MULTILATERAL MEETING-1
PENYUSUNAN RKP 2017
Rabu, 24 Februari 2016
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PRIORITAS NASIONAL
PERCEPATAN PERTUMBUHAN KAWASAN
EKONOMI KHUSUS
TUJUAN MULTILATERAL MEETING I
1. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur
dalam pengembangan KEK.
2. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional KEK Tahun 2017, serta hasil Identifikasi
awal Sasaran Prioritas Nasional KEK, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas
dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait.
3. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan
kegiatan prioritas.
4. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas, dan kegiatan
prioritas.
KELUARAN
1. Keluaran yang diharapkan yaitu kesepakatan terhadap sasaran prioritas nasional dan arah
kebijakan prioritas nasional
2. Masukan untuk Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (level 2)
3. Sebagai bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting, yaitu pembahasan Form B - E.
PENDAHULUAN
Slide - 2
Slide - 3
Dirjen...
Direktur...
Kepala
Bagian ...
Kepala
Bagian ...
Direktur... Direktur...
Sesdirjen...
money follow function money follow program prioritas
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017
(HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan
berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional.
Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yang
sama dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensi
dan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumah
dilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L.
Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program prioritas.
HOLISTIK
TEMATIK
Untuk mencapai sasaran
prioritas nasional
Pengembangan KEK, perlu
koordinasi lintas
Kementerian/Lembaga,
BUMN/BUMD, dan
Pemerintah Daerah.
INTEGRATIF SPASIAL
Pencapaian Pengembangan
KEK dilakukan secara
terintegrasi melalui
peningkatan produksi bahan
baku, konektivitas,
infrastruktur dasar,
ketersediaan tenaga kerja,
iklim investasi, daya dukung
lahan dan ruang
Pembangunan/pengembang
an kawasan misalnya, harus
mempertimbangkan lokasi,
terintergrasi dengan jalan,
pasar, serta terdapat
dukungan jaringan air dan
listrik
“Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan
Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan
Antarwilayah”
RKP
2017
Slide - 4
TAHAP PEMBAHASAN
MULTILATERAL DAN BILATERAL MEETING
PEMBAHASAN: Pengintegrasian berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal)
yang jelas dan terukur
OUTPUT : Form A Sasaran Prioritas Pembangunan; Arah Kebijakan; Program
Prioritas (Level 1), dan Kegiatan Prioritas (Level 2)
MULTILATERAL
MEETING I
23 – 29 Feb
PEMBAHASAN
• Penajaman kegiatan prioritas, sasaran, target dan rincian pendanaan 2016 – 2017- dan
Forward Estimate
• Verifikasi program/kegiatan diluar prioritas (umum)
• Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Presiden)
OUTPUT :
• Form B-E
• Usulan Target dan Kebutuhan Pendanaan Prioritas (detail)
• Catatan pembahasan termasuk kebutuhan lainnya (mendesak/prioritas Presiden)
BILATERAL
MEETING
4 – 11 Mar
1. Pengintegrasian hasil Bilateral Meeting ke dalam Forum lengkap di masing-masing
Topik setelah adanya Pagu Indikatif dan Rakorbangpus.
2. Penajaman sasaran-target-lokus
MULTILATERAL
MEETING II
4-8 April
Slide - 5
JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des
• Sinkronisasi Data
Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran
• Penetapan Arah
Kebijakan dan
Prioritas
Pembangunan
• Sidang Kabinet
Rancangan Awal
RKP & Pagu
Indikatif
• SKB MPPN/Ka
Bappenas tentang
dan MenKeu
tentang Rancangan
Awal RKP dan Pagu
Indikatif
• Rakorbangpus
Multi – Pihak
Tiga Pihak
• Penyusunan
Rencana Kerja K/L
• Musrenbangprov
• Rangkaian
Musrenbangnas
• Sidang Kabinet
Rancangan Akhir
RKP
• Perpres RKP
• Penelaahan RKA-KL
• Penyusunan Draft
Nota Keu dan RUU
APBN
• Rancangan RKP
• Penyampaian
Rancangan RKP dan
Kerangka Ekonomi
Makro dan Pokok-
Pokok Kebijakan
Fiskal ke DPR
• Pembicaraan
Pendahuluan
• Lanjutan Pertemuan
Tiga Pihak
• SKB MPPN/Ka.
Bappenas dan
MenKeu tentang
Pagu Anggaran K/L
• Ratas Kerangka
Ekonomi Makro dan
Resource Envelope
• Kepres
Alokasi
Anggaran
• Finalisasi
DIPA
• Kepres APBN
• Kepres RKP
• Pembahasan
Nota Keuangan
dan RUU APBN
• Penetapan UU APBN
• Surat Menkeu
tentang Kesepakatan
Pemerintah - DPR
• Penelaahan RKA K/L
• Penyampaian
dan
Pembahasan
Nota Keuangan
dan RUU APBN
Slide - 6
• Revolusi Mental
• Pembangunan Pendidikan
• Pembangunan Kesehatan
• Pembangunan Perumahan dan Permukiman
DIMENSI
PEMBANGUNAN
MANUSIA
• Kedaulatan Pangan
• Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
• Kemaritiman dan Kelautan
• Pariwisata
• Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
DIMENSI
PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
• Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
• Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
• Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
• Pengembangan Konektivitas Nasional
DIMENSI
PEMERATAAN DAN
KEWILAYAHAN
• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan
KeamananKONDISI PERLU
PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN NASIONAL 2017
Slide - 7
Slide - 8
TUJUAN PEMBANGUNAN KEK
Mendorong investasi dan meningkatkan daya saing
internasional, pertumbuhan, penciptaan lapangan
kerja dan penerimaan devisa.
UU No.39 Tahun 2009
Jaringan Konektivitas (Jalan Lingkungan Kawasan, Jalan
Penghubung menuju Kawasan, Rel Kereta Api, dsb
1
Enclave Area (kawasan pengolah komoditas unggulan
menjadi produk akhir bernilai tambah tinggi)
2 Hinterland Area sumber daya alam/komoditas unggulan
KEK
Kab. A
Kab. B
Kab. C
Kab. D
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3 Hinterland Area infrastruktur pendukung (Air, Listrik, dsb)
Pelabuhan Internasional
KETERKAITAN PENGEMBANGAN KAWASAN
Sasaran
2014
(Baseline)
2015 2016 2017 2019
Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK
a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar
Jawa
7 7
7 lama
+
3 baru
10 lama
+
2 baru
12 lama
+
2 baru
b. Kawasan Industri n.a n.a n.a 14 14
ARAH KEBIJAKAN:
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa:
1.Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA
(a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri
pangan, industri maritim, dan pariwisata.
2.Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur
3.Pengembangan SDM dan IPTEK
4.Pengembangan regulasi dan kebijakan
5.Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif
fiskal dan non-fiskal
SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
Kebijakan KEK untuk mendukung Revolusi Mental:
Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri
Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi
Penegakan hukum dan disiplin
Slide - 10
PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN KEK
Sebaran Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus
KEK & KI SEI MANGKEI
Kab. Simalungun, Sumut
KEK TANJUNG API-API
Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
KEK TANJUNG LESUNG
Kab. Pandeglang, Banten
KEK MANDALIKA
Kab. Lombok Tengah, NTB
KEK & KI PALU
Kota Palu, Sulawesi Tengah
KEK & KI BITUNG
Kota Bitung, Sulawesi Utara
KEK MOROTAI
Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara
KEK MBTK
Kabupaten Kutai Timur, Kaltim
KEK SORONG
KEK MERAUKE
KEK & KI LANDAK
Kab. Landak, Kalbar
KEK KALTARA
KEK MAKASSAR
Maluku
KEK NTT
Keterangan:
Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai 2014
Lokasi KEK 2014-2019
KI KUALA TANJUNG
KI TANGGAMUS
KI KETAPANG
KI JORONG
KI BATULICIN
KI BANTAENG
KI KONAWE
KI MOROWALI
KI BULI
KI TELUK BINTUNI
Lokasi 14 Kawasan Industri
Slide - 11
Lokasi KEK KI KSPN
Sei Mangkei √ √
Tanjung Lesung √ √
Tanjung Api Api √
Mandalika √ √
Palu √ √
Bitung √ √
MBTK √
Morotai √ √
Pemetaan Lokasi KEK, KI, dan KSPN
Keterangan:
• KEK : Kawasan Ekonomi Khusus
• KI : Kawasan Industri
• KSPN: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan
Industri/
