PENGUKUHAN DAN

PENATAGUNAAN KAWASAN

HUTAN DALAM SISTEM

PERENCANAAN KEHUTANAN

INDONESIA

Mata Kuliah : Manajemen Hutan

2009/2010

Kawasan Hutan

Apa wujud fisik kawasan hutan ?

Apa dasar hukum kawasan hutan ?

Bagaimana proses legalisasi/pengukuhan kawasan

hutan ?

Berapa luas kawasan hutan Indonesia ?

Hutan & Kawasan Hutan

Hutan : suatu kesatuan ekosistem

berupa hamparan lahan berisi sumber

daya alam hayati yang didominasi

pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan

lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal

1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999)

Kawasan hutan : wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999)

Pengertian Hutan Kawasan Hutan

5

Kronologi Legalitas Kawasan Hutan

1982 - 1992 1992 - 1999 1999 - 2004< 1982

UU No.

41/1999

UU No.

24/1992

UU No.

5/1967

Hutan

Register

TGHKSK Mentan

Paduserasi

RTRWP – TGHKPerda & SK Menhut

Review

RTRWP/

RTRWK

Pemekaran

Penunjukan Kawasan

HutanSK Menhutbun

UU No.

5/1990

UU No. 32/2004

UU No. 26/2007

2004 - 2007

DASAR HUKUM UU No. 41/1999 tentang Kehutanan

UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang

PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutanserta Pemanfaatan Hutan jo PP No. 3/2008

PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan

PP No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kepmentan No. 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara PenetapanHutan Lindung

Kepmentan No. 683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara PenetapanHutan Produksi

Kepres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Kepmenhut No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar PengukuhanKawasan Hutan

PENGUASAAN HUTANUU 41/1999 Pasal 4 :

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya DIKUASAI oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang PENGURUSANHUTAN kepada Pemerintah untuk :

a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan; dan

c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

HIRARKHI PENGURUSAN HUTAN MENURUT UU 41/1999

1. PENGURUSAN HUTAN

1.1. Perencanaan Kehutanan

1.2. Pengelolaan hutan

1.3. Litbang, diklat, & Penyuluhan

1.4. Pengawasan

1.1. PERENCANAAN KEHUTANAN

1.1.1. Inventarisasi hutan,

1.1.2. Pengukuhan kawasan hutan,

1.1.3. Penatagunaan kawasan hutan,

1.1.4. Pembentukan wil. pengelolaan hutan,

1.1.5. Penyusunan rencana kehutanan.

1.1.2. PENGUKUHAN

KWS HTN

Penunjukan kws hutan

Penataan batas kws hutan

Pemetaan kws hutan,

Penetapan kws hutan

1.1.1. INV HUTAN

Inv. hutan tingkat nasional,

Inv. hutan tingkat wilayah,

Inv. hutan tingkat DAS,

Inv. hutan tingkat UP

1.2. PENGELOLAAN HUTAN

1.2.1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,

1.2.2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,

1.2.3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan,

1.2.4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

1.1.3. PENATAGUNAAN

KWS HTN

Penetapan Fungsi Kws Hutan

Penetapan Penggunaan Kws Hutan

1.1.4. PEM WIL PH

Tingkat Nasional

Tingkat Provinsi

Tingkat Kab/Kota

HUTAN DAN ISINYA DIKUASAI NEGARA – DIURUS OLEH PEMERINTAH

PENGURUSAN HUTAN

UU 41/1999 Pasal 10

Pengurusan hutan meliputi :

Perencanaan kehutanan,

Pengelolaan hutan,

Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan

latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan

Pengawasan.

PERENCANAAN KEHUTANAN

UU 41/1999 Pasal 12, PP No. 44/2004

Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan perencanaan kehutanan adalah mewujudkan penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien untuk mencapai menfaat fungsi hutan yang optimum dan lestari.

Perencanaan kehutanan meliputi:

a. Inventarisasi hutan,

b. Pengukuhan kawasan hutan,

c. Penatagunaan kawasan hutan,

d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dane. Penyusunan rencana kehutanan.

INVENTARISASI HUTAN

UU 41/1999 Pasal 13

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.

Inventarisasi hutan dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Inventarisasi hutan terdiri dari:

a. inventarisasi hutan tingkat nasional,

b. inventarisasi hutan tingkat wilayah,

c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan

d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Hasil inventarisasi hutan antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.

PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

Berdasarkan inventarisasi hutan, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan

kawasan hutan.

Pengukuhan kawasan hutan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penataan

batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh

kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.

Pengukuhan kawasan hutan bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum

mengenai status, batas dan luas wilayah hutan.

Pengukuhan hutan dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Penunjukan kawasan hutan

b. Penataan batas kawasan hutan

c. Pemetaan kawasan hutan, dan

d. Penetapan kawasan hutan

Penunjukan Kawasan Hutan

Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukansuatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, yang meliputi wilayahpropinsi dan wilayah tertentu secara partial. Penunjukan kawasanhutan wilayah propinsi dilakukan oleh Menteri denganmemperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP.

Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutanharus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota

b. Secara teknis dapat dijadikan hutan

Penataan Batas Kawasan Hutan

Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan

yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok

batas, pengumuman, inventarisasi dan

penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan

pal batas, pengukuran dan pemetaan serta

pembuatan Berita Acara Tata Batas.

Pemetaan Kawasan Hutan

Pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan

kawasan hutan dilakukan melaui proses pembuatan

peta sebagai berikut :

a) penunjukan kawasan hutan

b) rencana trayek batas

c) pemancangan patok batas sementara

d) penataan batas kawasan hutan

e) penetapan kawasan hutan

Penetapan Kawasan Hutan

Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan

tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas

suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap yang

didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan

dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang telah temu

gelang. Dalam hal masih terda-pat hak-hak pihak ketiga

yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan ter-sebut

ditetapkan oleh Menteri dengan membuat penjelasan hak-

hak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia

Tata Batas yang bersangkutan.

PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

UU 41/1999 Pasal 16

Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.

Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.

Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan

pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya

dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi

dan kawasan hutan lindung dan diatur dengan

keputusan Presiden.

LUAS KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN

(Statistik Kehutanan Indonesia 2008)

FUNGSI HUTAN LUAS (Juta HA) %

1 HUTAN KONSERVASI 23,54 17,16%

1.1. KSA/KPA 23,30 16,99%

1.1.1. Perairan 3,40 2,48%

1.1.2. Daratan 19,91 14,52%

1.2. Taman Buru 0,23 0,17%

2 HUTAN LINDUNG 31,60 23,05%

3 HUTAN PRODUKSI 81,99 59,79%

3.1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 22,50 16,41%

3.2. Hutan Produksi Tetap (HP) 36,69 26,76%

3.3. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) 22,80 16,62%

KAWASAN HUTAN (Daratan) 133,74 97,52%

KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN 137,14 100,00%

Apa Pengertian ?

Pengurusan hutan

Pengelolaan hutan

Penatagunaan kawasan hutan

Penggunaan kawasan hutan

Pemanfaatan kawasan hutan

Penataan Ruang Wilayah

Penataan hutan/tata hutan

Pengukuhan kawasan hutan

Penunjukan kawasan hutan

Penataan batas kawasan hutan

Pemetaan kawasan hutan

Penetapan kawasan hutan

Hutan Lindung dan kawasan Lindung

Hutan negara, hutan hak, hutan adat

PENETAPAN FUNGSI HUTANBerdasarkan fungsinya, kawasan hutan terdiri dari :

Hutan Konservasi, yang terdiri dari:

a. Kawasan Suaka Alam (KSA) terdiri dari : Cagar Alam dan

Suaka Margasatwa

b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terdiri dari : Taman Nasional,

Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

c. Taman Buru

Hutan Lindung

Hutan Produksi, yang terdiri dari :

a. Hutan Produksi Terbatas

b. Hutan Produksi Biasa

c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi

BATASAN FUNGSI HUTAN

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalian erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan

TAMAN BURU

Batasan :

Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Kriteria :

Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup danlapangannya tidak membahayakan; dan/atau

Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakansehingga memungkinkan perburuan secara teratur denganmengutamakan segi rekreasi, obyek dan kelastarian satwa

KRITERIA HUTAN LINDUNGSK Mentan No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan Kepres No. 32/1990

Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 atau lebih

Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih

Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut

Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%

Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air

Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai

KRITERIA HUTAN PRODUKSISK Mentan No. 683/Kpts/Um/8/1981

Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Hutan Produksi Tetap

Kawasan hutan dengan faktor-faktor keles lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru

Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.

Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, pemukiman, pertanian, perkebunan

SKORING KAWASAN HUTAN SK Mentan No. 837/Kpts/Um/11/1980

Faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan skor kawasan hutan :

a) Kelerengan lapangan,

b) Jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi,

c) Intensitas curah hujan dari wilayah ybs.

Faktor Kelerengan

Kelas Lereng Kelerengan Keterangan

1 0 – 8 % Datar

2 8 – 15 % Landai

3 15 – 25 % Agak Curam

4 25 – 45 % Curam

5 45 % atau lebih)* Sangat Curam

)* Lereng sangat curam menurut Kepres 32/1990 menggunakan selang 40 % atau lebih

Faktor Jenis Tanah

Kelas Tanah Jenis Tanah Keterangan

1 Aluvial, Tanah Glei, Planosol, Hidromorf

Kelabu, Literit Air Tanah

Tidak Peka

2 Latosol Agak Peka

3 Brown Forest Soil, Non Calcic Brown,

Mediteran

Kurang Peka

4 Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol,

Podsolik

Peka

5 Regosol, Litosol, Organosol, Renzina Sangat Peka

Faktor Intensitas Curah Hujan

Kelas Intensitas

Hujan

Intensitas Hujan

(mm/hari hujan)

Keterangan

1 s/d 13.6 Sangat Rendah

2 13.6 – 20.7 Rendah

3 20.7 – 27.7 Sedang

4 27.7 – 34.8 Tinggi

5 34.8 ke atas Sangat Tinggi

SKORING

SKORE = 20 (KELAS LERENG) + 15 (KELAS TANAH) + 10 (KELAS

INTENSITAS HUJAN)

SKORE 175 ke atas = Hutan Lindung

SKORE 125 – 174 = Hutan Produksi Terbatas

SKORE < 125 = Hutan Produksi Biasa/HPK

Kriteria tambahan untuk hutan lindung :

Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih

Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut

Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%

Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air

Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai

PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

Wilayah Pengelolaan :

Tingkat Provinsi

Tingkat Kabupaten/Kota

Tingkat Unit Pengelolaan Hutan Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH)

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

PP No. 6/2007

KPH : wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

KPH menurut fungsi utamanya :

a. KPH Konservasi (KPHK)

b. KPH Lindung (KPHL)

c. KPH Produksi (KPHP)

Dalam satu KPH dapat terdiri dari lebih satu fungsi hutan, penamaannya tergantung fungsi yg dominan

PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN

Rencana Kehutanan : Tingkat nasional

Tingkat Provinsi

Tingkat Kabupaten/Kota

Rencana Kehutanan meliputi aspek pengurusan hutan :

Perencanaan kehutanan,

Pengelolaan hutan,

Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta

penyuluhan kehutanan, dan

Pengawasan.