If you can't read please download the document
Upload
dangthuy
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Multilateral Meeting IIdalam Rangka Penyusunan RKP 2017
PN REFORMASI FISKAL
Oleh :
Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Jakarta, 14 April 2016
2
TINDAK LANJUT PENYUSUNAN RANCANGAN RKP 2017 :Penajaman serta Penetapan Program Dan Kegiatan Prioritas Dalam RKP 2017
Penajaman dan Pengintegrasian Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif 2017 Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk penyederhanaan nomenklatur). Prioritas
akan difokuskan pada:
Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan
Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja
(apakah proyek ini perlu?, apakah proyek ini perlu sekarang?, apakah proyek akan dapat lebih
efisien?)
Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK,
Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN)
Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (Lahan, Detail Engineering Design (DED))
Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui: Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait) Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L non K/L) Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L) Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah)
PENAJAMAN DAN PENGINTEGRASIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF 2017
3
PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017Pendekatan Money Follow Program Prioritas
melalui pendekatan Holistik-Yematik, Terintegrasi Dan Spasial
4
5
USULAN PRIORITAS NASIONALRKP 2017
PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS YANG DIDANAI TAHUN 2017
1. Mendukung Fokus Pembangunan Tahun 20172. Kegiatan siap dilaksanakan (F/S, DED, Tanah)3. Perlu dilaksanakan saat ini
TOTAL: 24 PRIORITAS NASIONAL dilakukan melalui Mekanisme : Multilateral Meeting II Bilateral Meeting II Trilateral Meeting Musrenbangnas
Kegiatan Prioritas Tahun 2017
Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan jika terdapat tambahan APBN 2017
Kegiatan yang tidak dilaksanakan Tahun 2017
USULAN PROGRAM PRIORITAS RKP 2017 MELALUI APLIKASISISTEM INFORMASI MULTILATERAL (SIMU)
Banyak usulan program dan kegiatan prioritas K/L sehingga perlu dilakukan penajaman program dan kegiatan prioritas dalam dokumen RKP 2017yang sesuai dengan pendekatan baru pembangunan.
Pertimbangan penajaman antara lain : Merupakan prioritas utama sesuai Tema RKP 2017 Mendukung pencapaian sasaran tahun 2017. Memiliki tingkat kesiapan proyek yang baik (F/S, Detail Desain, pengadaan lahan, Amdal, dst) Merupakan kegiatan yang perlu dilanjutkan atau dimulai tahun 2017.
6
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DARI DAERAH MELALUI APLIKASI e-Musrenbang
Banyak program dan kegiatan prioritas K/L melalui APBN yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sehingga perlu dilakukanverifikasi usulan program dan kegiatan prioritas K/L yang akan dilaksanakan di daerah.
Kriteria verifikasi antara lain : Merupakan prioritas utama sesuai Tema RKP 2017 dan merupakan kontribusi daerah untuk mendukung pencapaian sasaran nasional 2017. Memiliki tingkat kesiapan proyek yang baik (F/S, Detail Desain, pengadaan lahan, Amdal, dst) Merupakan kegiatan yang perlu dilanjutkan atau dimulai tahun 2017.
