KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI kEHUTANAN

PERUBAHAN KEBIJAKAN DALAM PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

Disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga

Jakarta, September 2014

Luas Kawasan Hutan Indonesia

Kawasan Hutan Luas (± Ha)

Hutan Konservasi 27.415.137,26

Hutan Lindung

29.938.757,84

Hutan Produksi Terbatas

27.179.652,01

Hutan Produksi Tetap

29.317.609,55

Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 13.956.310,63

Total

122.404.872,67

Data :12 Agustus 2014

Target 2010-2014

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Target 3.440 4.560 4.000 6.000 7.000

Target 2010-2014 (New Initiative)

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Target 3.440 4.750 16.000 19.000 20.000

1. Pelaksanaan tata batas kawasan hutan sampai dengan

2009 sudah mencapai 219.206 km (77,64%) namun

baru menghasilkan penetapan kawasan hutan 11,29%

dari luas total kawasan hutan Indonesia

122.404.872,67 ha.

2. Sejak tahun 2012, melalui skema New Initiative , target

tata batas kawasan hutan tahun 2010-2014 yang

semula sepanjang 25.000 kilometer

ditingkatkan menjadi 63.117 kilometer.

INOVASI KEBIJAKAN PENGUKUHAN

KAWASAN HUTAN

58,80%

REALISASI PENETAPAN KH (New Initiative) sampai dengan 4 September 2014 I. Realisasi Percepatan Penetapan=

58.154.230,22 ha (47,51%), terdiri dari: • Surat Keputusan 733 buah. • Peta Lampiran 3.904 lembar. [Peta disesuaikan dengan skala

format RBI yang tersedia]

II. Realisasi Penetapan sebelum 2009=

13.819.510,12 ha (11,29%), terdiri dari: • Surat Keputusan 830 buah. • Peta Lampiran 830 lembar. [Satu SK dilampiri satu Peta

dengan skala bervariasi]

III. Total Penetapan=

71.973.740,34 ha (58,80%), terdiri dari: • Surat Keputusan 1.563 buah. • Peta Lampiran 4.734 lembar.

Target Penetapan:

Sampai dengan akhir Desember 2014:

• Luas: 83.312.731,18 ha

• Persentase terhadap kawasan hutan: 68,06%

Sampai dengan 2015:

• Luas: 122.404.872,67 ha

• Persentase terhadap kawasan hutan: 100,00%

Intervensi Regulasi

1.Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 bahwa sejak tanggal putusan MK tersebut, Kawasan Hutan yang ditunjuk sah namun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2.Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian/ Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2013 bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi para pihak dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia.

3. Penyempurnaan Permenhut • Revisi Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.44/Menhut-II/2012 menjadi P.62/Menhut-II/2013 Pengakuan Hak-hak pihak ketiga dan hak-hak masyarakat

hukum adat. Pendelegasian wewenang penandatanganan Surat

Keputusan dan Peta kawasan hutan oleh Dirjen Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/ Menhut-II/2010 menjadi P.25/Menhut-II/2014 Penyederhanaan susunan dan tugas Panitia Tata Batas

(PTB)

• Revisi PP.44 tahun 2004 Terkait penguatan pengakuan hak-hak pihak ketiga dan

masyarakat hukum adat (konsultasi publik).

• Kawasan hutan yang telah ditetapkan masih dimungkinkan adanya klaim atas hak-hak pihak ketiga yang sah.

• Kementerian Kehutanan mengeluarkan ketentuan dan mekanisme penyelesaian hak-hak pihak ketiga dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, khususnya pada Pasal 23 dan Pasal 24.

• AMAR pada setiap Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan terdapat klausul: ”Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini, dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan”.

• Penyelesaian hak-hak pihak ketiga melalui pembuktian hak-hak ketiga mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penegasan konversi dan pengakuan hak didasarkan pada Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis

Pemohon

Pemerintah Kabupaten/ Kota

Kementerian Kehutanan

Alat Bukti Klaim Pihak Ketiga

Perubahan Batas Kawasan Hutan

Pemohon MODEL EMPIRIK

Sumber: Permenhut P.44/2012 jo P.62/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

Pemohon

Pemerintah Kabupaten/ Kota

BPN

Kementerian Kehutanan

BPN

Alat Bukti Klaim Pihak Ketiga

Penegasan/ Pengakuan Hak

Penerbitan Alas Hak

Penilaian Data Fisik dan Data Yuridis

[Kontekstual dan Spasial]

Ya Tidak

Perubahan Batas Kawasan Hutan

Pemohon Sumber: Hasil rapat koordinasi KPK, Kemenhut, BPN, dan Pemprov Kepri, di Bintan, 19 Agustus 2014

MODEL REKONSTRUKSI

Ya

Pendelegasian wewenang penandatanganan Surat Keputusan dan Peta kawasan hutan oleh Dirjen Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan

P.001.1016-31.jpg

P.424.jpg

P.424-1108-624.jpg

1912

2012

1. Terwujudnya sinergitas dan koordinasi lintas sektor harus

segera dimulai dengan pengharmonisasian peraturan

perundangan serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di

lapangan.

2. Terwujudnya kawasan hutan yang mantap perlu didukung

dengan pemberian akses memadai kepada masyarakat

sebagai kondisi pemungkin (enabling condition) yang

berkeadilan

3. Terwujudnya batas dan fungsi kawasan hutan yang jelas

dan diakui oleh publik, akan menjadi dasar bagi Bangsa ini

untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya

hutan secara berkesinambungan serta membangun

kemampuan daya saing Bangsa, khususnya dalam

penyediaan Pangan, Energi dan Air yang bersumber dari

kawasan hutan.

PENUTUP

Kementerian Kehutanan