Multilateral II Perumahan dan Permukiman RKP ? Â· Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman Senin, 18 April 2016 ... DAK APBN DAK APBD ... Penyediaan Perumahan Baru MBR

  • Published on
    03-Feb-2018

  • View
    216

  • Download
    0

Transcript

Multilateral Meeting IIRKP 2017Prioritas Nasional Perumahan dan PermukimanSenin, 18 April 2016Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBRPenyediaan Perumahan Baru MBRFasilitasi Keswadayaan MasyarakatFasilitasi Pembiayaan Perumahan MBROptimalisasi Peran BUMN terkait perumahanFasilitasi Penyediaan Hunian Layak BaruPembangunan Permukiman (termasuk yang berbasis komunitas)Percepatan Pendataan dan Perencanaan Penataan PermukimanPenguatan Kelembagaan di daerah dalam upaya penanganan kumuhKonsolidasi Lahan untuk Penanganan Permukiman KumuhPenyediaan Air minum dan Sanitasi Layak dan terintegrasiPeningkatan Kualitas Hunian dan Penataan Kawasan Permukiman (termasuk kawasan kumuh)Peningkatan Demand PHBS terkait air minum dan sanitasi.Penyediaan Infrastruktur Air minum dan Sanitasi terintegrasiManajemen Layanan Air Minum dan SanitasiPenyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Jaga AirSimpan AirHemat AirPeningkatanKetersediaan Air BakuMultilateral I Bilateral IPenyepakatan:1. Kegiatan K/L pada tiap kegiatan prioritas2. Indikator tiap kegiatan K/L3. Target dan alokasi awalRencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017Program Prioritas Kegiatan PrioritasMultilateral II1. Penyepakatan kegiatanprioritas (sesuai indikasiresource envelope)2. Konfirmasi kesiapan setiapkegiatan K/L yang diusulkan3. Penyepakatan urutan setiapkegiatan K/L4. Verifikasi usulan daerahHasil Multilateral dan Bilateral I: Dukungan Terhadap Prioritas Permukiman dan PerumahanFasilitasi Penyediaan Hunian LayakBaruPenciptaan Iklim Kondusif Untuk PenyediaanRumah MBRPenyediaanPerumahanBaru MBRFasilitasi Keswadayaan MasyarakatFasilitasi Pembiayaan Perumahan MBROptimalisasi Peran BUMN terkait perumahanPeningkatan Kualitas Hunian dan Penataan Kawasan Permukiman Pembangunan Permukiman (termasuk yang berbasis komunitas)Percepatan Pendataan dan Perencanaan Penataan PermukimanPenguatan Kelembagaan di daerah dalam upaya penanganan kumuh Konsolidasi Lahan untuk PenangananPermukiman KumuhPenyediaan Air minum dan Sanitasi Layak dan terintegrasiKementerian PUPRKementerian KesehatanKementerian LHKKementerian BUMNKementerian Dalam NegeriKementerian ATRKementerian DPDTTKementerian SosialUsulan Anggaran:PUPR: Rp. 48,8 TNon PUPR: Rp. 13,7 MUsulan Anggaran:PUPR: Rp. 9,2 TNon PUPR: Rp. 279,9 MPERUMAHANCatatan penting:Pembahasan lanjutan untuk anggaran wisma atlet Asian GamesPenyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Peningkatan Demand PHBS terkait air minum dan sanitasi.Penyediaan Infrastruktur Air minum dan Sanitasi terintegrasiManajemen Layanan Air Minum dan SanitasiPeningkatanKetersediaanAir BakuJaga AirSimpan AirHemat AirKementerian PUPRKementerian KesehatanKementerian LHKKementerian BUMNKementerian Dalam NegeriKementerian ATRKementerian DPDTTUsulan Anggaran:PUPR: Rp. 8,6 TNon PUPR: Rp. 2 TUsulan Anggaran:PUPR: Rp. 3,9 TNon PUPR: Rp. 4,5 TAIR MINUM & SANITASIHasil Multilateral dan Bilateral I: Dukungan Terhadap Prioritas Permukiman dan PerumahanCatatan penting:Keputusan Bilateral Meeting PN Kesehatan PHBS Air Minum dan Sanitasi tidak dilaksanakan tahun iniResource Policy Perumahan dan Permukiman5 Mendukung Multi Prioritas: Lokasi Fixed Most Ready: Readiness CriteriaPenyediaan Rumah MBR100:0:100 Mendukung Prioritas Lain Single ProjectMendukung Pertumbuhan Lain-lainDukungan LainnyaPRIORITAS DALAM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN6Pengembangan Perumahan Prioritas pada kegiatan yang targetnya masih 'tertinggal' mengacu pada realisasi 2015 dan alokasi 2016 Prioritas kegiatan yang langsung dapat menghasilkan akses masyarakat terhadap hunian layak Prioritas kegiatan yang mendukung penciptaan iklim kondusif pasar perumahan Mendorong pembangunan hunian layak yang sudah termasuk dengan PSU-nyaPengembangan Pembiayaan Perumahan Pengalokasian kegiatan dekonsentrasi advokasi pemberdayaan pembiayaan perumahan terintegrasi dengan penyediaan perumahan Prioritas fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh masyarakat non-bankable (KPR swadaya)Kriteria Penetapan Kegiatan Perumahan Penanganan kumuh perkotaan dan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat Penanganan kumuh kawasan khusus dan pembangunan PLBN untuk mendukung pembangunan dari pinggiran Pencegahan kekumuhan melalui pengawasan kualitas bangunan gedungKriteria Penetapan KegiatanPenanganan Kumuh dan Kawasan KhususKAWASAN PERMUKIMAN KUMUHLintas Sektor: Penanganan Manusia, Ekonomi dan LingkunganKOTA TANPA PERMUKIMAN KUMUHBUSINESS PROCESSPENANGANAN PERMUKIMAN KUMUHKeterangan PendanaanAPBN akan berkontribusi dalam membangun platform di setiap tahapan kegiatanRUMAH TIDAK LAYAK HUNIIdentifikasi RTLHDelineasi Nett Kawasan KumuhPERSIAPAN Advokasi Pengelolaan data dan informasi Pengembangan dan penguatan kelembagaanPERENCANAAN DANPEMROGRAMAN PEMINATAN DAN PENARIKAN KOMITMEN DAERAH PELAKSANAANPENANGANANPEMELIHARAANDANPENGUATAN1. Bantuan stimulan perumahan swadaya (peningkatan kualitas/pembangunan baru)2. Pembangunan rusunawa (relokasi)3. Penanganan permukiman kumuh perkotaan4. Pemberdayaan keswadayaan masyarakatPemberdayaan keswadayaan masyarakat PENINGKATANKAPASITAS PEMANTAUAN DAN EVALUASIPendampingan berkelanjutan kepada Pemerintah Daerah dan MasyarakatBELUM OPTIMAL8INFORMASI TRANSAKSI(KPR/NON-KPR)FAKTOR PRODUKSIINFORMASIHARGAJUALKERJASAMADENGANBANKPENGELOLAANDEMAND(MBR, MBM ke atas)MENGHUNIRUMAHBUSINESS PROCESSPENYEDIAAN HUNIAN MILIKSistem Informasi Perumahan(mengacu padaSistem Karir Perumahan)Sistem Informasi Perumahan(mengacu padaSistem Karir Perumahan)KONSTRUKSIKPR FLPPKPR FLPP KPR Swadaya KPR Sewa Beli Bantuan uang muka 1. Penyediaan bahan bangunan murah2. Pencadangan tanah melalui PMN untuk Perumnas3. Regulasi pertanahan4. Kredit KonstruksiPembinaan rumah umum dan komersialKPR FLPPSUPPLY9APBNAPBDAPBNMasyarakatAPBNAPBDBUMN/BUMDSwastaMasyarakatAPBNAPBDAPBDMasyarakatKOLABORASI PENDANAANSistem Informasi PerumahanBUSINESS PROCESS RUMAH SWADAYA71% masyarakat Indonesia membangun rumahnya