Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional

  • Published on
    30-Dec-2015

  • View
    90

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air. Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan Jakarta, 13 Desember 2012. Outline. Posisi Kehutanan Indonesia Perubahan Paradigma - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional</p> <p>Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas NasionalDirektorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya AirSemiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan BerkeadilanJakarta, 13 Desember 2012KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALOutlinePosisi Kehutanan IndonesiaPerubahan ParadigmaPrioritas Nasional RPJMN 2010-2014Pengukuhan Kawasan HutanKesatuan Pengelolaan HutanPencapaian RPJMN 2010-2014Kesimpulan</p> <p>KEMENTERIAN PPN/BAPPENASPosisi Kehutanan Indonesia3LUAS DARATAN KAWASAN HUTAN : 130,61 juta haHutan Konservasi: 24,39 juta haHutan Lindung: 32,01 juta haTaman Buru: 167,63 ribu haHutan Produksi:77,72 juta haHutan Produksi Terbatas:22,79 juta haHutan Produksi yang Dapat Dikonversi:20,98 juta haHutan Produksi Tetap:33,95 juta haIndonesia memiliki tropical rainforest terluas nomor 3 di dunia setelah Federative Republic of Brazil dan Democratic Republic of the Congo.KEMENTERIAN PPN/BAPPENASNilai nominal PDB sektor kehutanan dalam 15 tahun terakhir meningkat terus namun persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional cenderung terus menurun.</p> <p>TahunNilai Nominal PDB Sub Sektor Kehutanan (Rp Miliar)Kontribusi terhadap PDB Nasional (%)19979.806,51,56201048.050,50,75PERLU DIKAJI KEMBALI untuk dikembangkan:Peran dalam penyediaan sumber daya pembangunan (sumber kayu) pengelolaan hasil kayu/log yang legal/bersertifikasiPeran dan kontribusi nilai ekonomi: jasa lingkungan (air, karbon, kehati)Dengan 1 dan 2 maka kontribusi (lama) terhadap PDB dari sektor kehutanan akan meningkat secara signifikan (dengan penilaian dan pengelolaan yang benar)</p> <p>Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDBKEMENTERIAN PPN/BAPPENASIsu-Isu Penting KehutananKualitas pengelolaan perlu ditingkatkan: illegal logging, perlindungan hutan konservasi, hutan lindung dan aset kehati di dalam hutan, potensi nilai karbonPenetapan batas kawasan dan penerapan di lapangan kejelasan kepemilikan dan penguasaan/pemanfaatan mengurangi potensi konflik pemanfaatan KEMENTERIAN PPN/BAPPENASPerubahan paradigmaKEMENTERIAN PPN/BAPPENASPemeliharaan dan PengembanganAsset Management of ForestMendefinisikan kembali dan menjaga nilai aset hutan dan seisinya untuk kehidupan seimbang pada masa kini, agar ada keberlanjutan kehidupan generasi masa depanMenyempurnakan instrumen penilaian hutan dan seisinya terbuka kesempatan untuk secara komprehensif dan seimbang memposisikan nilai hutan dalam pembangunan nasional (nilai ekonomi, sosial dan keberlanjutan lingkungan)</p> <p>KEMENTERIAN PPN/BAPPENASInstrumen Kebijakan Pemanfaatan HutanMenyempurnakan tata kelola hutan dan seisinya untuk pemanfaatan nilai dan peran hutan secara komprehensif, tidak hanya hutan sebagai penghasil komoditas (kayu, dan produk turunan kayu), namun juga jasa lingkungan dan nilai keanekaragaman hayati di dalamnyaKelengkapan kebijakan dan instrumen kebijakan untuk peran dan nilai hutan terutama jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati, dan kualitas penerapannyaPengembangan Sumber Daya Manusia (aparat, masyarakat dan pelaku usaha) sejalan dengan paradigma nilai hutan yang baruKEMENTERIAN PPN/BAPPENASRPJMN 2010-2015:Prioritas nasionalKEMENTERIAN PPN/BAPPENASSasaran RPJMN 2010-2014URAIAN20052006200720082009Pertumbuhan Ekonomi5,75,56,36,04,6Pengangguran11,210,39,18,47,9Kemiskinan16,017,816,615,414,2URAIANRealisasiProyeksi20102011201220132014Pertumbuhan Ekonomi6,26,56,56,7-7,47,0-7,7Pengangguran7,16,56,4-6,66,0-6,65,0-6,0Kemiskinan13,312,410,5-11,59,5-10,58,0-10,0REALISASI 2004-2009RPJM NASIONAL 2010-2014(%)(%)</p> <p>KEMENTERIAN PPN/BAPPENASMEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB)Stabilitas makro ekonomiPrioritas 5: Ketahanan PanganPrioritas 6: InfrastrukturPrioritas 7: Iklim Investasi dan UsahaPrioritas 8: EnergiPrioritas 11: Kebudayaan, Kreativitasm dan Inovasi TeknologiPrioritas lainnya: bidang perekonomianPRO RAKYAT (PRO POOR DAN PRO JOB)Prioritas 4: Penanggulangan KemiskinanPrioritas 10: Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar, dan