277
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2019 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan mengacu pada prioritas nasional dan pagu indikatif serta memuat program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN …jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_94_2018_RENJA_KLHK_menlhk... · Prioritas Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 11 Gambar

  • Upload
    ledung

  • View
    237

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018

TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga

Negara menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Tahun 2019 yang sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga dan mengacu pada prioritas

nasional dan pagu indikatif serta memuat program dan

kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015

ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- 2 -

tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4452);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

- 3 -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 8);

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);

13. Peraturan Menteri Perencanaan dan

Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana

Strategis (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

- 4 -

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1195);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja Tahun 2019 Eselon I dan Eselon II lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2019

mengacu pada Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I terkait.

- 5 -

Pasal 4

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan

dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan

kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan.

Pasal 5

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan merupakan penyesuaian Sasaran dan Indikator

sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2019, dan dijadikan

sebagai Tolak Ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi

di Tahun 2019.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam

Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

i

RENCANA KERJA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN TAHUN 2019

ii

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018

TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAHUN 2019

RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019

iii

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Daftar Isi iii

Daftar Gambar iii

Daftar Tabel vi

Daftar Pustaka vii

Pengantar Menteri viii

I Pendahuluan : Pembangunan Nasional 2019 1

II Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 : Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pembangunan Nasional 2019

3

III Pagu Anggaran dan Evaluasi Keberhasilan 19

IV Penutup 47

V Matriks Rencana dan Kegiatan Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

48

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Dukungan Kementerian LHK terhadap Prioritas

Nasional

4

Gambar 2 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

5

Gambar 3 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan

5

Gambar 4. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Program Prioritas Peingkatan Pelayanan

Kesehatan dan Gizi Masyarakat

6

Gambar 5. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Program Prioritas Peingkatan Masyarakat Terhadap Permukiman yang Layak

6

Gambar 6 Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif

9

Gambar 7 Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif Program Prioritas Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk

10

iv

Pertanian Gambar 8 Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif Program

Prioritas Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif

10

Gambar 9 Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif Program Prioritas Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

11

Gambar 10 Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Dan Sumber Daya Air Program Prioritas Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber

Daya Air

13

Gambar 11 Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi,

Pangan, Dan Sumber Daya Air Program Prioritas Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

14

Gambar 12 Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Dan Sumber Daya Air Program Prioritas

Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibiltas Air

14

Gambar 13 Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Dan Sumber Daya Air Program Prioritas

Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan

15

Gambar 14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015-2017 22

Gambar 15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017 Per

Region

23

Gambar 16 Pusat Jaringan Pemantauan Kualitas Udara dan

Pembangunan Sistem Pemantauan Kualitas Air (Onlimo) di Desa Marom Sigaol dam Ajibata Kabupaten Toba Samosir

23

Gambar 17 Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2017 24

Gambar 18 Pembangunan Ekowisata TN Leuser dan TN Komodo dalam rangka PNBP dari wisata alam

25

Gambar 19 Nilai Ekspor Kayu Olahan Tahun 2015- 2017, 2018 sd

bulan Agustus, dan Ekspor TSL Tahun 2015 sd Juli

2018

25

Gambar 20 Alat Identitas Kayu Olahan dalam rangka meningkatkan

produksi dan nilai ekspor kayu olahan dan TSL,

26

Gambar 21 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Padar Selatan

kawasan TN Komodo,

27

Gambar 22

Gambar 23

Nilai METT Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019

Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Memproduksi Barang dan Jasa Tahun 2015-2017

28

29

v

Gambar 24 Festival Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tingkat Nasional dan Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) 2018 di Hutan Pinus Mangunan,

Dlingo, Bantul, DI Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pengelolaan KPH dalam memberikan

manfaat ekonomi berupa barang dan jasa lingkungan di kawasan hutan

30

Gambar 25 Luas Ijin Pemanfaatan Perhutanan Sosial (Ha), 31

Gambar 26 Penandatangan Naskah Kesepakatan Kerjasama Perhutanan Sosial di Jawa Barat dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan

hutan

32

Gambar 27 Luas Kebakaran Hutan (Ha) Tahun 2015 sd 2018

(Agustus)

33

Gambar 28 Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel dalam menyambut Asian Games, Daops Pekanbaru Riau

dan Kalimantan Hutan dan Lahan, dalam rangka meminimalkan asap yang merugikan kesehatan. Foto

Dokumentasi Biro Humas KLHK.

33

Gambar 29 Patroli MMP di TN Sebangau, dan koordinasi TN Komodo dengan nBalai Penegakan Hukum serta Polri

35

Gambar 30 Kanan pendampingan penyusunan Jakstrada Pemprov Papua Barat dengan target tahun 2025 pengelolaan sampah nasional 100% terkelola, kiri pembersihan

sampah di kawasan pesisir

36

Gambar 31 Tanggap darurat kebakaran hutan di Sumsel,

Pangkalanbun Kalteng, dan Singkawang Kalbar

37

Gambar 32 Pembibitan dan pemanfaatan bawah tegakan untuk mendukung ketahanan pangan

37

Gambar 33 IPAL Wetland sungai Ciliwung, IPAL Sungai Cidadap DAS Citarum, dan IPAL wetland samosir Danau Toba

38

Gambar 34 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di TWA

Lejja BBKSDA Sulsel

39

Gambar 35 Penanganan sampah di Destinasi Wisata Prioritas TN

Komodo

40

Gambar 36 Hutan Rakyat di Kab. Purwodadi dan hutan alam di Kaltim

40

Gambar 37 Kelompok Tani Hutan Di Provinsi Jawa Tengah memasarkan produk anggota kelompok

41

Gambar 38 Tim Inver PPKH Provinsi Sulsel dan SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional) atau National Forest Monitoring System (NFMS) yang merupakan

implementasi dari One Map Policy

42

Gambar 39 Fasilitasi Ekspor B3 melalui penyederhanaan proses

pelayanan dengan INSW (Indonesia National Single Window), dan Penerimaan Piagam Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 atas Inovasi SILK

43

vi

(Sistem Informasi Legalitas Kayu), salah satu Inovasi untuk Tantangan Global dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor produk kehutanan dan Lingkungan

Hidup Gambar 40 Pengelolaan sampah di Kota Surabaya, dalam rangka

pengurangan timbulan sampah sampah kota khususnya dari rumah tangga, pengangkutan ke TPA, mengolahnya menjadi energi dan membaurkannya dengan energi

primer

44

Gambar 41 Rembug Nasional TORA dan Perhutanan Sosial dalam meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap

kawasan hutan

45

Gambar 42 Rakor Penyidik Polri dan PPNS untuk mengefektifkan

penegakan hukum guna mendukung program pembangunan nasional dan barang bukti (BB) 1 ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dan 1 ekor

burung Elang Perut Karat (Lophotriorchis kienerii) diwilayah BKSDA Surabaya

46

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan program Prioritas yang Mendukung PN Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

7

Tabel 2. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan program Prioritas yang Mendukung PN Peningkatan

Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, serta Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya

11

Tabel 3 Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang Mendukung PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

16

Tabel 4. Alokasi Anggaran Tahun 2019 Per Program berdasarkan Pagu Anggaran

19

Tabel 5. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019

20

Tabel 6 Alokasi Anggaran Tahun 2019 Per Prioritas Nasional berdasarkan Pagu Anggaran

36

vii

RENCANA KERJA TAHUN 2019

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN

Diterbitkan oleh Biro Perencanaan,

Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Gedung Manggala

Wanabhakti Blok VII Lantai 2, Jl.

Jenderal Gatot Subroto, Senayan

Jakarta.

Dokumen ini merupakan Rencana

Pembangunan LH dan Kehutanan

Tahun 2019, yang memuat kinerja dan

anggaran untuk memenuhi sasaran

pembangunan nasional 2019.

Rencana Kerja 2019 ini memuat hasil-

hasil diskusi tiga pihak dalam berbagai

forum yang secara resmi

diselenggarakan oleh Kementerian

Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas, Kementerian

Keuangan dan internal Kementerian LH

dan Kehutanan.

Naskah dan tata letak disiapkan oleh

Agus Rusly, Aristia Danang, Nurlalila

Arumsari, Yanti Novianti dan Mira Sofia

Editor Kepala Biro Perencanaan,

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Sekretaris Badan dan Sektetaris

Direktorat Jenderal di lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Foto Sampul berbagai kondisi existing kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dokumen Biro Perencanaan Foto Sampul Lampiran Kampung Nelayan Hutan Mangrove, Dokumen Biro Perencanaan

Foto TN Manusela dan Hutan Arcamanik Bandung Foto Dokumentasi Biro Humas KLHK

viii

Pengantar Menteri

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 diimplementasikan dalam Rencana

pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

dengan pendekatan yang holistik-tematik, integratif, dan tidak melupakan sisi

spasial. Pada tahun 2018 terdapat 10 Prioritas Nasional, sedangkan tahun

2019 dilakukan kembali penajaman atau refocusing dalam Prioritas Nasional

menjadi 5 Prioritas Nasional. Prioritas nasional ini menjadi “point of view”

dalam pengendalian perencanaan, perkuatan perencanaan dan

penganggaran, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan, dan perkuatan

integrasi sumber pendanaan, yang terus dilakukan dalam rangka

menajamkan capaian sasaran target pembangunan jangka menengah

sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka

Menengah dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Tahun 2015-2019. Pada tahun 2019, kondisi yang hendak

dicapai adalah 15 DAS memberikan gambaran dukungan ketahanan air, 329

KPH dan 50 TN memberikan sumbangan serapan tenaga kerja dan akselerasi

pembangunan nasional. Hutan yang dikelola masyarakat melalui perhutanan

sosial sudah memberikan keyakinan mampu memberikan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan tercapainya peningkatan hasil hutan

Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dilaksanakan dengan

mengacu kepada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yaitu

“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dalam

mengawal kondisi lingkungan hidup dan kehutanan, siklus perencanaan

sampai dengan pelaporan dihimpun dalam hasil pembangunan tahun 2018

dengan menarik pelajaran dari tahun sebelumnya sebagai pijakan dalam

pelaksanaan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

tahun 2019, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Tahun 2019.

Pencapaian tahun 2018 yang terdapat dalam 13 program dan setiap kinerja

yang dihasilkan merupakan kesatuan yang penting dalam pencapaian

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana Kerja Tahun 2019

bertujuan untuk meningkatkan mekanisme serta upaya perbaikan di tingkat

tapak.

ix

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan setiap rahmatNYA kepada kita

semua, sehingga kita dapat memenuhi setiap kinerja yang telah dirumuskan

dan memperbaiki kondisi tapak seperti yang telah diharapkan.

I. PENDAHULUAN

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam periode pembangunan

jangka menengah tahun 2015-2019 dan menjadi penentu dalam

menilai keberhasilan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

periode tersebut. Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN,

penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 ini difokuskan pada

optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta,

perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam penyusunan Rencana

Kerja Tahun 2019, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang

digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu

jangka waktu tertentu. Secara Nasional Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2019 mempunyai tema utama “Pemerataan Pembangunan

untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dilaksanakan dalam lima

Prioritas Nasional;

2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam

perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu

sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;

3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan

program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/ Lembaga,

daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan

dari berbagai sumber pembiayaan;

4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara

fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu

kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ini juga telah memperhatikan:

1. Perkuatan perencanaan dan penganggaran Rencana Kerja KLHK

sebagai bagian dari RKP 2019 dengan pendekatan pada penggunaan

sistem e-planning ; Pengendalian perencanaan;

2. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan;

3. Perkuatan integrasi sumber pendanaan yang meliputi belanja

Kementerian/Lembaga, belanja transfer ke daerah, Pinjaman dan

- 2 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 2 -

Hibah Luar Negeri (PHLN), dan belanja Non Kementerian/Lembaga

yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non

Anggaran Pemerintah (PINA), dan sumber pendanaan SBSN (Surat

Berharga Syariah Negara) serta swasta.

Prioritas Nasional ditetapkan mulai pada tahun 2017 dan terdapat 23

Prioritas Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

telah mendukung 14 Prioritas Nasional dari 23 Prioritas nasional, 21

Proyek Prioritas Nasional dan 47 Kegiatan prioritas Nasional.

Sedangkan pada tahun 2018 dilakukan penajaman atau refocusing

dalam Prioritas Nasional dari 23 menjadi 10 Prioritas Nasional, dimana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 9 dari 10

Prioritas nasional, 13 Program Prioritas, 23 Kegiatan Prioritas.

Penajaman dan refocusing kembali dilakukan tahun 2019, dari 10

Prioritas Nasional menjadi 5 Prioritas Nasional, 13 Program Prioritas

dan 23 Kegiatan Prioritas. Refocusing terhadap Prioritas Nasional ini

dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program, dan tercapainya

target yang sudah ditetapkan. Pencapaian target juga diharapkan

didukung pendanaan dari berbagai sumber dengan integrasi sumber

pendanaan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 fokus pada

optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta,

perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan nasional dalam RPJMN. Pembangunan tematik

Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2019 meliputi

Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Anggaran Responsif Gender,

Anggaran Pendidikan dan Anggaran Infrastruktur. Pembangunan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini didorong untuk mencapai

sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dimana Gini Ratio adalah 0,36,

tingkat kemiskinan menurun menjadi 7-8%, Tingkat Penggangguran

Terbuka 5-5,5%, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,98 dan

- 3 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 3 -

bertujuan untuk mendukung “Pemerataan Pembangunan untuk untuk

Pertumbuhan Berkualitas”.

II. STRATEGI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai

peran dalam menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan

daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS,

keanekaragam hayati serta pengendalian perubahan iklim. Menjaga

luasan dan fungsi hutan juga menjadi peran Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, dalam menopang kehidupan, menyediakan

hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan

jenis flora dan fauna serta endangered spesies.

Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat

keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Dari peran

utama seperti yang sudah disebutkan, tujuan pembangunan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019

adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang

dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada

rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan

sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian

nasional.

Arah Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar dalam mendukung

pembangunan nasional:

1. Mendorong peningkatan usaha ekonomi untuk mengurangi

ketimpangan pendapatan melalui perhutanan sosial, peningkatan

investasi masyarakat termasuk pariwisata dan TORA

2. Meningkatkan kualitas lingkungan berbasis DAS melalui rehabilitasi

DAS, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan

penegakan hukum

- 4 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 4 -

3. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran,

restorasi gambut, dan perbaikan tata kelola kawasan untuk

mendukung pembangunan rendah karbon.

Pembangunan 5 tahunan yang pada tahun 2019 memasuki tahun

terakhir menjadi penentu keberhasilan pencapaian target dengan

arahan prioritas nasional yang sudah ditetapkan. Untuk itu peran

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung 3

dari 5 prioritas nasional menjadi sangat penting. Dari 13 program yang

menjadi tanggungjawab Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, diarahkan untuk mencapai sasaran strategis pada tingkat

nasional, dimana 15 DAS, 429 KPH dan 54 taman nasional ditargetkan

sudah menunjukkan pencapaian. Akses masyarakat dalam

pengelolaan hutan juga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan

untuk masyarakat. Gambaran dukungan Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan terhadap Prioritas Nasional adalah sebagai

berikut :

1

RKP 2019

“Pemerataan

Pembangunan

untuk

Pertumbuhan

Berkualitas”

Pembangunan

Manusia Melalui

Pengurangan

Kemiskinan Dan

Peningkatan

Pelayanan Dasar

Pengurangan

Kesenjangan

Antarwilayah

Melalui Penguatan

Konektivitas Dan

Kemaritiman

Peningkatan

Nilai Tambah

Ekonomi Melalui

Pertanian,

Industri, Dan

Jasa Produktif

Pemantapan

Ketahanan

Energi, Pangan,

Dan Sumber

Daya Air

Stabilitas

Keamanan

Nasional Dan

Kesuksesan

Pemilihan

Umum

1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

4. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan

Permukiman Layak

5. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

1. Peningkatan Konektivitas dan TIK

2. Percepatan Pembangunan Papua

dan Papua Barat

3. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

4. Penanggulangan Bencana

5. Peningkatan Sistem Logistik

1. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah

Produk Pertanian

2. Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai

Tambah Industri Pengolahan

3. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produksi

4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga

Kerja

5. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

1. Peningkatan Produksi dan

Pemenuhan Kebutuhan Energi

2. Peningkatan Produksi, Akses dan

Kualitas Konsumsi Pangan

3. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan

Aksesibilitas SD Air

4. Peningkatan Daya Dukung SDA dan

Daya Tampung Lingkungan

1. Kamtibmas dan Keamanan Siber

2. Kesuksesan Pemilu

3. Pertahanan Wilayah Nasional

4. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi

5. Efektivitas Diplomasi

RANCANGAN AWAL RKP 2019

PKTL

PSKL

KSDAE

PDASHL PHPL

BP2SDMPSLB3

PPKL

PKTL

KSDAE

PHPL

PDASHLBP2SDM

BLI

SETJEN

PKTL

KSDAE

PDASHL PHPL

BP2SDM

PPKL

GAKKUM

PPI

PSLB3

BLI

GAKKUM

PSLB3

Gambar 1. Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Prioritas Nasional

- 5 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 5 -

Prioritas Nasional 1: PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

15

PEMBANGUNANMANUSIA MELALUI

PENGURANGAN KEMISKINAN DAN

PENINGKATAN PELAYANAN

DASAR

Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

dan Gizi Masyarakat

Pemerataan Layanan

Pendidikan Berkualitas

Peningkatan Akses

Masyarakat Terhadap

Perumahan dan Permukiman

Layak

Peningkatan Tata Kelola

Layanan Dasar

2

1

PRIORITAS NASIONAL 1:PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

34

5Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi

Penguatan Germas dan Pengendalian Penyakit

Percepatan Penurunan Stunting

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Penguatan Sistem Jaminan Sosial

Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan

Pelaksanaan Reforma Agraria

Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial

Penyediaan Akses Infrastruktur DasarPermukiman Layak

Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau

Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman

Penguatan Layanan dan Rujukan Satu Pintu

Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Percepatan Pencapaian SPM di Daerah

Penyediaan Afirmasi Pendidikan

Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata

Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan

Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik

1

2

34

5

PN

PP

KP

Rancangan Bidang LHKPKTL

PSKL

KSDAE

PDASHL

PHPL

BP2SDM

PSLB3

PPKL

KSDAE

Gambar 2. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

16

PROGRAM PRIORITAS 1PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN

PERCEPATAN PENGURANGAN

KEMISKINAN

PenguatanPelaksanaan

Bantuan SosialTepat Sasaran

PenguatanSistem

Jaminan Sosial

PenguatanLiterasi untukKesejahteraan

Pelaksanaan ReformaAgraria

Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan

Sosial

2

1

3

Bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa miskin

Perluasan bantuan pangan non tunai

Subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA

Penyaluran bantuan PKH secara non tunai

Subsidi elpiji 3 kg

5

4

Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria

Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)

Peningkatan kualitas data pertanahan dan legalisasi atas TORA

Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksiatas TORA

Kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah

Literasi informasi terapan dan inklusif

Pendampingan masyarakat untuk literasi sosial

Pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial

Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan

Penguatan tata kelola dan sinkronisasi sistem jaminan sosial nasional kesehatan dan ketenagakerjaan1

1

2

34

• Kemensos• Kemendikbud• Kemristekdikti• Kemenag• Kemen ESDM

• Kemen PUPR• BULOG• Kementan• Kemendagri

• Kemensos• Kemendikbud• Perpustakaan

Nasional

• Kem. ATR/BPN• Kemendagri• KLHK• BIG• Kementan • LAPAN

• Kemendes PDTT• Kemen. PAN-RB• KKP• Kemenko

Ekonomi• Kemen. PUPR

• KLHK• BPS• Kemendes

PDTT• Kemendagri• Kemen

ATR/BPN

• Kemen KUKM

• Kemenpar• Kemendag• Kemenperin• BUMN/BRI

5

• Kemensos• Kemenkes• Kemenaker• Kementan• KKP• Kemenkominfo• Kemenko PMK

• Kemenkop UKM• Kemenperin• DJSN• BPJS

Ketenagakerjaan• BPJS Kesehatan

Pengembangan Usaha Perhutanan

Sosial Berkelanjutan

Penyiapan prakondisi masyarakat

pedesaan dan kawasan

Pengelolaan kolaboratif sumber

daya hutan bersama masyarakat

desa dan pengembangan usahanya

Peningkatan kapasitas institusi dan

masyarakat dalam usaha perhutanan

sosial

PP

ProP

KP

Gambar 3. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan Dasar Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Peningkatan Kapasitas Institusi dan Kelembagaan

Masyarakat dalam Usaha Perhutanan Sosial (Koperasi,

BUMDes, dan Akses Pasar)Peningkatan kualitas udara

perkotaan

- 6 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 6 -

17

PROGRAM PRIORITAS 2PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT

PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN DAN GIZI

MASYARAKAT

PeningkatanAkses dan

MutuPelayananKesehatan

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan

KesehatanReproduksi

PenguatanGermas

Pengendalian Penyakit

Percepatan Penurunan

Stunting

PeningkatanEfektivitas

PengawasanObat danMakanan

Penurunan kematian ibu di fasyankes

Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Penurunan kematian bayi

Peningkatan kualitas lingkungan sehat

Peningkatan aktivitas fisik

Pencegahan dan pengendalian faktor risikopenyakit tidak menular

Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

Penguatan pengawasan obat dan makanan

Penegakan hukum pengawasan obat dan makanan

Penyediaan dan peningkatan mutu farmasi dan alat kesehatan

Penyediaan fasilitas kesehatan dasar danrujukan berkualitas

Pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan

Peningkatan pendidikan gizi

Penguatan surveilans gizi

Pemberian suplementasi gizi

2

• Kemenkes• BPOM• BKN • Kemen ESDM• Kemen PUPR

• Kemenkes• BKKBN • KPPPA • Kemenag • Kemenkominfo• Kemendikbud

• Kemenkes • KPPPA • Kemenkumham • Kemensos

• Kementan • KLHK • Kemenaker • Kemen PUPR

• KKP• Kemendikbud • Kemenkominfo• Kemnaker

• Kemenkes • BKKBN• Kemendes

PDTT• Kementan • Kemendikbud

• Kemen PUPR• KPPPA• Kemenag • BPOM• KKP • Kemensos

• Kemenkes• KLHK• Kementan• Kemendag• Kemen PANRB• BPOM

• BKKBN• Kemensos• Kemenristekdikti• Kemen BUMN

1

2

34

5

PP

ProP

KP

Imunisasi dasar lengkap

Gambar 4. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Program Prioritas Peingkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

18

PROGRAM PRIORITAS 4PENINGKATAN MASYARAKAT TERHADAP PERMUKIMAN YANG LAYAK

PENINGKATAN AKSES

MASYARAKAT TERHADAP

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

LAYAK

Penyediaanakses hunian

layak danterjangkau

Penyediaanakses

infrastrukturdasar, air

minum dan sanitasi layak

Peningkatankualitas

lingkungan di permukiman

23

1

Penyediaan akses sanitasi layak

Penyediaan akses air minum layak

4

1

23

• Kemen PUPR• Kemensos• Kemenkeu• BI dan OJK• LKB dan LKNB

• Kemen PUPR• Kemenkes• KLHK• Kemendagri• Kemendes PDTT

• Kemen PUPR• KLHK• Kemenperin• Kemenhub• Kemen ESDM

PP

ProP

KP

Peningkatan kualitas udara dan pengurangan emisi GRK perkotaan

Penanganan dan penyediaan infrastruktur pengelolaan limbah B3

Restorasi lingkungan tercemar limbah B3

Peningkatan kualitas air dan tutupan lahan perkotaan

Fasilitasi penyediaan hunian layak dan terjangkau

Fasilitasi peningkatan kualitas hunian

Fasilitasi pembiayaan perumahan MBR

Fasilitasi peningkatan kualitas permukiman

Gambar 5. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Program Prioritas Peingkatan Masyarakat Terhadap Permukiman yang Layak

Dalam mendukung prioritas nasional pembangunan manusia melalui

pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, strategi

Peningkatan kualitas udara perkotaan

Penanganan dan penyediaan infrastruktur

pengelolaan limbah B3

Peningkatan kualitas air dan tutupan lahan

perkotaan

- 7 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 7 -

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan

pelaksanaan reformasi agraria melalui TORA, pemberian akses kelola hutan

kepada masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR, dan kemitraan

kehutanan. Menjamin efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan di

kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi

alam, perhutanan sosial. Pengelolaan KPHP dan KPHL, penanggulangan

terjadinya kebakaran hutan disekitar kawasan KPHP dan KPHL juga

menjadi strategi Kementerian dalam mendukung Prioritas Nasional. Selain

itu pengamanan kawasan KPHP dan KPHL, penyediaan tenaga

pendamping/ penyuluh di lapangan serta mendorong KPHP untuk

memproduksi barang dan jasa serta mendorong KTH yang memiliki

kelembagaan usaha yang mandiri. Pengendalian penyakit melalui metode

agroforestry di daerah penyangga juga dilakukan. Strategi tersebut

diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang

Mendukung PN Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas Nasional

Proyek Rincian Proyek

K/L

Alokasi (Ribu

Rupiah)

Pembangunan

Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan

dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Percepatan

Pengurangan Kemiskinan

Pelaksanaan

Reforma Agraria

Penataan

Penguasaan dan Pemilikan

TORA (termasuk

pelepasan kawasan

hutan)

Kawasan hutan yang

telah selesai ditetapkan

2,775,922.00

Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA.

2,549,721.00

Data dan peta TORA di Kawasan Hutan yang

mutakhir

1,752,381.00

Dokumen berita acara

tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA

61,290,607.00

Dokumen hasil

inventarisasi dan

verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan

64,564,664.00

Pemberian Akses Kelola Sumber

Daya Alam melalui

Perhutanan Sosial

Penyiapan Prakondisi

Masyarakat Perdesaan dan

Kawasan

Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan

Konservasi berbasis Masyarakat

16,882,780.00

Penyiapan prakondisi dan

pengelolaan kolaboratif hutan konservasi

bersama masyarakat melalui kemitraan

konservasi

8,957,360.00

Pemolaan dan Penataan

Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis

Masyarakat

1,523,821.00

Penyiapan prakondisi dan

pengelolaan kolaboratif hutan konservasi

bersama masyarakat melalui kemitraan

21,660,117.00

- 8 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 8 -

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Proyek Rincian Proyek K/L

Alokasi (Ribu Rupiah)

konservasi

Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa

1,100,000.00

Luas Hutan Yang Dikelola

Masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan

84,435,018.00

Jumlah Komunitas

Kemitraan Lingkungan

4,597,500.00

Penanganan Konflik dan

Tenurial

8,305,640.00

Penyelenggaraan

Verifikasi Hutan Adat

9,525,000.00

Pengelolaan Kolaboratif

Sumber Daya Hutan

Bersama Masyarakat

Desa

KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan

keamanan secara kolaboratif bersama

masyarakat

38,489,900.00

KPHP yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat

12,500,000.00

Pengamanan Kolaboratif

KPH Bersama Masyarakat

83,911,400.00

Kelembagaan pengelolaan

ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi

9,399,980.00

Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi

bersama masyarakat di sekitar kawasan

konservasi (Bina Daerah Penyangga)

3,720,449.00

Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi

bersama masyarakat di sekitar kawasan

konservasi (Bina Daerah Penyangga)

12,091,104.00

Penyediaan Pendamping Dalam Pengembangan

Perhutanan Sosial

40,216,500.00

Pengembangan Usaha

Perhutanan Sosial

Berkelanjutan

Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

93,987,997.00

Jumlah fasilitasi peningkatan produksi

hasil hutan dan jasa

lingkungan

132,500,000.00

Peningkatan Kapasitas

Institusi dan Kelembagaan

Masyarakat dalam Usaha

Perhutanan Sosial

(Koperasi, BUMDes, dan

Akses Pasar)

Jumlah generasi muda Lingkungan Hidup yang

meningkatnya kapasitasnya

3,165,000.00

Peningkatan jumlah kelas

kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya

3,300,000.00

Jumlah unit koperasi

Kelompok Tani Hutan yang dibentuk

920,000.00

Jumlah Lembaga Pelatihan dan

Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya

(LP2UKS)

920,000.00

Peningkatan kapasitas

tenaga pendamping/penyuluh

handal bagi KTH

1,800,000.00

- 9 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 9 -

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Proyek Rincian Proyek K/L

Alokasi (Ribu Rupiah)

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Penguatan Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat dan

pengendalian penyakit

Pencegahan dan

pengendalian faktor risiko

penyakit tidak menular

Intervensi metode agroengineering di daerah

buffer TN Lore Lindu

600,000.00

Peningkatan Akses

Masyarakat Terhadap

Perumahan dan Permukiman

Layak

Peningkatan Kualitas

Lingkungan di Permukiman

Peningkatan kualitas udara

perkotaan

Penanganan Sampah Melalui Penyediaan

Perangkat Implementasi Pemantauan dan Evaluasi

Kota Bersih, Teduh dan Sehat Berkelanjutan

(ADIPURA)

9,650,000.00

Pembangunan biodigester

sampah pasar tradisional

kapasitas 3 ton/hari

2,300,000.00

Restorasi lingkungan

tercemar limbah B3

Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah

B3 Non Institusi

23,317,070.00

TOTAL

359,361,510.00

Prioritas Nasional 3: PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF

22

PENINGKATAN

NILAI TAMBAH

EKONOMI

MELALUI

PERTANIAN,

INDUSTRI, DAN

JASA PRODUKTIF

Peningkatan

Ekspor dan Nilai

Tambah Produk

Pertanian

Percepatan

Peningkatan

Ekspor dan Nilai

Tambah Industri

Pengolahan

Peningkatan

Nilai Tambah

Jasa Produktif

Percepatan

Peningkatan

Keahlian Tenaga

Kerja

Pengembangan

Iptek dan Inovasi

untuk

Meningkatkan

Produktivitas

1

5

3

2

4

Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

PN

PP

KP

2

PRIORITAS NASIONAL 3: PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF

Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi

Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Non Pangan

Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non Agro dan Pendukung

Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik

Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif

Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)

Percepatan pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, 3 KEK Pariwisata, dan Penguatan Destinasi Unggulan

Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan

Penguatan Penyelenggaraaan Pendidikan danPelatihan Vokasi

Peningkatan Keterampilan Wirausaha

Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha

Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi

Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas

Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa)

Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier

Rancangan Bidang LHKPKTL

KSDAE

PDASHL

PHPL

BLI

SETJEN

KSDAE

BLI

BP2SDM PSLB3

Gambar 6. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif

Pengembangan Industri Pengolahan Hasil

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung,

nilai Tambah Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran

Pariwisata Prioritas

- 10 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 10 -

23

PP 1. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian:Usulan Kegiatan Prioritas

PENINGKATAN

EKSPOR DAN

NILAI TAMBAH

PRODUK

PERTANIAN

Peningkatan hasil

pertanian,

perikanan dan

kehutanan

Pengembangan

industri

pengolahan hasil

pertanian,

perikanan, dan

kehutanan

Peningkatan

mutu, sertifikasi,

dan standarisasi

hasil pertanian,

perikanan, dan

kehutanan

Penguatan

kelembagaan dan

usaha pertanian,

perikanan dan

kehutanan

Peningkatan

sarana dan

prasarana

pendukung nilai

tambah

pertanian,

perikanan dan

kehutanan

Proyek Prioritas (ProP)

Peningkatan Produksi Hortikultura

Peningkatan Produksi Perkebunan

Peningkatan Produksi Peternakan

Peningkatan produksi tuna, udang dan rumput laut

Peningkatan Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu

Pengolahan hasil hortikultura

Pengolahan hasil hutan

Pengolahan hasil peternakan

Pengolahan Keanekaragaman hayati Untuk IndustriBiofarmaka dan Bioprospecting

Integrasi rantai pasok berbasis produksi dan pengolahan perikanan dan kelautan

Peningkatan Promosi dan Advokasi

Penguatan Litbang dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah

Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

1

5

4 3

2

1

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

• Kementan• KKP• KLHK• Kemenpar• LIPI• BPPT

Pengolahan hasil perkebunan

• Kementan• KKP

• KLHK• Kemenperin

• Kemendag• BKPM

Penerapan standarisasi dan mutu hasil produk perkebunan

Penerapan standarisasi dan mutu hasil produk hortikultura

Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Produk Kehutanan

Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Produk Peternakan

Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Produk Kehutanan

• Kementan• KKP

• KLHK• BSN

• BPOM• Kemenperin

Penguatan Kapasitas Kelompok Usaha Pertanian dan Perikanan

• Kementan• KKP• KLHK• Kemen BUMN

• KemenKop danUKM

• Kemendagri• Kemendes

• Pemda• Kemenkominfo

Pengembangan Fasilitas Pasca Panen Tanaman Perkebunan dan Hortikultura

Pengembangan Sarana Pelabuhan Perikanan Memenuhi Standar Internasional

Revitalisasi Sarana Pengolahan Produk Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

Pemenuhan sarana prasarana pendukung Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

• Kementan• KKP• KLHK

• KemenPUPR• Pemda• KemenESDM

Revitalisasi sentra industri kecil dan menengah (IKM) pangan

Gambar 7. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri

dan Jasa Produktif Program Prioritas Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

24

PP 3. Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif:Usulan Kegiatan Prioritas

PENINGKATAN

NILAI TAMBAH/

EFISIENSI JASA

PRODUKTIF

Percepatan

pengembangan

7 kawasan

pariwisata, 3

KEK pariwiata,

dan penguatan

destinasi

unggulan

Penguatan

struktur

ekonomi kreatif

Pengembangan

kemitraan usaha

mikro dan kecil

(UMK) dengan

usaha menengah

dan besar (UMB)

Peningkatan

perdagangan

dalam dan luar

negeri

Perluasan

akses

keuangan/

pembiyaan

Penyaluran pembiayaan ultra mikro

Peningkatan akses pembiayaan start-up

Peningkatan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah

Dukungan infrastruktur untuk 7 destinasi wisata prioritas (Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Mandalika) dan 3 KEK Pariwisata (Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang Dan Morotai)

Perluasan & diversifikasi pemasaran

Penerapan sustainable tourism practices

Penguatan kelembagaan, industri dan usaha pariwisata di 7 destinasi wisata prioritas dan unggulan

Pengembangan statistik pariwisata

Pengembangan bakat & kompetensi SDM

Penguatan ekosistem (regulasi, infrastruktur, investasi, & HaKI)

Pengembangan industri seni budaya

Pengembangan statistik ekonomi kreatifPeningkatan ekspor produk Indonesia

Peningkatan fasilitasi pelaku dan kualitas produk

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan

Peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri, usaha perdagangan

Pengelolaan stok dan harga

Pengembangan e-commerce

Penguatan 4 kawasan perdagangan bebasdan pelabuhan bebas (KPBPB): Batam,

Bintan, Karimun, dan Sabang

3

5

4 3

2

1

Pengembangan kapasitas usaha

Perluasan kemitraan usaha

Penguatan kapasitas kelembagaan kemitraan

• Kemenpar• DewanKEK• KemenkoMaritim• KemenPUPR• Kemenhub

• KemenATR/BPN• KemenLHK• KKP• KemenKUKM• KemenKes

• BKPM• Badan Geologi• BIG• BPS• Pemda

• Bekraf• Kemenko

Perekonomian• Kemendikbud• KemenKUKM

• Kemenperin• KemenKominfo• BPS• Pemda

• KemenKUKM• Kemendag• Kemenperin• Kemendagri• Kemenpar

• KemendesPDTT• Kementan• KKP• KLHK• Kemenristekdik

ti• Kemenag• Bekraf• Pemda

• Kemendag• Kementan• Kemkominfo• KLHK• KemenKUKM• BP Batam

• BP Bintan• BP Karimun• BP Sabang• KemenPUPR• Kemenhub• Kemenpar

• Kemenperin• KKP• Bekraf• Kemenkeu• Pemda

• Kemenkeu

• Kemenko

Perkeonomian

• KemenKUKM

• Bekraf

• PemdaPengembangan daya tarik ekowisata dan wisata bahari

Proyek Prioritas (ProP)

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Gambar 8. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri

dan Jasa Produktif Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif

Penguatan Kapasitas Kelompok Usaha Pertanian, dan Kehutanan

Revitalisasi Sarana Pengolahan Produk Pertanian,

Perikanan dan kehutanan

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Peningkatan

sarana dan

prasarana

pendukung nilai

tambah pertanian,

perikanan dan

kehutanan

- 11 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 11 -

25

PERCEPATAN PENINGKATAN

KEAHLIAN TENAGA KERJA

Peningkatan kerja sama

dengan dunia usaha

Penguatan penyelenggaraan pendidikan danpelatihan vokasi

Pemantapan sistem

sertifikasi kompetensi

Peningkatan keterampilan

wirausaha

PP 4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja:Usulan Kegiatan Prioritas

Penyusunan standar kompetensidan kurikulum

Pemetaan kebutuhan keahlian

Pengembangan skema kerja samavokasi dengan dunia usaha

Peningkatan kualitas pendidik daninstruktur vokasi

Penguatan kelembagaan sertifikasi profesi

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi

Sarana dan prasarana diklat vokasi

Pelaksanaan diklat vokasi

Pemagangan di industri

Pemasyarakatan Kewirausahaan

Pelatihan Kewirausahaan

Proyek Prioritas (ProP)

44

3

2

1Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

• Kemenperin• Kemenaker• Kemendikbud

• Kemenperin• Kemenpar• Kemenaker• Kementan

• KKP• Kemkominfo• Kemendikbud• Kemenhub

• Kemenkes• KLHK,• KemenKUKM

• Kemenaker• Kemenperin• Kemenpar• KemenPUPR• KemenESDM• Kementan• KKP

• Kemenkominfo• Kemendikbud• Kemenhub• Kemenkes• KLHK• KemenKUKM

• KemenKUKM• Kemenaker• Kemenag• Kemenristekdikti• Kemendikbud• Kemenperin• Kemendagri

• Kementerian PPPA• Kemkominfo• KemendesPDTT• KKP• Kemendag• Pemda

Gambar 9. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif Program Prioritas Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

Strategi Kementerian LHK dalam mendukung Prioritas Nasional

Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa

produktif adalah dengan pembentukan unit KPH di 34 provinsi, mendorong

KPHL dalam pemanfaatan HHBK/ jasling, pengembangan ekowisata pada

kawasan konservasi wisata bahari, SDM serta peningkatan SDM LHK

kompeten dan profesional yang diterjemahkan menjadi kegiatan sebagai

berikut :

Tabel 2. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang

Mendukung PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian,

Industri, serta Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Jumlah Rincian Proyek K/L Alokasi (Ribu

Rupiah)

Peningkatan Nilai

Tambah Ekonomi dan Penciptaan

Lapangan Kerja melalui Pertanian,

Industri, Pariwisata, dan

Jasa Produktif Lainnya

Peningkatan

Ekspor dan Nilai Tambah Produk

Pertanian

Peningkatan

Hasil Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan

Peningkatan

Produksi Hasil Hutan Kayu

dan Bukan Kayu

Kayu Bulat yang Diproduksi

Dari Hutan Alam

1,017,850.00

Kayu Bulat yang Diproduksi

dari Hutan Tanaman

982,150.00

Hutan di Kalimantan yang Dibangun Dengan Silvikultur

Intensif

10,000,000.00

PNBP dari Hutan Produksi 1,316,709.00

Komoditas HHBK yang diproduksi di Hutan Produksi

1,400,000.00

Jumlah Nilai Ekspor dan PNBP dari Pemanfaatan TSL

dan Bioprospecting

445,000.00

Jumlah Nilai PNBP dari 1,560,110.00

Pelaksanaan diklat dan pelatihan vokasi

Sarana dan prasarana diklat vokasi

- 12 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 12 -

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas Nasional

Jumlah Rincian Proyek K/L Alokasi (Ribu

Rupiah)

Pemanfaatan TSL

Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam

Punah

8,860,909.00

Operasional Penyelamatan

TSL (WRU) berbasis masyarakat

11,449,200.00

Persentase Peningkatan

Populasi Spesies Terancam Punah

16,504,554.00

Operasional Penyelamatan TSL (WRU) berbasis

masyarakat

1,500,000.00

Pengembangan

Industri Pengolahan

Hasil Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan

Pengolahan

Hasil Hutan

Produk Kayu Olahan yang

Berasal dari IUPHHK Bersertifikat Legalitas Kayu

500,000.00

Ekspor Produk Industri Kehutanan

2,300,000.00

Peningkatan Mutu,

Sertifikasi, dan Standarisasi

Hasil Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan

Penerapan Standarisasi

dan Mutu Hasil Produk

Kehutanan

UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK

20,000,000.00

Penguatan Kelembagaan

dan Usaha Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan

Penguatan Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH)

Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan

kelembagaan KPH

1,697,091.00

Seluruh KPH terintegrasi

dalam rencana tata ruang wilayah

175,260.00

Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan

RKTK

1,202,240.00

Fasilitasi Penyusunan RPHJP

KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP)

834,500.00

Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan

Kelembagaan KPH

202,900.00

Jumlah KPH yang memiliki

rancangan rencana pengelolaan

12,896,080.00

Data dan informasi sumber daya hutan hasil

inventarisasi klaster TSP/PSP

30,670,636.00

Peningkatan

Nilai Tambah Pariwisata dan

Jasa Produktif

Lainnya

Percepatan

Pengembangan 10 Destinasi

Pariwisata

Prioritas termasuk 4

KEK Pariwisata dan Penguatan

Pemasaran Pariwisata

Prioritas

Dukungan

Infrastruktur untuk 10

Destinasi

Pariwisata Prioritas

termasuk 4 KEK

Pariwisata: Danau Toba,

Borobudur dan sekitarnya,

Mandalika, Labuan Bajo,

Wakatobi, Bromo-

Tengger-Semeru,

Kepulauan Seribu,

Tanjung Lesung, Tanjung

Kelayang dan Morotai

Pengembangan ekowisata

pada Kawasan Konservasi yang mendukung 7 Destinasi

Wisata Prioritas dan 2 KEK

Pariwisata

4,400,000.00

Pengembangan ekowisata pada Kawasan Konservasi

yang mendukung 7 Destinasi Wisata Prioritas dan 2 KEK Pariwisata

15,411,228.00

Penerapan IPTEK

Pengembangan Ekowisata Kawasan Hutan Aek Nauli

dan Kawasan Danau Toba

6,006,796.00

Pengurangan Timbulan

Sampah Melalui Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) di Destinasi

Wisata

4,050,000.00

- 13 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 13 -

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas Nasional

Jumlah Rincian Proyek K/L Alokasi (Ribu

Rupiah)

Pengembangan dan Perintisan

Daya Tarik Wisata di

Destinasi Pariwisata

Prioritas, termasuk

Ekowisata dan Wisata Bahari

Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada

Kawasan Konservasi

14,078,559.00

Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi

24,636,434.00

Sarana Prasarana Ekowisata Taman Nasional Model SBSN

97,374,100.00

Percepatan Peningkatan

Keahlian Tenaga Kerja

Penguatan Penyelenggara

an Pendidikan dan Pelatihan

Vokasi

Pelaksanaan Pendidikan

dan Pelatihan Vokasi

Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan

kehutanan yang tersedia

65,289,204.00

Pemantapan

Sistem Sertifikasi

Kompetensi

Pelaksanaan

Sertifikasi Kompetensi

Jumlah SDM LHK yang

meningkat kompetensinya

2,600,000.00

359,361,510.00

Prioritas Nasional 4: PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR

27

PN

PP

KP

PRIORITAS NASIONAL 4:PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR

PEMANTAPAN KETAHANAN

ENERGI, PANGAN DAN SUMBERDAYA

AIR

PeningkatanProduksi danPemenuhanKebutuhan

Energi

PeningkatanProduksi, Akses danKualitas

KonsumsiPangan

PeningkatanKuantitas,

Kualitas danAksesibilitas

Air

PeningkatanDaya Dukung

SDA danDaya

TampungLingkungan

Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas Bumi, dan Energi Lainnya

Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listik

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri

Peningkatan Efisiensi Energi

Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan

Penguatan Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan

Peningkatan Kualitas Konsumsi pangan

Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan

Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan

Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem

Pemenuhan kebutuhan air untuk sosial dan ekonomi produktif

Ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air

Peningkatan Regulasi, Kelembagaan dan Kesadaran dalam Pengelolaan Sumberdaya Air

Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup

Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penguatan Kelembagaan Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan LH

KSDAE

PSLB3

BLI

PHPL

Rancangan Bidang LHK

PSLB3

GAKKUM

PPKL

PPI

PKTLBP2SDM

PDASHL

KSDAE

PPIGAKKUM

Gambar 10. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Dan Sumber Daya Air Program Prioritas Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air

- 14 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 14 -

28

PENINGKATAN PRODUKSI DAN

PEMENUHAN KEBUTUHAN

ENERGI

Peningkatan produksi dan

cadangan minyakdan gas bumi

Pembangunan pembangkit,

transmisi dan distribusi

tenaga listrik

PengembanganEnergi Baru dan

Terbarukan(EBT)

Peningkatan pemanfaatan batubara dan

gas bumi dalam negeri

Peningkatan efisiensi energi

PP 1: PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGIUSULAN KEGIATAN PRIORITAS

Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi

• Kemen ESDM • Badan Usaha • Pemda

• Kemen ESDM• Kemenperin• Kemenhub

• KKP• Pertamina• PGN

• PLN

• KESDM• Kemenperin• Kementan

• KLHK • BPPT• LIPI

• PLN

• Kemen ESDM • KLHK • PLN

• Kemen ESDM• KLHK• BBPT

• Pertamina• Pemda

1

5

4 3

2

1

Optimalisasi Eksplorasi Batubara

Peningkatan Daya Tarik Investasi Migas

Survei sumber daya migas konvensional dan non-konvensional

Pembangunan pembangkit listrik, beserta jaringan transmisi dan gardu induk

Perluasan jaringan distribusi dan penyambungan listrik untuk rumah tangga tidak mampu

Pembangunan PLT Berbasis Hidro

Pengembangan Bioenergi

Pembangunan jaringan gas rumah tangga

Konversi BBM ke BBG

Penghematan energi pada bangunan dan gedung

Peningkatan capacity building bagi pemerintah daerah untuk peningkatan efisiensi energi

Penyiapan dan pemberian dukungan pengembangan efisiensi energi

Penawaran WK Migas Konvensional

Penawaran WK Migas Non Konvensional

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi untukEksplorasi Migas Non Konvensional

Revisi Undang-undang Migas

Proyek Prioritas (ProP)

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Revisi Undang-undang Minerba

Penataan regulasi dan kelembagaan untuk implementasi pembangunan ketenagalistrikan skala kecil off grid

Pembangunan PLTP

Pembangunan PLTS

Pembangunan Pembangkit EBT Lainnya (Angin dan Arus Laut)

Pembangunan Sistem Jaringan Cerdas Tenaga Listrik Skala Kecil (Smart Grid System)

Penyiapan dan pemberian dukungan pembangunan pembangkit EBT

Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Jaringan Pipa Transmisi

Pelaksanaan distribusi tertutup LPG 3 KG

Pembangunan Kilang dan RDMP (Refinery Development Master Plan)

Penyediaan Alokasi Gas Domestik

Pemantauan dan pengawasan penyediaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri

Penyiapan infrastruktur dalam mendukung kebijakan DMO batubara

Percepatan hilirisasi batubara

Gambar 11. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Dan Sumber Daya

Air Program Prioritas Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

29

PENINGKATAN KUANTITAS,

KUALITAS DAN AKSESIBILITAS

AIR

Pemeliharaandan pemulihansumber air dan

ekosistem

Pemenuhan Kebutuhan Air

untuk Sosial dan Ekonomi

Produktif

Ketangguhan masyarakat

dalam mengurangi

daya rusak air

Peningkatanregulasi

kelembagaan dankesadaran dalam

pengelolaansumber daya air

PP 3: PENINGKATAN KUANTITAS, KUALITAS DAN AKSESIBILITAS AIR USULAN KEGIATAN PRIORITAS

• KLHK• KemenPUPR• Kemensos• KemenATR/BPN• BNPB• BMKG• KemenESDM

• KemendesPDTT• Kemendagri• Kemenkumham• LIPI• BPPT• BIG

• KemenPUPR• KemenESDM• KLHK• Kemendagri• LIPI

• KemenPUPR• KKP• BNPB

• Kemendagri• Kemenkes

• KLHK• Kemendes

PDTT• Kemendagri

• KemenPUPR• Kementan

34

3

2

1

Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pengendalian daya rusak

Peningkatan partisipasi masyarakat kemitraan dan Gerakan Penyelamatan Air

Proyek Prioritas (ProP)

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pengembangan dan pengelolaan infrastrukturtampungan air (bendungan, embung, waduk,dll)

Pemulihan dan pengendalian air tanah

Peningkatan sistem informasi hidrologi, hidrogeologi, dan hidrometeorologi serta early warning system sumber daya air (termasuk bencana terkait air)

Penyediaan dan peningkatan infrastruktur air baku

Penguatan regulasi, kelembagaan, dan penegakan hukum sumber daya air dan DAS

Pembangunan konservasi tanah dan air (KTA) secara sipil teknis dan vegetatif

Perlindungan dan konservasi daerah tangkapan air

Pengendalian sedimentasi di waduk dan danau serta revitalisasi sumber air

Pemulihan dan pengendalian perairan darat (sungai, pantai, rawa, lahan basah, situ, dll)

Gambar 12. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Dan Sumber Daya Air Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibiltas Air

Pembangunan dan Pengelolaan Daerah Pesisir

Terpadu

Pengembangan Bioenergi

Perlindungan dan konservasi daerah tangkapan air

Pembangunan PLTS

Pemulihan dan Pengendalian Air Tanah

- 15 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 15 -

30

PENINGKATAN DAYA DUKUNG SUMBER DAYA

ALAM DAN DAYA TAMPUNG

LINGKUNGAN

Pencegahankerusakan

sumber dayaalam dan

lingkunganhidup

Penanggulangankerusakanlingkungan

hidup

Rehabilitasi danpemulihankerusakan

sumber dayaalam dan

lingkunganhidup

Penguatankelembagaan dan

pemantapanregulasi di bidanglingkungan hidup

PP 4: PENINGKATAN DAYA DUKUNG SUMBER DAYA ALAM DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGANUSULAN KEGIATAN PRIORITAS

• KLHK• Pemda

• KemenESDM• KLHK• KKP• Pemda

• KLHK• BMKG• KemenESDM

• Pemda

• KLHK• BMKG• KemenESDM• Pemda

44

3

2

1

Restorasi lahan bekas tambang

Penanganan Pencemaran DAS Citarum

Penguatan regulasi dan kelembagaan bidang lingkungan hidup di daerah

Proyek Prioritas (ProP)

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Pemantauan kualitas air dan udara

Penanganan tumpahan minyak di laut

Restorasi dan pemulihan lahan gambut

Penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Penyediaan informasi cuaca dan iklim

Pencegahan kebakaran lahan dan hutan

Penghapusan penggunaan merkuri oleh PESK

Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup

Penanganan sampah plastik di laut

Penanganan pencemaran badan air

Penanggulangan kebakaran lahan dan hutan

Pengelolaan sampah spesifik

Konservasi dan restorasi pesisir dan laut

Pengelolaan Geopark

Penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup

Gambar 13. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Dan Sumber Daya

Air Program Prioritas Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan

Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam

mendukung Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan

Sumber Daya Air adalah dengan pengembangan energi mikrohidro

dikawasan konservasi, pengurangan laju sedimentasi dan run off,

menambah luas tutupan hutan, penyediaan sarpras dan bangunan

pengendalian kerusakan perairan darat, pemulihan kawasan

konservasi yang terdegradasi. Selain itu juga dilakukan perlindungan

dan pengamanan kawasan konservasi berbasis resort, penyusunan peta

mangrove nasional. Penyelenggaraan penilaian AMDAL lingkup pusat dalam

proyek strategis nasional juga dilakukan dalam mendukung Prioritas

Nasional ini. Penyediaan data RPDAS untuk diinternalisasi dengan RTRW

dan menguatkan kelembagaan, penyediaan data hidrologi pada hutan

lindung, hutan konservasi, dan kinerja DAS, penyelenggaraan monitoring

dan evaluasi proyek strategis nasional provinsi dan kabupaten juga

dilakukan. Pengembangan Saka Kalpataru yang peduli dan berbudaya

lingkungan serta penyusunan penetapan daya dukung dan daya tampung

Pengelolaan geopark

Penanganan pencemaran badan air

- 16 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 16 -

lingkungan hidup nasional dan tersusunnya peraturan menteri

kompensasi/imbal jasa dan jasa lingkungan. Semua strategi tersbut

diterjemahkan kedalam kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan sebagai berikut :

Tabel 3. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang Mendukung PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya

Air

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional Rincian Proyek K/L

Alokasi (Ribu

Rupiah)

Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, dan

Sumber Daya Air

Peningkatan Produksi dan

Pemenuhan Kebutuhan

Energi

Pengembangan Energi Baru dan

Terbarukan (EBT)

Pembangunan PLT Berbasis

Hidro

Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro

Hidro di sekitar dan di dalam Kawasan Konservasi

300,000.00

Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro

Hidro di sekitar dan di dalam Kawasan Konservasi

1,800,000.00

Peningkatan

Kuantitas, Kualitas dan

Aksesibilitas Air

Pemeliharaan

dan Pemulihan Sumber Air dan

Ekosistem

Pembangunan

Konservasi Tanah dan Air (KTA)

secara Sipil Teknis dan

Vegetatif.

Penyediaan Bibit

Berkualitas dan Bibit Produktif

140,000,000.00

Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif

2,713,488,400.00

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil

Teknis

56,084,000.00

Penyediaan Benih

Berkualitas dan Materi Genetik Unggul

12,000,000.00

Penyediaan Bibit

Berkualitas

10,500,000.00

Pemulihan dan

Pengendalian Perairan Darat

(Termasuk: Sungai, Pantai,

Rawa, Lahan Basah, Situ)

Penyediaan Sarana

Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

13,000,000.00

Perlindungan dan Pengamanan berbasis

Resort bersama Masyarakat untuk perlindungan kawasan dan

sumber air

43,911,567.00

Pemulihan kawasan konservasi yang

terdegradasi untuk perlindungan sumber air

7,985,465.00

Perlindungan dan Pengamanan berbasis

Resort bersama Masyarakat untuk

perlindungan kawasan dan sumber air

67,016,169.00

Pemulihan kawasan konservasi yang

terdegradasi untuk perlindungan sumber air

22,051,342.00

Ketangguhan Masyarakat

dalam Mengurangi

Daya Rusak Air

Pembangunan

dan Pengelolaan

Daerah Pesisir

Terpadu

Rehabilitasi Hutan

Mangrove

24,000,000.00

Penyusunan Peta

Mangrove Nasional (One Map Mangrove)

1,500,000.00

Peningkatan

Regulasi dan Kelembagaan

Pengelolaan Sumber Daya

Air

Peningkatan

Sistem Informasi Hidrologi dan

Hidrogeologi serta Early Warning

System sumber daya air

(termasuk

Data Kinerja DAS 14,200,000.00

- 17 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 17 -

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas Nasional

Rincian Proyek K/L Alokasi (Ribu

Rupiah)

bencana terkait

air)

Penguatan regulasi,

kelembagaan dan penegakan

hukum sumber daya air dan DAS

Internalisasi RPDAS dalam RTRW

2,800,000.00

Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

Pencegahan Kerusakan

Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas Air dan

Udara

Peningkatan proporsi

jumlah industri yang

memenuhi baku mutu

emisi

2,646,000.00

Terlaksananya

pemantauan kualitas udara untuk perhitungan

indeks kualitas udara

24,368,000.00

Tersedianya informasi data kualitas air

75,740,754.00

Peningkatan proporsi

jumlah industri yang

meningkat ketaatannya

untuk melakukan

rehabilitasi pasca tambang

850,000.00

Pencegahan

Kebakaran Lahan dan Hutan

Pencegahan kebakaran

hutan dan lahan

43,251,939.51

Peningkatan Kapasitas

Tenaga dan Pengelolaan Sarpras Dalkarhutla

79,910,894.88

Peningkatan Kesadaran dan

Kapasitas Pemerintah,

Swasta dan Masyarakat

terhadap Lingkungan

Hidup

Jumlah kader Lingkungan hidup yang meningkat

kapasitasnya

1,040,000.00

Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup

2,341,000.00

Jumlah anggota saka

kalpataru peduli dan berbudaya Lingkungan

Hidup

954,000.00

Penurunan konsumsi

bahan perusak ozon

13,660,000.00

Pengembangan Kemitraan

dan MPA Pengendalian Kebakaran Hutan dan

Lahan

6,390,000.00

Pemanfaatan Limbah B3

menjadi Sumber Bahan Bakar

5,600,000.00

Penanggulangan Kerusakan

Lingkungan Hidup

Penanganan Tumpahan

Minyak di Laut

Meningkatnya pengendalian pencemaran

pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan

sumber pencemar lainnya

7,500,000.00

Penanganan

Sampah Plastik di Laut

Pengurangan Timbulan

Sampah Melalui Penerapan EPR

2,500,000.00

Pengelolaan Sampah

Terpadu di Wilayah Pesisir

10,300,000.00

Penghapusan Penggunaan

Merkuri oleh PESK

Penghapusan Penggunaan Merkuri

9,100,000.00

Penanggulangan Kebakaran Lahan

dan Hutan

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan

Lahan

29,100,000.00

- 18 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 18 -

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas Nasional

Rincian Proyek K/L Alokasi (Ribu

Rupiah)

Rehabilitasi dan

Pemulihan Kerusakan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

Restorasi dan

Pemulihan Lahan Gambut

Pemulihan Lahan Gambut

yang terdegradasi

12,000,000.00

Luas lahan gambut yang

difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi

rawan kebakaran hutan

300,000,000.00

Restorasi Lahan

Bekas Tambang

Peningkatan luasan lahan

terlantar bekas pertambangan rakyat yang

terpulihkan

27,650,000.00

Penanganan Pencemaran DAS Citarum

Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman

bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli

dan operasi

5,081,160.00

Gugatan Perdata Lingkungan Hidup terkait DAS CITARUM melalui

Pengadilan

3,000,000.00

Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi

Administrasi di DAS Citarum

3,000,000.00

Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum

1,400,000.00

Penyediaan Fasilitas

Pengelolaan Sampah di DAS Citarum

12,700,000.00

Pengelolaan DAS Citarum

(PROKASIH)

14,063,246.00

Pengelolaan

Sampah Spesifik

Penyediaan Sarana

Prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik

3,800,000.00

Konservasi dan Restorasi Pesisir

dan Laut

Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang

dipulihkan fungsinya

8,200,000.00

Penguatan Kelembagaan,

Regulasi, Pengawasan

dan Penegakan Hukum di

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

Penguatan Regulasi dan

Kelembagaan Bidang

Lingkungan Hidup di Daerah

Pengembangan dan Operasionalisasi Sistim

Informasi dan Data Indeks Kerentanan (SIDIK)

1,800,000.00

Penguatan Sistem Perizinan,

Pengawasan, dan Pengamanan

Pengelolaan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

Luas hutan yang diamankan dari gangguan

dan ancaman bidang kehutanan melalui

kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi

61,954,567.00

Pengaduan yang masuk tertangani

19,556,520.00

Usaha dan/atau kegiatan

yang diawasi dan tingkat

penaatan perusahaan

18,712,320.00

Sanksi adminitrasi 5,500,000.00

Penegakan

Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Gugatan Perdata

Lingkungan Hidup melalui Pengadilan

7,916,667.00

Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang

diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk

kesepakatan

5,858,556.00

Kasus pidana LHK yang

diselesaikan sampai dengan P21 (berkas

perkara dinyatakan lengkap)

51,481,219.00

TOTAL

4,009,563,786.39

- 19 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 19 -

III. ALOKASI ANGGARAN DAN EVALUASI KEBERHASILAN

Dengan sumber dana dan sumber daya yang ada, pelaksanaan

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan

memaksimalkan pencapaian target 2019 seperti yang telah ditetapkan.

Sinergitas dalam prioritas nasional, diharapkan dapat mendorong

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2019 dan

memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang

dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya pada rentang

populasi yang aman. Alokasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Surat Penyampaian

Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2019 Nomor : S-

820/MK.02/2018 dari Kementerian Keuangan dan Surat Usulan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian LHK TA. 2019 Nomor

S.349/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Alokasi Anggaran Tahun 2019 Per Program berdasarkan Pagu Anggaran

Program Alokasi (Ribu Rupiah)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

585.645.937,00

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

86.537.312,00

Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan

265.005.339,00

Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 3.512.913.670,00

Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 1.589.553.025,00

Program Planologi dan Tata Lingkungan 442.985.426,00

Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

270.854.125,00

Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

310.840.945,00

Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 450.556.380,00

Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

443.634.941,00

Program Pengendalian Perubahan Iklim 297.068.857,00

Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 282.282.534,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

538.294.191,00

Total

9.076.472.682,00

- 20 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 20 -

Seluruh sumber dana yang ada, dioptimalkan untuk mencapai target

yang telah ditetapkan dengan titik berat pada pencapaian produktivitas

tapak lingkungan dan hutan dalam menghasilkan barang dan jasa.

Peningkatan produktifitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan

kontribusi terhadap perekonomian nasional. Pembangunan sentra-

sentra produksi hasil hutan diarahkan untuk memicu pertumbuhan

ekonomi, penyerapan tenaga kerja, investasi, pengentasan kemiskinan

dan mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, melalui tercapainya indikator kinerja sasaran strategis yang

telah ditetapkan, diharapkan dapat memberikan gambaran peranan

lingkungan hidup dan kehutanan terhadap prioritas pembangunan

nasional. Adanya keterkaitan antar program, menjadi pengungkit bagi

program lainnya. Keberhasilan satu program akan mendorong

keberhasilan program lain. Sebaliknya kegagalan satu program akan

menurunkan capaian keberhasilan pada program lainnya. Dengan

demikian sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan

dalam mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan

kehutanan.

Tabel 5. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (Indikator

Kinerja Utama)

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat

Indeks Kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5-68,5

2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Jumlah PNPB sebesar Rp. 3,9 T

Nilai ekspor hasil hutan sebesar Rp. 9,28 M dan 5,8 T

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayatu serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Jumlah kawasan konservasi yang mempunyai nilai efektifitas pengelolaan minimal 70 sebanyak 260 Unit

Jumlah kumulatif kesatuan

pengelolaan hutan (KPH) yang

- 21 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 21 -

memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis desa 347 unit

Luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa 12,7 juta ha

Jumlah provinsi yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan sebanyak 7 Provinsi

Kinerja Kementerian LHK diukur dari tiga Sasaran Strategis dengan

tujuh Indikator Kinerja Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama

(IKU). Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, yaitu: (1) Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup yang mendukung tercapainya Sasaran

Strategis 1 yaitu menjaga kualitas lingkungan hidup untuk

meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan

masyarakat, (2) Jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa hutan dan

lingkungan hidup, dan (3) Nilai ekspor hasil hutan mendukung

tercapainya Sasaran Strategis 2 yaitu memanfaatkan potensi sumber

daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, (4) Jumlah

kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas

pengelolaan minimal 70, (5) Jumlah kumulatif kesatuan pengelolaan

hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari, (6) Luas

kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan

dikembalikan sebagai sentra poduksi hasil hutan berbasis desa, dan (7)

Jumlah provinsi yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran, yang

mendukung Sasaran Strategis 3 (SS3), yaitu melestarikan keseimbangan

ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai

sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan

berkelanjutan. Adapun capaian sampai dengan tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

- 22 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 22 -

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Target Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2017 adalah

64-65. Sedangkan capaian IKLH Tahun 2017 sebesar 66,19, meningkat

sebesar 0,70 % dibandingkan periode yang sama (Y o Y) di tahun

sebelumnya. Kecenderungan ini dibangun dari anasir indeks kualitas air

(Y o Y = -11,97 %), indeks kualitas udara (Y o Y = 6,64 %) dan indeks

tutupan hutan dan lahan (Y o Y 4,29%). Ekoregion Papua memiliki nilai

paling tinggi (83,69), menyusul berikutnya adalah Kalimantan (76,23),

Sulawesi (73,57), Sumatera (65,41) dan Jawa-Bali-Nusra (56,29). Nilai

kinerja Tahun 2017 sebesar 102,63%. Nilai indeks kualitas lingkungan

hidup ini juga memenuhi 99,53% dari rentang rencana capaian dalam

Renstra Tahun 2015-2019.

Gambar 14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015-2017

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa secara umum Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup meningkat, sebesar 0,7 % dibanding tahun 2016.

Terjadi peningkatan kualitas lingkungan secara umum. Nilai indeks

kualitas lingkungan hidup ini merupakan resultante dari upaya menjaga

laju deforestasi, pengelolaan sampah dan limbah, upaya rehabilitasi dan

pengendalian pencemaran dalam bentuk partisipasi perusahaan dalam

pengelolaan lingkungan hidup. Persentase Capaian Tahun 2017 sebesar

102,62%, Year of Year 0,70%, sedangkan Persentase Capaian Tahun

2015-2017 ke Tahun 2015-2019 sebesar 99,53%.

- 23 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 23 -

Gambar 15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017 Per Region

Gambar 16 . Pusat Jaringan Pemantauan Kualitas Udara dan Pembangunan Sistem Pemantauan Kualitas Air (Onlimo) di Desa Marom Sigaol dam Ajibata Kabupaten Toba Samosir Foto Dokumentasi Ditjen PPKL

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah PNBP Tahun 2017 sebesar Rp. 4,949 Triliun meliputi Pendapatan

Kehutanan (MAP 4214) Dana Reboisasi, Penggunaan Kawasan Hutan,

Provisi Sumberdaya Hutan, Pendapatan IIUPH Hutan Alam dan Hutan

Tanaman, Pemanfaatan Air dan Energi sebesar Rp. 4.101,87 Miliar.

Pendapatan Iuran dan Denda (MAP 4237) Pungutan masuk obyek wisata

alam, iuran menangkap/mengambil/mengangkut TSL, ganti rugi tegakan,

penyelesaian sengketa lingkungan hidup, pungutan izin pengusahaan

pariwisata alam sebesar Rp. 352,51 Miliar. Pendapatan Bunga (MAP

- 24 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 24 -

4233) Pendapatan Bunga dari Rekening, Pembangunan Hutan sebesar

Rp. 299,07 Miliar.

Gambar 17. Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2017

Angka ini meningkat 9,27 % dibandingkan periode yang sama ditahun

sebelumnya. Jenis pendapatan dikelompokkan dalam 8 Mata Anggaran

Pendapatan (MAP). Pendapatan Kehutanan (MAP 4214) menyumbang

82,88 %, diikuti seterusnya Pendapatan Iuran dan Denda (MAP 4237)

sebesar 7,12 % dan Pendapatan Bunga (MAP 4233) sebesar 6,04 % dan

Pendapatan BLU Lainnya (MAP 4249) sebesar 3,00 %, Pendapatan dari

pengelolaan BMN (MAP 4231) sebesar 0,68 %, Pendapatan lain- lain (MAP

4239) sebesar 0,24%. Pendapatan jasa (MAP 4232) sebesar 0,02 %,

Pendapatan jasa layanan umum (MAP 4241) sebesar 0,003 %. Capaian

Kinerja Tahun 2017 sebesar 170,65 %, Proporsi Capaian kumulatif Tahun

2015-2019 terhadap rencana capaian 2015-2019 sebesar 84,24 %.

- 25 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 25 -

Gambar 18 . Pembangunan Ekowisata TN Leuser dan TN Komodo dalam rangka PNBP dari wisata alam, Foto Dokumentasi Ditjen KSDAE

EKSPOR HASIL HUTAN

Indeks Kinerja Utama 3 Nilai Ekspor disumbangkan dari kayu olahan dan

TSL. Nilai kayu olahan Tahun 2018 sampai bulan Agustus sebesar 8,19

M US$ sedangkan pada tahun 2017 sebesar US$ 10,98 Miliar. Tahun

2016 Nilai Ekspor kayu sebesar 9,27 US$ dan tahun 2015 sebesar 9,84

US$.

Sedangkan Ekspor TSL tahun 2015 sebesar 5,3 Trilyun Rupiah, Tahun

2016 sebesar 6,54 Trilyun Rupiah, tahun 2017 sebesar 8,26 Trilyun

Rupiah dan sd Juli 2018 sebesar 3,6 Trilyun Rupiah.

Gambar 19. Nilai Ekspor Kayu Olahan Tahun 2015- 2017, 2018 sd bulan Agustus, dan

Ekspor TSL Tahun 2015 sd Juli 2018 Sumber Data: Laporan 4 Tahun

Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Biro Perencanaan)

- 26 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 26 -

Gambar 20. Alat Identitas Kayu Olahan dalam rangka meningkatkan produksi dan nilai

ekspor kayu olahan dan TSL, Foto Dokumentasi Biro Humas KLHK

KAWASAN KONSERVASI DENGAN NILAI MINIMAL 70

Kawasan Konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan, sangat

menentukan tidak hanya keberlangsungan proses ekologis di dalam

kawasannya tapi juga bagi daerah penyangga di sekitarnya. Pengelolaan

yang baik terhadap kawasan konservasi akan membawa hasil dan

dampak yang positif bagi ekosistem di dalam kawasan, daerah penyangga

di sekitarnya dan bahkan terasa dampaknya di tingkat regional dan

nasional. Perbaikan pengelolaan unit kawasan konservasi ditunjukkan

dengan adanya nilai Management Effectiveness Tracking Tools (METT).

Entitas pengukuran adalah Kawasan Suaka Alam (KSA), yang terdiri atas

Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM), serta Kawasan Pelestarian

Alam (KPA), yang terdiri atas Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam

(TWA) dan Taman Hutan Raya (Tahura). Di luar KSA/KPA terdapat juga

Taman Buru (TB). Semakin tinggi nilai METT, menunjukkan bahwa

kawasan konservasi yang dikelola telah diintervensi secara nyata untuk

menyelesaikan permasalahan yang melingkupinya sehingga masyarakat

pun mendapatkan manfaat secara nyata, baik langsung maupun tidak

langsung.

Integrasi strategi di internal KLHK dipadukan dengan penguatan

dukungan pihak di luar KLHK seperti Bappenas, Lembaga Penelitian,

Pemerintah Daerah dan mitra kerja diharapkan dapat semakin

meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

- 27 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 27 -

Mencermati capaian tahun 2017 dan juga rencana yang disusun untuk

perbaikan efektifitas pengelolaan tahun 2019 maka diperlukan

kebutuhan sumberdaya pendukung terutama pendanaan yang memadai

pada keluaran (output) yang esensial bagi peningkatan nilai efektifitas

kawasan konservasi yaitu perencanaan pengelolaan kawasan konservasi,

pengelolaan wisata alam, monitoring nilai penting kawasan, perlindungan

kawasan konservasi, pemulihan ekosistem dan pemberdayaan

masyarakat sekitar hutan

Gambar 21. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Padar Selatan kawasan TN Komodo, Foto

Dokumentasi Ditjen KSDAE

- 28 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 28 -

Gambar 22. Nilai METT Kawasan Konservasi Tahun 2015-2017

Pada Tahun 2017 ini, terdapat 40 kawasan konservasi dengan nilai METT

minimal 70, yang terdiri dari 18 Cagar Alam, 11 Taman Wisata Alam, 6

Suaka Margasatwa, 3 Taman Hutan Raya, dan 2 Taman Nasional. Bila

dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi peningkatan sebesar 11

kawasan konservasi, namun hal tersebut masih di bawah target yang

ditetapkan untuk Tahun 2017, yaitu sebesar 60 kawasan konservasi

terdiri dari Rencana 60 unit telah tercapai 40 Unit, Kinerja Tahun 2017

sebesar 66,67 %, presentase capaian Tahun 2015-2017 ke Tahun 2015-

2019 sebesar 30,76%, Year of Year 37,93%.

- 29 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 29 -

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YANG MEMPRODUKSI BARANG

DAN JASA

Hingga tahun 2017, jumlah KPH yang telah memproduksi barang dan

jasa sebanyak 99 KPH, terdiri atas 62 KPHP dan 37 KPHL. KPH yang

dikelola dengan kinerja utama terhindar dari bahaya kebakaran hutan,

dan konflik tenurial sebagai upaya pencegahan degradasi hutan terdiri

dari 210 KPH, terdiri atas 142 KPHP dan 68 KPHL. Kemudian KPH yang

memiliki wilayah, lembaga dan sarana prasarana sebanyak 190 KPH,

terdiri atas 110 KPHP dan 80 KPHL. Sisanya sebanyak 354 KPH telah

terbagi wilayahnya, terdiri atas 212 KPHP dan 142 KPHL. Pengukuran

kinerja ini tidak bisa didasarkan pada single tahun, karena bersifat

proses dan terus-menerus.

Gambar 23. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Memproduksi Barang dan Jasa Tahun 2015-2017

KPH yang telah berhasil memproduksi barang dan jasa, telah diintervensi

mulai dari tahun 2015, 2016, dan 2017. Sehingga tidak bisa

dibandingkan pencapaian tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Seiring dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, menyebabkan perubahan paradigma pengelolaan hutan. Hal ini

berdampak pada tata kelola KPH, dimana SDM yang sebelumnya dibawah

koordinasi pemerintah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah

provinsi. Penyesuaian tersebut menyebabkan target yang ditetapkan

menjadi terhambat.

- 30 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 30 -

Gambar 24. Festival Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tingkat Nasional dan Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) 2018 di Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, DI

Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pengelolaan KPH dalam memberikan manfaat ekonomi berupa barang dan jasa lingkungan di kawasan, Foto Dokumentasi Biro Humas KLHK

KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA MASYARAKAT SEBAGAI SENTRA

PRODUKSI HASIL HUTAN

Masyarakat sekitar hutan kini merasakan kehadiran pemerintah,

pemenuhanya yaitu dengan adanya perhutanan sosial. Di akhir rencana

strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 12,7 juta Ha

kawasan hutan dapat diakses oleh masyarakat di 25.863 desa yang

sebagian besar kehidupanya tergantung pada hutan. Lima skema

perhutanan sosial: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm),

Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan yang

terakhir adalah skema Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama

antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin

usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan

atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Kinerja Perhutanan Sosial terus mempercepat langkah, tahun 2017

kawasan hutan yang sudah diakses oleh masyarakat seluas 666.539 Ha,

dari target tahun 2017 sebesar 350.000 Ha. Dengan demikian capaian

kinerja sebesar 190,39%, meningkat 412,01% dari tahun 2016 sebesar

150.472 Ha. Capaian luas Perhutanan Sosial tahun 2017 sebesar

520.037 Ha.

Sampai dengan bulan September tahun 2018 luas perhutanan sosial

adalah 624.294 Ha dan telah diberikan izin Pemanfaatan Hutan melalui

- 31 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 31 -

skema Hutan Adat dengan luas 24.378 Ha, dan Kemitraan seluas 33.307

Ha didalamnya termasuk IPHPS di wilayah Pulau Jawa. Persentase

Capaian Tahun 2015-2017 terhadap target Tahun 2015-2019 sebesar

7,10%.

Gambar 25. Luas Ijin Pemanfaatan Perhutanan Sosial (Ha), Sumber Data: Laporan 4 Tahun

Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Biro Perencanaan)

Di akhir rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan diharapkan target seluas 12,7 juta Ha kawasan hutan dapat

diakses oleh masyarakat di 25.863 desa, yang sebagian besar

kehidupanya tergantung pada hutan. Lima skema perhutanan sosial

antara lain Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan

Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan yang terakhir

adalah skema Kemitraan Kehutanan. Dimana adanya kerjasama antara

masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha

pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau

pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

- 32 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 32 -

Gambar 26. Penandatangan Naskah Kesepakatan Kerjasama Perhutanan Sosial di Jawa Barat dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, Foto Dokumentasi Biro Humas KLHK

PROVINSI YANG DAPAT DILINDUNGI DARI BAHAYA KEBAKARAN

HUTAN DAN LAHAN

Jumlah Provinsi yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan

sebanyak 7 Provinsi Kinerjanya dapat dirasakan, di mana luas kebakaran

hutan dan lahan berkurang dari tahun 2015 seluas 2,61 juta hektar

menjadi 438.363 hektar di tahun 2016. Tahun 2017 kebakaran berkurang

kembali menjadi 165.528 hektar. Tahun 2018 sd. Juli luas kebakaran

berkurang kembali menjadi 71.959 Ha. Sejalan dengan berkurangnya luas

kebakaran hutan dan lahan, jumlah hari asap melintas negara pun

menurun. Angka 0,02 juta Ha merupakan luas Kebakaran Hutan dan

Lahan di tahun 2018 (s.d. Agustus).

