KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas

Disampaikan pada

Pembukaan Musrenbang Nasional 2016

Jakarta, 20 April 2016

REPUBLIK

INDONESIA

PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017Pendekatan Money Follow “Program Prioritas” Pendekatan Holistik-Tematik, Terintegrasi & Spasial

2

REPUBLIK

INDONESIA

3

PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017Pendekatan Money Follow “Program Prioritas” Pendekatan Holistik-Tematik, Terintegrasi & Spasial

Sistem Informasi

Multilateral Meeting (SIMU)

Multilateral Meeting

Bilateral Meeting

e-Musrenbang

Musrenbang Provinsi

MusrenbangProvinsi

Musrenbang Nasional

PUSAT

DAERAH

REPUBLIK

INDONESIA

4

MUSRENBANG NASIONAL: Perkuatan Aspek Spasial dalam Pendekatan Money Follow Program

1. Perencanaan dengan apek spasial yang telah jelas, seperti:Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, DestinasiPariwisata, Kawasan Perbatasan, Daerah Tertinggal, dan lainnya.

2. Perencanaan dengan aspek spasial yang perlu diskusi intensif dengan daerah, seperti: pencetakan sawah baru, infrastruktur konektivitas, dan lainnya.

3. Perencanaan dengan aspek spasial menyebar di daerah, seperti: pendidikan, perumahan, dan lainnya.

REPUBLIK

INDONESIA

5

Perencanaan dengan Aspek Spasial yang Telah Jelas

Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek(seperti: Lahan, Detail Engineering Design (DED))

PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (1/3)

REPUBLIK

INDONESIA Peta Pembangunan Industri dan KEK

KEK & KI SEI MANGKEIKab. Simalungun, Sumut

KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin, Sumatera Selatan

KEK TANJUNG LESUNGKab. Pandeglang, Banten

KEK MANDALIKAKab. Lombok Tengah, NTB

KEK & KI PALUKota Palu, Sulawesi Tengah

KEK & KI BITUNGKota Bitung, Sulawesi Utara

KEK MOROTAIKab. Pulau Morotai, Maluku Utara

KEK MBTKKabupaten Kutai Timur, Kaltim

KEK SORONG

KEK MERAUKE

KEK & KI LANDAKKab. Landak, Kalbar

KEK KALTARA

KEK MAKASSAR

Maluku

KEK NTT

Keterangan:

Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai 2014

Lokasi KEK 2014-2019

KI KUALA TANJUNG

KI TANGGAMUS

KI KETAPANG

KI JORONGKI BATULICIN

KI BANTAENG

KI KONAWE

KI MOROWALI

KI BULI

KI TELUK BINTUNI

Lokasi 14 Kawasan Industri

6

PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (1/3)

REPUBLIK

INDONESIA

KAWASAN INDUSTRI DAN KEK MOROWALI

Anchor Industry China Tsingshan Group yang bergerak dalam bidang pembangunan smelter ferro-nickel

Penyediaan Tenaga Terampil (a.l: BLK, SMK, Akademi Komunitas)

• Kem Perindustrian-Peningkatan kelengkapan sarana Politeknik, termasuk perumahan dosen• Kem Perindustrian-Penyelenggaraan pendidikan Politeknik/Akademi Komunitas untuk 400 siswa

Konektivitas/Aksesibilitas• Kem PUPR-Pelebaran jalan Bohonsai-Bungku 48,81 Km• Kem PUPR-Pelebaran Jalan Pelabuhan Bungku-Kawasan Industri 40,0 Km • Kem PUPR-Rekonstruksi Jalan Bahadopi-Batas Sultra 12,8 Km• Kemenhub-Pengembangan Bandara Morowali

Highlight Pembangunan Kawasan Industri & KEK Morowali dan Bitung

Catatan: belum termasuk dukungan belanja non K/L, DAK, dan BUMN7

KAWASAN INDUSTRI DAN KEK BITUNG

Pembangunan Infrastruktur dalam Kawasan• Kem Perindustrian-Pembangunan jalan poros kawasan 6 km• Kem Perindustrian-Pembangunan infrastruktur pengolah air bersih dan air limbah berkapasitas 3.000 L/detik• Kem Perindustrian-Pematangan lahan seluas 93 Ha

