01. Pengukuhan Dan an Kawasan Hutan (BP 2010)

  • Published on
    18-Jun-2015

  • View
    418

  • Download
    11

Embed Size (px)

Transcript

PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN INDONESIAMata Kuliah : Manajemen Hutan 2009/2010

Kawasan Hutan

Apa wujud fisik kawasan hutan ?Apa dasar hukum kawasan hutan ?

Bagaimana proses legalisasi/pengukuhan kawasan hutan ?Berapa luas kawasan hutan Indonesia ?

Hutan & Kawasan HutanHutan : suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999)

Kawasan hutan :

wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999)

Pengertian Hutan Kawasan Hutan

Kronologi Legalitas Kawasan HutanHutan Register TGHKSK Mentan

Paduserasi RTRWP TGHKPerda & SK Menhut

Penunjukan Kawasan HutanSK Menhutbun

Review RTRWP/ RTRWK Pemekaran

< 1982

1982 - 1992

1992 - 1999

1999 - 2004

2004 - 2007

UU No. 5/1967

UU No. 5/1990

UU No. 24/1992

UU No. 41/1999

UU No. 32/2004 UU No. 26/2007

5

DASAR HUKUM

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang

PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo PP No. 3/2008PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan PP No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kepmentan No. 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan LindungKepmentan No. 683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi Kepres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Kepmenhut No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan

PENGUASAAN HUTANUU 41/1999 Pasal 4 :

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya DIKUASAI oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang PENGURUSAN HUTAN kepada Pemerintah untuk :

a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

HIRARKHI PENGURUSAN HUTAN MENURUT UU 41/1999 HUTAN DAN ISINYA DIKUASAI NEGARA DIURUS OLEH PEMERINTAH

1. PENGURUSAN HUTAN1.1. Perencanaan Kehutanan 1.2. Pengelolaan hutan 1.3. Litbang, diklat, & Penyuluhan 1.4. Pengawasan

1.1. PERENCANAAN KEHUTANAN1.1.1. Inventarisasi hutan, 1.1.2. Pengukuhan kawasan hutan, 1.1.3. Penatagunaan kawasan hutan, 1.1.4. Pembentukan wil. pengelolaan hutan, 1.1.5. Penyusunan rencana kehutanan.

1.2. PENGELOLAAN HUTAN1.2.1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 1.2.2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, 1.2.3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, 1.2.4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

1.1.1. INV HUTAN Inv. hutan tingkat nasional, Inv. hutan tingkat wilayah, Inv. hutan tingkat DAS, Inv. hutan tingkat UP

1.1.2. PENGUKUHAN KWS HTN Penunjukan kws hutan Penataan batas kws hutan Pemetaan kws hutan, Penetapan kws hutan

1.1.3. PENATAGUNAAN KWS HTN Penetapan Fungsi Kws Hutan Penetapan Penggunaan Kws Hutan

1.1.4. PEM WIL PH Tingkat Nasional Tingkat Provinsi Tingkat Kab/Kota

PENGURUSAN HUTANUU 41/1999 Pasal 10 Pengurusan hutan meliputi : Perencanaan kehutanan, Pengelolaan hutan, Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan Pengawasan.

PERENCANAAN KEHUTANANUU 41/1999 Pasal 12, PP No. 44/2004 Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan perencanaan kehutanan adalah mewujudkan penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien untuk mencapai menfaat fungsi hutan yang optimum dan lestari. Perencanaan kehutanan meliputi: a. b. c. d. e. Inventarisasi hutan, Pengukuhan kawasan hutan, Penatagunaan kawasan hutan, Pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan Penyusunan rencana kehutanan.

INVENTARISASI HUTANUU 41/1999 Pasal 13

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.Inventarisasi hutan dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Inventarisasi hutan terdiri dari: a. inventarisasi hutan tingkat nasional, b. inventarisasi hutan tingkat wilayah, c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Hasil inventarisasi hutan antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.

PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

Berdasarkan inventarisasi hutan, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum mengenai status, batas dan luas wilayah hutan. Pengukuhan hutan dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut : a. Penunjukan kawasan hutan b. Penataan batas kawasan hutan c. Pemetaan kawasan hutan, dan d. Penetapan kawasan hutan

Penunjukan Kawasan Hutan

Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, yang meliputi wilayah propinsi dan wilayah tertentu secara partial. Penunjukan kawasan hutan wilayah propinsi dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP. Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota b. Secara teknis dapat dijadikan hutan

Penataan Batas Kawasan HutanPenataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas.

Pemetaan Kawasan HutanPemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melaui proses pembuatan peta sebagai berikut : a) penunjukan kawasan hutan b) rencana trayek batas c) pemancangan patok batas sementara d) penataan batas kawasan hutan e) penetapan kawasan hutan

Penetapan Kawasan HutanPenetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap yang didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang telah temu gelang. Dalam hal masih terda-pat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan ter-sebut ditetapkan oleh Menteri dengan membuat penjelasan hakhak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan.

PENATAGUNAAN KAWASAN HUTANUU 41/1999 Pasal 16 Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.

PENGGUNAAN KAWASAN HUTANPenggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dan diatur dengan keputusan Presiden.

LUAS KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN (Statistik Kehutanan Indonesia 2008)FUNGSI HUTAN 1 HUTAN KONSERVASI 1.1. KSA/KPA 1.1.1. Perairan 1.1.2. Daratan 1.2. Taman Buru LUAS (Juta HA)23,54 23,30 3,40 19,91 0,23 31,60 81,99 22,50 36,69 22,80 133,74 137,14

%17,16% 16,99% 2,48% 14,52% 0,17% 23,05% 59,79% 16,41% 26,76% 16,62% 97,52% 100,00%

23

HUTAN LINDUNGHUTAN PRODUKSI 3.1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 3.2. Hutan Produksi Tetap (HP) 3.3. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)

KAWASAN HUTAN (Daratan)KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN

Apa Pengertian ?

Pengurusan hutan Pengelolaan hutan Penatagunaan kawasan hutan Penggunaan kawasan hutan Pemanfaatan kawasan hutan Penataan Ruang Wilayah Penataan hutan/tata hutan Pengukuhan kawasan hutan Penunjukan kawasan hutan Penataan batas kawasan hutan Pemetaan kawasan hutan Penetapan kawasan hutan Hutan Lindung dan kawasan Lindung Hutan negara, hutan hak, hutan adat

PENETAPAN FUNGSI HUTANBerdasarkan fungsinya, kawasan hutan terdiri dari :

Hutan Konservasi, yang terdiri dari: a. Kawasan Suaka Alam (KSA) terdiri dari : Cagar Alam dan Suaka Margasatwa b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terdiri dari : Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam c. Taman Buru Hutan Lindung Hutan Produksi, yang terdiri dari : a. Hutan Produksi Terbatas b. Hutan Produksi Biasa c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi

BATASAN FUNGSI HUTAN

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekos

Recommended

View more >