- 33 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 33 -

Gambar 27. Luas Kebakaran Hutan (Ha) Tahun 2015 sd 2018 (Agustus) , Sumber Data:

Laporan Kinerja KLHK Tahun 2017, Biro Perencanaan Tahun 2018

Di tahun 2015 tercatat 21 hari asap melintas negara, pada tahun 2016

menurun menjadi hanya 4 hari saja dan di tahun 2017 tidak terjadi asap

yang melintas negara. Kinerja 2017 sebesar 93,43% dan Year of Year

sebesar 14,13%.

Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun sebesar 99,13%

dibandingkan kebakaran hutan dan lahan terbesar pada tahun 2015.

Titik panas kebakaran hutan dan lahan menurun sebesar 93,34%

dibandingkan jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan terbesar

pada tahun 2015.

Gambar 28. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel dalam menyambut Asian Games, Daops Pekanbaru Riau dan Kalimantan Hutan dan Lahan, dalam rangka meminimalkan asap yang merugikan kesehatan. Foto Dokumentasi Biro Humas KLHK.

- 34 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 34 -

PRIORITAS NASIONAL

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, pada tahun 2019

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan sebesar

Rp. 5,131 Trilyun dari total alokasi Rp. 9,076 T pada sebagai berikut :

Tabel 6. Alokasi Anggaran Tahun 2019 Per Prioritas Nasional berdasarkan Pagu

Anggaran

No. Prioritas Nasional Alokasi 2019 (ribu)

1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar 762.709.931,00

2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya

358.593.510,00

3. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air

4.009.563.786,39

Total 5.131.635.227,39

Sumber dana yang sudah dialokasikan tersebut dimaksimalkan untuk

mencapai target kegiatan 2019 yang telah ditetapkan, untuk mendukung

3 Prioritas Nasional melalui Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Peningkatan Nilai

Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian,

Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya, dan Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air, dengan tidak

melupakan tugas dan fungsi utama Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, dalam menjamin ekosistem agar dalam keberadaan yang

seimbang.

Sedangkan pada tahun 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan mendukung 9 Prioritas Nasional dari 10 Prioritas Nasional di

tingkat nasional. Data capaian Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Revolusi Mental

KLHK sebagai salah salah satu kementerian yang berkontribusi

terhadap Prioritas Nasional Revolusi Mental telah melakukan

kegiatan untuk mendukung kebijakan tersebut. Kegiatan Prioritas

- 35 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 35 -

dalam Prioritas Nasional ini adalah Penegakan Hukum Berkualitas

serta Peneguhan Karakter Bangsa. Kegiatan tersebut dilaksanakan

oleh beberapa eselon I, yaitu Ditjen PHPL dan Ditjen PDASHL

dengan upaya pencegahan konflik kawasan KPHP dan KPHL, serta

Ditjen KSDAE dengan upaya penurunan gangguan pada kawasan

konservasi dengan melakukan patroli bersama Masyarakat Mitra

Polisi (MMP) dan Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL).

Sedangkan BP2SDM telah meningkatkan kapasitas tenaga teknis

dan fungsional serta program bakti rimbawan.

Gambar 29. Patroli MMP di TN Sebangau, dan koordinasi TN Komodo dengan Balai Penegakan Hukum serta Polri, Foto Dokumentasi Ditjen KSDAE

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2017, sebesar 86 % KPHL,

96 % KPHP dan 71 % Hutan Konservasi dilindungi dari konflik

keamanan hutan melalui patroli pengamanan hutan dengan

personil sebanyak 1.423 lulusan SMK Kehutanan dan 1.998 Bakti

Rimbawan.

1. Perumahan dan Permukiman

Untuk turut menyukseskan pembangunan bidang perumahan dan

pemukiman, KLHK bertanggung jawab untuk berkontribusi pada

peningkatan ketersediaan air baku. Adapun kegiatan yang

dilaksanakan, yaitu: Penyediaan informasi dan data kualitas air

sungai secara kontinyu oleh Ditjen PDASHL dan Pengurangan

timbulan sampah sebanyak 9.125 ton melalui pembangunan bank

- 36 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 36 -

sampah dengan kapasitas 1 ton/hari oleh Ditjen PSLB3. Capaian

Tahun 2017 adalah Data dan Informasi Kualitas Air Sungai

tersedia sebesar 100 % dan 9.045 ton timbulan sampah berhasil

dikurangi.

Gambar 30. Kanan pendampingan penyusunan Jakstrada Pemprov Papua Barat dengan target tahun 2025 pengelolaan sampah nasional 100% terkelola, kiri pembersihan sampah di kawasan pesisir, Foto dokumentasi Biro Humas KLHK

2. Kesehatan

KLHK berkontribusi pada Penguatan Promotif dan Preventif:

“Gerakan Masyarakat Sehat” melalui beberapa kegiatan yang

dilaksanakan oleh beberapa eselon I, yaitu: Ditjen PPKL dengan

mengurangi kadar COD, BOD dan E-Coli melalui pembangunan

IPAL Komunal; Ditjen PPI, Ditjen KSDAE dan Ditjen PHPL melalui

penurunan kebakaran hutan dan lahan; Ditjen PSLB3 dengan

pengurangan penggunaan merkuri. Capaian Tahun 2017 adalah

sebanyak 3 tambang emas skala kecil bebas merkuri. Jumlah hari

asap melintas batas negara = 0 hari. Jumlah hari berstatus

tanggap darurat kebakaran hutan = 0 hari dan Kinerja penurunan

luas kebakaran hutan di 7 provinsi rawan kebakaran hutan

menurun sebanyak 93,43 % (target toleransi maksimum luas

terbakar : 147.447 ha Realisasi luas terbakar di 7 provinsi rawan =

28.779 Ha).

- 37 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 37 -

Gambar 31. Tanggap darurat kebakaran hutan di Sumsel, Pangkalanbun Kalteng, dan Singkawang Kalbar, Foto dokumentasi Biro Humas KLHK

3. Kedaulatan Pangan

KLHK mendukung pencapaian peningkatan produksi padi dan

pangan lainnya melalui penyediaan air irigasi dan rehabilitasi

lahan melalui bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) serta

penyediaan bibit oleh Ditjen PDASHL, pencadangan kawasan hutan

untuk pencetakan sawah baru oleh Ditjen PKTL serta penggunaan

lahan bawah tegakan oleh Ditjen PSKL. Capaian Tahun 2017

pemanfaatan bawah tegakan sebesar 43.318 Ha, Bangunan KTA

(Dpi, Dpn, GP, SR) sebesar 15.213, Lahan direhabilitasi sebesar

200.990 Ha, batang bibit diproduksi sebesar 55,28 juta batang,

dan pencadangan kawasan hutan 1 juta Ha untuk sawah baru.

Gambar 32. Pembibitan dan pemanfaatan bawah tegakan untuk mendukung ketahanan pangan, Foto Dokumentasi Ditjen PDASHL

- 38 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 38 -

4. Maritim dan Kelautan

Sebagai Kementerian yang mengelola sebagian kawasan perairan

dan laut, KLHK berkontribusi terhadap PN ini melalui PP: Tata

Ruang Laut, konservasi, dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta

wisata bahari. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit eselon I,

diantaranya oleh Ditjen KSDAE mendukung dengan beroperasinya

KPHK pesisir dan laut, pengembangan sarpras wisata bahari di 18

KK, Ditjen PKTL melakukan review kelayakan KLHS, Ditjen PDASHL

melalui rehabilitasi mangrove dan perairan darat, serta Ditjen PPKL

dengan pengendalian pencemaran pesisir dan laut. Capaian Tahun

2017 yaitu 1.175 Ha rehabilitasi mangrove, 2 KEE mangrove

terbentuk lembaga pengelolaannya, 15 KLHS telah direview

kelayakannya, Peningkatan sarana dan prasarana wisata bahari di

18 KK, Pembangunan IPAL di kampung nelayan/pesisir dan clean

up, 35 unit KPH Konservasi beroperasi.

Gambar 33. IPAL Wetland sungai Ciliwung, IPAL Sungai Cidadap DAS Citarum, dan

IPAL wetland samosir Dana Toba, Foto Dokumentasi Ditjen PPKL

5. Kedaulatan Energi

Penyediaan Energi Primer serta Peningkatan Peranan EBT

merupakan tugas beberapa unit kerja Eseon I antara lain Ditjen

PKTL dalam memproses izin penggunaan kawasan hutan untuk

tambang energi. Ditjen PHPL dengan produksi hutan untuk energi,

Ditjen PSLB3 pemanfaatan limbah B3 untuk energi serta Ditjen

KSDAE membangun mikrohidro dan izin energi panas bumi dari

- 39 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 39 -

kawasan konservasi. Capaian Tahun 2017 yaitu 55 ton limbah B3

termanfaatkan untuk energi, biomassa hasil hutan untuk energi

sebesar 18.167 kWh, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

(PLTMH) sebesar 5.063 kWh & 2 unit pemanfaatan panas bumi di

kawasan konservasi.

Gambar 34. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di TWA Lejja BBKSDA

Sulsel, Foto Dokumentasi Ditjen KSDAE

6. Pembangunan Pariwisata

Salah satu mandat Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata

adalah pengembangan pariwisata di 10 Destinasi Wisata Prioritas

(DWP). Unit Kerja Eselon I yang berkontribusi adalah Ditjen KSDAE

untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan peningkatan sarpras

wisata alam, Ditjen PDASHL berkewajiban membangun sarana

wisata alam di Hutan Lindung, sedangkan Ditjen PHPL

meningkatkan pemanfaatan jasa wisata Hutan Produksi dan Ditjen

PSLB3 menangani sampah di DWP. Capaian Tahun 2017 yaitu

wisatawan yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 6,17

juta pengunjung, sampah berhasil dikurangi di Pusat Daur Ulang

sebanyak 9 ton, Sarana dan prasarana wisata alam terbangun di

10 DWP, 7 KPHL dan 3 unit jasa wisata Hutan Produksi.

- 40 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 40 -

Gambar 35. Penanganan sampah di Destinasi Wisata Prioritas TN Komodo, foto dokumentasi Ditjen KSDAE

7. Percepatan Pertumbuhan Industri dan KEK

Dalam rangka percepatan pertumbuhan industri dan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK), Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan berkontribusi untuk menjamin ketersediaan dan

kualitas bahan baku bagi industri melalui penyediaan produk hasil

hutan berupa kayu dan non kayu (Ditjen PHPL, Ditjen PDASHL dan

Ditjen PPKL), maupun Tumbuhan Satwa Liar (TSL) (Ditjen KSDAE).

Capaian Tahun 2017 yaitu standing stock Hutan Rakyat sebesar

20,13 juta m3, produksi kayu bulat sebesar 40,01 juta m3, 60

perusahaan di lahan gambut tata kelola airnya meningkat, 600

industri memenuhi baku mutu emisi, 188 industri memenuhi baku

mutu air limbah, 18 industri taat melakukan rehabilitasi pasca

tambang, 10,01 juta ekor atau pieces pemanfaatan TSL sebagai

sebagai bahan baku industri dan 98,62 ribu m3 sonokeling.

Gambar 36. Standing Stock Hutan Rakyat di Kab. Purwodadi dan hutan alam di Kaltim, Foto Dokumentasi Biro Perencanaan KLHK

- 41 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 41 -

8. Antar Kelompok Pendapatan

Prioritas Nasional bertujuan untuk meningkatkan Pemerataan Antar

Kelompok Pendapatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan melaksanakan tugas ini melalui unit eselon I Ditjen PSKL

dengan kegiatan yaitu peningkatan status KTH dari pemula ke madya

(penilaian kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha),

pembentukan koperasi KTH untuk pemasaran Hasil Hutan Bukan

Kayu (HHBK) serta pembentukan Lembaga Pelatihan Pemagangan

Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS). Capaian Tahun 2017 yaitu

Kelompok Tani Hutan (KTH) meningkat kapasitasnya sebanyak 1.668

Kelompok, Koperasi KTH terbentuk dan memasarkan HHBK sebanyak

59 Koperasi KTH, dan 10 Unit LP2UKS terbentuk.

Gambar 37. Kelompok Tani Hutan Di Provinsi Jawa Tengah memasarkan produk anggota kelompok , Foto Dokumentasi BP2SDM

9. Reforma Agraria

Sebagai salah satu Kementerian yang mendukung pencapaian

Program Nasional Reforma Agraria, KLHK melalui Ditjen PKTL

bertugas untuk menyukseskan program tersebut melalui Tata batas

kawasan hutan, Surat Keputusan Menteri tentang perubahan fungsi,

dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan

ketentuan yang berlaku termasuk pada lokasi permukiman

transmigrasi sebanyak 4,1 jt Ha kawasan hutan yang teridentifikasi

yang dilepaskan untuk tanah objek reforma agraria (TORA) dan

Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan

- 42 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 42 -

mendukung kebijakan satu peta (One Map Policy) di 34 provinsi.

Capaian Tahun 2017 yaitu kawasan hutan telah teridentifikasi untuk

TORA Informasi geospasial seluas 4,853 juta Ha, dalam rangka One

Map Policy telah tersedia sebanyak 34 provinsi, tata batas kawasan

hutan selesai 4.151,05 Km, dan Penetapan Kawasan Hutan seluas

88.843.589 Ha.

Gambar 38. Tim Inver PPKH Provinsi Sulsel dan SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional) atau National Forest Monitoring System (NFMS) yang merupakan implementasi dari One Map Policy, Foto Dokumentasi Ditjen PKTL

10. Peningkatan Ekspor non Migas

Dalam upaya meningkatkan Ekspor non Migas, KLHK berperan untuk

Pengembangan Fasilitasi Ekspor melalui penyederhanaan proses

pelayanan melalui Indonesia National Single Window (INSW) paling

lama 5 hari dengan penanggung jawab oleh Ditjen PSLB3, Nilai ekspor

TSL oleh Ditjen KSDAE serta nilai ekspor produk kehutanan oleh

Ditjen PHPL. Capaian Tahun 2017 yaitu Nilai Ekspor TSL sebanyak

Rp. 8,26 Triliun, Nilai Ekspor Kayu Olahan sebanyak USD 10,98

Miliar, dan Standar Pelayanan Minimum INSW selama 5 hari untuk

izin ekpsor B3.

- 43 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 43 -

Gambar 39. Fasilitasi Ekspor B3 melalui penyederhanaan proses pelayanan dengan INSW (Indonesia National Single Window), dan Penerimaan Piagam Penghargaan TOP

99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 atas Inovasi SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu), salah satu Inovasi untuk Menjawab Tantangan Global dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor produk kehutanan dan Lingkungan Hidup, Foto Dokumentasi Ditjen PHPL

11. Perkotaan

Prioritas Nasional Perkotaan difokuskan pada perkotaan sebagai lokus

pembangunan. KLHK berkontribusi melalui unit kerja eselon I antara

lain Meningkatkan urban resilience terhadap perubahan iklim dan

pemantauan penurunan GRK oleh Ditjen PPI. Penerapan Green

transportation serta penyediaan status mutu perkotaan oleh Ditjen

PPKL, bertugas melakukan penanganan sampah dan pengurangan

timbulan sampah melalui urban farming oleh Ditjen PSLB3. Capaian

Tahun 2017 yaitu ketahanan terhadap perubahan iklim meningkat di

2 kota, menerapkan transportasi hijau di 2 kota, tersedia status mutu

udara di 404 kota, sampah tertangani di 360 kota sebanyak 38,653

juta ton, timbulan sampah berhasil dikurangi sebanyak 3,196 juta

ton, penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 26 kota.

- 44 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 44 -

Gambar 40. Pengelolaan sampah di Kota Surabaya, dalam rangka

pengurangan timbulan sampah-sampah kota khususnya dari rumah tangga, pengangkutan ke TPA, mengolahnya menjadi energi dan membaurkannya dengan energi primer. Foto Dokumentasi Birocan KLHK

12. Desa dan Kawasan Perdesaan

Prioritas Nasional Desa dan Perdesaan merupakan salah satu wujud

keberpihakan kepada masyarakat perdesaan melalui Pengelolaan

Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan, termasuk Kawasan

Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan. Dalam mendukung capaian

PN ini, KLHK melalui unit kerja eselon I melaksanakan kegiatan-

kegiatan yaitu pemberian bantuan alat produktif Kelompok

Perhutanan Sosial, Meningkatkan Luas Kawasan Hutan yang Bebas

Konflik Tenurial, Meningkatkan luas Hutan yang dikelola masyarakat,

Meningkatkan kapasitas Generasi lingkungan Membentuk kelompok

usaha perhutanan sosial (KUPS) oleh Ditjen PSKL, Program Adaptasi

pada Desa Rentan Perubahan Iklim oleh Ditjen PPI, Pemulihan lahan

terkontaminasi meningkat, Penghargaan Kalpataru pada daerah yang

peduli lingkungan, pemulihan lahan gambut Ditjen PKTL: Dokumen

Berita Acara Tata Batas Hutan oleh Ditjen PPKL, KPHP melakukan

kerjasama pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat desa

setempat oleh Ditjen PHPL, Pembentukan kader konservasi, kelompok

pecinta alam, kelompok swadaya/profesi yang berstatus aktif, Usaha

produktif desa di sekitar kawasan konservasi, mengintegrasikan

zona/blok pengelolaan kawasan konservasi untuk dasar pengelolaan

untuk kesejahteraan masyarakat oleh Ditjen KSDAE, pencetakan

tenaga pendamping handal KTH oleh Badan P2SDM. Capaian Tahun

- 45 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 45 -

2017 yaitu pelatihan tenaga pendamping KTH sebanyak 1.668

pendamping KTH, konflik tenurial berhasil ditangani sebanyak 78

konflik (seluas: 329 ribu hektar), Pemulihan lahan terkontaminasi

sebesar 145 ton, Pemulihan 105 ribu ha lahan gambut, 62 KPHP

bekerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan, 6446

kader konservasi terbentuk, 184 usaha produktif desa sekitar hutan

konservasi tercipta, dan bantuan 45 Alat Produktif perhutanan sosial.

Gambar 41. Rembug Nasional TORA dan Perhutanan Sosial dalam meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap kawasan hutan, Foto Dokumentasi Biro Humas

KLHK

13. Kepastian dan Penegakan Hukum

Dalam mendukung Prioritas Nasional Penegakan Hukum ditekankan

pada Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum. Kegiatan yang

dilakukan KLHK dilaksanakan oleh Ditjen PHLHK yaitu Penanganan

barang bukti dari Tindak Pidana Kehutanan (Tipihut), Peningkatan

kapasitas POLHUT, PPLH dan PPNS, Sarana dan prasarana

Penegakan Hukum, Kasus LHK dapat P-21, Pengawasan pada izin

lingkungan, Penyelesaian gugatan perdata melalui pengadilan,

Pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti seluruhnya, Sengketa

kasus LHK di luar pengadilan terselesaikan, Peningkatan sanksi

administrasi, dan Verifikasi Perkara Pidana LHK. Capaian Tahun 2017

yaitu 1.236 POLHUT dilatih, 55 PPLH dan 299 PPNS ditingkatkan

kapasitasnya serta peningkatan Sarana Prasarana Penegakan Hukum,

satwa liar berhasil diselamatkan sebanyak 12.890 ekor, tubuh satwa

liar berhasil diamankan sebanyak 10.210 bagian, kayu sitaan dari

- 46 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 46 -

penebangan dan peredaran kayu illegal sebanyak 8.503 m3, kawasan

hutan diamankan seluas 3,06 juta ha, pengaduan masyarakat

tertangani sebanyak 529 pengaduan, Pengawasan izin usaha

sebanyak 1.094 izin, 134 kasus P-21 (llegal logging 66 kasus,

perambahan 8 kasus, TSL 55 kasus, pencemaran 4 kasus, Karhutla 1

kasus), sanksi administratif sebanyak 126 sanksi, Sengketa LH

diselesaikan di pengadilan sebanyak 9 sengketa, 56 di luar

pengadilan, total putusan pengadilan (perdata) yaitu Ganti Rugi

Pemulihan sebanyak Rp.16,9 Triliun, Potensi Total Ganti Kerugian

dan Pemulihan sebanyak Rp.47,7 Triliun.

Gambar 42. Rakor Penyidik Polri dan PPNS untuk mengefektifkan penegakan hukum guna mendukung program pembangunan nasional dan barang bukti (BB) 1 ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dan 1 ekor burung Elang Perut Karat (Lophotriorchis kienerii) diwilayah BKSDA Surabaya, Foto Dokumentasi Biro Humas KLHK.

- 47 -

R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 1 9 - 47 -

IV. PENUTUP

Indikator Kinerja Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Tahun 2019, memastikan intervensi secara langsung seluruh entitas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang secara kumulatif bersama-

sama dengan sektor lain dalam menggerakan pembangunan nasional.

Komitmen untuk selalu mengawal secara terus menerus setiap kegiatan

diharapkan dapat membawa perubahan secara nyata di tingkat tapak.

Pencapaian target kinerja yang telah dirumuskan, bertujuan untuk

mendorong pemanfaatan segala sumberdaya yang diamanatkan,

bersama pemerintah daerah dan unsur masyarakat yang bergerak pada

tataran lingkungan hidup dan kehutanan dalam mencapai

kesejahteraan bersama. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal terhadap

kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup akan lahan,

sumber daya air, kebutuhan udara bersih serta menjaga sumberdaya

hutan dan lingkungan dalam mendukung pembangunan nasional

secara berkelanjutan. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Tahun 2019 diharapkan mampu memberikan arahan

dan acuan agar dapat ditindaklanjuti berupa Rencana Kerja Eselon I/

Eselon II/ Satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan serta dapat mengidentifikasi rencana aksi yang sekiranya

dapat mendukung capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, sesuai aturan yang telah ditetapkan. Seluruh jajaran

lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan

dapat bersinergi dalam mendukung pencapaian target pembangunan

secara nasional.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

0

- 48 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018 TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAHUN 2019

Matriks Rencana dan Kegiatan Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kegiatan*)

Program/ Kegiatan

Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas

Proyek Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas Bidang

Lokasi Alokasi

(Ribu Rupiah)

029.01.01-

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian

LHK

Meningkatnya

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

585.645.937,00

5367-

Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi

Pembangunan LHK

Tercapainya

penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan

lingkungan hidup dan Kehutanan

14.999.940,00

001-Kerjasama dengan Media Massa

20-Media Massa 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta

3.533.500,00

- 49 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

005-Peningkatan nilai layanan PPID berdasarkan nilai KIP

75-POINT 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta

2.462.000,00

006-Berita Positif 3000-Berita Positif

00-Bukan prioritas bidang

Pusat, Provinsi DKI

6.402.682,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat -

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan prioritas

bidang

Provinsi DKI Jakarta

2.601.758,00

5368-Penyelenggar

aan Data dan Informasi KLHK

Termanfaatkannya informasi

Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengukuran

kinerja KLHK dan pengambilan kebijakan

18.282.503,00

001-Analisis IKLH 1-Dokumen IKLH

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta

1.112.549,00

002-Status Lingkungan Hidup Indonesia

1-Dokumen SLHI

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta

1.209.631,00

003-Sistem Informasi KLHK yang terbangun dan

beroperasi

1-Sistem 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta

524.583,00

- 50 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Tercapainya peningkatan kapasitas layanan data, informasi dan infrastruktur

sistem informasi LHK

004-Satker yang memiliki struktur jaringan dan teknologi yang memenuhi standar minimal

280-Satker 13,906,688.00

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta

13.906.688,00

005-Daerah yang difasilitasi pembentukan Sistem informasi LHK Daerah (SIL LHKD)

15-Daerah 1,109,382.00

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta

419.670,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta

1.109.382,00

5369-Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK

101.002.578,00

001-Persentase

capaian sasaran strategis Kementerian LHK

95-% 00-Bukan

prioritas bidang

Pusat

37.199.200,00

002-Nilai SAKIP KLHK minimal A

78-Poin 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 12.272.258,00

- 51 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

003-Mekanisme pengelolaan dan penyaluran pendanaan pengurangan deforestasi dan

degradasi hutan

95-% dana tersalurkan

00-Bukan prioritas bidang

Pusat 48.394.226,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 200.060,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 2.936.834,00

5370-Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK

Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggan dan pengelolaan perlengkapan Kementerian LHK

249.964.716,00

051-Jumlah Manajemen Aset

328-Satker 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta

7.158.780,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber

-

- 52 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

daya alam dan lingkungan hidup

956-Layanan manajemen Barang

Milik Negara (BMN)

