Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERTEMUAN MULTILATERAL TAHAP IPRIORITAS NASIONAL :
1. STABILITAS KEAMANAN & KETERTIBAN 2. KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI
Disampaikan oleh:
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Bappenas, 25 Februari 2016
Slide - 1
OUTLINE
I. PENGANTAR
II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS:
STABILITAS KEAMANAN & KETERTIBAN
III. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS:
KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI
IV.RENCANA TINDAK LANJUT
Slide - 2
Slide - 3
TEMA RKP 2017:
“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.
Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yangdipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritasuntuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapimoney follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayaisecara merata.
Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, danseterusnya.
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017
(HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
PENDEKATAN PEMBANGUNAN:HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL
Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan,perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR,Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.
Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasimelalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahanproduktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanianorganik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasiberbagai program/kegiatan).
Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi,berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.
Slide - 4
Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinatorperencanaan lintas sektor, lintas K/L dan lintas wilayah. Oleh karena itu Bappenas bertindak sebagai systemintegrator dan resource allocator antar K/L dan pemerintah daerah agar sinergi bisa tercapai.
Dalam pembahasan dengan K/L akan dilakukan pendekatan:
Money follow function diubah menjadi Money follow program. Dalam arti fokus anggaran hanya padaprogram-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akan minimal alokasinya
Pemantapan penyederhanaan nomenklatur, diperkuat dengan pengujian pada setiap program/kegiatan:
Apakah proyek ini perlu?
Apakah proyek ini perlu sekarang?
Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam proyek ini?
Apakah proyek akan dapat lebih efisien?
Proses Perencanaan
5
I. PENGANTAR
TUJUAN Pertemuan Multilateral
1. Melibatkan multistakeholder K/L, BUMN, dan Pemda dalam merumuskan rencana pembangunan tahun 2017.
2. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur.
3. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 serta hasil Identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait.
4. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.
5. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dan kegiatan prioritas
6
Pengantar (2)
KELUARAN Multilateral meeting
• Pembahasan terhadap:
1. Sasaran prioritas nasional
2. Arah Kebijakan prioritas nasional
3. Program Prioritas (Level 1)
4. Kegiatan Prioritas (level 2)
5. Penjelasan kerangka regulasi
Keluaran digunakan sebagai bahan dalam Bilateral Meeting:
• Form B (sasaran prioritas, program K/L, kegiatan K/L, indikator sasaran)
• Form C (kerangka pendanaan)
• Form D (kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan)
• Form E (lokasi)
PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR :
Program/Kegiatan KL tidak dilakukan perubahan – hanya sebagai “rumah” Perubahan dilakukan pada sasaran/output dan indikator 7
Slide - 8
• Revolusi Mental• Pembangunan Pendidikan• Pembangunan Kesehatan• Pembangunan Perumahan dan Permukiman
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
• Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan• Kemaritiman dan Kelautan• Pariwisata• Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
• Pemerataan Antarkelompok Pendapatan• Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal• Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan• Pengembangan Konektivitas Nasional
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
• Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
• Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi
• Kepastian dan Penegakan Hukum
• Reformasi Birokrasi
KONDISI PERLU
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017
Slide - 9
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
Pembangunan Polhukhankam sebagai pra-kondisi bagi pembangunan sektor lainnya dan
pencapaian keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang
Tujuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pembukaan UUD 1945)
PANCASILA - UUD 1945 - NKRI – BHINNEKA TUNGGAL IKA
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Revolusi Mental
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
Kemaritiman danKelautan
Pariwisata dan Industri
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Antarkelompok Pendapatan
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran,
(3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
Stabilitas Keamanan
dan Ketertiban
Kepastian dan Penegakan
HukumReformasi Birokrasi
Konsolidasi Demokrasi &
Efektivitas Diplomasi
KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM
PRIORITAS NASIONAL: 1. STABILITAS KEAMANAN & KETERTIBAN
2. KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI
Arah Kebijakan:
1. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
a. Meningkatkan pelayanan prima kepolisianb. Membangun postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan
kawasan perbatasan yang amanc. Menjaga keamanan data dan informasi (cyber security)d. Mengendalikan keamanan dan keselamatan di laute. Membangun lingkungan masyarakat bersih dari
penyalahgunaan narkobaf. Meningkatkan deteksi dini dan bebas ancaman terorisme
2. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi
a.Peningkatan kualitas lembaga demokrasi dan hak-hak politik, serta kebebasan sipil
b.Peningkatan efektivitas penanggulangan konflik kekerasan dan ancaman terorisme
c.Peningkatan akses dan kualitas informasi publikd.Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasane.Pemantapan peran di ASEAN dan efektitas politik luar
negeri yang bebas aktif
Slide - 10
Indikator 2014 (Baseline)
2015 2016 2017 2019
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
Penyelesaian Perkara Persentase kepuasan publik atas layanan
penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, dan Hakim).
Penyelesaian Kasus Tindak Pidana cepatan pemberian bantuan kepada masyarakat (menit)
Pemenuhan MEF TNI (%) Potensi kontribusi Industri Pertahanan
Nasional (%) Persentase institusi yang melaksanakan
pengamanan informasi
Jumlah operasi terpadu Keamanan Laut Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba
(%) Jumlah kejadian terorisme (kali)
n.a21’10”
176.710
28,121,0
15
110,08
9
n.a21’00”
178.495
36,035,0
20
120,05
10
n.a20’30”
180.279
44,541,6
25
120,03
1
n.a20’10”
182.081
53,145,5
30
120,03
0
n.a19’45”
185.740
71,253,8
40
120,03
0
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi
Indeks Demokrasi Indonesia Penyelesaian sengketa informasi publik Berkurangnya jumlah konflik berlatar belakang isu SARA Persentase peningkatan daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal teroris Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional
63,7232%n.an.a
n.a
73,0460%<5n.a
89%
7460%<5
30%
89%
74,370%<5
40%
89%
7590%<5
60%
89%
SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
Slide - 11
II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS: STABILITAS KEAMANAN & KETERTIBAN
Slide - 1212
LEVELING PRIORITAS PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM
StabilitasPertahanan,
Keamanan danKetertiban
Kepastian danPenegakan
Hukum
KonsolidasiDemokrasi
dan EfektivitasDiplomasi
ReformasiBirokrasiPrioritas Nasional
Program Prioritas
KegiatanPrioritas
PelayananPrima
Kepolisian
Postur Pertahanan
Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah
Perbatasan yang Aman
Keamanan Data dan Informasi
(Cyber Security)
Keselamatam& Keamanan
Laut Terkendali
Lingkungan Bersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Pemenuhan Peralatan dan
Teknologi Kepolisian
Penguatan Sistem Kepolisian
Profesionalisme SDM
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka
pemenuhan MEF
Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan
Pembangunan Sarpras Alutsista TNI
Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
Penguatan IndustriPertahanan
Program dan Kegiatan KL
FORM B - E
Teknologi Persandian dan Siber
OperasionalPengamanan Siber
Peningkatan Kapasitas SDM Sandi
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Sistem Informasi Kamla yang Terpadu
Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum
Pengembangan SDM Keamanan Laut
Pemberantasan Peredaran Gelap
Narkoba
Pencegahan Peredaran Gelap dan
Penyalahgunaan Narkoba
Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan
Narkoba
Litbang Penanganan Narkoba
Deteksi Dini dan Penanggulangan
Terorisme
Teknologi Intelijen
Pengawasan AliranDana & Media Control
Penindakan Kejahatan
Terorisme & Deradikalisasi
Slide - 13
STABILITAS KEAMANAN
DAN KETERTIBAN
PelayananPrima
Kepolisian
Postur Pertahanan
Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah
Perbatasan yang Aman
Keamanan Data dan Informasi
(Cyber Security)
Keselamatan dan Keamanan
Laut yang Terkendali
Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Deteksi Dini dan Bebas Ancaman
Terorisme
• Lemsaneg
• Polri
• Kemenkominfo
•Polri
• Kemhan/TNI
• Industri Pertahanan
Nasional
•BNPT
•Polri
•BIN
•PPATK
•Kemenkominfo
•Kemenkopolhukam
•Kemenag
•Lemsanneg
•BNN
•Polri
•Bea Cukai
•Kemenkominfo
•Kemsos
•Kemenkes
•LAN
•Bakamla
•Kemenhub
•KKP
•TNI AL
•Polri
•Basarnas
•Bea Cukai
PRIORITAS NASIONAL
STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASPELAYANAN PRIMA KEPOLISIAN
PelayananPrima
Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Sistem Kepolisian