Konektivitas/Aksesibilitas• Kem PUPR-Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung 9,3 Km• Kemenhub dan PEMDA-Pembebasan Lahan dan Pembangunan Jaringan KA Manado-Bitung 10 Km

Ketersediaan Infrastruktur Dasar• Kem PUPR-Rusun untuk MBR dengan PSU Pendukung (bagian dari 5.600 unit yang dicadangkan untuk KEK dan

KI)

PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (1/3)

REPUBLIK

INDONESIA

KAWASAN INDUSTRI DAN KEK SEI MANGKE

• Anchor Industry PT. Unilever Tbk yang bergerak di bidang industri oleochemical

• Ketersediaan Infrastruktur Dasar dalam Kawasan- Kem Perindustrian-Pembangunan jalan poros dan jalan lingkungan sepanjang 10 km di ROW 34- Kem PUPR-Pembangunan Rumah Susun untuk karyawan di lingkungan sekitar kawasan industri

• Penyediaan Tenaga Terampil (a.l BLK, SMK, Akademi Komunitas)- Kem Ketenagakerjaan-Peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja

• Konektivitas/Aksesbilitas- Kem Perhubungan-Pembangunan stasiun KA jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung- Kem PUPR-Pemeliharaan Jalan Sei Mangkei-Simpang Mayang-Lima Puluh-Simpang Kuala Tanjung- Kem PUPR-Rehabilitasi Jalan Simpang Dolok Merangir-Serbelawan-Laras-Pematang Bandar-Pajak Nagari- Kem PUPR-Pembangunan Fly Over Sei Mangke- Rehabilitasi Jalan Sp. Kuala Tanjung-Kuala Tanjung

KAWASAN INDUSTRI BANTAENG

Anchor Industry PT. Bumi Bhakti Sulawesi dan PT. Titan yang bergerak di bidang smelter ferro-nickel

BUMD PT. Bantaeng Industrial Persada sebagai pengelola kawasan industri

Ketersediaan Infrastruktur Dasar dalam Kawasan• Kem Perindustrian-Pembangunan jalan poros kawasan sepanjang 3 km• Kem PUPR-Pembangunan Rusunawa Pekerja Industri

Penyediaan Tenaga Terampil (a.l BLK, SMK, Akademi Komunitas)• Lanjutan pembangunan sarana pendidikan Akademi Komunitas

Konektivitas/Aksesibilitas• Kem PUPR-Pelebaran jalan Bantaeng-Bulukumba 25 km• Kem PUPR-Pembangunan jalan akses menuju kawasan industri sepanjang 2 km

Catatan: belum termasuk dukungan belanja non K/L, DAK, dan BUMN8

Highlight Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng dan Sei MangkePERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (1/3)

REPUBLIK

INDONESIA

9

PERENCANAAN DENGAN ASPEK SPASIAL YANG PERLU DISKUSI INTENSIF DENGAN DAERAH

PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (2/3)

REPUBLIK

INDONESIA

10

Kementerian Pertanian:• Cetak sawah: 5.500 ha• Irigasi Tersier: 5.500 ha• Desa Mandiri Benih: 20 Desa• Budidaya jajar legowo: 156 ribu ha

Kementerian Perdagangan:• Pembangunan pasar: 12 unit

Kementerian PUPR:• Rehabilitasi Irigasi: 4.100 ha• Pembangunan Irigasi: 2.834 ha• Pembangunan Waduk: 1 baru (Tiro) dan 2 waduk unit

lanjutan (Keureuto dan Rukoh).• Pembangunan sarpras banjir: 4,5 km.