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

-

962-Layanan Umum 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta

36.533.917,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta

206.272.019,00

5371-Pembiayaan Pembangun

an Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nilai komitmen pembiayaan fasilitas dana bergulir

minimal sebesar 2T untuk mitra pembangunan hutan pada KPH dan non

80.487.000,00

- 53 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

KPH

001-Jumlah dana yang terdistribusi kepada mitra kerja KPH dan non KPH (HKm, HD, HR, dan hutan tanaman) serta

investasi lingkungan

0.4-Triliyun Rupiah

00-Bukan prioritas bidang

Pusat 78.837.000,00

002-Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak/Pendapatan BLU Pusat P2H

83.2-Milyar Rupiah

00-Bukan prioritas bidang

Pusat 1.650.000,00

5372-Pembinaan dan

Koordinasi kerjasama luar negeri

Meningkatnya kerja sama luar negeri

bidang lingkungan hidup dan kehutanan

7.866.146,00

001-Kerjasama baru bilateral, regional, multilateral dan

organisasi internasional non pemerintah yang mendukung pencapaian sasaran strategis

6-Kerjasama 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 1.534.375,00

- 54 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

002-Kerjasama bilateral, regional, multilateral dan organisasi internasional non pemerintah

terlaksana sesuai kepentingan nasional

29-Kerjasama 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 4.388.413,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 1.943.358,00

5373-Pengendalian Ekoregion Jawa

Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan Kehutanan di Ekoregion Jawa

12.542.468,00

001-Capaian Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Jawa 95 persen

95-Persen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Banten, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa

Barat, Provinsi

Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur

2.792.916,00

- 55 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

002-Rencana Pengelolaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berbasis Daya

Dukung dan Daya Tampung Berdasarkan 8 Isu Strategis di Ekoregion Jawa

8-Tematik (Akumulasi)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Provinsi Banten, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI

Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur

1.207.084,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DI Yogyakarta

-

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi DI Yogyakarta

8.542.468,00

5374-Pengendalian Ekoregion

Bali-Nusra

Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan

Kehutanan di Ekoregion Bali Nusra

13.965.050,00

001-Capaian Sasaran Strategis KLHK di Ekoregion Bali dan

95-persen 10-Bidang pengelolaan sumber

Provinsi Bali, Provinsi

2.478.500,00

- 56 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Nusra 95 persen daya alam dan lingkungan hidup

Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Timur

002-Rencana Pengelolaan Pembangunan Lingkungan hidup berbasis Daya Dukung Daya Tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Bali dan Nusra selama 5 Tahun

8-tematik (Akumulasi)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.512.500,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Bali

9.000,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Bali

9.965.050,00

5375-Pengendalian Ekoregion Kalimantan

Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan Kehutanan di

Ekoregion Kalimantan

11.515.596,00

- 57 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

001-Capaian Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion

Kalimantan 95 Persen

95-Persen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan,

Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara

2.920.000,00

002-Rencana Pengelolaan Pembangunan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Berdasarkan 8 Isu Strategis di Ekoregion

8-Tematik (akumulasi)

10-Bidang pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Kalimantan Barat,

Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara

1.000.000,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

Provinsi Kalimantan Timur

80.000,00

- 58 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

hidup

994-Layanan

Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi

Kalimantan Timur

7.515.596,00

5376-Pengendalian Ekoregion Sulawesi dan Maluku

Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan Kehutanan di Ekoregion Sulawesi dan Maluku

13.721.048,00

001-Persentase capaian sasaran strategis

Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan di Ekoregion

Sulawesi dan Maluku

001-Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan di

Ekoregion Sulawesi dan Maluku

95-Persentase (Komulatif dari Tahun 2015)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Maluku,

Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi

Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi

3.339.925,00

- 59 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi

Utara

002-Rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Sulawesi dan Maluku

8-Isu Tematik (Komulatif dari Tahun 2015)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi

Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi

Sulawesi Utara, Pusat

1.660.075,00

- 60 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

-

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Sulawesi Selatan

8.721.048,00

5378-Pengendalian Ekoregion Papua

Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan Kehutanan di Ekoregion Papua

11.507.206,00

001-Capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Papua 95 Persen

95-Persen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua, Provinsi

Papua Barat

2.816.032,00

002-Rencana Pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis DDDT

8-Tematik (Akumulasi)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi

2.167.468,00

- 61 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Papua

hidup Jawa Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua

Barat

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Papua

16.500,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Papua

6.507.206,00

5379-Pengendalian Ekoregion Sumatera

Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan Kehutanan di Ekoregion Sumatera

15.500.000,00

001-Capaian Sasaran Strategis KLHK di Ekoregion Sumatera 95 Persen

95-Persen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Aceh, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jambi,

Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi

1.840.971,00

- 62 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera

Utara

002-Rencana Pengelolaan Pembangunan LHK Berbasis DDDT Berdasarkan 8 Isu Strategis di Ekoregion Sumatera Selama 5 Tahun

8-Tematik (Akumulasi)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi

Sumatera Utara

1.600.000,00

- 63 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

-

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

-

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Riau

12.059.029,00

5380-Penyelenggaraan Administrasi Keuangan

Kementerian LHK

Meningkatnya administrasi keuangan KLHK secara efektif

6.896.340,00

001-Opini WTP untuk laporan keuangan kementerian LHK

1-WTP 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 2.269.726,00

002-Peningkatan PNBP sebesar 10 persen dari

2.959-Triliyun Rp

00-Bukan prioritas bidang

Pusat 1.015.000,00

- 64 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

penerimaan tahun 2013

003-Perusahaan yang menyelesaikan piutang negara bidang LHK

5-Perusahaan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 1.405.000,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 2.206.614,00

5381-Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian Kementerian LHK

Meningkatnya kesesuaian penempatan pegawai dan kompetensi Kementerian LHK

9.667.744,00

001-Pegawai yang memenuhi kebutuhan KPH sesuai analisis Kemenpan RB

4250-Orang 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta

2.409.400,00

002-Pegawai yang meningkat kompetensinya pada tiap jabatan

10000-Orang 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta

4.241.745,00

003-Regulasi dan

Pengangkatan Pejabat

1-Regulasi 00-Bukan

prioritas bidang

Provinsi

DKI Jakarta

378.327,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta

1.868.272,00

- 65 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif dan

efisien

004-Nilai reformasi Birokrasi di 13 satker KLHK Pusat

80-Poin 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta

770.000,00

5382-Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tersedianya RSNI, RSNI harmonisasi dan standar khusus

3.700.000,00

001-Rancangan Standar SNI dan SNI harmonisasi, standar khusus (lingkup standar : sistem manajemen, produk, proses, metode uji/verifikasi, barang/jasa/teknolog

i ramah lingkungan)

15-Rancangan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 811.350,00

Terjaminnya

penerapan SNI Lingkungan Hidup dan Kehutanan

002-Penerapan SNI meningkat setiap

25-SNI 00-Bukan prioritas

Pusat 1.178.141,00

- 66 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

tahun bidang

003-Pemanfaatan barang dan

jasa/teknologi ramah lingkungan

meningkat

5-Jenis 00-Bukan prioritas

bidang

Pusat 217.200,00

004-Jenis standar pelayanan masyarakat dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan

2-jenis 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 131.000,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 1.362.309,00

5383-Pengembangan telaahan kebijakan, perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-undangan Bidang LHK

6.100.000,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana

Internal

1-Layanan 00-Bukan prioritas

bidang

-

957-Layanan Hukum 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

Pusat 3.383.712,00

- 67 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

lingkungan hidup

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 1.991.188,00

Penanganan

bantuan hukum bidang lingkungan

hidup dan kehutanan

004-Terselesaikannya perkara perdata, TUN, uji materi dan pendampingan perkara pidana bidang LHK

80-% menang putusan perkara

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 725.100,00

5859-Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tersedianya rancangan kebijakan strategis bidang lingkungan hidup dan kehutanan

4.150.000,00

001-Jumlah Rancangan Kebijakan

Strategis

11-Dokumen Rancangan

10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 2.943.485,00

- 68 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat -

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.206.515,00

5860-Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terselenggaranya pengelolaan sarana, peralatan dan infrastruktur teknis kehutanan dan lingkungan efektif dan efisien

3.777.602,00

001-Jumlah satker yang menerapkan

NSPK baru/hasil evaluasi

224-Satker 00-Bukan prioritas

bidang

Pusat 1.374.600,00

002-Jumlah UPT/KPH yang Mendapatkan Dukungan Informasi Teknologi Keteknikan Kehutanan dan

224-Satker 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 1.225.400,00

- 69 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Lingkungan Terdistribusi di 280 Satker dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai NSPK

951-Layanan Sarana

dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan

prioritas bidang

-

994-Layanan

Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan

prioritas bidang

Pusat

1.177.602,00

029.02.03-Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengawasan yang berkualitas dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK

86.837.312,00

5384-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK

59.227.489,00

- 70 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal

001-Rekomendasi Hasil Audit Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas

2000-Saran 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 4.000.000,00

Terseelenggaranya sistem pengendalian intern di Satker lingkup KLHK

002-Tingkat Kematangan Implementasi SPIP

3-Level 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 2.091.280,00

Mendukung kegiatan tugas teknis ITJEN

003-Tingkat Implementasi SAKIP Itjen

78-Poin 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 3.913.440,00

004-Tingkat Kapabilitas APIP

3-Level 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 3.932.000,00

950-Layanan

Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat

6.090.000,00

- 71 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 5.739.000,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 33.461.769,00

5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I

5.213.440,00

Pengawasan

internal yang berkualitas

965-Layanan Audit

Internal

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup

Pusat

5.213.440,00

- 72 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

5386-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin

Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II

5.279.228,00

Pengawasan internal yang berkualitas

965-Layanan Audit Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat 5.279.228,00

5387-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada

Wilayah Kerja Itwil III

6.104.075,00

- 73 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Pengawasan internal yang berkualitas

965-Layanan Audit Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 6.014.075,00

5388-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah

Kerja Itwil IV

5.602.160,00

Pengawasan internal yang berkualitas

965-Layanan Audit Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 5.602.160,00

5389-Pengawasa

n Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN

5.410.920,00

- 74 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Penanganan pengaduan masyarakat (DUMAS)

002-Penanganan Pengaduan Masyarakat

20-Dumas 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 2.000.000,00

Pengembangan Unit Kinerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

003-Rekomendasi Unit Kerja yang WBK (3 Satker/Tahun)

3-Rekomendasi

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.147.990,00

Pengawasan kasus yang berindikasi KKN

965-Layanan Audit Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 2.262.930,00

029.03.06 - Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Usaha Kehutanan

Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada

deviusa dan penerimaan

negara

265.005.339,00

Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak

- 75 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

secara lestari

5396-Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari

Meningkatkan akuntabilitas

pelaksanaan tugas teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

53.998.835,00

950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 10.779.828,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 1.510.000,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 41.709.007,00

- 76 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

5397-Peningkatan Perencanaan Pengelolaan

Hutan Produksi

Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha

pemanfaatan hutan produksi

6.751.395,00

001-Luas Hutan Produksi yang Siap Untuk Dimanfaatkan Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Perhutanan Sosial

10000000-Ha 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 526.425,00

002-KPHP yang Beroperasi di Hutan Produksi

347-KPHP 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 3.436.163,00

003-KPHP yang Menerapkan Prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

5-KPHP 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan

hidup

Pusat 336.137,00

004-Unit Manajemen yang Memenuhi Syarat Untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di Hutan

2-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

Pusat 1.036.610,00

- 77 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Produksi lingkungan hidup

970-Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

1-Layanan 00-Bukan prioritas

bidang

Pusat 75.550,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 150.000,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.190.510,00

5398-Peningkatan Usaha

Hutan Produksi

Meningkatnya kinerja dan produksi

hutan alam dan hutan tanaman

14.499.500,00

001-Kayu Bulat yang Diproduksi Dari Hutan Alam

6-Juta M3 03-Peningkatan Nilai

Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja

01-Peningkatan Ekspor

dan Nilai Tambah Produk Pertanian

01-Peningkatan Hasil

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

05-Peningkatan Produksi

Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu

10-Bidang pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.017.850,00

- 78 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif

Lainnya

002-Kayu Bulat yang Diproduksi dari Hutan Tanaman

35-Juta M3 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif

Lainnya

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

01-Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

05-Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 982.150,00

003-Hutan di Kalimantan yang Dibangun Dengan Silvikultur Intensif

3000-Ha 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian,

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah

Produk Pertanian

01-Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan,

dan Kehutanan

05-Peningkatan Produksi Hasil Hutan

Kayu dan Bukan Kayu

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat 10.000.000,00

- 79 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

004-Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi

20000-Ha 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 81.375,00

970-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 13.200,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.100.589,00

Seluruh UHHK-HA dan HT aktif

beroperasi pada tahun

2019

- 80 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

005-IUPHHK-HA yang Dievaluasi Kinerjanya

16-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 598.590,00

006-IUPHHK-HT yang Dievaluasi Kinerjanya

27-unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 705.746,00

5399-Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan

Optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan

4.351.773,00

001-PNBP dari Hutan Produksi

3.13-Triliyun Rupiah

03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

dan Penciptaan

Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata,

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah

Produk Pertanian

01-Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan,

dan Kehutanan

05-Peningkatan Produksi Hasil Hutan

Kayu dan Bukan

Kayu

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat 1.316.709,00

- 81 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

dan Jasa Produktif Lainnya

002-Unit yang Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan

275-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.987.031,00

970-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 15.835,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

-

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

Pusat 1.032.198,00

- 82 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

hidup

5400-Peningkata

n Usaha

Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Meningkatnya produksi

HHBK dan

investasi usaha jasa lingkungan

4.538.157,00

001-Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem

100000-Ha 01-Pengarusutamaan dan pembangungan lintas bidang

Pusat 990.005,00

002-Unit Usaha Jasa Lingkungan/Jasa Wisata di Hutan Produksi

2-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.014.795,00

- 83 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

003-Komoditas HHBK yang diproduksi di Hutan Produksi

270000-Ton 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan

Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk

Pertanian

01-Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan

05-Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan

Bukan Kayu

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 1.400.000,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana

Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 300.000,00

970-Layanan Dukungan Manajemen Satker

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 26.400,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

Pusat 806.957,00

- 84 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

lingkungan hidup

5401-

Peningkatan Usaha Industri Kehutanan

Meningkatnya

investasi dan ekspor produk industri kehutanan

24.790.808,00

001-Produk Kayu Olahan yang Berasal dari IUPHHK Bersertifikat Legalitas Kayu

30.8-Juta M3 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

02-Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

04-Pengolahan Hasil Hutan

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 500.000,00

002-Roadmap/Kajian Pengembangan Forest Based Cluster Industry

2-unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup

Pusat 600.000,00

- 85 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

003-Investasi Industri Kehutanan

1000-Milyar Rupiah

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 336.800,00

004-Industri Primer Hasil Hutan yang Menggunakan Sistem Pengendalian Bahan Baku Online

1174-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 109.930,00

005-Ekspor Produk Industri Kehutanan

9.28-USD Miliar

03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

02-Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

04-Pengolahan Hasil Hutan

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 2.300.000,00

- 86 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

006-UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK

150-kelompok UMKM

03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan

Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk

Pertanian

03-Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisas

i Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

05-Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Produk

Kehutanan

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 20.000.000,00

950- Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat -

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 13.200,00

970-Layanan Dukungan Manajemen Satker

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

Pusat -

- 87 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

lingkungan hidup

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup

Pusat 930.878,00

5402-Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan

Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan

156.074.871,00

002-KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan secara kolaboratif bersama masyarakat

130-KPHP 01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurang

an Kemiskina

n dan Peningkatan Pelayanan Dasar

01-Percepatan Pengurangan Kemiskina

n

05-Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam

melalui Perhutanan

Sosial

02-Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya

Hutan Bersama

Masyarakat Desa

01-Pengarusutamaan dan pembangungan lintas bidang

Pusat 38.489.900,00

- 88 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

004-Data dan informasi hutan produksi

16-wilayah 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 4.311.635,00

005-Produksi dan kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan

16-wilayah 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 4.621.635,00

006-Data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan

16-wilayah 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 2.835.837,00

007-Data dan informasi industri primer hasil hutan

16-wilayah 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 1.525.745,00

008-Promoting

Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project,

10-KPH 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat

10.000.000,00

- 89 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Forest Invesment Program (FIP) II

009-Community

Focus Investment Address Deforestation And Forest Degradation Project Forest Investment Program (FIP) I

2-KPHP 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi

Kalimantan Barat

1.606.200,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 1.292.550,00

955-Layanan Manajemen Keuangan

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 434.172,00

970-Layanan

Dukungan Manajemen Satker

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup

Pusat

963.659,00

- 90 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 77.927.710,00

029.04.07-Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Meningkatnya tutupan hutan dan lahan di hulu DAS, KPHL/Hutan Lindung, Hutan mangrove, daerah tangkapan air dan sempadan

danau prioritas, sempadan sungai, daerah imbuhan air tanah dan hutan kota

3.512.911.670,00

Meningkatnya kesehatan DAS prioritas

Meningkatnya

pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak

- 91 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

5403-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Terwujudnya reformasi tata kelola ke pemerintahan yang baik di lingkungan

Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

72.970.000,00

001-Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PDASHL dalam kerangka reformasi

birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

0- 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

-

950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 39.755.100,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam

Pusat

-

- 92 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

dan lingkungan hidup

955-Layanan Manajemen

Keuangan

1-Layanan 03-Ekonomi Pusat -

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 33.214.900,00

5404-Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta

Konservasi Tanah dan Air

Pulihnya DAS kritis

21.891.000,00

001-Pembinaan Kegiatan Rehablitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Vegetatif

230000-Ha 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat 6.166.700,00

002-Pembinaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil

3000-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam

Pusat 686.300,00

- 93 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Teknis dan lingkungan hidup

003-Hasil hutan Rakyat

0-m3 00-Bukan prioritas

bidang

-

004-Pembinaan Forest Program II (Development of Integrated Biodiversity Conservation and Watershed Management)

1-Kegiatan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 13.138.000,00

950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta

600.000,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

-

955-Layanan Manajemen Keuangan

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

-

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 1.300.000,00

5405-Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara

5.483.300,00

- 94 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Lindung lestari

001-Jumlah KPHL

yang Beroperasi

144-KPHL 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat

3.970.000,00

002-HHBK dan Jasa Lingkungan KPHL

00-Bukan prioritas bidang

-

950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 100.000,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup

Pusat -

994-Layanan

Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat

1.413.300,00

- 95 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

5406-Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS

Menurunnya kekritisan DAS Prioritas

6.005.000,00

001-Jumlah RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW

28-RPDAS 01-Pengarusutamaan dan pembangungan lintas bidang

Pusat 1.400.000,00

002-Rencana dan Evaluasi Pengendalian DAS

34-Provinsi 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 3.205.000,00

950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 300.000,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat -

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

Pusat 1.100.000,00

- 96 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

hidup

5407-Pembinaan

Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

Meningkatnya kualitas dan

distribusi Perbenihan Tanaman Hutan

5.794.700,00

001-Sumber benih berkualitas dan ASDG

80-Hektar 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup

Pusat 1.500.000,00

002-Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif yang disediakan dan didistribusikan

52500000-batang

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.000.000,00

003-Jumlah bibit produktif

0-Batang 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

-

004-Sumber Benih terkelola

10500-Hektar 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam

Pusat 1.235.400,00

- 97 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

dan lingkungan hidup

950-Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 500.000,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat -

955-Layanan Manajemen Keuangan

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat -

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan

hidup

Pusat 1.559.300,00

- 98 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

5408-Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan

Darat

Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas

5.815.700,00

Meningkatnya kualitas ekosistem danau di 15 Danau Prioritas

005-Jumlah Danau yang ditingkatkan kualitas airnya dan diturunkan sedimentasinya

15-Danau 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 643.170,00

006-Jumlah DAS yang segmen sungai dan mata airnya dipulihkan ekosistemnya

15-DAS 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 3.772.530,00

950-Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 300.000,00

- 99 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

-

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.100.000,00

5409-Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan

Darat

Meningkatnya kualitas dan distribusi perbenihan Tanaman Hutan

3.358.361.760,0

0

Pulihnya kesehatan DAS Kritis

Meningkatnya kualitas ekosistem danau di 15 Danau Prioritas

Meningkatnya pengelolaan hutan lindung ditingkat tapak secara lestari

- 100 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Pada DAS Rawan Bencana/Pasca Bencana Secara

Vegetatif

0- 00-Bukan prioritas bidang

-

002-Rehabilitasi Hutan Mangrove

1000-Ha 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

03-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

03-Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Daya Rusak Air

03-Pembangunan dan Pengelolaan Daerah Pesisir Terpadu

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Barat,

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka

24.000.000,00

- 101 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Belitung, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi

Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi

Utara, Provinsi Sumatera

Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera

- 102 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Utara

003-Data Kinerja DAS

34-BPDASHL 04-Pemantapa

n Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

03-Peningkat

an Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

04-Peningkata

n Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air

01-Peningkata

n Sistem Informasi Hidrologi dan Hidrogeologi serta Early Warning System sumber daya air (termasuk bencana terkait air)

10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Aceh,

Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat,

Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur,

Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan,

14.200.000,00

- 103 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur,

Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat,

- 104 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

006-Jumlah KPHL yang Beroperasi

0- 00-Bukan prioritas bidang

-

008-Pengembangan

HHBK di Hutan Lindung

0- 00-Bukan

prioritas bidang

-

012-Penyediaan Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif

47.500.000-batang

04-Pemantapan

03-Peningkatan

01-Pemeliharaan dan

01-Pembangunan

10-Bidang pengelolaan sumber

Provinsi Aceh, Provinsi

140.000.000,00

- 105 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem

Konservasi Tanah dan Air (KTA) secara Sipil Teknis dan Vegetatif.

daya alam dan lingkungan hidup

Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI

Yogyakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi

Kalimantan Tengah, Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi

- 106 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau,

Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi

Riau, Provinsi Sulawesi

Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi

- 107 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi

Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

013-Data Hutan Rakyat

0- 01-Pengarusuta

maan dan pembangungan lintas bidang

-

014-Data Pengendalian kerusakan Perairan Darat

00-Bukan prioritas bidang

-

017-Rehabilitasi

Hutan dan Lahan secara Vegetatif

206.000-Ha 04-

Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

03-

Peningkatan

Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

01-

Pemeliharaan dan

Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem

01-

Pembangunan

Konservasi Tanah dan Air (KTA) secara Sipil Teknis dan Vegetatif.

10-Bidang

pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi

Aceh, Provinsi

Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI

2.713.488.400,00

- 108 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Yogyakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi

Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Kalimantan Utara, Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau,

- 109 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku

Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sulawesi

Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi

- 110 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera

Selatan, Provinsi Sumatera Utara

018-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis

3000-Unit 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber

Daya Air

03-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

01-Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem

01-Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) secara Sipil Teknis dan

Vegetatif.

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi,

Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,

Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur,

56.084.000,00

- 111 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Nusa

Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

019-Internalisasi RPDAS dalam RTRW

28-RPDAS 04-Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

03-Peningkatan Kuantitas,

Kualitas dan Aksesibilitas Air

04-Peningkatan Regulasi dan

Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air

02-Penguatan regulasi, kelembaga

an dan penegakan hukum sumber daya air dan DAS

01-Pengarusutamaan dan pembangun

gan lintas bidang

Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Gorontalo,

Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur,

2.800.000,00

- 112 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,

Provinsi Sumatera Barat,

Provinsi Sumatera Utara

- 113 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

020-Penyediaan Sarana Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

234-Unit 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

03-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan

Aksesibilitas Air

01-Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan

Ekosistem

04-Pemulihan dan Pengendalian Perairan

Darat (Termasuk: Sungai, Pantai, Rawa, Lahan Basah, Situ)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu,

Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi

Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan

13.000.000,00

- 114 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi

Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi

Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi

Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi

- 115 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

021-Forest Program II (Development of

Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management) Jambi

1-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Jambi

36.219.101,00

022-Forest Programme III (BPDASHL Palu-Poso)

1-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Sulawesi Tengah

10.726.375,00

024-Pembuatan Sumur Resapan

0- 04-Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

03-Peningkatan Kuantitas,

Kualitas dan Aksesibilitas Air

03-Ketangguhan Masyarakat

dalam Mengurangi Daya Rusak Air

01-Pemulihan dan Pengendali

an Air Tanah

01-Pengarusutamaan dan pembangun

gan lintas bidang

-

- 116 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

028-Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung

0- 01-Pengarusutamaan dan pembangungan lintas bidang

-

029-Verifikasi Perhutanan Sosial

0- 00-Bukan prioritas bidang

-

030-Penyusunan Peta Mangrove Nasional (One Map Mangrove)

2-Provinsi 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

03-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

03-Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Daya Rusak Air

03-Pembangunan dan Pengelolaan Daerah Pesisir Terpadu

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

1.500.000,00

031-Pengamanan Kolaboratif KPH Bersama Masyarakat

150-KPH 01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan

Pelayanan Dasar

01-Percepatan Pengurangan Kemiskinan

05-Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial

02-Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya Hutan Bersama Masyaraka

t Desa

01-Pengarusutamaan dan pembangungan lintas bidang

Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu, Provinsi Gorontalo, Provinsi

Jambi, Provinsi

Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi

83.911.400,00

- 117 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi

Nusa Tenggara Timur,

Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi

- 118 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

032-Pencegahan Kebakaran KPHL bersama Masyarakat

0- 00-Bukan prioritas bidang

033-Pengelolaan Hutan Bersama

Masyarakat

0-KPHL 01-Pembangu

nan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskina

01-Percepata

n Pengurangan Kemiskinan

05-Pemberian

Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan

02-Pengelolaa

n Kolaboratif Sumber Daya Hutan Bersama

01-Pengarusuta

maan dan pembangungan lintas bidang

-

- 119 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

n dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Sosial Masyarakat Desa

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

-

955-Layanan Manajemen Keuangan

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

-

970-Layanan Dukungan Manjemen Satker

1-Layanan Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta,

Provinsi Gorontalo,

Provinsi Jambi, Provinsi Jawa

35.000.000,00

- 120 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa

Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku,

Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara

- 121 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi

Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi

Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat,

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

- 122 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu,

Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi

Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka

227.432.484,00

- 123 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung,

Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi

Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi

- 124 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

5410-Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan

Meningkatkan kualitas dan distribusi perbenihan tanaman hutan

36.592.210,00

001-Penyediaan Benih Berkualitas dan Materi Genetik Unggul

10580-Hektar 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

03-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

01-Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem

01-Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) secara Sipil Teknis dan Vegetatif.

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI

Yogyakarta, Provinsi

Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa

12.000.000,00

- 125 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa

Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku,

Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara

- 126 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi

Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi

Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat,

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

- 127 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

002-Penyediaan Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif

4000000-batang

04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

03-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan

Aksesibilitas Air

01-Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan

Ekosistem

01-Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)

secara Sipil Teknis dan Vegetatif.

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan

10.500.000,00

955-Layanan Manajemen Keuangan

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup

Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi

Sulawesi Selatan

-

955-Layanan Manajemen Keuangan

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

- -

970-Layanan Dukungan Manajemen Satker

2.000.000,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Sumatera Selatan dan

Provinsi Sulawesi Selatan

12.092.210,00

- 128 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

029.05.08-Program Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem

Peningkatan efektifitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya

konservasi keanekaragaman hayati

1.589.553.024,00

Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari

pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati

5419-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen

Konservasi Sumberday

a Alam dan Ekosistem

Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE

1.007.756.082,0

0

- 129 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

001-Meningkatnya Nilai SAKIP Ditjen KSDAE

78-poin 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat -

950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta, Pusat

20.588.846,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 619.392,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 986.547.844,00

5420-

Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Terjaminnya

efektifitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi

18.120.334,00

- 130 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

serta ketersediaan data dan informasi konervasi alam

001-Integrasi zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (One Map Policy) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat

0-Kawasan Konservasi

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

-

002-Rekomendasi hasil evaluasi fungsi Kawasan Konservasi

53-unit KK 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.020.000,00

003-Data dan Informasi Kawasan Konservasi yang valid

dan reliable

521-paket data

10-Bidang pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.215.797,00

- 131 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

004-Kerjasama pembangunan dan penguatan pada Kawasan Konservasi

20-PKS 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

400.000,00

005-Dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan

100-Dokumen

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 803.300,00

006-Reviu penetapan 100 unit KHPK dan usulan baru

7-KPHK 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat, Provinsi Jawa Barat

680.820,00

007-Forest Programme III (Direktorat PIKA)

1-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Provinsi Jawa Barat

12.950.417,00

951-Layanan Sarana

dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi

DKI Jakarta

50.000,00

- 132 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

970-Layanan Dukungan Manajemen Satker

1-layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 1.000.000,00

5421-Pengelolaan Kawasan Konservasi

Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru

24.054.415,00

001-Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati

80-unit KK 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 560.000,00

002-Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan

konservasi

50-dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan

hidup

Pusat 450.000,00

003-Luas kawasan konservasi yang dipulihkan

17697-hektar 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

Pusat 800.000,00

- 133 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

lingkungan hidup

004-Jumlah usaha

ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi

186-Kelompok 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat

450.000,00

005-Luas akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan konservasi

13200-hektar 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.152.415,00

006-Jumlah KPHK pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional yang beroperasi

60-unit KPHK 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 300.000,00

007-Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan

konservasi dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat

74-UPT 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup

Pusat 1.172.000,00

- 134 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

010-Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem

1-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 17.600.000,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 500.000,00

970-Layanan Dukungan Manajemen Satker

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.070.000,00

5422-Konservasi Spesies dan Genetik

Terjaminnya efektifitas upaya konservasi spesies upaya konservasi

spesies dan genetik

5.891.000,00

001-Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat

2-% 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

Pusat 532.000,00

- 135 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

hidup

002-Jumlah Nilai Ekspor dan PNBP dari Pemanfaatan TSL dan Bioprospecting

5-Trilyun Rupiah

03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah

Produk Pertanian

01-Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan,

dan Kehutanan

05-Peningkatan Produksi Hasil Hutan

Kayu dan Bukan Kayu

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat 445.000,00

003-Jumlah Hasil Assesment Aman Lingkungan terhadap Produk Rekayasa Genetika

4-PRG 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta

550.000,00

004-Jumlah kertas posisi Indonesia dalam Pertemuan

Konvensi Internasional bidang

perundingan perdagangan internasional berbasis keanekargaman hayati

4-Kertas Posisi

10-Bidang pengelolaan sumber

daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat 750.000,00

- 136 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

005-Jenis/spesies yang meningkat populasinya pada lembaga konservasi

6-spesies 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat, Provinsi DKI Jakarta

485.000,00

006-Jumlah Penangkar yang tersertifikasi untuk melakukan peredaran TSL

10-unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 330.000,00

008-Tersedianya data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik

7-paket data ekoregion

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 600.000,00

009-Sistem basis

data balai kliring nasional

1-unit 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat

159.000,00

010-Jumlah Suaka

satwa (Sanctuary) spesies terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata

10-Unit 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat

250.000,00

- 137 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

011-Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan

4-PIC 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 270.000,00

012-Dukungan Operasional Unit Penyelamatan Satwa (Wildlife Rescue Unit) KSDA

22-unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 500.000,00

013-Dukungan Operasional Unit Penyelamatan Satwa (Wildlife Rescue Unit) TN

0-unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

-

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 120.000,00

970-Layanan

Dukungan Manajemen Satker

10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat

900.000,00

- 138 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Terjaminnya efektifitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan

konservasi

4.915.000,00

001-Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi non taman nasional dan taman nasional

4750000-orang

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Jawa Barat

766.000,00

002-Jumlah unit usaha dalam pemanfaatan pariwisata alam

20-unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 500.000,00

003-Jumlah unit usaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di Kawasan Konservasi

5-unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 1.100.000,00

004-Pemanfaatan

jasa lingkungan energi air di kawasan konservasi (mini/mikrohidro)

35-kWatt 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat

511.000,00

- 139 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

005-Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi

2-unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 498.000,00

006-Registrasi atau sertifikasi karbon di kawasan konservasi

1-unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 340.000,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 100.000,00

970-Layanan Dukungan Manajemen Satker

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 1.100.000,00

5424-

Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Terselenggaran

ya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan

5.522.020,00

- 140 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

ekosistem esensial

001-Jumlah Forum Kelembagaan

Pengelolaan Ekosistem Esensial

5-unit KEE 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI

Jakarta

832.835,00

002-Paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial

4-dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta

827.000,00

003-Rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial

17-dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Provinsi DKI Jakarta

1.392.185,00

004-Penataan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Karst

1-dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta

500.000,00

- 141 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

005-Penataan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove

1-dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Provinsi DKI Jakarta

500.000,00

006-Koleksi spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman Kehati sebanyak 300 spesies

60-spesies 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta

350.000,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat, Provinsi DKI Jakarta

86.000,00

970-Layanan Dukungan Manajemen Satker

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

1.034.000,00

- 142 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

5425-Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Terjaminnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi non taman

nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan

167.475.379,00

001-Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat

26-Unit Pengelola

01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

01-Percepatan Pengurangan Kemiskinan

05-Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial

01-Penyiapan Prakondisi Masyarakat Perdesaan dan Kawasan

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat,

Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur,

16.882.780,00

- 143 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan,

Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi

- 144 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

007-Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi untuk perlindungan sumber air

0-Hektar 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

04-Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

01-Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

003-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan

00-Bukan prioritas bidang

-

010-Penyiapan prakondisi dan pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat melalui

kemitraan konservasi

23491-Hektar 01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurang

an Kemiskina

n dan Peningkatan Pelayanan Dasar

01-Percepatan Pengurangan Kemiskina

n

05-Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam

melalui Perhutanan

Sosial

01-Penyiapan Prakondisi Masyarakat Perdesaan

dan Kawasan

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu,

Provinsi DI Yogyakarta,

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jambi,

8.957.360,00

- 145 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah,

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat,

- 146 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi

Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera

Utara

- 147 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

011-Perlindungan dan Pengamanan berbasis Resort bersama Masyarakat untuk perlindungan kawasan dan sumber

air

352-Resort 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

03-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan

Aksesibilitas Air

01-Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan

Ekosistem

04-Pemulihan dan Pengendalian Perairan

Darat (Termasuk: Sungai, Pantai, Rawa, Lahan Basah, Situ)

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu,

Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan

Selatan, Provinsi Kalimantan

Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Maluku,

43.911.567,00

- 148 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,

Provinsi Sumatera Barat,

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

- 149 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

013-Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air

2101-Hektar 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

03-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan

Aksesibilitas Air

01-Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan

Ekosistem

04-Pemulihan dan Pengendalian Perairan

Darat (Termasuk: Sungai, Pantai, Rawa, Lahan Basah, Situ)

01-Pengarusutamaan dan pembangungan lintas bidang

Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu,

Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan

Selatan, Provinsi Kalimantan

Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Maluku,

7.985.465,00

- 150 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,

Provinsi Sumatera Barat,

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

- 151 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

015-Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan TSL

10000-Juta Rupiah

03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan

Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk

Pertanian

01-Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan

05-Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan

Bukan Kayu

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu,

Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan

Selatan, Provinsi Kalimantan

Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Maluku,

1.340.110

- 152 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,

Provinsi Sumatera Barat,

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

- 153 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

022-Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah

2-% 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan

Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk

Pertanian

01-Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan

05-Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan

Bukan Kayu

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu,

Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan

Selatan, Provinsi Kalimantan

Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Maluku,

9.080.909,0

- 154 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,

Provinsi Sumatera Barat,

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

- 155 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

027-Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi

15-Kawasan Konservasi

03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan

Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

03-Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa

Produktif Lainnya

01-Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata

Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas

6-Pengembangan dan Perintisan Daya Tarik Wisata di

Destinasi Pariwisata Prioritas, termasuk Ekowisata dan Wisata Bahari

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Utara

10.449.559,00

029-Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro Hidro di sekitar dan di dalam Kawasan Konservasi

10-KWatt 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

01-Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

03-Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

01-Pembangunan PLT Berbasis Hidro

00-Bukan prioritas bidang

74-Provinsi Sulawesi Tenggara

300.000,00

034-Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan

berfungsi

22-Unit KKE 01-Pembangunan Manusia

Melalui Pengurang

an Kemiskinan dan Peningkatan

01-Percepatan Pengurang

an Kemiskina

n

05-Pemberian Akses Kelola

Sumber Daya Alam

melalui Perhutanan Sosial

02-Pengelolaan Kolaboratif

Sumber Daya

Hutan Bersama Masyarakat Desa

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Aceh, Provinsi Bali,

Provinsi Bengkulu,

Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta,

9.399.980,00

- 156 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Pelayanan Dasar

Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi

Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Nusa

Tenggara Barat, Provinsi

Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi

- 157 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

036-Nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar 78 poin

78-Poin 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

-

040-Operasional Penyelamatan TSL (WRU) berbasis masyarakat

18-Lokasi 03-Peningkatan Nilai Tambah

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai

01-Peningkatan Hasil Pertanian,

05-Peningkatan Produksi Hasil

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Aceh, Provinsi Bali,

11.449.200,00

- 158 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui

Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

Tambah Produk Pertanian

Perikanan, dan Kehutanan

Hutan Kayu dan Bukan Kayu

Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI

Jakarta, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi

Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur,

Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

- 159 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua,

Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi

Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi

Sumatera Utara

- 160 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

041-Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan konservasi (Bina Daerah

Penyangga)

75-Kelompok 01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurang

an Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

01-Percepatan Pengurangan Kemiskina

n

05-Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam

melalui Perhutanan Sosial

02-Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya

Hutan Bersama Masyarakat Desa

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi

Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI

Jakarta, Provinsi Jambi,

Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa

Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi

Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan

Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Maluku, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Timur,

3.720.449,00

- 161 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat,

Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sulawesi

Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Sumatera Barat, Provinsi Sumatera

Selatan, Provinsi Sumatera Utara

042-Forest Programme II

(Development of Integrated Biodiversity Conservation and

Watershed Management) Jambi - BKSDA Jambi

1-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan

hidup

15-Provinsi

Jambi

2.158.000,00

- 162 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

043-Pengembangan ekowisata pada Kawasan Konservasi yang mendukung 7 Destinasi Wisata Prioritas dan 2 KEK

Pariwisata

4-Kawasan Konservasi

03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan

Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

03-Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa

Produktif Lainnya

01-Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata

Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas

1-Dukungan Infrastruktur untuk 10 Destinasi

Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata: Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-

Semeru, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang dan

Morotai

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Jawa Tengah, Provinsi

Nusa Tenggara Barat, Provinsi

Sulawesi Utara, Provinsi

Sumatera Utara

8.000.000,00

044-Sarana Prasarana Ekowisata Model SBSN

0-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

Provinsi Sulawesi

Selatan

-

- 163 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

lingkungan hidup

046-Pembangunan dan Pengelolaan

Sanctuary

0-unit 03-Peningkata

n Nilai Tambah Ekonomi dan

Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

01-Peningkat

an Ekspor dan Nilai Tambah Produk

Pertanian

01-Peningkata

n Hasil Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan

05-Peningkata

n Produksi Hasil Hutan Kayu dan

Bukan Kayu

00-Bukan prioritas

bidang

-

950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

-

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Aceh, Provinsi Bali,

Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta,

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi

15.740.000,00

- 164 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi

Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur,

Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi

Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan

Tengah, Provinsi Kalimantan Timur,

Provinsi Maluku, Provinsi Nusa

Tenggara Barat, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, Provinsi Papua,

Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau,

Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi

- 165 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi

Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,

Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera

Utara

970-Layanan Dukungan Manajemen Satker

1 layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Aceh,

Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI

Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi

Jambi, Provinsi Jawa Barat,

Provinsi Jawa Tengah, Provinsi

Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,

Provinsi Kalimantan

18.100.000,00

- 166 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Maluku, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Provinsi Papua, Provinsi

Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi

Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Sumatera Barat, Provinsi Sumatera

- 167 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Selatan, Provinsi Sumatera Utara

5426-Pengelolaan Taman Nasional

Terjaminnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan diluar kawasan hutan

355.818.794,00

001-Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat

9-Unit Pengelola

01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

01-Percepatan Pengurangan Kemiskinan

05-Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui

Perhutanan Sosial

01-Penyiapan Prakondisi Masyarakat Perdesaan dan

Kawasan

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi DI

Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi

Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi

Jawa Tengah,

1.523.821,00

- 168 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Kalimantan Utara, Provinsi Lampung,

Provinsi Maluku, Provinsi Maluku

Utara, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Provinsi Papua, Provinsi

Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi

- 169 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Sumatera Barat, Provinsi Sumatera

Utara

006-Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi untuk Perlindungan Sumber Air

0-Unit Pengelola

00-Bukan prioritas bidang

-

007-Penyiapan prakondisi dan pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat melalui kemitraan konservasi

11002-Hektar 01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

01-Percepatan Pengurangan Kemiskinan

05-Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial

01-Penyiapan Prakondisi Masyarakat Perdesaan dan Kawasan

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi DI

Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi

Jambi, Provinsi Jawa Barat,

Provinsi Jawa Tengah, Provinsi

Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,

Provinsi Kalimantan

21.642.267,00

- 170 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Tengah, Provinsi Kalimantan Timur,

Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi

Lampung, Provinsi Maluku,

Provinsi Maluku Utara, Provinsi

Nusa Tenggara Barat, Provinsi

Nusa Tenggara Timur, Provinsi

Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi

Riau, Provinsi Sulawesi Selatan,

Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi

Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi

Utara,

- 171 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

Sumatera Utara

008-Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan konservasi (Bina Daerah Penyangga)

137-kelompok 01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

01-Percepatan Pengurangan Kemiskinan

05-Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial

02-Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Desa

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi DI

Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi

Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi

Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur,

Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi

Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan

Timur, Provinsi Kalimantan Utara,

Provinsi Lampung, Provinsi Maluku,

Provinsi Maluku

12.108.954,00

- 172 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Utara, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Provinsi Papua,

Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau,

Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi

Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi

Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,

Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

Sumatera Utara

009-Perlindungan dan Pengamanan

berbasis Resort bersama Masyarakat untuk perlindungan kawasan dan sumber

435-Resort 04-Pemantapa

n Ketahanan Energi, Pangan,

03-Peningkat

an Kuantitas, Kualitas dan

01-Pemelihara

an dan Pemulihan Sumber Air dan

04-Pemulihan

dan Pengendalian Perairan

00-Bukan prioritas

bidang

Provinsi Bali,

Provinsi Banten, Provinsi DI Yogyakarta,

Provinsi DKI Jakarta,

67.016.169,00

- 173 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

air dan Sumber Daya Air

Aksesibilitas Air

Ekosistem Darat (Termasuk: Sungai, Pantai, Rawa, Lahan

Basah, Situ)

Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat,

Provinsi Jawa Tengah, Provinsi

Jawa Timur, Provinsi Kalimantan

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Kalimantan Utara, Provinsi Lampung,

Provinsi Maluku, Provinsi Maluku

Utara, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Provinsi Papua, Provinsi

Papua Barat,

- 174 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,

Provinsi Sulawesi Tenggara,

Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Sumatera Barat, Provinsi Sumatera

Utara

011-Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air

10077-Hektar 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

03-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

01-Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem

04-Pemulihan dan Pengendalian Perairan Darat (Termasuk: Sungai, Pantai,

Rawa, Lahan

Basah, Situ)

01-Pengarusutamaan dan pembangungan lintas bidang

Provinsi Bali, Provinsi

Banten, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI

Jakarta, Provinsi Jambi, Provinsi

Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah,

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan

Barat, Provinsi

22.051.342,00

- 175 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan

Timur, Provinsi Kalimantan Utara,

Provinsi Lampung, Provinsi

Maluku, Provinsi Maluku Utara,

Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat,

Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,

Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi

Sulawesi

- 176 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Utara, Provinsi Sumatera Barat,

Provinsi Sumatera Utara

016-Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah

2-% 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

01-Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

05-Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Bali, Provinsi Banten,

Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta,

Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat,

Provinsi Jawa Tengah, Provinsi

Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,

Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan

Utara, Provinsi Lampung, Provinsi

Maluku, Provinsi

16.504.554,00

- 177 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Maluku Utara, Provinsi Nusa

Tenggara Barat, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, Provinsi

Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi

Riau, Provinsi Sulawesi Selatan,

Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi

Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi

Utara, Provinsi Sumatera Barat,

Provinsi Sumatera Utara

021-Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi

33 Kawasan Konservasi

03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

03-Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata

01-Percepatan Pengembangan 10 Destinasi

6-Pengembangan dan Perintisan Daya Tarik

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi DI

Yogyakarta, Provinsi DKI

23.616.434,00

- 178 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian,

Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

dan Jasa Produktif Lainnya

Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan

Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas

Wisata di Destinasi Pariwisata Prioritas, termasuk Ekowisata

dan Wisata Bahari

Jakarta, Provinsi Jambi, Provinsi

Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah,

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Kalimantan Utara, Provinsi Lampung,

Provinsi Maluku, Provinsi Maluku

Utara, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Provinsi Papua, Provinsi

- 179 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi

Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Sumatera Barat, Provinsi Sumatera

Utara

022-Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro Hidro di sekitar dan di dalam Kawasan Konservasi

60-KWatt 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber

Daya Air

01-Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuha

n Energi

03-Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

01-Pembangunan PLT Berbasis Hidro

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Jambi,

Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi

Lampung, Provinsi Maluku

Utara, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Provinsi Sulawesi Utara,

Provinsi Sumatera

1.800.000,00

- 180 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Utara

028- Nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesra 78 poin

0 -

032-Operasional

Penyelamatan TSL (WRU) berbasis masyarakat

3-unit 03-

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui

Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

01-

Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

01-

Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

05-

Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu

00-Bukan

prioritas bidang

Provinsi Kalimantan

Timur, Provinsi Sumatera Utara

1.500.000,00

033-Intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu

300-Hektar 01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan

Dasar

02-Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

03-Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan pengendalian penyakit

03-Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular

00-Bukan prioritas bidang

72-Provinsi Sulawesi

Tengah

600.000,00

- 181 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

034-Restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu

0-Hektar 01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurang

an Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

02-Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi

Masyarakat

03-Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan

pengendalian penyakit

03-Pencegahan dan pengendalian faktor risiko

penyakit tidak menular

00-Bukan prioritas bidang

72-Provinsi Sulawesi Tengah

-

035-Pengamanan Kawasan TN Lore Lindu

0-Hektar 01-Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

02-Peningkatan Pelayanan Kesehatan

dan Gizi Masyarakat

03-Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat dan pengendalian penyakit

03-Pencegahan dan pengendalian faktor

risiko penyakit tidak menular

00-Bukan prioritas bidang

72-Provinsi

Sulawesi Tengah

-

036-Forest Programme II (Development of Integrated

Biodiversity Conservation and Watershed Management) Jambi - BBTN Kerinci Seblat

1-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup

15-Provinsi Jambi

13.286.029,00

- 182 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

037-Forest Programme III (BBTN Lore Lindu)

1-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

72-Provinsi Sulawesi Tengah

11.518.943,00

038-Forest Investment Program - Project 1 (FIP-1) Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum)

1-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

61-Provinsi Kalimantan

Barat

4.520.000,00

039-Sarana Prasarana Ekowisata Taman Nasional Model SBSN

5-Unit 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata,

dan Jasa Produktif Lainnya

03-Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya

01-Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran

Pariwisata Prioritas

6-Pengembangan dan Perintisan Daya Tarik Wisata di Destinasi Pariwisata Prioritas, termasuk Ekowisata dan Wisata Bahari

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Banten, Provinsi

Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi

Papua Barat, Provinsi Sulawesi Utara

97.374.100,00

041-Pengembangan ekowisata pada

6-Kawasan 03-Peningkata

03-Peningkat

01-Percepatan

1-Dukungan

00-Bukan prioritas

Provinsi Bali, Provinsi Banten,

15.692.228,00

- 183 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Kawasan Konservasi yang mendukung 7 Destinasi Wisata Prioritas dan 2 KEK Pariwisata

n Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan

Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

an Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya

Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4

KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas

Infrastruktur untuk 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

termasuk 4 KEK Pariwisata: Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang

dan Morotai

bidang Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta,

Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat,

Provinsi Jawa Tengah, Provinsi

Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,

Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan

Utara, Provinsi Lampung, Provinsi

Maluku, Provinsi Maluku Utara,

Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

- 184 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat,

Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,

Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi

Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera

Barat, Provinsi Sumatera Utara

042-Energi listrik yang dihasilkan dari Panel Surya di Kawasan Konservasi

0-kWP 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber

Daya Air

01-Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuha

n Energi

03-Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

04-Pembangunan PLTS

00-Bukan prioritas bidang

-

- 185 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

043-Pembangunan dan Pengelolaan Sanctuary

0-Unit 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan

Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk

Pertanian

01-Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan

05-Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan

Bukan Kayu

00-Bukan prioritas bidang

-

950-Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

-

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Bali, Provinsi

Banten, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI

Jakarta, Provinsi Jambi, Provinsi

Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah,

13.485.680,00

- 186 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Kalimantan Utara, Provinsi Lampung,

Provinsi Maluku, Provinsi Maluku

Utara, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Provinsi Papua, Provinsi

Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi

- 187 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Sumatera Barat, Provinsi Sumatera

Utara

- 188 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

970-Layanan Dukungan Manajemen Satker

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi DI

Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi

Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi

Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur,

Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi

Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan

Timur, Provinsi Kalimantan Utara,

Provinsi Lampung, Provinsi Maluku,

Provinsi Maluku Utara, Provinsi

Nusa Tenggara Barat, Provinsi

31.578.273,00

- 189 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Nusa Tenggara Timur, Provinsi

Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi

Riau, Provinsi Sulawesi Selatan,

Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi

Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi

Utara, Provinsi Sumatera Barat,

Provinsi Sumatera Utara

029.06.09-Program Planologi

Seluruh kawasan hutan diakui

442.985.426,00

- 190 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

dan Tata Lingkungan

secara legal dan aktual

Tersedianya data dan Informasi SDH

Terkendalinya penggunaan Kawasan

Hutan

Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung

Meningkatnya tata kelola pemerintah di lingkungan Ditjen PKTL

sesuai kerangka reformasi birokrasi

- 191 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen Planologi

sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) ditahun 2019

68.404.161,00

001-Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 poin)

0-Poin 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat

950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat 11.488.251,00

- 192 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 378.574,00

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 56.537.336,00

5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

9.985.215,00

Terselesaikannya penetapan kawasan hutan sebesar minimal 80% seluruh kawasan hutan

001-Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan

10-(%) Persen 01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkata

n Pelayanan

Dasar

01-Percepatan Pengurangan Kemiskinan

04-Pelaksanaan Reforma Agraria

01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 2.775.922,00

- 193 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA

002-Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA.

340039-Hektar

01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurang

an Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

01-Percepatan Pengurangan Kemiskina

n

04-Pelaksanaan Reforma Agraria

01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA

(termasuk pelepasan kawasan hutan)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 2.549.721,00

Termutakhirkannya data dan peta TORA

003-Data dan peta TORA di Kawasan Hutan yang mutakhir

26-Provinsi 01-Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

01-Percepatan Pengurangan

Kemiskinan

04-Pelaksanaan Reforma Agraria

01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan

TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat

1.752.381,00

Terevaluasinya penyediaan 20% sebagai objek TORA

dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan

004-Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang

telah dievaluasi

0-Provinsi 01-Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkata

01-Percepatan Pengurang

an Kemiskinan

04-Pelaksanaan Reforma Agraria

01-Penataan Penguasaan dan

Pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup

-

- 194 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

n Pelayanan Dasar

Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan

Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan

005-Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi

permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku

100-(%) Persen

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup

Pusat

1.200.000,00

Dukungan Manajemen kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin

kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

-

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 1.707.191,00

- 195 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya

Hutan

Tersedia dan termutakhirkannya Data dan informasi SDH yang terbarukan

diseluruh KPH

4.630.325,00

001-Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH

34-Provinsi 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.829.832,00

002-Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan (monev)

600-KPH 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 257.200,00

003-Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta

(One Map Policy)

34-Provinsi 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat

1.379.768,00

Dukungan

Manajemen kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan

951-Layanan Sarana

dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan

prioritas bidang

-

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan prioritas

Pusat 1.163.525,00

- 196 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin

kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

bidang

5435-Perencanaan, Penggunaan dan Pembentuk

an Wilayah Pengelolaan Hutan

41.713.336,00

Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi

003-Jumlah Provinsi

yang memiliki peta arahan pemanfaatan

hutan yang terupdate setiap tahun

34-Provinsi 10-Bidang

pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup

Pusat

292.000,00

- 197 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

004-Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah

34-Provinsi 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan

Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk

Pertanian

04-Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan

04-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 175.260,00

005-Jumlah KPH terintegrasi dalam

RKTN, RKTP dan RKTK

600-KPH (Update)

03-Peningkata

n Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa

Produktif Lainnya

01-Peningkat

an Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

04-Penguatan

Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

04-Penguatan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat

1.202.240,00

- 198 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

010-Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH

4-Provinsi 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan

Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk

Pertanian

04-Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan

04-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 202.900,00

Terlayaninya permohonan

penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi

001-Persentase permohonan

penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku

100-(%) Persen

10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat

773.300,00

Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH

002-Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH

409-KPH (Update)

03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian,

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah

Produk Pertanian

04-Penguatan Kelembagaan dan Usaha

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

04-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan

(KPH)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat 1.697.091,00

- 199 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

007-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project

1-Laporan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 32.883.150,00

Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

006-Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

3-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 967.524,00

- 200 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Tersedianya data areal Perhutanan Sosial di Wilayah Jawa

008-Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa

4-Provinsi 01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurang

an Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

01-Percepatan Pengurangan Kemiskina

n

05-Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam

melalui Perhutanan Sosial

01-Penyiapan Prakondisi Masyarakat Perdesaan

dan Kawasan

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 1.100.000,00

Terfasilitasinya penyusunan RPHJP KPH

009-Fasilitasi Penyusunan RPHJP KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP)

15-Provinsi 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah

Produk Pertanian

04-Penguatan Kelembagaan dan Usaha

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

04-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan

(KPH)

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat

834.500,00

Dukungan

Manajemen kegiatan pengukuhan dan penatagunaan

951-Layanan Sarana

dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan

prioritas bidang

-

- 201 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

kawasan hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk

menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 1.585.371,00

5436-Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan

Wilayah dan Sektor

4.477.094,00

Terlaksananya analisis Lingkungan bagi rencana zonasi pesisir

001-Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung

5-KLHS RZWP3K

260,000.00

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 260.000,00

Terlaksananya analisis

lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas

002-Jumlah KLHS yang terjamin

kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya Tampung

10-KLHS 421,900.00

10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 421.900,00

- 202 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

003-Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya

15-KLHS 337,900.00

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

Pusat 337.900,00

Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan

pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)

004-Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah

1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 200.100,00

005-Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah

5-Provinsi 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 143.000,00

006-Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah

10-Kab/Kota 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

Pusat 152.100,00

- 203 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

hidup

007-Jumlah penetapan indikasi

daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion

1-Indeks 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 795.000,00

008-Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000

9-Satuan Peta 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 495.000,00

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Perangkat Ekonmomi Lingkungan

009-Rekomendasi Kebijakan Perangkat Ekonomi Lingkungan

2-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 495.000,00

Dukungan Manajemen kegiatan pengukuhan

dan penatagunaan kawasan hutan sesuai kerangka reformasi

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

-

994-Layanan

Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan

prioritas bidang

Pusat 1.177.094,00

- 204 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai

minimal 78,00 (A) di tahun 2019

5437-Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan

dampak lingkungan

4.364.998,00

001-Persentase permohonan penilaian dokumen lingkungan yang terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik

100-Persen 1,019,900.00

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.019.900,00

002-Sistem

pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan

100-Persen 675,000.0

0

10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 675.000,00

- 205 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

keputusan yang berkualitas (100 Persen)

003-Jumlah KPA

berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK 250 daerah

50-

Lembaga/Instansi

10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.505.100,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

-

994-Layanan Perkantoran

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 1.164.998,00

5438-Pemantapan Kawasan Hutan

309.410.297,00

Terlaksananya penataan batas kawasan hutan

001-Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan

0-Km 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

-

Terselesaikannya rancangan tata hutan dan rancangan rencana

002-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan

22-KPH 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah

04-Penguatan Kelembagaan dan Usaha

04-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan

10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan

Provinsi Jambi, Provinsi

Kalimantan Barat,

12.896.080,00

- 206 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

pengelolaan KPH

dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian,

Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainny

Produk Pertanian

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(KPH) lingkungan hidup

Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi

Maluku, Provinsi Maluku Utara,

Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi

Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Sumatera Selatan

Tersedianya

data dan informasi Sumber Daya Hutan

003-Data dan

informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP

182-Klaster 03-

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui

Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

01-

Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

04-

Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

04-

Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi

Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu,

Provinsi Gorontalo, Provinsi

Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi

Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,

Provinsi Kalimantan

30.670.636,00

- 207 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi

Kepulauan Riau, Provinsi Lampung,

Provinsi Maluku, Provinsi Maluku

Utara, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Provinsi Papua, Provinsi

Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi

Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi

- 208 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,

Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi

Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera

Barat, Provinsi Sumatera Selatan,

Provinsi Sumatera Utara, Pusat

Terselenggaranya pengendalian

pemantapan kawasan hutan

004-Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan

100-Persen 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta,

Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi

Kepulauan Riau, Provinsi Maluku

Utara, Provinsi

2.032.846,00

- 209 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Nusa Tenggara Timur, Provinsi

Riau, Provinsi Sulawesi Selatan,

Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi

Sumatera Selatan

Terlaksananya

Penataan batas kawasan hutan untuk

penyelesaian TORA

005-Dokumen berita acara tata

batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA

11531-Km 01-

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

01-Percepatan

Pengurangan Kemiskinan

04-Pelaksanaan

Reforma Agraria

01-Penataan

Penguasaan dan Pemilikan TORA

(termasuk pelepasan kawasan hutan)

Provinsi

Aceh, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi

Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi

Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan

Selatan, Provinsi Kalimantan

Tengah, Provinsi Kalimantan Timur,

Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi

Kepulauan Riau,

61.290.607,00

- 210 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Lampung, Provinsi Maluku,

Provinsi Maluku Utara, Provinsi

Nusa Tenggara Barat, Provinsi

Nusa Tenggara Timur, Provinsi

Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi

Riau, Provinsi Sulawesi Selatan,

Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi

Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi

Utara, Provinsi Sumatera Barat,

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi,

- 211 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Sumatera Utara

Terinventarisasi dan

terverifikasinya obyek TORA dalam

kawasan hutan

006-Dokumen hasil

inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan

hutan

22-Provinsi 01-

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

01-Percepatan

Pengurangan Kemiskinan

04-Pelaksanaan

Reforma Agraria

01-Penataan

Penguasaan dan Pemilikan TORA

(termasuk pelepasan kawasan hutan)

10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi

Aceh, Provinsi Bengkulu, Provinsi

Gorontalo, Provinsi Kalimantan Barat,

Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi

Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan

Timur, Provinsi Kalimantan Utara,

Provinsi Maluku, Provinsi Maluku

Utara, Provinsi Nusa

Tenggara Barat, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, Provinsi Papua,

Provinsi Papua Barat,

64.564.664,00

- 212 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,

Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi

Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera

Barat, Provinsi Sumatera Selatan,

Provinsi Sumatera Utara

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

-

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 137.955.464,00

029.07.04-Program

Penelitian dan Pengembangan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tersedianya IPTEK bidang lingkungan

hidup dan kehutanan yang mendukung

pencapaian strategis Kementerian LHK

270.854.125,00

- 213 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

5390-Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Sekretariat Badan

Penelitian, Pengembangan

dan Inovasi

22.374.793,00

Terlaksananya

kegiatan perencanaan

program dan kerjasama; Evaluasi dan Diseminasi;

Administrasi umum dan pengelolaan

sarana/prasarana dan perlengkapan; serta pengelolaan

kepegawaian dan penguatan hukum

serta organisasi tata laksana pada Badan

Litbang LHK

099-Nilai capaian tata kelola

pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang dan

Inovasi

83-Poin 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat,

Provinsi Jawa Barat

8.298.563,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

32-Provinsi Jawa Barat

14.076.230,00

5391-Penelitian

dan Pengembangan

Pengelolaan Hutan

30.847.961,00

Tersedianya Sintesa

Hasil Penelitian bidang pengelolaan hutan

001-Capaian paket IPTEK dan

persen kemanfaatan IPTEK bidang pengelolaan hutan

6-sintesa 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi Jawa Barat

1.763.228,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

32-Provinsi

Jawa Barat

28.322.620,00

- 214 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Terlaksananya pengembangan IPTEK bidang

pengelolaan hutan

003-Pengembangan IPTEK LHK di KPH melalui Pilot IPTEK

1-Pilot Iptek 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

32-Provinsi Jawa Barat

253.613,00

Terlaksananya rancangan dan

pengelolaan stasiun riset kehati

terintegrasi serta pengelolaan 4 KHDTK

002-Rancangan Pengelolaan Stasiun Riset Terintegrasi di

Taman Nasional

1-rancangan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

32-Provinsi Jawa Barat

173.800,00

004-Pengelolaan KHDTK dan

Hutan Penelitian

4-KHDTK/HP 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

32-Provinsi

Jawa Barat

334.700,00

5392-Penelitian dan

Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah

Hasil Hutan

21.290.447,00

Tersedianya sintesa

hasil penelitian peningkatan nilai

tambah hasil hutan

001-Capaian paket IPTEK dan

Persen Kemanfaatan IPTEK bidang Peningkatan Nilai

Tambah Hasil Hutan

3-sintesa 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

32-Provinsi

Jawa Barat

2.190.751,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

32-Provinsi Jawa Barat

18.820.696,00

Terlaksananya pengembangan IPTEK dibidang

peningkatan nilai tambah hasil hutan

002-Pengembangan IPTEK LHK di KPH melalui Pilot IPTEK

1-Pilot Iptek 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi Jawa Barat

279.000,00

5393-Penelitian dan

Pengembangan Kualitas

Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium

Lingkungan

18.075.777,00

- 215 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Capaian paket IPTEK dan persen Kemanfaatan Bidang

Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan

Laboratorium Lingkungan

001-Capaian paket IPTEK dan Persen Kemanfaatan IPTEK Bidang Kualitas Lingkungan

dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

3-sintesa 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi Banten

428.256,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

-

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi Banten

16.785.065,00

Pengelolaan

laboratorium rujukan nasional

002-Pengelolaan laboratorium

rujukan nasional

1-laboratorium 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi Banten

780.174,00

Terlaksananya peningkatan

kapasitas pengembangan laboratorium

lingkungan di daerah

003-Peningkatan kapasitas pengembangan laboratorium

lingkungan di daerah pada 15 provinsi

3-Provinsi 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Banten

46.392,00

Terlaksananya pengembangan paket IPTEK bidang

kualitas lingkungan

004-Pengembangan IPTEK LHK Melalui Pilot IPTEK

1-pengembangan 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi Banten

35.890,00

5394-Penelitian dan

Pengembangan Sosekjak dan

Perubahan Iklim

23.639.515,00

- 216 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Tersedianya sintesa hasil penelitian

sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim

001-Capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK

bidang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

3-sintesa 1,098,117.00 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Jawa Barat

1.098.117,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi Jawa Barat

11.956.150,00

Terlaksananya

pengembangan IPTEK bidang

sosekjak dan perubahan iklim

002-Pengembangan IPTEK LHK

di KPH melalui Pilot IPTEK

1-pilot IPTEK 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi

Jawa Barat

10.525.178,00

Tersedianya rekomendasi

kebijakan di bidang LHK

003-Rekomendasi kebijakan bidang LHK

2-rekomendasi 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Jawa Barat

60.070,00

5395-

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Tematik Unit Litbang LHK di

Daerah (15 Satker)

154.625.632,00

Tersedianya bahan sintesa hasil

penelitian tematik unit Litbang LHK di daerah

001-Bahan Sintesa Hasil Penelitian terintegrasi di

seluruh Satker, Balai Besar/Balai sebanyak 75 paket

15-bahan sintesa 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 7.544.993,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat 138.393.360,00

Terlaksananya

pengembangan IPTEK LHK oleh

satker BLI di daerah

002-Pilot IPTEK Satker BLI di

daerah

15-pilot IPTEK 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat

1.505.643,00

- 217 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

003-Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian

30-KHDTK/HP 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.174.840,00

3-Terlaksananya Penerapan IPTEK

Pengembangan Ekowisata Kawasan

Hutan Aek Nauli dan Kawasan Danau Toba

009-Penerapan IPTEK Pengembangan Ekowisata

Kawasan Hutan Aek Nauli dan Kawasan Danau Toba

1-Model Iptek 1-Dukungan Infrastruktur

untuk 10 Destinasi

Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK

Pariwisata: Danau Toba,

Borobudur dan sekitarnya, Mandalika,

Labuan Bajo, Wakatobi,

Bromo-Tengger-Semeru,

Kepulauan Seribu, Tanjung

Lesung, Tanjung

Kelayang dan Morotai

01-Percepatan Pengembangan

10 Destinasi Pariwisata

Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata

dan Penguatan Pemasaran

Pariwisata Prioritas

03-Peningkatan Nilai Tambah

Pariwisata dan Jasa Produktif

Lainnya

03-Peningkatan Nilai Tambah

Ekonomi dan Penciptaan

Lapangan Kerja melalui Pertanian,

Industri, Pariwisata, dan

Jasa Produktif Lainnya

Provinsi Sumatera Utara

6.006.796,00

029.08.10-Program

Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan

SDM

Meningkatnya daya saing SDM

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung

peningkatan devisa dan penerimaan

negara

310.840.945,00

Meningkatnya daya

saing SDM lingkungan hidup dan

kehutanan untuk mendukung peningkatan

keseimbangan ekosistem

- 218 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Badan

Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai

kerangka reformasi dan birokrasi pada

unit Badan P2SDM

30.315.181,00

950-Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat 7.099.940,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat 23.215.241,00

5440-Perencanaan

dan Pengembangan

SDM

Tersedianya tenaga bakti rimbawan

dalam mendukung pengelolaan hutan

tingkat tapak dan SDM LHK kompeten

001-Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenuhi

kebutuhan tenaga pengelola KPH

230-orang 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat 10.730.740,00

002-Jumlah SDM LHK yang

meningkat kompetensinya

1000-orang 03-Peningkatan

Nilai Tambah Ekonomi dan

Penciptaan Lapangan Kerja

melalui Pertanian, Industri,

Pariwisata, dan Jasa Produktif

Lainnya

04-Percepatan

Peningkatan Keahlian

Tenaga Kerja

03-Pemantapan

Sistem Sertifikasi Kompetensi

02-Pelaksanaan

Sertifikasi Kompetensi

00-Bukan

prioritas bidang Pusat

2.600.000,00

- 219 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat 500.000,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat 1.374.454,00

5441-

Penyelenggaraan Diklat Aparatur

dan Non Aparatur LHK

Meningkatkan

kapasitas SDM LHK

140.384.612,00

001-Jumlah Kapasitas SDM aparatur dan non aparatur

yang meningkat kapasitasnya

3325-orang 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi Jawa Barat, Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, Provinsi Riau,

Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi

Sumatera Utara

38.435.985,00

002-Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3)

75-orang 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi Jawa Barat

2.100.000,00

- 220 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

003-Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan

7-unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan

Timur, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Provinsi Riau, Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera

Utara

12.402.760,00

005-Jumlah tenaga

pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat

kapasitasnya

300-orang 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi Jawa Barat,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Nusa Tenggara Timur, Provinsi

Riau, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sumatera Utara

1.330.000,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi Jawa Barat, Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi

1.108.500,00

- 221 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Riau, Provinsi Sulawesi Selatan,

Provinsi Sumatera Utara

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi Sumatera Utara Provinsi

Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur,

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sumatera Utara

85.007.367,00

5442-Penyelenggaraa

n Pendidikan Menengah

Kejuruan Kehutanan

Tersedianya tenaga teknis menengah

kejuruan kehutanan

99.297.518,00

- 222 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

001-Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia

448-orang 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan

Penciptaan Lapangan Kerja

melalui Pertanian, Industri,

Pariwisata, dan Jasa Produktif

Lainnya

04-Percepatan Peningkatan Keahlian

Tenaga Kerja

02-Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Vokasi

03-Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan

Timur, Provinsi Papua Barat, Provinsi

Riau, Provinsi Sulawesi Selatan,

Pusat

65.289.204,00

951-Layanan Sarana dan

Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

-

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Jawa Barat, Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi Papua Barat,

Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi

Selatan

34.008.314,00

5443-

Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan

Pengembangan Generasi

Lingkungan

Meningkatnya

kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup

14.718.940,00

- 223 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

001-Jumlah kader Lingkungan hidup yang meningkat kapasitasnya

360-orang 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

01-Pencegahan Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

004-Peningkatan Kesadaran dan

Kapasitas Pemerintah,

Swasta dan Masyarakat terhadap

Lingkungan Hidup

00-Bukan prioritas bidang

Pusat 1.040.000,00

002-Jumlah generasi muda Lingkungan Hidup yang

meningkatnya kapasitasnya

1200-orang 01-Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

01-Percepatan Pengurangan

Kemiskinan

05-Pemberian Akses Kelola

Sumber Daya Alam melalui

Perhutanan Sosial

04-Peningkatan Kapasitas

Institusi dan Kelembagaan

Masyarakat dalam Usaha Perhutanan

Sosial (Koperasi, BUMDes, dan

Akses Pasar)

00-Bukan prioritas bidang

Pusat 3.165.000,00

003-Jumlah sekolah/kampus

yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup

400-unit 04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung Lingkungan

01-Pencegahan

Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

004-

Peningkatan Kesadaran dan

Kapasitas Pemerintah, Swasta dan

Masyarakat terhadap

Lingkungan Hidup

00-Bukan

prioritas bidang Pusat

2.341.000,00

004-Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan

berbudaya Lingkungan Hidup

780-orang 04-Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

04-Peningkatan

Daya Dukung SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

01-Pencegahan Kerusakan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

004-Peningkatan

Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah,

Swasta dan Masyarakat

terhadap Lingkungan

Hidup

00-Bukan prioritas bidang

Pusat 954.000,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan

Pusat

7.218.940,00

- 224 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

lingkungan hidup

5444-Peningkatan Penyuluhan

Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku

usaha dalam pemberdayaan

masyarakat

10.919.500,00

001-Peningkatan jumlah kelas

kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya

110-unit 01-

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

01-Percepatan

Pengurangan Kemiskinan

05-Pemberian

Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui

Perhutanan Sosial

04-Peningkatan

Kapasitas Institusi dan Kelembagaan

Masyarakat dalam Usaha

Perhutanan Sosial (Koperasi, BUMDes, dan

Akses Pasar)

00-Bukan

prioritas bidang Pusat 3.300.000,00

002-Jumlah unit koperasi Kelompok Tani Hutan yang dibentuk

20-unit 01-Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan

Dasar

01-Percepatan Pengurangan Kemiskinan

05-Pemberian Akses Kelola Sumber Daya

Alam melalui Perhutanan

Sosial

04-Peningkatan Kapasitas Institusi dan

Kelembagaan Masyarakat

dalam Usaha Perhutanan

Sosial (Koperasi, BUMDes, dan Akses Pasar)

00-Bukan prioritas bidang

Pusat 920.000,00

003-Jumlah Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha

Kehutanan Swadaya (LP2UKS)

20-unit 01-Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

01-Percepatan Pengurangan

Kemiskinan

05-Pemberian Akses Kelola

Sumber Daya Alam melalui

Perhutanan Sosial

04-Peningkatan Kapasitas

Institusi dan Kelembagaan

Masyarakat dalam Usaha

Perhutanan Sosial (Koperasi, BUMDes, dan

Akses Pasar)

00-Bukan prioritas bidang

Pusat 920.000,00

- 225 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

004-Peningkatan kapasitas tenaga pendamping/penyuluh handal bagi KTH

200-orang 01-Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

01-Percepatan Pengurangan Kemiskinan

05-Pemberian Akses Kelola Sumber Daya

Alam melalui Perhutanan

Sosial

04-Peningkatan Kapasitas Institusi dan

Kelembagaan Masyarakat

dalam Usaha Perhutanan Sosial (Koperasi,

BUMDes, dan Akses Pasar)

00-Bukan prioritas bidang

Pusat 1.800.000,00

950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat 2.479.500,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.500.000,00

029.09.11-

Program Perhutanan Sosial dan

Kemitraan Lingkungan

Meningkatnya akses

pengelolaan hutan oleh masyarakat

450.556.380,00

Meningkatnya upaya penyelesaian konflik

dan tenurial di kawasan hutan

Meningkatnya perilaku peduli lingkungan dan

kehutanan

5413-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Ditjen

Perhutanan Sosial dan Kemitraan

Lingkungan

Reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan

Ditjen PSKL

74.629.725,00

- 226 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

00-Pusat 17.677.732,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

270.000,00

955-Layanan Manajemen

Keuangan

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi Bali,

Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi

Maluku, Provinsi Sulawesi Selatan,

Provinsi Sumatera Utara, Pusat

1.000.000,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

00-Pusat 55.681.993,00

5414-Penyiapan

Kawasan Perhutanan

Sosial

Meningkatnya luas

areal kelola masyarakat

86.060.018

86.060.018,00

001-Luas Hutan Yang Dikelola Masyarakat dalam bentuk

HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan

1000000-Hektar 01-Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

01-Percepatan Pengurangan

Kemiskinan

05-Pemberian Akses Kelola

Sumber Daya Alam melalui

Perhutanan Sosial

01-Penyiapan Prakondisi

Masyarakat Perdesaan dan

Kawasan

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Bali, Provinsi Jambi,

Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi

Maluku, Provinsi

84.435.018,00

- 227 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi

Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Pusat

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

1.625.000,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

-

5415-Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan

Adat

Meningkatnya kelompok usaha perhutanan sosial

dan kemitraan

227.221.997,00

001-Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

1500-Kelompok 01-Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

01-Percepatan Pengurangan Kemiskinan

05-Pemberian Akses Kelola Sumber Daya

Alam melalui Perhutanan

Sosial

03-Pengembangan Usaha

Perhutanan Sosial

Berkelanjutan

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Bali, Provinsi Jambi, Provinsi

Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku,

Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi

Sumatera Utara, Pusat

93.987.997,00

002-Jumlah fasilitasi

peningkatan produksi hasil hutan dan jasa lingkungan

2300-Paket 01-

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

01-Percepatan

Pengurangan Kemiskinan

05-Pemberian

Akses Kelola Sumber Daya

Alam melalui Perhutanan Sosial

03-

Pengembangan Usaha

Perhutanan Sosial Berkelanjutan

00-Bukan

prioritas bidang Provinsi Bali,

Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi

Maluku, Provinsi Sulawesi Selatan,

132.500.000,00

- 228 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Sumatera Utara, Pusat

951-Layanan Sarana dan

Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan

prioritas bidang

734.000,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan

prioritas bidang

-

5416-Kemitraan Lingkungan dan

Peran Serta Masyarakat

Meningkatnya role model komunitas

yang berperan serta dalam penyelamatan

SDA dan ekosistem serta LHK

44.814.000,00

001-Jumlah Komunitas Kemitraan Lingkungan

100-Komunitas 01-Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan

Dasar

01-Percepatan Pengurangan

Kemiskinan

05-Pemberian Akses Kelola

Sumber Daya Alam melalui Perhutanan

Sosial

01-Penyiapan Prakondisi

Masyarakat Perdesaan dan Kawasan

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan

Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera

Utara, Pusat

4.597.500,00

002-Penyediaan Pendamping

Dalam Pengembangan Perhutanan Sosial

1215-Orang 01-

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

01-Percepatan

Pengurangan Kemiskinan

05-Pemberian

Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui

Perhutanan Sosial

02-Pengelolaan

Kolaboratif Sumber Daya Hutan Bersama

Masyarakat Desa

00-Bukan

prioritas bidang Provinsi Bali, Provinsi

Kalimantan Selatan, Provinsi

Maluku, Provinsi Sulawesi Selatan,

Provinsi

40.216.500,00

- 229 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Sumatera Utara, Pusat

951-Layanan Sarana dan

Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan

prioritas bidang

-

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan

prioritas bidang

-

5417-Penanganan

Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat

Meningkatnya penyelesaian konflik

bidang lingkungan hidup dan kemitraan

17.830.640,00

001-Penanganan Konflik dan Tenurial

300000-Ha 01-Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

01-Percepatan Pengurangan

Kemiskinan

05-Pemberian Akses Kelola

Sumber Daya Alam melalui

Perhutanan Sosial

01-Penyiapan Prakondisi

Masyarakat Perdesaan dan

Kawasan

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Bali, Provinsi

Jambi, Provinsi Kalimantan Selatan,

Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pusat

8.305.640,00

002-Penyelenggaraan Verifikasi Hutan Adat

30000-Ha 01-Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

01-Percepatan Pengurangan

Kemiskinan

05-Pemberian Akses Kelola

Sumber Daya Alam melalui

Perhutanan Sosial

01-Penyiapan Prakondisi

Masyarakat Perdesaan dan

Kawasan

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan

Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi

9.525.000,00

- 230 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Sumatera Utara, Pusat

951-Layanan Sarana dan

Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan

prioritas bidang

-

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan

prioritas bidang

-

029.10.12-Program

Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Meningkatkan Kawasan Hutan

(termasuk kawasan konservasi) yang

dapat dilindungi dari Gangguan Keamanan

Hutan

443.634.941,00

5427-Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Ditjen Penegakan

Hukum Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

Terwujudnya

reformasi tata kelola Kepemerintahan yang baik di

lingkungan Direktorat Jenderal PHLHK

159.901.932,00

950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta

15.800.000,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta

3.500.000,00

- 231 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

970- Layanan Dukungan Manajemen Satker

1 Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Papua Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,

Provinsi Sumatera Utara

6.000.000,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI

Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Papua Barat

134.601.932,00

5428-Pencegahan dan

Pengamanan Hutan

Terlaksananya pencegahan dan

pengamanan terhadap gagguan dan ancaman

keamanan kawasan hutan di 34 Provinsi

134.235.727,00

- 232 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

001-Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan

melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi

2669000-Hektar 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Papua Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,

Provinsi Sumatera Utara

61.954.567,00

002-Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari

gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi

6000-Hektar 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur

5.081.160,00

004-Sarana Prasarana

Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar

minimum

6-Lokasi 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI

Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi Papua Barat,

Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi

Sumatera Utara

67.200.000,00

5429-Penyelesaian Sengketa

Lingkungan Hidup

Meningkatnya efektifitas penyelesaian

sengketa lingkungan hidup

16.847.223,00

- 233 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

001-Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan

7-Gugatan 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

04-Penguatan Kelembagaan, Regulasi,

Pengawasan dan Penegakan

Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

003-Penegakan Hukum di Bidang Sumber

Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta

7.916.667,00

002-Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang

diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan

20-Kasus 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta

5.858.556,00

003- Gugatan Perdata Lingkungan Hidup terkait DAS CITARUM melalui Pengadilan

3-Gugatan 003-Penanganan Pencemaran

DAS Citarum

03-Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan

Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

04-Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya

Tampung Lingkungan

04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

Provinsi DKI Jakarta

3.000.000,00

951- Layanan Sarana dan

Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta

72.000,00

- 234 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

5430-Penanganan Pengaduan,

Pengawasan dan Sanksi

Administrasi

Meningkatnya efektifitas penanganan

pengaduan, pengawasan izin, izin

lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi

Administrasi

64.768.840,00

001-Pengaduan yang masuk

tertangani

1200-Pengaduan 04-

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya

Tampung Lingkungan

04-Penguatan

Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan dan

Penegakan Hukum di Bidang

Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

002-Penguatan

Sistem Perizinan, Pengawasan,

dan Pengamanan

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

00-Bukan

prioritas bidang Provinsi DKI Jakarta,

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan

Timur, Provinsi Papua Barat, Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera

Utara

19.556.520,00

002-Usaha dan/atau kegiatan

yang diawasi dan tingkat penaatan perusahaan

650-Izin 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI

Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi Papua Barat,

Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi

18.712.320,00

- 235 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Sumatera Utara

003-Sanksi adminitrasi 50-Sanksi 04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber

Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya

Tampung Lingkungan

04-Penguatan

Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan dan

Penegakan Hukum di Bidang

Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

002-Penguatan

Sistem Perizinan, Pengawasan,

dan Pengamanan

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta

5.500.000,00

004-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi

Administrasi di DAS Citarum

100-Perusahaan 003-Penanganan

Pencemaran DAS Citarum

03-Rehabilitasi dan Pemulihan

Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

04-Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

04-Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, dan Sumber Daya

Air

Provinsi DKI Jakarta

3.000.000,00

005-Sarana Prasarana

Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum

6-Lokasi 003-

Penanganan Pencemaran DAS Citarum

03-Rehabilitasi

dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

04-Peningkatan

Daya Dukung SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya

Air

Provinsi DKI

Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi Papua Barat,

Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi

Sumatera Utara

18.000.000,00

- 236 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh

PPNS LHK secara Profesional

67.881.219,00

001-Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan

P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)

75-Kasus 04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber

Daya Air

04-Peningkatan

Daya Dukung SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

04-Penguatan Kelembagaan,

Regulasi, Pengawasan dan Penegakan

Hukum di Bidang Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

003-Penegakan Hukum di

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi

Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur,

Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sumatera Utara

51.481.219,00

002-Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum

3-Kasus 003-Penegakan Hukum di

Bidang Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

04-Penguatan Kelembagaan,

Regulasi, Pengawasan

dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber

Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

04-Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

04-Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, dan Sumber

Daya Air

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi

Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur,

Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sumatera

Utara

1.400.000,00

- 237 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

006-Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar

minimum

6-Lokasi 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Papua Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,

Provinsi Sumatera Utara

15.000.000,00

029.11.13-Program

Pengendalian Perubahan Iklim

Peningkatan efektivitas adaptasi

dan mitigasi perubahan iklim serta pengendalian

kebakaran hutan dan lahan

297.068.857,00

Penurunan luas areal

kebakaran hutan/lahan

Peningkatan jumlah wilayah yang

memiliki kapasitas adaptasi perubahan

iklim

5445-Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian

Perubahan Iklim

Terwujudnya tata

kelola kepemerintahan yang

baik di lingkungan Ditjen PPI

99.388.105,00

950-Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan

Provinsi Bali,

Provinsi Kalimantan Tengah,

10.094.000,00

- 238 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

lingkungan hidup Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sumatera Selatan,

Pusat

951-Layanan Sarana dan

Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi Bali,

Provinsi Sulawesi Selatan

4.372.500,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 07-Bidang hukum dan

aparatur

Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sumatera

Selatan, Pusat

84.921.605,00

5446-Adaptasi

Perubahan Iklim

Meningkatnya

kemampuan adaptasi perubahan iklim

1.750.000,00

001-Pengembangan dan

Operasionalisasi Sistim Informasi dan Data Indeks

Kerentanan (SIDIK)

1-sistem 04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung Lingkungan

04-Penguatan

Kelembagaan, Regulasi,

Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang

Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

001-Penguatan

Regulasi dan Kelembagaan

Bidang Lingkungan Hidup di Daerah

10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat

800.000,00

002-Pengembangan Program Kampung Iklim (Proklim)

30-Desa 10-Bidang pengelolaan

Pusat

- 239 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

950.000,00

951-Layanan Internal

(Overhead)

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat

-

5447-Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan kebijakan dan perangkat mitigasi

perubahan iklim di bidang kehutanan,

lahan gambut, dan limbah

24.878.000,00

002-Fasilitasi Penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim

Dalam Rangka Implementasi NDC

6-Wilayah 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan

Tengah, Provinsi Papua Barat,

Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi

Sumatera Selatan, Pusat

11.218.000,00

003-Penurunan konsumsi bahan perusak ozon

5-persentase 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

01-Pencegahan Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

004-Peningkatan Kesadaran dan

Kapasitas Pemerintah,

Swasta dan Masyarakat

terhadap Lingkungan Hidup

10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat 13.610.000,00

951-Layanan Internal (Overhead)

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

Pusat -

- 240 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

lingkungan hidup

5448-Inventarisasi Gas Rumah Kaca

serta Monitoring, Pelaporan dan

Verifikasi

Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK,

serta monitoring, pelaporan dan

verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan secara berkala setiap

tahun

15.450.000,00

001-Tersedianya sistem inventarisasi GRK nasional yang termutakhirkan dan

verifikasi dan registri aksi mitigasi

5-Sektor 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sumatera Selatan,

Pusat

15.450.000,00

951-Layanan Internal

(Overhead)

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat

-

5449-Mobilisasi Sumber Daya

untuk Perubahan Iklim

Meningkatnya ketersediaan

pendanaan dan kapasitas

pengembangan sains perubahan iklim dan teknologi rendah

karbon

1.250.000,00

001-Fasilitasi peningkatan

kapasitas, transfer teknologi rendah karbon dan akses

pembagian manfaat

5-wilayah 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan

Pusat

1.250.000,00

- 241 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

lingkungan hidup

951-Layanan Internal

(Overhead)

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat

-

5450-Pengendalian Kebakaran

Hutan dan Lahan

Terjaminnya efektivitas dan jangkauan

pengendalian karhutla

159.352.834,39

004-Pencegahan kebakaran

hutan dan lahan

746-Desa 04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

01-Pencegahan

Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

003-

Pencegahan Kebakaran

Lahan dan Hutan

10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi Bali,

Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sumatera Selatan,

Pusat

43.251.939,51

005-Peningkatan Kapasitas

Tenaga dan Pengelolaan Sarpras Dalkarhutla

34 Daops 04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber

Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya

Tampung Lingkungan

02-

Penanggulangan Kerusakan Lingkungan

Hidup

005-

Penanggulangan Kebakaran Lahan dan

Hutan

10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi Kalimantan

Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan,

Provinsi Sumatera Selatan, Pusat

75.910.894.88

006-Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

8-Laporan 04-Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, dan Sumber

Daya

04-Peningkatan

Daya Dukung SDA dan Daya

Tampung Lingkungan

01-Pencegahan Kerusakan

Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

003-Pencegahan

Kebakaran Lahan dan

Hutan

10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi Bali, Provinsi

Kalimantan Tengah, Provinsi

29.100.000,00

- 242 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Papua Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,

Provinsi Sumatera Selatan,

007-Pengembangan Kemitraan dan MPA Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

53-Desa/Mitra 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

01-Pencegahan Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

004-Peningkatan Kesadaran dan

Kapasitas Pemerintah,

Swasta dan Masyarakat

terhadap Lingkungan Hidup

10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sumatera Selatan,

Pusat

6.390.000,00

011-Perencanaan dan

Kerjasama Regional/Internasional terkait

Dalkarhutla

4 Forum 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat

700.000,00

029.12.14-Program

Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Meningkatnya kesehatan

masyarakat dan kualitas lingkungan dengan

berkurangnya risiko akibat paparan B3,

limbah B3, dan sampah

282.282.534,00

5451-Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen

Pengelolaan Sampah, Limbah

dan B3

Terwujudnya reformasi tata kelola

kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PSLB3

50.985.572,00

- 243 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat 18.703.262,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat 32.282.310,00

5452-

Pengelolaan B3

Peningkatan limbah

B3 dan non B3 yang dipantau

pengelolaannya

11.550.000,00

001-Penghapusan Penggunaan Merkuri

3-Lokasi 04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber

Daya Air

04-Peningkatan

Daya Dukung SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

02-Penanggulangan

Kerusakan Lingkungan Hidup

003-Penghapusan

Penggunaan Merkuri oleh PESK

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Maluku Utara, Pusat

9.100.000,00

002-Pengendalian dan Penanganan B3

4-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat 2.450.000,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

-

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

-

5453-Verifikasi Pengelolaan

Limbah B3 dan Limbah Non B3

Meningkatnya pelayanan

pengelolaan limbah B3 dan non B3

6.846.962,00

001-Peningkatan Pelayanan

Perizinan Pengelolaan Limbah B3

400-Industri 10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan

Pusat

4.800.000,00

- 244 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

lingkungan hidup

002-Pengembangan Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan

Limbah B3 dan Limbah Non B3

3-Dokumen 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pusat 2.046.962,00

951-Layanan Sarana dan

Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

-

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

-

5454-Penilaian Kinerja

Pengelolaan Limbah B3 dan

Limbah Non B3

Peningkatan limbah B3 dan non B3 yang

dipantau pengelolaannya

12.700.000,00

001-Penyediaan Fasilitas

Pemanfaatan Limbah Non B3 Biomassa Sebagai Energi

3-Lokasi 04-

Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung Lingkungan

01-Pencegahan

Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

004-

Peningkatan Kesadaran dan

Kapasitas Pemerintah, Swasta dan

Masyarakat terhadap

Lingkungan Hidup

00-Bukan

prioritas bidang Provinsi

Kalimantan Tengah, Provinsi Maluku

Utara, Pusat

5.600.000,00

002-Pemantauan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Limbah B3

dan Limbah non B3 Pada Lingkungan Industri

1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

00-Pusat 7.100.000,00

004-Penyediaan fasilitas

penunjang percontohan pengelolaan limbah medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

yang tersedia

0- 00-Bukan

prioritas bidang

-

- 245 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

-

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

-

5455-Pemulihan

Kontaminasi dan Tanggap Darurat

Limbah B3

Peningkatan volume

lahan terkontaminasi yang terpulihkan

27.050.000,00

001-Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3

100000-Ton 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.250.000,00

002-Pengembangan Sistem

Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3

2-Dokumen 10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pusat 1.232.930,00

003-Penyediaan Data Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Terkontaminasi Limbah

B3

2-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.250.000,00

004-Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non

Institusi

5500-Ton 01-Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan

Dasar

04-Peningkatan

Akses Masyarakat Terhadap

Perumahan dan

Permukiman Layak

03-Peningkatan Kualitas

Lingkungan di Permukiman

003-Restorasi lingkungan

tercemar limbah B3

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Banten, Provinsi

Jawa Tengah

23.317.070,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

-

- 246 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

-

5456-Pengelolaan

Sampah

173.150.000,00

01-Pengurangan

jumlah timbulan sampah

001-Pengurangan Timbulan

Sampah Melalui Penerapan EPR

85-Ton 04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

02-

Penanggulangan Kerusakan

Lingkungan Hidup

002-

Penanganan Sampah Plastik

di Laut

00-Bukan

prioritas bidang Pusat

2.500.000,00

002-Pengurangan Timbulan

Sampah Melalui Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) di

Destinasi Wisata

1-Lokasi 03-Peningkatan

Nilai Tambah Ekonomi dan

Penciptaan Lapangan Kerja melalui

Pertanian, Industri,

Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

03-

Peningkatan Nilai Tambah

Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya

01-Percepatan

Pengembangan 10 Destinasi

Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK

Pariwisata dan Penguatan

Pemasaran Pariwisata Prioritas

1-Dukungan

Infrastruktur untuk 10

Destinasi Pariwisata Prioritas

termasuk 4 KEK Pariwisata:

Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya,

Mandalika, Labuan Bajo,

Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru,

Kepulauan Seribu, Tanjung

Lesung, Tanjung Kelayang dan

Morotai

01-

Pengarusutamaan dan

pembangungan lintas bidang

Provinsi

Nusa Tenggara Barat, Pusat

4.050.000,00

- 247 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

02-Penanganan jumlah sampah

003-Penanganan Sampah Melalui Penyediaan Perangkat Implementasi Pemantauan dan

Evaluasi Kota Bersih, Teduh dan Sehat Berkelanjutan

(ADIPURA)

14000000-Ton 01-Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

04-Peningkatan Akses

Masyarakat Terhadap

Perumahan dan Permukiman

Layak

03-Peningkatan Kualitas Lingkungan di

Permukiman

002-Peningkatan kualitas udara

perkotaan

00-Bukan prioritas bidang

Pusat 9.650.000,00

004-Penyediaan Sarana

Prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik

2-Kab/Kota 04-

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya

Tampung Lingkungan

03-Rehabilitasi

dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

004-

Pengelolaan Sampah Spesifik

00-Bukan

prioritas bidang Provinsi Jawa Timur,

Provinsi Kalimantan Timur, Pusat

3.800.000,00

005-Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Pembinaan Penerapan

Jakstrada Pengelolaan Sampah

1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat 1.850.000,00

006-Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah di DAS

Citarum

10800-Ton 04-Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, dan Sumber

Daya Air

04-Peningkatan

Daya Dukung SDA dan Daya

Tampung Lingkungan

03-Rehabilitasi dan Pemulihan

Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

003-Penanganan

Pencemaran DAS Citarum

00-Bukan prioritas bidang

Provinsi Jawa Barat, Pusat

12.700.000,00

007-Pengelolaan Sampah

Terpadu di Wilayah Pesisir

9-Kab/Kota 04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber

Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya

Tampung Lingkungan

02-

Penanggulangan Kerusakan Lingkungan

Hidup

002-

Penanganan Sampah Plastik di Laut

00-Bukan

prioritas bidang Provinsi Aceh,

Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, Provinsi

Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan

Timur, Provinsi Maluku, Provinsi

10.300.000,00

- 248 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Papua, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Pusat

008-Pembangunan biodigester

sampah pasar tradisional kapasitas 3 ton/hari

1-Fasilitas 01-

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

04-

Peningkatan Akses Masyarakat

Terhadap Perumahan

dan Permukiman Layak

03-Peningkatan

Kualitas Lingkungan di Permukiman

002-

Peningkatan kualitas udara perkotaan

00-Bukan

prioritas bidang Provinsi Kalimantan

Barat, Pusat

2.300.000,00

009-Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan

sampah di daerah prioritas

123900-Ton 00-Bukan prioritas bidang

Pusat 126.000.000,00

951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

-

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

-

029.13.15-

Program Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Meningkatnya

kualitas udara

538.294.191,00

Meningkatnya

kualitas air

Meningkatnya

kualitas tutupan lahan

Menurunnya tingkat pencemaran dan

kerusakan wilayah pesisir dan laut

Meningkatnya kualitas pengelolaan

lahan gambut

- 249 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang

baik di lingkungan Direktorat Jenderal

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

5457-Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Ditjen Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

hidup

Meningkatnya

reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen.

PPKL

65.276.191,00

950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Pusat 16.982.220,00

994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang

Provinsi DKI Jakarta

48.293.971,00

5458-Pengendalian

Pencemaran Udara

27.014.000,00

Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam Pengendalian Pencemaran Udara

001-Jumlah Kota yang Meningkat Kinerjanya Dalam

Pengendalian Pencemaran Udara

0-Kota 04-Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

04-Peningkatan

Daya Dukung SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

01-Pencegahan Kerusakan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

001-Pemantauan

Kualitas Air dan Udara

00-Bukan prioritas bidang

-

Tersedianya status mutu udara perkotaan

002-Tersedianya status mutu udara perkotaan

0-Kota 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

01-Pencegahan Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

001-Pemantauan Kualitas Air dan

Udara

00-Bukan prioritas bidang

-

- 250 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Meningkatnya proporsi jumlah

industri yang memenuhi baku mutu emisi

003-Peningkatan proporsi jumlah industri yang

memenuhi baku mutu emisi

1500-Industri 04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber

Daya Air

04-Peningkatan

Daya Dukung SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

01-Pencegahan Kerusakan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

001-Pemantauan

Kualitas Air dan Udara

10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi

Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI

Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta,

Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi,

Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa

Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi

Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan

Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan

Bangka

2.646.000,00

- 251 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Belitung, Provinsi Kepulauan Riau,

Provinsi Lampung, Provinsi Maluku,

Provinsi Maluku Utara, Provinsi

Nusa Tenggara Barat, Provinsi

Nusa Tenggara Timur, Provinsi

Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi

Riau, Provinsi Sulawesi Barat,

Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi

Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi

Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,

- 252 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera

Utara, Pusat

Tersedianya Indeks

Kualitas Udara

004-Terlaksananya

pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara

400-Kab/Kota 04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber

Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya

Tampung Lingkungan

01-Pencegahan

Kerusakan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

001-

Pemantauan Kualitas Air dan Udara

10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi Aceh,

Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi

Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI

Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi

Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi

Jawa Tengah, Provinsi

Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,

Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi

Kalimantan Tengah,

24.368.000,00

- 253 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, Provinsi

Kepulauan Riau, Provinsi Lampung,

Provinsi Maluku, Provinsi Maluku

Utara, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Provinsi Papua, Provinsi

Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi

Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi

Selatan,

- 254 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi

Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi

Utara, Provinsi Sumatera

Barat, Provinsi Sumatera Selatan,

Provinsi Sumatera Utara, Pusat

5459-Pengendalian Pencemaran Air

89.804.000,00

Tersedianya data

kualitas air

001-Tersedianya informasi

data kualitas air

2-Titik 04-

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya

Tampung Lingkungan

01-Pencegahan

Kerusakan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

001-

Pemantauan Kualitas Air dan Udara

10-Bidang

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi Aceh,

Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi

Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI

Jakarta, Provinsi Gorontalo,

Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat,

Provinsi Jawa

75.740.754,00

- 255 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi

Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan

Selatan, Provinsi Kalimantan

Tengah, Provinsi Kalimantan Timur,

Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi

Kepulauan Riau, Provinsi Lampung,

Provinsi Maluku, Provinsi Maluku

Utara, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Timur,

- 256 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat,

Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi

Barat, Provinsi Sulawesi

Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,

Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi

Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera

Barat, Provinsi Sumatera Selatan,

Provinsi Sumatera Utara

Membaiknya kualitas air satu kelas

002-Pengelolaan DAS Citarum (PROKASIH)

1-DAS 04-Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

04-Peningkatan

Daya Dukung SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

03-Rehabilitasi dan Pemulihan

Kerusakan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

003-Penanganan

Pencemaran DAS Citarum

10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat

14.063.246,00

5460-Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan

15.700.000,00

- 257 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Pesisir dan Laut

Meningkatnya

kualitas ekosistem pesisir dan laut

001-Jumlah lokasi ekosistem

pesisir laut yang dipulihkan fungsinya

3-Lokasi 04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung Lingkungan

03-Rehabilitasi

dan Pemulihan Kerusakan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

005-Konservasi

dan Restorasi Pesisir dan Laut

10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi

Jawa Tengah, Provinsi Kepulauan

Riau, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi Sulawesi

Tenggara, Pusat

8.200.000,00

Meningkatnya

pengendalian pencemaran pesisir

dan laut dari tumpahan minyak

003-Meningkatnya

pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan

minyak

2-Lokasi 04-

Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung Lingkungan

02-

Penanggulangan Kerusakan

Lingkungan Hidup

001-

Penanganan Tumpahan

Minyak di Laut

10-Bidang

pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi DI

Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi

Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,

Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi

Nusa Tenggara Barat, Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi

Tengah, Provinsi

7.500.000,00

- 258 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Sulawesi Tenggara, Provinsi Sumatera

Utara, Pusat

Meningkatnya

pengendalian pencemaran pesisir

dan laut dari sampah plastik di laut

005-Meningkatnya

pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari sampah

plastik di laut

0-Lokasi 04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung Lingkungan

02-

Penanggulangan Kerusakan

Lingkungan Hidup

002-

Penanganan Sampah Plastik

di Laut

00-Bukan

prioritas bidang

-

Tersedianya data

kualitas air laut dan kerusakan ekosistem

006-Tersedianya data kualitas

air laut dan kerusakan ekosistem

0-Lokasi 04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber

Daya Air

04-

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya

Tampung Lingkungan

01-Pencegahan

Kerusakan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

001-

Pemantauan Kualitas Air dan Udara

00-Bukan

prioritas bidang

5461-Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

28.500.000,00

Meningkatnya luasan lahan terlantar bekas

pertambangan rakyat yang difasilitasi

pemulihannya

001-Peningkatan luasan lahan terlantar bekas pertambangan

rakyat yang terpulihkan

30.2-Hektar 04-Pemantapan

Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-Peningkatan

Daya Dukung SDA dan Daya

Tampung Lingkungan

03-Rehabilitasi dan Pemulihan

Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

002-Restorasi Lahan Bekas

Tambang

10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Provinsi Bali, Provinsi

Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi

Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi

27.650.000,00

- 259 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi

Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi

Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Provinsi Sumatera Barat, Pusat

Meningkatnya proporsi jumlah industri yang

meningkat ketaatannya untuk

melakukan rehabilitasi pasca tambang

002-Peningkatan proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk

melakukan rehabilitasi pasca tambang

37-Industri 04-Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, dan Sumber

Daya Air

04-Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

01-Pencegahan Kerusakan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

001-Pemantauan Kualitas Air dan

Udara

10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan

Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, Provinsi Maluku

Utara,

850.000,00

- 260 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi

Sulawesi Tengah, Provinsi

Sumatera Barat, Provinsi Sumatera

Selatan, Pusat

5462-

Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lahan Gambut

312.000.000,00

Pemulihan Ekosistem Gambut

001-Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi

1500-Hektar 04-Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

04-Peningkatan

Daya Dukung SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

03-Rehabilitasi dan Pemulihan

Kerusakan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

001-Restorasi dan Pemulihan

Lahan Gambut

10-Bidang pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Provinsi Aceh, Provinsi

Kalimantan Timur, Provinsi Riau,

Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera

Utara, Pusat

12.000.000,00

- 261 -

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Program/

Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/Satuan

Prioritas

Nasional

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas

Proyek Prioritas

Nasional

Prioritas

Bidang Lokasi

Alokasi

(Ribu Rupiah)

Pemulihan lahan gambut melalui restorasi di 7 Provinsi

rawan kebakaran hutan

003-Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan

kebakaran hutan

400000-Hektar 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,

dan Sumber Daya Air

04-Peningkatan Daya Dukung

SDA dan Daya Tampung

Lingkungan

03-Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan

Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

001-Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut

10-Bidang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan

Barat, Provinsi Kalimantan Selatan,

Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi

Papua, Provinsi Riau, Provinsi

Sumatera Selatan, Pusat

300.000.000,00

TOTAL

9.076.472.682,00

* ) Sesuai Pagu Alokasi Anggaran 2019

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

KRISNA RYA SITI NURBAYA