Upload
vodieu
View
251
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LPPHPL – 013 – IDN
LVLK – 006 – IDN LSUP – 025 – IDN LSSML – 018 - IDN
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEDUA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 293/EQ.SHPK/V/2019
LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua Penilaian Kinerja
PHPL terhadap:
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:
Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Bogor, 18 Mei 2019
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan
Nama Auditee : PT Hanurata Unit Kalimantan Timur
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur dan Berau, Provinsi
Kalimantan Timur
IUPHHK-HA : SK.685/Menhut-II/2013 tanggal 11 Oktober 2013
Luas : ± 86.440 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 22 s.d. 29 April 2019
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus,
sehingga PT Hanurata Unit Kalimantan Timur berhak
mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 1 dari 16
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Tim Audit : a. Yudi Herdiana, AM.d (Auditor Prsyarat/Lead Auditor)
b. Ir. Roy Adam, M.M (Auditor Produksi)
c. Arifin Heri Prasetyo, S. Hut (Auditor Ekologi)
d. Dr. Tatan Suwika, S.P, M.Si (Auditor Sosial)
e. Yus Agus Tresna, S. Hut (Auditor VLK)
f. Ade Sugiharto, S.Hut, M.M (Auditor Magang Prasyarat)
g. Tim Pengambilan Keputusan :
a. Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
b. Amin Muchakim, S. Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,
Produksi, dan VLK)
c. Hermansyah Putra, S. Hut. M.Si (Peninjau Bidang Ekologi)
d. Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR
b. Nomor & Tanggal SK : SK. 265/Kpts-II/1998 Add.
SK.465/Menhut-II/2019 add.
SK. 685/Menhut-II/2013 tanggal
11 Oktober 2013
c. Luas dan Lokasi : + 86.440 Ha di Provinsi Kalimantan Timur
d. Alamat kantor :
- Kantor Pusat : Jl Kebun Sirih No. 67-69 Jakarta Pusat
Tlp. 021-31927810, Fax.021-31925058
- Kantor Unit : Jl. Pangeran Hidayatullah No.88,
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI
KINERJA PHPL
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 2 dari 16
Samarinda, Kalimantan Timur, Tlp. 0541-
737028, 0541-741851
e. Pengurus :
Komisaris : Tn. Dr. Haji Hari Sabardi
Direktur Utama : Tn. Sugiono
Direktur Utama : Tn. Idi Sanwardi
Direktur : Tn. Ir. Suprapto Soekirman
f. Nomor S-PHPL/S-LK : 020.2/EQC-PHPL/V/2017
g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 08 Mei 2017 sampai dengan
07 Mei 2022
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 22 dan 29 April 2019
▪ Koordinasi dengan Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur yang diwakili oleh Bapak
Anwar Saleh (Kabid Perencanaan
& Pemanfaatan Hutan).
▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah
XI Samarinda yang diwakili oleh
Bapak Teguh Handoko (Kasubit
TU) dan Bapak Antoni (Kasi
P3HP).
▪ Koordinasi bertujuan untuk
menyampaikan rencana
Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja
PHPL di PT Hanurata Unit
Kalimantan Timur (Auditee) dan
meminta masukan terkait
dengan kinerja Auditee selama
ini.
Pertemuan Pembukaan 24 April 2019
bertempat di Camp
Manubar, Kutai Timur
▪ Perkenalan anggota Tim Audit,
menyampaikan tujuan dan ruang
lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/ rencana
kerja penilaian, menyampaikan
metodologi dan prosedur
penilaian, serta
mengkonfirmasikan kepada
Auditee tentang tanggal, waktu,
tempat, dan peserta pertemuan
penutupan.
▪ Pertemuan pembukaan diakhiri
dengan pembuatan BAP yang
dilampiri dengan notulensi
kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 24 – 26 April 2019 ▪ Tim Audit menghimpun,
mempelajari data dan dokumen
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 3 dari 16
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Auditee dan menganalisis
menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.1 dan
Lampiran 2.1 Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15
/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
▪ Untuk menguji kebenaran data,
Tim Audit melakukan
pengamatan, pencatatan, uji
petik, dan menganalisis
menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.1 dan
Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan 27 April 2019 di Camp
Manubar, Kutai Timur
▪ Menyampaikan ucapan terima
kasih kepada Auditee atas
bantuan dan kerjasamanya
selama penilaian.
▪ Menyampaikan Daftar Periksa
PHPL.
▪ Memberitahukan temuan
observasi dan ketidaksesuaian.
▪ Membacakan atau
memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian.
▪ Pertemuan Penutupan diakhiri
dengan pembuatan BAP.
Pengambilan Keputusan 11 Mei 2019 Rapat Pengambilan Keputusan (PK)
menelaah hasil-hasil dan
kesimpulan penilaian yang telah
disampaikan Tim Auditor untuk
menjamin bahwa penilaian telah
dilaksanakan secara efektif dan
efisien sesuai dengan Prosedur PT
EQUALITY Indonesia serta
mengambil keputusan mengenai
predikat kinerja PHPL Auditee.
(4) Resume Hasil Penilaian:
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan
Pemegang IUPHHK-HT
BAIK
• Auditee telah memiliki dan tersedia lengkap dokumen legal
dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi
pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
• Realisasi penataan batas areal kerja Auditee telah temu
gelang (100%) dan Auditee telah melakukan kegiatan
pemeliharaan terhadap batas konsesinya.
• Auditee telah mendapatkan pangakuan dan dukungan dari
para pihak, serta tidak terdapat konflik batas dengan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 4 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
masyarakat desa sekitar areal kerja yaitu Desa Tado’an dan
Desa Manubar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai timur.
• Terdapat perubahan fungsi kawasan dan telah ada
perubahan perencanaan pada rencana jangka pendek (RKT)
namun untuk perubahan perencanaan jangka panjang (RKU)
belum bisa dilakukan karena menunggu pengesahan
addendum luasan SK IUPHHK-HA Nomor SK. 685/ Menhut-
II/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Kementerian LHK.
• Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
berupa perkebunan karet atas nama PT. Kukar Commodities
Worldwide dengan izin SK Bupati Kutai Timur, lokasinya
berada di kawasan areal penggunaan lain (APL) dan Auditee
melalui surat nomor 459/DIR/A/VIII/2017 tanggal 22
Agustus 2017 telah melaporkan dan memohon kepada
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
mengeluarkan kawasan APL tersebut dari areal kerjanya
melalui addendum SK IUPHHK.
1.2. Komitmen
Pemegang Izin IUPHHK-
HT
BAIK
• Auditee telah memiliki dokumen Visi Misi yang telah disahkan
Direktur Utama dan telah sesuai dengan kerangka
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
• Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan kepada
karyawan dan masyarakat setempat serta terdapat bukti
pelaksanaan sosialisasi berupa berita acara.
• Implementasi PHL Auditee di lapangan hanya sebagian yang
telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
1.3. Jumlah dan
kecukupan tenaga
profesional terlatih dan
tenaga teknis pada
seluruh tingkatan untuk
mendukung pemanfaatan
implementasi penelitian,
pendidikan dan Latihan
SEDANG
• Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis
PHPL) PT HNT di lapangan tersedia pada setiap bidang
kegiatan pengelolaan hutan namun jumlahnya masih belum
sesuai dengan ketentuan.
• Realisasi peningkatan kompetensi SDM Auditee pada tahun
2018 hanya mencapai 56.25 % dari rencana sesuai
kebutuhan.
• Auditee telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara
lengkap.
1.4. Kapasitas dan
mekanisme untuk
perencanaan
pelaksanaan
pemantauan periodik,
evaluasi dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(kegiatan) IUPHHK-HTI
SEDANG
• Auditee telah memiliki struktur organisasi dan job
description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah
disahkan oleh Direksi. Untuk Struktur Organisasi Base
Camp Manubar disahkan oleh Manajer Camp pada tanggal
31 Desember 2018, namun beberapa jabatan penting di
Base camp Manubar kosong, diantaranya jabatan Assmen
Camp Bidang umum, Assmen Camp Bid.TH & RPH dan
beberapa jabatan sub seksi.
• Auditee telah memiliki perangkat SIM dan tenaga
pelaksananya sudah tersedia.
• Auditee telah memiliki struktur organisasi SPI/Internal
Auditor, namun belum berjalan dengan efektif untuk
mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
• Tindak koreksi dan pencegahan managemen PT HNT
berbasis hasil internal audit baru sebagian yang terlaksana.
1.5. Persetujuan Atas
Dasar Informasi Awal
Tanpa Paksaan
BAIK
• Kegiatan penebangan (RKT) tahun 2018 dan tahun 2019
telah disosialisasikan dan telah mendapat persetujuan dari
masyarakat yang terkena dampak.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 5 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
(PADIATAPA). • Proses kegiatan penataan batas areal kerja Auditee telah
mendapat persetujuan dari masyarakat yang terkena
dampak.
• Kegiatan CSR/CD Auditee tahun 2018 telah mendapat
persetujuan dalam proses dan pelaksanaannya dari
masyarakat desa binaan.
• Penetapan kawasan lindung PT HNT telah disosialisasikan
dan mendapat persetujuan dari masyarakat desa yang
terkena dampak.
2. Produksi
2.1. Penataan areal kerja
jangka panjang dalam
pengelolaan hutan lestari
SEDANG
• Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen izin operasional
jangka panjang, Auditee telah memiliki Dokumen RKUPHHK-
HA berbasis IHMB. Dokumen RKUPHHK-HA periode 2014 -
2020 disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan
U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Nomor: SK. 21/BUHA-
2/2014, yang merupakan perubahan RKUPHHK 2011-2020,
serta Auditee tidak dikenai peringatan pemenuhan kewajiban
pemenuhan RKUPHHK.
• Berdasarkan hasil observasi dan pemeriksaan dokumen
RKUPHHK dan dokumen RKT. Penataan Areal Kerja auditee
di lapangan lokasinya telah sesuai dengan rencana pada
peta kerja RKU, namun untuk blok RKT 2018 luasannya
lebih kecil dari rencana di buku RKU.
• Tanda batas petak berupa papan kayu maupun seng bercat
kuning yang memuat informasi nomor petak yang dibatasi
masih terlihat dan cat batas petak warna hitam juga masih
terlihat, tetapi rintisan bata spetak/blok hanya sebagian yang
terlihat jelas.
2.2. Tingkat pemanenan
lestari untuk setiap jenis
hasil hutan kayu utama
dan nir kayu pada setiap
tipe ekosistem
BAIK
• Auditee telah memiliki data potensi tegakan per tipe
ekosistem dari hasil IHMB dan data potensi hasil ITSP 3
tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya
(jalur survei,peta pohon,peta kelas hutan dll.
• Berdasarkan hasil pengecekan Auditee telah membuat PUP
dan telah mempunyai data pengukuran riap tegakan.
• Berdasarkan hasil pemeriksaan dan informasi dari Seksi Tata
Hutan bahwa terdapat bukti upaya melakukan analisis data
potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir,
namun belum dapat digunakan untuk perhitungan Jatah
Tebangan Tahunan (JTT),melainkan hanya berdasarkan hasil
ITSP/Cruising yang dilakukan 2 tahun sebelum penebangan.
2.3. Pelaksanaan
penerapan tahapan
sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi
hutan
SEDANG
• Berdasarkanhasil pemeriksaan terhadap kelengkapan
dokumen SOP sistem Silvikultur. Auditee telah memiliki dan
dapat menunjukan SOP SOP seluruh tahapan kegiatan
sistem silvikultur TPTI dengan lengkap, namun ada salah satu
SOP yaitu SOP ITSP isinya belum sesuai dengan pedoman
pada Permenlhk No.P.43/Menlhk-setjen/2015 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan
alam dan Perdirjen PHPL No: P.20/PHPL-SET/2015 tentang
Petunjuk Teknis ITSP dalam Hutan Produksi.
• Berdasarkan pemeriksaan dokumen SOP serta observasi
terhdap implementasi penerapan SOP. Auditee telah
melaksanakan seluruh kegiatan tahapan sistem silvikultur
TPTI di lapangan, namun implementasi di lapangan baru
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 6 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
sebagian yang mengacu pada SOP yang ditetapkan dan pada
kegiatan ITSP RKT 2018 belum mengacu pada peraturan
yang berlaku.
• Berdasarkan laporan hasil kegiatan ITT di blok RKT 2017
ketersedian pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak
ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata
dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan
kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) sebanyak
26,34 phn/Ha, artinya mampu menjamin terjadinya
kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥25
batang/Ha).
• Berdasarkan laporan kegiatan ITT pada blok RKT
2018,terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan
permudaan tingkat semai, tetapi ketersediaan permudaan
tingkat tiang 76,89 dan/atau pancang 307,52dari jenis -
jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang
kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan
hasil pada rotasi ke-3 (75-99 batang tiang/Ha atau jumlah
kesetaraannya 300-396 batang pancang/ha).
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi
tepat guna untuk
pemanfaatan hutan
BAIK
• Auditee telah memiliki SOP Reduced Impact Logging (RIL)/
pengelolaan hutan ramah lingkungan dan isinya sesuai
dengan karateristik kondisi setempat dan belum mengalami
perubahan atau sama dengan informasi pada penilaian
sebelumnya pada kegiatan Penilikan I Tahun 2018.
• Hasil pemeriksaan terdapat penerapan teknologi ramah
lingkungan pada tahapan kegiatan pemanenan hasil hutan
atau pengelolaan hutan, sama dengan penilaian tahun 2018,
tidak ada penandaan arah rebah pada pohon dan bekas
jalan sarad tidak dibuat sodetan, atau hanya 1-2 tahapan
kegiatan.
• Berdasarkan hasil perhitungan untuk tingkat kerusakan
tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan
(semai, pancang, tiang,pohon) di RKT 2018 adalah sebesar
12,11 % (≤ 15%.).
• Hasil perbandingan antara pohon yang di LHP kan dengan
pohon yang sama di LHC di Blok RKT 2017 – RKT 2018,
menunjukan bahwa Nilai Faktor Eksploitasi (FE) sebesar
0.95. atau ( FE > 0.70).
2.5. Realisasi
penebangan sesuai
dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/
pemanfaatan pada areal
kerjanya
BAIK
• Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen RKT 2018 dan
RKT 2019 Auditee memiliki dokumen RKT lengkap dan telah
disahkan secara Self Approval dan masing – masing
dokumen RKT telah dilengkapi dengan lampiran peta kerja,
seluruh penyusunan RKT telah mengacu pada dokumen
RKU yang ada.
• Hasil pemeriksaan telah tersedian Peta Kerja RKT 2017 –
RKT 2018serta Peta RKU 2014 – 2020 dengan skala 1 :
100.000 yang disahkan secara Self Approval telah
menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/
dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang
ditetapkan sebagai kawasan lindung.
• Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada
batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/
dipelihara dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan
lindung namun berdasarkan observasi lapangan hanya
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 7 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
sebagian yang teralisasi.
• Rata-rata realisasi tebangan total >70%, namun ada realisasi
per kelompok jenis kayu indah<70% dari rencana tebangan
tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan
serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang
memadai dan memenuhi
kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian
dan pengembangan,
serta peningkatan
kemampuan sumber
daya manusia
SEDANG
• Hasil analisa kesehatan finansial PT. HARURATA UNIT KALTIM
tahun 2017diperoleh data bahwa :
- Likuiditas : < 100 % artinya kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus
dipenuhi tidak bagus atau dapat dianggap terjadinya
masalah dalam likuidasi.
- Solvabilitas : 100 % artinya kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewajiban finansial saat perusahaan
dilikuidasi cukup baik.
- Rentabilitas : Positip artinya kemampuan perusahaan
untuk menghasilkan laba selama periode tahun 2017
adalah baik.
Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan
2017 tahun buku terakhir Opini “Wajar”.
• Rata-rata alokasi dana untuk kelolahutantahun
2017mencapai43,14% (< 59%) dari yang direncanakan,
berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat
sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan
Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
• Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pada tahun
2016 sebesar 37,58 %, hal ini menunjukan alokasi dana
kurang proporsional (perbedaan >20-50%).
• Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan teknis
kehutanan tahun 2017 memperlihtakan bahwa realisasi
pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar
sesuai dengan tata waktu.
• Berdasarkan hasil pemeriksaan terhdap laporan keuangan
tahun 2017 dari akuntan publik dan Realisasi RKT 2017
dalam dokumen RKT 2018. Realisasi modal untuk kegiatan
pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman
tanah kosong tahun 2017 di areal kerja Auditee mencapai
97,74 % dari rencana anggaran.
• Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan tahun
2018 dan 2019 sampai akhir Maret 2019 mencapai 83,28
% dari yang direncanakan, namun hasil observasi lapangan
kualitas kegiatan khususnya kegiatan penanaman masih
sesuai dengan rencana seperti jarak tanam tidak konsisten
dan tanaman banyak mati.
3. Ekologi
3.1. Keberadaan,
kemantapan dan kondisi
kawasan dilindungi pada
setiap tipe hutan
BAIK
• Luas kawasan lindung telah sesuai antara dokumen SEL dan
dokumen RKUPHHK-HA periode 2014-2020 dan SK Direksi
Penunjukan dan Penetapan Kawasan Lindung Tahun 2017
PT Hanurata Unit Kalimantan Timur dengan mengalokasikan
luas kawasan lindung sebesar 4.01%, dan sesuai dengan
kondisi biofisiknya.
• Kawasan lindung yang telah ditata dilapangan sebesar
100,00% (134,50 Km), dan pada September 2018 telah
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 8 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dilakukan pemeliharan Batas Kawasan Lindung sepanjang
50 KM.
• Dengan ini dapat disimpulkan bahwa hasil overlay peta citra
landsat dengan peta kawasan lindung kondisi kawasn
lindung yang berhutan di PT Hanurata Unit Kalimantan Timur
sebesar 89.24%, dan terdapat realisasi
pengkayaan/rehabilitasi sebesar 7 Ha.
• PT Hanurata Unit Kalimntan Timur telah mendapatkan
pengakuan parapihak terhadap kawasan lindung secara
de jure (legal formal) terdapat bukti sosialisasi dan
kesepakatan antara PT HNT dengan Masyarakat Desa
Manubar dan Desa Todoan, dan secara de fakto (fakta
lapangan) selama periode April 2018 s.d Maret 2019
terdapat gangguan hutan berupa illegal logging tanggal
tanggal 7 September 2018 di KM 48 jalan batu putih, tetpi
bukan di areal Kawasan Lindung PT HNT.
• Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan
terhadap seluruh kawasan lindung sebesar 100% laporan
pengelolaan hasil tata ruang areal/Land scaping.
3.2. Perlindungan dan
pengamanan hutan
BAIK
• Dari 6 jenis gangguan yang teridentifikasi, seluruhnya telah
diatur dalam SOP, sehingga keberadaan SOP perlindungan
hutan berdasarkan jenis gangguan yang ada telah 100 % dari
yang seharusnya.
• PT Hanurata Unit Kalimantan Timur telah berupaya
menyediakan sarana dan prasarana untuk Perlindungan
Hutan namun jenis dan jumlah belum sesuai dengan
ketentuan, kondisi sapras berfungsi baik.
• Tersedia SDM Perlindungan hutan (Personil SATPAM, Personil
BRIGDALKARHUTLA dan Personil Penanganan Hama
Penyakit) dengan jumlah yang memadai namun kualifikasi
personil yang belum memadai dan sesuai dengan ketentuan.
• Auditee telah melakukan kegiatan perlindungan hutan melalui
tindakan tertentu (preemptif/ preventif/represif) dengan
mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air
akibat pemanfaatan
hutan
SEDANG
• PT HNT telah memiliki Prosedur pengelolaan dan pemntauan
terhadap tanah dan air yang telah mencakup seluruh
dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfatan hutan.
• Auditee telah memiliki Sarana pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air yang tersedia jumlah yang
memadai sesuai dengan ketentuan SEL (1993) dan dalam
kondisi berfungsi baik, namun untuk Gudang TPS LB3 belum
sesuai dengan stadar Kep Bapedal N0.
01//BAPEDAL/09/1995.
• Personil pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan
kualifikasi sebagaian besar sudah sesuai dengan ketentuan
(minimal 50%).
• Auditee telah memiliki dokumen pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air tesedia berupa dokumen RKU dan
RKL (SEL 2013) dan implementasi pengelolaan sudah sesuai
dengan dokumen rencana pengelolaan.
• PT Hanurata Telah memiliki dokumen perencanaan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa RKL
(SEL 1993) namun belum semua dimplementasikan yaitu
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 9 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
besaran sedimentasi belum di lakukan pengukuran.
• Kegiatan operasional yang dilakukan PT. Hanurata
Kalimantan Timur masih berdampak terhadap kualitas air
sungai Manubar. Serta Pengukuran Laju Sedimentasi belum
dilakukan.
3.4. Identifikasi spesies
flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau
langka (endangered),
jarang (rare), terancam
punah (threatened) dan
endemik
BAIK
• Auditee telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
namaun prosedur belum sesuai dengan PerMenLHK Nomor
106 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang
Dilindungi.
• Auditee telah melakukan kegiatan identifikasi untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal PT Hanurata Unit
Kalimantan Timur.
3.5. Pengelolaan flora
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
flora dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemic
SEDANG
• Prosedur pengelolaab flora untuk seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang , terancam punah dan
endemik di areal produksi dan kawasan lindungi tersedia.
• Masih terdapat rencana kegiatan pengelolaan flora yang
belum dilakukan oleh Auditee yaitu melakukan koordinasi
dengan instansi terkait upaya pengelolaan flora dilindungi.
• Di areal Auditee masih terdapat gangguan dan ancaman
Maka terdapat gangguan terhadap kondisi sebagaian
spescies flora dilindungi dan /atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang izin.
3.6. Pengelolaan fauna
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
fauna dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemik
BAIK
• Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
• Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi baru
sebagian jenis – jenis pengelolaan fauna sesuai dengan
stadar prosedur yang tersedia pada jenis-jenis fauna
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik disetiap zonasi kawasan/tata ruang auditee.
• Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna yang
dilindungi dan/atau Jarang, langka dan terancam punah dan
endemik di lokasi kerja Auditee.
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/ pemegang
izin dengan kawasan
masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat
setempat
BAIK
• Auditee memiliki dokumen/ laporan yang lengkap mengenai
pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat,
identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh
pemegang izin.
• Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas
kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang
diketahui para pihak.
• Auditee memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 10 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dalam perencanaan pemanfataan SDH yang legal, lengkap
dan jelas.
• Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan
pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh
masyarakat hukum adat/ setempat.
• Auditee memiliki persetujuan para pihak dan konflik dapat
dikelola dengan baik.
4.2. Implementasi
tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku.
BAIK
• Auditee memiliki dokumen dokumen yang lengkap
menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai
dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.
• Auditee memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang
pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap
masyarakat.
• Auditee memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi
mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap
masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.
• Auditee memiliki bukti sebagian besar tentang realisasi
peme-nuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh
masyarakat.
• Auditee memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait
pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk
ganti rugi.
4.3. Ketersediaan
mekanisme dan
implementasi distribusi
manfaat yang adil antar
para pihak
BAIK
• Auditee memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas
tentang masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum
lengkap dan belum jelas.
• Auditiee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas
mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat.
• Auditee memiliki dokumen rencana pemegang hak
pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.
• Terdapat bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.
• Auditee memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang
lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan
mekanisme resolusi
konflik
BAIK
• Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap
dan jelas.
• Auditee memiliki peta potensi konflik yang lengkap dan jelas
juga tidak terdapat konflik.
• Auditee memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan
pendanaan yang cukup memadai untuk penanganan konflik.
• Auditee memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik
namun tidak lengkap karena tidak mempunyai bukti
penyampaian laporan tersebut ke instansi terkait.
4.5. Perlindungan,
Pengembangan dan
Peningkatan Kesejah-
teraan Tenaga Kerja
BAIK
• Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan
industrial dengan seluruh karyawan.
• Auditee telah merealisasikan sebagian besar terhadap
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 11 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan.
• Auditee memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah
diimplementasikan seluruhnya.