Pemenuhan Peralatan dan
Teknologi Kepolisian
Profesionalisme SDM
K/L Upaya/Kontribusi
Polri Quick Response; Pelayanan Humanis; Transparansi
K/L Upaya/Kontribusi
Polri Manajemen Internal; Teknologi Kepolisian; Pengawasan
K/L Upaya/Kontribusi
Polri Transportasi Operasional;Persenjataan; TIK; Kendaraan Taktis; Harwat
K/L Upaya/Kontribusi
Polri Proses Rekrutmen; Diklat; Perbaikan Kurikulum; Kesejahteraan
Slide - 14
PosturPertahanan
Berdaya GentarTinggi dan
Wilayah Perbatasanyang Aman
PengadaanAlutsista TNI
dalamrangka
pemenuhanMEF
Pemeliharaan dan
Perawatan Alutsista TNI
Pembangunan Sarpras
Alutsista TNI
Peningkatan Sarpras
Keamanan Perbatasan
PenguatanIndustri
Pertahanan
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASPOSTUR PERTAHANAN BERDAYA GENTAR TINGGI DAN WILAYAH PERBATASAN YANG AMAN
K/L Kontribusi
Kemhan-TNI
Pengadaan Alutsista melaluipinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan rupiah murni
K/L Kontribusi
Kemhan-TNI
Harwat ranpur, KRI, pesawat tempur, dan jenis Alutsista lainnya
K/L Kontribusi
Kemhan-TNI
Sarpras Matra Darat, Laut, dan Udara
K/L Kontribusi
Kemhan-TNI Pembangunan pos perbatasan darat dan laut termasuk di wilayah Natuna
K/L Kontribusi
Kemhan-TNI
Pengembangan KF-X/ IF-X, kapal selam, dan radar
Slide - 15
Keamanan Data dan Informasi
(Keamanan Siber)
Teknologi Persandian dan Siber
Operasional Pengamanan
Siber
Peningkatan Kapasitas
SDM Sandi
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASKEAMANAN DATA DAN INFORMASI (KEAMANAN SIBER)
K/L Upaya/Kontribusi
Lemsaneg Pemanfaatan Crypto Mobile Phone & Crypto Desk Phone, Pemenuhan Otoritas Sertifikat Digital danpemanfaatan Produk Karya Mandiri
K/L Upaya/Kontribusi
Lemsaneg Penyelenggaraan diklat sandiman,pendidikan bidang sandi (STSN), pendidikan bidang keamanan siber
K/L Upaya/Kontribusi
Lemsaneg Pengamanan informasi berklasifikasi dan pengamanan jaringan Internet di instansi pemerintah
Kemenkominfo Pengamanan informasi siber pada ranah publik
Polri Integrasi sistem informasi kriminal nasional
Slide - 16
Keselamatan dan
KeamananLaut yangTerkendali
SarprasPendukung
Keamanan Laut
Operasi Keamanan Laut dan Penegakan
Hukum
Sistem Informasi Kamla
yang Terpadu
Pengembangan SDM Keamanan
Laut
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASKEAMANAN LAUT TERKENDALI
K/L Upaya/Kontribusi
Bakamla Pengembangan Bakamla Integrated Information System (BIIS), Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kamla
K/L Upaya/Kontribusi
Bakamla Operasi bersama kamla terintegrasi, operasi
udara maritm keamanan laut, penyelesaian
kasus tindak pidana di laut
Polri Patroli perairan, penindakan kasus illegal, unreported, and unregulated fishing, dan penindakan kasus perompakan
TNI AL OMSP keamanan laut
KKP Operasi Illegal fishing
Bea Cukai Pengawasan pintu masuk NKRI di pelabuhan
K/L Upaya/Kontribusi
Bakamla Pengadaan: sistem monitoring dan analisa, peralatan surveillance sonar multibeam one head, kapal pemburu, helikopter maritim, radar permukaan jarak jauh, dan pembangunan kapal patroli kamla.
Kemenhub Pembangunan kapal kenavigasian, reverse osmosis, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), sistem telekomunikasi pelayaran, fasilitas pendukung kenavigasian, VTS, GMDSS, kapal patroli, dan fasilitas pendukung penjagaan laut dan pantai
Basarnas Pengadaan Helikopter SAR, Rescue Boat, Rigid Inflatable Boat, Rubber Boat, Rescue Truck, Rescue Car, Peralatan SAR, Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR.
K/L Upaya/Kontribusi
Bakamla Pembangunan Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut (AKKL)
Slide - 17
Lingkungan BersihPenyalahgunaan
Narkoba
PemberantasanPeredaran Gelap
Narkoba
Rehabilitasi Korban
Penyalahgunaan Narkoba
Pencegahan Peredaran Gelap
dan Penyalahgunaan
Narkoba
Litbang Penanganan
Narkoba
• BNN
• LAN
• Kemenkominfo
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASLINGKUNGAN BERSIH PENYALAHGUNAAN NARKOBA
K/L Upaya/Kontribusi
BNN Survei prevalensi narkoba; pembangunan laboratorium uji narkoba; Sistem informasi penanganan narkoba
K/L Upaya/Kontribusi
BNN Penguatan lembaga rehab, petugas, upgrading lembaga rehab menjadi Center of Excelent;
Kemenkes Rehabilitasi medis pecandu narkoba di instansi kesehatan
Kemensos Rehabilitasi sosial pecandu narkoba di panti rehab
K/L Upaya/Kontribusi
BNN Intelijen narkoba, penangkapanDPO, lidik-sidik kasus narkoba, pengawasan pintu masuk NKRI (pelabuhan dan bandara)
Polri
Bea Cukai
K/L Upaya/Kontribusi
BNN Diseminasi, Advokasi, pemberdayaan masyarakat, kurikulum anti narkoba di perguruan tinggi
LAN Kurikulum anti narkoba di diklat struktural dan diklat fungsional
Kemenkominfo Penutupan situs jual beli narkobaSlide - 18
Deteksi Dini dan BebasAncamanTerorisme
Deteksi Dini dan
Penanggulangan Terorisme
TeknologiIntelijen
Pengawasan Aliran Dana & Media Control
PenindakanKejahatan
Terorisme & Deradikalisasi
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDETEKSI DINI DAN BEBAS ANCAMAN TERORISME
K/L Upaya/Kontribusi
Kemenkopolhukam Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa (Terorisme)
BNPT Pengembangan sistem anti teror, SOP sistem keamananobvit dan lingkungan, Penanganan intelejen terorisme dan intelijen khusus
BIN Operasi intelijen dalam negeri, operasi intelijen luar negeri, operasi kontra intelijen
K/L Upaya/Kontribusi
Polri Penindakan Tindak Pidana Terorisme
BNPT
Pelaksanaan DeradikalisasiKemenag
K/L Upaya/Kontribusi
BIN Pembangunan Komprehensif Cyber Intelligent Analysis (CYAN), Situation Room Solution Enterprise, Pengadaan Peralatan Pendukung Operasi Intelijen Teknologi, Pembangunan Sistem Attack and Defence
Lemsanneg Pembangunan , pengembangan, dan operasional Jaring Analisa Sinyal (JAS)
K/L Upaya/Kontribusi
Kemkominfo Penanganan situs internet bermuatan radikalisme, terorisme, insurjensi
PPATK Penelusuran aliran dana terindikasi terorisme
Slide - 19
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian / Lembaga
Programm Kegiatan Sasaran IndikatorTarget Per Kegiatan
Prioritas (2017)
Alokasi Per Kegiatan Prioritas (Juta Rp.)