Usulan SKPD Kab/Kota
Usulan SKPD Provinsi
Verifikasi Bappeda Kab/Kota
Verifikasi Bappeda Provinsi
Verifikasi oleh Koordinator Prioritas Nasional
Verifikasi oleh Bappenas K/L
verifikasi daerah
verifikasi pusat
Input Bahan Forum Musrenbangnas
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017
7
RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2017
8
10 Februari 2016
Sidang Kabinettentang Tema, Arah
Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017
22 Februari 2016
RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI
TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA
Penyampaian tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017
23-30 Februari 2016
MULTILATERAL MEETING
Pencapaian kesepakatan terhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing
Prioritas Nasional
4- 11 Maret 2016
BILATERAL MEETING
Pencapaian kesepakatan masing-masing K/L terhadap sasaran,
program dan kegiatan K/L, indikatorsasaran untuk mendukung Program
dan Kegiatan Prioritas
7 April 2016
Sidang Kabinettentang Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017
12 April 2016
Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus)
Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas Menkeu)
1418 April 2016 Multilateral Meeting II
dan 19 -20 April 2016
Bilateral Meeting Tahap II
Maret s.d Minggu III April 2016
Rangkaian Musrenbang Provinsi
Penyampaian masing-masingprioritas nasional dalam
Rancangan Awal RKP 2017 untukmasing-masing provinsi
20 April - 4 Mei 2016Forum Musrenbang Nasional
dan
25 April 4 Mei Trilateral Meeting
17 Mei 2016Sidang Kabinet Penetapan RKP
2017dan
20 Mei 2016Penyampaian RKP 2017 kepada
DPR RI
Juni awal Juli 2016
Perpres RKP 2017
Ra
ng
kaia
n P
enyu
sun
an
Ra
nca
ng
an
Akh
ir RK
P 2
01
7
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017
9
Kegiatan Jadwal Input Output
Multilateral Meeting Tahap II(Bappenas K/L terkait)
14 18 April 2016
1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU;
2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU
1. Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017;
2. Konfirmasi urutan pembahasan per PrioritasNasional, Kegiatan Prioritas, danKementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas;
3. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional
Bilateral Meeting Tahap II(Bappenas K/L terkait)
19 20 April 2016
1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang telah dibahas dalam Multilateral Meeting Tahap II;
2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator Prioritas Nasional terhadap usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU
1. Penelaahan pagu anggaran untuk Program dan dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Rancangan Akhir RKP 2017;
2. Konfirmasi dan verifikasi usulan PemerintahDaerah oleh Bappenas K/L
Musrenbangnas 20 April 4 Mei 2016
Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam
pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan bilateral meeting tahap II
Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017Pembahasan Multirateral Meeting Tahap II
Kegiatan : Multilateral Meeting Tahap II (Bappenas K/L terkait), 14 18 April 2016
Input :1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU;
2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU.
Kisi-Kisi Pembahasan :1. Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu
Anggaran yang terbatas;2. Konfirmasi urutan Pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas;3. Dalam Multilateral Meeting II ini, bahan masukan dari daerah melalui aplikasi e-Musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id) juga
disertakan;a. Bahan yang dibagikan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah berdasarkan (a) Prioritas Pembangunan; dan (b) Kementerian dan Lembagab. Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN)
pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi
c. Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam Forum Musrenbangnas
4. Diharapkan pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan login dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional.
Output Kegiatan :
1. Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017;2. Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas;3. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional
10
https://e-musrenbang.bappenas.go.id)/
TERIMA KASIH
11
PRIORITAS NASIONAL
12
Kemenkeu
K/L yang
menghasilka
n PNBP
Pemda
Kemendagri
Bappenas
Kemen ESDM
Kemendag
Kemenperin
Asosiasi
Pengusaha
Kemenkeu
Kemenkum
HAM
Setneg BI
OJK
KPK
Asosiasi
Pengusaha
Bappenas
MA
Kemendagri
1 Pengoptimalan
Perpajakan
Pengoptimalan Pendapatan
Negara4 Penguatan
Institusi
2 Dukungan Regulasi
3 Pengoptimalan
PNBP
Pengoptimalan Pendapatan Negara
13
Kemenkeu OJK BI PPATK BPN BPS BKPM Kemenkomi
nfo
Kemendagri Kemenkum
HAM KPK Kejaksaan Kepolisian TNI KKP BPKP Kemendikbud Bappenas
Kemenkeu
Kemen
PAN-RB BPKP
Kemenkomi
nfo
OJK
BI
Kemendagri
Setneg
Setkab
BKN
LAN
Bappenas
BKPM
BPN
Kemenkeu
BPKP/BPK Bappenas
PPATK
Kemen
PAN-RB KPK
LKPP
Kemenkeu
Kemendagri
Kemendes PDTT
Bappenas K/L pendukung
DAK
Kemen PAN RB
Kemenkum HAM
BI
PPATK
BPKP
BPS
Peningkatan Kualitas Belanja Negara Kemen PU-PR
Kemendikbud
Kemenkes
Kemenkop UKM
LPPI
OJK
BI
Kemen ESDM
Kemendag
Kemenperin
Kemenkeu
Kementan
Bappenas
BPN
KPK
BPKP
Kemendagri
Pemda
Asosiasi Pengusaha
Setneg
Kemenkum HAM
Kemenkominfo
KKP
14
1 Peningkatan Efektivitas dan
Efisiensi Belanja
Produktif
Peningkatan Kualitas
Belanja Negara
4 Belanja Subsidi dan
Bantuan Sosial yang Tepat
Sasaran
3 Perbaikan Pelaksanaan
Anggaran
2 Peningkatan Efektivitas dan
Efisiensi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Kemenkeu
Kemen ESDM
Kemensos
Kementan
Kemendagri
BPS
Kemendes
PDTT
Kemenkum HAM
Bappenas
BI
PPATK
BPKP
K/L
pendukung
DAK
Kemen PAN RB
PROGRAM PRIORITASPengoptimalan Pendapatan Negara
15
Level 2: Pengoptimalan Pendapatan Negara
16
1Peningkatan Tax Coverage
Pengoptimalan Perpajakan
2 Peningkatan Kepatuhan
Pajak
3 Restrukturisasi
Organisasi
Penguatan Institusi
2Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas SDM Perpajakan
1 Perbaikan Administrasi dan Sistem Informasi
Perpajakan
Pengoptimalan Perpajakan Penguatan Institusi
Level 2: Pengoptimalan Pendapatan Negara
17
2 Revisi terkait
Ketentuan Fiskal
Dukungan Regulasi
1Harmonisasi
Peraturan
Dukungan Regulasi
3 Review Tarif dan Jenis PNBP
Pengoptimalan PNBP
1Pengoptimalan Potensi PNBP di Sektor/Komoditi
yang Potensial
2 Implementasi Single Source
Database (SSD)
Pengoptimalan PNBP
PROGRAM PRIORITASPeningkatan Kualitas Belanja Negara
18
Level 2 : Peningkatan Kualitas Belanja Negara
19
1 Menjamin Belanja yang
Mempunyai Daya Ungkit Ekonomi
Peningkatan Efektivitas dan
Efisiensi Belanja Produktif
3 Menjamin Kesiapan
Pelaksanaan Proyek
2 Sinkronisasi dan Harmonisasi
Regulasi
Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Produktif
Level 2: Peningkatan Kualitas Belanja Negara
20
1 Peningkatan Akurasi Data
Penerima
Belanja Subsidi dan Bansos yang
Tepat Sasaran
2 Harmonisasi dan Regulasi
Belanja Subsidi dan Bansos yang Tepat Sasaran
Level 2: Peningkatan Kualitas Belanja Negara
21
2 Penyempurnaan Sistem Monitoring
dan Evaluasi
Perbaikan Pelaksanaan
Anggaran
4 Penguatan Kapasitas Kualitas
SDM
3 Perbaikan Regulasi
1 Efektivitas dan Efisiensi
Pelaksanaan Anggaran
Perbaikan Pelaksanaan Anggaran
Level 2 : Peningkatan Kualitas Belanja Negara
22
2 Peningkatan Porsi Dana Desa dan Transfer untuk
Belanja Produktif
Peningkatan Efektivitas
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
6 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Dana
4 Perbaikan Mekanisme
Penyaluran Dana
5 Penerapan Reward dan Punishment bagi
Daerah
1 Penetapan Kriteria, Formulasi
Perhitungan, serta
Persyaratan/ Prioritas
Penerimaan
3 Harmonisasi Peraturan
Peningkatan Efektivitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa