Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 2


Materi• Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD)• Target MDGs• Keterkaitan MDGs dengan Kebijakan

Pembangunan• Langkah Teknis dan Jadwal

Penyusunan RAD MDGs • Sistematika RAD MDGs• Pengorganisasian Penyusunan RAD

MDGs

4dadang-solihin.blogspot.com


NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)

Status Hukum Dokumen Perencanaan


Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured

gets managed”) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and

appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will

use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right

time to influence many manage decision)


Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART

Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.


• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Perencanaan yang Ideal

Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdaya• Penetapan standar dan

pengawasan kualitas


Apa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk

mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas

implementasinya.

12

1/2

dadang-solihin.blogspot.com

Apa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang

hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.

13

2/2


Substansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara

arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur

keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.


15

Persiapan

Penyusunan Rancangan

Awal RPJMD

Tahap Penyusunan

Rancangan Awal Renstra SKPD

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD

1 Penyusunan Rancangan

Akhir RPJMD

Penetapan Perda/Perkadatentang RPJMD

3 5

2 4 6

Step by Step Penyusunan RPJMDStep by Step Penyusunan RPJMD


Tahap Persiapan1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8. Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen

RPJMD11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh

stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD 14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

16

1


Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan

2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan3. Kajian terhadap RPJMD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD10. FGDs untuk setiap Topik11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang

RPJMD

17

2


Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah3. Tupoksi SKPD4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD12. Musrenbang RPJMD 13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

18

3


Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD

1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD

19

4


Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD

1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten

2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD5. Penetapan Ranperda menjadi Perda6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan

20

5


Langkah Penyusunan RPJMD

21

Visi, Misi, ProgramKepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun Rancangan Awal

RPJMD

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

Penetapan RPJMD

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

Bappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah

SKPD Menyusun Renstra SKPD

Program SKPD

e) Program SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)(7)

Indikator


Sistematika Penulisan RPJMD

22

Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen

Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota

1/3



23

2.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan

Daerah

Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait

3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk

RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW

Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota)

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah

4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah.

5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi

pemerintahan daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan

Kerangka Pendanaan

Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

6.1 Program Pembangunan6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

2/3



24

6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah

Bab VII Kaidah PelaksanaanMengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif

7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD

7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD

Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,

Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah

2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD

3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah

4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja)

5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

3/3


Evaluasi Kualitas RPJMD

25

1/3

1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah

.

2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah

.

3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .

Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)

Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)



26

2/3

4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan:

.

Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)

Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)

5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

.

6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah.

.



27

3/3

7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah

.

8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengankendala fiskal daerah

.

9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional

.

10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD

.

11. Kualitas RPJMD sudah SMART .



Target MDGs1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua.3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.4. Menurunkan angka kematian anak.5. Meningkatkan kesehatan ibu.6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup.8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.


Sumber: Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas (2010)


Daftar Isi Pedoman RAD MDGs


Kata PengantarDaftar IsiDaftar TabelDaftar Gambar Daftar SingkatanBab I Pendahuluan

• Latar Belakang• Tujuan• Ruang Lingkup• Landasan Hukum

Bab II Keterkaitan MDGs dengan Kebijakan Pembangunan• Keterkaitan MDGs dengan RPJMN• Keterkaitan MDGs dengan

Pembangunan Daerah• Kebijakan RPJMN 2010-2014 Terkait

Percepatan Pencapaian Target MDGsBab III Langkah Teknis dan Jadwal

Penyusunan RAD MDGs • Dokumen yang Perlu Diperhatikan

dalam Penyusunan RAD MDGs• Langkah-langkah Teknis Penyusunan

RAD MDGs• Pembiayaan• Jadwal Penyusunan RAD MDGs

Bab IV. Sistematika RAD MDGs• Sistematika Dokumen RAD MDGs• Matrik RAD MDGs dan Penjelasannya

Bab V. Pengorganisasian Penyusunan RAD MDGs• Pengorganisasian • Uraian Tugas • Mekanisme Kerja

Bab VI. Penutup

Lampiran• List Indikator MDGs• Pencapaian Indikator MDGs Nasional• Profil Pencapaian MDGs Provinsi • Dokumen Kebijakan Lainnya yang Perlu

