KERANGKA PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIAdatacenter.bappedakaltim.com/data/musrenbangnas/multilateral... · RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA

KERANGKA PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENGANTAR

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017

Slide - 3

10 Februari 2016

Sidang Kabinettentang Tema, Arah

Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

22 Februari 2016

RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI

TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA

Penyampaian tentang Tema, ArahKebijakan, dan PrioritasPembangunan RKP 2017

23-30 Februari 2016

MULTILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatanterhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing

Prioritas Nasional

4- 11 Maret 2016

BILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatan masing-masing K/L terhadap sasaran,

program dan kegiatan K/L, indikatorsasaran untuk mendukung Program

dan Kegiatan Prioritas

7 April 2016

Sidang Kabinettentang Rancangan Awal

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017

13 April 2016

Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus)

Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)

14–18 April 2016 Multilateral Meeting II

dan 19 -20 April 2016

Bilateral Meeting Tahap II

Maret s.d Minggu III April 2016

Rangkaian Musrenbang Provinsi

Penyampaian masing-masingprioritas nasional dalam

Rancangan Awal RKP 2017 untukmasing-masing provinsi

20 April - 4 Mei 2016Forum Musrenbang Nasional

dan

25 April – 4 Mei 2016Trilateral Meeting

17 Mei 2016Sidang Kabinet Penetapan

RKP 2017dan

20 Mei 2016Penyampaian RKP 2017

kepada DPR RI

Juni – awal Juli 2016

Perpres RKP 2017

Ra

ng

kaia

n P

enyu

sun

an

Ra

nca

ng

an

Akh

ir RK

P 2

01

7

• Multilateral Meeting II dilaksanakan selama 14-18 April 2016 di Bappenas merupakan periode

pengintegrasian hasil Bilateral Meeting tahap I ke dalam forum lengkap di masing-masing topik.

• Input :

• Hasil Multilateral Meeting Tahap I dan Bilateral Meetinng Tahap I terkait kesepakatan awal Program

dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017

dan tercantum dalam Aplikasi SIMU (Sistem Informasi Multilateral);

• Rekapitulasi sementara usulan daerah terhadap Program dan Kegiatan K/L yang mendukung

Prioritas Nasional yang tercantum dalam aplikasi e-Musrenbang.

• Keluaran :

• Output 1 : Finalisasi hasil penajaman Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan

Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017 ;

• Output 2 : Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai

masukan dalam Forum Musrenbangnas;

• Output 3 : Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional.4

MULTILATERAL MEETING II

KISI – KISI PEMBAHASAN DALAM MULTILATERAL MEETING TAHAP II (1/3)

Output 1 : Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017;

• Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang terbatas)

a. Tidak dianjurkan untuk menambah program dan kegiatan prioritas dalam forum;

b. Pengurangan kegiatan prioritas dimungkinkan dan merupakan kesepakatan forum Multilateral Meeting Tahap II

c. Penelaahan kembali Program dan Kegiatan K/L untuk mendukung Prioritas Nasional.

• Mitra kerja Direktorat Bappenas dan Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan penghapusanProgram dan Kegiatan K/L yang dianggap tidak mendukung Prioritas Nasional.

• Koordinator Prioritas Nasional memiliki kewenangan untuk menolak usulan Program dan KegiatanK/L berikut sasaran dan indikator yang dianggap kurang relevan mendukung Prioritas Nasional

• Hasil penelaahan kedua hal tersebut diatas merupakan kesepakatan forum dan disampaikankepada Koordinator Penyusunan RKP 2017 (Deputi Bidang Pengembangan Regional dan DeputiBidang Pendanaan Pembangunan, cq Direktorat Pengembangan Wilayah dan Direktorat AlokasiPendanaan Pembangunan)

5


Output 2 : Konfirmasi urutan pembahasan per Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sebagai masukandalam Forum Musrenbangnas, sebagai contoh :

6

Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas

Kedaulatan Pangan Kelancaran Distribusi Pangan dan AksesPangan Masyarakat (Urutan 2)

1. Cadangan Pangan Pemerintah (5)2. Pemantauan dan pengendalian harga pangan (4)3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan (2)4. Pengendalian impor dan tata niaga pangan (3)5. Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) (1)

Penanganan Gangguan TerhadapProduksi Pangan (Urutan 4)

1. Asuransi Pertanian (4)2. Bantuan Input Produksi Akibat Bencana (puso) (3)3. Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (5)4. Penanggulangan Bencana Termasuk Banjir di Daerah Irigasi (2)5. Pengembangan Budidaya Adaptif (1)

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangandan Gizi Masyarakat (Urutan 3)

1. Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) (4)2. Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi (2)3. Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi (1)4. Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan (3)

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain (Urutan 1)

1. Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan (8)2. Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain (7)3. Pengendalian Konversi Lahan Padi (6)4. Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian (3)5. Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih (2)6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit (1)7. Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan (5)


Output 3 : Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas

Nasional.

Usulan Daerah mulai diperkenalkan, karena keterbatasan waktu pembahasan di

Musrenbangnas. 1 Prioritas Nasional hanya dibahas selama 2 jam untuk setiap provinsi.

Pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan

login dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional.

• Bahan yang digunakan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah melalui aplikasi e-Musrenbang(https://e-musrenbang.bappenas.go.id) berdasarkan (a) Prioritas Nasional; dan (b) Kementerian danLembaga

• Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil PersandinganUsulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L denganKriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi

• Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalamForum Musrenbangnas

7

https://e-musrenbang.bappenas.go.id)/

Pembahasan PN (Multirateral II – Bappenas)Status Keterangan

1 Disetujui Sepenuhnya

2 Disetujui dengan catatan (Target / dana diubah oleh Bappenas

3 Ditolak

4 Belum DiVerifikasi

Pembahasan KL (Bilateral II – Bappenas & KL)

Status Keterangan1 Disetujui Sepenuhnya

2 Disetujui dengan catatan (Target / dana diubah oleh kl)

3 Ditolak4 Belum DiVerifikasi

Pembahasan Musrenbangnas

Status Pembahasan PN

(Multirateral)

Status Pembahasan KL (Bilateral)

Prioritas Pembahasan

Musrenbangnas1 1 Tampilkan

1 2Prioritas

Pembahasan I2 12 2

1 3

Prioritas Pembahasan II

2 3

3 1

3 2

1 4

Prioritas Pembahasan III

2 4

4 1

4 23 3 Prioritas

Pembahasan IV4 4

KRITERIA PENETAPAN PRIORITAS PEMBAHASAN USULAN DAERAHDALAM MULTILATERAL/BILATERAL MEETING TAHAP II DAN FORUM MUSRENBANGNAS

(Penetapan Status Pembahasan)

8

PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA

REFORMA AGRARIA

4. Pemberdayaan

Masyarakat dalam

Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi

atas TORA

1. Penguatan Kerangka

Regulasi dan Penyelesaian

Konflik Agraria

2. Penataan Penguasaan

dan Pemilikan Tanah Obyek

Reforma Agraria

3. Kepastian Hukum dan

Legalisasi atas Tanah Obyek

Reforma Agraria

5. Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh

Rakyat

6. Kelembagaan

Pelaksana Reforma

Agraria Pusat dan Daerah

PROGRAM PRIORITAS DALAM REFORMA AGRARIA

LEVEL 1

PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

10

− Kem. ATR/BPN; - KLHK− Kemen BUMN - Kementan− Kemen.PUPR; - Kemen Kop dan UKM− Kemenhub - Kemen Desa, PDTT− Kemen ESDM - KKP− Kemen PUPR - Kemendagri− Setkab− Kemen Kum Ham

− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen ESDM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri;− Kemenhub; - Setkab− Setneg − Kem. ATR/BPN; - KLHK;

− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri

− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri− Kemen. PAN dan RB - BIG− LAPAN - Kemen Keuangan

− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri− LIPI - BPPT− Kemendag

– Kemen Desa, PDTT– Kemen LHK– Kementan– Kemendagri– Kemen ATR/BPN

Perlu konfirmasi dari K/L terkait

RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIAProgram Prioritas (1). Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

(1) Penguatan Kerangka

Regulasi dan Penyelesaian

Konflik Agraria

(1) Reviu Peraturan

Perundangan Untuk

Mendukung Pelaksanaan

Reforma Agraria (2)

Mengidentifikasi dan Memverifikasi

Kasus-kasus Konflik AgrariaStruktural di

Berbagai Sektor Strategis

(3) Menganalisa dan Menyusun

Pendapat Hukum serta

Merekomendasikan Penyelesaian

Kasus Konflik Agraria

(4) Melakukan Review terhadap Hak/Ijin Usaha serta Merubah

Tata Batas Kawasan Hutan

untuk Rakyat

(5) Koordinasi dan Supervisi dengan

K/L dalam Menjalankan Rekomendasi Penyelesaian Kasus-kasus

Konflik Agraria

(6) Mediasi dan ADR Lainnya

untuk MempercepatPenyelesaian

Konflik Agraria di Semua Sektor

Strategis

LEVEL 2-1

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kemkumham; - Setneg;− Setkab ; - Kemenkeu;− Kemendagri;

− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen ESDM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri;− Kemenhub;





(2). Penataan Penguasaan

dan Pemilikan

Tanah Obyek Reforma Agraria

5. Identifikasi dan

pengembangan kelembagaan

subyek penerima

manfaat reforma agraria

1. InventarisasiP4T dan

Identifikasi tanah obyek reforma

agraria

2. IdentifikasiKawasan Hutan

yang akanDilepaskan

3. Identifikasidan Redistribusi HGU habis dantanah terlantar

4. Identifikasitanah milik untuk

legalisasi asetmasyarakat miskin

RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIAProgram Prioritas (2). Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria

LEVEL 2-2

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

12

− Kem. ATR/BPN; -− KLHK;

− Kem. ATR/BPN; − KLHK;

− Kem. ATR/BPN; − Kementan;

− Kem. ATR/BPN; - KLHK;− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;− Kemen.PUPR; - Kemendagri


(3). Kepastian

Hukum dan Legalisasi Hak atas

Tanah Obyek Reforma Agraria

5. Legalisasi untuk

penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi

6. Legalisasi untuk tanah transmigrasi

1. Perbaikan proporsi

petugas ukur dan pemetaan serta petugas

reforma agraria di Kab/Kota

2. Peningkatan cakupan peta

dasar pertanahan,

3. Peningkatan cakupan bidang

tanah bersertipikat untuk rakyat miskin melalui legalisasi

aset (PRONA, sertipikasi lintas

sektor) 4. Publikasi tata batas

kawasan hutan

7. Sosialisasi peraturan terkait adat/ulayat dan

legalisasi pengakuan

wilayah adat

RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIAProgram Prioritas (3). Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria

LEVEL 2-3

PROGRAM

PRIORITASKEGIATAN

PRIORITAS

13

− Kem. ATR/BPN; − Kemen. PAN dan RB− Kemen Keuangan

− Kem. ATR/BPN; − BIG− LAPAN


− Kem. ATR/BPN; − KLHK− Kemen Dagri


− Kem. ATR/BPN; − KLHK;− Kemen Desa,

PDTT;

− Kem. ATR/BPN; − KLHK;− Kemen Desa,

PDTT;− Kemen Dagri

(4). Pemberdayaan Masyarakat dalam

Penggunaan, Pemanfaatan dan

Produksi atas TORA

1. Koordinasilokasi dan targetpemberdayaan

serta perencanaan

tata guna padaTORA

2. Penyediaan, danpengembangan

teknologi sarana-prasarana dalam

produksi danpengolaan hasil

pertanian, peternakan dan

perkebunan

3. Penyediaanbantuan

permodalan dan pengembangan kelembagaan petani untuk akses modal

usaha

4. Penyediaanbantuan

pendampingan dan pembangunan

infrastruktur untuk perbaikan ekosistem dan produksi pada

TORA

5. Interkoneksidengan dunia

usaha dan pemasaran

hasil produksi

6. Sekolah lapang petani subyek

penerima manfaat reforma agraria untuk perbaikan tata guna tanah

dan produksi

RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIAProgram Prioritas (4). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA

LEVEL 2-4

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

14


− LIPI− BPPT;− Kementan

− KLHK;− Kementan; - Kemen Kop dan UKM;− Kemen Desa, PDTT; - KKP;

− Kem. ATR/BPN;− Kementan;− Kemen Desa, PDTT− Kemen.PUPR;

− Kem. ATR/BPN;− Kementan;− Kemen Desa, PDTT− Kemen.PUPR;

− Kementan;− Kemendag− Kemen Kop dan UKM

− Kem. ATR/BPN;− Kementan


RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIAProgram Prioritas (5). Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh Rakyat

(5) Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh

Rakyat

(5) PenguatanHak dan

PemberianAkses

PengusahaanHutan oleh

Rakyat secaraBersama

(1) Pendataandan PemetaanAlokasi Sumber

Daya Hutanuntuk

PerhutananSosial

(2) Penetapan Alokasi

Pengelolaan dan

Pemanfaatan Hutan oleh

Rakyat

(3)Pemberdayaan

Masyarakatuntuk Mengelola

HutanBerbasiskan

Kesatuan Pengelolaan

Hutan

(4) PenyediaanKelembagaan

danPembiayaanPelaksanaanPerhutanan

Sosial

LEVEL 2-5

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

– Kemen ATR/BPN– Kemen LHK– Kemen Desa, PDTT– Kemendagri

– Kemen LHK– Kemen ATR/BPN– Kemen Desa, PDTT

– Kemen LHK– Kemen Desa, PDTT– Kemen ATR/BPN

– Kemen Desa, PDTT– Kemen LHK– Kementan– Kemendagri– Kemen ATR/BPN

– Kemen LHK– Kemen Desa, PDTT– Kemen ATR/BPN


(6). Kelembagaan

Pelaksana Reforma

Agraria Pusat dan Daerah

1. Penyediaan Pedoman teknis dalam kerangka

RA

2. Pembentukan dan

operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan

Reforma Agraria di Tk. Pusat

3. Pembentukan dan

operasionalisasi gugus tugas

pelaksanaan RA di Tk. Daerah

4. Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah

Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan

umum

5. Menyusun Prioritas

Lokasi Bagi Penyediaan Tanah untuk Kepentingan

umum

RKP 2017: PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIAProgram Prioritas (6). Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah

LEVEL 2-6

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

16




− Kem. ATR/BPN− Kemen Kum HAM− Setkab

− Kem. ATR/BPN− Kemen BUMN− Kemen.PUPR; − Kemenhub− Kemen ESDM

DESAIN BARU IDENTIFIKASI DAN PENYIAPAN TORADALAM PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIA

REFORMA AGRARIA

LEGALISASI ASSET OBYEK REFORMA AGRARIA

(Sekitar 4,5 Juta Hektar)

TANAH YANG DIKELOLA DESA

(sekitar ........ hektar)

HGU Habis dan Tanah Terlantar

Pelepasan Kawasan Hutan

ALOKASI HUTAN UNTUK DIKELOLA OLEH RAKYAT(sekitar 12,7 juta hektar)

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA

(sekitar 4,5 Juta Hektar)

TransmigrasiPerlu identifikasi

khusus

Perlu identifikasi khususPRONA

Hasil Penyelesaian

Konflik

TERIMA KASIH

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan-BappenasEmail: [email protected]

Documents

KERANGKA PRIORITAS NASIONAL REFORMA AGRARIAdatacenter.bappedakaltim.com/data/musrenbangnas/multilateral... · RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA