Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

PAPARAN MENKO KESRA PADA MUSRENBANGNAS 2012 PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2013

Jakarta, 26 April 2012

1

KONEKTIVITAS TEMA RKP 2013-ISU STRATEGIS 2013 BIDANG KESRA- 3 SASARAN KOORDINASI KEMENKO KESRA

TEMA PEMBANGUNAN RKP 2013MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN & PERLUASAN KESRA PENINGKATAN PEMBANGUNAN SDM PERCEPATANPEN GURANGAN KEMISKINAN : SINERGI KLASTER 1 S/D 4

PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PENGURANGAN PENGANGGURAN PENGEMBANGAN INVESTASI SDM & KEMASYARAKATAN PENANGGULANGAN, ANTISIPASI & TANGGAP CEPAT GANGGUAN KESRA

TEMA PEMBANGUNAN RKP 2013

3 SASARAN KOORDINASI KEMENKO KESRA2

SASARAN RPJMN 2010-2014

Kondisi 2011: Tingkat Kemiskinan: 12,36%, Tingkat Pengangguran: 6,5 %

3

IPM INDONESIA TAHUN 2010DKI Jakarta Riau Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Sumatera Barat Bengkulu Jambi Jawa Barat Nanggroe Aceh Sulawesi Selatan Lampung Banten Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Irian Jaya Barat Nusa Tenggara Timur Papua

16 PROVINSI DI ATAS RATARATA NASIONAL

17 PROVINSI DI BAWAH RATARATA NASIONAL

IPM NASIONAL: 72,27

55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00

Rata-rata IPM Nasional tahun 2010 adalah: 72,27 16 Provinsi berada di atas rata-rata IPM Nasional a.l: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jambi, Babel,Bengkulu, Sumsel, DKI Jakarta. 17 Provinsi di bawah rata-rata Nasional a.l: NAD, Jawa Timur, Sulsel, Maluku, Lampung, Sulteng, Banten, Gorontalo dan Papua.4

PENDIDIKAN

5

RATA-RATA LAMA SEKOLAH USIA 15 TAHUN KE ATAS TAHUN 2009 Rata-rata NasionalLama Sekolah Tahun 2009 adalah 7,9. 19 Provinsi berada diatas rata-rata Nasional a.l: Sulteng, Banten, Bengkulu, Kepri, D.I Yogyakarta, Sulut, NAD & Maluku. 14 Provinsi berada di bawah rata-rata Nasional a.l: Sulsel, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Kalbar, NTB, NTT & Papua6

Rata-rata Nasional = 7,9

ESTIMASI ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN 2012 DAN 2013APBN 2012 UU 22/2011 (20,20%)a. Alokasi Pemerintah Pusat TA. 2012 Rp. 102,5 Trilyun. b. Transfer ke daerah: Rp. 186,44 Trilyun. c. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp. 1 Trilyun d. Total Anggaran Fungsi Pendidikan :Rp. 289,94 Trilyun.PAGU INDIKATIF TA. 2013 (20,18%)

a. Alokasi Pemerintah Pusat TA. 2013: Rp. 103,9 Trilyun, b. Transfer ke daerah: Rp. 210,1 Trilyun c. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp. 2,5 Trilyun. d. Total Anggaran Fungsi Pendidikan: Rp. 316,5 Trilyun.7

SASARAN PENDIDIKAN 2013 Perbaikan Ruang Kelas Rusak Berat SD/MI, SMP/MTS, sebanyak 173.344 ruang dengan dana Rp15,82 Triliun, harus sudah selesai pada th. 2012. Dana BOS SD th. 2012, Rp. 15,8 Triliun. Dana BOS SMP th. 2012, Rp. 6,7 Triliun. Untuk th. 2013, dialokasikan Rp. 23, 6 Triliun (SD/SMP) Perluasan pemberian Bantuan/Beasiswa Siswa Miskin SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Mahasiswa yang membutuhkan.

PENUNTASAN WAJIB BELAJAR DIKDAS 9 TH.

RINTISAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (12 TH). Pada Th. 2012, sudah 13 Provinsi (DIY, Jatim, Bali, Maluku, Sulsel, Sulut, Kaltim, Kalsel, Babel, Lampung, Sumsel, Jambi, Sumut) memulai program ini. Dana BOS SMA th. 2012, Rp. 989 Miliar, Dana BOS SMA th. 2013 sedang dihitung, dan Dana BOS SMA Daerah 8 TENGAH DISUSUN RUU PENDIDIKAN TINGGI

REHABILITASI GEDUNG TAHUN 2013SDRusak Sedang 20,30% 182.500

Baik 67,4% 605.918Rusak Berat 12,3% 110.598

Baik 57,98% 172.948Rusak Sedang 27,79% 82.892

SMPRusak Berat 14,23% 42.428

1. Th.

2011 /2012 terdapat 243,672 ruang kelas SD/MI, SMP/MTS yang kondisinya RUSAK SEDANG. 2. Pada th. 2012/2013 diperkirakan 10%, atau sekitar 24.367 ruang kelas SD/MI, SMP/MTS yang semula rusak sedang menjadi RUSAK BERAT 3. Pemkab/pemkot wajib memperbaiki ruang kelas yang rusak berat tersebut, mengingat pada th. 2012 Pemerintah Pusat telah memperbaiki 173,344 ruang kelas rusak berat yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemkab/Pemkot

10

CONTOH: PERKEMBANGAN FISIK REHABILITASI SD KEMDIKBUDSDN Asam Tiga, Kab. Kupang, NTT Jumlah Ruang yang direhabilitasi = 9 ruangKoordinat LS -9,57537 BT 123,74914

SDN ASAM TIGA

Kondisi awal

Kondisi 30%

Kondisi 50%

Kondisi 75%

Kondisi 90%

Kondisi 90%

11

BANTUAN SISWA MISKIN TAHUN 2012 DAN 2013Bantuan Siswa/Mahasiswa MiskinBantuan Siswa Miskin SD Bantuan Siswa Miskin SMP Bantuan Siswa Miskin SMA Bantuan Siswa Miskin SMK Bidik Misi Perguruan Tinggi (PT)JUMLAH SISWA

2012 (siswa)3.530.305 1.295.450 505.290 617.576 80.000

2013 (siswa)4.180.305 1.745.450 830.290 967.576 122.000

6.028.621 7.845.62112

BOS TAHUN 2012 DAN 2013 KEMENTERIAN AGAMABantuan BOSJumlah siswa Ula penerima Bos Jumlah Siswa Wustha penerima BOS

Th. 2012 (Siswa)169.562 303.330 98.345.960 215.364.300

Th. 2013 (Siswa)85.632 210.906 49.666.560 149.743.260

Volume Anggaran Volumen Anggaran

Siswa MI Penerima 3.152.564 1.828.487.120 3.310.000 1.919.800.000 BOS Siswa MTs Penerima BOS2.726.733 1.935.980.430

2.762.000 1.961.020.000

Jumlah

6.352.189 4.129.489.538 6.368.538 4.155.229.82013

JUMLAH PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN KEMENAG TH. 2012 DAN 2013 Th. 2013 Th. 2012 BANTUANSISWA MISKINSiswa Miskin MI Siswa Miskin MTs Siswa Miskin MA Mahasiswa

(Siswa)

(Siswa)

Volume750.000

Anggaran270.000.000

Volume1.432.425

Anggaran645.941.250

600.000400.000 63.856

432.000.000304.000.000 76.627.200

939.121400.000 70.000

704.340.750400.000.000 140.000.000

Jumlah

1.813.856 1.082.627.200 2.844.546 1.890.282.00014

RUU PENDIDIKAN TINGGIRUU DIKTI disusun dalam rangka: 1. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Meningkatkan daya saing bangsa 3. Mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan

Manfaat RUU DIKTI:1. Biaya kuliah terkendali 2. Jaminan layanan pendidikan bermutu 3. Jaminan otonomi akademik 4. Fleksibilitas pengelolaan sumber daya 5. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara komprehensif 6. Kesetaraan jenjang karier akademik RUU PENDDIKAN TINGGI saat ini sedang di bahas oleh para pemangku kepentingan. Ditargetkan selesai pd Juli/Agustus 2012.15

KESEHATAN

16

USIA HARAPAN HIDUP DUNIA

INDONESIA

Urutan Berdasarkan Daftar PBB

Negara INDONESIA

Usia Harapan Hidup Secara Keseluruhan

Usia Harapan Hidup Lakilaki

Usia Harapan Hidup Perempuan

108

70.76 th.

68.26 th.

73.38 th.

17

TAHAPAN TRANSFORMASI BPJS1 Januari 2014PT ASKES

1 Juli 2015

Th. 2029

BPJS Kes(Jamkes) BPJS Ketenagakerjaan (JKK, Jkem, JHT, JP)

PT Jamsostek

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenaga kerjaan

PT TASPEN

PT TASPEN

PT ASABRI

PT ASABRI 18

TANTANGAN BIDANG KESEHATAN TH. 20131. BPJS adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Ada 2 BPJS yaitu: a. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, yang merupakan transformasi PT Persero Askes, yang akan dibentuk dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. b. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. BPJS Ketenagakerjaan adalah transformasi PT Persero Jamsostek, dibentuk pada 1 Januari 2014 dan beroperasi paling lambat 1 Juli 2015. 2. Berdasarkan Kep. Menko Kesra No. 17/Th. 2012 , Jo No. 22 /Th. 2012 dibentuk TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BPJS, terdiri 3 Bidang yaitu: a. Bidang BPJS Kesehatan: Ketua Wamenkes dan membawahkan 4 Pokja b. Bidang PBJS Ketenagakerjaan: Ketua Sekjen Kemenakertrans dan membawahkan 2 Pokja c. Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Informasi: Ketua Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kem. Kominfo. 3. Yang telah dihasilkan Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS 3.1. Roadmap kebutuhan supply side, yaitu: a) fasilitas kesehatan & tenaga kesehatan, b) pengaturan besaran iuran dan manfaat, c) sistem rujukan 3.2. Muatan dan substansi regulasi tentang penahapan kepesertaan serta pengaturan iuran dan manfaat Jam Kecelakaan Kerja, Jam Kematian, Jam Hari Tua, & Jam Pensiun 19

PENINGKATAN FASILITAS DAN AKSES PELAYANAN KESEHATANFASILITAS KESEHATAN: Rumah Sakit yang tersedia: 1.924 unit, Puskesmas: 9.134 unit, Puskesmas Pembantu: 22.100 unit, Posyandu: 212.629 unit. KEBUTUHAN UNTUK UNIVERSAL COVERAGE: Rasio Ideal WHO 1:1000. 1. Jumlah Penduduk = 237.641. 326 jiwa. Kebutuhan Tempat Tidur (TT)= 237.641 TT, Tersedia =221.397 TT, masih kurang secara nasional= 16.244 TT. Dengan memperhitungkan disparitas= 64.167 TT 2. Kekurangan ini dipenuhi pada th. 2012= 30.000 TT (Rp. 1.68 Triliun), th. 2013= 20.000 TT (Rp. 1.68 Triliun) & th. 2014= 14.167 TT (Rp.1.26 Triliun) 3. Sumber Pendanaan APBN dan APBD20

KONDISI FISIK PUSKESMAS BERDASARKAN HASIL RISET FASILITAS KESEHATAN 2011

NO. 12

JENIS PUSKESMAS

2009 2.7046.033 8.737

2010 2.9206.085 9.005

2011 2.9576.366 9.323 21

PerawatanNon Perawatan

Jumlah

PERATURAN PEMERINTAH YANG HARUS DISUSUN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAANNo.1. 2. 3. 4. 5.

SUBSTANSITata cara pengenaan sanksi administrasi bagi pemberi kerja selain pemerintah Besaran dan tata cara pembayaran iuran JKK, JKm, JP, dan JHT Sumber dan penggunaan aset BPJS Sumber dan penggunaan aset dana jaminan sosial Dana operasional

UU 24/2011Pasal 17 ayat (5) Pasal 19 ayat (5) huruf b. Pasal 41 ayat (3) Pasal 43 ayat (3) Pasal 45 ayat (2)

6.7. 8.

Tata cara hubungan antarlembagaTata cara pengenaan sanksi administrasi bagi Dewas dan Direksi Tata cara pengalihan program asuransi sosial ABRI dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 51 ayat (4)Pasal 53 ayat (4)

Pasal 66

22

PERPRES DAN KEPPRES YANG HARUS DISUSUN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAANNo.1.

SUBSTANSIPenahapan dalam hal pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai Program Jaminan Sosial yang diikuti. Besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan sosial Tata cara pemilihan dan penetapan anggota Dewan Pengawas dan Direksi. Tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antar waktu Bentuk dan isi laporan pengelolaan program Gaji atau upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Pelayanan kesehatan tertentu bagi anggota TNI/POLRI Keppres Keanggotaan Panitia seleksi

UU 24/2011Pasal 15 ayat (3)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pasal 19 ayat (5) huruf a. Pasal 31 Pasal 36 ayat (5) Pasal 37 ayat (7) Pasal 44 ayat (8) Pasal 57 Huruf C Pasal 28 ayat (3) 23

PERATURAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN RPP DAN RPERPRES BPJS KESEHATAN (UU No. 40/TH. 2004 Jo. UU No. 24/TH. 2011) BPJS KESEHATAN

NO.

URAIAN

STATUS Ditelaah terakhir oleh TNP2K dan telah difinalisasi oleh Kementerian Sosial Sinkronisasi dengan UU BPJS oleh Kementerian Kesehatan (Finalisasi)24

1. RPP Penerima Bantuan Iuran

2. RPerpres Jaminan Kesehatan

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI BPJS1. Menyusun dan mengimplementasikan roadmap universal coverage 2. Financial planning melalui APBD untuk kelangsungan pembiayaan kesehatan 3. Penetapan pelayanan kesehatan dasar yang mengacu kepada Perpres Jaminan Kesehatan 4. Validasi data Penerima Bantuan Iuran program jaminan kesehatan 5. Menghitung dan merencanakan premi untuk kelompok informal 6. Koordinasi penyelenggaraan melalui kantor cabang BPJS di daerah 25

PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

26

GRAFIK PENDUDUK MISKIN45 40 35 30 25 20 15 10

50

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 (Maret)

2011 (Sep)

Pada bulan Maret 2011 menurun menjadi 30,02 juta jiwa atau 12,49% dan pada bulan September 2011 penduduk miskin menurun menjadi 29,89 juta jiwa atau 12,36% 27

PROFIL KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN 201135 30 2521.2 23.0 18.8 19.6 19.7 31.9 32.0

2015

Rata-rata % kemiskinan :12,3613.9 14.214.2 14.68.5 8.5 8.6 8.7 9.0 9.2 10.3 10.7

15.815.8 16.1

16.9 17.5

11.3

1053.7 4.2

7.4 6.3 6.6 6.8 5.3 5.8

0

Disparitas Tingkat Kemiskinan Antar Provinsi Sangat Tinggi 17 Provinsi berada di bawah rata-rata kemiskinan nasional a.l: DKI Jakarta (3,7), Kaltim (6,8), Jambi 8,7), Jabar (10,7) , Sumut (11,3), & Riau (8,3). 16 Provinsi berada diatas rata-rata kemiskinan nasional a.l: Sulbar (13,9), Jateng (14,2), Yogya (16,1), NTT (21,2), Lampung (16,9) & Papua (32,0) 28

Jakarta Bali Kalsel Babel Banten Kalteng Kaltim Keppri Riau Sulut Kalbar Jambi Sumbar Malut Sulsel Jabar Sumut Sulbar Jatim Sumsel Sultra Jateng Sulteng Yogya Lampung Bengkulu Gorontalo Aceh NTB NTT Maluku P.Barat Papua

ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYATKEBIJAKAN EKONOMI-MAKROKlaster-1RTHM

Klaster-2PROGRAMPROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)

Klaster-3 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

RTM

1.BEASISWA MISKIN 2.JAMKESMAS 3.RASKIN 4.PKH 5.BLT (bila diperlukansaat krisis)

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

RTSM

6.Dll.

RTHM

Klaster-41. 2. 3. 4. 5. 6. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan *)

Pengurangan Angka Kemiskinan

RTM *)

RTSM *)

*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat MiskinPerkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.

29

ALOKASI 4 KLASTERKLASTERKLASTER I Bantuan dan Jaminan Sosial (PKH, Raskin, Jamkesmas, Jampersal)KLASTER II PNPM Mandiri (Reguler + Sektoral)

PENDANAAN (Triliun Rupiah) Th.2012 31,6215,39

Th.2013 34,1218,63

Th.2014 35,9118,41

KLASTER III Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kredit Usaha Rakyat) KLASTER IV 6 Program Murah

2,15

2,27

2,26

5,07

4,12

3,9930

MEKANISME PENYALURAN RASKIN 2013 MENGGUNAKAN KARTU RTS YANG DIKIRIM OLEH PT. POS Unit Penetapan Sasaran (Basis Data Terpadu)

PT. POS

Pemkab/Pemkot

BULOGTitik DistribusiRTS mengambil Raskin dengan menunjukkan Kartu RASKIN yang dikirim PT. POS31

JUMLAH KECAMATAN YANG MENDAPAT ALOKASI BLM PNPM MANDIRI6408 4741 2827 6321 6622 6672 6860

2007 1

2008 2

3

2009

4

2010

5

2011

6

2012

2013

Jumlah kecamatan penerima alokasi BLM PNPM Mandiri dari Th. 2007 sampai 2012 mengalami kenaikan sebesar 3,845 kec. Th. 2011: 6622 kec, th. 2012: 6672 kec, th. 2013: 6860 kec.32

Alokasi BLM PNPM Mandiri Reguler10.55

Triliun (Rp)

2013

Th. 2013 alokasi PNPM Rp 10.550,40 Triliun33

Cost Sharing Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) Berdasarkan PMK 168/2009 : Kewajiban Cost Sharing, berupa penyediaan DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) oleh Pemda, diwajibkan untuk PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan. DDUB adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bersumber dari APBD Kemenkeu mengeluarkan PMK Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah (PMK IFKD) setiap tahun untuk perencanaan DDUB tahun berikutnya. TNP2K mengeluarkan kebijakan umum DDUB (minimum maksimum DDUB) dengan memperhatikan PMK IFKD Pokja Pengendali TNP2K menyepakati ketentuan DDUB untuk setiap kategori IFKD menurut PMK IFKD Bappenas bersama K/L merencanakan kebutuhan dan alokasi DDUB kecamatan dan kabupaten/kota Pokja Pengendali menetapkan kebutuhan dan alokasi DDUB setelah mendapat tanggapan/ klarifikasi dari Pemda. Pemda berkewajiban mengalokasikan DDUB di dalam APBD masing-masing dan menyampaikan Surat Komitmen DDUB kepada K/L terkait. Komitmen Pemda untuk menyediakan DDUB wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK) antara Pemerintah Pusat, Pemda & DPRD. Jika dana DDUB yang dianggarkan melalui APBD tidak dicairkan oleh Daerah, maka Pemerintah Pusat akan melakukan pemblokiran sehingga APBN tidak bisa dicairkan. DDUB disalurkan langsung oleh Pemda ke masyarakat melalui rekening UPK/BKM. 34

Mekanisme Pengalokasian DDUBKEMENKEU

Menerbitkan PERMENKEU Indeks Fiskal Kemiskinan Daerah (IFKD) untuk perencanaan DDUB.Mengeluarkan kebijakan umum DDUB untuk Pokja Pengendali/ Kesra Menetapkan lokasi & alokasi DDUB per Kecamatan. Verifikasi alokasi DDUB kecamatan dan Kab/Kota yang diterima dari Bappenas Mengirim alokasi DDUB ke Kabupaten/Kota untuk ditanggapi. Verifikasi tanggapan Pemkab/Pemkot terhadap alokasi DDUB. Finalisasi perencanaan alokasi DDUB. Mengirim FINALISASI perencanaan alokasi DDUB ke Pemkab/Pemkot. Bersama PU & Kemendagri menyusun DDUB rinci (kecamatan, kab/kota) Menyampaikan prakiraan DDUB tahun berikutnya ke Pokja Pengendali/Kesra Menyusun alokasi DDUB kecamatan dan kab/kota bersama Bappenas. Bersama Pokja Pengendali dan Bappenas memverifikasi tanggapan daerah terhadap prakiraan DDUB. Memeriksa Surat Komitmen DDUB dan Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK) dari Pemda.Memeriksa prakiraan DDUB yang dikirim oleh Pokja Pengendali/Kesra. Mengirimkan tanggapan DDUB ke Pokja Pengendali/Kesra, dan K/L terkait Menyampaikan Surat Komitmen DDUB ke K/L dan menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK). Mengalokasikan DDUB di dalam RAPBD/APBD.

TNP2KKesra/Pokja Pengendali

BAPPENAS

K / L (PU dan Kemendagri

Pemkab/ Pemkot

35

KEBIJAKAN DDUB PNPM MANDIRI TH. 2013KATAGORI IFKD (Kabupaten/Kota) RENDAH SEDANG TINGGI KETENTUAN DDUB 2013 (minimum) 5% 10% 15%

SANGAT TINGGI

20%

Catatan: IFKD : Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah yang ditetapkan oleh Menkeu setiap tahun untuk perencanaan DDUB tahun anggaran berikutnya. Ketentuan DDUB di atas adalah Ketentuan minimum untuk tiap katagori IFKD. Daerah (Kab/Kota) sangat dianjurkan untuk menyediakan DDUB lebih besar dari sumber APBD.36

PENYEDIAAN DDUB 2011 OLEH KAB/KOTADDUBLebih Sesuai Kurang Tidak Tersedia Total Kewajiban DDUB

PNPM PNPM PERDESAAN PERKOTAAN2 390 0 1 117 60 74 1

393

25237

KAB/KOTA YANG MEMILIKI KOMITMEN RENDAH DALAM PENYEDIAAN DDUBPada th. 2012, terdapat 12 Kab/Kota yang memiliki komitmen rendah dalam penyediaan DDUB , (a.l. DDUB tidak tersedia setiap tahun, jumlah alokasi DDUB minta dikurangi, penyaluran DDUB tersendat-sendat), yaitu: Sumatera Utara : Nias, Tapanuli Tengah, Simalungun Sulawesi Utara : Minahasa Selatan Sulawesi Selatan : Gowa Maluku : Seram Bagian Barat Sulawesi Tenggara : Muna, Konawe, Buton, Konawe Selatan Maluku Utara : Kepulauan Morotai Sulawesi Barat : Mamuju

38

PNPM Dihentikan Karena Tidak Memiliki Komitmen Penyediaan DDUB 4 Kabupaten/Kota yang dihentikan kucuran PNPM Mandiri Pedesaan/Perkotaan th. 2012 karena tidak memiliki komitmen DDUB adalah: Sumatera Utara : Nias Selatan Riau : Kab. Rokan Hilir Maluku Utara : Kab. Kepulauan Sula Gorontalo : Kota Gorontalo39

SINERGITAS KLASTER I - IV1. Data PPLS 2011 dipakai sebagai basis data implementasi Klaster I s/d IV. 2. Kelompok masyarakat dan fasilitator yang dibentuk oleh PNPM Mandiri dapat berperan untuk layanan publik di komunitas lainnya. Contoh: untuk sinkronisasi antara PKH Klaster I dengan PNPM Generasi di Klaster II. 3. Komponen Dana Bergulir dari PNPM dapat memfasilitasi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha dan selanjutnya bermitra dengan lembaga perbankan melalui program KUR di Klaster III. 4. Program Murah di Klaster IV dapat meningkatkan daya beli masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dasarnya dan bisa memanfaatkan modal yg disediakan di Klaster II dan Klaster III. 5. Melalui Kesepakatan Bersama antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan Kementerian pelaksana PNPM Mandiri, terjadi channeling KUR dengan PNPM Mandiri dan tercipta alur sinergi antara Klaster II dengan Klaster III.

40

WACANA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Perlu ada Gerakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pelibatan pelaku di luar pemerintah, yaitu: Swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dan individu masyarakat. Gerakan ditujukan untuk mengisi gap antar Klaster program penanggulangan kemiskinan (Klaster I-IV) melalui pendekatan kemitraan. Gerakan ditujukan untuk melayani masyarakat miskin yang belum terlayani oleh keempat kelompok Klaster program, melalui pendekatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga sesuai amanah UUD 1945. Kemenko Kesra sedang mengembangkan Gerakan Mitra Indonesia Sejahtera (GeMITra), sebagai kelanjutan dari pengembangan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia.41

PROGRAM RUMAH MURAH Dalam kurun 3 Tahun kedepan, direncanakan akan dibangun sekitar 450.000 500.000 rumah murah per tahun untuk masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Disamping itu, disiapkan pula Program Rumah Murah untuk Prajurit TNI dan PNS, dengan syarat lahan telah tersedia. Kemenpera mengembangkan Prototipe Rumah Murah, Tipe T-36 dengan Harga Rp.25 Juta, diluar harga lahan.42

PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 2010-2014TARGET PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 2012 2013 Alokasi Revisi DIPA Usulan Renja 2014 Usulan APBN-P Tambahan (Pagu Indikatif172 240 175 110 100

No.

1.

Rumah Susun Sederhana Sewa (twin block) :

Fasilitas & Stimulasi 2. Pemb. Perumahan Swadaya (unit)3.Prasarana, Sarana Umum, dan Utilitas (Unit)

250.000

500.000

250.000 500.000

152.675

256.746

60.000

226.000

4.

Rumah Khusus/Perbatasan (unit)

1.050

25.819

1.088

51.600 43

FOTO CONTOH: RUMAH MURAH KEMENPERAContoh Rumah Murah Type-36, harga Rp.25 Juta, dibangun di Kompleks Kemenpera, Kebayoran Baru,

44

PROGRAM-PROGRAM 2012 -20131. SAIL MOROTAI 2012: Kegiatan lintas K/L dan Daerah, untuk percepatan pembangunan daerah kepulauan dalam rangka pembangunan KESRA secara berkelanjutan. Puncak kegiatan dijadwalkan pada tanggal 15 September 2012 di Pulau Morotai, Maluku Utara. 2. KTT Rio+20 & Pavilion Indonesia di Rio De Janiero, Juni 2012. 3. Konferensi Tingkat Menteri ke IV tentang Peran Perempuan Dalam Pembangunan di Negara-2 Organisasi Kerjasama Islam (OKI) th. 2012 4. Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2012 di Riau 5. Islamic Solidarity Games 2013 di Pekanbaru 6. SAIL KOMODO 2013: Kegiatan Lintas K/L dan Daerah di NTT. 7. EKSPEDISI KHATULISTIWA 2013: SEKTOR SULAWESI: Survey & Riset Ilmiah Flora-Fauna Indonesia digabung dengan kegiatan Bhakti Sosial dan Bhakti Kesehatan sepanjang daratan Pulau Sulawesi.45

PENUTUP Program-program Kesra 2013 diarahkan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan kesejahteraan rakyat, utamanya dibidang pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pelaksanaan program-program Pemerintah Pusat perlu sinkronisasi dan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah, termasuk sinkronisasi perencanaan dan penganggarannya. Untuk sinkronisasi dan bersinergi, program-program Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu ditingkatkan perangkat keras dan perangkat lunak., seperti: Perpres, Inpres, Perda dan Kelembagaannya.

46

TERIMA KASIH