Diperhatikan Dalam Penyusunan RAD MDGs• Contoh matrik masing-masing target MDGs

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Ruang Lingkup Landasan Hukum


Latar BelakangMemuat :• MDGs merupakan komitmen nasional dan global• Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas

pembangunan nasional dan sinergis antara perencanaan nasional di pusat dan daerah

• Target MDGs telah diakomodasikan dalam RPJMN 2010-2014 • Sebagian besar pencapaian MDGs Indonesia sudah sesuai dengan

rencana target yang ditetapkan (on track). Namun demikian, masih ada beberapa target MDGs yang memerlukan upaya keras untuk mencapainya dan masih terjadi disparitas pencapaian target MDGs di tingkat provinsi.

• Peta jalan (roadmap) nasional percepatan pencapaian target MDGs telah dirumuskan.


1/2

Latar BelakangMemuat :• Roadmap tersebut perlu dijabarkan oleh daerah dalam bentuk

Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah masing-masing.

• Pedoman penyusunan RAD MDGs ditujukan untuk memberikan panduan bagi daerah, khususnya Pemerintah Provinsi untuk menyusun Dokumen Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Target MDGs di daerah, sehingga dapat dihasilkan suatu produk dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional.


2/2

Ruang Lingkup Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan tentang :1. Keterkaitan MDGs dengan kebijakan pembangunan nasional dan

daerah; 2. Panduan pengorganisasian;3. Langkah teknis dan jadwal penyusunan RAD MDGs;4. Panduan penyusunan matrik RAD MDGs.


Landasan Hukum1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN).– Pasal 4 ayat (2) RPJMN– Pasal 5 ayat (2) RPJMD

2. PP19/2010 tentang Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah

3. Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-20144. Perpres 29/2010 tentang RKP 20115. Inpres 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Nasional Tahun 2010 6. Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan


BAB II KETERKAITAN MDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Keterkaitan MDGs dengan RPJMN

2.2 Keterkaitan MDGs dengan Pembangunan Daerah

2.3 Kebijakan RPJMN 2010-2014 Terkait Percepatan Pencapaian Target MDGs


Keterkaitan MDGs dengan RPJMN/D


Keterkaitan MDGs dengan Pembangunan Daerah

• Pengarusutamaan MDGs juga harus dilakukan dalam proses perencanaan daerah dan diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah.

• Dengan mengacu pada RPJMN, target dan indikator MDGs diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah, yaitu RPJMD dan Renstra SKPD


1/2

Keterkaitan MDGs dengan Pembangunan Daerah

Berbagai langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi antara lain : 1. Bagi Pemerintah Provinsi yang telah menyusun RPJMD, pencapaian target

MDGs tingkat nasional dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam RKPD.

2. Bagi Pemerintah Provinsi yang sedang menyusun RPJMD, pencapaian target MDGs tingkat daerah dilakukan dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang terukur disertai dengan capaian, indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program ke dalam dokumen RPJMD.

3. Pemerintah Provinsi hendaknya juga memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk menyusun RPJMD Kabupaten/ Kota dan RKPD Kabupaten/ Kota agar setiap kebijakan, program dan kegiatan SKPD Kabupaten/ Kota benar-benar mendukung pencapaian MDGs tingkat provinsi.


2/2

Kebijakan RPJMN 2010-2014 terkait Percepatan Pencapaian Target MDGs

1. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan dan Kelaparan • Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan (Tujuan 1 A )• Kebijakan dan Strategi dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Penuh dan

Produktif dan Pekerjaan yang Layak untuk Semua, termasuk Perempuan dan Kaum Muda (Tujuan 1B)

• Kebijakan dan Strategi Penurunan Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita (Tujuan 1C)

2. Kebijakan dan Strategi Pencapaian Pendidikan Dasar untuk Semua (Tujuan 2)3. Kebijakan Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

(Tujuan 3)4. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kematian Anak (Tujuan 4)5. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kesehatan Ibu (Tujuan 5)6. Kebijakan dan Strategi dalam Pengendalian Penyakit Menular (Tujuan 6)7. Kebijakan dan Strategi dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (Tujuan 7)


BAB III LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL

PENYUSUNAN RAD MDGs

3.1. Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RAD MDGs

3.2. Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAD MDGs

3.3. Pembiayaan

3.4. Jadwal Penyusunan RAD MDGs


Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RAD MDGs

• RPJMD• RPJMN 2010-2014 • Renstra K/L Terkait 2010-2014• RKP 2011• Inpres No. 3 Tahun 2010• Peta Jalan (Road Map) Nasional Percepatan Pencapaian Target

MDGs• Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia

Tahun 2010• Dokumen Kebijakan lain yang terkait


Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAD MDGs(Proses penyusunan RAD MDGs akan difasilitasi oleh Tim MDGs pusat)


Langkah 1 Penetapan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja)Langkah 2 Melakukan Sidang Pleno Pertama membahas langkah-langkah penyusunan

Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian MDGs Langkah 3 Masing-masing Pokja Menyusun Draft RAD Percepatan Pencapaian Target

MDGs, dengan tahapan :1. Identifikasi tujuan, target dan indikator MDGs untuk masing-masing provinsi2. Menetapkan program dan kegiatan prioritas terkait dengan pencapaian

masing-masing target MDGs3. Menetapkan indikator dan target pencapaiannya terkait dengan program dan

kegiatan dalam pencapaian masing-masing target MDGs4. Menetapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dan sumber pendanaan dalam

pelaksanaan program, kegiatan dan tindakan yang dilakukanLangkah 4 Melaksanakan Sidang Pleno Kedua antar Pokja dengan menyajikan draft RAD

(narasi dan matrik) untuk dibahas secara lintas pokja (workshop)Langkah 5 Penyempurnaan dan finalisasi Draft Rencana Aksi Daerah berdasarkan masukan

hasil Sidang Pleno KeduaLangkah 6 Review draft RAD MDGs oleh tim MDGs pusatLangkah 7 Pengesahan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs dalam

bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala DaerahLangkah 8 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan

Pembiayaan• Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyiapan

dan pelaksanaan RAD MDGs menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.


Jadwal Penyusunan RAD MDGs


No. KegiatanBulan Pada Tahun 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) √

2Sidang Pleno Persiapan Penyusunan Draft RAD oleh Masing-masing Pokja*) (Workshop I)

√

3 Penyusunan Draft RAD oleh Masing-masing Pokja (provinsi dan kabupaten/kota) √ √ √ √

4 Sidang Pleno Pembahasan RAD Hasil Masing-masing Pokja*) (Workshop II) √ √

5 Penyempurnaan Draft RAD MDGs oleh Masing-masing Pokja √

6 Review Draft RAD MDGs provinsi oleh Tim MDGs Pusat √ √

7 Pengesahan RAD MDGs oleh Kepala Daerah √

8 Sosialisasi RAD MDGs √ √ √

BAB IV SISTEMATIKA RAD MDGs

4.1. Sistematika Dokumen RAD MDGs

4.2. Matriks RAD MDGs dan Penjelasannya


Sistematika Penulisan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs

BAB I Pendahuluan1.1 Kondisi Umum Pembangunan Daerah berkaitan

dengan Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah 1.2 Permasalahan dan Tantangan

BAB II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs

BAB III Pemantauan dan EvaluasiBAB IV PenutupLampiran: Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target

MDGs


Petunjuk Penyusunan RAD MDGs

BAB I PENDAHULUAN • Kondisi Umum Pembangunan Daerah berkaitan dengan Tujuan

Pembangunan MileniumPada bagian ini dijelaskan status capaian dari berbagai indikator terkait MDGs pada provinsi yang bersangkutan mulai goal 1 sampai dengan goal 7.

• Permasalahan dan TantanganPada bagian ini dijelaskan secara umum permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan yang terkait dengan pencapaian target MDGs.


1/3


BAB II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs

• Pada bagian ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target MDGs.

• Dituliskan strategi umum yang dilakukan untuk masing-masing tujuan (goal) sebagai payung kegiatan yang dicontohkan dalam matrik.

• Strategi dirumuskan mengacu pada kegiatan nasional sebagaimana dituliskan dalam peta jalan (roadmap) nasional percepatan pencapaian MDGs dan RPJMD.

• Uraian kebijakan dan strategi dilengkapi dengan program, lintas program dan indikator kinerja output untuk masing-masing kegiatan dalam program tersebut.


2/3


BAB III Pemantauan dan Evaluasi• Pada bagian ini disusun mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk

melihat target capaian dari pelaksanaan RAD MDGs untuk masing-masing goal (tujuan).

• Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD MDGs perlu menggambarkan :a. Tanggungjawab masing-masing SKPD sesuai tujuan MDGs-nya;b. Waktu pelaksanaan;c. Langkah tindak lanjut.

• Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD MDGs dilakukan oleh Kepala Bappeda.

BAB IV Penutup• Pada bagian ini diisikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang

dilakukan dalam rangka mendukung RAD MDGs, termasuk menggalang partisipasi dari berbagai pihak.


3/3


Matrik RAD MDGs dan Penjelasannya

Petunjuk Umum Pengisian Matrik RAD MDGs

1. Matrik ini berlaku untuk setiap goal dalam MDGs sepanjang target bersifat kuantitatif dan pencapaiannya secara nasional merupakan akumulasi dari pencapaian masing-masing provinsi. Untuk target yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matrik yang disesuaikan atau dapat ditulis secara naratif.

2. Menu kegiatan daerah telah disiapkan oleh pusat (K/L terkait khusus goal terkait kesehatan) sesuai tanggung jawab goalnya masing-masing sebagai acuan penyusunan RAD masing-masing provinsi. Menu kegiatan tersebut bersifat operasional dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan daerah sepanjang memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target nasional maupun target MDGs.

3. Matrik yang telah dilengkapi dengan menu kegiatan daerah akan disampaikan pada saat sosialisasi dan fasilitasi Pedoman Penyusunan RAD MDGs (khusus goal terkait kesehatan)


Cara Pengisian Matrik

BAGIAN 1 : • Diisi dengan target dan indikator MDGs sesuai tujuan/goal terkait.

BAGIAN 2 : • Diisi dengan program, kegiatan, indikator, target pencapaian dan

alokasi anggaran tahunan sesuai tujuan, target dan indikator MDGs terkait, mengacu pada RPJMN 2010-2014 dan/atau RKP 2011;

• Kolom sumber pendanaan : diisi dengan sumber pembiayaan (APBN);

• Kolom Pelaksana : diisi dengan K/L penanggung jawab kegiatan.


1/2

Cara Pengisian Matrik BAGIAN 3 : • Diisi dengan kegiatan, indikator, target pencapaian dan alokasi anggaran

tahunan dalam rangka mendukung pencapaian target nasional dan target MDGs terkait yang mengacu pada RPJMD;

• Kolom program/kegiatan : diisi dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan pencapaian target nasional dan MDGs;

• Kolom Indikator : diisi dengan satuan target masing-masing kegiatan (jumlah, persentase atau yang bersifat kuantitatif);

• Kolom target pencapaian : diisi dengan target rencana tahunan capaian masing-masing indikator kegiatan;

• Kolom alokasi anggaran : diisi dengan rencana pembiayaan tahunan untuk masing-masing kegiatan;

• Kolom sumber pendanaan : diisi dengan sumber biaya untuk kegiatan untuk kegiatan pencapaian target MDGs yang berasal dari APBN (dana Dekon, TP, DAK, DAU) dan/atau APBD (PAD), dan/atau sumber lainnya;

• Kolom pelaksana : diisi dengan SKPD terkait pelaksana kegiatan.CATATAN: UNTUK KEGIATAN DAERAH (Bagian 3), K/L BISA MENYIAPKAN MENU KEGIATAN DAERAH SEBAGAI BAHAN DISKUSI DI DAERAH


2/2

BAB V PENGORGANISASIAN

PENYUSUNAN RAD MDGs

5.1. Pengorganisasian5.2. Uraian Tugas5.3. Mekanisme Kerja


PengorganisasianBentuk organisasi dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah dilakukan terdiri dari :• Tim Pengarah• Kelompok Kerja


Tim PengarahPenanggung Jawab : Kepala DaerahSekretaris : Kepala BappedaAnggota : Kepala Dinas Teknis Terkait

Kelompok Kerja POKJA I : Penanggulangan KemiskinanPOKJA II : Pendidikan dan GenderPOKJA III : Kesehatan dan GiziPOKJA IV : Kelestarian Lingkungan HidupPembentukan pokja dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pembahasan RAD MDGs. Namun demikian pembentukan pokja bukan merupakan keharusan sepanjang di provinsi yang bersangkutan sudah memiliki pokja terkait.ORGANISASI POKJA:• Ketua• Sekretaris• Anggota


Organisasi dan Tanggung Jawab Pokja RAD MDGs


POKJA Tanggung Jawab Goal Organisasi Pokja (Indikatif)

POKJA IPenanggulangan Kemiskinan

Goal 1• Ketua: Ketua Bappeda/BPMD• Sekretaris: Ka. Dinas Terkait• Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi

Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor Statistik Provinsi, LSM)

POKJA IIPendidkan dan Gender

Goal 2 Goal 3

• Ketua: Kepala Dinas Pendidikan• Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait• Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi


POKJA IIIKesehatan dan Gizi

Goal 1, Goal 4, Goal 5,

Goal 6, Goal 7

• Ketua: Kepala DInas Kesehatan• Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait• Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi


POKJA IVKelestarian Lingkungan Hidup

Goal 7

• Ketua: Kepala Dinas Pekerjaan Umum• Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait• Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi


Struktrur Organisasi Pokja Penyusunan RAD MDGs

Penanggung Jawab

Sekretaris

Anggota Anggota Anggota dst

Sekretaris

Pokja II

Anggota

Pokja I

Anggota Anggota

Pokja III Pokja IV

dst

60

TIM PENGARAH

KELOMPOK KERJA


Uraian Tugas Tim Pengarah bertugas untuk : 1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan

pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;2. Memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis mengenai

substansi penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;

3. Memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun rekomendasi untuk penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;

4. Menyampaikan laporan kegiatan penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.


1/2

Uraian Tugas Kelompok Kerja bertugas untuk : 1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah

MDGs sesuai dengan bidang tugasnya; 2. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja MDGs sesuai

dengan bidang tugasnya; 3. Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang

dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah MDGs;

4. Melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) di tingkat provinsi dan upaya-upaya yang telah dilakukan;

5. Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) sesuai dengan bidang tugasnya;

6. Menyusun rencana aksi daerah MDGs sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat tim pengarah untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya.

7. Sosialisasi RAD MDGs kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah.dadang-solihin.blogspot.com 62

2/2

Mekanisme Kerja • Tim pengarah mengadakan rapat setiap triwulan selama

penyusunan RAD MDGs; • Pokja mengadakan rapat setiap bulan atau sesuai dengan

keperluan selama penyusunan RAD MDGs;• Kepala Bappeda sebagai sekretaris tim pengarah bertugas untuk

mengkonsolidasikan RAD MDGs hasil pokja;• Draft yang sudah disusun oleh tim MDGs di tingkat provinsi akan

dikonsultasikan dengan tim MDGs di tingkat pusat sebelum ditetapkan oleh Gubernur.


Bab VI Penutup• Pedoman penyusunan RAD MDGs merupakan panduan bagi setiap

pimpinan daerah untuk menghasilkan rancangan RAD MDGs yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

• Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang mengatur Pedoman Penyusunan RAD MDGs.

• Dengan pedoman ini diharapkan daerah dapat menyusun Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Target MDGs dengan standar kualitas yang baik dan dapat memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasinya.


Lampiran

65

• List Indikator MDGs• Pencapaian Indikator MDGs Nasional• Profil Pencapaian MDGs Provinsi• Dokumen Kebijakan Lainnya yang Perlu diperhatikan dalam Penyusunan

RAD MDGs• Contoh matrik masing-masing target MDGs

– Matrik Tujuan 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan) – Matrik Tujuan 2 (mencapai pendidikan dasar untuk semua) – Matrik Tujuan 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan) – Matrik Tujuan 4 (meningkatkan kesehatan anak)– Matrik Tujuan 5 (menurunkan angka kematian ibu)– Matrik Tujuan 6 (memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya)– Matrik Tujuan 7 (memastikan kelestarian lingkungan hidup)



Education

Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah