MULTILATERAL MEETING-1PENYUSUNAN RKP 2017
Rabu, 24 Februari 2016
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PRIORITAS NASIONALPERCEPATAN PERTUMBUHAN KAWASAN
EKONOMI KHUSUS
TUJUAN MULTILATERAL MEETING I
1. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur
dalam pengembangan KEK.
2. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional KEK Tahun 2017, serta hasil Identifikasi
awal Sasaran Prioritas Nasional KEK, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas
dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait.
3. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan
kegiatan prioritas.
4. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas, dan kegiatan
prioritas.
KELUARAN
1. Keluaran yang diharapkan yaitu kesepakatan terhadap sasaran prioritas nasional dan arah kebijakan prioritas nasional
2. Masukan untuk Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (level 2)
3. Sebagai bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting, yaitu pembahasan Form B - E.
PENDAHULUAN
Slide - 2
Slide - 3
Dirjen...
Direktur...
Kepala Bagian ...
Kepala Bagian ...
Direktur... Direktur...
Sesdirjen...
money follow function money follow program prioritas
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017
(HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat danberorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunannasional.
Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yangsama dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensidan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumahdilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L.
Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program prioritas.
HOLISTIKTEMATIK
Untuk mencapai sasaran prioritas nasional
Pengembangan KEK, perlu koordinasi lintas
Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, dan Pemerintah Daerah.
INTEGRATIF SPASIAL
Pencapaian Pengembangan KEK dilakukan secara terintegrasi melalui
peningkatan produksi bahan baku, konektivitas, infrastruktur dasar,
ketersediaan tenaga kerja, iklim investasi, daya dukung
lahan dan ruang
Pembangunan/pengembangan kawasan misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, terintergrasi dengan jalan,
pasar, serta terdapat dukungan jaringan air dan
listrik
Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk MeningkatkanKesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan
Antarwilayah
RKP
2017
Slide - 4
TAHAP PEMBAHASANMULTILATERAL DAN BILATERAL MEETING
PEMBAHASAN: Pengintegrasian berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur
OUTPUT : Form A Sasaran Prioritas Pembangunan; Arah Kebijakan; Program Prioritas (Level 1), dan Kegiatan Prioritas (Level 2)
MULTILATERAL MEETING I
23 29 Feb
PEMBAHASAN Penajaman kegiatan prioritas, sasaran, target dan rincian pendanaan 2016 2017- dan
Forward Estimate Verifikasi program/kegiatan diluar prioritas (umum) Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Presiden)
OUTPUT : Form B-E Usulan Target dan Kebutuhan Pendanaan Prioritas (detail) Catatan pembahasan termasuk kebutuhan lainnya (mendesak/prioritas Presiden)
BILATERAL MEETING
4 11 Mar
1. Pengintegrasian hasil Bilateral Meeting ke dalam Forum lengkap di masing-masingTopik setelah adanya Pagu Indikatif dan Rakorbangpus.
2. Penajaman sasaran-target-lokus
MULTILATERAL MEETING II
4-8 April
Slide - 5
JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des
Sinkronisasi Data DokumenPerencanaan danPenganggaran
Penetapan Arah Kebijakan danPrioritasPembangunan
Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP & Pagu Indikatif
SKB MPPN/Ka Bappenas tentang dan MenKeu tentang RancanganAwal RKP dan Pagu Indikatif
Rakorbangpus Multi Pihak Tiga Pihak
Penyusunan Rencana Kerja K/L
Musrenbangprov Rangkaian
Musrenbangnas
Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP
Perpres RKP
Penelaahan RKA-KL
Penyusunan Draft Nota Keu dan RUU APBN
Rancangan RKP
Penyampaian Rancangan RKP dan Kerangka EkonomiMakro dan Pokok-Pokok KebijakanFiskal ke DPR
Pembicaraan Pendahuluan
Lanjutan Pertemuan Tiga Pihak
SKB MPPN/Ka. Bappenas dan MenKeu tentangPagu Anggaran K/L
Ratas KerangkaEkonomi Makro dan Resource Envelope
Kepres Alokasi Anggaran
FinalisasiDIPA
Kepres APBN Kepres RKP
PembahasanNota Keuangandan RUU APBN
Penetapan UU APBN
Surat Menkeutentang KesepakatanPemerintah - DPR
Penelaahan RKA K/L
PenyampaiandanPembahasanNota Keuangandan RUU APBN
Slide - 6
Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional
DIMENSI PEMERATAAN DAN
KEWILAYAHAN
Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan KeamananKONDISI PERLU
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017
Slide - 7
Slide - 8
TUJUAN PEMBANGUNAN KEK
Mendorong investasi dan meningkatkan daya saing internasional, pertumbuhan, penciptaan lapangan
kerja dan penerimaan devisa. UU No.39 Tahun 2009
Jaringan Konektivitas (Jalan Lingkungan Kawasan, Jalan Penghubung menuju Kawasan, Rel Kereta Api, dsb
1Enclave Area (kawasan pengolah komoditas unggulan menjadi produk akhir bernilai tambah tinggi)
2 Hinterland Area sumber daya alam/komoditas unggulan
KEK
Kab. A
Kab. B
Kab. C
Kab. D
1
2
2
2
2
33
3
3
3 Hinterland Area infrastruktur pendukung (Air, Listrik, dsb)
Pelabuhan Internasional
KETERKAITAN PENGEMBANGAN KAWASAN
Sasaran2014
(Baseline)2015 2016 2017 2019
Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK
a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di LuarJawa
7 77 lama
+3 baru
10 lama+
2 baru
12 lama+
2 baru
b. Kawasan Industri n.a n.a n.a 14 14
ARAH KEBIJAKAN:
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa:1.Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.
2.Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur3.Pengembangan SDM dan IPTEK4.Pengembangan regulasi dan kebijakan5.Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif
fiskal dan non-fiskal
SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
Kebijakan KEK untuk mendukung Revolusi Mental: Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi Penegakan hukum dan disiplin
Slide - 10
PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN KEKSebaran Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus
KEK & KI SEI MANGKEIKab. Simalungun, Sumut
KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin, Sumatera Selatan
KEK TANJUNG LESUNGKab. Pandeglang, Banten
KEK MANDALIKAKab. Lombok Tengah, NTB
KEK & KI PALUKota Palu, Sulawesi Tengah
KEK & KI BITUNGKota Bitung, Sulawesi Utara
KEK MOROTAIKab. Pulau Morotai, Maluku Utara
KEK MBTKKabupaten Kutai Timur, Kaltim
KEK SORONG
KEK MERAUKE
KEK & KI LANDAKKab. Landak, Kalbar
KEK KALTARA
KEK MAKASSAR
Maluku
KEK NTT
Keterangan:
Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai 2014
Lokasi KEK 2014-2019
KI KUALA TANJUNG
KI TANGGAMUS
KI KETAPANG
KI JORONGKI BATULICIN
KI BANTAENG
KI KONAWE
KI MOROWALI
KI BULI
KI TELUK BINTUNI
Lokasi 14 Kawasan Industri
Slide - 11
Lokasi KEK KI KSPN
Sei Mangkei
Tanjung Lesung
Tanjung Api Api
Mandalika
Palu
Bitung
MBTK
Morotai
Pemetaan Lokasi KEK, KI, dan KSPN
Keterangan: KEK : Kawasan Ekonomi Khusus KI : Kawasan Industri KSPN: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
PercepatanPertumbuhanIndustri dan
KawasanIndustri/KEK
PeningkatanPopulasi Produktivita
s dan Dayasaing
Industri
Pengembangan Kawasan Industri/KEK
MembangunIklim Usaha
danInvestasi
Pembiyaandengan
akses danbiaya yang kompetitifSDM
Industriyang
Kompetendan Disiplin
HubunganIndustrial
yang Bersahabat
PemberianInsentif
Fiskal yang Harmonis
PeningkatanAkses ke
PasarGlobal
(Ekspor)
KetersediaanInfrastrukturdan Energi
Ketersediaandan
KualitasBahan Baku
Slide - 13
PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEKPerencanaan Terintegrasi
KemperinBKPMPEMDA
Bank IndonesiaOtoritas Jasa Keuangan
KemenakerPOLRI,Pemda
KemenKeu
KemenperindKemenDag
KemenPUPRKemenHub
KemenKominfoKemenESDM
KemenBUMN
KemenTanKemenKP
KemenLHKKemenESDM
LEVEL 1
KemperindKemen
