 0,38 0,40 0,44

Meningkatnya kepatuhan terhadap kode etik dan aturan hukum serta disiplin Aparatur Penegak Hukum/PNS (Skala 1-5)

n.a n.a n.a 4 5

Persentase Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah) yang melaporkan status pelanggaran hukum disiplin pegawai

25% 32% 60% 80% 100%

Persentase keterbukaan penanganan kasus pidana 50% 55% 60% 75% 90%

Peningkatan kualitas dan penurunan beban peraturan perundang-undangan (Indikator akan dikembangkan lebih lanjut)

2. Meningkatnya Etos Kerja

Tingkat kepatuhan Kementerian, Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam penerapan standar pelayanan publik pada unit pelayanan

Kementerian 11,8 % 17,0 % 38,0 % 58,0 % 100%

Lembaga 8,1 % 10,0 % 32,5% 55,0% 100%

Provinsi n.a 9,00 % 31,75 % 54,5% 100%

Kabupaten/Kota n.a 1,00 % 15,75 % 30,5 % 60,0 %

Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangganasional

n.a 92,3% 92,5% 92,7% 93,1%

Peningkatan semangat kewirausahaan di masyarakat ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Perilaku hidup bersih dan sehat 30% 40% 50% 60% 80%

3. Meningkatnya Gotong Royong

Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, dan rasa aman)0,55

(2012)↑ ↑ ↑ ↑

Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat - <5 <5 <5 <5

Persentase ruang publik yang bebas muatan negatif (penyebar kebencian, radikalisme dan pornografi)

100% 100% 100% 100% 100%

Indeks Pembangunan Gender70,5

(2013)↑ ↑ ↑ ↑

ARAH KEBIJAKAN

40

REPUBLIK

INDONESIA

PRIORITAS REVOLUSI MENTAL TAHUN 2017

PROGRAM PRIORITAS

SASARAN

Penegakan Hukum danKelembagaan Politik

Penerapan Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah di 34 Provinsi

Rekomendasi harmonisasi dan simplifikasi undang-undang

Fasilitasi penguatan ruang dialog untuk pendidikan politik warga

Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas dibanding tahun sebelumnya

Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat atas mutu pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal

Penerapan sistem rujukan pelayanan kesehatan online (Puskesmas dan RS), rekam medis online dan telemedicine

Penurunan tingkat pelanggaran disiplin di instansi pemerintahan

Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa

Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

Peningkatan pemahaman dunia usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat

Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa

Penerapan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan

Terbentuknya Model Sekolah dan Pesantren Ramah Anak di seluruh provinsi

Peningkatan kualitas Pendidikan melalui penerapan kurikulum yang berlaku

Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan

Penyelenggaraan dialog lintas agama

Pembinaan anggota kelompok Bina Keluarga Remaja

Penyuluhan agama dan pembangunan melalui Bahasa agama

41

REPUBLIK

INDONESIA

INDIKATOR2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8,2tahun

8,3tahun

8,5tahun

8,6tahun

8,8 Tahun

Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun

94,1%(2013)

94,8% 95,1% 95,4% 96,1 %

Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4%(2013)

55,9% 58,8% 61,8% 68,4 %

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% 73,9% 76,5% 79,0% 84,2% Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5% 68,7% 71,8% 74,8% 81,0%

Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% 77,2% 79,1% 80,9% 84,6% Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi

minimal B48,2% 53,8% 56,6% 59,4% 65,0%

Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

0,85 (2012)

0,86 0,87 0,88 0,90

Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

0,07(2012)

0,29 0,36 0,42 0,54

Nilai Test PISA- Matematika- Sains- Membaca

(2012)375382396

n.a.n.a.n.a.

n.a.n.a.n.a.

n.a.n.a.n.a.

(2018)427438446

Meningkatnya guru yang memiliki kompetensi profesional dan pedagogi (subject knowledge dan pedagogical knowledge)

Meningkatnya integritas lingkungan pendidikan -SD-PT- (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme)

Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi serta kekerasan (bullying free environment)

Terlaksananya kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman Terlaksananya pendidikan agama dan etika yang menumbuhkan akhlak mulia

PEMBANGUNAN PENDIDIKANSasaran dan Arah Kebijakan

42

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah

2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perkuatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, serta perkuatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel

3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru yang merata

4. Revitalisasi LPTK untuk meningkatkan mutu pendidikan keguruan

5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini

6. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan danpelatihan keterampilan kerja

7. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi

8. Meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter/budi pekerti dan budaya bangsa

2. Menciptakan lingkungan pendidikan yang menumbuhkan integritas, bebas intimidasi dan kekerasan

3. Menegakkan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dan sertifikat palsu, plagiat, bolos)

ARAH KEBIJAKAN YANG MENDUKUNGREVOLUSI MENTAL

REPUBLIK

INDONESIA

PERMASALAHAN DISTRIBUSI GURU

43

Aceh

92.055

38.161

1:11

Sumut

178.927

96.015

1:18 Riau

86.416

37.912

1:16

Kepri

22.211

7.346

1:17

Sumbar

82.994

47.107

1:15

Jambi

46.501

22.302

1:15

Bengkulu

30.001

15.231

1:14

Sumsel

101.601

44.200

1:17

Lampung

178.927

96.015

1:16

Babel

15.013

7.977

1:19

DKI Jakarta

82.038

51.450

1:22

Banten

98.556

46.505

1:22

Jateng

349.653

207.041

1:17

Jabar

385.019

206.915

1:22

DIY

46.042

30.041

1:15

Jatim

406.571

231.178

1:16

Bali

48.717

28.125

1:18

NTB

73.624

31.501

1:13

NTT

88.958

26.048

1:16

Kalbar

57.949

25.347

1:18

Kalteng

39.638

19.608

1:14

Kaltara

8.904

3.476

1:16

Kalsel

52.265

26.071

1:14

Kaltim

44.595

21.811

1:16

Sulsel

127.829

67.545

1:15

Sultra

45.755

22.419

1:14

Sulut

35.472

23.403

1:15

Sulbar

21.414

8.279

1:15

Sulteng

47.219

20.289

1:14

Gorontalo

17.408

8.648

1:15

Malut

19.357

6.429

1:15

Maluku

30.906

12.212

1:14

Papua

28.086

9.414

1:22

Papua Barat

12.336

4.248

1:18

PENYEDIAAN TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) TAHUN 2016 PER PROVINSI

(untuk Guru di bawah Koordinasi Kemdikbud)

Nama ProvinsiJumlah Guru

Jumlah Guru Bersertifikasi dan menerima TPGRasio Guru:Murid

Legenda:

Sumber: Kemdikbud, 2015

Permasalahan:1. Distribusi guru tidak merata yang ditunjukkan dengan rasio guru:murid yang sudah sangat

kecil (tidak efisien). Rasio guru:murid sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah 1:32

untuk SD/MI dan 1:36 untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.2. Selisih jumlah guru yang belum tersertifikasi masih besar dan sangat berpengaruh terhadap

penambahan alokasi anggaran untuk membayar TPG. Untuk memenuhi UU No. 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen masih terdapat >

441 ribu guru yang belum tersertifikasi.

Usulan 2017:1. Tidak menambah jumlah guru, baik PNS, maupun guru honor.2. Penambahan sertifikasi dan tunjangan profesi guru harus dilakukan secara

sangat selektif.3. Tunjangan profesi guru harus berdasarkan kinerja guru.

Rp 129,2 T Rp 129,1 T Rp 133,2 T

Rp 74,1 T Rp 86,9 T Rp 88,3 T

Rp 375,4 TRp 408,5 T Rp 419,2 T

54,1% 52,9% 52,8%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Rp , T

Rp 50, T

Rp 100, T

Rp 150, T

Rp 200, T

Rp 250, T

Rp 300, T

Rp 350, T

Rp 400, T

Rp 450, T

Rp 500, T

2014 2015 2016

Belanja Gaji dan Tunj. Profesi Guru serta Proporsinya terhadap Anggaran Pendidikan

Gaji Guru PNS Tunj. Profesi Guru

Anggaran Pendidikan % thd. Anggaran Pendidikan

REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN PENDIDIKANNilai PISA Matematika SMP Kelas IX atau SMA/SMK Kelas X

44

Nilai PISA 2009 Nilai PISA 2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

• Tidak ada perubahan signifikan pada hasil tes PISA Indonesia untuk bidang matematika pada 3 tahun terakhir. • Belum ada siswa Indonesia yang memiliki high order thinking skill (mencapai level 4 s.d. 6)

KeteranganLevel 6

Level 5

Level 4

Level 3

Level 2

Level 1

Level 1b

(Sumber: OECD PISA 2009 and 2012 Database)

REPUBLIK

INDONESIA

PRIORITAS PENDIDIKANDistribusi dan Pemerataan Guru

45

Keterangan:• Peserta SM-3T Tahun 2017 sejumlah 3.020 guru. Sebaran

angka sasaran per lokasi masih perkiraan dan penetapan peserta berdasarkan seleksi.

• Peserta SM-3T memiliki pengalaman mengajar di daerah 3T, sehingga lebih siap untuk ditempatkan sebagai guru PNS di daerah tersebut (Guru Garis Depan).

Program Sarjana Mengajar di daerah 3T (SM-3T)Tujuan: Menjamin semua sekolah di seluruh pelosok wilayah Indonesia dilayani oleh tenaga pendidik yang cukup dan cakap,

melalui penempatan Sarjana Pendidikan di daerah 3T selama satu tahun sebagai upaya penyiapan pendidik profesional yang akan dilanjutkan dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN KESEHATANSasaran dan Arah Kebijakan

No INDIKATOR2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat

a.Menurunnya Angka kematian ibu (AKI)* per 100.000 kelahiran hidup, diukur dengan proksi: 346(SP, 2010)

n.a. n.a. n.a. 306

• Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) 70,4 (2013) 75,0 77,0 81,0 85,0

• Kunjungan Antenatal (K4) (persen) 70,4 (2013) 72,0 74,0 78,0 80,0

b.Menurunnya Angka kematian bayi (AKB)* per 1.000 kelahiran hidup, diukur dengan proksi: 32 (2012) n.a. n.a. n.a. 24

• Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen) 71,3 (2013) 75,0 78,0 81,0 90,0

c.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) 32,9 (2013) 31,3 30,5 29,6 28

d.Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) (per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun) 2,60 (2012) 2,37 2,36 2,33 2,28

e.Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) (persen)61,9 (2012) 65,2 65,4 65,6 66,0

2 Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menulara.Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5b.Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 297 (2013) 280 271 262 245

c.Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) 7,2 (2013) 6,9 6,4 5,9 5,4

d.Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 25,0 24,6 24,2 23,4

e.Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4 (2013) 15,4 15,4 15,4 15,4

3 Meningkatnya Perlindungan Finansial

a.Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen) 51,8(Okt, 2014)

60,0 68,0 77,0 ≥95

4 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

a.Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional(kab/kota)

10 (2014) 94 190 287 481

b.Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi(persen)

71,2 (2013) 75,0 80,0 85,0 95,0

c.Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (unit) 1.015 (2013) 1.200 2.000 3,000 5.6005 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (indikator akan dikembangkan lebih lanjut)

*Data AKI dan AKB diperoleh melalui survey skala besar dan tidak tersedia setiap tahun

ARAH KEBIJAKAN1.Memperkuat upaya promotif dan preventif

dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat2.Meningkatkan akses dan mutu pelayanan

kesehatan• Pembiayaan kesehatan• Penyediaan, distribusi, dan mutu farmasi,

alkes, dan makanan• Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan• Penguatan sistem informasi, manajemen dan

litbang kesehatan• Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM

kesehatan3.Mempercepat perbaikan gizi masyarakat 4.Meningkatkan pelayanan keluarga berencana

dan kesehatan reproduksi

Meningkatkan responsifitas pelayanan kesehatan, antara lain dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan rujukan online, rekam medis online dan telemedicine

Efektivitas program promotif dan preventif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll)


46

REPUBLIK

INDONESIA

31 RS

27 RS

7 RS

13 RS

19 RS

13 RS

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KESEHATAN

Permasalahan: Pelayanan kesehatan masih cenderung pada upaya kuratif Tenaga kesehatan kurang merata Akses dan mutu pelayanan kesehatan belum optimal

Rencana 2017: Upaya promotif & preventif lintas sektor: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Penempatan nakes: Nusantara Sehat Peningkatan kapasitas sistem rujukan RS

Indikator Tipe RS Sumatera Jawa Bali Nusra Kalimantan Sulawesi Maluku Papua

Total

RS Nasional 3 RS 5 RS 1 RS 2 RS 2 RS 1 RS 14 RS

RS Provinsi 7 RS 1 RS 2 RS 3 RS 4 RS 3 RS 20 RS

RS Regional 31 RS 27 RS 7 RS 13 RS 19 RS 13 RS 110 RS

Total 41 RS 33 RS 10 RS 18 RS 25 RS 17 RS 144 RS

Peta Sebaran Peningkatan Kapasitas Sistem Rujukan, 2017

*DTPK: Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan; DBK: Daerah Bermasalah Kesehatan

Rencana Penempatan Tenaga Kesehatan

PTT di DTPK: 43.917 orang

Nusantara Sehat di DTPK dan DBK:

• Berbasis tim: 260 tim

• Berbasis individu:15.250 orang

Wajib Kerja Sarjana Dokter Spesialis di luar Pulau Jawa:1.600 orang

47

REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANSasaran dan Arah Kebijakan

INDIKATOR2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

Akses Air Minum

Layak (%)70,0 70,3 77,0 84,0 100

Akses SanitasiLayak (%)

69,4 72,2 77,4 83,2 100

Akses Layak:61,1

Akses Layak:62,4

Akses Layak:66,3

Akses Layak:70,6

Akses Layak:85

Akses Dasar:8,3

Akses Dasar:9,8

Akses Dasar:11,1

Akses Dasar:12,4

Akses Dasar:15

KawasanPermukiman Kumuh Perkotaan (Ha)

Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh100%)

Perencanaan:0 kab/kota





Penanganan: 38.431 Ha

(kondisi kumuh45%)



Perencanaan:-

Kekurangan Tempat TinggalBerdasarkan PerspektifMenghuni (Juta Rumah Tangga)

7,6 7,0 6,5 6,0 5,0

Sungai Bebas Sampah

n.a n.a n.a

Percontohan:

Ciliwung, Cikapundung, Kali Garang

Percontohan:

Ciliwung, Cikapundung,

Kali Garang

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendahterhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau melaluifasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, bantuan stimulanpembangunan rumah swadaya serta penciptaan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan

2. Peningkatan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakatberpendapatan rendah melalui bantuan stimulan perumahanswadaya, penyediaan prasarana, sarana dan utilitaspenyelesaian rencana penanganan kawasan kumuh dalamrangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh

3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak melaluisinergi pembangunan infrastruktur, penerapan manajemenlayanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahanperilaku masyarakat

4. Menjamin ketahanan air melalui pembangunan danpengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasisistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air

1. Perilaku hemat air2. Stop buang sampah di sungai dan saluran3. Stop buang air besar sembarangan (langsung dan tidak

langsung)4. Tertib pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)5. Gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)6. Gerakan menabung untuk perumahan


48

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANTarget Pembangunan Perumahan 2015-2019

Baseline 2014 7,6 juta unit

Target 2019 5 juta unit

Selisih: 2,6 juta unit

Kebutuhan rumah baru per tahun: 365.448 unit

Kebutuhan penanganan 2015-2019

2,6 juta unit + (365.448 x 5) = 4,4 juta unit

Penanganan Backlog Perspektif Kepenghunian

PEMERINTAH NON-PEMERINTAH

JUTA UNIT2,2 JUTA

UNIT2,2

PORSI PENANGANAN

BUMN/BUMDSwastaMasyarakat

Peningkatan kualitas hunian 1,5 juta unit Baseline 2014

3,4 juta unit

49

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANPeta Sebaran Indikasi Pembangunan Perumahan Tahun 2017

50

Bergantung pada kesiapan setiap daerah

dalam memenuhi readiness criteria

Sumber: Indikasi lokasi K/L terkait

REPUBLIK

INDONESIA


51

REPUBLIK

INDONESIA

Penekanan Sektor Unggulan sudah dimulai sejak APBN-P 2015

Kedaulatan Pangan (terutama anggaran Kementan dan Kemen PUPR, PenyertaanModal Negara). Salah satu yang terpenting adalah integrasi kebijakanpeningkatan produksi padi mulai dari waduk, irigasi, dan desa mandiri benih

Kedaulatan Energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik perkapita (terutama melalui Penyertaan Modal Negara), dan peningkatanpemanfaatan energi terbarukan

Kemaritiman dan Kelautan (Kemenhub dan Kemen Kelautan dan Perikanan, sertaPenyertaan Modal Negara), terutama dalam menurunkan biaya logistik melaluipengembangan pelabuhan

Pariwisata dan Industri: akan mendapat penekanan lebih lanjut dalam RKP 2017terutama pengembangan kawasan industri dan pariwisata

PENDEKATAN PEMBANGUNAN Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

52

REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANSasaran dan Arah Kebijakan

Keterangan: * Angka Sementara; ** Angka Tahunan.

53

INDIKATOR2014

(baseline)2015 2016 2017 2019

Produksi Dalam Negeri untuk Kedaulatan Pangan

Produksi pangan utama:

- Padi (juta ton).70,6 75,4 76,2 77,0 82,0

Produksi pangan lainnya/diversifikasi

pangan:

- Jagung (juta ton).

19,1 19,6 21,4 22,4 24,1

- Kedelai (juta ton). 0,92 0,96 1,50 1,90 2,60

- Gula (juta ton). 2,6 2,6* 2,8 3,0 3,8

Produksi sumber protein:

- Daging Sapi (juta ton).0,45 0,42* 0,59 0,64 0,76

- Ikan (juta ton). 10,6 13,6 14,8 16,0 18,8

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi

- Pembangunan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (Juta ha, kumulatif)

8,90 9,08 9,12 9,19 9,89

- Rehabililtasi dan Peningkatan jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha)

2,71 (2010-2014)

0,46** 0,75** 0,22**3,01

(2015-2019)

- Pembangunan irigasi tambak (Ribu ha, kumulatif)

189,75 193,99 196,34 208,39 304,75

- Pembangunan waduk(groundbreaking)

- Pembangunan waduk lanjutan

16(on going)

13

11

8

22

9

29

49

(2015-2019)

• Peningkatan produksi padi dan pangan lain

• Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan

masyarakat

• Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi

masyarakat

• Penanganan gangguan terhadap produksi pangan

ARAH KEBIJAKAN

• Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida

• Mengurangi food waste di meja makan

• Peningkatan kreativitas dan inovasi

• Peningkatan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan

yang sehat

• Penegakan Hukum dan disiplin


REPUBLIK

INDONESIA

54

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANSebaran Pembangunan Waduk (Baru dan Lanjutan) Tahun 2017

TA.2015

13 BENDUNGAN

•Krueng Kreuto(Aceh),

•Logung (Jawa Tengah),

•Raknamo (Nusa Tenggara Timur),

•Lolak (Sulawesi Utara),

•Karian (Banten),

•Bintang Bano(Nusa Tenggara Barat),

•Tanju (Nusa Tenggara Barat),

•Mila (Nusa Tenggara Barat),

•Passeloreng(Sulawesi Selatan),

•Rotiklod (Nusa Tenggara Timur),

•Tapin (Kalimantan Selatan),

•Sei Gong (Kepulauan Riau),

•Sindangheula (Banten)

RENCANA 2016

8 BENDUNGAN

•Rukoh (Aceh),

•Ciawi (Jawa Barat),

•Sukamahi (Jawa Barat),

•Kuwil Kawangkoan (Sulawesi Utara),

•Sukoharjo (Lampung),

•Cipanas (Jawa Barat),

•Leuwikeris (Jawa Barat),

•Ladongi (Sulawesi Tenggara)

RENCANA 2017

9 BENDUNGAN

•Bener (Jateng) ,

•Semantok (Jawa Timur),

•Pamakkulu (Sulawesi Selatan),

•Komering II (Sumatera Selatan),

•Sadawarna (Jawa Barat),

•Tiro (Aceh),

•Lausimeme (Sumatera Utara),

•Kolhua (Nusa Tenggara Timur),

•Sidan (Bali)

Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Groundbreaking 13 8 9 11 8 49

Penggenangan 5 3 6 7 8 29

REPUBLIK

INDONESIA

• Perlu perhatian adanya potensi kompetisi antara bantuan benih (gratis) melalui UPSUS dengan subsidi benih dan benih dari Desa Mandiri Benih yang diperjualbelikan di masyarakat.

• Perlu dikembangkan potensi kerjasama antara Program bantuan benih UPSUS dengan memanfaatkan benih yang dihasilkan oleh Desa Mandiri Benih.

• Perlu dukungan sertifikasi benih terhadap benih yang dihasilkan oleh Desa Mandiri Benih.55

NAD:• 20 Desa Mandiri Benih

Sumut:• 8 Desa Mandiri Benih

Sumbar:• 20 Desa

Mandiri Benih

Riau:• 20 Desa Mandiri

Benih

Bengkulu:• 20 Desa

Mandiri Benih

Jambi:• 20 Desa

Mandiri Benih

Sumsel:• 20 Desa Mandiri Benih

Lampung:• 20 Desa

Mandiri Benih

Bangka Belitung:• 10 Desa Mandiri

Benih

Banten:• 20 Desa Mandiri Benih

Jabar:• 20 Desa

Mandiri Benih

Jateng:• 20 Desa

Mandiri Benih

Jatim:• 20 Desa

Mandiri Benih

DIY:• 15 Desa

Mandiri Benih

Bali:• 20 Desa Mandiri Benih

NTB:• 20 Desa Mandiri

BenihNTT:• 20 Desa Mandiri Benih

Kalbar:• 20 Desa Mandiri

Benih

Kalteng:• 20 Desa Mandiri Benih

Kalsel:• 20 Desa Mandiri Benih

Kaltim:• 20 Desa Mandiri Benih

Kaltara:• 10 Desa Mandiri Benih

Sulsel:• 20 Desa

Mandiri Benih

Sultra:• 20 Desa Mandiri

Benih

Sulbar:• 20 Desa Mandiri

Benih

Sulteng:• 20 Desa Mandiri Benih

Sulut:• 20 Desa Mandiri Benih

Gorontalo:• 20 Desa Mandiri Benih Maluku Utara:

• 20 Desa Mandiri Benih

Maluku:• 16 Desa Mandiri Benih

Papua Barat:• 20 Desa Mandiri Benih

Papua:• 20 Desa Mandiri

Benih

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGANSebaran Desa Mandiri Benih Tahun 2017

REPUBLIK

INDONESIA

56

Kementerian Pertanian:• Cetak sawah: 5.500 ha• Irigasi Tersier: 5.500 ha• Desa Mandiri Benih: 20 Desa• Budidaya jajar legowo: 156 ribu ha

Kementerian Perdagangan:• Pembangunan pasar: 12 unit

Kementerian PUPR:• Rehabilitasi Irigasi: 4.100 ha• Pembangunan Irigasi: 2.834 ha• Pembangunan Waduk: 1 baru (Tiro) dan 2 waduk unit

lanjutan (Keureuto dan Rukoh).• Pembangunan sarpras banjir: 4,5 km.

Kementerian Kelautan dan Perikanan:• Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan: 320 kapal dan

13.510 alat penangkap ikan• Benih ikan bersertifikat: 2 juta ekor• Minapolitan: 5 lokasi

BMKG:• Informasi

Iklim

KLHK:• Pencadangan hutan untuk pangan: 15.309 ha• Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk

pangan: 1.500 ha

Penajaman dan Sinergia.Sinergi Antar Kegiatan:

Waduk-Pencetakan Sawah-Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi sinergi tahapan dan lokasi serta keberadaan petani.

b.Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: Kementan-Kemen PU-Pera; (ii) APBD; (iii) DAK; (iv) Dana Desa.

c. Penajaman pemanfaatan Alsintan di masyarakat efektivitas terhadap peningkatan kualitas dan penurunan susut.

Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) :

• Aceh Besar 1.000 ha

• Aceh Jaya 500 ha

• Aceh Timur 2.000 ha

• Aceh Utara 500 ha

• Pidie 1.000 ha

• Piddie Jaya 500 ha

Kuerueto

Tiro

Rukoh

ILUSTRASI INTEGRASI PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN PANGAN LAINNYAProvinsi Aceh

REPUBLIK

INDONESIA

57

ILUSTRASI INTEGRASI PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN PANGAN LAINNYAProvinsi Sumatera Selatan

Kementerian Pertanian:• Cetak sawah: 4.500 ha• Irigasi Tersier: 4.500 ha• Desa Mandiri Benih: 20 Desa• Budidaya jajar legowo: 373.000 ha

Kementerian Perdagangan:• Pembangunan pasar: 9 unit

Kementerian PUPR:• Rehabilitasi Irigasi: 25.082 ha• Pembangunan Irigasi: 4.809 ha• Pembangunan Waduk: 1 buah

(Komering II)• Pengendalian Banjir: 10 km

Kementerian Kelautan dan Perikanan:• Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan: 47 unit• Benih ikan bersertifikat: 1.500.000 ekor• Minapolitan: 8 lokasi

BMKG:Informasi Iklim

KLHK:• Pencadangan hutan untuk pangan: 171.541 ha• Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk pangan: 1.500 ha

Komering II

REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGISasaran dan Arah Kebijakan

1. Penguatan tata kelola (good governance)sumberdaya energi

2. Pemanfaatan energi secara efisien3. Pelayanan BUMN energi yang memuaskan

pelanggan4. Penambangan yang ramah lingkungan5. Penegakan hukum dan disiplin di sektor energi

Keterangan:* Merupakan target tahunan: 2014 dan 2015 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama

dengan badan usaha dan diharapkan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,3 juta SR.** Hanya mencakup jumlah SR yang dibangun melalui APBN.


58

ARAH KEBIJAKAN1. Meningkatkan produksi energi primer2. Meningkatkan cadangan penyangga dan

operasional energi3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan

dalam bauran energi4. Meningkatkan aksesibilitas5. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan

energi.

INDIKATOR2014

(baseline)2015 2016 2017 2019

Rasio Elektrifikasi 84,1% 87,5% 90,2% 92,7% 96,6%

Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh) 843 914 985 1.058 1.200

Produksi Sumber Daya Energi:

Minyak Bumi (ribu BM/hari) 789 788 830 750 700

Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.455 1.194 1.155 1.150 1.295

Batubara (juta Ton) 458 393 419 413 400

Penggunaan Dalam Negeri (DMO):

Gas bumi Dalam Negeri 57% 59% 61% 62% 64%

Batubara Dalam Negeri 16,6% 20,3% 26,5% 26% 60%

Pembangunan FSRU/ Regasifikasi / LNG Receiving Terminal (unit)

2 1 2 1 2

Jaringan pipa gas (kumulatif, km) 11.960 13.458 15.330 15.364 18.322

Pembangunan SPBG (unit) 13 18 30 25 15

Jaringan gas kota (lokasi/SR)) * 5/16.949** 2/8.000** 33/121.000 46/271.500 48/374.000

Porsi EBT dalam Bauran Energi (%) 6 10 13 15 16

REPUBLIK

INDONESIA

RENCANA PEMBANGUNAN PLT ANEKA EBT TAHUN 2017

59

*

* Perlu dikaji konsekuensi penyediaan lahan bagi PLTS Terpusat terhadap pemanfaatan lahan untuk mendukung prioritas nasional lainnya

REPUBLIK

INDONESIA

TARGET RASIO ELEKTRIFIKASI 2017 PER PROVINSI

Aceh

97,41% Sumut

96,68%

Sumbar

90,45%

Riau

92,97%

Sumsel

88,30%

Bengkulu

92,36%

Babel

99,22%

Lampung

91,10%

Jakarta

99,77%

Banten

98,19%Jabar

93,83%

Jateng

94,97%

Jambi

90,78%

DIY

91,67%Jatim

92,40%

Bali

93,33%

NTT

78,29%

Kalbar

90,25%

Kalsel

92,52%

Kaltim & Kaltara

95,19% Sulut

93,50%

Sulteng

87,82%

Sulsel

93,23%

Malut

96,36%

Maluku

91,65%

Papua

69,46%

KATEGORI

> 70 %

50 - 70 %

< 50 %

Sulbar

87,01%

Kepri

86,95%

Sultra

82,79%

Papua Barat

89,09%Kalteng

83,08%

NTB

83,52%

Gorontalo

87,32%

SASARAN & REALISASI RASIO ELEKTRIFIKASI NASIONAL (%)

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

67.1572.95

76.5680.51

84.3587.5 90.2

92.75 95.15 97.35

Sumber: Rancangan RUKN60

Peningkatan akses listrik rumah tangga: Rasio elektrifikasi dari 87,5% (Capaian 2015), dan rencana 2016: 90,2% menjadi 92,7% pada 2017:

a. Pembangunan pembangkit listrik sebesar 6.389 MW pada tahun 2017 dan mempercepat pembangunan pembangkit listrik 35 GW

b. Perluasan pemanfaatan EBT dari tenaga matahari dan mikrohidro

c. Peningkatan akumulatif kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga EBTmenjadi sebesar 13.996 MW (Badan Usaha)

REPUBLIK

INDONESIA

ILUSTRASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ENERGIProvinsi Sumatera Selatan

61

Slide- 7

GrisikStation

Agardewa

Legenda :

Rencana Jaringan Transmisi

Rencana Jaringan Pipa Gas

Jaringan Pipa Gas Eksisting

Jaringan Gas Kota (Sudah Mengalir)

Eksisting Jaringan Pipa Gas

Rencana Pembangkit (IPP) :1. PLTU Sumbagsel 1: 150 MW, COD 20192. PLTU MT Sumsel 8: 2 x 600 MW, COD 20193. PLTU Sumsel 7: 300 MW, COD 20184. PLTU Sumsel 6: 300 MW, COD 20195. PLTU Rantau Dadap (FTP 2): 110 MW, COD 2019

Keterangan:COD: Commercial Operations Date

460 km

REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTANSasaran dan Arah Kebijakan

*) Tahun 2017 tidak ada pembangunan baru kapal angkutan laut perintis, hanya melanjutkankapal yang sudah dibangun dengan multi years

maritim

INDIKATOR2014

(Baseline) 2015 2016 2017 2019

Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim

- Penyelesaian pencatatan/ deposit pulau-pulau kecil ke PBB

13.466 750 500 Deposit Pulau selesai

Selesai

th 2017

- Penyelesaian batas maritim antarnegara

1 negara(PNG)

6 perundingan

12 perundingan

12 perundingan

Perundingan10 zona

Pemberantasan IUU Fishing

- Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan

52% 66% 73% 76% 87%

Membangun Konektivitas Nasional

- Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut

24 24 24 24 24

- Pengembangan pelabuhan penyeberangan

210 15 23 15 270 (kumulatif )

- Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis

50 unit 30 30 0* 104 (kumulatif )

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

- Produksi hasil kelautan - juta ton- Ikan (Tangkap dan Budidaya)- Rumput Laut- Garam

28,310,610,12,5

33,113,610,63,3

35,414,811,13,6

39,416,013,43,8

40-5018,819,54,5

- Pengembangan pelabuhan perikanan

21 unit 22 unit 22 unit 22 unit 24 unit

- Luas kawasan konservasi laut 15,7 juta ha 17,3 juta ha 17,8 juta ha 18,6 juta ha 20 juta ha

62

ARAH KEBIJAKAN1. Konektivitas (tol) laut dan industri maritim,2. Peningkatan industri perikanan dan hasil laut,3. Penataan ruang laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir

dan laut, serta wisata bahari,4. Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan

dan petambak garam,5. Penanggulangan dan penyelesaian Illegal, Unreported,

Unregulated (IUU) Fishing dan keamanan laut,6. Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan

pengelolaan pulau-pulau kecil.

** Perlu dikaji dampak dari moratorium ijin kapalperikanan tangkap

1. Perubahan mindset sebagai bangsamaritim2. Perubahan kebijakan penyelenggaraan

pelayaran perintis3. Penegakan hukum dan disiplin


REPUBLIK

INDONESIA

5 PELABUHAN STRATEGIS HUB TOL LAUT

Permasalahan

• Perlu penambahan modal BUMN untuk pelaksanaan penugasan,

Tindak lanjut

• Dukungan dari Pemerintah untukPMN kepada BUMN terutamauntuk pelabuhan di Kawasan TimurIndonesia

Gambaran Proyek

• Pengembangan pelabuhan Hub tol laut

Lokasi: Belawan, Tanjung Priok , Tanjung Perak, Makassar dan Bitung

Total Investasi: 34,3 Triliun

Kebutuhan Anggaran 2017: Rp 7,2 Triliun

Pendanaan: BUMN (PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III dan PT Pelindo IV)

PElPela

HuHub Tol Laut

63

REPUBLIK

INDONESIA

Arus Barang di Pelabuhan

• Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Belawan tahun2015 tercatat sebanyak 10,72 juta ton, atau turun sekitar 8,89% dibandingkan tahun 2014.

• Khusus untuk arus petikemas tahun 2015 sebanyak 427,49 ribu TEUs, atau terjadi penurunan sebesar 3,6% dari tahun 2014.

PELABUHAN BELAWAN

Sumber Dana

Kota Medan, Sumatera Utara

Direncanakan pengembangan Pelabuhan Belawan sebagai salah satu Pelabuhan Hub dalam pengembangan Tol Laut

Dermaga 950 m, Draft -10 mLWS, CY 251.48543 m2, Alat (11 CC, 25 RTG, 2 MHC, 61 Head Truck, 7 Reach Stacker, 3 Side Loader, 6 Forklift)

Rp 7,2 Triliun

Pembangunan terminal/dermaga Phase I (2016-2018) & Phase II (2015-2018)

Pengadaan peralatan Phase I & II (CC, RTG, Head Truck) pada tahun 2017-2018

Pengembangan alur Belawan s.d -12 MLWS

Menunggu Penetapan RIPN

Pelindo I & Mitra

Lokasi

Rencana

Deskripsi

Kondisi Eksisting

Total Investasi

64

REPUBLIK

INDONESIA

• Pada 2015, arus bongkar muat barang sebesar 54,54juta ton, atau turun sebesar 3,5% dari tahun 2014.

• Khusus untuk arus petikemas tahun 2015 5,57 juta TEUs, atau terjadi penurunan sebesar 2,5% dari tahun 2014.

PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Total Investasi

DKI Jakarta

Rp 12 Triliun

Rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok / Kali Baru 2012-2027:

CT 1 mulai beroperasi pada Juli 2016 dengan panjang 850 m, memiliki draft 16 LWS mampu menampung kapasitas kapal maksumum 16.000 TEUs dan memiliki luas area sebesar 32 Ha dengan kapasitas 1,5 juta TEUs/tahun, perencanaan peralatan adalah quay crane, RTGC, truck.

CT 2 dan CT 3 direncanakan beroperasi pada tahun 2023 untuk CT 2 dan 2014 untuk CT 3 dengan panjang total dermaga 1.600 m, kedalaman draft 16 LWS menampung kapasitas kapal maksimmum 16.000 TEUs, dan memiliki luas CY64 Ha dengan kapasitas total 3 juta TEUs/tahun, perencanaan peralatan adalah quay crane, RTGC, truck.

PT 1 direncanakan beroperasi pada tahun 2023 dan PT 2 akan beroperasi pada 2027. PT 1 dan PT 2 dengan panjang dermaga 1.600 m dan draft 19 LWS mampu menampung kapasitas kapal maksimum 160.000 DWT perencanaan perlatan adalah tangki curah cair.

BUMN dan Mitra

Lokasi

Rencana

Sumber Dana

65

REPUBLIK

INDONESIA

• Pada 2015, arus bongkar muat barang sebesar16,78 juta ton, atau naik sebesar 0,85% dari tahun 2014.

• Khusus untuk arus petikemas tahun 2015 3,12 juta TEUs, atau terjadi kenaikan sebesar 0,5% dari tahun 2014.

PELABUHAN TANJUNG PERAK

Surabaya, Jawa Timur

Dermaga Mirah: lenght 640 m; draft -6 MLWS

Dermaga Jamrud Utara: lenght 1.200 m; draft -11 MLWS

Dermaga Internasional TPS: lenght 1.000 m; draft -11 MLWS

Dermaga Internasional TTL: lenght 500 m; draft -14 MLWS

Rp 12,7 Triliun

Pembangunan Terminal Teluk Lamong (2015-2019):

Pembangunan dermaga curah kering dan penambahan dermaga peti kemas

Pembangunan CY dan lapangan penumpukan curah cair

Pengadaan peralatan (STS, ASC, CTT, SC, conveyor dan docking system)

Pembangunan power plant dan pengembangan sistem IT

Pengembangan Terminal Berlian (2015-2019)

Pengembangan Terminal Petikemas Surabaya:

Pendalaman kolam, revitalisasi dan penambahan alat bongkar muat

Pembangunan Java Integrated Industrial & Port Estate (JIIPE), Manyar (2014-2016);

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak Eksisting:

Pengembangan terminal mirah 2015-2019 (car terminal, CY, pengadaan crane darat)

Pengadaan peralatan bongkar muat di Terminal Jamrud dan Nilam 2015-2018 (HMC, HPC, dan CC)

Pembangunan gudang di Jamrud dan storange tank di Nilam

Pengembangan Pelindo Marine Service 2015 – 2019 (pengadaan 15 unit kapal tunda)

Revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya dan Maintenance Dreging (2014-2016)

Pelindo III & Joint Venture PT AKR Corp (JIIPE Manyar)

Lokasi

Rencana

Kondisi Eksisting

Total Investasi

Sumber Dana

66

REPUBLIK

INDONESIA

PELABUHAN MAKASSAR BARU

Lokasi

Rencana

Total Investasi

Makassar, Sulawesi Selatan

Rp 1,8 Triliun

Pembangunan Dermaga Petikemas 320 x 27 m2 (2015 -2017)

Reklamasi 16 Ha (2015-2017)

Pembangunan Lapangan Penumpukan 12 Ha (2015 -2017)

Pengadaan Alat Bongkar Muat (Container Crane 3 unit; RTG 9 unit, Headtruck & Chassis 15 unit)

System IT 1 Paket

Power Plan dan Bangunan kantor 1 paket

BUMN

• Realisasi arus barang pada tahun 2015 tercatat sebanyak 3,82 jutaton, atau terjadi penurunan sebesar 11% dari tahun 2014.

• Khusus untuk arus petikemas tahun 2015 sebanyak 558,98 ribu TEUs, atau terjadi penurunan sebesar 1 % dari tahun 2014.

Sumber Dana

LUAS TOTAL TAHAP II(106 Ha)

LUAS TOTAL TAHAP I(122 Ha)

LUAS TOTAL TAHAP I PHASE I (320x27)M2 + 16 Ha

KAPASITAS 500.000 Teu’s(DRAFT -16 MLWS)

67

REPUBLIK

INDONESIA

• Arus bongkar muat di Pelabuhan Bitung pada tahun 2015 sebesar 2,83 juta ton, atau terjadi kenaikan sebesar 10% dari tahun 2014

• Khusus untuk arus petikemas memberi kontribusi sebanyak 199,12 ribu TEUs pada tahun 2015, atau terjadi penurunan sebanyak 0,5% dari tahun 2014

PELABUHAN BITUNG

Lokasi

Rencana

Total Investasi

Kota Bitung , Sulawesi Utara

Rp 583 Miliar

Pengadaan Container Crane 2 unit (2014 -2015)

Pengadaan Forklift 1 unit, Headtruck & chassis 7 unit (2015)

Pembangunan dermaga (2016 – 2017)

Reklamasi dan penahan tanah 2016 – 2017)

Perkerasan lap. Penumpukan petikemas (2016 – 2017)

Pembangunan Trestle (2016 – 2017)

PMN dan BUMNSumber Dana

Eksisting

Masterplan 2015-2025

68

REPUBLIK

INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN

Pertumbuhan Industri:

1. Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa

2. Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha

3. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dannilai tambah per tenaga kerja)

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa:

1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA

(a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.

2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur

3. Pengembangan SDM dan IPTEK

4. Pengembangan regulasi dan kebijakan

5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentiffiskal dan non-fiskal

PEMBANGUNAN INDUSTRI/KAWASAN EKONOMI KHUSUSSasaran dan Arah Kebijakan

Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri

Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi

Penegakan hukum dan disiplin

2 baru

INDIKATOR2014

(Baseline) 2015 2016 2017 2019

1. Sasaran Percepatan Pertumbuhan Industri

a.Pertumbuhan Industri (%) 4,70(4,63)

6,10(4,25)

6,90(5,40)

7,40(6,50)

8,60(8,00)

b. Kontribusi dalam PDB (%)20,70(21,01)

20,80(20,84)

21,00(20,95)

21,10(21,35)

21,60(21,76)

2. Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa

7 7 7 lama +

3 baru

10 lama +

2 baru

12 lama +

b. Kawasan Industri di luar Jawa n.a n.a n.a 14 14

69


REPUBLIK

INDONESIA

INDIKATOR2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

Wisatawan Mancanegara (Orang)


Wisatawan Nusantara (Kunjungan)

250 juta 259 juta 260 juta 263 juta 275 juta

Devisa(triliun rupiah)(kurs Rp12.000)

133,9 150 172,8 185,9 260

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkansebanyak mungkin wisatawan manca negara danmendorong peningkatan wisatawan nusantara

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkandaya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri

3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisatanasional serta meningkatkan keragaman dan dayasaing produk/jasa pariwisata nasional di setiapdestinasi periwisata yang menjaDi fokus pemasaran

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangunsumber daya manusia pariwisata serta organisasikepariwisataan nasional

PEMBANGUNAN PARIWISATASasaran dan Arah Kebijakan

Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan yang nyaman bagi pelancong

Petugas yang ramah dan melayani Penegakan hukum dan disiplin

70


REPUBLIK

INDONESIA

DIMENSI PEMERATAANDAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH

71

REPUBLIK

INDONESIA

PENDEKATAN PEMBANGUNAN Dimensi Pemerataan dan Pembangunan Antarwilayah

Pemerataan pendapatan antarkelompok penduduk dilakukan secaraterintegrasi dengan cara:

a. Menciptakan lapangan kerja yang baik dan peningkatan keterampilantenaga kerja;

b. Memperbaiki akses pada pelayanan dasar;

c. Memastikan perlindungan bila terjadi goncangan ekonomi; dan

d. Menggunakan kebijakan perpajakan dan anggaran belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan saat ini dan di masa depan.

72

REPUBLIK

INDONESIA

INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2019

1. Penciptaan lapangan kerja

a. Penyediaan lapangan kerja (orang) 1,73 juta 191,2 ribu + 2 juta + 2 juta + 2 juta

b. Tenaga kerja formal (%) 40,5 42,1 43,6 46 51

2. Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja

a. Pelatihan kerja (orang) 523.870 815.705 810.000 1.000.000 1.200.000

b. Sertifikasi (orang) 151.250 93.813 123.000 260.000 400.000

3. Peningkatan produktivitas usaha mikro dan kecil, penguatan koperasi, serta pengembangan kewirausahaana. Diklat dan pendampingan usaha

(orang/unit usaha)22.790/52.720

31.540/58.186

31.067/84.016

24.465/30.209

43.000/97.000

b. Kewirausahaan (orang) 91.000 70.400 112.600 63.555 150.000

c. PenyaluranKredit Usaha Rakyat (KUR)

• Subsidi KUR (Rp triliun) 3,41 3,04 10,5 10,5 Ditentukan

kemudian• Target Penyaluran (RpTriliun) 37 30 105-120 100-120

d. Kontribusi modal anggota koperasi (persen) 52,7 53,0 (target)

53,5 54 55

4. Akses terhadap pelayanan dasar

Kepemilikan akte lahir 64,6% 72,3% 74,0% 75,0% 77,4%

5. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan

a. Bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS (orang) 86,4 juta 88,2 juta 92,4 juta 94,4 juta 107,2 juta

b. Bantuan tunai bersyarat/PKH (keluarga) 2,8 juta 3,5 juta 6 juta 6,5 juta 8 juta

c. Bantuan pendidikan/KIP (anak usia

sekolah)


d. Subsidi pangan(rumah tangga/kepalakeluarga)


ARAH KEBIJAKAN

1. Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas: Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja

baru yang berkualitas; Mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi yang

padat karya; Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi; Hubungan industrial yang harmonis.

2. Pengembangan ekonomi produktif: Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro; Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha; Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan

usaha.3. Perluasan pelayanan dasar, melalui: Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana; Pengembangan dan penguatan sistem penyediaan layanan dasar;

4. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif: Efektivitas program Bidik Misi; Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS; Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/PKH.

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATANSasaran dan Arah Kebijakan

73

1. Redesain program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat;

2. Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskinpeduli dengan kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana;

3. Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat;4. Penegakan aturan dan disiplin.


REPUBLIK

INDONESIA

PRIORITAS PEMERATAAN PENDAPATAN Highlight Bantuan Tunai Bersyarat

74

Pelaksanaan Kegiatan:

• Bantuan tunai bersyarat bagi 6,5 juta keluarga miskin yang memiliki ibu hamil, balita, anak usia sekolah, penyandang disabilitas dan lanjut usia.

• Penyaluran bantuan sosial melalui PT Pos dan penggunaan uang elektronik melalui layanan keuangan digital.

• Peningkatan jumlah dan kualitas pendamping, antara lain melalui pelibatan Civil Society Organisation (CSO) terutama untuk perluasan di daerah ‘sulit’ dalampenguatan pendampingan.

• Penguatan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia, pemantauan dan evaluasi, dan sistem informasi di pusat dan daerah

• Perbaikan mekanisme pengaduan.

TUJUAN JANGKA PENDEK

Mengurangi beban pengeluaran keluarga

miskin

Perbaikan kualitas sumber daya manusia dan memutus

rantai kemiskinan antar generasi

Sanksi pemotongan bantuan atas kewajiban

Verifikasi kewajiban

PenyaluranBantuan

Pemenuhan kewajiban PKH ke fasilitas pendidikan dan kesehatan

• 6 juta keluarga miskin mendapatkan pembayaran penuh (4 kali); 500 ribu peserta baru mendapat 1 kali pembayaran.

• Seluruh ibu penerima bantuan PKH memperoleh pelatihan pengelolaan keuangan keluarga, pengasuhan anak, pendidikan, gizi, dan kesehatan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Syarat utama perubahan perilaku untuk keluar dari kemiskinan

Dilaksanakan secara berulang setiap 3 bulan

Strategi graduasi pada tahun ke-6

Fasilitasi ke program-program ekonomi produktif

TUJUAN JANGKA PANJANG

REPUBLIK

INDONESIA

PRIORITAS PEMERATAAN PENDAPATAN Rencana Sebaran Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017

75

REPUBLIK

INDONESIA

1. Peningkatan kemudahan dan kecepatan pelayanan

imigrasi, kepabeanan, karantina dan keamanan di

Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

2. Mengubah sikap dan cara pandang bahwa kawasanperbatasan bukan halaman belakang namunmenjadi beranda depan negara

PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASANSasaran dan Arah Kebijakan

76

INDIKATOR2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

Pengembangan Pusat

Ekonomi Perbatasan

(Pusat Kegiatan

Strategis

Nasional/PKSN)

3 (111 lokasi

prioritas)

•50

Lokpri

•3 PLBN

•100

Lokpri

•7 PLBN

•10

PKSN

•150

Lokpri

•7 PLBN

•10

PKSN

•187

Lokpri

•16

PLBN

Peningkatan

keamanan dan

kesejahteraan

masyarakat

perbatasan

12 pulau –

pulau kecil

terluar

berpenduduk

10 30 50 92 pulau

kecil

terluar/

terdepan

ARAH KEBIJAKAN

1. Pembangunan infrastruktur KawasanPerbatasan

2. Peningkatan keamanan wilayah perbatasansebagai halaman depan negara

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakatwilayah perbatasan melalui peningkatanpenyediaan kebutuhan fasilitas sosial danekonomi


REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN Highlight Daerah Perbatasan

77

REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALSasaran dan Arah Kebijakan

INDIKATOR2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

2. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALa.Jumlah Daerah

Tertinggal122

(termasuk9 DOB)

n.a * n.a * n.a * 42

b. Rata-rata pertumbuhanekonomi di daerahtertinggal

7,10% 6,96% 7,02% 7,17% 7,24%

c. Persentase pendudukmiskin di daerahtertinggal

16,6% 16,0% 15,4% 14,9% 14,0%

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

68,5 68,1 68,5 68,8 69,6

ARAH KEBIJAKAN

1.Percepatan Pembangunan infrastruktur/konektivitas

2. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan

3.Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik

4.Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas

*) Capaian sasaran tidak diukur setiap tahun. Sesuai PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap 5 tahun sekali melalui PeraturanPresiden. Jumlah 42 daerah tertinggal tahun 2019 merupakan hasil dari 80 kabupaten terentaskan

78

1. Peningkatan kreativitas masyarakat di daerah tertinggal untuk mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat

2. Membangun semangat kompetisi untuk mengejar ketertinggalan.

3. Penegakan hukum dan disiplin


REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritas Pembangunan Daerah Tertinggal

79

Pengembangan Ekonomi Lokal:• Kemendesa PDTT : Penyediaan Alsintan di 49 Kabupaten, Pembangunan 30 Pasar, pembangunan 20 embung Irigasi,

pengadaan kapal tangkap ikan, penyediaan bibit di 49 kabupaten ?• Kementan : 2036 penyuluh pertanian, Penyediaan Alsintan, Penyediaan Peralatan Pasca Panen, pendampingan• Kemen KUKM : pembinaan 1240 wirausaha, pendampingan 2000 usaha mikro, revitalisasi 45 pasar, pelatihan 1000

wirausaha, fasilitasi pembuatan 100 akta usaha koperasi• Kemenperin : Pelatihan penggunaan Alsintan, Sertifikasi SDM Industri IPAMP

Dukungan PendanaanLainnya:1. APBD2. DAK :

a. DAK Energi SkalaKecil

b. DAK Transportasic. DAK Pendidikand. DAK Kesehatane. DAK Air Minum &

Sanitasif. DAK Perdagangan

3. Dana Desa4. CSR & PKBL

Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik:• Kemendikbud: penempatan 7000 guru garis depan (GDD), 3000 Guru di lokasi SM3T, Tunjangan khusus guru di 43 kabupaten• Kemenkes: penyediaan puskesmas rawat inap, tunjangan tenaga kesehatan di 43 kabupaten• Kemendesa PDTT: Rehabilitasi 160 ruang kelas, penyediaan akses air bersih di 49 kabupaten, pembangunan 52 unit PLTS Terpusat,

pembangunan 21 asrama sekolah SMP ?• Kemensos : Bantuan 64 sarana prasarana MCK untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT)• Kemen PUPR : Pembangunan Rumah Swadaya

Peningkatan SDM dan IPTEK:• Kemendikbud: Pembangunan 96 SMK• Kemenristek: Pembinaan dan Pemberdayaan Perguruan Tinggi• Kemendesa PDTT : pelatihan 500 tenaga kerja terampil ?• Kemenaker : Revitalisasi 10 BLK, pelatihan tenaga kerja di 49 kabupaten

Peningkatan Aksesibilitas:• Kemenhub : Rehabilitasi 20 Bandara, penyediaan 100 Bus Perintis, subsidi perintis angkutan laut 100 trayek, angkutan sungai

dan penyeberangan 237 trayek, angkutan jalan 298 lintas dan angkutan udara 240 rute, serta pembangunan pelabuhan.• Kemen PUPR: Pembangunan/rehabilitasi jalan 825 Km, Pembangunan Jembatan, Pelatihan ASN bidang Jalan dan Jembatan• Kemenkominfo: Pembangunan BTS, Revitalisasi LPP TVRI, penyediaan akses internet• Kemendes, PDTT : Pembangunan/rehabilitasi jalan 200 KM, pembangunan 54 Jembatan, pengadaan 23 unit kapal penumpag,

16 kapal barang, 18 unit pelabuhan ?

REPUBLIK

INDONESIA

PRIORITAS DAERAH TERTINGGALPembangunan Aspek Ketertinggal di 54 Kabupaten Prioritas Tahun 2017

• Kawasan Perbatasan• 2 Pulau Kecil• Rawan Pangan• Rawan Bencana• 16 Desa Tertinggal• Prioritas Aspek Ketertinggalan :

Ekonomi, SDM, dan Infrastruktur

• Mendukung KEK dan KSPN Mandalika

• 7 Pulau Kecil• Rawan Konflik• Rawan Bencana• Prioritas Aspek Ketertinggalan:

Ekonomi, SDM, dan Infrastruktur

• KEK dan KSPN Morotai• Kawasan Perbatasan • 6 Pulau Kecil Terluar• Rawan Bencana• 88 Desa Tertinggal• Prioritas Aspek Ketertinggalan:

Ekonomi dan SDM

• 9 Pulau Kecil Terluar• Rawan Bencana• Rawan Pangan• 110 Desa Tertinggal• Prioritas Aspek Ketertinggalan:

Ekonomi, SDM, dan Aksesibilitas

• Mendukung Pengembangan Wilayah Blok Masela

• Kawasan Perbatasan• 48 Pulau Kecil Terluar• Rawan Pangan• Rawan Bencana• 79 Desa Tertinggal• Prioritas Aspek Ketertinggalan

: Ekonomi, SDM, dan Aksesibilitas

80

REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAANSasaran dan Arah Kebijakan

INDIKATOR 2019

Penurunan desa tertinggal sampai 5,000 desa

Peningkatan desa mandiri Sedikitnya 2,000 desa

INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019

Penurunan desa tertinggal sampai 500

desa

1,000 desa

sehingga

penurunan desa

tertinggal tahun

2016 mencapai

1,500 desa

1,500 desa

sehingga

penurunan desa

tertinggal tahun

2017 mencapai

3,000 desa

1,500 desa

sehingga

penurunan desa

tertinggal tahun

2018 mencapai

4,500 desa

500 desa sehingga

penurunan desa tertinggal

tahun 2019 mencapai

5,000 desa

Peningkatan desa mandiriSedikitnya

200 desa

400 desa sehingga

peningkatan desa

mandiri tahun

2016 sedikitnya

600 desa

600 desa sehingga

peningkatan desa

mandiri tahun

2017 sedikitnya

1,200 desa

600 desa sehingga

peningkatan desa

mandiri tahun

2018 sedikitnya

1,800 desa

200 desa sehingga

peningkatan desa mandiri tahun 2019 sedikitnya 2,000 desa

Fasilitasi dan

pendampingan secara

transparan dan sesuai

kebutuhan lokal desa

untuk penguatan kader

masyarakat desa menuju

Desa Mandiri (Revolusi

Mental)

17.200

pendamping

17.200

pendamping20.000

pendamping

20.000

pendamping20.000

pendamping

ARAH KEBIJAKAN

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa

termasuk Kawasan Transmigrasi

2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan

Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di

Kawasan Transmigrasi

3. Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal

Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di

Kawasan Transmigrasi

4. Penguatan Pemerintahan Desa

5. Pengawalan Implementasi UU Desa secara

Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

6. Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk

Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat

Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota

7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan

Transmigrasi

81

REPUBLIK

INDONESIA

PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi

82

Penyediaan sarana prasarana permukiman

Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan

Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi

Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah

Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi

Dukungan Belanja lainnya• Transfer ke Daerah Alokasi Dana Desa

(ADD) Dana Desa (DD) DAK Transportasi –

perdesaan DAK Sarana Prasarana

Pemerintahan Desa DAK afirmatif lainnya

Kemendesa sebagai Koordinator (Pelaksanaan Pembangunan oleh K/L lain sesuai Tupoksi) dalam Pemenuhan SPM Desa terkait:

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

• Pasal 79 (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa

• Pasal 81 (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa

Peran Kemendesa dalam Pembangunan Desa sebagai Regulator dan Koordinator

PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

• Pasal 131 (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Pemberdayaan Masyarakat menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pendampingan masyarakat Desa berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Nasional

REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAANKerangka Regulasi dalam RKP 2017

a. Memperjelas dan mendorong terlaksananya kewenangan desa.

b. Pengaturan tentang Sistem Keuangan Desa yang sederhana untuk mempermudah upaya pengelolaan keuangan desa berdasarkan transparansi dan akuntabilitas.

c. Mengefektifkan dan mendorong partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik kinerja pemerintahan desa melalui Musyawarah Desa.

d. Pengaturan Distribusi dan Pengalokasian Dana Desa yang lebih berkeadilan.

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan UU Desa

Penyusunan dan Revisi Peraturan tentang Pelaksanaan UU Desa

a. Peraturan Bersama Kemendagri, BPS, dan Kemendesa tentang Penataan Desa dan Harmonisasi Data Desa

b. Peraturan Bersama Kemendagri dan Kemendesa tentang Penataan dan Pembiayaan Desa Adat

c. Permen Bersama KemenDesa PDTT dan Kemendagri tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa

d. PermenDesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa T.A 2017

83

REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAANKerangka Kelembagaan dalam RKP 2017

Indeks Desa

•Diperlukan satu acuan indeks desa untuk memonitor perkembangan desa dalam pelaksanaan UU Desa.•Tindak Lanjut: Harmonisasi berbagai indeks terkait desa (Indeks Pembangunan Desa-Bappenas, Indeks Desa

Membangun-Kemendesa PDTT, Indeks Kesejahteraan Rakyat-Kemenko PMK) menjadi Satu Indeks Desa.

Pendampingan

•Rekrutmen saat ini dilakukan di tingkat provinsi dengan pendamping yang tidak sesuai dengan kebutuhanlokal.

•Tindak lanjut: Rekrutmen pendamping sebaiknya dilaksanakan secara transparan di tingkat kab/kota denganmemperhatikan karakter dan kebutuhan lokal.

•Pengaturan penugasan pendamping desa belum jelas.

•Tindak lanjut: Penyiapan SOP Indikator kinerja dari pendamping desa dan road map pendampingan desa

Pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa Lainnya

•Kesimpangsiuran kontribusi sumber pendapatan desa yang lain untuk mendukung implementasi UU Desaselain Dana Desa. Tindak Lanjut: Penyiapan SOP tentang (i) Penggunaan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten/Kota untukmendukung sarana pemerintahan desa atau (ii) penyediaan DAK sarana pemerintahan desa

84

REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN PERKOTAANSasaran dan Arah Kebijakan

ARAH KEBIJAKAN

1. Mewujudkan sistem perkotaan untuk pengurangan kesenjangan

2. Membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan

terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP)

3. Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana

4. Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis

teknologi dan TIK

5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel,

partisipatif, dan profesional

INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019

Pembangunan

Kawasan

Metropolitan

baru di luar Pulau

Jawa – Bali

1 Kawasan Metropolitan

2 Kawasan

Metropolitan 3 Kawasan

Metropolitan 4 Kawasan

Metropolitan 5 Kawasan Perkotaan

Metropolitan

Peningkatan

peran dan fungsi

sekaligus

perbaikan

manajemen

pembangunan di

Kawasan

Perkotaan

Metropolitan

yang sudah ada

1 Kawasan Perkotaan

Metropolitan

2 Kawasan

Perkotaan

Metropolitan

4 Kawasan Perkotaan

Metropolitan

6 Kawasan Perkotaan

Metropolitan

7 Kawasan Perkotaan

Metropolitan yang sudah ada

Optimalisasi kota

otonom

berukuran

sedang di Luar

Jawa sebagai

PKN/PKW dan

penyangga

urbanisasi di Luar

Jawa

3 Kota Otonom Sedang

5 Kota

Otonom

Sedang




Pembangunan 10

Kota Baru

2 kota baru 4 kota baru 6 kota baru 8 kota baru 10 Kota Baru

85

1. Pembangunan kota yang inklusif dan memperhatikan kebutuhan kelompok disabel, wanita, anak dan lansia

2. Pelayanan terpadu keamanan, ketertiban, dan kondisi darurat(kesehatan dan kebencanaan) kota

3. Penegakan hukum dan disiplin masyarakat kota 4. Penguatan inovasi dan kreativitas masyarakat kota melalui pendidikan

formal dan informal 5. Penyederhanaan proses perijinan, perpajakan dan kepabeanan untuk

meningkatkan investasi perkotaan6. Perencanaan kota yang transparan, akuntabel, dan partisipatif


REPUBLIK

INDONESIA

PRIORITAS PEMBANGUNAN PERKOTAANPengembangan Kawasan Metropolitan Luar Jawa, Kota Sedang, dan Kota Baru

Fokus Pengembangan Perkotaan

1. Fokus Pembangunan Kawasan Metropolitan di luar Jawa – Bali: a. Pengembangan Metropolitan Eksisting

adalah dengan pengembangan kelembagaan metropolitan

b. Pengembangan Metropolitan Baru adalah dengan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan dan Perwujudan Kota Hijau serta Kota Cerdas

2. Fokus Pembangunan kota sedang adalah dengan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan Perwujudan Kota Hijau serta Kota Cerdas

86

3. Fokus Pembangunan Kota Baru dan percontohan pembangunan kota masa depan yang berkelanjutan• Kota Pemerintahan (Tanjung Selor dan

Sofifi)• Kota Industri (Palembang, Makasar,

Manado-Bitung)• Penataan Kota Sungai (Pontianak)

Prioritas Percontohan Pengembangan Kota Baru:1. Tanjung Selor (Kaltara)2. Sofifi (Malut)3. Pontianak (Kalbar)

REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN PERKOTAANKerangka Regulasi dan Kelembagaan dalam RKP 2017

Isu

1. Perlu ada payung hukum yangmengatur pengelolaan perkotaandengan pendekatan kewilayahan;

2. Saat ini peraturan yang ada masihterpisah-pisah dan bersifat sektoral;

3. Kebijakan secara nasional (terkaitperkotaan) belum spesifik dalammengatur pengelolaan kawasanperkotaan yang relatif berkembangpesat;

4. Peraturan Standar PembangunanMinimal (SPM) belum mengacukepada pembangunan berkelanjutan

5. Amanat SDGs Goal No 11 secaraterintegrasi antar wilayah, inklusif,dan berkelanjutan untukmempersiapkan kota dan hunianyang inklusif, aman, resilient, danberkelanjutan

Dalam UU 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah diamanatkan

perkotaan akan diatur dalam

Peraturan Pemerintah

KERANGKA REGULASI PERKOTAAN

Isu 1. Penguatan kelembagaan

antar wilayah dalamKawasan perkotaanmetropolitan;

2. Pemenuhan StandarPelayanan Minimal (SPM) diperkotaan bersifat sektoral,tidak terintegrasi dengankawasan disekitarnya;

3. Keterbatasan kapasitaspemerintah daerah dalampembiayaan infratsruktur

1. Pembentukan badankerjasamapembangunankawasan perkotaanmetropolitan;

2. Peningkatan Keterkaitan Antar SPM dan Basis Wilayah Melalui SPP

3. Penguatankelembagaan yang memasilitasipembiayaaninfrastrukturperkotaan

KERANGKA KELEMBAGAAN PERKOTAAN

87

REPUBLIK

INDONESIA

REFORMA AGRARIASasaran dan Arah Kebijakan

ARAH KEBIJAKAN1. Reforma agraria melalui

redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat

2. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif

3. Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan

4. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

1.Pelayanan Pertanahan yang cepat, murah, dan memuaskan

2.Pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

3.Kementerian ATR/BPN menjadi ‘leading sector’pelaksanaan Reforma Agraria

No INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019

1. Membaiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

A. Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)142.400 ha 2.464.400 ha 2.464.400 ha 2.464.400 ha 2.464.400 ha

B. Pemberian hak milik atas tanah (reforma aset) yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi asset. Khusus untuk redistribusi tanah diberikan terlebih dahulu hak pakai selama 10 tahun baru dikonversi menjadi hak milik.

1.550.806 Bidang1.550.806

Bidang2.223.213 Ha 2.464.400 Ha 2.464.400 Ha

C. Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah dan Sertipikasi Tanah. - - 1.242.200 KK 1.242.200 KK 1.242.200 KK

2. Meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

A. Cakupan Peta Dasar Pertanahan;2.800.000 Ha 2.650.000 Ha 2.650.000 Ha 2.650.000 Ha 2.650.000 Ha

B. Cakupan Bidang Tanah Bersertifikat;1.550.806 Bidang

1.550.806 Bidang

1.550.806 Bidang1.550.806

Bidang1.550.806

BidangC. Penetapan batas wilayah hutan pada skala 1:5.000;

37.811,32 km 37.811,32 km 37.811,32 km 37.811,32 km 37.811,32 km

D. Sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat .17 Prov 17 Prov 17 Prov 17 Prov 17 Prov

3. Meningkatnya Pelayanan Pertanahan

A. Perbaikan proporsi Juru Ukur Bidang Pertanahan secara nasional; -

Penerimaan 2.717 Org




B. Pemanfaatan teknologi informasi dan komputerisasi (TIK) dalam pelayanan pertanahan.

539 Kantor Pertanahan





4. Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

A. Pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

-Penyusunan

Perpres

Terbentuk-nya Lembaga

Penyediaan Tanah

Operasional Lembaga

Penyediaan Tanah

Operasional Lembaga

Penyediaan Tanah

88


REPUBLIK

INDONESIA

PRIORITAS REFORMA AGRARIA 2017Identifikasi dan Penyiapan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

• Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)

2,4 Juta Ha

• Identifikasi KawasanHutan yang akanDilepaskan

0,7 Juta Ha

• Identifikasi HGU habisdan tanah terlantar

0,2 Juta Ha

• Identifikasi Tanah Milikuntuk Legalisasi Aset

1,5 Juta Bidang

Identifikasi dan Penyiapan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)Sebesar 2,4 Juta Ha dari Total 9 Juta Ha

89

REPUBLIK

INDONESIA

REFORMA AGRARIAKerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi dalam RKP 2017

KERANGKA KELEMBAGAAN Pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

KERANGKA REGULASI

Revisi PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah terkait Pasal-pasal sistem pendaftaran tanah yang perlu diubah menjadi sistem pendaftaran publikasi positif;

Revisi UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terkait Pasal-pasal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)yang perlu diubah agar dapat dibebaskan bea bagi pendaftaran tanah pertama.

Revisi PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pemberdayaan Tanah Terlantar untuk memperkuat penetapan tanah terlantar. Selain itu PP tersebut perlu dilengkapi dengan rencana (bussiness plan) yang rinci sebagai instrumen pemantauan dan pengendalian sehingga penetapan tanah terlantar oleh negara mempunyai dasar yang kuat.

Kajian UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terkait Pasal-pasal sistem pendaftaran tanah yang perlu diubah untuk menjadi sistem pendaftaran publikasi positif. Perlu ditambahkan pasal yang menjadi dasar pemberian hak pakai 10 tahun sebelum dikonversi menjadi hak milik pada tanah-tanah yang diredistribusi dalam kerangka reforma agraria.

Deregulasi Permen ATR/BPN No. 9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

90

REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALSasaran dan Arah Kebijakan

INDIKATOR2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

1. LAUT• Pengembangan Pelabuhan Non Komersil (lokasi) 163 40 45 40 163 (kumulatif)• Rata-rata dwelling time (hari) 7 – 8 5 – 6 4 – 5 3 – 4 3 – 42. KERETA API

• Terbangunnya jalur KA termasuk jalur ganda(Km) 954,43 186,99 619,49 902,3 3.258 (kumulatif)

3. JALAN

• Terbangunnya jalan baru (Km) 1.268 512 490 502,5 2.650 (kumulatif)

• Pengembangan jalan tol (Km) 820 135 104 200 1.000 (kumulatif)

4. UDARA• Terbangunnya bandara baru /peningkatan bandara

yang ada1 15 15 (lanjutan) 15 (lanjutan) 15 (kumulatif)

5. KEPERINTISAN

• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek) 76 86 93 100 193

• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan Penyeberangan (trayek)

181 210 229 237 261

• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek) 115 216 228 240 265

• Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Jalan (trayek) 208 217 298 298 470

• Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas) 3 4 4 4 56. PERKOTAAN

• Meningkatnya pangsa pasar angkutan umum (%) 23 24 26 28 32

• Pengembangan jaringan kereta api perkotaan (kota) 2 3 (kumulatif) 5 (kumulatif) 7 (kumulatif) 10 (kumulatif)

• Pengembangan sistem BRT dan Transit (kota) 17 17 (kumulatif) 20 (kumulatif) 23 (kumulatif) 34 (kumulatif)

7. KESELAMATAN• Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api

(kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api)0,042 0,039 0,035 0,032 < 0,025

• Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaantransportasi jalan (% dari kondisi baseline)

16 20 26 32 50

8. KOMUNIKASI & INFORMATIKA

• Jaringan tulang punggung serat optik nasional di ibukota kabupaten/kota

372 422 (kumulatif) 446 (kumulatif)478

(kumulatif)514 (kumulatif)

ARAH KEBIJAKAN1. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan

jaringan kereta api.2. Meningkatkan jaringan transportasi yang mendukung

aksesibilitas dari dan menuju kawasan strategis.3. Pembangunan sistem dan fasilitas angkutan umum

massal yang modern, maju, aman, nyaman dan hargayang terjangkau.

4. Mempercepat pembangunan pelabuhan laut danpelabuhan penyeberangan sebagai tulang punggungkonektivitas antarpulau.

5. Membangun dan meningkatkan kapasitas bandara baiksebagai pengumpul dan pengumpan.

6. Mendorong pengembangan industri nasional danpemanfaatan produk industri dalam negeri dalampembangunan infrastruktur.

7. Meningkatkan standar keselamatan pelayanantransportasi serta mengembangkan transportasi ramah lingkungan.

8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM transportasiyang berkompeten.

9. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal menjadi broadband-ready.

Pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris Masa depan Indonesia tergantung pada keberhasilan

pembangunan yang merata dan pembangunan maritim Penegakan hukum dan disiplin.

91


REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPembangunan Bandara Baru

92

Fokus Utama Pembangunan Transportasi Udara diantaranya:

• Lanjutan Pembangunan 15 Bandara Baru

• Peningkatan Kapasitas dan Terminal Mendukung Aksesibilitas serta Perekonomian Wilayah

• Peningkatan Rute Perintis & Subsidi Angkutan Udara 240 Trayek

• Pengembangan Bandara Untuk Penanganan Bencana

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALBandara Kertajati

Gambaran Proyek

• Bandara Kertajati direncanakan untuk mengantisipasi kepadatan penerbangandi Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Husein Sastranegara Bandung

• Bandara Kerjatajati termasuk dalam prioritas pembangunan 15 bandara barupada RPJMN 2015-2019

• Bandara Kertajati terhubung dengan jalan Tol Cipali dan jalan tol Cisumdawu

Lokasi

Kabupaten Majelengka Provinsi Jawa Barat

Permasalahan

• Landasan pacu telah selesai dibangun oleh Kemehubdengan panjang 2.500 meter

• Pada tahun 2016 Kemenhub merencanakan akanmembangun apron dan taxi way

• Pembangunan sisi darat yang menjadi tanggungjawab Pemprov Jawa Barat, akan dialihkanpembangunannya kepada pemerintah pusat dalamhal ini Kemenhub.

• Rencana pembangunan sisi darat tesebut masihterkendala proses penyerahan lahan dan aset dariPemprov Jawa Barat kepada Kemenhub.

Tindak lanjut

• Perlu percepatan pembahasan rencana serah terimalahan dan aset dari Pemprov Jawa Barat kepadaKemenhub.

• Perlu penerbitan Perpres terkait pembangunan Bandara Kertajati khususnya untuk percepatan penyelesaian pembangunan Bandara Kertajati yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan

93

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALBandara Samarinda Baru

Permasalahan

• Pemerintah Provinsi Kalimantan Timurmembutuhkan bantuan Pemerintah Pusat untukmembangun apron dan taxi way

• Kebutuhan anggaran untuk pembangunan apron dan taxi way sebesar Rp 475 milyar.

• Pada tahun 2016 dianggarkan di Kemenhubsebesar Rp 65 milyar dan sisanya pada tahun 2017sebesar Rp 410 Milyar

• Pembangunan belum dapat dilaksanakan, karenaproses serah terima lahan kepada Kemenhubbelum tuntas/disepakati.

Tindak lanjut

• Perlu percepatan penyelesaian rencana serahterima lahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Kemenhub.

Gambaran Proyek

• Bandara ini direncanakan sebagai pengganti Bandara Temindung

• Pada saat ini telah menyelesaikan pembangunan sisi darat (gedung terminal dan lapangan parkir) yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi.

• Pembangunan sisi udara sedang dilaksanakan dan diharapkan selesai padaakhir 2016 dengan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

• Bandara Samarinda Baru termasuk dalam prioritas pembangunan 15 bandarabaru pada RPJMN 2015-2019.

Lokasi

Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

94

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALBandara Buntu Kunik

Permasalahan

• Lokasi pembangunan bandara berada padakawasan dan lahan yang relatif sulit dan terbatas, sehingga membutuhkan biaya pembangunankontruksi yang besar Rp 1,73 Triliun.

• Pada tahun 2015 Kemenhub telah menganggarkandana sebesar Rp 100 milyar dan pada tahun 2017 direncanakan akan membutuhkan anggaransebesar Rp 544 milyar.

• Pada saat ini (2016), Kemenhub sedang melakukanvalue engineering terkait rencana lanjutanpembangunan bandara tersebut.

Tindak lanjut

• Mengingat kebutuhan dana yang cukup besar, Kemenhub perlu segera mempercepat proses pelaksanaan value engineering terkait rencanalanjutan pembangunan bandara tersebut.

Gambaran Proyek

• Bandara Buntu Kunik dibangun untuk mendukung akses menuju daerah tujuanwisata Tana Toraja.

• Bandara Buntu Kunik termasuk dalam prioritas pembangunan 15 bandara barupada RPJMN 2015-2019.

• Keberadaan bandara ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjunganwisatawan dengan adanya penerbangan langsung dari daerah tujuan wisatalainnya seperti Bali dan Lombok.

Lokasi

Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan

95

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPengembangan Sabuk Penyeberangan

96

Kebijakan Pembangunan Jaringan Sabuk Penyeberangan:1. Penyelesaian Sabuk Utara, Sabuk Tengah, serta lintas Penghubung antara Sabuk Selatan.2. Terkoneksi dan saling melengkapi dengan moda lainya (Jalan, Kereta api, Tol Laut, Sungai

dan Danau);3. Mempercepat penyelesaian pelabuhan-pelabuhan penyeberangan perintis dan

pembangunan kapal perintis;4. Menyediakan subsidi operasi, memperluas area layanan, dan menambah trip perintis.

Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan

Penyeberangan pada 237 trayek

Terbangunnya Pelabuhan Penyeberangan 15 Unit

Tersedianya Kapal Penyeberangan Perintis 12 Unit

Sabuk Utara :Mengkapan-Tb.Karimun-Telaga Pungkur-Tanjung Uban-Tambelan-Sintete, Bitung-Ternate-Rum-Soasiu-Sofifi-Patani-Gebe-SorongSabuk Tengah :Manggar-Ketapang, Luwuk-Salakan-Banggai-Taliabu-Sanana-Namlea-Hunimua-Waipirit-Wahai-Fakfak

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPembangunan Jalur Perkeretaapian

97

TJ. API API

LHOKSEUMAWEBIREUN

BESITANG

MEDAN

RANTAUPRAPAT

DURI

DUMAI

PADANG

MUARO

PEKANBARUTARAHAN

JAMBI

KERTAPATI

PURWOKERTO, KROYA KUTOARJO

YOGYAKARTA

SOLO

MADIUN

WONOKROMO, SURABAYA

MOJOKERTO

BANJARMASIN

PALANGKARAYA

SAMARINDABALIKPAPAN

MAKASSAR

PARE PARE

MANADO

BITUNG

SORONG MANOKWARI JAYAPURA

SARMI

Pengembangan 902,3 km jalur KA

PRIORITAS 1

REVITALISASI JALUR/DOUBLETRACKING

DOUBLETRACK EKSISTING

PRIORITAS 2

*Trase prioritas 2 masih perlu dikaji lebih lanjut

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPengembangan Konektivitas Jalur Kereta Api Lintas Sumatera

98

Banda Aceh

Lhokseumawe

Besitang

Rantauprapat

Dumai

Duri

Pekanbaru

Jambi

Tj. Api-Api

Kertapati

Bakauheni

Tarahan

Bireun

Padang

Bengkulu

Medan

Muaro

RANTAUPRAPAT

249 km

DURI - DUMAI

PEKANBARU

JAMBI

KERTAPATI/

PALEMBANG

90 km

350 km

218 km

RANTAUPRAPAT – DURI – DUMAI:• Penetapan Trase (2015)• Review Desain (2015)• AMDAL (Review) dan Larap (2015)• Pengadaan lahan (2015-2017)• Konstruksi segmen Rantauprapat –

Kota Pinang (2015-2017)• Konstruksi segmen Kota Pinang – Duri

– Dumai (2016-2018)

DURI – PEKANBARU:• Penetapan Trase (2015)• Review Desain (2015)• AMDAL (Review) dan Larap (2015)• Pengadaan lahan (2015-2016)• Konstruksi (2016-2018)

PEKANBARU – JAMBI:• Kajian Kelayakan & Trase (2015)• Detail Desain (2016)• AMDAL dan Larap (2016)• Pengadaan lahan (2017-2019)• Konstruksi segmen Pekanbaru –

Rengat & Rengat – Jambi (2018-2019)

JAMBI - PALEMBANG:• Kajian Kelayakan & Trase (2015)• Detail Desain (2016)• AMDAL dan Larap (2016)• Pengadaan lahan (2016-2019)• Konstruksi segmen Jambi – Betung &

Betung – Palembang (2017-2019)

PEKANBARU

MUARO

164 km

PEKANBARU-TELUK KUANTAN-MUARO :• Penetapan Trase (2015)• Detail Desain (2015)• AMDAL dan Larap (2015)• Pengadaan lahan (2015-2018)• Konstruksi (2017-2019)

Bireun - Lhokseumawe:• Penetapan Trase (2015)• Detail Desain (2015)• AMDAL dan Larap (2015)• Pengadaan lahan (2015-2018)• Konstruksi (2017-2019)

98

Permasalahan• Lahan baru tersedia kurang dari 20%, proses

Pembebasan Lahan perlu dipercepat• Alokasi anggaran 2017 sesuai pagu indikatif hanya

Rp. 3,1 Triliun (termasuk pembebasan lahan)

Tindak lanjut • Perlu percepatan pembebasan Lahan dengan

menyediakan alokasi pembebasan lahan di Tahun 2016 dan 2017

• Rencana dioperasikan pada akhir Tahun 2019

Gambaran Proyek• Panjang jalur KA Trans Sumatera 1,074 km

Ruas Rantau Prapat- Duri – Pekanbaru –Jambi - Palembang

Ruas Dumai – Pekanbaru – Teluk kuantan – Muaro - Padang

Bireun – Lhokseumawe – Medan

Kebutuhan Pembiayaan• Indikasi Kebutuhan sekitar Rp. 25 Triliun• Kebutuhan konstruksi 2017 Rp. 5,5 Triliun dan

pengadaan lahan sekitar Rp 750 Milyar• Sumber Pembiayaan Rupiah Murni dan SBSN

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPengembangan Konektivitas Jalur Kereta Api Lintas Sulawesi

99

48 km

MANADO

BITUNG

MANADO- BITUNG:• Kajian Tras e & Desain (2015)• AMDAL dan Larap (2016)• Pengadaan lahan (2016-2017)• Konstruksi (2017-2018)

PARE-PARE

MAKASSAR – PARE-PARE :• Lanjutan Desain (2015)• Pengadaan lahan (2015-2016)• Konstruksi (2015-2018)

MAKASSAR

145 km

Permasalahan• Lahan sepanjang 145 km belum tersedia, baru

sekitar 25 % , perlu percepatan pembebasan lahan• Alokasi anggaran untuk pembebasan lahan belum

tersedian sesuai kebutuhan• Alokasi pagu indikatif 2017 Rp. 6,2 T (termasuk

pengadaan lahan)

Tindak lanjut • Perlu percepatan pembebasan Lahan .• Diperlukan alokasi untuk lahan di tahun 2016 dan

2017 • Rencana dioperasikan Tahun 2019

Gambaran Proyek• Panjang jalur KA Trans Sulawesi ruas Makassar –

Pare pare sekitar 145 km• Pelaksanaan Konstruksi sudah dimulai sejak 2015

Pembiayaan• Indikasi Kebutuhan Total Makassar-Pare pare

tahun 2017 Rp. 8,9 Triliun• Kebutuhan pengadaan lahan Rp 1 Triliun• Rencana Sumber pembiayaan dari Rupiah Murni

dan SBSN

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPengembangan Konektivitas Jalur Kereta Api Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa

100

BANDUNG

Jawa Barat

JAKARTA

SERANG

SURABAYA

SEMARANG

DKI

Banten

Jawa TengahJawa Timur

YOGYAKARTADIY

Merak

Bogor

Sukabumi

Cikampek

PadalarangCirebon

Banjar

Kroya

Tegal

Purwokerto

Pekalongan

Solo

Madiun Kertosono

Blitar

Malang

Bangil

Sidoarjo

Bojonegoro

Jember

Banyuwangi

Bojonegoro

Gambringan

Bojonegoro

Gundih

Prupuk

Kutoarjo

BANDUNG

Jawa Barat

JAKARTA

SERANG

SURABAYA

SEMARANG

DKI

Banten

Jawa TengahJawa Timur

YOGYAKARTADIY

Merak

Bogor

Sukabumi

Cikampek

PadalarangCirebon

Banjar

Kroya

Tegal

Purwokerto

Pekalongan

Solo

Madiun Kertosono

Blitar

Malang

Bangil

Sidoarjo

Bojonegoro

Jember

Banyuwangi

Bojonegoro

Gambringan

Bojonegoro

Gundih

Prupuk

Kutoarjo

Madiun -Wonokromo

Solo -Madiun

Kutoarjo -Yogya - Solo

Purwokerto -Kroya - Kutoarjo

Cirebon -Prupuk

Prupuk-Purwokerto

Wonokromo - Surabaya

CIREBON

SURABAYA

KROYA KUTOARJO YOGYAKARTA SOLO MADIUN

56 km 64 km 25 km76 km 37 km

PRUPUK PURWOKERTO

75 km 27 km 59 km

PARON

70 km 40 km

MOJOKERTO

WONOKROMO

7 km

NGANJUK

KERTOSONO

40 km49 km

Jalur ganda KA yang telah beroperasi sampai tahun 2014 261 km

Jalur ganda KA yang dalam tahap konstruksi sampai tahun 2016 171 km

Rencana pembangunan jalur ganda KA tahun 2017-2019 177 km

Panjang Jalur KA Lintas Selatan Jawa (Cirebon – Yogyakarta – Surabaya) 609 km

Permasalahan

• Secara umum permasalahan lahan dapat ditangani, apabila dana terpenuhi di 2017, maka 2019 diharapkan dapat rampung

• Alokasi pagu indikatif 2017 Rp. 3,5 T (termasuk pengadaan lahan)

Tindak lanjut

• Perlu percepatan pelaksanaan konstruksi

Gambaran Proyek

• Dari panjang jalur sekitar 609 km, telah beroperasi 43 %, 28 % sedang konstruksi, dan 29 % rencana akan diselesaikan di 2019

Lokasi

• Lintas Purwokerto – Kroya – Kutoarjo,

• Lintas Solo – Madiun – Kertosono – Wonokromo

• Kebutuhan alokasi TA 2017 Rp. 5,2 Triliun

• Kebutuhan pengadaan lahan Rp 250 Milyar

• Sumber pembiayaan SBSN dan Rupiah Murni.

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPengembangan Pelabuhan dan Pelayaran Rakyat

Pengembangan 40 lokasi

Pelabuhan Non Komersil

Dwelling time rata-rata

3-4 hari

Subsidi Perintis Angkutan Laut

pada 100 trayek

PELAYARAN RAKYAT 2017Konektivitas Pulau-Pulau Kecil, dan Sub Feeder Tol Laut

Revitalisasi Pelayaran Rakyat:

Pengembangan standar desain atau prototype kapal

PELRA

Penyusunan skema sertifikasi dan asuransi Perumusan

skema subsidi operasional PELRA untuk mendukung

keperintisan

Debottlenecking peraturan perundangan

Peningkatan Kapasitas & Sertifikasi SDM PELRA

Sulawesi1.Belang-Belang )2.Lirung3.Melonguane4. Bau bau5.Karatung6. Beo

Kalimantan:1.Teluk Segintung2.Sintete3.Padang Tikar 4.Pulau Laut

Kep. Maluku1.Daruba2.Wayabula3.Tobelo4.Jailolo5.Dobo6.Saumlaki

7. Pagimana8. Palopo9. Telaga Biru10. Luwuk11. Bunta

Nusa Tenggara1.Wulandoni2.Atapupu3.Reo4.Kolbano5.Sabu6.Salura7.Maurole

Sumatera:1.Midai 2.Dompak 3.Letung 4. Singkil 5.Bagan Siapi api 6.Tanjung Moco 7.Pasapuat

Papua1.Kaimana 2.Mumugu 3.Nabire 4.Waren 5.Wasior

101

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPengembangan Transportasi Umum Massal Perkotaan

• Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel (MRT, jalur lingkar layang KA, LRT/ Monorail/ Tram).

• Pengembangan kereta perkotaan di 7 kota besar: Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

• Pengembangan BRT di 23 kota besar.• Penyediaan PSO angkutan umum massal

perkotaan.

Sistem angkutan umum, berorientasi

bus maupun rel, dengan fasilitas

alih moda

• Memperbesar rasio jalan kota minimum 10 persen dari luas wilayah sepanjang memungkinkan.

• Pengembangan kapasitas dan kualitas jalan.

• Penataan kembali status Jalan Nasional di perkotaan.

Manajemen transportasi yang memperhatikan

interaksi tataguna lahan

• Peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan (TOD).

• Penyediaan fasilitas pendukung untuk alih moda seperti Park and Ride

Kapasitas, Kualitas Jaringan Jalan Kota

yang baik

102

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPembangunan Jalan Tol

WILAYAH/TRANSPanjang

(km)Konstruksi

S.D 2014 (Km)

Rencana Dibangun dan Diopersikan (Tahun/Km)

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Sumatera 2.865 301 - 5 74 73 40 192

Jawa 2.815 1.279 132 118 110 265 197 821

a. Jabodetabek 530 231 - 1 36 22 47 106

b. Trans Jawa 1.187 811 116 90 48 223 98 575

c. Non Trans Jawa 1.098 237 16 27 26 20 51 140

Kalimantan 99 37 - 10 12 11 - 33

Bali 229 10 - - - - - -

Sulawesi 107 25 - 4 4 6 - 14

Total 6.115 1.664 132 136 200 355 237 1060

Jakarta

BandungSurabaya

Medan

Lhokseumawe

Dumai

Pekanbaru

Padang Jambi

PalembangBengkulu

Lampung

Balikpapan

Samarinda

Manado

Solo

Semarang

SUMATERA2.865 Km

2017:74 Km JAWA2.815 Km

2017: 110 Km

KALIMANTAN99 Km

2017: 12 Km

SULAWESI107 Km

2017: 4 Km

Gambaran Proyek• Proyek prioritas untuk pembangunan jalan tol tahun 2017 meliputi tol Trans Sumatera, tol Trans Jawa,

tol Cisumdawu, tol Balikpapan-Samarinda, dan tol Manado-Bitung• Target pembangunan jalan tol 2015-2019 sesuai RPJMN adalah 1000 km. Untuk tahun 2017 target

pembangunan jalan tol adalah sepanjang 200 km sehingga panjang jalan tol secara kumulatif pada tahun 2017 adalah 468 km.

NO RUAS JALAN TOL DIBANGUN PEMERINTAH PJG (KM)

1 Solo-Mantingan-Ngawi Seksi I & II 14,22 Ngawi-Kertosono Seksi IV 23,073 Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi II 3,004 Medan-Kualanamu-Tb. Tinggi Seksi I 12,85 Akses Tanjung Priok 16,076 Manado-Bitung Seksi I 4,007 Balikpapan-Samarinda Seksi I & V 12,00

TOTAL 85,15

NO RUAS JALAN TOL DIBANGUN BADAN USAHA PJG (KM)1 Pejagan-Pemalang Seksi III 10,42 Gempol-Pasuruan Seksi II 7,593 Medan-Kualanamu-Tb. Tinggi Seksi II 43,94 Cinere-Jagorawi Seksi II 5,505 Depok-Antasari Seksi I 3,616 Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi I 11,007 Ciawi-Sukabumi Seksi I 15,358 Bakauheuni-Terbanggi Besar 17,00

TOTAL 114,35

Permasalahan & Tindak Lanjut• Terdapat kebutuhan anggaran untuk pengadaan lahan TA 2016

sebesar Rp 14,8 Triliun (diharapkan melalui APBN P 2016) dan kebutuhan untuk TA 2017 sebesar Rp 12,3 Triliun.

• Tahun 2017 rencana dibangun dan dioperasikan sepanjang 200 Km (masih dibawah target RPJMN sepanjang 253 Km dengan pertimbangan kesiapan lahan)

• Tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 8 Triliun• Jika TA 2016 Dana Lahan tidak dapat terpenuhi, maka masih

terdapat kekurangan pemenuhan pendanaan lahan sebesar Rp 19,1 Triliun

Rencana Jalan Tol Dibangun & Beroperasi Th 2017

103

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALKebutuhan Dana Pengadaan Tanah Jalan Tol

104

NO RUAS JALAN TOL

KEBUTUHAN DANAREALISASI

DIPA 2016

(Rp. M)

KEBUTUHAN DANA

Panjang

(Km)

Luas

(Ha)

UGR

(Rp. M)

TA. 2016

(Rp. M)

Sisa Keb.2016

(Rp. M)

TA. 2017

(Rp. M)

TA. 2018

(Rp. M)

I JAWA

- Trans Jawa (11 Ruas) 616,68 4.189,33 11.270,6 386,8 3.089,5 2.702,7 2.126,8 -

- Non Trans Jawa (27 Ruas) 783,42 4.420,97 40.345,2 406,5 10.718,1 10.311,6 10.171,8 6.769,6

II SUMATERA (7 Ruas) 496,52 2.802,42 2.738,9 41,2 1.495,5 1.454,2 - -

III KALIMANTAN (1 Ruas) 99,02 - - - - - - -

IV SULAWESI (1 Ruas) 39,00 201,70 600,0 86,6 500,0 413.3 - -

TOTAL 2.034,64 11.614,42 54.954,7 921,2 15.803,2 14.882,0 12.298,7 6.769,6

• Pengadaan tanah dilaksanakan melalui BLU

• Kebutuhan total tanah untuk jalan tol tahun 2016 sebesar Rp 15,8 T, dan baru dialokasikan di APBN sebesar Rp 1,4 T (realisasi Dana UGR Rp955,5 M)

• Sisa kebutuhan Dana Tanah TA 2016 mencapai Rp 14,9 T (diharapkan

dipenuhi daLam APBN-P 2016)

• Sedangkan kebutuhan 2017 sebesar Rp 12,3 T• Jika dana tanah tidak dapat dipenuhi dalam APBN-P 2016, maka kebutuhan dana

tanah TA 2017 mencapai Rp 27,2 T• Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan anggaran tanah untuk berbagai

program infrastruktur lainnya.

2016 Rp 14,9 Triliun

2017 Rp 12,3 Triliun

2018 Rp 6,7 Triliun

TOTAL Rp 33,9 Triliun

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPembangunan Jalan Perbatasan

PEMBIAYAAN• Kebutuhan pembangunan jalan perbatasan (paralel

dan akses) hingga 2019 mencapai Rp 14,07 Triliun• Kebutuhan alokasi untuk TA 2017 adalah Rp 4,02

Triliun

PERMASALAHAN• Sebagian rencana ruas jalan melewati kawasan

Hutan Lindung dan Hutan Produksi

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT• Koordinasi Pusat dan Daerah agar regulasi yang

dibutuhkan termasuk Izin Pinjam Pakai Kementerian LH dan Kehutanan dan Perda Tata Ruang dapat diterbitkan untuk pembangunan jalan perbatasan yang melewati Hutan Lindung.

PERBATASAN PAPUA

PERBATASAN NTT

Jalan Paralel Perbatasan di Kalimantan

Gambaran ProyekPrioritas pembangunan jalan perbatasan 2015-2019 meliputi jalan paralel perbatasan Kalimantan (1.583,14 KM), NTT (212 Km), dan Papua (751,8 Km) dan akses menuju perbatasan sepanjang 377,10 Km.

105

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALPembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika difokuskan melalui tiga prioritas, yaitu :

(1) Pita lebar dan penyiaran di wilayah non komersil; (2) debottlenecking regulasi dan sinkronisasi dalam

penggelaran pita lebar dan penyiaran; (3) Pengembangan SDM dan Industri TIK.

106

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS NASIONALKebijakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Terkait KPBU

Penerapan Value for Money (VfM) dalam menentukan prioritas dan memilih mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) yang paling efektif dan efisien dalam keseluruhan siklus proyek;

Mendorong pembiayaan infrastruktur melalui APBN/APBD sebagai the last resources;

Penyediaan anggaran oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melalui APBN dan/atau APBD bagipelaksanaan tahapan proses persiapan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);

Pemanfaatan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU melalui:

• Kepastian pengembalian investasi dengan pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (user charge) atau pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment);

• Penyediaan dukungan pemerintah dengan Viability Gap Funding (VGF) dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;

• Penyediaan jaminan pemerintah.

Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pembentukan simpul-simpul KPBU pada kementeriansektor dan seluruh provinsi di Indonesia;

1

2

3

4

5

107

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT KEGIATAN PROYEK KPBU TA 2017

No. PROYEK AKTIVITAS SASARAN 2017

1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2X1000 MW,

Jawa Tengah

a. Penyelesaian sengaketa pengadaan tanahb. Monitoring pelaksanaan perjanjian kerjasama

Perolehan Pembiayaan Proyek (Financial Close)

2. KA Puruk Cahu - Bangkuang-Batanjung,

Kalimantan Tengah

a. Pengajuan perolehan jaminan atas risiko poli tik dari pemerintah

b. Monitoring pelaksanaan perjanjian kerjasama

Perolehan Pembiayaan Proyek (Financial Close)

3. Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi a. Penyelesaian pengadaantanahb. Monitoring pelaksanaan perjanjian kerjasama

Pemenuhan perolehan pembiayaan (Financial Close)

4. Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung

Sumatera Selatan

Pengadaan tanah Pemenuhan perolehan pembiayaan (Financial Close)

5. TPPAS Regional Jawa Barat di Nambo a. Penyelesaian pengadaan badan usahab. Pengadaan tanah


6. Proyek Palapa Ring Fasilitasi perizinan oleh PJPK Pemenuhan perolehan pembiayaan (Financial Close)

7. PLTU Mulut Tambang 9 dan 10, Sumatera Selatan a. Fasilitasi perizinan oleh PJPKb. Pengadaan tanah


8. Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Proses pengadaan lahan Pemenuhan perolehan pembiayaan (Financial Close)

9. SPAM Pondok Gede, Kota Bekas a. Penyelesaian pengadaan badan usahab. Pengadaan lahan


10. Jalan Tol Pandaan-Malang Pengadaan lahan Selesainya pengadaan tanah

11. Light Rail Transit (LRT) Batam Penyelesaian Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan konstruksi

12. Proyek Pengelolaan Sampah Kota Batam Pengadaan badan usaha Terpilihnya badan usaha pelaksana KPBU

13. Pengembangan Pelabuhan Kabil (Terminal

Tanjung Sauh) di Batam

Pengadaan badan usaha Terpilihnya badan usaha pelaksana KPBU

14. Sistem Layanan Pajak Terpadu Pengadaan badan usaha Terpilihnya badan usaha pelaksana KPBU

15. Fasilitas PON Papua Tahun 2020 Penyusunan Pra studi Kelayakan KPBU Tersusunnya dokumen Pra studi Kelayakan

16. KPBU Bidang Pemasyarakatan Penyusunan Pra studi Kelayakan KPBU Tersusunnya dokumen Pra studi Kelayakan108

REPUBLIK

INDONESIA

DIMENSI PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN,DAN KEAMANAN

109

REPUBLIK

INDONESIA

PENDEKATAN PEMBANGUNAN Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Memenuhi secara bertahap Minimum Essential Forces dengan peranindustri pertahanan dalam negeri yang makin meningkat.

Memantapkan kepastian dan penegakan hukum.

Memantapkan reformasi birokrasi.

Memantapkan konsolidasi demokrasi melalui penguatan aspek-aspekdemokrasi termasuk komunikasi dan informasi publik serta menguatkanefektivitas diplomasi dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan,perlindungan WNI/BHI, pelaksanaan diplomasi ekonomi dan kerjasamapembangunan, termasuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.

110

REPUBLIK

INDONESIA

KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DIPLOMASISasaran dan Arah Kebijakan

111

No INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019

1. Indeks Demokrasi Indonesia 73,0 74,0 74,3 74,6 75,0

2. Penyelesaian sengketa informasi publik 60% 60% 70% 80% 90%

3. Berkurangnya jumlah konflik berlatar belakang isu SARA

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5

4. Persentase peningkatan daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal teroris

n.a 30% 40% 50% 60%

5. Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional

89% 89% 89% 89% 89%

ARAH KEBIJAKAN1. Peningkatan kualitas lembaga demokrasi dan hak-

hak politik, serta kebebasan sipil2. Peningkatan efektivitas penanggulangan konflik

kekerasan dan ancaman terorisme 3. Peningkatan akses dan kualitas informasi publik4. Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan5. Perlindungan WNI/BHI di luar negeri6. Penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama

pembangunan, termasuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

7. Pemantapan peran di ASEAN dan efektivitas politik luar negeri yang bebas aktif

1. Penyediaan dan pengelolaan konten informasi yang berkualitas dan bersifat mendidik.

2. Pelayanan dan kapasitas penyelenggara pemilihan umum yang bersih dan jujur

3. Peningkatan akuntabilitas lembaga politik dalam memperkuat sistem demokrasi


REPUBLIK

INDONESIA

PRIORITAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DIPLOMASI TAHUN 2017

• Penguatan Lembaga Demokrasi

Pembentukan Kitab Undang-Undang Pemilu

• Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik

20 Provinsi yang menerapkan pelaksanaan best practice pendidikan politik

• Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik

70% Badan Publik Pemerintah melaksanakan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik

• Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan

80% Perundingan Terselenggara

• Perlindungan WNI/BHI, termasuk Pekerja Migran di Luar Negeri

Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI sebesar 74,13

112

REPUBLIK

INDONESIA

STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBANSasaran dan Arah Kebijakan

113

No INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Pemenuhan MEF TNI (%) 28,1 36,0 44,5 53,1 62,0 71,2

2 Potensi kontribusi Industri Pertahanan

Nasional (%)

21,3 35,0 41,6 45,5 49,8 53,8

3 Penyelesaian Kasus Tindak Pidana n.a 178.27

9

180.27

9

182.08

1

183.8

83

185.74

0

4 Persentase institusi yang melaksanakan

pengamanan informasi

15 20 25 30 35 40

5 Jumlah operasi penegakan hukum

kemanan laut

9 12 12 30 30 30

6 Prevalensi penyalahgunaan narkoba (%) 2,25 2,20 2,00 1,96 1,94 1,93

7 Jumlah kejadian terorisme n.a 10 1 0 0 0

ARAH KEBIJAKAN1. Membangun postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan

wilayah perbatasan yang aman: (i) Pengadaan alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF; (ii) Peningkatan sarpras keamanan perbatasan; (iii) Pembangunan Sarpras Alutsista TNI; (iV) Pemeliharaan dan perawatan Alutsista TNI; (v) Penguatan Industri Pertahanan.

2. Meningkatkan pelayanan prima kepolisian: (i) Optimalisasi pelayanan kepolisian; (ii) Pemenuhan peralatan dan teknologi kepolisian; (iii) Penguatan sistem kepolisian; (iv) Profesionalisme SDM.

3. Menjaga keamanan data dan informasi (keamanan siber): (i) Teknologi persandian dan siber; (ii) Operasional pengamanan siber; (iii) Peningkatan kapasitas SDM sandi.

4. Mengendalikan keamanan dan keselamatan di laut: (i) Sarpras pendukung keamanan laut; (ii) Sistem informasi kamla yang terpadu; (iii) Operasi keamanan laut dan penegakan hukum; (iv) Pengembangan SDM keamanan laut.

5. Membangun lingkungan masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba: (i) Pemberantasan peredaran gelap narkoba; (ii) Pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba; (iii) Rehabilitasi korban penyalahguna narkoba; (iv) Litbang penanganan narkoba.

6. Meningkatkan deteksi dini dan bebas ancaman terorisme: (i) Deteksi dini dan penanggulangan terorisme; (ii) Penindakan kejahatan terorisme dan deradikalisasi; (iii) Teknologi intelijen.

KONTRIBUSI TERHADAP PRIORITAS NASIONAL LAIN 1. Daerah Perbatasan: Pengamanan Sumber Daya dan Batas Wilayah Darat, Laut, dan Udara;2. Kemaritiman dan Kelautan: Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut;3. Kepastian dan Penegakan Hukum: Penegakan Hukum yang Berkualitas; Penghormatan, Perlindungan, dan

Pemenuhan hak atas keadilan; Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif;4. Pelayanan Kesehatan: Penguatan Promotif dan Preventif "Gerakan Masyarakat Sehat”5. Revolusi Mental: Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa; Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik6. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi: Pemantapan Peran di ASEAN7. Pembangunan Pariwisata: Jaminan Keselamatan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata

REPUBLIK

INDONESIA

114

RENCANA KEKUATAN MEF 2015-2019

Kekuatan Postur Saat Ini Rencana Postur MEF

Kostrad 2 Divisi 3 Divisi

Koarmada 2 Armada 3 Armada

Koopsau 2 Koopsau 3 Koopsau

Kodam 13 Kodam 15 Kodam

RENCANA PEMBANGUNAN PERTAHANAN DI PERBATASAN

2015-2019

Wilayah Pembangunan

Kep. Natuna Satuan, Alutsista & SaranaPrasarana (Sarpras)

PulauTerdepan

Satuan & Sarpras

Perbatasan Darat

Satuan & Sarpras

P. Selaru Sarpras

RENCANA PENGUATANINDUSTRI PERTAHANAN

Pendanaan Pinjaman Dalam Negeri untuk Pengadaan Alustsista Produksi Industri Pertahanan

Peran Industri Pertahanan dalam Offset Pengadaan Alutsista Luar Negeri

Pengembangan KFX/ IFX

Penyambungan Hull Kapal Selam ke 3

Pengembangan prototipe Radar Nasional

ToT Rudal C-705

Pengembangan prototipe tank dan tank boat

Peningkatan Kapasitas Industri Pertahanan dalam Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista

PEMBANGUNAN MEF 2015-2019

Pemenuhan MEF

Pengadaan/ Penggantian

Alutsista

Pemeliharaan dan

Perawatan Alutsista

Pembanguan Sarpras

Alutsista

Penguatan Industri

Pertahanan

REPUBLIK

INDONESIA

Rencana Pengadaan Alutsista Tahun 2017

Mabes TNI AD AL AU

Sistem Interoperability Kodal Roket (Termasuk Rantis AVRMD &AVFCU) Kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) Pesawat Angkut Ringan - CN 295 & N 235 – PT DI

Alpernika Meriam 155/GS Heli Angkut (Full Mission) – PT DI Heli Angkut Berat

Alat Sandi Rudal Pertahanan Udara Sistem Persenjataan PKR UAV

Rantis Panser Canon (Badak) - Pindad Kapal Patroli KCR – PT PAL Pesawat Latih Mula - G-120 TP Grob

Senjata dan Amunisi - Pindad Rantis Komodo - Pindad Kapal Penyapu Ranjau Rudal Jarak Sedang Multi Fungsi PAM Ibu kota

Radar Pasif Panser APS (Anoa) - Pindad Pesawat MPA – PT DI Penangkis Serangan Udara (PSU)

Heli Angkut Berat Tank/kendaraan tempur Angkut Personel Radar Ground Control Interception (GCI)

Alat Penyeberangan Amphibious Ponton Set Senjata dan Amunisi - Pindad Senjata dan Amunisi - Pindad

Senjata dan Amunisi - Pindad

RENCANA PEMENUHAN DAN KESIAPAN MEF TAHUN 2017

Rencana Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista Tahun 2017

Mabes TNI AD AL AU

Alpernika Kendaraan tempur infanteri Kapal pemukul/ pendukung Pesawat tempur

Kendaraan taktis Kendaraan tempur kavaleri Pesawat terbang/ helikopter Pesawat angkut, MPA, tanker, dan amfibi

Senjata dan amunisi Pesawat terbang/ helikopter Kendaraan tempur marinir Pesawat latih

Senjata artileri Senjata dan amunisi Helikopter

Senjata dan amunisi Penangkis serangan udara/ artileri pertahanan udara

Senjata dan amunisi

115

REPUBLIK

INDONESIA

KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUMSasaran dan Arah Kebijakan

116

1. Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, pada Program Prioritas Pelaksanaan Deregulasi danHarmonisasi Regulasi Perijinan Pusat dan Daerah

2. Revolusi Mental, pada Program Prioritas Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

3. Kemaritiman dan Kelautan, pada Program Prioritas Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing danKeamanan Laut

4. Desa dan Kawasan Pedesaan, pada Program Prioritas Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi

5. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, pada Program Prioritas Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba

6. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK), pada Program Prioritas PeningkatanPopulasi

7. Pembangunan Pariwisata, pada Program Prioritas Layanan Kemudahan Wisatawan Mancanegara Masuk

1. Penegakan Hukum yang Berkualitas

1.1. Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Perkara di

Lembaga

Peradilan

1.2. Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan

Restoratif

1.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia aparat penegak hukum

1.4. Budaya Hukum

1.5. Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat

1.6. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan dan Tindak

Pidana

Pencucian Uang.

2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif

2.1. Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi

2.2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

2.3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Anti

Korupsi

3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas

Keadilan melalui

3.1. Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi

Masyarakat

3.2. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

3.3. Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

3.4. Penegakan HAM dalam rangka Penanganan Pengaduan

Pelanggaran HAM

3.5. Pendidikan HAM bagi Aparat Penegak Hukum

3.6. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait HAM.

ARAH KEBIJAKAN

KONTRIBUSI TERHADAP PRIORITAS NASIONAL LAIN

INDIKATOR 2014 (Baseline) 2015 2016 2017 2019

Kepastian dan Penegakan Hukum

Indeks Pembangunan Hukum (Skala 0-1)

0,68 0,68-0,69 0,69 - 0,71 0,71 – 0,73 0,75

Indeks Persepsi Korupsi(Skor)

34 36 38 42 50

Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 0-5)

3,61 3,59 3,63 3,70 3,75

REPUBLIK

INDONESIA

KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

117Slide - 117117

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Penghormatan

, Perlindungan

& Pemenuhan

Hak atas

Keadilan

Penegakan

Hukum yang

Berkualitas

Pencegahan &

Pemberantasa

n Korupsi

yang Efektif

Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat

Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Transparansi danAkuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan

Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif

Highlight

Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

1 1 1

2 2 2

Pilot Project SPPT-TI di 5 (lima) wilayah

Penyediaan SDM Apgakum, Aparatur

Lainnya dan Sarpraspada Daerah denganAngka ABH Tertinggi

Koordinasi danSupervisi

Penanganan PerkaraTipikor antar

Apgakum

Pembangunan Integritas dan

Jaringan Anti KKN pada K/L, Pemda,

Organisasi, Masyarakat dan

Sektor Pendidikan

PelaksanaanBantuan Hukum

Litigasi dan Non-litigasi

OptimalisasiPenanganan

Terpadu KasusKekerasanTerhadap

Perempuan danAnak

11 1

222

REPUBLIK

INDONESIA

REFORMASI BIROKRASISasaran dan Arah Kebijakan

118

NO INDIKATOR2014

(baseline)2015

2016 2017 2019

1. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Birokrasi

a Opini WTP atas Laporan Keuangan

K/L 74 % 78 % 82 % 87% 100 %

Provinsi 52 % 57 % 64 % 73% 100 %

Kabupaten 30 % 36 % 42 % 48% 60 %

Kota 41 % 46 % 51 % 65% 85 %

b Skor B SAKIP

K/L 60,2% 65,0 % 70,0 % 75,0% 85,0 %

Provinsi 30,3% 39,0 % 48,0 % 57,0% 75,0 %

Kab/Kota 2,4% 11,5 % 21,0 % 31,0% 50,0 %

2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas Birokrasi

c Skor B Indeks Reformasi Birokrasi

K/L 47 % 53 % 59 % 61% 75 %

Provinsi n.a 20 % 30 % 40% 60 %

Kab/Kota n.a 5 % 15 % 25% 45 %

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

d Tingkat Kepatuhan atas UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik (zona hijau)

Kementerian 11,8 % 17,0 % 38,0% 58,0 % 100 %

Lembaga 8,1% 10,0 % 32,5% 55,0% 100 %

Provinsi NA 9,0 % 31,8% 54,5 % 100 %

Kab/Kota NA 1,0 % 15,8% 30,5% 60,0 %

ARAH KEBIJAKAN

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel:a) Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasib) Pengawasan yang independen dan

profesionalc) Penguatan akuntabilitas keuangan dan Kinerja

2. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien:a) Pelaksanaan Road Map RB dan penguatan

pengelolaan RB Nasionalb) Penataan kelembagaan birokrasic) Penataan tatakelola birokrasid) Penerapan manajemen ASNe) Penerapan sistem manajemen kinerja

pembangunan nasionalf) Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa

3. Terwujudnya birokrasi yang berorientasi melayani:a) Penguatan kelembagaan dan manajemen

pelayanan publikb) Penguatan partisipasi masyarakat dalam

peningkatan kualitas pelayanan publik

REPUBLIK

INDONESIA

REFORMASI BIROKRASIHighlight Kegiatan Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi

119

NO PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN

1 Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

1. Pelaksanaan Road Map dan Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi Nasional

Pelaksanaan Road Map RB di seluruh K/L/Pemda Terlaksananya asistensi Reformasi Birokrasi di 150 instansi pemerintah

2. Manajemen ASN Tersusunnya kebijakan formasi ASN sesuai prioritas pembangunan nasional Pemetaan kompetensi 4.000 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT)

3. Penataan Kelembagaan Audit atas 27 Lembaga Non Struktural (LNS)

4. Penataan Tatakelola Tersusunnya Masterplan dan Arsitektur e-government

5. Pengadaan Barang/Jasa Tergabungnya 62.500 produk dalam e-catalogue 610 LPSE yang terstandarisasi

2 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan

1. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik

• Terbentuknya PTSP Prima di 51 kab/kota• Pengembangan sistem aplikasi perijinan dan non perijinan yang dilimpahkan kepada PTSP, KEK, dan FTZ

2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

• Terintegrasikannya seluruh sistem pengaduan K/L/Pemda dengan aplikasi LAPOR!

3 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan

1. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi

• Penyampaian LHKASN dan penerapan penanganan konflik kepentingan• Pencanangan zona integritas di K/L/Pemda

2. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

• Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh seluruh K/L/Pemda

3. Pengawasan yang Independen dan Profesional

• 100% rekomendasi hasil pengawasan atas pelaksanaan program prioritas nasional ditindaklanjuti

REPUBLIK

INDONESIA

SELESAI

120

Documents

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAN …datacenter.bappedakaltim.com/data/musrenbangnas/rakorbangpus2016/1... · Penerapan sistem rujukan pelayanan kesehatan online (Puskesmas