secara swadayaPENINGKATAN KUALITASPEMBANGUNAN BARUIDENTIFIKASI LAHAN/LOKASIIDENTIFIKASIPEMBIAYAAN DESAIN PERIZINAN KONSTRUKSIPENGELOLAAN & PEMELIHARAANHARGA JUALPEMASARAN TRANSAKSIDIHUNI SENDIRIDIJUALKPR SwadayaRegulasi desain perumahan swadaya, berupa aturan KLB, KDB, orientasi bangunan, standar bahan bangunan, dllRegulasi kemudahan perizinan:1. Rumah yg memenuhi syarat standar bangunan rumah swadaya2. Biaya perizinan Rumah MBR1. Tukang yang terampil2. Material murah dan berkualitas3. Teknologi pembangunan murahPemeliharaan dan Instrumen MonevAPBNAPBDAPBNMasyarakatAPBNAPBDMasyarakatAPBNDAKAPBNDAKAPBDMasyarakatBUMD/BUMNSwastaMasyarakatKOLABORASI PENDANAAN11Peran K/L Non-Mitra dalam Kegiatan PrioritasKementerian/Lembaga Kegiatan Skala PrioritasKemenko Ekonomi Rekom kebijakan 1 juta rumahBNPB Pendampingan pemulihan sarpras fisik pascabencanaPenciptaan Iklim Kondusif untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst)Kementerian/Lembaga Kegiatan Skala PrioritasPU Litbang Pilot project teknologi perumahan, seperti pracetak modularPenyediaan Perumahan Baru MBRKementerian/Lembaga Kegiatan Skala PrioritasKementerian BUMN Kebijakan untuk BUMN mendukung penyediaan rumah bagiMBROptimalisasi Peran BUMNKeterangan : : Sangat Prioritas: Prioritas: Kurang Prioritas12Peran K/L Non-Mitra dalam Kegiatan PrioritasKementerian/Lembaga Kegiatan Skala PrioritasKementerian Sosial 1. Bantuan Rehabilitasi RTLH Keluarga Miskin Perkotaan2. Bantuan Rehabilitasi RTLH Keluarga Miskin di pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar Negara3. Bantuan Rehabilitasi RTLH Keluarga Miskin PerdesaanPU Litbang Kebijakan penataan kawasan kumuh dan kampong nelayanPembangunan Permukiman (termasuk yang berbasis komunitas)Kementerian/Lembaga Kegiatan Skala PrioritasPU Litbang Database pengembangan sistem informasi perumahandan permukimanPU (SDM) ASN yang mengikuti pelatihan CK dan perumahanPercepatan Pendataan dan Perencanaan Penataan PermukimanKementerian/Lembaga Kegiatan Skala PrioritasKementerian ATR Pengonsolidasian bidang tanahKonsolidasi Lahan (Land Consolidation) untuk Penanganan Permukiman KumuhKeterangan :: Prioritas: Kurang Prioritas: Sangat PrioritasKriteria Penetapan Prioritas Air MinumKegiatan yang menjadi kewenangan Pusat sesuai dengan UU No. 23/2014 Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah propinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional 1. SPAM Regional Peningkatan akses air minum perdesaan 2. SPAM Perdesaan Mendukung program penanganan kumuh3. SPAM Perkotaan Mendukung pembangunan daerah tertinggal4. SPAM Kawasan Perencanaan, Bantuan Teknis5. Kegiatan Rutin13Kriteria Penetapan Prioritas Sanitasi Fasilitas yang bersifat lintas kab/kota (TPA Regional, IPAL Regional) Fasilitas unit pengolahan terpusat yang bersumber dari Pinjaman LuarNegeri (IPAL Skala Kota) Perencanaan dan bantuan teknis Fasilitas unit pengolahan terpusat seperti Fasilitas PengelolaanSampah Antara (ITF) , TPA Skala Kota, IPAL Skala Kawasan Fasilitas unit pengolahan berbasis komunal seperti IPAL Komunal dan TPST 3R.SwalayanLayanan Skala KotaLayanan KomunalIdentifikasi sumber air minumKonstruksi sarana Air MinumAkses Air MinumAkses Air Minum Sumber Air BakuTransmisiInstalasi Pengolah Air MinumJaringan DistribusiPembayaran Biaya PasangPengajuan Langganan LayananAkses Air MinumInstalasi Pengolah Air Minum SederhanaSumber Air BakuPeminatanPenyusunan RKMMobilisasi MasyarakatAPBN, APBD, PDAMAPBN, APBD, DAKAPBN, MasyarakatAPBD, HibahMasyarakatMasyarakatKOLABORASI PENDANAAN AIR MINUM User Interface: a. Jamban dan Tangki Septikb. Koneksi SambunganRumah Ke Sistem OffsiteSarana pengangkutan/penyaluran: Mobil Sedot TinjaUser interface:Jamban dan Tangki Septik(Rural/low density: cubluk)Sarana Pengolahan:Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Sarana Pengolahan:Instalasi PengolahanLumpur Tinja (IPLT)Efluenke badan sungaiPembuanganAkhir/ Daur UlangSarana pengangkutan/penyaluran:PerpipaanSISTEM SETEMPATSumber:Rumah Tangga SISTEM TERPUSATKOLABORASI PENDANAAN AIR LIMBAH Masyarakat DAK APBD DAK APBD APBN APBD Masyarakat APBD APBD Kab/Kota - Prov APBN - Kemenkes, Kominfo Alokasi Dana Desa -Kemendes, APBD Kab/Kota - Prov Hibah Sanitasi DAK (untuk komunal) APBN APBD Hibah Sanitasi DAK (untuk komunal)APBD APBN HibahSanitasi APBDSkala Regional Skala Kota/KabSkala KawasanSkala Komunal APBN Hibah Sanitasi APBDKOLABORASI PENDANAAN - PERSAMPAHAN Masyarakat Masyarakat APBDTimbulan sampahRumah Tangga- Armada lingkup komunal (gerobak, motor sampah)- Truk SampahTempat Sampah Masyarakat APBD APBN APBDTruk Sampah APBD DAK (?)TPA/LandfillWaste to EnergyBank Sampah APBD APBN TPST/ Intermediate Treatment Facility APBN APBD Sumber User InterfacePengumpulanSetempatPengangkutanSarana PeralihanAntaraPembuangan/ Pengolahan AkhirKOLABORASI PENDANAAN - DRAINASE Masyarakat APBD kab/kota-provinsi APBN APBD kab/kota-provinsi APBN- Ditjen SDA, PUPR Masyarakat18Limpasan Air HujanPenanganan genangan di lingkungan permukimanPenanganan genangan pada sistem perkotaan19Peran K/L Non-Mitra dalam Kegiatan PrioritasK/L Kegiatan Skala PrioritasPU Litbang 1. Strategi penerapan Seawater Reverse Osmosis2. Pengembangan Teknologi Sanitasi dan IPA3. Penerapan Teknologi PAM dan PALKemen PP dan PA 1. Kajian air bersih dan sanitasi yang responsif gender2. Kajian air bersih dan sanitasi yang responsif gender yang dimanfaatkanpemerintah3. Kegiatan KIE Sanitasi dan Air Bersih oleh organisasi perempuanPenyediaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi TerintegrasiKementerian/Lembaga Kegiatan Skala PrioritasKementerian Kesehatan Jumlah desa yang melaksanakan STBMBNPB Toilet mobile di lokasi bencanaPeningkatan Demand terhadap Hygiene dan Sanitasi (PHBS)Kementerian/Lembaga Kegiatan Skala PrioritasKementerian Dalam Negeri Jumlah daerah yang melaksanakan tarif full cost recovery bidang air minumManajemen Layanan Air Minum dan SanitasiKeterangan :: Prioritas: Kurang Prioritas: Sangat Prioritas20Peran K/L Non-Mitra dalam Kegiatan PrioritasK/L Kegiatan Skala PrioritasKementerian Kesehatan Pengawasan sarana air minumKLHK 1. Penataan perusahaan dalam pencemaran sungai2. Sistem pemantau kualitas DAS secara kontinyu3. Prokasih di 15 DAS4. 1000 IPAL domestik dan 162 IPAL USK5. Perbaikan sungai melalui restorasi6. 100 bank sampah dengan kapasitas 1 ton/hari7. Rehabilitasi hutan di Daerah Tangkapan Air 8. Rehabilitasi hutan di 15 DAS PrioritasKemenko Ekonomi Kebijakan peningkatan cakupan layanan air minumPU (SDA) 1. Pembangunan embung dan penampung air lain2. Pembangunan, rehabilitasi, dan OP sarpras air bakuJaga AirKeterangan :: Prioritas: Kurang Prioritas: Sangat Prioritas21Peran K/L Non-Mitra dalam Kegiatan PrioritasK/L Kegiatan Skala PrioritasKLHK 1. Sumur resapan di 15 DAS prioritas2. Rehabilitasi lahan di daerah imbuhan air tanah PU (SDA) Konservasi 15 kawasan danau dan 55 sumber air Simpan AirKeterangan :: Prioritas: Kurang Prioritas: Sangat PrioritasK/L Kegiatan Skala PrioritasPU (Litbang) Strategi penerapan RWH skala RT dan industriHemat Air22Usulan Contoh Form Kesiapan Kegiatan K/L1. Program Prioritas : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi2. Kegiatan Prioritas : Penyediaan Infrastruktur Air minum dan Sanitasi terintegrasi3. Kementerian/Lembaga : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat4. Program K/L : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman5. Kegiatan K/L : Pembinaan dan Pengembangan Air Minum6. Sub-kegiatan K/L : Terbangunnya SPAM Regional7. Indikator sub-kegiatan K/L : Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan regional8. Target dan lokasi 2017 : 823.613 sambungan rumah di X kabupaten/kota9. Tujuan : Pengembangan SPAM regional dimaksudkan untuk mengatasi kendala air baku, pengelolaan dan pembiayaan. SPAM regional mengintegrasikan SPAM beberapa kabupaten secara terpadu dengan satu pengelolaan induk di tingkat propinsi.10. Ruang Lingkup : Pembangunan sistem transmisi air baku, sistem distribusi utama, dan sistem distribusi bagi dan layanan No TahapanTahunI II III IV1 Identifikasi kebutuhan air baku kab/kota Identifikasi potensi sumber air baku2 Kesepakatan bersama antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota3 Pembentukan lembaga pengelolaan 4 Penyusunan RISPAM, FS RISPAM, DED SPAM Regional dan AMDAL5 Konstruksi6 Opersional dan pemeliharaanPENILAIAN URGENSI DAN KESIAPAN KEGIATAN K/L DALAM RKP 2017Skema Verifikasi Usulan DaerahMITRAUsulanDaerahUsulan DaerahNON-MITRAAda dalamKonregYaTidakMemenuhi Syarat(Readiness Criteria)Tidak MemenuhiSyaratPerlu waktu< 1 tahun untukmemenuhi syaratPerlu waktu> 1 tahun untukmemenuhi syaratMemenuhi Syarat(Readiness Criteria) Tidak memenuhi syaratSesuaidenganProgram PU-PRTidaksesuaiSesuai Program K/LTidak SesuaiDapatDiakomodirTidak DapatDiakomodirOK!Dapat diakomodirTidak dapat diakomodirOK!Diajukan dalamKonreg tahunberikutnyaTERIMA KASIHLampiranPRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITASPERUMAHAN DAN PERMUKIMANSlide - 26Hunian Layakbagi MBR, pengentasankumuhperkotaan, aksesuniversal air minum dansanitasiFasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan PenataanKawasanPermukimanPenyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Peningkatan Ketersediaan Air BakuFasilitasi Penyediaan Hunian LayakBaruKemen-PUPRKemenkeuKemenBUMNKemen-ATRKemenDagriOJKBank IndonesiaLKB/LKNBBPSPengembang - PerumnasPemdaSMFMasyarakatKemen-PUPRKemensosKemen-ATRKemenkes KemendesPDTTKemendagriKemenkeuBPSMasyarakatPemdaKemen-PUPRKemenkes KemenkeuKemendagriKemendesPDTTKemen LHKKemendikbudBPSPemdaMasyarakatKemen-PUPRKemenkes KemendagriKemenkeuKemen LHKKemendesPDTTPemdaPerhutaniFasilitasi Penyediaan Hunian LayakBaruFasilitasi Keswadayaan MasyarakatFasilitasi Pembiayaan Perumahan MBROptimalisasi Peran BUMN terkait perumahanPenciptaan Iklim Kondusif Untuk PenyediaanRumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst)PenyediaanPerumahanBaru MBRFasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman kumuhPenyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Peningkatan Ketersediaan Air BakuFasilitasi Penyediaan Hunian Layak BaruKemen-PUPRKemenkeuKemen-ATR / BPNKemenDagriOJKBank IndonesiaPemdaKemen-PUPRKemensosLKB/LKNBPemdaMasyarakatKemen-PUPRPengembangPemdaMasyarakatKemen-PUPRKemenBUMNPerumnasSMFBTN1234Kemen-PUPRKemenkeuBank IndonesiaOJKPerbankanSMFPemdaRENCANA TERINTEGRASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANFasilitasi Penyediaan Hunian Baru - StakeholderHunian layak bagi MBR, pengentasan kumuh perkotaan, akses universal air minum dan sanitasi27Kegiatan Super PrioritasKegiatan PrioritasFasilitasi Penyediaan Hunian Layak BaruFasilitasi Keswadayaan MasyarakatFasilitasi Pembiayaan Perumahan MBROptimalisasi Peran BUMN terkait perumahanPenciptaan Iklim Kondusif Untuk PenyediaanRumah MBRPenyediaanPerumahanBaru MBR Sistem informasi perumahan (KemPUPR) Housing career system (KemPUPR) Penyediaan Bahan Bangunan Murah dalam mendukung Industrialisasi Perumahan(KemPUPR) Debotlenecking regulasi:- Pertanahan (BPN)- IMB (Pemda, Kemendagri) Pelatihan tenaga konstruksi (KemPUPR) Pembangunan rumah tapak MBR (Masyarakat, Pengembang) Pembangunan rusunawa (KemPUPR) Pembangunan rusunami (Pengembang) Pembangunan rumah dengan kebutuhan khusus seperti pasca bencana (KemPUPR, BNPB) NSPK penyediaan hunian sewa oleh masyarakat (KemPUPR) Peningkatan Rating SMF (Kemenkeu) Perumnas sebagai master developer rumah MBR (KemBUMN, Perumnas) Dukungan pembiayaan perumahan untuk masyarakat non bankable (OJK, Bank Indonesia, Bank BTN)1234 KPR Swadaya (KemPUPR) KPR FLPP (Rumah Tapak, Sarusun) (KemPUPR) KPR Sewa Beli (KemPUPR) Regulasi terkait pembiayaan perumahan untuk MBR non-bankable (OJK, Bank Indonesia)RENCANA TERINTEGRASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANFasilitasi Penyediaan Hunian Baru - Stakeholder dan Kegiatan Bimbingan teknis peningkatan keswadayaan masyarakat (Kemensos, KemPUPR, Pemda)28Syarat PerluSyarat PerluPenyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi 1.PeningkatanDemand PHBS3.ManajemenLayanan Air Minum danSanitasi2.PenyediaanInfrastrukturAir minum danSanitasiterintegrasi KemenPUPR KLHK KemendesPDTT Kemendagri Pemda Masyarakat KemenPUPR Kemendagri Kemenkeu Pemda BPS Kemenkes Kemendikbud Pemda MasyarakatRENCANA TERINTEGRASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANPenyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi - StakeholderSlide - 29Kegiatan Super PrioritasPenyediaan Hunian Layak Beserta Prasarana, Sarana, dan UtilitasFasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman kumuhPenyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Peningkatan Ketersediaan Air BakuFasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU PendukungPenyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi 1.PeningkatanDemand PHBS3.ManajemenLayanan Air Minum danSanitasi2.PenyediaanInfrastruktur Air minum danSanitasiterintegrasi IPAL Skala Kota, Kawasan, dan Komunal(KemenPUPR, KLHK, KemendesPDTT, Pemda, Masyarakat) IPLT (KemenPUPR, KLHK, Pemda) TPA, TPST 3R, ITF (KemenPUPR, KLHK, KemendesPDTT, Pemda, Masyarakat) SPAM Regional, SPAM Perkotaan, SPAM Perdesaan, SPAM Kawasan Khusus, SPAM MBR (KemenPUPR, KemendesPDTT, Pemda, Masyarakat) FasilitasiPengembanganSumber Pembiayaanuntuk Air Minum danSanitasi (KemenPU-PR, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, BPS) Sanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM) (Kemenkes, Pemda) Promkes dan PemberdayaanMasyarakat (Kemenkes, KemendesPDTT) Sanitasi Sekolah (Kemenkes, Kemendikbud)RENCANA TERINTEGRASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANPenyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi - Stakeholder dan KegiatanSlide - 30 DukunganPenyelenggaraanAir Minum danSanitasi(KemenPU-PR, Kemendagri, KLHK, Kemenkeu, Pemda, BPS) Turbinwas Sanitasi dan Air Minum(NSPK) (KemenPU-PR, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, BPS) PDAM Terbantu (KLHK) Pengurangan TimbulanSampah (Bank Sampah) (KLHK) Monitoring DampakLingkungan dariInfrastruktur Terbangun(KLHK, Pemda)PeningkatanKetersediaan Air Baku1.Simpan Air3.Hemat Air2.Jaga Air KemenPUPR KLHK KemendesPDTT Kemendagri Perhutani Pemda KemenPUPR Kemenkes Kemendagri Pemda Masyarakat KemenPUPR KLHK Pemda Perhutani MasyarakatRENCANA TERINTEGRASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANPeningkatan Ketersediaan Air Baku - StakeholderPenyediaan Hunian Layak Beserta Prasarana, Sarana, dan UtilitasFasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman kumuhPenyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Peningkatan Ketersediaan Air BakuFasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU PendukungSlide - 31Kegiatan Super PrioritasPeningkatanKetersediaan Air Baku1.Simpan Air3.Hemat Air2.Jaga Air Penyehatan dan Pengawasan KualitasLingkungan (KemenPUPR, KLHK, KemendesPDTT, Perhutani, Pemda) Peningkatan Kualitas DAS (KemenPUPR, Ditjen SDA, KLHK, Perhutani, Pemda) Pengelolaan Waduk/Embung(KemenPUPR, Ditjen SDA, KLHK, Perhutani, Pemda) Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (IPAL, IPLT, TPA, TPST 3R, dan Bank Sampah) (KemenPUPR, KLHK, Pemda) Turbinwas Sanitasidan Air Minum(NSPK) Bauran Air Domestik Penampungan Air Hujan (KemenPUPR, Kemenkes, Kemendagri, Pemda, Masyarakat) Drainase berwawasan lingkungan (KemenPUPR, KLHK, Pemda, Perhutani, Masyarakat) Konservasi Daerah Sumber Air (KLHK, Pemda, Perhutani)RENCANA TERINTEGRASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANPeningkatan Ketersediaan Air Baku Stakeholder dan KegiatanSlide - 32 Kampanye HematAir (Kemenkes, Kemendikbud, Pemda, Masyarakat)

Recommended

View more >