Kementerian Kelautan dan Perikanan:• Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan: 320 kapal dan

13.510 alat penangkap ikan• Benih ikan bersertifikat: 2 juta ekor• Minapolitan: 5 lokasi

BMKG:• Informasi

Iklim

KLHK:• Pencadangan hutan untuk pangan: 15.309 ha• Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk

pangan: 1.500 ha

Penajaman dan Sinergia.Sinergi Antar Kegiatan:

Waduk-Pencetakan Sawah-Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi sinergi tahapan dan lokasi serta keberadaan petani.

b.Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: Kementan-Kemen PU-Pera; (ii) APBD; (iii) DAK; (iv) Dana Desa.

c. Penajaman pemanfaatan Alsintan di masyarakat efektivitas terhadap peningkatan kualitas dan penurunan susut.

Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) :

• Aceh Besar 1.000 ha

• Aceh Jaya 500 ha

• Aceh Timur 2.000 ha

• Aceh Utara 500 ha

• Pidie 1.000 ha

• Piddie Jaya 500 ha

Kuerueto

Tiro

Rukoh

KETERSEDIAAN LAHAN DAN KESIAPAN DAERAH TERHADAP PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN DI ACEH

Perlu detail lokasi untuk integrasi pencapaian sasaran (spt koordinat)

REPUBLIK

INDONESIA

11

KETERSEDIAAN LAHAN DAN KESIAPAN DAERAH TERHADAP PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN DI SUMATERA SELATAN

Kementerian Pertanian:• Cetak sawah: 4.500 ha• Irigasi Tersier: 4.500 ha• Desa Mandiri Benih: 20 Desa• Budidaya jajar legowo: 373.000 ha

Kementerian Perdagangan:• Pembangunan pasar: 9 unit

Kementerian PUPR:• Rehabilitasi Irigasi: 25.082 ha• Pembangunan Irigasi: 4.809 ha• Pembangunan Waduk: 1 buah

(Komering II)• Pengendalian Banjir: 10 km

Kementerian Kelautan dan Perikanan:• Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan: 47 unit• Benih ikan bersertifikat: 1.500.000 ekor• Minapolitan: 8 lokasi

BMKG:Informasi Iklim

KLHK:• Pencadangan hutan untuk pangan: 171.541 ha• Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk pangan: 1.500 ha

Komering II

Perlu detail lokasi untuk integrasi pencapaian sasaran (spt koordinat)

REPUBLIK

INDONESIA

12

PERENCANAAN DENGAN ASPEK SPASIAL YANG MENYEBAR DI DAERAH

PERKUATAN ASPEK SPASIAL DALAM MUSRENBANG NASIONAL (3/3)

REPUBLIK

INDONESIA

INDIKATOR2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8,2tahun

8,3tahun

8,5tahun

8,6tahun

8,8 Tahun

Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun

94,1%(2013)

94,8% 95,1% 95,4% 96,1 %

Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4%(2013)

55,9% 58,8% 61,8% 68,4 %

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% 73,9% 76,5% 79,0% 84,2% Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5% 68,7% 71,8% 74,8% 81,0%

Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% 77,2% 79,1% 80,9% 84,6% Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi

minimal B48,2% 53,8% 56,6% 59,4% 65,0%

Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

0,85 (2012)

0,86 0,87 0,88 0,90

Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

0,07(2012)

0,29 0,36 0,42 0,54

Nilai Test PISA- Matematika- Sains- Membaca

(2012)375382396

n.a.n.a.n.a.

n.a.n.a.n.a.

n.a.n.a.n.a.

(2018)427438446

Meningkatnya guru yang memiliki kompetensi profesional dan pedagogi (subject knowledge dan pedagogical knowledge)

Meningkatnya integritas lingkungan pendidikan -SD-PT- (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme)

Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi serta kekerasan (bullying free environment)

Terlaksananya kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman Terlaksananya pendidikan agama dan etika yang menumbuhkan akhlak mulia

PEMBANGUNAN PENDIDIKANSasaran dan Arah Kebijakan

13

Sasaran yang akan dicapai, dengan lokasi tersebar

REPUBLIK

INDONESIA

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANSasaran dan Arah Kebijakan

INDIKATOR2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

Akses Air Minum

Layak (%)70,0 70,3 77,0 84,0 100

Akses SanitasiLayak (%)