Lokasi
Keamanan Laut Terkendali
SarprasPendukung Keamanan Laut
BADAN KEAMANAN LAUT
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla
Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut
Pengadaan Sistem Monitoring dan Analisa
1 unit 45.000 Pusat : Pusat
Pengadaan kapal patroli keamanan laut 80m
3 unit 420.000 Pusat : Pusat
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraandi Bidang Penyelenggaraan Kenavigasian
Jumlah Unit Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian
13 unit 1.240.000 Pusat : Pusat
Jumlahpembangunan VTS
4 lokasi 430.000 Dumai SamarindaDoboLahewa
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
“Rumah dari kebijakan”(Hanya muncul di dokumen
terkait penganggaran)
• Penyederhanaan Nonmenklatur• Menjadi alat ukur kinerja oleh
Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret
MATRIKS SASARAN PEMBANGUNAN, KEGIATAN PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B)
PRIORITAS NASIONAL STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBANCONTOH
Slide - 20
Slide - 21
II. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS: KONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI
K E G I A TA N P R I O R I TA S
P R O G R A M P R I O R I TA S
22
LEVELING PRIORITAS PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM
StabilitasPertahanan,
Keamanan danKetertiban
Kepastian danPenegakan
Hukum
KonsolidasiDemokrasi
dan EfektivitasDiplomasi
ReformasiBirokrasiPrioritas Nasional
PenguatanLembaga
Demokrasi
Pemenuhan Kebebasan
Sipil dan Hak-Hak Politik
Peningkatan Akses dan
kualitas Informasi
Publik
Pemeliharaan Stabilitas
Keamanan Kawasan
PENGUATAN DIPLOMASI
EKONOMI DAN KERJASAMA
PEMBANGUNAN
Penguatan kelembagaan
penyelenggara pemilu
Peningkatan peran parpol
melalui bantuan keuangan parpol
Revisi UU Kepemiluan
Peningkatan hak memilih dan
dipilih kelompok marjinal
Pengawasan partisipatif Masyarakat
Terhadap Pemilu
Pusat Pendidikan
Pemilih
Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Masyarakat
Program dan Kegiatan KL
FORM B - E
Peningkatan Keterbukaan Informasi dan
Komunikasi Publik
Peningkatan Kualitas Konten
Informasi Publik
Peningkatan SDM
Komunikasi dan Informasi
Pemantapan Renaksi Wasbang
dan Karbang
Peningkatan Peran Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan (PPWK)
Peningkatan Upaya Deradikalisasi dan
Kontra Radikal Terorisme
Peningkatan Penegakan Hukum
pada Organisasi Terorisme
Pelaksanaan Roadmap
Perundingan Perbatasan
Penanggulangan Kejahatan
Transnasional melalui
Kerjasama Maritim
Pengelolaan Konflik Laut
Tiongkok Selatan
Penguatan Peran dalam
Pilar Politik dan Keamanan
Penguatan Peran dalam
Pilar Ekonomi
Penguatan Peran dalam
Pilar Sosial dan Budaya
PencegahanKonflik Sosial
Politik danPenanggulangan
Terorisme
PenguatanDiplomasiSoft Power
Peningkatan Kapasitas Diplomasi
Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat
Bilateral
Peningkatan Peran di Forum Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Tingkat
Internasional
Peningkatan Peran dalam Kerjasama
Teknik
MendorongPembentukan RezimInternasional Bidang
Energi dan Food Security
PerlindunganWNI/BHI
Penguatan citra positif Indonesia melalui
peningkatan peran diplomasi publik
Penguatan citra positif Indonesia melalui
peningkatan peran di bidang informasi dan
pelayanan media
Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama
Internasional pada Perwakilan RI di luar
Negeri
Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
PemantapanPeran di ASEAN
PRIORITAS NASIONALKONSOLIDASI DEMOKRASI & EFEKTIVITAS DIPLOMASI
KonsolidasiDemokrasi
& EfektivitasDiplomasi
PemeliharaanStabilitas
KeamananKawasan
PemantapanPeran di ASEAN
PenguatanLembaga
Demokrasi
Pemenuhan Kebebasan Sipil
dan Hak-Hak Politik
PeningkatanAkses dan
kualitas Informasi
Publik
PencegahanKonflik Sosial
Politik danPenanggulangan
Terorisme
Penguatan Diplomasi
Ekonomi dan Kerja Sama
Pembangunan
PenguatanDiplomasi Soft
Power
PerlindunganWNI/BHI
Kemenlu, Kemenkopolhukam, BNPP, Kemendagri, Kemhan, POLRI, Kemenko Maritim, KKP
Kemenlu, Kemenkopolhukam, Kemhan, POLRI, Kemenpar, Kemdag
Kemenkopolhukam, KPU, Bawaslu, Kemendagri
Kemenkopolhukam, Kemendagri, Bawaslu, KPU, BNPT
KemenkominfoKemenkopolhukam, Kemendagri, BNPT
Kemenlu, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Setneg, Kementan, Kemenristekdikti, Kemendikbud, Kemendag, Kemenpar, BKPM, Barekraf
Kemenlu, Kemendikbud, Kemenkominfo
Kemenlu, Kemenaker, Kemensos, BNP2TKI
Slide - 23
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASPENGUATAN LEMBAGA DEMOKRASI
PENGUATAN LEMBAGA
DEMOKRASI
Penguatan kelembagaan
penyelenggara pemilu
Peningkatan peran parpol
melalui bantuan
keuangan parpol
Revisi UU Kepemiluan
K/L Upaya/Kontribusi
Kemenko Polhukam
Koordinasi penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia
KPU Lembaga Riset Kepemiluan; Pemutakhiran Data Pemilih; Pengembangan IT Kepemiluan
Bawaslu Produk hukum pengawasan pemilu; deteksi dini pengawasan pemilu
K/L Upaya/Kontribusi
Kemendagri Bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas Parpol
K/L Upaya/Kontribusi
Kemendagri UU Kepemiluan
Slide - 24
PEMENUHAN KEBEBASAN
SIPIL DAN HAK-HAK POLITIK
Peningkatan Hak Memilih dan Dipilih Kelompok Marjinal
Pengawasan Partisipatif Masyarakat
terhadap Pemilu
Pusat Pendidikan
Pemilih
Peningkatan Peran
Forum-Forum Dialog Masyarakat
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASPEMENUHAN KEBEBASAN SIPIL DAN HAK-HAK POLITIK
K/L Upaya/Kontribusi
KPU Pendidikan pemilih
K/L Upaya/Kontribusi
Bawaslu Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan partisipatif
K/L Upaya/Kontribusi
Kemenko Polhukam
Koordinasi pengelolaan pemilu
Kemendagri UU Kepemiluan, Penguatan ruang dialog masyarakat, Best Practice Pendidikan Politik, Pendidikan politik bagi politisi perempuan, Pokja Demokrasi
Bawaslu Pengaduan pelanggaran kode etik kepemiluan
K/L Upaya/Kontribusi
KemenkoPolhukam
Forum koordinasi pencegahan dan penanganan konflik sosial
Kemendagri FKDM, FPK, FKUB
BNPT FKPT
Slide - 25
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASPENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK
PeningkatanAkses dan Kualitas
Informasi Publik
Peningkatan Keterbukaan
Informasi dan Komunikasi
Publik
Peningkatan Kualitas Konten
Informasi Publik
Peningkatan SDM
Komunikasi dan
Informasi
K/L Upaya/Kontribusi
Kemkominfo Analisis konten media publik, penyusunan narasi tunggal (GPR), konten informasi publik yang beragam dan berkualitas serta sesuai kebutuhan;
Komisi Penyiaran Indonesia
Pemeringkatan kualitas program siaran TV, pengawasan isi siaran serta penyelesaian pengaduan masalah konten siaran
Dewan Pers Indeks Kemerdekaan Pers, peningkatan kapasitas dan peran Pers, Pelaksanaan World Press Freedom Day
K/L Upaya/Kontribusi
Kemkominfo Diseminasi informasi publik melalui berbagai media, Bimtek pengelola media publik (media center, media komunitas, Kelompok Informasi Masyarakat), Literasi Media
Komisi InformasiPusat
Badan Publik Pemerintah yang melaksanakan ketentuan UU KIP, Penyesaian sengketa informasi publik
K/L Upaya/Kontribusi
Kemkominfo Literasi TIK Nasional, Beasiswa S2 bidang kominfo, SKKNI, Sertifikasi dan Bimbingan Teknis Bidang Kominfo
Slide - 26
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASPENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL POLITIK DAN PENANGGULANGAN TERORISME
PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DAN PENANGGULANGAN
TERORISME
Pemantapan Wawasan
Kebangsaan dan Karakter bangsa di Kalangan Aparatur
Negara Melalui Pelaksanaan
Renaksi
Peningkatan Peran Pusat Pendidikan Wawasan
Kebangsaan (PPWK)
Penguatan Tim Terpadu Penanganan
Konflik
Peningkatan Upaya
Deradikalisasi dan Kontra
Radikal Terorisme
Peningkatan Penegakan
Hukum pada Organisasi Terorisme
K/L Upaya/Kontribusi
KemenkoPolhukam
Dokumen panduan; regulasi; penerapan pengarusutamaan wasbang dan karbang di K/L Pusat dan Daerah
K/L Upaya/Kontribusi
KemenkoPolhukam
Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa (Terorisme)
BNPT Operasi penindakan, intelijen, dan satgas nasional, serta penggalangan informasi intelijen dari negara mitra dan pemanfaatan resources dan expertise di forum regional dan internasional
K/L Upaya/Kontribusi
Kemendagri Penguatan PPWK; databasepemetaan nilai-nilai dasar bangsa
K/L Upaya/Kontribusi
BNPT Operasi Intelijen Pencegahan dan Kontra Propaganda; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme Melalui FKPT
K/L Upaya/Kontribusi
KemenkoPolhukam
Koordinasi Penanganan Konflik, Kontijensi, dan Keselamatan Transportasi
Kemendagri Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Pusat dan Daerah
Slide - 27
PEMELIHARAAN STABILITAS KEAMANAN KAWASAN
K/L Upaya/Kontribusi
Kemlu Mendorong terlaksananya Declaration
on the Conduct of Parties in The
South China Sea (DoC) Code of
Conduct in The South China Sea
(CoC) melalui kerangka ASEAN
Stabilitas Keamanan Kawasan
Pelaksanaan Roadmap
Perundingan Perbatasan
Pengelolaan Konflik Laut
Tiongkok Selatan
Penanggulangan Kejahatan
Transnasional melalui
Kerjasama Maritim
K/L Upaya/Kontribusi
Kemenko
Polhukam
Koordinasi wilayah perbatasan negara dan Tata Ruang Pertahanan
Kemlu Menyelenggarakan perundingan batas wilayah drat, laut dan udara yang efektif
dengan negara counterpartner
Kemdagri Pembinaan kawasan khusus dan pulau-pulau kecil terluar
Kemhan Survey dan pemetaan batas wilayah darat, laut, dan udara yang terintegrasi
BNPP Menyediakan data dukung penyelesaian segmen batas wilayah darat, laut dan
udara
K/L Upaya/Kontribusi
Kemenko
Polhukam
Koordinasi operasi keamanan laut di wilayah perairan
yurisdiksi Indonesia
Kemenko
Maritim
Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim
Kemlu Kerjasama bilateral, regional, dan multilaretal dalam
menangani isu keamanan internasional, senjata
pemusnah massal dan senjata konvensional,
penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme
Kemhan Penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang Matra
Laut dan Penegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan
di Wilayah Laut Yuridiksi Nasional
Polri Mengamankan jalur aktivitas masyarakat yg
menggunakan moda transportasi laut.
KKP Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi
Dan Keanekaragaman Hayati Laut
Slide - 28
PEMANTAPAN PERAN DI ASEAN
Pemantapan Peran di ASEAN
Penguatan Peran dalam Pilar Politik
dan Keamanan
Penguatan Peran dalam
Pilar Ekonomi
Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan Budaya
K/L Upaya/Kontribusi
KemenkoPolhukam
Koordinasi kerjasama ASEAN yang efektif
Kemlu Terlibat aktif dalam setiap pertemuan dan
kerjasama regional dan sub-regional Pilar
Politik dan Keamanan ASEAN Kemhan
Polri
K/L Upaya/Kontribusi
Kemlu Terlibat aktif dalam setiap pertemuan,
perundingan, serta kerjasama regional
dan sub-regional Pilar Ekonomi
ASEAN
Kemendag
K/L Upaya/Kontribusi
Kemlu Terlibat aktif dalam setiap pertemuan
dan kerjasama regional dan sub-
regional Pilar Sosial dan Budaya
ASEAN
Kemenpar Mengembangkan pasar pariwisata di
Asia Tenggara
Slide - 29
PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN
Penguatan Diplomasi
Ekonomi dan Kerjasama
Pembangunan
Peningkatan Kapasitas Diplomasi
Peningkatan Diplomasi
Ekonomi di Tingkat Bilateral
Peningkatan Peran di Forum Ekonomi
dan Kerja Sama Pembangunan di
Tingkat Internasional
Peningkatan Peran dalam Kerjasama
Teknik
Mendorong Pembentukan
Rezim Internasional Bidang Energi
dan Food Security
K/L Upaya/Kontribusi
Kemlu Memberikan pendidikan dan pelatihan diplomatik yang
berkualitas; Terlibat aktif dalam forum kerjasama perdagangan,
perindustrian, investasi, dan HAKI; Aktif mendorong kerjasama
bilateral di Perwakilan RI.
K/L Upaya/Kontribusi
Kemlu Aktif mendorong kerjasama bilateral pada
Perwakilan RI di seluruh regional dalam rangka
mengembangkan pasar dan meningkatkan
penanaman modal.
BEKAF
BKPM
K/L Upaya/Kontribusi
Kemenko
PerekonomianKoordinasi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub
Regional
Kemlu Terlibat aktif dalam forum bilateral, regional, dan
multilateral untuk isu pembangunan ekonomi
dan lingkungan hidup
Bappenas Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama
Pembangunan Internasional
K/L Upaya/Kontribusi
Kemlu Pemberian dukungan yang berkualitas dan
tepat guna bagi pelaksanaan program
Kerjasama Teknik Selatan-Selatan dan
Triangular
Setneg
Kementan
KemristekDikti
Kemdikbud
Kemendag
K/L Upaya/Kontribusi
Kemlu Terlibat aktif dalam forum multilateral di
bidang energi dan food security
Slide - 30
Penguatan Diplomasi Soft
Power
Penguatan citra positif Indonesia
melalui peningkatan
peran diplomasi publik
Penguatan citra positif Indonesia
melalui peningkatan peran
di bidang informasi dan
pelayanan media
Peningkatan Diplomasi dan
Kerjasama Internasional pada
Perwakilan RI di luar Negeri
PENGUATAN DIPLOMASI SOFT POWER
K/L Upaya/Kontribusi
Kemlu Menguatkan citra positif Indonesia melalui diplomasi publik
Kemdikbud Mempromosikan kebudayaan sebagai media diplomasi publik
K/L Upaya/Kontribusi
Kemlu Mendorong kreatifitas Perwakilan RI dalam
melancarkan diplomasi soft power melalui beragam
aktivitas
K/L Upaya/Kontribusi
Kemlu Publikasi konten positif mengenai
Indonesia melalui media massa
berbahasa asing dalam bentuk cetak
dan elektronik
Kemkominfo
Slide - 31
PERLINDUNGAAN WNI/BHI DI LUAR NEGERI
Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
Peningkatan Perlindungan
WNI/BHI di Luar Negeri
K/L Upaya/Kontribusi
Kemlu Memberikan pelayanan dan perlindungan
WNI/BHI yang berkualitas
Kemnaker Menempatkan atase yang memberikan
pelayanan dan perlindungan pekerja migran
Kemsos Membantu pemulangan pekerja migran yang
terlantar
BNP2TKI Memberikan pelayanan penempatan dan
perlindungan sejak pra, selama sampai dengan
pemulangan bagi para calon TKI dan TKI
Slide - 32
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kementerian / Lembaga
Programm Kegiatan Sasaran IndikatorTarget Per Kegiatan
Prioritas (2017)
Alokasi Per Kegiatan
Prioritas (Juta Rp.)
Lokasi
Penguatan LembagaDemokrasi
Peningkatan Peran Parpolmelalui Bantuan Keuangan Parpol
DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHANUMUM –KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik
Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas
10 Parpol 13.925,3 Pusat
MATRIKS SASARAN PEMBANGUNAN, KEGIATAN PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B)
TOPIK (GOAL) PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM
Nomenklatur
CONTOH
Slide - 33
Slide - 34
IV. RENCANA TINDAK LANJUT
JADWAL PERTEMUAN BILATERAL PRIORITAS NASIONAL : STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Hari, Tanggal Kementerian/Lembaga
Kamis, 3 Maret 2016 08.30-12.00 BNN
13.30-17.00 Lemsaneg
Jumat, 4 Maret 2016 08.00-11.30 Bakamla
13.30-17.00 BIN
Senin, 7 Maret 2016 08.30-16.00 Polri
Selasa, 8 Maret 2016 08.30-16.00 Kemhan/TNI
Kamis, 10 Maret 2016 08.30-12.00 Lemhanas dan Wantanas
Lokasi Pertemuan Bilateral akan ditentukan kemudian
Slide - 35
JADWAL PERTEMUAN BILATERAL PRIORITAS NASIONAL : KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DEMOKRASI
Hari, Tanggal Kementerian/Lembaga Waktu Ruang
Selasa, 1 Maret 2016 Kemenko Polhukam 09.00 – 11.00 WIB
Ruang Rapat 203,
Gedung Madiun Lt
3 Kantor Bappenas
KPU 16.00 – 18.00 WIB
Rabu, 2 Maret 2016 Kemenkominfo 09.00 – 11.00 WIB
DPR 14.00 – 16.00 WIB
Kamis, 3 Maret 2016 Ditjen Polpum – Kemendagri 09.00 – 11.00 WIB
MPR 13.00 – 15.00 WIB
BNPT 16.00 – 18.00 WIB
Jum’ at, 4 Maret 2016 Bawaslu 09.00 – 11.00 WIB
Kemenlu 09.00 – 11.30 WIB
DPD 14.00 – 16.00 WIB
Slide - 36
Slide - 37