Musrenbangnas, Prioritas Nasional : Kesehatan

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MULTILATERAL MEETING TAHAP II

PRIORITAS NASIONAL: KESEHATAN

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan

Disampaikan oleh Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Bappenas, 18 April 2016

OUTLINE

I. PENDAHULUAN

II. RANCANGAN AWAL RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN KESEHATAN

III. OUTPUT MULTILATERAL II

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

2

I. PENDAHULUAN

3

TEMA RKP 2017:

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan KesempatanKerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yangdipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritasuntuk mencapai tujuan pembangunan nasional

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function,tetapi money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayaisecara merata

Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsungtertuju pada rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring,membeli benih, dan seterusnya

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017(Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016)

Telah dilaksanakan Raker dengan K/L dan Bappeda pada tanggal 22 Februari 2016 dan dilanjutkan pembahasan detail tahap awal. Pembahasan draft RKP 2017 akan dilaksanakan hingga bulan Juli 2016

4

10 Februari 2016

Sidang Kabinettentang Tema, Arah

Kebijakan, dan Prioritas

Pembangunan RKP 2017

22 Februari 2016

RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI

TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA

Penyampaian tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

23-30 Februari 2016

MULTILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatan terhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing

Prioritas Nasional

4- 11 Maret 2016

BILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatan masing-masing K/L terhadap sasaran,

program dan kegiatan K/L, indikator sasaran untuk mendukung Program

dan Kegiatan Prioritas

7 April 2016

Sidang Kabinettentang Rancangan Awal

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017

13 April 2016

Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat

(Rakorbangpus)

Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif

2017 (SB MenPPN/Bappenas –Menkeu)

14–18 April 2016 Multilateral Meeting II

dan 19 -20 April 2016

Bilateral Meeting Tahap II

Maret s.d Minggu III April 2016

Rangkaian Musrenbang Provinsi

Penyampaian masing-masing prioritas nasional dalam

Rancangan Awal RKP 2017 untuk masing-masing provinsi

20 April - 4 Mei 2016Forum Musrenbang

Nasionaldan

25 April – 4 Mei 2016 Trilateral Meeting

AGENDA PENYUSUNAN RKP 2017

5

17 Mei 2016Sidang Kabinet Penetapan

RKP 2017dan

20 Mei 2016Penyampaian RKP 2017

kepada DPR RI

Juni – awal Juli 2016

Perpres RKP 2017

6

Kegiatan : Multilateral Meeting Tahap II (Bappenas – K/L terkait), 14 – 18 April 2016

Input :1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan

tertuang dalam Aplikasi SIMU;

2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

Fokus Pembahasan Prioritas Nasional : Pembangunan Kesehatan

MULTILATERAL MEETING II

KELUARAN MULTILATERAL MEETING MEKANISME PEMBAHASAN

Output 1:Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017

a. Penyampaian program dan kegiatan prioritasb. Konfirmasi kontribusi K/L dalam Prioritas Nasional Pembangunan

Kesehatan

Output 2:Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/ Lembaga dalam Forum Musrenbangnas

a. Penyampaian usulan urutan prioritas pembahasan Musrenbangnas

b. Konfirmasi dari K/L terkait urutan pembahasan

Output 3:Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

a. Identifikasi kegiatan yang diusulkan daerah dalam e-musrenbangnas oleh K/L

b. Melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan daerah

II. RANCANGAN AWAL RKP 2017PRIORITAS NASIONAL: PEMBANGUNAN KESEHATAN

7

PEMBANGUNAN KESEHATANSasaran Pokok dan Arah Kebijakan

No Indikator2014

(Baseline)2015 2016 2017

Akhir2019

1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat

a.Menurunnya Angka kematian ibu (AKI)* per 100.000 kelahiran hidup, diukur dengan proksi:

346(SP, 2010)

n.a. n.a. n.a. 306

• Persalinan di fasilitas kesehatan (persen) 70,4 (2013) 75,0 77,0 81,0 85,0

• Kunjungan Antenatal (K4) (persen) 70,4 (2013) 72,0 74,0 78,0 80,0

b.Menurunnya Angka kematian bayi (AKB)* per 1.000 kelahiran hidup, diukur dengan proksi:32 (2012) n.a. n.a. n.a. 24

• Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen) 71,3 (2013) 75,0 78,0 81,0 90,0

c.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) 32,9 (2013) 31,3 30,5 29,6 28

d.Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) (per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun) 2,60 (2012) 2,37 2,36 2,33 2,28

e.Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) (persen) 61,9 (2012) 65,2 65,4 65,6 66,0

2 Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menulara.Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

b.Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 297 (2013) 280 271 262 245

c.Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) 7,2 (2013) 6,9 6,4 5,9 5,4

d.Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 25,0 24,6 24,2 23,4

e.Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4 (2013) 15,4 15,4 15,4 15,4

3 Meningkatnya Perlindungan Finansial

a.Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen) 51,8(Okt, 2014)

60,0 68,0 77,0 ≥95

4 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

a.Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional(kab/kota)

10 (2014) 94 190 287 481

b.Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi(persen)

71,2 (2013) 75,0 80,0 85,0 95,0

c.Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (unit) 1.015 (2013) 1.200 2.000 3,000 5.600

5 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (sedang dikembangkan)

6 Meningkatnya jumlah dokter yang meresepkan obat rasional kepada pasien

*Data AKI dan AKB diperoleh melalui survey skala besar dan tidak tersedia setiap tahun

ARAH KEBIJAKAN

1. Memperkuat upaya promotif dan preventif dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

• Pembiayaan kesehatan

• Penyediaan, distribusi, dan mutu farmasi, alkes, dan makanan

• Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

• Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan

• Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan

3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat

4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Meningkatkan responsifitas pelayanan kesehatan, antara lain dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan rujukan online, rekam medis online dan telemedicine

Efektivitas program promotif dan preventif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll)

ARAH KEBIJAKAN YANG MENDUKUNGREVOLUSI MENTAL

8

Pembangunan Kesehatan:

PeningkatanDerajat

Kesehatan dan Gizi

Masyarakat

Penguatan Promotif dan

Preventif: “Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat”

PeningkatanAkses dan

Mutu Pelayanan Kesehatan

Percepatan Perbaikan

Gizi Masyarakat

Peningkatan Pelayanan KB

dan Kesehatan Reproduksi

Kemenkes, Kemensos, KemenkoPMK, Kementan, Kemenperin, Kemenristekdikti, BPPT, Bapeten, BPOM, Kementerian ESDM, Kemendagri, KemenPP&PA, Kemenkominfo, BPS, KemenPAN&RB, Kemendes&PDTT

KemenPAN&RB, KemendesPDTT, KemenkoPMK, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkes, Kemensos, BKKBN, Kemenhan, KemenPP&PA, Kemenkominfo, BNN, Kemenag, BPOM, Kemenpora,Kemenpar, KemenPU&PR, Kementerian BUMN, Kementan, KKP, Kemenperin, Kemendikbud, POLRI, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, KemenLH dan Kehutanan, Kemendikbud, Kemenhub, POLRI, Kemenristekdikti, Kemendag, Kemenaker

LEVEL 1

Program Prioritas

Prioritas Nasional

PENDEKATAN TEMATIK, HOLISTIK, TERINTEGRASI & SPASIALPembangunan Kesehatan

9

Kemenkominfo, BKKBN, KKP, Kemendag, BPOM, KemenPP&PA, Kemenkes, KemenPP&PAKementan, Kemenperin, Kemensos, Kemendikbud, Kemenag, BPOM, KemenPU&PR, Kemendagri, KemendesPDTT

BKKBN/SKPD KB, Kemendagri,

BPS, Kemensos, Kemendikbud,

Kemenag, Kemenkes, BPOM,

Kemenpora

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Akses dan

Mutu Pelayanan Kesehatan

JKN/KIS dan Pembiayaan Kesehatan

Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan

yang Berkualitas

Penyediaan, Persebaran dan Kualitas

SDM Kesehatan

Penyediaan, Distribusi dan Mutu Sediaan

Farmasi dan Alkes

Sistem Informasi,

Manajemen dan Litbang Kesehatan

Kemenkes, Kemensos, KemenkoPMK

Kemenkes, Kementan, Kemenperin, Kemenristekdikti, BPPT, Bapeten, BPOM, BATAN, BPOM

Kemenkes, Kementerian ESDM, Kemendagri, KemenPP&PA, Kemendes&PDTT

Kemenkes, Kemenkominfo, BPOM, BPS, BPPT

Kemenkes, KemenPAN&RB, Kemenristekdikti

LEVEL 2

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

10

Penguatan Upaya Promotif

& Preventif: “Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat”

Advokasi Regulasi Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat

Kampanye Hidup Sehat

Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini

Konsumsi Pangan Sehat

Lingkungan Sehat

Aktifitas Fisik dan

Konektifitas Antarmoda Transportasi

Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan

Minuman Keras

Penurunan Stress dan

Keselamatan Berkendara

KemenPAN&RB, KemendesPDTT, KemenkoPMK, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkes

Kemensos, BKKBN, Kemenhan, KemenPP&PA, Kemenkominfo, Kemenkes, BNN, Kemenag, Kemenkes, BPOM, BKKBN, Kemendikbud, Kemenag, KemendesPDTT, Kemenristekditi, Kemenaker, BPJS

Kemenpora,Kemenpar, KemenPU&PERA, Kementerian BUMN, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenag, Kemenhub, Kemenristekdikti, Kemenaker

BPOM, Kementan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenperin, Kemenkes, KemenkoPMK, Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Kementan, Kemendag

Kemenhan, Kemendikbud, Kemenag, POLRI, Kementerian ESDM, Kemenpar, Kementerian BUMN, Kemenkes, Kemenag, Kementan, KemenristekDikti, Kemenkes, BPJS

Kemensos, Kementerian ATR/BPN, Kemenpar, KemenPU&PR, KemenLH dan Kehutanan, Kemenag, Kemendikbud, Kemenristekdikti

POLRI, Kemenkeu, KemenPAN&RB, Kemenkes, BPOM, Kemendikbud, Kemenag, Kemenristekdikti, Kemendag

Kemendikbud, Kemenag, Kemenhub, Kemenkes, Kemenhub

Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”

LEVEL 2

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

11

Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

Percepatan

Perbaikan Gizi

Masyarakat

Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan

anakKetersediaan

pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan

pangan

Pendidikan dan pemberdayaan

perempuan, serta

perkembangan anak usia dini

Manajemen dan

pencegahan penyakit

Peningkatan sanitasi dan

akses air bersih

Pelayanan kesehatan

dan keluarga berencana

Peningkatan Advokasi, Sosialisasi,

dan Kampanye

Kemenkominfo, BKKBN, KKP, Kemendag, BPOM, KemenPP&PA, Kemendagri

Kemenkes, KemenPP&PA

BKKBN, KemenPP&PA, Kemendikbud, Kemenag, KemendesPDTT

Kementan, Kemenperin, Kemensos,

BPOM, Kemenkes

KemenPU&PR, Kemenkes

BKKBN, KemendesPDTT

LEVEL 2

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

12

Peningkatan Pelayanan KB

dan Kesehatan Reproduksi

Peningkatan pelayanan KB

Penguatan Advokasi

dan KIE KB

Pembinaan Remaja

Pembangunan Keluarga

Penguatan regulasi,

kelembagaan, serta data dan

informasi

BKKBN/SKPD KBKemenkesBPOM

BKKBN/SKPD KBKemenkes

BKKBN/SKPD KBKemendikbudKemenpora

BKKBN/SKPD KBKemensosKemendikbudKemenag

BKKBN/SKPD KBKemendagriBPS

Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

13

III. OUTPUT MULTILATERAL II

14

Output 1:Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017

15

16

1. Konfirmasi dukungan kegiatan K/L (sasaran dan indikator) terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan (‘TELAH DIUSULKAN’)

2. Konfirmasi kegiatan K/L (sasaran dan indikator) yang belum dimasukkan (‘USULAN BARU’)

Kontribusi K/L yang perlu dibahas:

Kemenaker, KemenkoPMK, Kementan, Kemenhub, Kemendag, Kemenag, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkominfo, BNN

KONFIRMASI KONTRIBUSI K/L DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KESEHATAN

17

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Catatan


Kampanye Hidup Sehat • Sosialisasi K3 Kesehatan Kerja• Sosialisasi Penerapan Norma Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)• Pelatihan (ToT) Penerapan Norma Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)• Sosialisasi Program Pencegahan dan Penanggulangan

HIV-AIDS di tempat kerja• Pembinaan Penerapan Norma Perlindungan Tenaga Kerja

Perempuan

• Kegiatan K/L tidak masuk SIMU pasca bilateral meeting

• Sasaran kegiatan ini dinilai memiliki kontribusi penting dalam mendorong perilaku hidup sehat di lingkungan kerja.

Kontribusi K/L Yang Memerlukan Konfirmasi

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



Konsumsi Pangan Sehat • Usulan rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan kawasan strategis dan khusus

Perlu penajaman sasaran kegiatan agar terkait langsung dengan prioritas konsumsi pangan sehat

18



Konsumsi Pangan Sehat • Desa yang mengembangkan pemanfaatan tanaman pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL))

• Penguatan/kampanye konsumsi buah dan sayur produk dalam negeri

• Kegiatan K/L tidak masuk SIMU pasca bilateral meeting

• Dinilai penting untuk mendorongkonsumsi buah dan sayur

KEMENTERIAN PERTANIAN



Aktivitas Fisik dan Konektivitas AntarModa Transportasi

• Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur sepeda, Pedestrian)

• Pembinaan dan standarisasi konektivitas akses transportasi

• Apakah terdapat kegiatan terkait?• Kegiatan ini mendorong masyarakat

untuk beraktivitas fisik secara aktif

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras

• Kegiatan pengawasan penjualan minuman beralkohol

• Regulasi pembatasan akses pembelian rokok pada anak di bawah usia 18 tahun yang disusun

• Apakah terdapat kegiatan terkait?• Kegiatan dinilai penting dalam

pengendalian konsumsi alkohol dan perilaku merokok terutama pada anak di bawah umur

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

19


Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat"

Kampanye Hidup Sehat • Pembudayaan hidup bersih dan sehat di pesantren dan madrasah• Kampanye pesantren sehat

• Konfirmasi pasca bilateral, hanya masuk kegiatan UKS.

• Apakah sasaran kegiatan ini sudah termasuk dalam kegiatan UKS?


• Penyediaan sarana dan prasarana untuk olahraga dan aktivitas fisik di madrasah dan pesantren

• Penyelenggaraan kejuaraan olah raga

Konsumsi Pangan Sehat • Penataan kantin sehat di madrasah dan pesantren

Lingkungan Sehat • Pesantren menerima bantuan sanitasi


• Regulasi Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan madrasah dan pesantren beserta sanksinya

• lingkungan madrasah dan pesantren yang bebas Napza

Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara

• Kampanye keselamatan berkendara bagi siswa madrasah dan pesantren


Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini

• Pilot project bimbingan perkawinan (kursus pra-nikah) di 10 kota besar bagi 1.000.000 pasang calon pengantin

• Mendukung peningkatan pengetahuan kesehatan dan gizi pada calon ibu

• Pelaksanaan pendidikan kesehatan di pendidikan dasar (madrasah) (UKS)

• Mendukung perbaikan status gizi anak sekolah

KEMENTERIAN AGAMA

20



Kampanye Hidup Sehat • Pembudayaan hidup bersih dan sehat di satuan pendidikan

• Sosialisasi anti NAPZA dan HIV/AIDS

• Konfirmasi pasca bilateral, hanya masuk kegiatan UKS.

• Apakah sasaran kegiatan ini sudah termasuk dalam kegiatan UKS?


• Penyediaan sarana dan prasarana untuk olahraga dan aktivitas fisik di satuan pendidikan

• Kelas olahraga, Pekan olahraga pelajar

Konsumsi Pangan Sehat • Penataan kantin sehat

Lingkungan Sehat • Peningkatan sanitasi sekolah


• Regulasi Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah beserta sanksinya

• Lingkungan sekolah bebas Napza

Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara • Kampanye keselamatan berkendara


Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini

• Program gizi anak sekolah (progas) (piloting)• Penyelenggaraan UKS di sekolah

• Dinilai penting untuk mendukung perbaikan gizi anak sekolah.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kampanye Hidup Sehat • Pembudayaan hidup bersih dan sehat di satuan pendidikan

• Sosialisasi anti NAPZA dan HIV/AIDS

• Apakah tidak ada kegiatan di Kemenristek Dikti yang terkait upaya untuk mendorong perilaku hidup sehat di kalangan mahasiswa dan civitas akademika?