pascakonflik;Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dan Percepatan Pembangunan NTTPrioritas lainnya: Bidang Kesejahteraan RakyatKERANGKA PEMBANGUNAN NASIONALPELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLAPrioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata KelolaPrioritas 2: PendidikanPrioritas 3: KesehatanPrioritas lainnya: Bidang PolhukamPRO ENVIRONMENTPrioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan BencanaPrioritas Nasional dalam Kerangka Pembangunan NasionalKEMENTERIAN PPN/BAPPENASTema Pembangunan Tahun 2013Unsur-unsur pokok tema adalah:Daya SaingDaya Tahan Ekonomi (Resilience)Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan RakyatStabilitas Sosial dan PolitikMEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYATKEMENTERIAN PPN/BAPPENASReformasi Birokrasi dan Tata KelolaPendidikanKesehatanPenanggulangan KemiskinanKetahanan PanganInfrastrukturIklim Investasi dan Iklim Usaha EnergiLingkungan Hidup dan Pengelolaan BencanaDaerah Tertinggal, Terdepan, terluar dan Pasca KonflikKebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi TeknologiBidang Politik, Hukum, dan KeamananBidang PerekonomianBidang Kesejahteraan Rakyat</p> <p>RPJMN 2010-2014TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013ISU STRATEGIS NASIONAL 2013Peningkatan Daya SaingPeningkatan dan Perluasan KesraPemantapan Stabilitas SospolPeningkatan Daya Tahan EkonomiPeningkatan Iklim Investasi dan UsahaPercepatan Pembangunan InfrastrukturMeningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomiPenciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja mudaPeningkatan pembangunan SDMPercepatan pengurangan kemiskinan: sinergi klaster 1-4Persiapan Pemilu 2014Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsiPercepatan pembangunan Minimum Essential ForceKetahanan pangan: menuju pencapaian surplus beras 10 juta tonPeningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energiPrioritas Nasional dan Isu Strategis 2013KEMENTERIAN PPN/BAPPENASRKP 2013BUKU IBUKU IIBUKU IIIPRIORITAS NASIONAL 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan BencanaPeningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan KehutananPeningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya HutanDimensi Kewilayahan (per Regional)PRIORITAS NASIONALKEBIJAKANLINTAS BIDANGPRIORITAS BIDANG X: SDA LHPERUBAHAN IKLIM GLOBALKebijakan Sektor Kehutanan dalam RKP 2013KEMENTERIAN PPN/BAPPENASPrioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan BencanaRPJMN 2010-2014Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS prioritasPengembangan Perhutanan SosialPengendalian Kebakaran HutanPembinaan Pengelolaan DASRKP 2010-2012Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS prioritasPengembangan Perhutanan SosialPengendalian Kebakaran HutanPembinaan Pengelolaan DASRKP 2013Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS prioritasPengembangan Perhutanan SosialPembinaan Penyelenggaraan pengelolaan DASPerencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi DAS (UPT)Pengukuhan Kawasan HutanPembangunan Kesatuan Pengelolaan hutanPenyiapan Pemantapan Kawasan Hutan (UPT)Pengendalian Kebakaran HutanPengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional (UPT)Pengembangan dan Pengelolaan KSDA (UPT)Pengembangan Penyuluhan KehutananPeningkatan Pelayanan Penyuluhan KehutananPenyelenggaraan Diklat Aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnyaKEMENTERIAN PPN/BAPPENASTantangan Utama Sektor KehutananPENYELESAIAN TATA BATAS KAWASAN HUTAN (BATAS LUAR DAN BATAS DALAM)Tata batas yang belum selesai menyebabkan ketidakjelasan status kawasan hutanRentan konflik kawasan hutan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakatTata batas yang belum definitif menghambat persetujuan substantif untuk penyelesaian rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten1KEMENTERIAN PPN/BAPPENASTantangan Utama Sektor KehutananOPERASIONALISASI KPHTidak adanya KPH yang operasional terutama pada kawasan hutan yang open access menyebabkan kawasan ini rentan terhadap penebangan liar, perambahan hutan, dan okupasi kawasan hutanTanpa adanya pengelola hutan di tingkat tapak melalui KPH, maka kerusakan hutan sulit untuk dihentikan dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sulit untuk dipantau kemajuan dan akuntabilitasnyaJika laju deforestasi terus meningkat maka akan semakin mengganggu ekosistem kehutanan yang berdampak kepada hilir, termasuk kegiatan penyelamatan tanah dan air yang berdampak lanjut kepada ketahanan pangan2KEMENTERIAN PPN/BAPPENASTantangan Utama Sektor KehutananSDM KEHUTANANBanyaknya penyuluh kehutanan yang akan pensiun pada tahun 2013KPH Model perlu untuk dibackup dengan penyuluh kehutanan</p> <p>3KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS</p> <p>RPJMN 2010-2014 Buku IIPrioritas Bidang X: Sumber Daya Alam dan Lingkungan HidupPENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANANPENINGKATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SUMBER DAYA HUTAN12KEMENTERIAN PPN/BAPPENASArah Kebijakan Sektor KehutananTerbitnya Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam primer dan Lahan Gambut, maka arah kebijakan untuk peningkatan produksi di bidang kehutanan adalah perbaikan tata kelola hutan produksi melalui operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), penerapan multi sistem silvikultur dan silvikultur intensif, pemanfaatan hutan produksi berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), prioritas penanaman pada lahan kosong, serta pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa. </p> <p>Untuk mendukung peningkatan produksi di bidang kehutanan, kebijakan akan difokuskan pula pada pengembangan penyuluhan, peningkatan pelayanan penyuluhan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk sumber daya manusia kehutanan1Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan KehutananKEMENTERIAN PPN/BAPPENASPercepatan penyelesaian persoalan dalam pengelolaan hutan konservasipercepatan pengukuhan dan pemantapan kawasan hutan, percepatan beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan penyediaan sumber daya manusia pengelola KPH yang profesional, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi potensi sumber daya hutan. 2Peningkatan upaya konservasi dan penyelamatan hutan konservasi serta rehabilitasi sumber daya hutanpeningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan</p> <p>Arah Kebijakan Sektor KehutananPeningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya HutanKEMENTERIAN PPN/BAPPENASPeningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya HutanSasaran:Terselesaikannya tata batas kawasan hutan (batas luar dan fungsi) sepanjang 19.000 kmBeroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan sebanyak 30 unitFokus PrioritasKegiatanPerencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan HutanPengukuhan Kawasan hutanPembangunan Kesatuan Pengelolaan HutanPenyusunan Rencana Makro Kawasan HutanInventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya HutanPengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutananPenyiapan Pemantapan Kawasan Hutan</p> <p>Fokus Prioritas dan KegiatanRKP 2013KEMENTERIAN PPN/BAPPENASURAIANSASARAN RPJMNCAPAIAN20102011Perkiraan 2012TOTALTata batas kawasan hutan (km)63.0003.3665.148,8316.00024.514,83Beroperasinya KPH (unit)1209123960Pencapaian RPJMN 2010-2014KEMENTERIAN PPN/BAPPENASPermasalahan PengukuhanDari segi kebijakan dan perencanaan, RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013 telah memprioritaskan pengukuhan kawasan hutan dan operasionalisasi KPH dalam bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan HidupPengukuhan kawasan hutan ini harus diselesaikan karena merupakan dasar dalam pemberian izin tidak saja sektor kehutanan, tetapi juga pertanian dan sumber daya energi, mineral dan pertambangan Permasalahan dari sisi teknis:Pembiayaan untuk pengadaan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) yang mencakup seluruh wilayah Indonesia Peta dasar tidak akurat (minimal untuk peta kerja seharusnya skala 1:5.000 atau 1:10.000; sementara yang saat ini ada untuk peta RTRW Kabupaten/ Kota dalam skala 1:50.000)Kemampuan Kemenhut dalam percepatan pengukuhan kawasan terbatas, terutama terkait dengan konflik di lapangan</p> <p>KEMENTERIAN PPN/BAPPENASKesimpulanPengukuhan kawasan hutan sangat penting dalam kepastian pengelolaan hutanPengukuhan saja tidak cukup untuk menjaga dan memelihara hutan jika tidak diikuti dengan adanya pengelola/operator yang berada di tingkat tapak Setiap jengkal kawasan hutan harus dikelola dengan baik melalui suatu kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang berbasis KPHUntuk mendukung hal tersebut, diperlukan:Kebijakan, strategi dan program prioritas pembangunanPendanaan APBN, APBD, HLN, CSRSumber daya manusia (manajer, penyuluh, masyarakat)KEMENTERIAN PPN/BAPPENASTerima kasihKEMENTERIAN PPN/BAPPENAS</p>