• Auditee memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan
karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
(5) Resume Hasil Verifikasi LK :
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin
mampu menunjukkan
keabsahan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) dan izin
lain yang berada dalam
kawasan hutan yang
dikelola IUPHHK.
MEMENUHI • Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA PT Hanurata
Unit Kalimantan Timur yaitui Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.
685/Menhut-II/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang
pemberian perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Hutan Alam kepada PT Hanurata Coy Ltd atas areal
hutan produksi tetap seluas ± 86.440 hektar di Propinsi
Daerah tingkat I Kalimantan Timur sudah dipenuhi
seluruhnya.
Berdasarkan Peta Overlay antara Peta Areal Kerja IUPHHK-
HA PT Hanurata (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.685/MENHUT-II/2013 tanggal 11 Oktober
2013) dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi
Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.718/Menhut-
II/2014 tanggal 15 Maret 2014) yang ditandatangani
Direktur Utama PT Hanurata pada Januari 2015 (Lampiran
Surat Direktur Utama PT Hanurata No : 002/DIR/A/I/2015
tanggal 8 Januari 2015 terdapat areal tumpang tindih
kawasan hutan PT Hanurata yang merupakan HP dengan
APL seluas ± 4.603 Ha.
• Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil (SPP-IIUPH) Nomor : S.1068/VI-BIKPHH/2013
dikeluarkan di Jakarta oleh Kementerian Kehutanan
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Tanggal 6
November 2013 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal
Ir. Bambang Hendroyono, MM,NIP. 19640930 198903 1
001. Luas areal IUPHHK : ± 86.440 Ha dan Besarnya
IIUPHHK : Rp 5.834.700.000,- dengan rincian :
o Kabupaten Kutai Timur seluas ± 82.865 Ha sejumlah
Rp. 5.593.387.500,-
o Kabupaten Berau seluas ± 3.575 Ha sejumlah Rp.
241.312.500,-
• Bukti setor IIUPHHK sesuai dengan SPP yang dikeluarkan
oleh Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor : S.1068/VI-BIKPHH/2013
melalui BANK MANDIRI sebesar Rp. 5.593.387.500 dan Rp.
241.312.500. pembayaran tersebut telah dibuktikan
dengan adanya bukti setor pembayaran IIUPHHK-HA yang
sudah divalidasi oleh petugas Bank Mandiri
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 12 dari 16
berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH
dan Rencana Kerja
Tahunan (RKT/Bagan
Kerja/RTT) disahkan oleh
yang berwenang
MEMENUHI • Auditee telah memiliki dokumen rencana kerja berupa
RKUPHHK dan RKTUPHHK sebagai berikut:
- Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) an. PT
Hanurata Unit Kaltim untuk Jangka Waktu 10
(Sepuluh) Tahun, yaitu Periode Tahun Tahun 2014 s/d
2020 yang berbasis IHMB dan telah disahkan
berdasarkan SK Menteri Kehutanan sesuai: Surat
Keputusan Nomor : SK.21/BUHA-2/2014, tanggal 22
Mei 2043, dan telah dilampiri peta skala Skala 1 :
100.000
- Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018, disahkan
secara Self Approval berdasarkan SK Direksi PT
Hanurata Nomor: 001/SKEP/DIR/A/I/2018 tanggal 05
Januari 2018.
- Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018, disahkan
secara Self Approval berdasarkan SK Direksi PT
Hanurata Nomor: 033/SKEP/DIR/A/XII/2018 tanggal
17 Desember 2018
- Dokumen RKT 2018 dan 2019 dilampiri dengan peta
skala 1:100.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
an. Yehzkiel, A.Md No reg. 02042-13/Canhut/XX/2016
• Auditee telah memiliki kawasan lindung seperti yang
tercantum dalam peta lampiran dokumen RKUPHHK-HA
Tahun 2018 terdapat penandaan Batas Kawasan Lindung
Koridor Satwa dan Kantong Satwa.
Hasil pemeriksaan di lapangan auditee telah melakukan
pemasangan plang/papan nama kawasan lindung. Dan
hasil pengambilan tiitk koordinat dengan menggunakan alat
GPS menunjukkan kesesuaian antara kawasan lindung
pada peta dan di lapangan.
• Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan RKTUPHHK-HA Tahun
2019, telah disahkan secara Self Aproval , Blok RKT
dilapangan ditandai dengan Plang Nama Blok RKT dan
pada petak ditandai dengan pemasangan Patok Petak
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan
yang berlaku
2.2.1.a.
Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya.
MEMENUHI • Auditee telah menyusun Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKUPHHK-HA)
Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode Tahun 2014 s/d
2020 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.21/BUHA-2/2014 Tanggal 22 Mei 2013, dilampiri Peta
RKUPHHK-HA Atas Nama PT Hanurata Unit Kaltim dengan
Luas ± 86.440 Ha Skala 1 : 100.000.
2.2.1.b.
Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan
kayu hutan alam pada
areal penyiapan lahan
yang diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman industri.
Not Applicable Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena
IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Kalimantan Timur merupakan
pemegang Izin UPHHK-Hutan Alam, sehingga tidak ada areal
penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri
(Not Applicable).
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 13 dari 16
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan
Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar
mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
MEMENUHI • Dokumen LHP tersedia lengkap dan absah serta telah
dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang Selama
periode Maret 2018 s/d Maret 2019 Auditee telah
membuat LHP dengan volume 50.705,97 m3.
• Hasil Uji petik terhadap fisik kayu yang berada di TPK
Antara KM 0 dengan dokumen LHP menunjukan volume di
bawah 5% untuk hutan alam dianggap tidak berbeda nyata,
sehingga LHP yang disahkan sesuai dengan fisik kayu di
TPK Antara KM 0.
• Uji Petikl nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di
lapangan dilakukan secara acak terhadap tunggak kayu
yang berada di areal kerja tebangan RKT 2018, dan
hasilnya nomor batang pada LHP dapat ditemukan di
lapangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan.
Surat keterangan sahnya
hasil hutan dan
lampirannya dari:
- TPK hutan ke TPK
Antara,
- TPK hutan ke industri
primer dan/atau
penampung kayu
terdaftar,
- TPK Antara ke industri
primer hasil hutan
dan/atau penampung
kayu terdaftar.
MEMENUHI Auditee melakukan pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK
Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah,
yaitu menggunakan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu
(SKSHHK) melalui aplikasi SIPUH Online. Hasil uji petik
persediaan kayu pada laporan mutasi telah sesuai dengan
dokumen angkutan yang disahkan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
Verifier 3.1.3.a. Tanda-
tanda PUHH/ barcode
pada kayu dari pemegang
IUPHHK-HA bisa
MEMENUHI Auditee merupakan IUPHHK-HA yang sudah meng-
implementasikan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil
Hutan (SI-PUHH) Online dan penandaan pada bontos kayu
menggunakan label barcode berwarna kuning, penggunaan
label merah (label produksi) dan penandaan yang dituliskan
menggunakan cat berwarna putih dapat dilacak balak.
Verifier 3.1.3.b.
Identitas kayu diterapkan
secara konsisten oleh
pemegang izin.
MEMENUHI Identitas pada kayu yang diterapkan Auditee dengan cara
memasang berupa label merah, label kuning dan tanda cat
warna putih yang berisi identitas kayu. Dengan system
tersebut kayu dapat dilacak balak hingga ke petak tebangan.
Penerapan tanda label tersebut dilakukan oleh auditee secara
konsisten
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.
Arsip SKSKB dan
dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk hutan
alam, dan arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
MEMENUHI Seluruh pengangkutan kayu selama periode Maret 2018
sampai dengan Maret 2019 telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu Surat
Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK) berbasis SIPUHH.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 14 dari 16
tanaman. Dokumen angkutan hasil hutan diterbitkan oleh petugas yang
berwenang yang ditunjuk oleh Direksi PT Hanurata Unit
Kalimantan Timur.yang memiliki kualifikasi sebagai GANIS
PKB-R
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH).
Verifier 3.2.1.a.
Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
MEMENUHI Auditee dapat menunjukkan dokumen SPP PSDH dan DR
selama periode 12 bulan terakhir sesuai dengan LHP yang
telah disahkan. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan
bahwa auditee telah melakukan pembayaran PSDH dan DR
sesuai SPP dengan jumlah sebanyak Rp. 3.978.560.200,-
dan U$ 821.337,96 atas sejumlah kayu dengan volume
50.705,97 M3.
Verifier 3.2.1.b.
Bukti Setor DR dan/atau
PSDH
MEMENUHI Periode Maret 2018 – Maret 2019 sesuai dengan SPP
Pembuatan Tagihan PNBP Online dan terdapat bukti
pembayaran (Aplikasi Bank) dan Bukti Penerimaan Negara
(SIMPONI). Realisasi pembayaran PSDH dan DR yang
dilakukan oleh auditee adalah untuk PSDH sebesar
Rp 3 .978.560.200 dan Untuk DR sebesar US $
821.337,96.
Verifier 3.2.1.c.
Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman.
MEMENUHI Auditee telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan
tariff, volume, ukuran dan jenis yang berlaku yaitu mengacu
pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan
Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian
Kehutanan dan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/ 2014 tentang
penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan
PSDH, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan.
Perubahan Harga Patokan PSDH berdasarkan Permenhut, RI
Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, tanggal
19Desember 2017, yang berlaku 50 hari sejak tanggal
diundangkan, (tanggal 22 Desember 2017). Tarif baru berlaku
mulai tanggal 9 Februari 2018.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Dokumen PKAPT Not Applicable Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor : 68/MPP/Kep/2/2003 Tanggal 11
Pebruari 2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau
Terdaftar dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-
DAG/ PER/9/2014 Tanggal 2 September 2014 tentang
Pelayanan Terpadu Perdagangan, Auditee diberikan
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT) melalui surat Nomor : 79/UPP/PKAPT/09/2015
Tanggal 10 September 2015, masa berlaku sampai dengan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 15 dari 16
Tanggal 10 September 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2018
Tanggal 30 Juli 2018 Tentang Pencabutan Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar
Pulau (PKAPT), maka verifier ini dilakukan verifikasi akan
tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia
dan memiliki izin yang sah.
Dokumen yang
menunjukkan identitas
kapal
MEMENUHI Hasil pemeriksaan dokumen surat persetujuan berlayar
menunjukkan bahwa kapal yang digunakan untuk
mengangkut kayu menuju industri primer berbendera
Indonesia.
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal
Tanda V- Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
MEMENUHI Auditee telah melakukan penandaan tanda v-legal pada
dokumen SKSHHK dan label barcode pada bontos kayu dan
tunggak kayu di lapangan. Pembubuhan tanda v-legal telah
mengacu pada peraturan perdirjen PHPL
P.14/PHPL/Set/4/2016 lampiran 6.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah
memiliki dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-UPL
meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan
sesuai peraturan yang
berlaku meliputi seluruh
areal kerjanya
MEMENUHI Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan
PT Hanurata Coy LTD Unit Sangkulirang berupa Laporan
Utama, Ringkasan Eksekutif /RPL/RKL telah mendapatkan
persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 2517 /DJ-
VI/R4/93 tanggal 22 Juli 1993. Sementara dokumen
RKL/RPL telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut No.
01/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 3 November 1994. Dokumen
AMDAL auditee mengacu pada Peraturan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1986 Tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Keputusan
Menteri Kehutanan No. 500/Kpts-II/89 Tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dan Studi Evaluasi
Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL) Pembangunan
Hutan.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki
laporan pelaksanaan RKL
dan RPL yang
menunjukkan penerapan
tindakan untuk
mengatasi dampak
lingkungan dan
menyediakan manfaat
sosial
MEMENUHI • Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa auditee telah
memiliki dokumen laporan RKL- RPL semester I dan II
Tahun 2018 namun formatnya belum sesuai dengan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 tahun 2005.
Laporan RKL-RPL juga telah dilaporkan kepada Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Laporan
semester 1 Tahun 2018 disampaikan melalui surat nomor:
27/HNT-KT/PH/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018.
Sementara laporan semester 2 tahun 2018 disampaikan
melalui surat nomor: 329/HNT-KT/PH/I/2019 tanggal 04
Januari 2019.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 16 dari 16
• Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan yang dibuktikan dengan adanya
beberapa sarana dan kegiatan pengelolaan dan
pemantauan di lapangan. Kegiatan tersebut telah sesuai
dengan rencana dalam dokumen RKL RPL yang telah
disahkan.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
5.1.1. Prosedur dan
Implementasi K3
MEMENUHI • Auditee telah menyusun Standar Oprasional Prosedur (SOP)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tertuang
didalam dokumen yang bernomor HNT/PL/446.54 tanggal
10 Juni 2016.
• Untuk mendukung kegiatan K3 di lingkungan auditee
dibentuklah Struktur Tanggap Darurat K3 PT Hanurata Sub
Unit Manubar dilengkapi dengan definisi peran, wewenang
dan tanggung jawab unit tanggap darurat yang ditetapkan
di BC Manubar tanggal 01 Januari 2019 ditandatangani
oleh Manajer Camp ( David Lung ).
• Auditee telah memiliki daftar dokumen peralatan APD dan
kotak P3K. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan
bahwa persediaan peralatan K3 telah sesuai dengan
ketentuan peraturan dan kondisi APD di lapangan masih
dalam kondisi baik
• Auditee telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja
yang dimuat dalam laporan investigasi kejadian kecelakaan
dan terdapat laporan bulanan HSE yang dibuat oleh Bagian
Personalia. Auditee juga telah melakukan upaya untuk
menekan terjadinya kecelakaan kerja.
5.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja
MEMENUHI Unit manajemen telah membuat kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja melalui Surat Pernyataan Manager Unit PT
Hanurata Unit Kalimantan Timur (Prasetyo Pribadi) tanggal 7
Januari 2019.. Wawancara dengan karyawan diperoleh
informasi bahwa pihak manajemen telah memberi kebebasan
kepada seluruh karyawannya untuk membentuk serikat
pekerja
5.2.2. Adanya
Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan
(PP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen PP yang telah disahkan
melalui SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Kep.560/2513/BPHI &
Jamsostek/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang
Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Hanurata Unit
Kalimantan Timur masa berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d
14 Agustus 2020.
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di
bawah umur
MEMENUHI Berdasarkan laporan daftar karyawan periode bulan Maret
2019, jumlah karyawan perusahaan sebanyak 212 orang
yang terdiri dari Tenaga Bulanan sebanyak 147 orang, PKWT
sebanyak 42 orang Tenaga Borongan sebanyak 13 orang dan
Tenaga Harian sebanyak 8 orang.
Seluruh tenaga kerja yang bekerja di areal Auditee tidak ada
yang berusia di bawah 18 tahun.