• Penyediaan sarana dan prasarana aktivitas fisik• kejuaraan dan event/lomba olahraga di PT

Konsumsi Pangan Sehat • Penataan kantin sehat

Lingkungan Sehat • Peningkatan sanitasi di PT


• Regulasi Kawasan Tanpa Rokok di PT dan bebas Napza

Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara • Kampanye keselamatan berkendara

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan

• Penyediaan lulusan tenaga kesehatan (dokter spesialis dan nakes lainnya)

• Merupakan kontribusi KemenristekDikti dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

21



Kampanye Hidup Sehat • Pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat

• Kegiatan perlu tetap masuk dalam prioritas kesehatan untuk mendukung penyebarluasan informasi untuk mendorong masyarakat hidup sehat

• Diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kampanye Hidup Sehat • Informasi P4GN untuk pelajar/mahasiswa, keluarga, pekerja, masyarakat

• Kegiatan perlu tetap masuk di prioritas kesehatan, terkait pencegahan penyalahgunaan NAPZA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

22

23

Output 2:Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/ Lembaga dalam Forum Musrenbangnas

1. Kegiatan prioritas yang menggeser paradigma kuratif-rehabilitatif ke promotif-preventif

2. Kegiatan prioritas yang lokusnya terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah prioritas pembangunan (KEK, kawasan wisata prioritas, kota metropolitan, dll)

3. Kegiatan yang mendukung peningkatan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

4. Kegiatan prioritas yang dilaksanakan di daerah (Dekonsentrasi dan DAK)

5. Kegiatan yang sudah ditentukan targetnya di pusat tidak diprioritaskan untuk dibahas (misal: JKN)

Dasar Penyusunan Urutan Prioritas

24

25

USULAN URUTAN PEMBAHASAN MUSRENBANGNAS PRIORITAS KESEHATAN

PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS VERIFIKASI

1. Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan MasyarakatHidup Sehat

1. Kampanye Hidup Sehat2. Konsumsi Pangan Sehat3. Lingkungan Sehat4. Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini5. Aktivitas Fisik dan Konektivitas AntarModa Transportasi6. Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras7. Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara8. Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Sehat

2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak2. Manajemen dan pencegahan penyakit3. Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini4. Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan5. Peningkatan sanitasi dan akses air bersih6. Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana7. Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye

3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas2. Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan3. Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan4. Penguatan Sistem Informasi, Manajemen dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan5. Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan

Pembiayaan Kesehatan

4. Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

1. Peningkatan pelayanan KB2. Penguatan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB3. Pembinaan remaja4. Pembangunan keluarga5. Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi

Output 3:Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

26

1. Usulan Pemda dapat dilihat pada e-musrenbang.bappenas.go.id

2. Melakukan verifikasi terhadap usulan daerah berdasarkan kriteria urutan prioritas (slide 21) dengan hasil:

a. Disetujui sepenuhnya

b. Disetujui dengan catatan

c. Ditolak

3. Verifikasi usulan daerah dilakukan oleh Kemkes, BPOM, BKKBN pada e-musrenbang.bappenas.go.id yang dikoordinasikan oleh biro perencanaan K/L terkait.

4. Hasil verifikasi akan dibahas pada Forum Bilateral Meeting II

VERIFIKASI USULAN PEMDA

27

28

1. Finalisasi dukungan Program dan Kegiatan K/L terhadap program dan kegiatan prioritas dalam Rancangan Akhir RKP 2017 akan dibahas pada Bilateral Meeting

2. Bilateral meeting kesehatan, BPOM, BKKBN akan diselenggarakan pada 19-20 April 2016 (tentative)

3. Output Bilateral Meeting:

a. Finalisasi dukungan Program dan Kegiatan K/L terhadap program dan kegiatan prioritas dalam Rancangan Akhir RKP 2017

b. Penelaahan pagu anggaran untuk Program dan dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Rancangan Akhir RKP 2017;

c. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

TERIMA KASIH

Government & Nonprofit

Musrenbangnas, Prioritas Nasional : Kesehatan