69,4 72,2 77,4 83,2 100

Akses Layak:61,1

Akses Layak:62,4

Akses Layak:66,3

Akses Layak:70,6

Akses Layak:85

Akses Dasar:8,3

Akses Dasar:9,8

Akses Dasar:11,1

Akses Dasar:12,4

Akses Dasar:15

KawasanPermukiman Kumuh Perkotaan (Ha)

Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh100%)

Perencanaan:0 kab/kota

Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh85%)

Perencanaan:116 kab/kota

Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh70%)

Perencanaan:96 kab/kota

Penanganan: 38.431 Ha

(kondisi kumuh45%)

Perencanaan:121 kab/kota

Penanganan: 38.431 Ha (kondisi kumuh0%)

Perencanaan:-

Kekurangan Tempat TinggalBerdasarkan PerspektifMenghuni (Juta Rumah Tangga)

7,6 7,0 6,5 6,0 5,0

Sungai Bebas Sampah

n.a n.a n.a

Percontohan:

Ciliwung, Cikapundung,

Kali Garang

Percontohan:

Ciliwung, Cikapundung,

Kali Garang

14

Sasaran Yang belum

teridentifikasi lokasi

REPUBLIK

INDONESIA

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANPeta Sebaran Indikasi Pembangunan Perumahan Tahun 2017

15

LOKASI tergantung pada kesiapan setiap

daerah dalam memenuhi readiness criteria

REPUBLIK

INDONESIA

16

REKAPITULASI USULAN PROVINSI PER PRIORITAS NASIONAL DAN PER K/L

REPUBLIK

INDONESIA

17

I. PN Kedaulatan Pangan - 11.414

Usulan

II. PN Pelayanan Kesehatan -

6.181 Usulan

III. PN Perumahan dan Permukiman -4.921 Usulan

IV. PN Daerah Tertinggal -

4.812 Usulan

V. PN Pelayanan Pendidikan -4.209 Usulan

I. Kemen PUPERA - 12.627

Usulan

II. Kemen Pertanian -

8.477 Usulan

III. Kemen Kesehatan -

5.070 Usulan

IV. Kemen DIKBUD - 4.275

Usulan

V. Kemen DESA PDTT - 3.167

Usulan

I. Prov NTT -4.198 Usulan

II. Prov Aceh -3.683 Usulan

III. Prov Sumut -2.949 Usulan

IV. Prov Sultra -2.941 Usulan

V. Prov Sulsel -2.257 Usulan

KONDISI USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI

PER PRIORITAS NASIONAL

PER K/L

PER PROVINSI

Usulan Yang Sangat Besardibandingkan dengan:• Ketersediaan dana• Ketersediaan waktu

pembahasan

REPUBLIK

INDONESIA

18

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DALAM MUSRENBANG NASIONAL

REPUBLIK

INDONESIA

PENAJAMAN LOKASI DAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN

19

Prinsip Money Follow Program• Mengamankan alokasi pada prioritas• Memanfaatkan efisiensi dan tambahan

belanja untuk Belanja Prioritas: konkrit dan sesuai dengan Tema RKP 2017

Hal yang perlu diperkuat• Program/kegiatan prioritas yang masih terlalu

banyak (usulan pendanaan prioritas Rp941,0 T)

• Belum dilakukan pengintegrasian mendalam berbagai sumber pendanaan (K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana Desa dan PembiayaanBUMN)

• Belum dilakukan pembahasan mendetailuntuk kesiapan proyek

LANGKAH IRancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif RKP

2017 (Jan-Apr)

LANGKAH IIPenajaman Rancangan RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (Apr-Jun)

Penajaman dan Pengintegrasian• Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk Penyederhanaan

nomenklatur). Prioritas akan difokuskan pada:

- Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan

- Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja

• Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L,

Subsidi/PSO, Hibah, DAK, Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN)

• Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (Lahan, Detail Engineering Design (DED))

Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui:• Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait)• Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L – non K/L)• Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L)• Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah)

LANGKAH IIIPERPRES RKP dan Penyiapan Nota Keuangan/RAPBN 2017

(Juli – Agustus)

REPUBLIK

INDONESIA

20

PENGUJIAN PADA SETIAP PROGRAM/KEGIATAN

1. Apakah proyek ini perlu?

2. Apakah proyek ini perlu sekarang?

3. Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-

besarnya dalam proyek ini?

4. Apakah proyek akan dapat lebih efisien?

Sebagai contoh dengan pemanfaatan/inovasi teknologi.

Pemanfaatan teknologi knock down (pemanfaatan besi) untuk membangun

jembatan (dibandingkan menggunakan beton).

Pemanfaatan teknologi knock down untuk pembangunan perumahan massal.

Pemanfaatan teknologi apung (floating technology) untuk pelabuhan dan

alternatif pengganti reklamasi.

REPUBLIK

INDONESIA

21

ILUSTRASI FLOATING JETTY/PIER SYSTEM

SeaWalk floating pier system di Norwegia dan juga sudah digunakandi 20 pelabuhan di Eropa dan di Karibia.

Floating jetty di Malaysia dibangun dengan Expanded Polystyrene (EPS) Foam

Rencana pembangunan floating jetty untukmelayani kapal-kapal cruise di Pulau Grand Cayman

REPUBLIK

INDONESIA

22

ILUSTRASI JALUR KERETA API LAYANG BERSTRUKTUR BAJA

New York City elevated railway track steel structure

REPUBLIK

INDONESIA

23

ILUSTRASI JALAN LAYANG BERSTRUKTUR BAJA

Jalan layang berstruktur baja di Mumbay

REPUBLIK

INDONESIA

24

ILUSTRASI JALAN LAYANG BERSTRUKTUR BAJA

Virginia Tappan Zee

REPUBLIK

INDONESIA

25

ILUSTRASI RUMAH PREFABRICATED LANTAI TUNGGAL

Rumah Prefab Struktur Baja Rumah Prefab Dinding Beton Ringan Rumah Prefab Dinding Hardboard

REPUBLIK

INDONESIA

26

Pemasangan di lokasi dilakukan tidak lebih dari 1 harikerja

ILUSTRASI RUMAH PREFABRICATED BETON RINGAN BERTINGKAT

REPUBLIK

INDONESIA

27

KRITERIA PEMBIAYAAN (SUMBER PENDANAAN)

• APBN diutamakan untuk kepentingan umum

• BUMN untuk penugasan dari Pemerintah

• PPP atau KPS kombinasi investasi swastadan pemerintah

• Swasta untuk yang commercially viable.

REPUBLIK

INDONESIA

28

Beberapa Contoh Usulan dari Musrenbang Provinsi yang perludidiskusikan dalam Musrenbang Nasional (1/2)

Provinsi Sumatera Selatan:1. Pengembangan KEK Tanjung Api-Api2. Pengembangan Wisata Olahraga (Sport Tourism)

Provinsi Bengkulu1. Pengembangan Pelabuhan di Bantal Kab. Muko-Muko2. Pengembangan dan pembangunan Pulau Enggano

Provinsi Sumatera Utara1. KEK Sei Mangke dan Kawasan Industri Kuala Tanjung2. Pembangunan Bendungan Lausimeme.

Provinsi Gorontalo1. Pembangunan Waduk Bone Hulu dan Waduk Bolango Hulu.2. Pembangunan jalan nasional lintas timur

REPUBLIK

INDONESIA

29

Beberapa Contoh Usulan dari Musrenbang Provinsi yang perludidiskusikan dalam Musrenbang Nasional (2/2)

Provinsi Kalimantan Timur1. Pembangunan jalan perbatasan Mahakam Ulu di Kabupaten Mahakam Ulu2. Pembangunan Maritime Techno Park di Kabupaten Penajam Paser Utara

Sulawesi Barat1. Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Mamasa2. Pembangunan Pelabuhan Belang-Belang

Provinsi Maluku1. Pembangunan dermaga laut di Tiakur Pulau Mona, Kab. Maluku Barat Daya2. Pembangunan SMK Gugus Depan Berasrama, Kab. Seram Bagian Timur

REPUBLIK

INDONESIA

30

TERIMA KASIH